Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Chatib Basri Ingatkan Krisis Ekonomi 1930 Bisa Terulang Akibat Tarif Trump

    Chatib Basri Ingatkan Krisis Ekonomi 1930 Bisa Terulang Akibat Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mewanti-wanti krisis ekonomi global 1930 atau yang dikenal dengan Great Depression bisa kembali terulang akibat penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dede, sapaan Chatib Basri, menjelaskan bahwa Great Depression terjadi karena retaliasi negara lain akibat kebijakan tarif di AS (Smoot-Hawley Tariff Act). Akibat negara lain membalas dengan menaikkan tarif atas produk AS, volume perdagangan global turun drastis sehingga memperlambat perekonomian global.

    Pada saat Great Depression 1930, lanjutnya, tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam terutama di negara-negara maju.

    “Global trade-nya [perdagangan global] jatuh, ekspor turun. Karena ekspor turun, investasi turun. Investasi turun, GDP turun, consumption [konsumsi] turun, terjadilah Great Depression pada waktu itu,” jelas Dede dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2025).

    Masalahnya, dia melihat pola serupa bisa terjadi dalam kasus penerapan tarif resiprokal Trump belakangan ini. Apalagi usai Trump mengumumkan kebijakan tarif tersebut, sejumlah negara melakukan retaliasi terutama China.

    Belakangan, China menaikkan tarif impor untuk barang dari AS menjadi 125%. Tarif tersebut merupakan respons Negeri Tirai Bambu setelah AS menaikkan tarif impor terhadap barang asal China menjadi 145%.

    Ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun berharap Trump akan melunak, dengan membuka opsi negosiasi zehingga Great Depression tidak terulang. Menurutnya, jika China melihat keraguan Trump maka Xi Jinping juga akan membuka opsi negosiasi.

    “Jadi upaya untuk mengatasi retaliasi itu menjadi sangat penting,” ujarnya.

    Dampak Tarif Trump ke RI

    Lebih lanjut, Chatib menjelaskan penerapan tarif tambahan untuk barang impor asal Indonesia ke oleh pemerintah AS akan berdampak negatif ke pelaku bisnis dalam negeri terutama sektor yang bergantung kepada ekspor ke Negeri Paman Sam. Dia mencontohkan tekstil, alas kaki, udang, hingga elektronik.

    Permasalahan itu diperburuk dengan ketidakpastian dunia usaha yang tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah memanfaatkan ancaman tarif Trump dengan melakukan reformasi.

    “Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya maka deregulasi menjadi penting,” ujarnya. 

    Menurutnya, deregulasi dapat memotong biaya produksi secara signifikan. Mantan menteri keuangan itu pun mengingatkan bahwa Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran yang berdampak positif ke sektor manufaktur.

    “Mengapa ekspor non-Migas itu bisa tumbuh 20%—26% di pertengahan era 80-an? Jawabannya dua, sebetulnya mirip dengan sekarang, waktu itu pemerintahan melakukan devaluasi tahun 1986. Kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong high-cost economy,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mendukung penuh arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu untuk melakukan deregulasi ekonomi seperti menghapus kuota impor hingga relaksasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

    Selain itu, Dede menjelaskan belanja pemerintah menjadi sangat penting pada saat timbul ketidakpastian global seperti sekarang ini. Masalahnya, ruang fiskal pemerintah sangat sempit sehingga tidak bisa belanja besar-besaran.

    Dia pun mendorong agar pemerintah memprioritaskan belanja ke sektor yang memberi efek pengganda tinggi seperti pariwisata yang kerap menyerap lapangan kerja.

    Selain itu, belanja ke program perlindungan sosial seperti BLT (bantuan langsung tunai) hingga percepatan program MBG (makan bergizi gratis) sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Kalau kita waktu kecil itu diajarkan adalah hemat pangkal kaya, tetapi di dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend [belanja], maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi, mempekerjakan tenaga kerja,” ujar Dede.

    Tak lupa, dia menggarisbawahi pentingnya diversifikasi mitra dagang. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempercepat perjanjian IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) hingga perkuat kerja sama negara-negara Asean.

  • SBY Ingatkan Isu Ini Tak Kalah Penting dari Perang Dagang AS Vs China

    SBY Ingatkan Isu Ini Tak Kalah Penting dari Perang Dagang AS Vs China

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden ke-6 RI yang juga Ketua The Yudhoyono Institute Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa isu dunia saat ini bukan hanya eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. 

    Akan tetapi ada sejumlah agenda global yang tidak kalah mendesak untuk diselesaikan, seperti krisis iklim dan kemiskinan global. SBY pun mengkritisi para pemimpin dunia yang dia nilai mulai abai terhadap isu-isu tersebut. 

    “Kita cemas, saya cemas, kalau perhatian para pemimpin dunia, tentu bukan hanya Amerika Serikat dan China, tapi semua pemimpin dunia, makin tidak peduli dari kewajiban internasional yang lain. Misalnya, menyelamatkan bumi kita dari climate disaster, yang menurut saya sekarang makin mencemaskan. No longer climate change, tapi climate crisis,” katanya dalam acara The Yudhoyono Institute dengan tema Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Ia mengingatkan bahwa isu ketimpangan dan kemiskinan dunia adalah pekerjaan rumah bersama umat manusia. Namun, bila perhatian global hanya terfokus pada konflik ekonomi dan kekuatan geopolitik, maka agenda-agenda besar lainnya akan terabaikan.

    “Pendekatan dalam mengatasi persoalan regional melalui geopolitics of power, melalui perang, melalui apa-apa yang merupakan hard power, power politics seperti itu, yang sebetulnya makin menjauh dari kewajiban global yang lain,” jelasnya.

    SBY mendorong agar Indonesia juga tidak tinggal diam. Ia menekankan, politik luar negeri bebas aktif bukan berarti pasif atau enggan bersuara.

    “Kita dari bumi Indonesia harus juga ikut bicara. Jangan diam, politik bebas aktif tidak berarti diam, tidak berarti tidak berpendapat. Tentu kita harus bisa dengan penuh tanggung jawab, dengan tujuan yang baik, ikut menyampaikan pikiran-pikiran kita,” pungkasnya.

    Adapun SBY menilai konflik ekonomi antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan China memang berpotensi mengguncang perekonomian dunia dan menimbulkan dampak yang luas, terutama bagi negara-negara miskin.

    “Saya ingin menyampaikan, sekali terjadi guncangan ekonomi, tidak mudah untuk mengatasinya dan cost-nya sangat tinggi,” kata SBY.

    Ia mengingatkan, perang tarif dan perang dagang bukan sekadar urusan bilateral dua negara, melainkan isu global yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia, menaikkan angka pengangguran, bahkan memicu krisis kematian di negara-negara rentan.

    “Bagaimana kalau pertumbuhan global menurun, bagaimana kalau pengangguran meledak di mana-mana, bagaimana kalau inflasi terjadi di seluruh belahan dunia, bagaimana nasib negara-negara miskin, bagaimana kalau death crisis,” ujarnya prihatin.

    SBY juga mengajak dunia internasional untuk tidak tinggal diam. Ia menekankan pentingnya partisipasi global untuk meredam ketegangan dan mencari solusi bersama.

    “Mengapa tidak kalau kita menjadi bagian dari solusi. Katakan sesuatu, lakukan sesuatu, agar ini tidak makin menjadi-jadi,” ucap dia.

    Ia pun menyadari tidak semua negara memiliki kapasitas penuh untuk mengubah keadaan, tetapi baginya, upaya sekecil apapun tetap penting. “Paham, kita juga memiliki batas kemampuan, tapi kenapa kita tidak coba dengan sebaiknya? Untuk apa yang bisa kita lakukan menyelamatkan perekonomian dunia yang dipicu dari perang tarif dan perang dagang sekarang ini,” sambungnya.

    (mkh/mkh)

  • Ini Kecemasan SBY Soal Perang Dagang AS Vs China

    Ini Kecemasan SBY Soal Perang Dagang AS Vs China

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden ke-6 RI yang juga Ketua The Yudhoyono Institute, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan kecemasannya terhadap eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang terus memanas.

    Menurutnya, konflik ekonomi dua negara adidaya ini berpotensi mengguncang perekonomian dunia dan menimbulkan dampak yang luas, terutama bagi negara-negara miskin.

    “Saya ingin menyampaikan, sekali terjadi guncangan ekonomi, tidak mudah untuk mengatasinya dan cost-nya sangat tinggi,” kata SBY dalam acara The Yudhoyono Institute dengan tema Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Ia mengingatkan, perang tarif dan perang dagang bukan sekadar urusan bilateral dua negara, melainkan isu global yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia, menaikkan angka pengangguran, bahkan memicu krisis kematian di negara-negara rentan.

    “Bagaimana kalau pertumbuhan global menurun, bagaimana kalau pengangguran meledak di mana-mana, bagaimana kalau inflasi terjadi di seluruh belahan dunia, bagaimana nasib negara-negara miskin, bagaimana kalau death crisis,” ujarnya prihatin.

    SBY juga mengajak dunia internasional untuk tidak tinggal diam. Ia menekankan pentingnya partisipasi global untuk meredam ketegangan dan mencari solusi bersama.

    “Mengapa tidak kalau kita menjadi bagian dari solusi. Katakan sesuatu, lakukan sesuatu, agar ini tidak makin menjadi-jadi,” ucap dia.

    Ia pun menyadari tidak semua negara memiliki kapasitas penuh untuk mengubah keadaan, tetapi baginya, upaya sekecil apapun tetap penting. “Paham, kita juga memiliki batas kemampuan, tapi kenapa kita tidak coba dengan sebaiknya? Untuk apa yang bisa kita lakukan menyelamatkan perekonomian dunia yang dipicu dari perang tarif dan perang dagang sekarang ini,” sambungnya.

    Lebih jauh, SBY juga mengkritisi para pemimpin dunia yang menurutnya mulai abai terhadap agenda-agenda global yang tak kalah mendesak, seperti krisis iklim dan kemiskinan global.

    “Kita cemas, saya cemas, kalau perhatian para pemimpin dunia, tentu bukan hanya Amerika Serikat dan China, tapi semua pemimpin dunia, makin tidak peduli dari kewajiban internasional yang lain. Misalnya, menyelamatkan bumi kita dari climate disaster, yang menurut saya sekarang makin mencemaskan. No longer climate change, tapi climate crisis,” tegasnya.

    Ia mengingatkan bahwa isu ketimpangan dan kemiskinan dunia adalah pekerjaan rumah bersama umat manusia. Namun, bila perhatian global hanya terfokus pada konflik ekonomi dan kekuatan geopolitik, maka agenda-agenda besar lainnya akan terabaikan.

    “Pendekatan dalam mengatasi persoalan regional melalui geopolitics of power, melalui perang, melalui apa-apa yang merupakan hard power, power politics seperti itu, yang sebetulnya makin menjauh dari kewajiban global yang lain,” jelasnya.

    SBY mendorong agar Indonesia juga tidak tinggal diam. Ia menekankan, politik luar negeri bebas aktif bukan berarti pasif atau enggan bersuara.

    “Kita dari bumi Indonesia harus juga ikut bicara. Jangan diam, politik bebas aktif tidak berarti diam, tidak berarti tidak berpendapat. Tentu kita harus bisa dengan penuh tanggung jawab, dengan tujuan yang baik, ikut menyampaikan pikiran-pikiran kita,” pungkasnya.

    (mkh/mkh)

  • Wamenlu: Trump Langgar Aturan WTO!

    Wamenlu: Trump Langgar Aturan WTO!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dianggap telah melanggar sistem multilateral dan berbagai aturan World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pelanggaran itu menyusul kenaikan tarif barang impor puluhan negara yang masuk ke AS.

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Christiawan Nasir mengungkap, proteksionisme yang diadopsi Trump menimbulkan ketidakpastian pada sistem perdagangan dunia.

    “Satu lagi building blocks yang ditaruh untuk meng-undermind sistem multilateral. Kebijakan Presiden Trump melanggar berbagai aturan WTO,” kata Arrmanatha dalam acara The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Diketahui, eskalasi perang dagang kian meningkat usai Trump menetapkan tarif tambahan ke puluhan negara. Perang dagang kembali memanas kala tarif Trump dibalas oleh Presiden China Xi Jinping, di mana Tiongkok menetapkan tarif impor untuk barang AS sebesar 125%, setelah Trump menetapkan tarif 145% ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Sementara di ASEAN, tercatat beberapa negara yang dipatok tarif tinggi oleh AS, yakni Kamboja 49%, Vietnam 46%, Thailand 36%, Indonesia 32%, dan Malaysia 24%. Namun, Arrmanatha mengatakan tidak ada negara yang hendak melaporkan kebijakan Trump ke WTO.

    “Tidak ada negara yang niat untuk membawa Amerika, kecuali China, Kanada, dan EU, ke WTO. Justru negara-negara lain ramai-ramai ingin memberikan over kepada Donald Trump untuk tidak dikenakan tarif yang memang secara aturan akan melanggar WTO,” tegasnya.

    Arrmanatha menilai, saat ini sistem multilateral gagal menjaga stabilitas dunia sebagaimana menjadi komitmen dari perang dunia kedua. “Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk paska perang dunia pertama yang bertujuan untuk mencegah perang dunia kembali, justru gagal dan berakibat pada perang dunia kedua. Ini yang tidak kita harapkan terjadi,” tegasnya.

    Ia menambahkan, Global Risk Report World Economic Forum 2025 mencatat ancaman bagi stabilitas dunia berkaitan erat dengan geo-ekonomi, resesi, stagnansi ekonomi, inflasi, pengangguran, perubahan iklim, hingga krisis pangan.

    Di sisi lain, Arrmanatha menyebut dunia juga terancam kemajuan teknologi, di mana saat ini terjadi berbagai macam bias informasi dan polarisasi sosial. Sementara konflik bersenjata kian memanas karena beberapa negara mulai mengadopsi senjata nuklir.

    Arrmanatha mengatakan, negara-negara ASEAN sendiri menempatkan perubahan iklim sebagai ancaman utama. Setelahnya, persoalan dan persaingan ekonomi antara negara-negara besar dunia.

    “Mayoritas ancaman terhadap stabilitas dunia di masa depan tidak hanya bersumber dari konflik bersenjata,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Bukan Konflik Senjata, Masalah Ekonomi jadi Ancaman Stabilitas Dunia

    Bukan Konflik Senjata, Masalah Ekonomi jadi Ancaman Stabilitas Dunia

    Jakarta –

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Christiawan Nasir buka-bukaan soal tantangan besar yang dihadapi dunia. Ia mengatakan, tantangan terbesar bukan lagi berasal dari konflik bersenjata, melainkan juga geo-ekonomi.

    Ia menuturkan, Global Risk Report World Economic Forum 2025 menyebut ancaman bagi stabilitas dunia berkaitan erat dengan geo-ekonomi, resesi, stagnansi ekonomi, inflasi, pengangguran, perubahan iklim, hingga krisis pangan.

    “Mayoritas ancaman terhadap stabilitas dunia di masa depan tidak hanya bersumber dari konflik bersenjata,” kata Arrmanatha dalam acara The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Di sisi lain, Arrmanatha menyebut dunia juga terancam kemajuan teknologi, di mana saat ini terjadi berbagai macam bias informasi dan polarisasi sosial. Sementara konflik bersenjata kian memanas karena beberapa negara mulai mengadopsi senjata nuklir.

    Arrmanatha mengatakan, negara-negara ASEAN sendiri menempatkan perubahan iklim sebagai ancaman utama. Setelahnya, persoalan dan persaingan ekonomi antara negara-negara besar dunia.

    “Dari sini kita bisa lihat bahwa ancaman dan definisi keamanan internasional dalam ruang lingkup yang ada saat ini sudah sangat luat, tidak lagi dalam hal sempit,” ungkap.

    Oleh karenanya, ia menilai dunia tidak bisa bergerak sendiri. Arrmanatha mengatakan, sinergi menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

    Ia menambahkan, sejak 80 tahun terakhir, kerja sama dalam kerangka multilateral terbukti berhasil mengatasi berbagai masalah global kendati dianggap sulit diselesaikan.

    “Kerja sama dalam kerangka multilateral dapat mengatasi berbagai masalah global yang paling sulit sekalipun. Baik itu meredakan konflik, membangun, menjaga perdamaian, ataupun men-set target bersama yang sangat ambisius untuk mengurangi kemiskinan, kelaparan ketimpangan, dan perubahan iklim,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Petaka Baru Muncul di China, Ada Fenomena “Anak Dengan Ekor Busuk”

    Petaka Baru Muncul di China, Ada Fenomena “Anak Dengan Ekor Busuk”

    Jakarta, CNBC Indonesia – Generasi muda China sedang mengalami fenomena susah kerja sesuai dengan bidang studinya. Sebab, untuk bekerja sesuai jurusan kuliah yang mereka tempuh selama di bangku kuliah bukanlah perkara mudah.

    Kondisi ini terungkap dalam laporan CNA berjudul “Mengapa Sarjana Muda Banyak Menganggur di China”. Banyak dari pencari kerja yang ditemui CNA di bursa kerja atau job fair Lishuiqiao, Beijing, akhir pekan lalu menyatakan mereka sulit mencari kerja sesuai bidang studinya selama masa di kampus.

    “Saya melihat peluangnya cukup suram, pasar tenaga kerja sepi, akhirnya saya mengurungkan niat mengejar posisi tertentu,” kata Hu Die, pencari kerja berusia 22 tahun yang merupakan sarjana desain dari Harbin University of Science and Technology kepada CNA, dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Li Mengqi, sarjana teknik kimia dari Institut Teknologi Shanghai yang telah berusia 26 tahun, sudah delapan bulan menganggur setelah lulus kuliah. Gara-garanya sama, ia tak menemukan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya saat menempuh pendidikan di universitas.

    Chen Yuyan, 26 tahun, lulusan Guangdong Food and Drug Vocational College pada 2022, bahkan akhirnya harus bekerja sebagai petugas sortir paket di sebuah cabang agen kurir.

    la mengatakan, meskipun telah mendapatkan pendidikan vokasi, baginya sulit untuk memperoleh pekerjaan dengan standar gaji yang mencukupi. Sebab, banyak lowongan kerja yang mencantumkan syarat-syarat menyulitkan.

    “Banyak perusahaan mencari kandidat yang sudah berpengalaman-orang-orang yang bisa langsung bekerja. Sebagai lulusan baru, kami tidak punya cukup pengalaman. Mereka sering mengatakan tidak memiliki sumber daya untuk melatih karyawan baru, dan gaji yang ditawarkan sangat rendah,” ucap Chen.

    Krisis Pasar Tenaga Kerja di China

    Pendiri Young China Group, lembaga think tank atau pemikir yang berbasis di Shanghai, Zak Dychtwald mengatakan, apa yang terjadi dengan Li, Hu, dan Chen merupakan gambaran krisis pasar kerja di China bagi para pemudanya, yang berharap bisa berkarir sesuai bidang keahliannya.

    “Salah satu masalah terbesar saat ini adalah ketimpangan antara kerja keras yang mereka lakukan saat kuliah dan pekerjaan yang menanti ketika lulus,” kata Zak Dychtwald.

    Asisten profesor Sosiologi di University of Michigan, Zhou Yun, mengamati meskipun lulusan dari sekolah-sekolah elite dan jurusan automasi ataupun Al banyak dicari, namun para sarjana masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka akibat meningkatnya persaingan di bursa kerja.

    “Industri yang secara tradisional menjadi penyerap utama lulusan perguruan tinggi, seperti startup internet dan pendidikan, juga mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, ada alasan struktural yang mendalam di baliknya,” katanya.

    Memburuknya pasar kerja di China telah memunculkan istilah “anak dengan ekor busuk” di China sebagai gambaran sarjana muda yang terpaksa bekerja dengan gaji rendah dan bergantung pada orang tua, lantaran tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka.

    Istilah ini diambil dari “gedung ekor busuk”, proyek perumahan yang mangkrak dan menjadi beban ekonomi China sejak 2021. Eli Friedman, profesor Global Labor and Work di Cornell University, menyoroti adanya pergeseran budaya yang memengaruhi sikap generasi muda terhadap pekerjaan.

    Ancam Kepastian Ekonomi

    Berbeda dengan generasi orangtua mereka, sarjana muda saat ini lebih enggan menerima pekerjaan berkualitas rendah atau tidak stabil, bahkan di tengah tekanan ekonomi. Bahkan, mereka juga enggan memulai usaha kecil untuk bisa mengembangkan bisnis.

    “Saat ini jika Anda berusia 22 atau 23 tahun dan baru lulus universitas di China, saya rasa Anda tidak akan mau berjualan barang-barang kecil di jalanan, lalu menabung dan menggunakannya untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Secara budaya, saya rasa itu bukan lagi jalan yang dipilih kebanyakan orang,” kata Friedman.

    Pergeseran Sikap ini telah melahirkan istilah “merunduk” atau tangping dalam bahasa Mandarin, ketika kaum muda memilih mundur dari persaingan kerja yang hiperkompetitif. Beberapa anak muda enggan “menerima pekerjaan apa pun yang tersedia” karena semakin kecewa dengan model tradisional pengembangan karir, menurut Friedman.

    Zhou dari University of Michigan menyoroti dampak psikologis mendalam akibat pengangguran berkepanjangan, terutama di kalangan lulusan yang sebelumnya dijanjikan masa depan yang stabil.

    “Ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan tidak hanya menciptakan ketidakpastian ekonomi, tetapi juga menghilangkan martabat dan tujuan hidup. Bagi para lulusan, hal ini meruntuhkan narasi yang selama ini mereka yakini – bahwa pendidikan akan memberikan kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

    Tahun ini jumlah lulusan universitas di China akan mencapai rekornya, 12,22 juta orang, naik dari 9 juta orang pada 2021. Pemerintah China telah mengakui solusi untuk mengatasi tantangan lapangan pekerjaan di negara itu sangat mendesak.

    (fsd/fsd)

  • China Tak Gentar Hadapi Ancaman Tarif Tambahan Trump

    China Tak Gentar Hadapi Ancaman Tarif Tambahan Trump

    Jakarta –

    Perang dagang antara Amerika Serikat dan China tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, dengan Presiden China Xi Jinping menyerukan Uni Eropa bergabung dengan Beijing menentang “intimidasi” dari AS terkait tarif.

    Beijing mengumumkan tarif sebesar 125% terhadap barang-barang AS pada Jumat (11/04). Jumlah ini naik dari 84% yang diumumkan pada Rabu (09/04) silam.

    Tarif baru China terhadap barang-barang AS ini sama dengan tarif AS saat ini terhadap barang-barang China.

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan bahwa ia masih berharap untuk mendapatkan kesepakatan dengan Beijing, dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu akan “berakhir dengan hasil yang sangat baik bagi kedua negara”.

    Ketika Trump pertama kali mengumumkan skema pajak impornya, China dikenai tarif resiprokal sebesar 34%. Beijing membalas dengan mengenakan tarif sebesar 34% terhadap barang-barang Amerika.

    AS menanggapi dengan menaikkan tarif mereka hingga total 104%, sehingga China menaikkan tarif mereka menjadi 84%. AS merespons lagi, dan sebagaimana keadaannya saat ini, tarif AS terhadap barang-barang China adalah sebesar 125%.

    Namun tarif AS terhadap Beijing dapat meningkat lebih jauh, hingga 145% untuk beberapa produk karena pungutan sebelumnya telah dikenakan pada perusahaan yang memproduksi fentanil.

    Beijing “dengan tegas menentang dan tidak akan pernah menerima praktik hegemonik dan intimidasi seperti itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian kepada wartawan.

    Kementerian Perdagangan China sebelumnya menyebut pungutan tambahan AS tersebut sebagai “kesalahan di atas kesalahan” dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menerima “aksi pemerasan” AS.

    Sementara itu, Presiden AS menuduh China tidak menghormati AS dan “merampok” AS.

    Dengan kedua negara yang saling membalas pengenaan tarif ini, siapa yang akan mengalah terlebih dahulu?

    “Salah jika berpikir bahwa China akan mundur dan menghapus tarif secara sepihak,” kata Alfredo Montufar-Helu, penasihat senior di China Center di lembaga kajian The Conference Board.

    Baca juga:

    “Langkah seperti itu tidak hanya akan membuat China tampak lemah, tetapi juga akan mendorong AS untuk meminta lebih banyak. Kita sekarang telah mencapai jalan buntu yang kemungkinan akan menyebabkan kesengsaraan ekonomi jangka panjang,” tambahnya.

    Sebagian besar tarif ini akan menghantam ekonomi Asia: tarif untuk Tiongkok akan naik menjadi 54%, tarif untuk Vietnam akan melonjak menjadi 46%, tarif untuk Kamboja mencapai 49%, dan tarif untuk Indonesia menyentuh 32%.

    Para ahli khawatir pemerintah, dunia bisnis, dan investor tidak punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri atau bersiap menghadapi ekonomi global yang sangat berbeda.

    Pasar global telah merosot sejak pekan lalu ketika tarif baru yang dikenakan Trump terhadap hampir setiap negara, mulai berlaku.

    Bagaimana China merespons tarif Trump?

    “Tidak ada pemenang dalam perang tarif,” kata Presiden China Xi Jinping setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Jumat (11/04).

    Ia menyerukan China dan Uni Eropa untuk bersama-sama “menentang praktik intimidasi sepihak”, merujuk pada tarif global besar-besaran yang diberlakukan AS.

    Dia juga menganjurkan agar kedua kekuatan internasional tersebut melanjutkan globalisasi ekonomi.

    “Melawan dunia hanya akan menyebabkan isolasi,” tambahnya.

    Getty Images

    China telah merespons putaran pertama tarif Trump dengan mengenakan tarif balasan pada impor tertentu dari AS, kontrol ekspor pada logam langka, dan penyelidikan antimonopoli terhadap perusahaan-perusahaan AS, termasuk Google.

    China juga telah mengumumkan tarif balasan, tetapi tampaknya juga bersiap menghadapi rasa sakit akibat perang dagang dengan AS.

    China telah membiarkan mata uangnya, yuan, melemah, yang membuat ekspor China lebih menarik. Dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan negara telah membeli saham yang dinilai sejumlah ekonom sebagai langkah menstabilkan pasar.

    Namun, pertikaian antara China dan AS tetap menjadi perhatian utama.

    Getty ImagesKaryawan bekerja di produksi topi yang diekspor ke Amerika Serikat di sebuah pabrik di Suqian, provinsi Jiangsu, Tiongkok timur, pada 7 April 2025. Pasar saham Asia anjlok pada Senin yang suram pada 7 April setelah Tiongkok menghantam Amerika Serikat dengan tarifnya yang tinggi, meningkatkan perang dagang yang ditakutkan banyak orang dapat memicu resesi.

    “Apa yang kita lihat adalah permainan siapa yang dapat menanggung lebih banyak rasa sakit. Kita telah berhenti berbicara tentang rasa untung,” kata Mary Lovely, seorang pakar perdagangan AS-China di Peterson Institute di Washington DC, kepada program Newshour BBC.

    Meskipun ekonominya melambat, China mungkin “sangat bersedia menanggung rasa sakit untuk menghindari menyerah pada tindakan yang mereka yakini sebagai agresi AS”, tambahnya.

    Terguncang oleh krisis pasar properti yang berkepanjangan dan meningkatnya pengangguran, masyarakat Tiongkok tidak banyak berbelanja. Pemerintah daerah yang terlilit utang di China juga telah berjuang untuk meningkatkan investasi atau memperluas jaring pengaman sosial.

    “Tarif memperburuk masalah ini,” kata Andrew Collier, Peneliti Senior di Mossavar-Rahmani Center for Business and Government di Harvard Kennedy School.

    Baca juga:

    Jika ekspor China terpukul, pemasukan negara akan kena dampak yang menyakitkan.

    Ekspor telah lama menjadi faktor utama dalam pertumbuhan eksplosif Tiongkok. Ekspor juga menjadi pendorong signifikan, meskipun negara tersebut mencoba untuk mendiversifikasi ekonominya dengan manufaktur teknologi canggih dan konsumsi domestik yang lebih besar.

    Sulit untuk mengatakan kapan tepatnya tarif “akan berdampak tetapi kemungkinan besar segera,” kata Collier, seraya menambahkan bahwa “[Presiden Xi] menghadapi pilihan yang semakin sulit karena ekonomi yang melambat dan sumber daya yang semakin menipis”.

    Bagaimana dampaknya terhadap AS dan negara lain?

    Namun, bukan hanya China yang akan merasakan dampaknya.

    Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS, AS mengimpor barang senilai US$438 miliar dari China pada 2024. Adapun ekspor AS ke China senilai US$143 miliar, sehingga terjadi defisit perdagangan sebesar US$295 miliar.

    Belum jelas bagaimana AS akan menemukan pengganti barang-barang China dalam waktu sesingkat itu.

    Selain pajak atas barang fisik, kedua negara “saling terkait secara ekonomi dalam banyak halada sejumlah besar investasi di kedua belah pihak, banyak perdagangan digital dan aliran data”, kata Deborah Elms, Kepala Kebijakan Perdagangan di Hinrich Foundation di Singapura.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    “Suatu negara hanya dapat mengenakan tarif dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Namun, ada cara lain yang dapat dilakukan kedua negara untuk saling menyerang.”

    “Jadi, mungkin situasinya tidak mungkin menjadi lebih buruk, tetapi ada banyak cara yang dapat dilakukan.”

    Seluruh dunia juga mengamati, untuk melihat ke mana barang-barang impor China yang tidak masuk ke pasar AS akan mengarah.

    Mereka akan berakhir di pasar lain seperti di Asia Tenggara, tambah Elms.

    “Negara-negara ini [berurusan] dengan tarif mereka sendiri dan harus memikirkan di mana lagi kami dapat menjual produk kami?”

    “Jadi kita berada di dunia yang sangat berbeda, dunia yang benar-benar tidak jelas.”

    Bagaimana peluang negosiasi AS-China?

    Dalam sebuah postingan di Truth Social, platform media sosial yang dibuat perusahaan milik Trump, Trump memperingatkan bahwa “semua pembicaraan dengan China mengenai permintaan pertemuan mereka dengan kami [soal tarif] akan dihentikan!”

    Trump mengomentari tindakan balasan China dengan berkata “meskipun saya sudah memperingatkan bahwa negara mana pun yang membalas AS dengan mengenakan tarif tambahan… akan segera dikenai tarif baru yang jauh lebih tinggi”.

    Beijing mengatakan bahwa “menekan atau mengancam China bukanlah cara yang tepat”.

    “Langkah hegemonik AS atas nama ‘timbal balik’ adalah pemenuhan kepentingan egois dengan mengorbankan kepentingan negara lain dan mengutamakan ‘Amerika’ daripada aturan internasional,” kata juru bicara Kedutaan Besar China, Liu Pengyu, dalam sebuah pernyataan.

    Baca juga:

    “Ini adalah langkah khas unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi.”

    Dari Gedung Putih, Trump berbicara soal kemungkinan tarif bersifat permanen dan peluang negosiasi.

    “Kita punya utang US$36 triliun [sekitar Rp608 kuadriliun] karena suatu alasan,” katanya, seraya menambahkan bahwa AS akan berbicara dengan China dan negara-negara lain untuk membuat “kesepakatan yang adil dan kesepakatan yang baik”.

    “Sekarang Amerika yang utama,” kata Trump.

    Apa sebenarnya tujuan Trump?

    Ketika Trump memberlakukan tarif kepada sejumlah negara, dua pertanyaan mengemuka: Apa sebenarnya tujuan akhir Trump? Apakah itu sepadan dengan kehancuran ekonomi global?

    Satu teori mencuat bahwa Trump memiliki rencana dengan beberapa penasihat utamanya yang disebut “kesepakatan Mar-a-Lago”.

    Kesepakatan ini bertujuan memaksa mitra dagang Amerika melemahkan dolar AS di bursa mata uang internasional.

    Langkah ini dinilai dapat membuat ekspor Amerika lebih terjangkau bagi pasar luar negeri sekaligus mengurangi nilai cadangan mata uang AS di China.

    Penasihat ekonomi Trump, Stephen Miran, disebut-sebut mendorong rencana ini. Mirran telah membantah bahwa itu adalah kebijakan pemerintahan Trump.

    Teori ini hanya salah satu kemungkinan penjelasan atas kekacauan pasar saham yang sengaja dipicu Trump yang sangat berisiko menurut banyak ekonom terkemuka. Itu bukanlah satu-satunya.

    Sejak Trump mengejutkan dunia dengan rencana tarifnya, pejabat-pejabat Gedung Putih telah berbicara ke media dengan penjelasan yang terkadang bertentangan.

    Trump disebut menerapkan tarif untuk meningkatkan pendapatan dan melindungi industri Amerika atau sebagai alat negosiasi.

    Tarif itu disebut bersifat permanen atau sementara. Tarif itu disebut akan mendorong kesepakatan individual dengan negara lain atau memaksakan beberapa perjanjian multilateral yang besar.

    Saat Trump meneken tarif pada Rabu (09/04) , ia tampak ingin membuat khalayak dunia terus menduga-duga.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jaksel sediakan pelatihan MTU bagi pendatang baru

    Jaksel sediakan pelatihan MTU bagi pendatang baru

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Selatan menyediakan pelatihan kerja melalui “Mobile Training Unit” (MTU) bagi pendatang baru.

    “Kemarin Sudin Nakertransgi Jaksel melaporkan ada pelatihan mobil MTU,” kata Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel) Munjirin saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Munjirin mengarahkan sebanyak sembilan MTU ini akan bergilir ke setiap kecamatan untuk memberikan pelatihan.

    Ditegaskan penyediaan MTU ini sebagai upaya untuk menekan angka pengangguran bagi warga Jakarta maupun pendatang baru.

    Menurut dia, penting agar setiap pendatang memiliki kemampuan untuk bisa memiliki pekerjaan yang layak.

    “Saya minta suruh digilir setiap kecamatan untuk melaksanakan kegiatan lewat mobil MTU ini. Kemudian ‘jobfair’ juga akan dilaksanakan,” katanya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan pelatihan melalui MTU untuk membawa pelatihan langsung ke lokasi warga yang membutuhkan dan lokasinya tak terjangkau.

    Kehadiran MTU diharapkan dapat menjangkau wilayah khususnya pada tingkat kelurahan bertujuan meningkatkan keterampilan warga dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.

    Pada tahun 2025, sebanyak 52 unit MTU telah disiapkan untuk menjangkau masyarakat yang terdiri dari operator komputer, teknisi komputer, desain grafis, tata busana, tata rias, tata boga, sepeda motor, pendingin dan las listrik.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • MoU CSR PIK 2 masih polemik, Pemkot Serang berencana bangun pelabuhan peti kemas

    MoU CSR PIK 2 masih polemik, Pemkot Serang berencana bangun pelabuhan peti kemas

    Sumber foto: Mamo Erfanto/elshinta.com.

    MoU CSR PIK 2 masih polemik, Pemkot Serang berencana bangun pelabuhan peti kemas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 April 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Ditengah polemik protes masyarakat soal Memorandum of Understanding (MoU) antara PIK 2 dengan Pemerintah Kota Serang soal Corporate Social Responsibility  (CSR). Wali Kota Serang berencana membangunan dermaga peti kemas di kawasan pelabuhan Karangantu, Kasemen, Kota Serang. 

    Rencana pembangunan dermaga peti kemas memang menjadi salah satu program Wali Kota-Wakil Wali Kota Serang saat masa kampaye. Program tersebut memang di harapkan oleh pasangan Wali Kota Serang  Budi- Agis untuk meningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) sekaligus menyerap pengguran. . 

    Wali Kota Serang, Budi Rustandi menyampaikan bahwa PIK 2 tidak ivestasi di Kota Serang karena berlawanan dengan program kita yakni industri besar dan pelabuhan peti kemas.  

    Program soal pembangunan industri besar serta pelabuhan peti kemas di harapkan mampu menaikan Pendapatan Asil Daerah (PAD) hingga 1 trilyun dan dapat menyerap tenaga kerja karena tingginya angka pengguran di Kota Serang. 

    “Selanjut ini tugas Ketua DPRD Kota Serang terkait perubahan Rencana Detail Tata Ruang, kemudian kami akan memohon ke pusat agar dapat membangun pelabuhan melalui swasta,” kata Budi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Mamo Erfanto, Kamis (10/4). 

    Lebih lanjut Budi Rustandi menyampaikan Selain di harapkan meningkatkan PAD, permasalahan pengangguran dan angka putus sekolah di Kota Serang sangat tinggi, maka dengan rencana pembangunan industri besar dan pelabuhan peti kemas diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. 

    “Kita semua tau angka pengguran di Kota Serang tinggi, lalu ada angka putus sekolah mencapai 220 ribu orang berarti harus mencari ivenstasi yang besar agar meraka bisa masuk, karena yang putus sekolah juga sama warga indonesia, harus kita layani, harus mendapatkan haknya dan bisa bekerja yang layak dan sesaui UMR,” ujarnya. 

    Menurut Budi, pihaknya harus menjelaskan kepada masyarakat, memastikan kepada masyrakat bahwa CSR PIK ini cuma Kota Serang tidak ada modus dalam rangka itu. “Ini sebagai langkah stategis saya ketika saya tidak membahas APBD tapi bisa melakukan pembagunan yang luar biasa di Kota Serang melalui CSR,” tambahnya. 

    “Ini sangat penting, kenapa, karena saya tau dan mawas diri bahwa Kota Serang secara fiskal amat kecil, jauh banget, dan insallah jalan layang,flay over trondol, frontage, alun alun, PJU semua mereka akan berikan kepada kita tinggal menunggu rapat minggu depan. Tapi untuk ivestasi PIK 2 di Kota Serang tidak ada, kenapa, karena berlawanan dengan program Budi-Agis yakni membuat industri besar dan pelabuhan,” tandasnya. 

    Untuk diketahui bahwa MoU PIK 2 bersama Pemerintah Kota Serang dan Forus CSR Kota Serang mendapat penolakan dari kalangan masyarakat, mulai dari lembaga swadaya masyarakat, ulama, dan para aktifis masyarakat karena mereka menilai CSR PIK dua di kwatirkan adan ada embel embel di belakangnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Respons Tarif Balas Dendam Trump, Sri Mulyani Kumpul Bareng Menkeu ASEAN

    Respons Tarif Balas Dendam Trump, Sri Mulyani Kumpul Bareng Menkeu ASEAN

    Jakarta –

    Sri Mulyani Kumpul Bareng Menkeu ASEAN Bahas Respons Kebijakan Tarif Trump

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menkeu negara-negara ASEAN berkumpul membahas kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pembicaraan itu berlangsung saat Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN di bawah keketuaan Malaysia.

    “Retreat Menteri Keuangan membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal Liberation Day – Presiden Trump ke lebih dari 60 negara mitra dagang yang memiliki surplus atau yang dianggap memanfaatkan pasar Amerika Serikat secara tidak adil,” katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (11/4/2025).

    Sri Mulyani mengatakan tarif resiprokal yang diterapkan Trump meruntuhkan sistem perdagangan dunia berbasis aturan (rule based system), seperti World Trade Organization (WTO) dan Bretton Wood Institutions.

    “Sistem yang sebenarnya diciptakan sendiri oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia II untuk menciptakan kemajuan ekonomi bersama, namun memicu relokasi pabrik/manufaktur keluar Amerika Serikat dan menciptakan pengangguran,” tutur Sri Mulyani.

    Dengan kebijakan AS itu, kata Sri Mulyani, setiap negara harus atau dipaksa melakukan negosiasi langsung bilateral dengan AS. China memutuskan melakukan retaliasi dengan memberlakukan tarif tandingan, yang kemudian dibalas lagi oleh AS dengan menaikkan tarif dagang hingga 125%.

    “Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan guncangan besar dalam perekonomian global. Diperkirakan akan menyebabkan pelemahan ekonomi dunia dan tekanan inflasi global,” ujar Sri Mulyani.

    Dalam pertemuan itu, seluruh Menkeu ASEAN menjelaskan kondisi ekonomi terkini akibat kebijakan Trump, termasuk langkah menangani dan memitigasi risiko, serta upaya negosiasi dengan AS. ASEAN dengan ukuran ekonomi mencapai US$ 3 triliun dan populasi di atas 650 juta penduduk disebut memiliki potensi untuk makin bekerja sama erat menjaga dan memperkuat ekonomi regional.

    Indonesia sendiri terus memperkuat ketahanan ekonomi dengan langkah deregulasi dan menghilangkan halangan perdagangan dan investasi dalam negeri, sekaligus melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk menjaga kepentingan ekonomi nasional dan kepentingan bersama dunia.

    “Ini merupakan mandat konstitusi, di mana Indonesia harus turut serta ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tegas Sri Mulyani.

    Sri Mulyani pun menekankan bahwa tim Kabinet Merah Putih telah mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan berbagai langkah menghadapi guncangan global tersebut.

    (aid/rrd)