Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • CICANA Buka 10.000 Lapangan Kerja untuk Pekerja Rumah Tangga di 2025 – Halaman all

    CICANA Buka 10.000 Lapangan Kerja untuk Pekerja Rumah Tangga di 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Di tengah meningkatnya angka pengangguran dan tantangan ekonomi pasca-pandemi, sektor informal masih menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat Indonesia. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Februari 2024 terdapat lebih dari 7,2 juta orang pengangguran di Indonesia, dengan mayoritas berasal dari latar belakang pendidikan dasar hingga menengah.

    Dalam konteks ini, pekerjaan rumah tangga—seperti asisten rumah tangga (ART), babysitter, hingga caregiver—menjadi peluang penting bagi mereka yang ingin bekerja dengan cepat dan tanpa persyaratan pendidikan tinggi.

    Melihat kebutuhan pasar dan potensi penyerapan tenaga kerja di sektor ini, PT Cicana Indonesia Corp (CICANA) atau dikenal sebagai Cicana, sebuah perusahaan digital penyedia dan penempatan tenaga kerja rumah tangga, secara resmi mengumumkan pembukaan 10.000 lapangan kerja baru di tahun 2025.

    CICANA mencatat, saat ini lebih dari 1.000 calon majikan atau keluarga menghubungi platform CICANA setiap bulannya, dengan permintaan terbanyak berasal dari wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar di Pulau Jawa.

    Didukung sistem digital dan manajemen SDM modern, CICANA hadir sebagai solusi rekrutmen yang resmi dan diakui oleh pemerintah, dengan telah mengantongi sertifikat standar OSS dan Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta terdaftar dalam KBLI 78103 – Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga (APPRT).

    Perusahaan ini membuka lowongan kerja untuk kategori tinggal menetap (live-in) maupun pulang-pergi (live-out), dengan posisi seperti ART, babysitter, nanny, caregiver, hingga perawat lansia.

    Yang membedakan CICANA dari lembaga penyalur konvensional adalah komitmennya terhadap transparansi dan perlindungan pekerja. Pendaftaran dilakukan secara gratis, tidak ada pemotongan gaji, serta tidak ada penahanan dokumen pribadi pekerja.

    Semua proses dapat diakses dari rumah melalui ponsel, tanpa harus datang ke kantor pusat, membuatnya lebih mudah dijangkau oleh pencari kerja dari berbagai daerah.

    “Kami melihat realita bahwa masih banyak pekerja rumah tangga yang tidak mendapatkan perlindungan yang layak. CICANA hadir untuk mengubah paradigma itu. Di CICANA, pekerja diperlakukan sebagai mitra, bukan sebagai objek eksploitasi. Kami ingin jadi jembatan antara kebutuhan majikan dan hak-hak pekerja yang harus dihormati,” tegas Annisa Kartika, CEO Cicana.

    “Dengan target 10.000 lowongan kerja yang kami buka tahun ini, kami optimis bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi pengangguran—khususnya bagi mereka yang memiliki keterampilan praktis namun tidak punya akses kerja formal. CICANA menjawab kebutuhan pasar dan memastikan keadilan bagi para pekerja,” ungkap Bagus Dwi Prasetyo, Founder Cicana.

    Platform CICANA memungkinkan proses matching antara calon pekerja dan majikan secara cepat dan aman, dengan sistem evaluasi profil dan pelatihan dasar sebelum penempatan. Hal ini memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak—baik pekerja maupun pengguna jasa.

  • 5 Info Terbaru Rekrutmen PPSU Jakarta: Persyaratan, Jumlah Pelamar hingga Bocoran Waktu Penerimaan

    5 Info Terbaru Rekrutmen PPSU Jakarta: Persyaratan, Jumlah Pelamar hingga Bocoran Waktu Penerimaan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Jakarta tengah menjadi sorotan.

    Di tengah banyaknya pengangguran di ibu kota, lowongan bergaji Rp 5,4 juta itu bak angin segar.

    Wacana pendaftaran PPSU yang bergulir beberapa pekan terakhir disambut antusias.

    Saat waktu rekrutmen belum resmi ditentukan, ribuan pelamar sudah menggeruduk balai kota membawa berbagai berkas lamaran.

    Pemprov Jakarta pun merespons. Warga yang terlanjur datang tetap diterima dan lamarannya diproses.

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung pun sudah bersikap.

    Berikut TribunJakarta rangkum sejumlah fakta terbaru soal proses rekrutmen pasukan oranye.

    1. 7.000 Pelamar

    Pramono mengaku kaget dengan tingginya antusiasme masyarakat untuk mendaftar sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), termasuk PPSU.

    Sejauh ini Pemprov Jakarta sudah menerima lebih dari 7.000 surat lamaran untuk posisi PPSU.

    Sejak Selasa (22/4/2025), Balai Kota Jakarta sudah ramai disambangi para pelamar, walaupun waktu resmi pendaftaran belum ditentukan.

    “Secara pribadi saya kaget, saya dilaporkan yang mendaftar dalam waktu sebentar sudah 7.000 lebih dari 1.100 yang akan diterima,” ucapnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025) petang.

    Pramono menduga, tingginya antusiasme masyarakat ini terjadi lantaran syarat untuk mendaftar PPSU kini semakin mudah.

    Pasalnya, kini lulus Sekolah Dasar (SD) juga bisa ikut mendaftar sebagai pasukan oranye.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun memastikan, proses rekrutmen PPSU ini akan dilakukan secara transparan.

    “Begitu ngomongin PPSU yang paling banyak itu urusan ordal (orang salam), soal transparansi. Maka saya putuskan, nanti yang memutuskan itu level wali kota dan bupati, tetapi harus dilaporkan kepada gubernur,” ujarnya.

    “Saya hanya ingin melihat mekanismenya berjalan dengan baik atau enggak, karena saya pasti enggak akan nitip orang dalam, enggak lah itu,” sambungnya.

    2. Kuota Cuma 1.100

    Di balik tingginya jumlah pelamar, ada kuota penerimaan yang jomplang.

    Pemprov Jakarta hanya membuka lowongan PPSU untuk 1.100 orang saja.

    “Kami sudah mengumumkan lowongan ini untuk 1.100 orang pada saat ini dan nanti di awal tahun depan atau akhir tahun ini akan tambah 506 orang. Sedangkan untuk Damkar itu ada 1.000 orang,” kata Pramono dalam keterangan resminya, Rabu (23/4/2025).

    3. Mekanisme Pendaftaran

    Mekanisme pendaftaran belum benar-benar resmi disampaikan Pemprov Jakarta.

    Pramono mengatakan, pendaftaran dilakukan di kelurahan.

    “Pendaftaran itu utamanya sebenarnya di kelurahan, bukan di Balai Kota. Jadi, kami informasikan bahwa rekrutmennya bisa di kelurahan,” ucap Pramono.

    Sementara, Pada Selasa (22/4/2025), Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, mengatakan, proses pendaftaran menjadi petugas PPSU dilakukan secara online.

    Ia menyebutkan jelas situs resmi Pemprov DKI Jakarta di https://www.jakarta.go.id/loker sebagai kanal utamanya.

    Namun, saat itu ia menyebutkan sistem pendaftarannya masih disiapkan, dan waktu pendaftaran akan diumumkan sesegera mungkin.

    “Kami sedang membangun sistem yang lebih praktis dan transparan agar warga tidak perlu datang jauh-jauh ke Balai Kota untuk menyerahkan lamaran. Semua bisa diakses secara daring (online),” ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, Selasa (22/4/2025).

    Namun hingga saat ini, pihak Pemprov Jakarta belum mengumumkan secara resmi pendaftaran PPSU.

    Pantauan TribunJakarta pukul 14.40 WIB, Jumat (25/4/2025), lowongan petugas PPSU belum tersedia di laman https://www.jakarta.go.id/loker.

    Angka 7.000 pelamar didapatkan dari warga yang datang beramai-ramai menyerahkan lamarannya langsung ke Balai Kota Jakarta.

    Pihak Pemprov Jakarta pun menerima setiap berkas lamaran yang masuk kendati sistemnya belum siap.

    4. Bocoran Waktu Penerimaan

    Di sisi lain, Chico sudah memberi bocoran kapan hasil rekrutmen PPSU Jakarta diumumkan.

    Berbicara di Kompas TV pada Kamis (24/4/2025), Chico engatakan, pengumuman penerimaan PPSU Jakarta akan disampaikan dalam satu dan dua bulan setelah pendafataran dibuka.

    “Diterima atau tidaknya dalam satu atau dua bulan. Jadi bukan proses yang pendek ya,” kata Chico.

    5. Syarat

    Untuk persyaratan atau kualifikasi menjadi seorang petugas PPSU terbaru tertera pada Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 267 tahun 2025.

    Di sana tertulis, kualifikasi seorang petugas PPSU adalah pendidikan minimal SD atau dapat membaca dan menulis, lalu diutamakan ber-KTP Jakarta.

    Sementara itu, beredar kabar soal syarat usia mendaftar petugas PPSU sampai usia 58 tahun.

    Kabar tersebut diantaranya disampaikan Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth.

    Ia menyebut Gubernur Pramono telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang memuat soal syarat menjadi petugas PPSU.

    Dalam keterangaan resminya pada Senin (14/4/2025),  Kenneth membeberkan, ada tiga poin yang menjadi sorotannya soal syarat mendaftar petugas PPSU.

    Kenneth menyebut, pada Pergub baru tersebut, syarat menjadi petugas PPSU minimal ijazah SD, usia bisa sampai 55-58 tahun, dan kontraknya minimal 3 tahun.

    Ia menambahkan, menurutnya lowongan petugas PPSU harus memprioritaskan warga Jakarta.

    “Kesempatan bekerja ini harus diprioritaskan bagi warga Jakarta yang memiliki KTP Jakarta,” ujar Kenneth.

    Berdasarkan temuan Kenneth di lapangan, proses penerimaan Petugas PPSU di kelurahan pada tahun-tahun sebelumnya banyak menerima yang ber-KTP daerah.

    “Sehingga bisa mengurangi peluang bagi Warga Jakarta untuk bisa bekerja menjadi Petugas PPSU,” tutur Politikus PDIP itu.

    Namun, pantauan TribunJakarta di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (25/4/2025), Pergub yang dimaksud Kenneth diunggah.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ormas Ganggu BYD dan VinFast di Subang, Bisa Coreng Indonesia di Mata Dunia

    Ormas Ganggu BYD dan VinFast di Subang, Bisa Coreng Indonesia di Mata Dunia

    Jakarta –

    Proses pembangunan pabrik BYD dan VinFast dilaporkan mendapat gangguan dari organisasi masyarakat. Imbas dari kejadian ini, investor asing bisa ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    Pengamat otomotif, sekaligus akademisi dari ITB, Yannes Pasaribu menyebut BYD merupakan salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Pabrikan tersebut punya arti penting bagi perkembangan industri otomotif dan ekonomi Indonesia dalam ekosistem EV.

    Dia melanjutkan akibat isu premanisme bisa berdampak buruk terhadap citra Indonesia di mata investor.

    “Mengingat posisi strategis BYD dalam ekosistem EV dunia, maka hal ini dan berbagai kompleksitas lainnya dapat mempengaruhi persepsi internasional tentang kemampuan Indonesia dalam menarik investasi asing dan berpotensi menciptakan keraguan berbagai investor asing lainnya terkait kepastian serta penegakan hukum untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Yannes.

    “Pada akhirnya, reputasi Indonesia sebagai lokasi yang ramah investasi dan yang menjanjikan juga tampaknya terancam, terutama dalam sektor strategis seperti memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri EV dunia,” jelasnya lagi.

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu organisasi masyarakat (ormas) dan aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagramnya dikutip Minggu (20/4/2025).

    “Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” tambah dia.

    Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengatakan gangguan kelompok masyarakat terhadap pembangunan pabrik di Indonesia juga sempat terjadi pada pabrikan Vietnam, VinFast.

    “Saya secara pribadi saya pernah dilaporin, seperti VinFast, ada gangguan-gangguan, saya sudah bantu komunikasikan ke wilayah,” kata Moeldoko di Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Moeldoko menilai semestinya masyarakat bisa turut andil dalam menjaga iklim investasi.

    “Saya mengimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, maka kita semua, masyarakat Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik, jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah, di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada orang (investor) datang memberikan peluang, diganggu sama yang lain,” kata dia.

    “Nah ini enggak benar,” Moeldoko menambahkan.

    “Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tumpas saja itu,” ujar Moeldoko.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan pabrik BYD tidak lagi diganggu aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas). Namun dia mengungkap adanya masalah lain terkait pembebasan lahan.

    “Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman,” kata Dedi dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (24/4/2025).

    “Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang, yang jualin Aqua aja udah hampir nggak ada sekarang, nggak ada. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ungkapnya.

    Dedi mengungkapkan masalah yang timbul saat ini pembebasan tanah. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

    “Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme, problem di Subang itu adalah di percaloan tanah,” kata Dedi.

    Terdapat pihak yang coba mencari untung dengan menjual harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi.

    “Ada beberapa pihak yang menguasai tanah ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih saya nggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” ujar Dedi.

    (riar/rgr)

  • China Batal Beli 12.000 Metrik Ton Daging Babi dari Amerika, Pembatalan Terbesar Sejak Pandemi – Halaman all

    China Batal Beli 12.000 Metrik Ton Daging Babi dari Amerika, Pembatalan Terbesar Sejak Pandemi – Halaman all

    China Batal Beli 12.000 Metrik Ton Daging Babi dari Amerika, Pembatalan Terbesar Sejak Pandemi

    TRIBUNNEWS.COM– China membatalkan pengiriman 12.000 metrik ton daging babi Amerika Serikat di tengah kebuntuan perdagangan berisiko tinggi antara kedua negara adidaya, menurut data yang dirilis Kamis. 

    China, salah satu mitra dagang terbesar AS, memangkas 12.000 metrik ton pesanan daging babi AS, menurut data dari Departemen Pertanian AS (USDA).

    Langkah ini merupakan pembatalan pesanan daging babi terbesar sejak pandemi COVID-19 mengganggu rantai pasokan dan melumpuhkan perekonomian di seluruh dunia, Bloomberg News melaporkan . 

    China, setelah Meksiko dan Jepang, merupakan pasar daging babi terbesar ketiga bagi AS pada tahun 2024, mengimpor sekitar 475.000 metrik ton yang bernilai lebih dari $1,1 miliar. 

    China merupakan produsen daging babi terbesar di dunia, yang menyumbang hampir 50 persen dari pasokan global dengan jumlah sekitar 57 juta metrik ton, menurut USDA. AS berada di peringkat ketiga dengan 11 persen dengan 12 juta metrik ton. 

    Presiden Trump mengguncang sistem perdagangan global dengan mengenakan tarif besar-besaran awal bulan ini terhadap puluhan negara. Ia mengenakan tarif sebesar 145 persen terhadap barang-barang China yang masuk ke AS, yang mendorong China untuk membalas dengan mengenakan tarif sebesar 125 persen . 

    Tiongkok mengatakan pada hari Kamis bahwa AS tidak terlibat dalam pembicaraan untuk menghasilkan kesepakatan perdagangan baru, sebuah karakterisasi yang ditolak Trump di kemudian hari. 

    “Mereka mengadakan pertemuan pagi ini, dan kami telah bertemu dengan China. Jadi, saya pikir Anda telah… seperti biasa, saya pikir laporan Anda salah,” kata Trump kepada wartawan pada hari Kamis . 

    Setelah kenaikan tarif, Tiongkok menandatangani dua perjanjian perdagangan pertanian dengan Spanyol, untuk daging babi dan ceri, karena Beijing ingin memperkuat hubungan dengan negara-negara Eropa, Reuters melaporkan .

    Impor daging babi AS sekarang menghadapi tarif 172 persen, kata Federasi Ekspor Daging AS, menurut Bloomberg News.

     

     

    Perang Dagang Merugikan AS Secara Ekonomi dan Politik

    China Sukses Bikin Donald Trump Bimbang Soal Tarif yang Ditentukan Sendiri, Trump Terombang-ambing

    China telah membuat Presiden Donald Trump bimbang soal tarif, dengan menyatakan negara itu tidak terlibat dalam negosiasi apa pun dengan AS karena tarif berdampak buruk pada Washington secara politik dan ekonomi.

    Trump dan Gedung Putih bersikeras bahwa AS dan China tengah membuat kemajuan menuju kesepakatan, tetapi mereka belum memberikan bukti konkret. Pejabat China telah menepis klaim tersebut dan mengecam pendekatan pemerintahan Donald Trump.

    Meskipun pasar naik pada hari Kamis, perang dagang telah mengakibatkan kerugian ekonomi bagi Amerika Serikat dan kerugian politik bagi Donald Trump.

    S&P turun 10 persen sejak Trump dilantik, sementara kekhawatiran akan resesi AS meningkat. Kekhawatiran tentang kekuatan dolar juga meningkat.

    Tingkat persetujuan Trump telah turun sejak perang dagang dimulai.

    Tingkat persetujuan rata-rata Trump di atas 50 persen pada hari-hari pertama masa jabatan kepresidenannya, tetapi pada akhir April, tingkat persetujuan rata-ratanya turun di bawah 45 persen.

    Alasan paling menonjol mengapa tingkat penerimaan terhadap Trump menurun adalah ekonomi, yang menjadi kekuatan Trump tahun lalu. 

    Sebuah jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis hari Rabu menemukan tingkat penerimaan terhadap ekonomi Trump  sebesar 37 persen, peringkat terendah selama dua masa jabatannya.

    Trump juga semakin memberi sinyalemen kesediaannya untuk mengubah tarif, dengan mengisyaratkan minggu ini tarif akan diturunkan karena ia mendapat tekanan dari pasar obligasi yang tidak stabil dan peringatan dari para pemimpin bisnis bahwa tarif akan menyebabkan rak-rak toko kosong dalam hitungan minggu.

    Pernyataan tersebut disampaikan setelah Menteri Keuangan Scott Bessent menyampaikan dalam pertemuan tertutup para investor pada hari Selasa bahwa ia memperkirakan akan terjadi “de-eskalasi” dalam perang dagang antara AS dan Tiongkok.

    Semua ini kemungkinan akan memberi China pengaruh lebih besar dalam pertarungan antara dua negara ekonomi raksasa dunia.

    “Dalam permainan adu taktik ini, Trump tampaknya lebih cenderung mengalah, terlepas dari retorikanya yang keras, karena ia telah menunjukkan bahwa ia akan mengalah dalam menghadapi tekanan yang cukup besar,” tulis Owen Tedford, analis riset senior di Beacon Policy Advisors, dalam catatan riset hari Rabu.

    Dua faktor lainnya adalah kesiapan relatif Beijing untuk pertarungan ini, dan fakta bahwa Washington dan Trump dipandang sebagai pemicu perang dagang, fakta yang dapat membantu Tiongkok tetap kuat bahkan jika tarif tinggi di AS benar-benar memukul ekonominya.

    Tedford mengatakan hal ini berarti Presiden Tiongkok Xi Jinping “juga akan ragu untuk terlihat ditekan untuk membuat kesepakatan, yang mungkin berarti bahwa Beijing bersedia menunggu AS atau mencoba memaksa Trump untuk bertindak secara sepihak.”

    Trump pada hari Kamis menegaskan bahwa timnya tengah berunding dengan Tiongkok setelah juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok He Yadong mengatakan bahwa “klaim apa pun tentang kemajuan negosiasi perdagangan Tiongkok-AS tidak berdasar dan hanya mengada-ada serta tidak memiliki dasar fakta.”

    Ia juga mengecam media, mengatakan pelaporan mereka tentang penyangkalan China tidak akurat.

    “Mereka mengadakan pertemuan pagi ini dan kami telah bertemu dengan China. Jadi, saya pikir Anda telah… seperti biasa, saya pikir laporan Anda salah,” katanya seraya menambahkan, “kami mungkin akan mengungkapkannya nanti” ketika ditanya siapa dari AS yang berbicara dengan mitranya dari China.

    Para ahli mengatakan China menolak gagasan perundingan aktif untuk menghapus tarif karena Beijing tahu tarif tersebut tidak dapat dipertahankan dari sudut pandang AS.

    Trump telah mengenakan tarif sebesar 125 persen terhadap China di atas tarif sebesar 20 persen yang sudah ada. Meskipun tarif tersebut akan merugikan eksportir China, tarif tersebut juga merugikan konsumen AS dan beberapa perusahaan. Tarif tersebut telah memicu serangkaian tindakan balasan dari China yang menyebabkan kerugian di beberapa wilayah AS.

    Misalnya, Departemen Pertanian AS baru-baru ini melaporkan China membatalkan pembelian 12.000 metrik ton daging babi AS.

    “Jelas ada beberapa posisi yang terjadi di sini dan jika Anda berada di pihak Tiongkok, Anda melihat apa yang telah dilakukan Trump selama beberapa minggu terakhir dan saya pikir satu-satunya hal yang dapat mereka simpulkan adalah bahwa Trump telah membuat kesalahan besar dan dia melepaskan semua senjatanya secara bersamaan. Dia telah membuat ancaman yang bahkan sekarang tidak mungkin dia pertahankan dan mereka membuatnya sedikit terpojok,” kata seorang mantan asisten senior keamanan nasional DPR.

    Meski begitu, mantan ajudan itu mengatakan China akan menginginkan perundingan karena ekonominya dibangun berdasarkan ekspor, dan memproduksi lebih banyak daripada yang dapat dikonsumsi di dalam negeri.

    “Saya kira semua orang tahu bahwa selain tarif yang sangat besar, tidak ada cara bagi kedua belah pihak untuk mempertahankannya. Orang Amerika perlu membeli pemanggang roti dan kami tidak akan membuatnya di sini dalam waktu dekat. Dan orang Cina memiliki masalah pengangguran kaum muda yang besar dan mereka perlu membuat orang-orang mereka tetap bekerja. Jadi semua orang diuntungkan,” kata mantan ajudan itu. 

    “Hanya saja Xi entah bagaimana, terlepas dari semua hal buruk yang dilakukan Tiongkok, keluar dari minggu lalu dengan penampilan sebagai seorang pemenang dan negarawan.”

    Para CEO pengecer AS, Walmart, Target, dan Home Depot bertemu dengan Trump pada hari Senin. Selama pertemuan tersebut, mereka menyampaikan kekhawatiran mereka akan harga yang lebih tinggi bagi konsumen, termasuk selama musim liburan di akhir tahun, kata salah satu sumber pelobi kepada The Hill.

    “Tarif saat ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang, dan jalan keluar yang jelas adalah kedua belah pihak terlibat dalam dialog menuju de-eskalasi. Namun, tantangan dalam memanfaatkan peluang ini adalah bahwa pemimpin Amerika dan Tiongkok tidak sepakat tentang cara memulai pembicaraan ini,” kata Tedford.

    Tedford mengatakan bahwa untuk memecahkan kebuntuan, Trump mungkin perlu mengurangi tarif terhadap China atau menyetujui permintaan Beijing untuk melakukan pembicaraan tingkat rendah dengan perwakilan pemerintah tertentu. Trump lebih suka melakukan pembicaraan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk diskusi antara dirinya dan Xi.

    “Kegigihan Trump untuk terlibat secara langsung dalam memulai negosiasi dapat menunda terwujudnya hal ini, bahkan jika AS bersedia menurunkan tarifnya,” jelas Tedford, seraya menambahkan bahwa seorang pemimpin Tiongkok belum memulai diskusi langsung dengan presiden AS sejak serangan teror 11 September. 

    “Tekanan berkelanjutan dari pasar keuangan dan komunitas bisnis merupakan faktor paling mendesak yang dapat memaksa Trump untuk mengubah arah. Namun, semakin lama ia menunggu, kerusakan ekonomi yang lebih nyata dapat memengaruhi pemikirannya.”

     

    SUMBER: THE HILL

  • Bukan Cuma BYD, Ternyata Ada Pabrik Mobil Lain yang Diganggu Ormas

    Bukan Cuma BYD, Ternyata Ada Pabrik Mobil Lain yang Diganggu Ormas

    Jakarta –

    Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengatakan gangguan kelompok masyarakat terhadap pembangunan pabrik di Indonesia juga sempat terjadi pada pabrikan mobil asal Vietnam, VinFast.

    “Saya secara pribadi saya pernah dilaporin, seperti VinFast, ada gangguan-gangguan, saya sudah bantu komunikasikan ke wilayah,” kata Moeldoko di Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

    VinFast sudah membeli tanah di Subang, Jawa Barat seluas 120 hektare untuk dijadikan pusat produksi di Indonesia. Mobil-mobil listrik untuk mengisi ceruk pasar kelas menengah. Mobil-mobil Vinfast akan dibanderol senilai Rp 200-600 juta.

    VinFast menetapkan target awal investasi sebesar USD 1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliunan di Indonesia untuk jangka panjang.

    Kapasitas pabrik VinFast mencapai 50 ribu unit per tahun dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.000 hingga 3.000 orang.

    Kabar tersebut menyusul laporan pembangunan pabrik BYD yang direcoki premanisme ormas.

    Moeldoko menilai semestinya masyarakat bisa turut andil dalam menjaga iklim investasi.

    “Saya mengimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, maka kita semua, masyarakat Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik, jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah, di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada orang (investor) datang memberikan peluang, diganggu sama yang lain,” kata dia.

    “Nah ini enggak benar,” Moeldoko menambahkan.

    “Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tumpas saja itu,” ujar Moeldoko.

    Kabar gangguan pabrik dari ormas itu awalnya muncul dari Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    Eddy Soeparno mengetahui hal ini saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagramnya dikutip Minggu (20/4/2025).

    Luther T Panjaitan, Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia mengatakan pembangunan pabrik berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan tanpa kendala.

    “Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik,” kata Luther kepada detikOto, Selasa (22/4/2025).

    Fasilitas produksi mobil listrik BYD dibangun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Diberitakan detikcom sebelumnya, BYD menggelontorkan investasi hingga Rp 11,7 triliun.

    Dalam keterangan yang disampaikan Badan dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pabrik BYD di Indonesia ini akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN. Saat ini, luas lahan pabrik BYD adalah 108 hektare (Ha) dan telah memutuskan pengembangan serta penambahan baru menjadi 126 Ha.

    Rencananya BYD Indonesia akan menambah kapasitas produksi dari yang awalnya 150.000 unit per tahun. Kemudian terbuka untuk pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan jenis Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium di awal tahun depan.

    Disebutkan penambahan kapasitas produksi ini rencananya akan menambah total tenaga kerja dari sebelumnya 8.700 orang menjadi 18.814 orang. Pembangunan pabrik ini ditargetkan akan memulai produksi komersialnya pada awal 2026.

    (riar/din)

  • Tuntutan Kerja Makin Berat, Muncul Fenomena “Orang Tikus” di China

    Tuntutan Kerja Makin Berat, Muncul Fenomena “Orang Tikus” di China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah tekanan ekonomi yang makin berat dan budaya kerja yang menuntut, generasi muda China kini mengadopsi identitas baru yang dikenal sebagai “rat people” atau “orang tikus”. Fenomena ini menunjukkan makin banyak anak muda yang memilih untuk menarik diri dari kehidupan sosial dan pekerjaan, menghabiskan waktu di rumah dengan aktivitas minimal.

    Istilah “rat people” menggambarkan gaya hidup di mana individu menghindari interaksi sosial dan aktivitas produktif, memilih untuk menghabiskan waktu di tempat tidur, menjelajahi internet, dan memesan makanan secara daring.

    Fenomena ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya kerja “996”-bekerja dari pukul 9 pagi hingga 9 malam selama enam hari seminggu-yang sebelumnya dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti pendiri Alibaba, Jack Ma.

    Menurut Steve Tsang, Direktur Institut China di SOAS, Universitas London, tren ini merupakan bentuk pemberontakan dari generasi muda yang merasa terjebak dalam lingkungan yang penuh tekanan.

    “Presiden Xi mungkin ingin generasi muda China fokus dan bekerja keras untuk menjadikan China sebagai kekuatan teknologi dan inovasi, tetapi dia tidak akan berhasil jika orang-orang tidak tertarik untuk melakukannya,” ujar Tsang, dikutip dari Newsweek, Kamis (24/4/2025).

    Adapun generasi muda China saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, termasuk stagnasi upah dan meningkatnya biaya hidup. Tingkat pengangguran di kalangan usia 16 hingga 24 tahun di wilayah perkotaan mencapai 16,5% pada Maret lalu.

    Situasi ini membuat banyak anak muda merasa tidak ada gunanya berjuang dalam sistem yang tidak memberikan imbalan yang setimpal.

    Ophenia Liang, Direktur agensi pemasaran Digital Crew yang berfokus pada Asia, menjelaskan bahwa “rat people” ingin menjadi kebalikan dari citra glamor dan disiplin yang sering ditampilkan di media sosial.

    “Mereka memilih untuk tidak mengikuti rutinitas yang dipaksakan dan lebih memilih untuk hidup dengan cara mereka sendiri,” kata Liang.

    Respons Pemerintah

    Pemerintah China telah mengumumkan rencana untuk mendorong keseimbangan kerja-hidup, termasuk memperluas program magang dan pelatihan vokasional serta menawarkan subsidi kepada pemberi kerja untuk merekrut pekerja muda.

    Namun, dengan 12,22 juta mahasiswa yang akan lulus tahun ini, efektivitas langkah-langkah ini masih belum jelas.

    Meskipun saat ini “rat people” masih merupakan minoritas, jika tren ini berkembang menjadi arus utama, hal ini dapat menjadi tantangan serius bagi Partai Komunis China.

    “Jika tren ini menjadi mainstream, Partai Komunis akan menghadapi masalah,” ujar Tsang.

    (luc/luc)

  • Negara yang Tertidur di Bawah Kolong Tol Megapolitan 24 April 2025

    Negara yang Tertidur di Bawah Kolong Tol Megapolitan 24 April 2025

    Negara yang Tertidur di Bawah Kolong Tol
    Dikdik Sadikin adalah seorang auditor berpengalaman yang saat ini bertugas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berperan sebagai quality assurer dalam pengawasan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Memiliki minat mendalam terhadap kebijakan publik, Dikdik fokus pada isu-isu transparansi, integritas, serta reformasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Dikdik telah menulis sejak masa SMP (1977), dengan karya pertama yang dimuat di majalah Kawanku. Beberapa cerpen fiksi dan opini karyanya telah dipublikasikan di media massa, termasuk di tabloid Kontan dan Kompas. Dua artikel yang mencolok antara lain “Soekarno, Mahathir dan Megawati” (3 November 2003) serta “Jumlah Kursi Menteri dan Politik Imbalan” (9 Oktober 2024). Ia juga pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi dan pemimpin umum majalah Warta Pengawasan selama periode 1999 hingga 2002, serta merupakan anggota Satupena DKI. Latar belakang pendidikan suami dari Leika Mutiara Jamilah ini adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (lulus 1994) dan Magister Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada (lulus 2006).
    “
    Ketika hukum hanya menjadi suara tanpa taring, maka kejahatan akan berjalan tegak di siang bolong
    .” (Montesquieu)
    DI BAWAH
    bayang-bayang beton
    kolong tol
    Plumpang–Pluit, Jakarta, yang membentang dekat Jakarta International Stadium (JIS), bukan hanya kendaraan yang melintas. Di sana, hukum diuji: dan gagal.
    Satu per satu pelat besi penyangga struktur raib, dicongkel dengan palu dan linggis, bukan dalam sembunyi, tetapi justru di siang bolong.
    Disaksikan warga dan bahkan, sempat pelaku dihadang petugas. Di situ petugas kita dikeroyok kemudian melepasnya. (
    Kompas.com
    , 23 April 2025)
    Fenomena ini bukan sekadar
    pencurian besi
    . Ia mencerminkan krisis peran negara dalam menjaga fasilitas publik, sekaligus memotret wajah ekonomi yang gagal memenuhi janji kesejahteraan.
    Montesquieu menulis dalam
    The Spirit of Laws
    (De l’esprit des lois, 1748) bahwa hukum akan lumpuh bila tidak diimbangi penegakan yang tegas dan konsisten.
    Saat seorang pencuri di lokasi ini ditangkap, justru puluhan orang datang menyerbu dan memaksa aparat melepasnya.
    Negara seolah berdiri, tapi tak hadir. Penegak hukum, yang seharusnya menjadi garda terakhir peradaban, dipinggirkan oleh logika massa yang beringas.
    Ini bukan sekadar kemunduran hukum, tapi penanda bahwa negara telah kehilangan kedaulatan di wilayahnya sendiri.
    Apa yang mendorong seseorang mengambil risiko mencuri di siang hari, dengan alat berat, di depan saksi mata? Jawaban paling jujur mungkin terletak pada jurang antara harapan dan kenyataan.
    Menurut BPS, per Maret 2024, tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta mencapai 1,1 persen, dengan angka pengangguran terbuka sebesar 7,6 persen.
    Di wilayah padat dan marjinal seperti Papanggo, ketimpangan bukan sekadar statistik: ia menjadi napas sehari-hari.
    Pencurian menjadi ekonomi alternatif ketika ekonomi formal menutup pintunya.
    Crime becomes a rational choice
    , kata Gary Becker, peraih Nobel Ekonomi, yang mengembangkan teori ekonomi kejahatan.
    Dalam logika ini, risiko ditangkap lebih kecil dibanding kemungkinan kelaparan malamnya.
    Di banyak negara, infrastruktur adalah lambang kemajuan. Namun di Indonesia, justru bisa berubah menjadi artefak yang perlahan digerogoti dari dalam.
    Dalam Global Competitiveness Index 2023, kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat 72 dari 141 negara.
    Negara-negara dengan sistem hukum dan jaminan sosial kuat seperti Denmark, Norwegia, atau Jepang, justru lebih jarang mengalami pencurian aset publik secara terang-terangan.
    Mengapa? Karena ada kombinasi antara
    rule of law,
    kepercayaan sosial, dan kesejahteraan dasar yang terjamin.
    Kolong tol
    yang dilalap api karena bekas lem dari pelat yang dicuri adalah metafora keras atas sistem yang lapuk: negara membangun megastruktur, tapi gagal membangun sistem pengawasan, kesejahteraan, dan rasa aman yang menopang beton itu sendiri.
    Adalah ironi bahwa warga sekitar justru menjadi penonton dari drama ini. Di titik inilah, Habermas mengingatkan kita bahwa ruang publik adalah tempat di mana masyarakat sipil seharusnya membentuk opini dan menekan kekuasaan.
    Ketika warga hanya bisa pasrah dan berkata “kami hanya menyaksikan”, maka di situ demokrasi kehilangan tenaganya.
    Namun, apakah mereka bisa disalahkan? Ketika aparat mundur karena diancam dikeroyok, bagaimana warga biasa bisa berharap lebih? Tanpa jaminan perlindungan, keberanian sipil hanya akan berakhir pada korban tambahan.
    Pembangunan infrastruktur tak akan berarti jika rakyat yang hidup di sekitarnya tak merasa memiliki, tak ikut menjaga, bahkan malah ikut menjarah.
    Negara perlu hadir bukan hanya sebagai pelaksana proyek beton, tapi sebagai penjaga martabat warga—dengan lapangan kerja, pendidikan, dan hukum yang tegas tapi adil.
    Pencurian pelat besi itu hanya satu bab dari buku tebal tentang kegagalan tata kelola kota dan negara. Bila dibiarkan, kita akan membaca bab berikutnya: runtuhnya jembatan kepercayaan antara rakyat dan negara.
    Dan itu, seperti pelat besi yang hilang dari struktur tol: menjadikan kita semua akan runtuh bersama.
    Kini, kolong tol itu bukan sekadar tempat gelap di bawah jalan raya. Ia menjelma menjadi panggung tragis di mana negara kehilangan kendali atas wilayahnya, dan masyarakat kehilangan harapan atas masa depannya.
    Di situ, hukum tak lagi dibacakan dalam pengadilan, tapi diukur dari siapa yang membawa lebih banyak linggis dan keberanian untuk melawan.
    Pelat-pelat besi yang hilang tak hanya meruntuhkan struktur beton, tapi juga menelanjangi apa yang selama ini disangkal: bahwa keadilan bisa runtuh bukan karena badai, tapi karena kealpaan yang dibiarkan tumbuh seperti lumut di beton.
    Kita membangun jalan tol untuk menghubungkan kota-kota. Tapi kita lupa membangun jembatan antara hukum dan rasa aman, antara negara dan rakyat.
    Dan ketika jembatan itu runtuh, bahkan suara palu pencuri pun bisa terdengar lebih nyaring daripada suara negara.
    Sebab, kejahatan yang paling berbahaya bukan yang terjadi dalam gelap. Namun, kejahatan yang bekerja di siang hari, dan tak seorang pun merasa perlu menghentikannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Alokasi Rp 20,16 M per Bulan untuk Iuran BPJS Pekerja Dapur MBG

    BGN Alokasi Rp 20,16 M per Bulan untuk Iuran BPJS Pekerja Dapur MBG

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi para pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Setiap pekerja di dapur MBG atau SPPG kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja tidak ter-cover oleh BPJS Kesehatan,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

    “Sementara jaminan kematian menjamin pendidikan anak pekerja hingga lulus S1, apabila pekerja meninggal saat bekerja. Semua di-cover di sini,” lanjutnya.

    Dedek menjelaskan, secara khusus, perlindungan bagi para pekerja di SPPG menggunakan mekanisme yang sedikit berbeda dari model kerja sama pada umumnya. Biasanya, iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk penerima upah dibayarkan secara bersama-sama oleh perusahaan dan karyawan.

    Perusahaan membayar iuran sebesar 3,7% dari gaji karyawan, sedangkan karyawan membayar 2% sisanya. Dalam kerja sama antara BGN dan BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sepenuhnya dibayarkan BGN.

    Gaji pekerja dalam rantai pasok program strategis pemerintah tersebut, disebutnya sepeser pun tak dipotong. Upaya konkret mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ini mengacu hasil nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, yang ditandatangani, Senin (21/4/2025).

    “Bahkan, dalam Asta Cita ini Presiden sudah menyatakan keinginannya mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap melalui subsidi premi asuransi untuk pekerja selama 12 bulan. Kemudian, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran,” ujar Dedek.

    Terkait premi asuransi dalam kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, BGN siap mengalokasikan anggaran Rp 20,16 miliar untuk pembayaran premi per bulan. Angka tersebut diperoleh dari besaran premi sebesar Rp 16.800 per pekerja per bulan.

    “Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujar Dedek.

    Ia menekankan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem MBG akan terus bertambah seiring pertumbuhan cakupan layanan program.

    “Jadi, kalau kita berbicara SPPG-nya saja,serapan tenaga kerja di sana ada 50 orang per satu SPPG. Tapi di sini tidak hanya itu, ekonomi sirkular yang digerakkan oleh Program MBG juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” jelas Dedek.

    (eva/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Judi Online: Ancaman Digital yang Menggerogoti Ekonomi dan Moral Bangsa

    Judi Online: Ancaman Digital yang Menggerogoti Ekonomi dan Moral Bangsa

    TRIBUNJATENG.COM – Fenomena judi online (judol) kini tak bisa lagi dipandang sebatas pelanggaran moral individu.

    Menurut Ekonom UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Dr. Muhammad Ash-Shiddiqy, judol telah berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi, bahkan politik yang kompleks.

    Menurutnya, judol mengancam masa depan bangsa.

    “Di tengah lesunya ekonomi nasional, jutaan masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah, terjerat dalam sistem judi digital yang didesain untuk menciptakan candu dan ketergantungan,” ujar Dr. Ash-Shiddiqy, Rabu (23/4/2025).

    Pertanyaan mendasar muncul: mengapa judol justru tumbuh subur ketika daya beli masyarakat melemah? Dr. Ash-Shiddiqy menjelaskan, sistem ini mengandalkan gamifikasi, yakni penerapan mekanisme permainan dalam aplikasi digital yang menimbulkan kesenangan, rasa penasaran, dan dorongan untuk terus mencoba.

    Kemenangan kecil menjadi umpan, sementara kekalahan dikemas sebagai “kurang beruntung” padahal semua dikendalikan oleh algoritma yang menguntungkan penyedia platform.

    “Ini bukan permainan acak. Sistemnya dirancang dengan cermat agar pengguna terus kembali dan kecanduan. Pemenangnya bukan rakyat, melainkan korporasi,” tegasnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) tersebut.

    Lingkaran Setan Ekosistem Digital

    Teknologi digital berperan besar dalam memperluas jangkauan judol. Integrasi layanan seperti mobile banking, top-up dompet digital, hingga pinjaman online membentuk ekosistem yang sangat kondusif bagi pertumbuhan judi online.

    “Hanya dengan beberapa ketukan di layar, uang bisa langsung berpindah tangan. Celakanya, kemudahan ini menyasar kelompok paling rentan—masyarakat miskin, pengangguran, hingga pelajar,” ungkap Dr. Ash-Shiddiqy.

    Ia menilai bahwa fenomena ini bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga krisis literasi digital dan lemahnya regulasi.

    Negara dinilai gagal menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga ruang digital menjadi liar dan tanpa perlindungan bagi rakyat.

    Dugaan Keterlibatan Elite dan Bahaya Technopolitics

    Lebih mengkhawatirkan lagi, muncul dugaan keterlibatan elit politik dalam jaringan judi online, termasuk yang berbasis di luar negeri seperti Kamboja.

    Hal ini memunculkan pertanyaan besar: apakah negara benar-benar hadir melindungi rakyat, atau justru ikut bermain di dalam sistem tersebut?

    “Judi online tidak mengenal kelas sosial. Siapa pun bisa terlibat, bahkan mereka yang punya kuasa. Ini menunjukkan bahwa sebagian aparat negara bisa jadi bagian dari masalah itu sendiri,” ujar Dr. Ash-Shiddiqy prihatin.

    Tiga Langkah Strategis Menangkal Judi Online

    Meski tantangannya berat, solusi tetap ada. Dr. Ash-Shiddiqy menawarkan tiga langkah strategis yang harus segera dilakukan pemerintah:

    1. Meningkatkan Literasi Digital

    Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang cara kerja sistem digital, risiko algoritmik, serta potensi eksploitasi psikologis melalui platform daring.

    2. Memperkuat Regulasi Perlindungan Data

    Negara harus menegakkan kedaulatan digital, termasuk mengatur korporasi asing, melindungi data pribadi, serta mengontrol iklan dan promosi judol yang semakin marak.

    3. Reformasi Penegakan Hukum

    Penegakan hukum harus adil dan bebas dari intervensi elit. Tanpa lembaga yang independen dan berani, pemberantasan judol hanya akan menjadi jargon belaka.

    Negara Tidak Boleh Absen di Era Digital

    Judi online bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga simbol dari lemahnya kehadiran negara dalam menjaga integritas ruang digital. Di era digitalisasi yang kian masif, negara tidak boleh hanya menjadi penonton.

    Ia harus hadir, aktif, dan tegas dalam mengatur ulang arsitektur teknologi demi melindungi rakyat dan memastikan kesejahteraan bersama. (*)

  • Pembangunan Pabrik BYD Diganggu Ormas, Moeldoko: Tumpas Saja Itu! – Page 3

    Pembangunan Pabrik BYD Diganggu Ormas, Moeldoko: Tumpas Saja Itu! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tersiar kabar gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) berbentuk premanisme pada proyek pembangunan pabrik perusahaan mobil listrik asal China BYD di Subang Jawa Barat. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko langsung meminta aksi premanisme tersebut ditumpas. 

    “Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tumpas saja itu,” ujar Moeldoko dikutip dari Antara, Rabu (23/4/2025).

    Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menyayangkan tindak premanisme yang terjadi pada pembangunan pabrik yang digadang-gadang akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN tersebut.

    Menurut dia, alih-alih mengganggu, masyarakat seharusnya turut ambil andil dalam menciptakan iklim investasi yang baik, sebab dengan hadirnya investasi akan terbuka pula lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

    “Saya mengimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, maka kita semua, masyarakat Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik, jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah, di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada orang (investor) datang memberikan peluang, diganggu sama yang lain,” kata dia.

    “Nah ini enggak benar,” Moeldoko menambahkan.

    Adapun kabar adanya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) berbentuk premanisme pada pabrik perusahaan mobil listrik asal China itu sebelumnya disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    Eddy mengungkap pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” imbuh Eddy melalui unggahan video di Instagram dikutip Rabu.