Kasus: pengangguran

  • Apindo Minta Penyelesaian Masalah Pekerja dan Pengusaha Tidak Dilakukan Konfrontatif – Halaman all

    Apindo Minta Penyelesaian Masalah Pekerja dan Pengusaha Tidak Dilakukan Konfrontatif – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung dialog sosial sebagai upaya strategis untuk memperluas kesempatan kerja di Indonesia.

    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lapangan kerja yang tercermin dalam tingginya angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta​ orang.

    Sementara 11,56 juta orang tergolong setengah menganggur, serta proporsi pekerja informal yang masih signifikan.

    “Pentingnya dialog sosial antara pengusaha dan pekerja merupakan bagian konsep Hubungan Industrial Pancasila, yang menekankan penyelesaian masalah secara dialogis, bukan konfrontatif,” ucap Shinta dalam keterangannya, dikutip Kamis (13/3/2025).

    “Pengusaha dan pekerja memahami posisi serta kepentingan masing-masing sehingga dapat mencapai keseimbangan yang saling menguntungkan,” sambungnya.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada tahun 2024 mencapai 4,91 persen, sementara pekerja informal masih mendominasi lebih dari 59 persen dari total angkatan kerja. 

    Padahal, Pasal 27 UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 8 tentang pertumbuhan ekonomi inklusif dan pekerjaan yang layak untuk semua.

    Apindo menekankan pentingnya memperkuat dialog sosial dan mendorong perundingan bipartit di tingkat perusahaan.

    Komunikasi yang lebih terbuka antara pengusaha dan pekerja akan menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan. 

    “Social dialogue, seperti pelaksanaan acara bersama Apindo dan KSBSI ini, menjadi sarana utama untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan tenaga kerja,” jelas dia.

    Ke depan, Apindo akan terus memperkuat dialog sosial dengan berbagai organisasi serikat pekerja guna berkontribusi dalam penciptaan 19 juta lapangan kerja baru. 

    Karena pada akhirnya, perlindungan tenaga kerja yang paling kuat adalah melalui penciptaan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

  • Pengangguran Asal Madiun Diringkus Polisi di Ponorogo saat COD Jual Serbuk Petasan

    Pengangguran Asal Madiun Diringkus Polisi di Ponorogo saat COD Jual Serbuk Petasan

  • Rieke Kritik Keras Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Guntur Romli: Menambah Penderitaan & Pengangguran

    Rieke Kritik Keras Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Guntur Romli: Menambah Penderitaan & Pengangguran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mengkritik tajam kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengumumkan mundurnya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi 2024.

    Rieke Diah Pitaloka pun mempertanyakan terkait alasan alasan yang logis dan transparan dari Pemerintah.

    “Itu kan formasi 2024, orang sudah ujian 2024. Kenapa kemudian pengangkatan CPNS di 2025 dan PPPK juga yang sudah ujian di 2024, lolos seleksi di 2024, kenapa baru diangkatnya di 2026?” tanya Rieke Diah Pitaloka, dikutip, Kamis, (13/3/2025).

    “Satu lagi yang aku mau spill adalah surat Menpan RB bertanggal 7 Maret 2025 Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025. Sifat sangat segera. Hal tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan ASN tahun anggaran 2024. TA 2024, lo,” ujarnya.

    Terkait pernyataan ini, Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli mengaku setuju.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Guntur Romli menyebut penundaan pengangkatan ini zalim dan mempermainkan nasib orang lain.

    “Saya setuju dengan Teh @riekediahp penundaan pengangkatan CPNS & PPPK yg sudah lolos, itu zalim,” tulisnya dikutip Kamis (13/3/2025).

    “Jangan mempermainkan nasib orang lain,” ujarnya.

    Dengan adanya penundaan ini, ia menegaskan ini menambah penderitaan sekaligus pengangguran

    “Jangan menambah penderitaan & pengangguran,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Apindo berkomitmen dukung dialog antara pengusaha dan pekerja

    Apindo berkomitmen dukung dialog antara pengusaha dan pekerja

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan komitmennya dalam mendukung dialog sosial dan perundingan bipartit di tingkat perusahaan antara pengusaha dan pekerja untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan.

    Apindo menggelar dialog bersama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Jakarta, Rabu, dalam upaya mendorong komunikasi yang lebih terbuka antara pengusaha dan pekerja.

    “Sebagai representasi dunia usaha dan pekerja, Apindo dan KSBSI memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam sambutannya.

    Shinta menuturkan bahwa dialog sosial antara pengusaha dan pekerja juga penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi saat ini, yakni keterbatasan lapangan kerja yang tercermin pada tingginya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 7,47 juta, sementara 11,56 juta orang tergolong setengah menganggur, serta proporsi pekerja informal yang masih tinggi.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada 2024 mencapai 4,91 persen sementara pekerja informal masih mendominasi lebih dari 59 persen dari total angkatan kerja.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menekankan pentingnya dialog sosial antara pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Menurutnya, penyelesaian masalah yang hanya mengandalkan regulasi tidak selalu efektif.

    Elly menjelaskan bahwa banyak keputusan yang membutuhkan respons cepat agar pekerja tidak kehilangan pekerjaan.

    Ia juga menyoroti menurunnya cakupan perjanjian kerja bersama (PKB) di Indonesia sebagai indikator bahwa dialog sosial belum menjadi kesadaran bagi pelaku industri.

    Menurut Elly, salah satu syarat dialog sosial adalah kebebasan berserikat. Namun, ia mengakui bahwa masih banyak pengusaha yang alergi terhadap keberadaan serikat buruh.

    “Banyak pengusaha di luar anggota Apindo yang masih alergi keberadaan serikat buruh, meskipun saya menyadari ada beberapa serikat yang memanfaatkan buruh untuk kepentingan lain,” jelasnya.

    Elly berharap dialog sosial dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan menjaga hubungan industrial yang harmonis.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Belajar dari China, Kurir Online Dapat BPJS Kesehatan-Ketenagakerjaan

    Belajar dari China, Kurir Online Dapat BPJS Kesehatan-Ketenagakerjaan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dua perusahaan pesan-antar makanan China, JD.Com dan Meituan, akan mulai menawarkan asuransi sosial dan tunjangan karyawan lainnya kepada para pekerja pesan antar mereka. Di Indonesia, jaminan sosial untuk pekerja ini berada di bawah payung BPJS Kesehatan.

    Ini menandai sebuah langkah signifikan menuju standarisasi industri pesan-antar makanan di China. Pasalnya, gig worker yang menggunakan sistem kemitraan merupakan konsep pekerjaan baru yang memang masih kurang mendapat perlindungan di mata hukum di berbagai negara.

    JD.com akan mulai membayar biaya jaminan sosial untuk para pekerja penuh waktu (full time) di bisnis pesan antar mereka mulai 1 Maret 2025.

    Ini akan mencakup asuransi dana abadi, asuransi kesehatan, asuransi pengangguran, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi kehamilan, serta satu dana jaminan perumahan.

    Perusahaan yang berbasis di Beijing ini juga akan menyediakan asuransi kecelakaan dan perawatan kesehatan untuk kurir paruh waktu.

    Sementara, Meituan mengatakan bahwa mereka sedang membangun sistem informasi jaminan sosial untuk para kurir, dan mereka berharap untuk mulai membayar jaminan sosial untuk kurir penuh waktu dan kurir paruh waktu reguler mulai kuartal kedua.

    Inisiatif kedua perusahaan ini akan menjadi contoh dalam industri ini yang dapat memacu platform pesan-antar lain untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kurir.

    Mengutip Yicaiglobal, dalam beberapa tahun terakhir, China telah menggalakan perlindungan hak-hak tenaga kerja dan kepentingan mereka yang memiliki pekerjaan fleksibel, termasuk pengantar makanan, kurir, dan pengemudi transportasi online.

    Pada Juli 2022, China meluncurkan proyek percontohan untuk perlindungan kecelakaan kerja bagi pekerja fleksibel. Meituan dan Dada, unit logistik JD.com, termasuk di antara tujuh perusahaan pertama yang berpartisipasi.

    Sekitar 10,2 juta orang dilindungi oleh asuransi kecelakaan kerja yang baru pada akhir November tahun lalu, menurut data yang dirilis pada Konferensi Kerja Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Nasional yang diadakan pada akhir tahun lalu.

    Kali ini JD.com dan Meituan menyediakan jaminan sosial untuk pengendara pengiriman melalui kontrak kerja formal.

    (fab/fab)

  • Menaker Respons Potensi Lonjakan Pengangguran Akibat Penundaan Pengangkatan CASN, Begini Katanya – Halaman all

    Menaker Respons Potensi Lonjakan Pengangguran Akibat Penundaan Pengangkatan CASN, Begini Katanya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan tanggapan atas penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia.

    Banyak CASN yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera diangkat menjadi ASN, namun kini harus menghadapi penundaan hingga Oktober 2025.

    Menurut Yassierli, hal itu merupakan risiko dari keputusan CASN yang bersangkutan.

    “Mereka resign (mengundurkan diri dari tempat bekerja) secara personal,” kata Yassierli usai mengikuti rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Yassierli menambahkan bahwa meskipun penundaan ini bisa berdampak pada peningkatan pengangguran, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan berbagai program pelatihan untuk membantu mereka yang membutuhkan keterampilan baru.

    “Kita punya program pelatihan dan itu berlaku pada siapapun,” ujar Yassierli.

    Diberitakan, pemerintah melalui keputusan bersama dengan Komisi II DPR RI telah mengumumkan bahwa pengangkatan CASN 2024 menjadi ASN akan dilakukan secara serentak pada 1 Oktober 2025, sedangkan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II dijadwalkan pada Maret dan Juli 2026.

    Seharusnya, para peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) pada Maret 2025, sementara PPPK tahap 1 dijadwalkan pada Februari 2025 dan tahap 2 pada Juli 2025. Namun, penyesuaian jadwal pengangkatan ini terpaksa dilakukan berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPR pada Rabu, 5 Maret 2025.

    Menaker berharap program pelatihan ini dapat membantu para CASN yang terdampak penundaan ini untuk tetap produktif dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pengamat Ungkap Dampak Negatif Penundaan Pengangkatan CPNS

    Pengamat Ungkap Dampak Negatif Penundaan Pengangkatan CPNS

    Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah angkat bicara soal penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

    Menurutnya, penundaan ataupun pengunduran pengangkatan tersebut tidak perlu terjadi mengingat penerimaan CASN sudah melalui proses perencanaan matang.

    “Enggak ada urgensinya menurut saya. Karena kan penerimaan CASN itu kan sudah melalui perencanaan yang matang kan, yang sebelumnya sudah direncanakan,” ungkap Trubus dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 11 Maret 2025.
     
    CPNS jadi menganggur selama penundaan

    Adanya penundaan pelantikan juga menyebabkan CASN dan CPNS yang terlanjur sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya, terpaksa harus menganggur selama penundaan.

    “Jadi kalau kemudian ditunda, ya terus dampaknya yang jadi masalah kan. Karena kan di antara CASN ini sendiri kan ada yang dulu sudah bekerja, terpaksa mengundurkan diri karena sudah diterima,” ungkapnya. 
     

    Daya beli semakin anjlok

    Lebih lanjut, kebijakan menunda pelantikan CASN juga berbarengan di tengah badai PHK. Sehingga, dengan diundurnya pengangkatan CASN ini bisa memperburuk daya beli masyarakat yang semakin anjlok.

    “Kemudian juga ini kan jadi di tengah pengangguran yang banyak PHK-PHK, itu kan juga menyebabkan dampaknya daya eli masyarakat jadi turun. Jadi itu masalahnya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini merespons singkat ihwal keputusannya yang menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2024. 

    Hal tersebut telah ia laporkan ke Presiden Prabowo. “Sudah dilaporkan ke Presiden (Prabowo),” ujar Rini usai menghadiri rapat terbatas (ratas) program sekolah rakyat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.

    Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah angkat bicara soal penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.
     
    Menurutnya, penundaan ataupun pengunduran pengangkatan tersebut tidak perlu terjadi mengingat penerimaan CASN sudah melalui proses perencanaan matang.
     
    “Enggak ada urgensinya menurut saya. Karena kan penerimaan CASN itu kan sudah melalui perencanaan yang matang kan, yang sebelumnya sudah direncanakan,” ungkap Trubus dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 11 Maret 2025.
     

    CPNS jadi menganggur selama penundaan

    Adanya penundaan pelantikan juga menyebabkan CASN dan CPNS yang terlanjur sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya, terpaksa harus menganggur selama penundaan.

    “Jadi kalau kemudian ditunda, ya terus dampaknya yang jadi masalah kan. Karena kan di antara CASN ini sendiri kan ada yang dulu sudah bekerja, terpaksa mengundurkan diri karena sudah diterima,” ungkapnya. 
     

    Daya beli semakin anjlok

    Lebih lanjut, kebijakan menunda pelantikan CASN juga berbarengan di tengah badai PHK. Sehingga, dengan diundurnya pengangkatan CASN ini bisa memperburuk daya beli masyarakat yang semakin anjlok.
     
    “Kemudian juga ini kan jadi di tengah pengangguran yang banyak PHK-PHK, itu kan juga menyebabkan dampaknya daya eli masyarakat jadi turun. Jadi itu masalahnya,” tuturnya.
     
    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini merespons singkat ihwal keputusannya yang menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2024. 
     
    Hal tersebut telah ia laporkan ke Presiden Prabowo. “Sudah dilaporkan ke Presiden (Prabowo),” ujar Rini usai menghadiri rapat terbatas (ratas) program sekolah rakyat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Penundaan Pengangkatan CPNS, Pendapatan ASN Berpotensi Hilang Capai Rp6,7 Triliun

    Penundaan Pengangkatan CPNS, Pendapatan ASN Berpotensi Hilang Capai Rp6,7 Triliun

    JAKARTA – Penundaan pengangkatan CPNS yang sedianya dilakukan Maret 2025 menjadi Oktober 2025 atau Maret 2026 menjadi kabar buruk bagi para calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menjadi pukulan bagi perekonomian lantaran akan menimbulkan kerugian.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan bahwa dengan adanya penundaan pengangkatan CPNS total pendapatan ASN yang berpotensi hilang sebesar Rp6,76 triliun.

    Menurutnya calon pegawai abdi negara yang sudah berharap pengangkatan CPNS pada Maret 2025, terlanjur resign lebih dulu dari pekerjaan sebelumnya, namun dikecewakan karena jadi pengangguran semu selama 9 bulan, dan pemerintah tidak mampu menjadi shock absorber disaat sektor swasta dilanda PHK massal.

    Bhima menjelaskan total angka tersebut muncul jika asumsinya rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun serta kemudian diambil 80 persen gaji pokok, dikurangi pajak dan ditambah berbagai tunjangan sehingga didapatkan sekitar Rp3 juta per bulan.

    “Kalau ada 9 bulan penundaan pengangkatan CPNS artinya ada potensi pendapatan per orang ASN yang hilang sebesar Rp27 juta. Sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan baik di pusat dan daerah,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Selasa, 11 Maret.

    Bhima menyampaikan bahwa hal itu baru kerugian yang dialami para calon ASN karena tidak menerima pendapatan. Namun, penundaan pengangkatan CPNS juga berdampak bagi ekonomi.

    “Sementara dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan CPNS bisa lebih besar lagi ke total ekonomi,” jelasnya.

    Bhima menyampaikan Pemerintah sedang mengalami dua masalah akut yaitu pertama, pembukaan formasi CPNS sebanyak 250.407 posisi dilakukan sebelum masa pemerintahan baru Prabowo.

    “Artinya, perubahan prioritas program, dan perombakan alokasi belanja pemerintah era Prabowo berdampak signifikan terhadap formasi kebutuhan ASN,” jelasnya.

    Berikutnya masalah kedua yaitu, efisiensi belanja pemerintah (austerity measures) jadi alasan utama pemerintah menunda pengangkatan CPNS dengan target efisiensi belanja APBN sebesar Rp306 triliun dimana belum termasuk modal Danantara, sehingga belanja pegawai menjadi salah satu sasaran penghematan ekstrem.

    Bhima menyampaikan efisiensi anggaran yang berdampak pada penundaan pengangkatan CPNS tidak terlepas dari tiga faktor utama yaitu kegagalan penerimaan negara terutama paska Coretax bermasalah dan jatuhnya harga komoditas.

    Selanjutnya, pemborosan pembangunan infrastruktur era Jokowi berdampak pada pelebaran defisit APBN dan beban utang yang menembus Rp1.350 triliun termasuk utang jatuh tempo dan bunga utang harus dicari dari penghematan (meski tak cukup).

  • Fakta Resesi AS karena Trump ‘Trumpcession’, Mengapa Bisa Terjadi?

    Fakta Resesi AS karena Trump ‘Trumpcession’, Mengapa Bisa Terjadi?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Prospek perekonomian Amerika Serikat (AS) terus mendapatkan potensi yang gelap. Hal ini disebabkan sejumlah kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menduduki posisi orang nomor satu di negara itu sejak Januari lalu.

    Ketakutan akan penurunan cepat dalam ekonomi terbesar di dunia, yang disebut ‘Trumpcession’, mulai merasuki pasar keuangan di tengah kekhawatiran tentang dampak dari tarif perdagangan yang besar serta pemangkasan belanja pemerintah oleh Presiden AS Donald Trump.

    Setelah serangkaian data ekonomi yang lebih lemah dari Amerika Serikat, pelacak PDB real-time Bank of America menunjukkan ekonomi AS menyusut dengan cepat, dengan ukuran turun menjadi 1,7% pada kuartal ini, dari 2,3% pada periode tiga bulan sebelumnya.

    Lalu, apa saja kebijakan Trump dan sentimen pasar yang mengarahkan AS pada jalur resesi? Berikut faktanya Selasa (11/3/2025).

    1. Tarif Perdagangan

    Penggunaan tarif yang agresif oleh pemerintahan Trump merupakan faktor yang memicu kekhawatiran pasar. Sementara pemikiran ekonomi sebelumnya menyatakan bahwa tarif terutama memicu inflasi dengan menaikkan harga barang impor, pasar sekarang melihatnya sebagai resesi, mengganggu rantai pasokan, mengekang investasi perusahaan, dan membebani pengeluaran konsumen.

    Menurut Budget Lab di Yale University, tarif yang diusulkan untuk Meksiko dan Kanada (sekarang dihentikan sementara), ditambah yang sudah ada untuk China, akan menaikkan tarif efektif AS ke level tertinggi sejak 1943. Mereka memperkirakan tingkat harga yang lebih tinggi dapat membebani rumah tangga hingga US$ 2.000 (Rp 32,6 juta).

    Putaran bea masuk terbaru bertepatan dengan aksi jual tajam di ekuitas, yang menggarisbawahi keresahan investor. Rencana pemerintahan untuk mengurangi pengeluaran federal dan memangkas ribuan pekerjaan pemerintah hanya menambah kekhawatiran tentang kemunduran ekonomi.

    Tracy Chen, seorang manajer portofolio di Brandywine Global Investment Management, memperingatkan bahwa urutan kebijakan di mana Trump dapat tarif terlebih dahulu, pemotongan pajak kemudian dapat memperburuk kelemahan ekonomi.

    “Risiko resesi jelas lebih tinggi karena urutan kebijakan Trump,” tuturnya kepada The Global Tresurer.

    2. Kebijakan Imigrasi

    Tindakan keras Trump terhadap imigrasi mengancam industri-industri utama, termasuk pertanian, konstruksi, dan perawatan kesehatan, yang tengah berjuang untuk merekrut tenaga kerja.=

    “Tindakan keras yang direncanakan terhadap imigran gelap, yang jumlahnya sedikitnya 5% dari angkatan kerja, akan menambah jumlah kehilangan pekerjaan,” tambah ekonomi Inggris Tej Parikh kepada Financial Times.

    Hal yang sama juga disampaikan kepala ekonom di PNC, Gus Faucher, dalam catatan kepada investor pada hari Jumat. Ia mengatakan bahwa imigran saat ini berkontribusi besar untuk sejumlah industri yang cukup penting.

    “Ketidakpastian tentang prospek tarif dapat menyebabkan perusahaan memperlambat perekrutan. Dan pembatasan imigrasi dapat membatasi pasokan tenaga kerja yang tersedia, yang akan membebani perolehan lapangan kerja selama beberapa tahun ke depan.”

    3. Efisiensi

    Langkah efisiensi Trump, yang dimotori oleh Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk, juga menjadi katalis timbulnya sentimen negatif terhadap ekonomi AS. Musk telah ditugaskan untuk memangkas pemborosan belanja pemerintah sebesar US$ 1 triliun (Rp 16.340 triliun).

    Sejumlah manuver yang dilakukan Musk adalah dengan melakukan pemotongan tenaga kerja. Bank investasi Evercore ISI memperkirakan bahwa upaya pemangkasan biaya sektor publik oleh Elon Musk dapat memangkas total setengah juta lapangan pekerjaan di AS tahun ini. Dalam skenario ekstrem, jumlah tersebut dapat mencapai lebih dari 1,4 juta.

    Kondisi ini pun dapat menjadi beban keuangan rumah tangga. Pekerja yang terdampak yang tidak dapat segera menemukan pekerjaan baru mungkin terpaksa memenuhi kebutuhan hidup tanpa penghasilan tetap.

    “Mayoritas pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan terdampak dalam jangka panjang, karena mereka kesulitan menemukan pekerjaan purna waktu baru dan selanjutnya memperoleh penghasilan lebih sedikit,” menurut sebuah makalah penelitian tahun 2016 oleh profesor emeritus ekonomi di Universitas Princeton, Henry Farber, dikutip CNBC International.

    Direktur ekonomi di Yale University Budget Lab, Ernie Tedeschi, mengungkapkan dampak yang lebih luas. Ia menitikberatkan pada bisnis-bisnis yang akan terganggu karena kekuatan keuangan warga AS, yang berprofesi sebagai PNS, dapat menemui batasan setelah dikeluarkan dari kantornya.

    “Dampak ekonomi dari PHK bagaikan efek domino yang menyebar ke seluruh perekonomian lokal hingga ke bisnis-bisnis yang tampaknya tidak memiliki hubungan apapun dengan pemerintah federal,” tuturnya.

    4. Detoksifikasi

    Dalam tanda yang lebih mengkhawatirkan bagi pasar, Trump telah menghindari mengesampingkan resesi tahun ini dengan mengakui dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada hari Minggu (Senin 10/3/2025) bahwa “diperlukan sedikit waktu” sebelum orang Amerika akan melihat hasil dari kebijakannya.

    “Saya tidak suka memprediksi hal-hal seperti itu,” kata Trump. “Ada masa transisi karena apa yang kita lakukan sangat besar.”

    Hal yang sama juga dilontarkan Menteri Keuangan Scott Bessent. Dalam wawancara baru-baru ini, Bessent menggambarkan perubahan tersebut sebagai ‘periode detoksifikasi’, dengan alasan bahwa ekonomi telah menjadi terlalu bergantung pada belanja pemerintah dan sekarang perlu beralih ke pertumbuhan yang didorong oleh sektor swasta.

    “Pasar dan ekonomi telah terpikat pada belanja pemerintah, dan akan ada periode detoksifikasi,” kata Bessent.

    Ahli strategi nilai tukar mata uang asing di National Australia Bank, Ray Attrill, mengatakan bahwa pernyataan ini diarahkan untuk menitikberatkan bahwa situasi ekonomi yang rusak saat ini disebabkan oleh pendahulunya.

    “Narasi AS tampaknya sedikit berubah dari menyalahkan Joe Biden menjadi tidak ada ruginya, tidak ada untung,” kata Attrill.

    5. Data Ekonomi Suram

    Ketakutan akan resesi telah membebani dolar AS meskipun statusnya sebagai aset aman yang biasanya naik selama periode ketidakpastian. Indeks yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang utama telah jatuh 4% sejak Trump kembali ke Gedung Putih dan minggu lalu mencapai level terlemah sejak November.

    Kegelisahan itu juga melanda pasar saham AS, dengan indeks acuan S&P 500 turun 3,8% sejak pelantikan Trump dan turun 6% dari rekor tertinggi bulan lalu. Sentimen konsumen juga mencapai titik terendah dalam 15 bulan di tengah kekhawatiran tentang PHK dan kenaikan harga.

    Imbal hasil obligasi pemerintah AS turun pada hari Senin karena investor mencari tempat yang aman karena kekhawatiran akan perlambatan ekonomi meningkat. Imbal hasil 10 tahun turun 9 basis poin menjadi 4,226%. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 2 tahun turun hampir 10 basis poin menjadi 3,906%. Satu basis poin sama dengan 0,01%, dan imbal hasil dan harga bergerak berlawanan arah.

    Di sektor lapangan kerja, AS menambah lebih sedikit lapangan pekerjaan daripada yang diperkirakan para ekonom pada bulan Februari. Pengusaha mempekerjakan 151.000 pekerja bulan lalu, kurang dari ekspektasi penambahan 170.000 lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran naik ke 4,1%, yang tetap menjadi angka terendah dalam sejarah.

    Untuk pembelian, belanja konsumen turun 0,2% untuk bulan tersebut. Jika disesuaikan dengan inflasi, belanja akan turun hingga 0,5%. Itu adalah penurunan bulanan terbesar sejak Februari 2021.

    “Harga mulai pulih, naik 0,5% dari Desember, laju tercepat sejak Agustus 2023, sehingga menghasilkan tingkat inflasi tahunan sebesar 3% selama 12 bulan yang berakhir pada Januari,” menurut data Indeks Harga Konsumen terbaru yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja.

    (sef/sef)

  • Kesaksian Ngeri Penjarahan-Pembunuhan Penganut Alawi di Suriah

    Kesaksian Ngeri Penjarahan-Pembunuhan Penganut Alawi di Suriah

    Jakarta

    Pemimpin sementara Suriah menyerukan persatuan di tengah aksi kekerasan dan pembunuhan balas dendam yang terus berlangsung di wilayah-wilayah loyalis Bashar al-Assad, pada Minggu (09/03).

    Ratusan orang dilaporkan telah meninggalkan rumah mereka di Provinsi Latakia dan Tartus yang merupakan basis pendukung kuat mantan pemimpin yang digulingkan itu.

    Warga setempat menggambarkan penjarahan dan pembunuhan massal, termasuk korban anak-anak, di kampung halaman mereka.

    Di Hai Al Kusour, sebuah permukiman yang didominasi sekte Alawi di kota pesisir Banias, warga mengatakan jalanan dipenuhi dengan mayat-mayat yang berserakan, ditumpuk dan berlumuran darah.

    Para saksi mata menyebut laki-laki dari berbagai usia ditembak mati di sana.

    Sekte Alawi adalah cabang dari Islam Syiah dan mencakup sekitar 10% dari populasi Suriah, yang mayoritas Muslim Sunni.

    Bashar al-Assad berasal dari sekte tersebut.

    Koneksi internet tidak stabil dan, sekalinya terhubung, mereka mengetahui kabar kematian tetangga mereka dari unggahan Facebook.

    Seorang pria bernama Ayman Fares mengatakan kepada BBC bahwa dia masih hidup karena penahanannya baru-baru ini.

    Fares mengunggah video di akun Facebook-nya pada Agustus 2023 yang mengkritik Bashar al-Assad atas pemerintahannya yang korup. Dia ditangkap tidak lama kemudian.

    Fares baru bebas dari penjara setelah pasukan yang dipimpin kelompok militan membebaskan tahanan setelah kejatuhan Bashar al-Assad pada Desember silam.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Orang-orang yang menyerbu jalan-jalan Hai Al Kusour mengenali Fares sehingga dia terhindar dari kematian.

    Akan tetapi, rumah Fares tidak luput dari penjarahan. Fares mengaku mobilnya diambil dan mereka melanjutkan aksi penjarahan ke rumah-rumah lain.

    “Mereka orang asing, saya tidak mengenali identitas atau bahasa mereka, tetapi sepertinya orang Uzbek atau Chechnya,” ujar Fares melalui sambungan telepon.

    “Ada juga beberapa warga Suriah bersama mereka, tetapi bukan dari aparat keamanan resmi. Beberapa warga sipil juga termasuk di antara mereka yang melakukan pembunuhan,” tambahnya.

    Fares mengaku menyaksikan keluarga-keluarga dibunuh di rumah mereka sendiri. Dia melihat perempuan serta anak-anak berlumuran darah. Beberapa keluarga lari ke atap rumah untuk bersembunyi, tetapi tetap tidak terhindar dari pertumpahan darah.

    “Sungguh mengerikan,” katanya.

    Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mendokumentasikan lebih dari 740 warga sipil tewas di kota-kota pesisir Latakia, Jableh, dan Banias.

    Selain itu, 300 anggota pasukan keamanan dan sisa-sisa rezim Assad dilaporkan tewas dalam bentrokan.

    BBC belum dapat memverifikasi jumlah korban tewas secara independen.

    Baca juga:

    Fares mengatakan keadaan mulai stabil setelah tentara Suriah dan pasukan keamanan tiba di kota Banias. Pasukan mendorong faksi-faksi lain keluar dari kota itu dan memfasilitasi keluarga-keluarga yang selamat untuk pergi ke tempat aman.

    Ali, seorang warga Banias lainnya yang meminta agar nama lengkapnya tidak disebutkan, membenarkan kesaksian Fares.

    Ali, yang tinggal di Kusour bersama istri dan putrinya yang berusia 14 tahun, melarikan diri dari rumahnya dengan dibantu pasukan keamanan.

    “Mereka datang ke gedung tempat kami tinggal. Kami terlalu takut, hanya bisa mendengar suara tembakan dan jeritan orang-orang di lingkungan itu. Kami mengetahui kematian dari unggahan Facebook ketika internet terhubung. Ketika penyerang tiba di gedung kami, kami pikir tamat sudah riwayat,” katanya.

    “Mereka mencari uang. Pintu tetangga kami digedor kemudian mobil, uang, emas, dan barang berharga lainnya dijarah. Tetapi tetangga kami tidak dibunuh.”

    Pertempuran terjadi antara pasukan keamanan Suriah dan loyalis Bashar al-Assad di wilayah pesisir negara itu awal pekan ini (Getty Images)

    Ali dan keluarganya dijemput tetangga mereka yang menganut Sunni. Keluarga Ali untuk sementara tinggal bersama mereka.

    “Kami hidup berdampingan selama bertahun-tahun, Alawi, Sunni, dan Kristen. Kami tidak pernah mengalami hal seperti ini,” katanya.

    “Warga Sunni bergegas melindungi warga Alawi dari pembunuhan yang terjadi dan sekarang pasukan resmi berada di kota untuk memulihkan ketertiban.”

    Menurut Ali, keluarga-keluarga lainnya diangkut ke sebuah sekolah di permukiman yang mayoritas Sunni. Mereka akan berlindung di sana sampai anggota faksi-faksi yang melakukan pembunuhan diusir dari Banias.

    Aksi kekerasan dimulai pada Kamis (06/03) setelah loyalis Assadyang menolak menyerahkan senjatamenyergap pasukan keamanan di sekitar kota-kota pesisir Latakia dan Jableh, menewaskan puluhan dari mereka.

    Ghiath Dallah, seorang mantan brigadir jenderal di tentara Assad, telah mengumumkan pemberontakan baru terhadap pemerintah saat ini, mengatakan bahwa dia mendirikan “Dewan Militer untuk Pembebasan Suriah”.

    Baca juga:

    Sejumlah laporan mengindikasikan bahwa mantan petugas keamanan rezim Assad yang menolak menyerahkan senjata sedang membentuk kelompok perlawanan di daerah pegunungan.

    Menurut Fares, sebagian besar komunitas Alawi menolak kelompok tersebut. Mereka menyalahkan Dallah dan loyalis garis keras Assad lainnya atas kekerasan yang terjadi.

    “Mereka mendapat keuntungan dari pertumpahan darah yang terjadi. Yang kami butuhkan sekarang adalah kemenangan aparat keamanan, serta menuntut para pelaku pembunuhan massal dari faksi-faksi yang bertanggung jawab supaya keamanan negara kembali pulih,” ujarnya.

    Baca juga:

    Di sisi lain, warga lainnya juga menyalahkan presiden sementara, Ahmad al-Sharaa.

    Mereka mengatakan al-Sharaaa membubarkan lembaga keamanan, tentara, dan polisi Suriah tanpa strategi yang jelas untuk menangani ribuan petugas dan personel yang menjadi pengangguran.

    Sebagian dari individu-individu ini, khususnya di kalangan kepolisian, tidak terkait dengan aksi pembunuhan yang terjadiselama rezim Assad.

    Pihak berwenang yang baru juga telah memecat ribuan pegawai negeri dari pekerjaan mereka.

    Meningat 90% populasi Suriah hidup di bawah garis kemiskinan dan ribuan orang kehilangan pendapatan, pemberontakan sangat rentan terjadi.

    Terdapat perbedaan pandangan di Suriah mengenai apa yang terjadi.

    Masyarakat luas mengutuk pembunuhan warga sipilterlepas dari agama merekaberbagai demonstrasi telah diselenggarakan di Damaskus untuk mengekspresikan rasa duka sekaligus mengutuk aksi kekerasan.

    Namun, selama dua hari terakhir, ada pula seruan “Jihad” di berbagai wilayah Suriah.

    Warga di Banias mengatakan bahwa beberapa warga sipil yang bersenjata bergabung dengan faksi-faksi tersebut dan turut ambil andil dalam pembunuhan.

    Tentara Suriah mengirim bala bantuan untuk menstabilkan wilayah tersebut (Getty Images)

    Mayoritas Sunni di Suriah mengalami kekejaman di tangan pasukan rezim Assad selama 13 tahun terakhir. Hal ini memicu kebencian sektarian terutama terhadap minoritas Alawi yang anggotanya dikaitkan dengan kejahatan perang.

    Menurut kelompok hak asasi manusia, terdapat bukti bahwa petugas keamanan Alawi di bawah rezim Assad terlibat dalam pembunuhan dan penyiksaan ribuan warga Suriah, yang mayoritas adalah Muslim Sunni.

    Anggota tentara dan pasukan keamanan yang terbunuh sebagian besar berasal dari komunitas Sunni. Sekarang, beberapa kalangan di komunitas Sunni menyerukan pembalasan.

    Namun, pemimpin Suriah sekarang menghimbau agar semua pihak tetap tenang.

    Ahmad al-Sharaa, yang pasukannya menggulingkan Assad tiga bulan lalu, kini harus menyeimbangkan antara memastikan keamanan bagi semua warga Suriah dan menegakkan keadilan atas kejahatan rezim Assad dan kaki tangannya.

    Meskipun dia memiliki otoritas atas beberapa pasukan yang membantunya berkuasa, beberapa faksi jelas berada di luar kendalinya.

    Faksi-faksi tersebut juga mencakup petempur asing yang punya agenda radikal.

    Untuk memimpin Suriah menuju masa depan yang aman dan demokratis, banyak yang berpendapat bahwa Ahmad al-Sharaa perlu mengakhiri kehadiran pejuang asing dan menyampaikan konstitusi yang melindungi hak-hak semua warga Suriah, terlepas dari latar belakang atau agama mereka.

    Meskipun dia terlihat sedang berupaya membangun kerangka hukum untuk mewujudkan konstitusi seperti itu, dia menghadapi tantangan besar untuk mengendalikan faksi-faksi garis keras kekerasan dan mengusir petempur asing.

    Berita terkait:

    Lihat juga Video: Mencekam Orang-orang Bersenjata Menyerang Restoran di Suriah

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu