Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Sebanyak 12 ribu lowongan pekerjaan tersedia di job fair Jakarta Pusat

    Sebanyak 12 ribu lowongan pekerjaan tersedia di job fair Jakarta Pusat

    bisa mendapatkan kecocokan lowongan kerja yang sesuai kemampuan atau keterampilan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 12 ribu lowongan pekerjaan tersedia di bursa kerja (job fair) di GOR Kemayoran dan di Johar Baru, Jakarta Pusat yang berlangsung hari ini hingga esok (7/5).

    “Silakan dipilih sesuai keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh warga,” kata Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin di Jakarta, Selasa.

    Arifin mengatakan, sebanyak 40 perusahaan ikut serta di dalam kegiatan job fair kedua yang berlangsung dua hari ini.

    Arifin menambahkan, diselenggarakannya kegiatan job fair merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menekan angka pengangguran.

    “Warga Jakarta Pusat yang saat ini belum bekerja memiliki harapan serupa yakni memiliki pekerjaan layak dan penghasilan mencukupi untuk mensejahterakan keluarga,” ujarnya.

    Wali Kota juga berharap warga Jakarta Pusat yang saat ini datang ke acara job fair bisa mendapatkan kecocokan lowongan kerja yang sesuai kemampuan atau keterampilan.

    “Berdasarkan data, sekitar 300 ribu warga di Jakarta Pusat saat ini mencari pekerjaan. Kami bersyukur dengan diselenggarakannya kegiatan bursa kerja sangat membantu untuk mengurangi angka pengangguran,” katanya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat sebanyak 338 ribu warga DKI Jakarta masih belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur per Februari 2025.

    “Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025, hasilnya angka pengangguran di Jakarta bertambah 10,8 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin, Senin (5/5).

    Menurut dia, sesuai data Sakernas 2024 jumlah pengangguran di DKI Jakarta berada di angka 327 ribu orang, sedangkan pada Sakernas 2025 menjadi 338 ribu orang.

    Tingkat pengangguran DKI Jakarta secara persentase mencapai 6,18 persen atau meningkat 0,15 persen bila dibandingkan periode sama 2024 yang berada pada angka 6,03 persen.

    Ketika dibandingkan pada Agustus 2024, tingkat pengangguran di Jakarta turun karena pada periode tersebut berada di angka 6,21 persen.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Silaturahmi ke Wali Kota Tegal, Poltek Harber Siap Dorong Peningkatan IPM

    Silaturahmi ke Wali Kota Tegal, Poltek Harber Siap Dorong Peningkatan IPM

    TRIBUNJATENG.COM, TEGAL – Politeknik Harapan Bersama (Poltek Harber) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan Kota Tegal dengan melakukan kunjungan silaturahmi ke Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriono, di Pringgitan, Rumah Dinas Wali Kota, pada Jumat (2/5).

    Direktur Poltek Harber, Heru Nurcahyo, mengatakan bahwa kunjungan ini menjadi sarana mempererat kerja sama dengan Pemerintah Kota Tegal, sekaligus memperkuat kontribusi kampus dalam berbagai program daerah.

    “Poltek Harber ingin terus berperan aktif sebagai mitra strategis Pemkot Tegal. 

    Salah satu bentuk dukungan kami yang sudah berjalan adalah keterlibatan dalam program Bapak Asuh Stunting,” ujarnya.

    Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriono, menyampaikan apresiasi terhadap kiprah Poltek Harber. 

    Ia menilai kampus ini termasuk salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Tegal
    yang tumbuh pesat.

    “Poltek Harber telah berkontribusi nyata melalui berbagai program, salah satunya program stunting. 

    Kami berharap kerja sama ini bisa dilanjutkan untuk mendorong peningkatan
    Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tegal,” kata Dedy Yon.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, M. Ismail Fahmi, menambahkan harapannya agar perguruan tinggi seperti Poltek Harber dapat terlibat langsung dalam mengatasi pengangguran.

    “Kami membuka ruang kolaborasi agar mahasiswa mendapat pendampingan hingga siap kerja, termasuk lewat program job fair yang memprioritaskan warga Kota Tegal,” jelasnya.

    Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Dewi Umaroh, Wakil Direktur 2 Sari Prabandari, Wakil Direktur 3 Yeni Priatnasari, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) M. Fikri Hidayattullah, serta Kabag Humas Riky Ardiyanto.

    Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah demi kemajuan Kota Tegal secara berkelanjutan.

  • Inovasi ‘Ngariung’ AKBP Condro Bantu 123 Pengangguran, Tekan 52% Angka Kejahatan

    Inovasi ‘Ngariung’ AKBP Condro Bantu 123 Pengangguran, Tekan 52% Angka Kejahatan

    Jakarta –

    Tingkah jenaka dan kesederhanaan Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko perlahan tapi pasti mengubah pola pikir warga terhadap polisi. Lewat program ‘Ngariung Iman, Ngariung Aman’, AKBP Condro membawa pelayanan Polri semakin dekat dengan masyarakat.

    Kesaksian tentang AKBP Condro serta programnya diungkap oleh ustadz Supriyatna, seorang pendidik majelis taklim Darul Kolot di Cikande, Serang. Dia menilai AKBP Condro dan program ‘Ngariung Iman, Ngariung Aman’ mampu mengubah stigma masyarakat terhadap kepolisian menjadi positif.

    “Bagaimana beliau mendekat kepada masyarakat ini memang natural, tidak mengada-ada, memang sifat beliau yang baik seperti itu. Sehingga masyarakat ini dengan beliau tidak canggung berdiskusi, memberikan laporan ataupun curhat,” kata Supriyatna kepada detikcom, Rabu (26/3/2025).

    “Memang beliau ini sosok perubahan di dalam kepolisian, yang tadi mindset kita nih masyarakat dengan polisi ini banyak negatifnya. Ternyata hadirnya beliau di Kabupaten Serang ini berubah, sehingga kita menganggap memang polisi ini ada untuk masyarakat. Jadi bener-bener mengayomi masyarakat,” tambahnya.

    Kapolres Kabupaten Serang AKBP Condro Sasongko Foto: dok. pribadi

    Supriyatna mengatakan bahwa AKBP Condro banyak membantu masyarakat Kabupaten Serang. Menurutnya, dengan program ‘Ngariung Iman, Ngariun Aman’, AKBP Condro menyerap langsung dan menyelesaikan keluh kesah permasalahan warga Serang.

    “Itu dengan adanya program itu, gaya beliau yang suka bercanda itu bikin masyarakat tidak takut untuk menyampaikan terkait gangguan kamtibmas di lingkungan. Alhamdulillah banyak yang laporan masyarakat langsung gerak cepat dari beliau,” ucapnya.

    “Jadi merasa aman kita, karena setiap kita laporan langsung Pak Kapolres turun tindakan cepat, dan wilayah yang ekonominya kekuarangan, kita juga kadang-kadang suka minta tolong beliau, langsung turun untuk memberikan bantuan sosialnya,” ujar Supriyatna.

    “Yang pernah dilakukan (AKBP Condro) ada rumah yang nggak layak huni, dengan birokrasi yang ribet, saya laporan ke Pak Kapolres, hari itu juga beliau langsung datang memberi bantuan. Alhamdulillah sekarang rumahnya sudah diperbaiki,” imbuhnya.

    Kapolres Kabupaten Serang AKBP Condro Sasongko Foto: dok. pribadi

    Artinya angka kejahatan menurun 54,28 persen dan angka penyelesaian kasus naik 6,6 persen. Condro menjabat sebagai Kapolres Kabupaten Serang sejak Januari 2024 hingga kini. Lantas seperti apa program ‘Ngariung Iman, Ngariung Aman’? Condro menjelaskan ngariung memiliki arti berkumpul, dan ngariung sebenarnya tradisi yang melekat di masyarakat Banten.

    “Di sini ada 17 kecamatan, 1.720 desa, target sehari kami datangi dua lokasi sejak pertama kali menjabat. Desa yang kita datangi terutama yang lagi ada masalah, misalnya yang kekurangan air bersih. Kalau padat kegiatan di polres, saya malam jam 01.00 atau 02.00 WIB ke poskamling desanya. Pokoknya yang penting nengok dan warga merasakan saya benar-benar niat ketemu mereka,” ucap Condro kepada detikcom, Kamis (17/10/2024). Dia diusulkan Polda Banten dalam program Hoegeng Corner.

    Dengan Kapolres mengunjungi desa-desa tiap hari, lanjut Condro, dia hendak mencontohkan ke jajaran pentingnya komunikasi dua arah saat bertemu warga. Sehingga kegiatan ngariung dapat berkontribusi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Dia mengatakan hasil pemetaan masalah di wilayah hukum Polres Kabupaten Serang adalah kenakalan remaja, tawuran pelajar, peredaran obat-obat keras, narkoba, geng motor dan pengangguran

    “Contoh warga ngeluh jalan gelap, jalan rusak sehingga rawan kejahatan. Nah kita langsung panggil stakeholders misalnya dari pabrik lampu, Serang ini kan banyak industri-industrinya, kita bilang ‘mau nggak bantu masyarakat?’, dia mau, ya sudah, istilahnya CSR-nya mereka langsung tepat sasaran. Kita harus ‘paksa’ mereka agar tidak acuh tak acuh pada masyarakat sekitar,” sambung Condro.

    Condro menegaskan ‘Ngariung Iman, Ngariung Aman’ bukan ajang penyuluhan warga atau memberi pesan kamtibmas. Menurut Condro, warga akan bosan jika hanya diminta mendengarkan. Condro berpikir sebaliknya.

    “Kami nggak banyak omong, biar mereka sendiri memberikan masukan. Nah untuk yang kasih masukan, saran atau kritik yang paling kritis, yang paling luar biasa kita kasih setrika, kipas angin biar seru. Akhirnya apa, mereka antusias ngariung sama kita karena masalah mereka diselesaikan detik itu juga, mereka pulang bawa hadiah,” jelas Condro.

    “Pertemuan selanjutnya mereka datang sukarela, nggak perlu digalang-galang atau dikondisikan biar kesannya wah gitu, biar foto laporan untuk pimpinan bagus, keren, nggak gitu. Nggak (berdampak) signifikan kalau caranya begitu,” ujar dia.

    Kapolres Kabupaten Serang AKBP Condro Sasongko Foto: dok. pribadi

    1 Hari 2 Masalah Selesai di Polres, 1 Hari 1 Masalah Selesai di Polsek

    Tiga bulan ‘Ngariung Iman, Ngariung Aman’ berjalan, tepatnya pertengahan Maret, Condro menargetkan polres dalam sehari selesaikan dua masalah, baik laporan polisi atau aduan masyarakat. Dan polsek selesaikan satu masalah tiap hari.

    “Sehari selesai 1 masalah untuk tiap polsek, itu berarti selama seminggu polsek harus menyelesaikan 7 masalah, mau itu laporan polisi terkait pidana, aduan masyarakat terkait kamtibmas. Jadi ada target tiap polsek, bukan hanya kumpul-kumpul atau ceprat-cepret saja. Kalau polres itu targetnya dua permasalahan setiap harinya harus selesai,” terang dia.

    Lalu bagaimana Condro memastikan dirinya tak terima laporan ‘asal bapak senang’ alias ABS dari anggotanya?

    “Saya pasti tanyakan betul (ke jajaran) masalahnya seperti apa, bagaimana penyelesaiannya, lalu siapa saja yang terlibat membantu, peran-perannya apa saja, lalu penyelesaiannya seperti apa. Itu bentuk pengawasan untuk memastikan kinerja jajaran,” imbuh Condro.

    Hapus ‘Budaya’ Calo Tenaga Kerja

    Masyarakat yang berstatus pengangguran di 10 desa kini bekerja pada dua perusahaan di wilayah hukum Polres Kabupaten Serang. Jumlah mereka 123 orang.

    Condro menyebut adanya praktik calo membuat orang asli Kabupaten Serang tertutup kesempatannya. Karena, imbuh dia, calo hanya akan membantu warga yang bersedia membayarnya untuk sebuah pekerjaan.

    “Tingkat pengangguran di Banten, khususnya Serang tinggi, kenapa? Karena Perusahaan-perusahaan yang ada di kita itu banyak merekrut orang luar daerah kita. Kenapa kok yang direkrut orang luar Serang? Karena banyak persebaran calo untuk tenaga kerja. Calo tenaga kerja ini terbentuk dari lingkungan,” tutur Condro.

    “Di mana modusnya orang yang mau bekerja harus membayar dia. Misalnya pabrik butuh 100 orang, nah kan orang-orang sekitar dan pihak perusahaan dapat informasi, orang sekitar ini memanfaatkan situasi dengan membantu memasukan orang-orang yang mau membayar ini untuk bekerja. Nah sekat itulah yang kita potong karena kita langsung komunikasi dengan masyarakat yang butuh tenaga kerja langsung kita sambungkan ke perusahaan yang butuh pekerja,” lanjut dia.

    Berikut data warga pengangguran yang akhirnya mendapat pekerjaan:
    1). PT. Nikomas Gemilang
    – Desa Tambak: 27 Orang
    – Desa Cijeruk: 40 Orang
    Jumlah: 67 Orang

    2). PT Lami Packaging Indonesia
    – Desa Julang: 30 orang
    – Desa Bakung: 13 orang
    – Desa Leuwi Limus: 4 orang
    – Desa Situteratai: 4 orang
    – Desa Cikande Permai: 2 orang
    – Desa Cikande: 1 orang
    – Desa Songgom Jaya: 1 orang
    – Desa Parigi: 1 orang
    Jumlah: 56 orang

    Warung Bhabin

    Condro menyampaikan di awal menjabat Kapolres Kabupaten, dirinya merotasi 9 bhabinkamtibmas. Condro menegaskan bhabinkamtibmas adalah ujung tombak di medan ‘pertempuran’.

    “Bhabin harus bisa menjadi polisi untuk dirinya sendiri, tidak bisa orang sembarangan. Jadi kalau sudah terdeteksi malas-malasan, buat gaduh di warga binaannya, kita ganti. Ada 9 bhabin yang saya ganti,” kata Condro.

    Langkah berikutnya untuk memaksimalkan efektivitas peran bhabinkamtibmas, dia bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menunjuk satu warung milik warga yang representatif untuk jadi tempat ngariung bhabinkamtibmas dengan warga.

    “Menunjuk satu tempat untuk ngariung dengan warga di wilayah binaan, saya minta kerja sama dengan kepala desa, kita sebut Warung Bhabin. Jadi mereka tidak harus selalu muter kalau lagi sakit atau cape, masyarakat gantian bisa mendatangi Warung Bhabin. Kita kerja sama dengan Bulog dan pabrik-pabrik sehingga kita juga berperan menyuplai sembako-sembako murah di Warung Bhabin itu. Pemilik bayarnya terakhir saja, kalau sudah laku,” ujar Condro.

    (fas/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Industrialisasi di Demak Butuh Pemerataan dan Relokasi dari Zona Rawan Abrasi

    Industrialisasi di Demak Butuh Pemerataan dan Relokasi dari Zona Rawan Abrasi

    TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, menyampaikan keprihatinan mendalam atas konsentrasi kawasan industri yang masih bertumpu di Kecamatan Sayung. 

    Wilayah yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan industri Demak tersebut dinilainya terlalu rentan terhadap bencana abrasi yang terus menggerus pesisir utara kabupaten.

    “Industri Demak ini masih sentralistik di Kecamatan Sayung. Belum menyebar dan belum merata ke seluruh Demak. Padahal kita tahu, Sayung ini hampir setiap hari harus berhadapan dengan ancaman abrasi,” ujar Zayinul.

    Menurutnya, kondisi ini bukan hanya menjadi ancaman ekologis, tetapi juga bisa berdampak pada kelangsungan ekonomi daerah. 

    Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat turun tangan, tak hanya dalam penanganan abrasi, tetapi juga dalam mendukung relokasi dan pemerataan kawasan industri di Demak.

    “Kami sudah lama menyuarakan ini ke pemerintah pusat. Kami di daerah tidak sanggup menangani sendiri. Harus ada campur tangan dari pusat. Kalau perlu, penanganan abrasi ini dijadikan program nasional,” tegasnya.

    Zayinul menyebut, relokasi industri dari Sayung menuju kawasan yang lebih aman dan memiliki daya dukung lahan tinggi, seperti Karangawen, Mranggen, hingga wilayah selatan lainnya, adalah solusi jangka panjang yang harus segera direalisasikan.

    Dengan begini relokasi tersebut akan menunjang pemeretaan perekonomian di Kabupaten Demak.

    “Di Karangawen banyak lahan kosong yang potensial. Kalau kawasan industri digeser ke sana, selain lebih aman dari bencana, juga membuka peluang besar bagi penyebaran lapangan kerja,” jelasnya.

    Zayinul menekankan bahwa keberadaan pabrik bukan sekadar simbol pembangunan, melainkan kebutuhan nyata masyarakat. 

    Data yang dimiliki menunjukkan, pabrik-pabrik baru di Demak masih menjadi daya tarik utama bagi pencari kerja lokal. 

    Maka dari itu, ketersediaan lapangan kerja dari sektor industri harus tetap dijaga dan dikembangkan.

    “Yang paling penting bagi kami adalah lapangan kerja. Karena kalau tidak ada daya dukung ekonomi, kalau tidak ada yang bangun pabrik, maka ekonomi akan lumpuh. Daya beli masyarakat menurun, dan ini bisa memicu krisis ekonomi yang lebih luas,” paparnya.

    Ia mendorong adanya kebijakan restrukturisasi kawasan industri di Demak, khususnya di sektor manufaktur, agar tidak hanya terfokus di utara, melainkan juga merambah ke sisi selatan.

    Ia menilai kawasan seperti Karangawen, Mranggen, Mijen, hingga Wedung memiliki potensi besar untuk dikembangkan tanpa harus mengorbankan lahan pertanian produktif atau lahan hijau.

    “Kami ingin ada pembangunan klaster industri baru, seperti Karangawen. Kami cukup membutuhkan regulasi penataan ulang RT dan RW yang berpihak pada industrialisasi. Jika ini berhasil, bukan tidak mungkin bisa diperluas ke Mijen atau Wedung,” ujarnya.

    Zayinul menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri yang terencana juga akan menjawab tantangan pengangguran serta menjadi langkah strategis mengurangi beban fiskal daerah. 

    Ia menyoroti beratnya beban belanja rutin dalam APBD yang saat ini harus ditopang dengan peningkatan pendapatan dari sektor produktif seperti industri.

    “APBD kita saat ini cukup berat. Kalau tidak ditopang daya dukung dari pusat, maka akan memberatkan belanja daerah. Maka penting sekali adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini,” pungkasnya.

    Bagi Zayinul, upaya pemerataan industri dan penanganan abrasi bukan sekadar soal pembangunan fisik, melainkan bentuk perlindungan terhadap keberlanjutan hidup masyarakat Demak.

    “Ini bukan hanya soal pabrik atau abrasi, ini soal masa depan ekonomi Demak secara menyeluruh,” katanya. (Rad)

  • Angka Pengangguran RI Naik saat Prabowo Getol Efisiensi dan Kebut MBG

    Angka Pengangguran RI Naik saat Prabowo Getol Efisiensi dan Kebut MBG

    Bisnis.com, JAKARTA —  Jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan pada Februari 2025, di tengah upaya pemerintah menggenjot efisiensi untuk mendanai sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. 

    Pada Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengamankan dana sebesar Rp300 triliun. Dana tersebut selama ini terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Dana tersebut ke depan akan dikelola oleh Danantara Indonesia. 

    Adapun di tengah upaya efisiensi tersebut, angka pengangguran Indonesia mengalami peningkatan. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah orang yang belum mendapat pekerjaan atau menganggur di Indonesia mengalami peningkatan pada Februari 2025 dibanding Februari 2024.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, sebanyak 7,28 juta orang atau 4,76% dari total angkatan kerja pada Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang.

    “Jumlah orang menganggur 7,28 juta orang. Dibanding Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang menganggur meningkat 83.000 orang yang naik 1,11%,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (5/5/2025).

    Di Sulawesi Selatan, jumlah pengangguran menembus 238.800 orang, dari total angkatan kerja di wilayah ini yang mencapai 4,82 juta orang.

    Angka pengangguran tersebut meningkat 8.123 orang atau 3,97% sejak Februari 2024 yang saat itu ada sebanyak 230.670 orang.

    Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau mengalami kenaikan menjadi 4,12% pada Februari 2025. Angka ini naik 0,27 persen poin dibandingkan Februari 2024. 

    Menaker Yassierli

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan bahwa angka pengangguran meningkat pada Februari 2025.

    Meski belum bisa berkomentar banyak, Yassierli menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melihat berapa banyak penambahan pengangguran dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada.

    “Kita sadar bahwa pengangguran itu ada, nanti kita harus lihat berapa penambahan pengangguran dibandingkan dengan kesempatan kerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (5/5/2025).

    Yassierli mengungkap, Kemnaker besok akan menerima kunjungan dari tim BPS pada Selasa (5/5/2025). Dalam kesempatan itu, Yassierli berencana untuk melihat data ketenagakerjaan di Indonesia untuk kemudian menentukan langkah-langkah yang diambil Kemnaker ke depan.

    Untuk itu, Yassierli menyebut bahwa pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengenai kondisi ketenagakerjaan, sebagaimana dilaporkan oleh BPS.

    “Tapi sekali lagi, data Sakernas itulah yang akan kita jadikan sebagai dasar kita untuk pengambilan kebijakan ke depan,” ujarnya. 

    Program MBG Buka Lapangan Kerja

    Sementara itu pada April 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk memacu kemandirian masyarakat.

    Dia menjelaskan,  dalam satu SPPG dibutuhkan sekurangnya tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

    “Sedangkan yang bekerja di SPPG, mulai dari yang membantu masak dan lain-lain, atau menjadi relawan mitra, dibayar melalui dana operasional yang diberikan BGN kepada mitra,” ujar dia dilansir dari Antara.

    Selain itu, lanjut dia, peluang peningkatan ekonomi juga akan dirasakan oleh para penyalur bahan baku, karena tiap SPPG minimal membutuhkan 15 penyalur baru.

    “Jika masing-masing penyalur mempekerjakan 2-5 orang kan itu lapangan kerja yang tidak langsung,” ucapnya.

    Program MBG dijalankan di salah satu sekolah

    Di sisi lain, program MBG juga dapat memberi kesempatan bagi para pengusaha atau yayasan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mendaftar sebagai mitra untuk SPPG melalui situs web resmi mitra.bgn.go.id.

    Dadan mengemukakan, program MBG merupakan langkah strategis Bangsa Indonesia dan investasi besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena penduduk Indonesia masih tumbuh enam orang per menit, 3 juta per tahun, dan akan mencapai 324 juta jiwa di tahun 2045.

    “Sumber pertumbuhan penduduk ini rata-rata lama pendidikannya hanya sembilan tahun, dan klasifikasi anggota rumah tangganya, pertumbuhan penduduk lahir dari kelas miskin dan rentan miskin. Persentase anak yang lahir dari keluarga miskin itu 4,78, artinya kalau ada satu ibu dan satu bapak, rata-rata anaknya tiga atau dua. Presiden itu resah karena anak-anak lahir dari keluarga dengan pendidikan rata-rata sembilan tahun, dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp1 juta,” paparnya.

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

    Menurutnya, sejak diluncurkan pada 6 Januari lalu, program ini telah menjangkau lebih dari 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bahkan, pelaksanaan program berjalan secara bertahap dan penuh kehati-hatian. Hingga awal Mei 2025, MBG telah digelar di lebih dari 1.000 titik.

    “Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025). 

    Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dari sisi logistik, pelaksanaan program ini sangat kompleks dan menantang, bahkan melebihi penyelenggaraan katering skala besar.

    “Kami selenggarakan katering untuk upacara perkawinan tamu 3.000 orang saja setengah mati katering. Dan tidak jarang bahwa katering itu ada yang keracunan. Biasanya katering di kawinan ya makan begitu-begitu saja, sudah mahal,” ujarnya.

  • Ekonomi Indonesia Cuma Tumbuh 4,87% di Awal 2025, Ini 5 Dampaknya ke Hidup Kamu

    Ekonomi Indonesia Cuma Tumbuh 4,87% di Awal 2025, Ini 5 Dampaknya ke Hidup Kamu

    Jakarta: Pernah merasa cari kerja makin sulit, pengeluaran makin diawasi, tapi harga kebutuhan pokok terasa stabil?
     
    Itu bukan kebetulan. Kamu mungkin sedang merasakan langsung dampak dari perlambatan ekonomi nasional.
     
    Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen secara tahunan (year-on-year). 

    Angka ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya, bahkan tercatat sebagai pertumbuhan paling lemah sejak kuartal III-2021. Secara kuartalan (quarter-to-quarter), ekonomi Indonesia juga terkontraksi 0,98 persen.
     
    Angka-angka ini bukan sekadar data. Di baliknya, ada dampak nyata ke kehidupan sehari-hari. Mulai dari peluang kerja, pola konsumsi, hingga peluang usaha.
     

    Berikut lima dampak utama perlambatan ekonomi Indonesia ke hidup kamu yang dirangkum dari berbagai sumber: 
    1. Peluang kerja baru menyusut
    Saat ekonomi tumbuh lambat, penciptaan lapangan kerja ikut melambat. Sektor-sektor padat karya seperti industri pengolahan dan konstruksi sedang lesu, sehingga perusahaan cenderung menahan perekrutan.
     
    Buat kamu yang sedang cari kerja, persaingan makin ketat. Ini jadi momen yang tepat untuk meningkatkan skill, ambil pelatihan daring, atau mulai melirik peluang usaha kecil-kecilan.
    2. Pengangguran 
    Data BPS menunjukkan jumlah pengangguran naik menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025, atau naik sekitar 83.450 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Ini berarti 4,76 persen dari total angkatan kerja nasional.
     
    Kenaikan ini mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang makin menantang. Persiapan lebih matang dan fleksibilitas dalam mencari peluang kerja akan jadi kunci.
    3. Belanja masyarakat tetap hidup, tapi lebih selektif
    Meski pertumbuhan ekonomi melambat, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,89 persen (yoy), menunjukkan belanja masyarakat tetap jadi penopang utama ekonomi.
     
    Momentum Ramadan dan Lebaran pada kuartal I jadi penyelamat konsumsi. Namun, gaya hidup konsumen kini cenderung lebih selektif. Orang-orang makin bijak membedakan kebutuhan dan keinginan.
    4. Investasi dan belanja pemerintah lesu
    Investasi (PMTB) hanya tumbuh 2,12 persen, sementara belanja pemerintah justru menyusut 1,38 persen. Ini jadi sinyal bahwa aktivitas pembangunan, proyek infrastruktur, hingga bantuan sosial sedang melambat.
     
    Kalau kamu bekerja di sektor konstruksi, kontraktor, atau penyedia jasa yang bergantung pada proyek pemerintah, mungkin mulai merasakan dampaknya.
    5. Pertanian jadi penopang utama
    kabar baiknya, sektor pertanian justru mencatat pertumbuhan tertinggi 10,52 persen. Kenaikan produksi padi dan jagung jadi motor penggerak di desa-desa dan daerah agraris.
     
    Buat kamu yang tinggal di daerah atau punya akses ke sektor pertanian, ini bisa jadi peluang. Usaha seperti beras kemasan premium, sayur organik, atau agritech punya prospek cerah di tengah tren pangan lokal.
     
    Perlambatan ekonomi Indonesia di awal 2025 memang menjadi tantangan, tapi juga membuka ruang untuk beradaptasi.
     
    Dengan strategi yang tepat, kamu tetap bisa bertahan dan bahkan berkembang di tengah perlambatan ekonomi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • BPS Rilis Kondisi Ketenagakerjaan di Jakarta 2025, Pengangguran Bertambah per Februari 2025

    BPS Rilis Kondisi Ketenagakerjaan di Jakarta 2025, Pengangguran Bertambah per Februari 2025

    TRIBUNJAKARTA.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis kondisi terbaru ketenagakerjaan di Jakarta tahun 2025.

    Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja di Jakarta yakni sebanyak 5,47 juta orang.

    Jumlah tersebut bertambah 41,62 ribu orang dibanding Februari 2024.

    Penambahan jumlah angkatan kerja ini terjadi karena Penduduk Usia Kerja (PUK) yang cenderung meningkat setiap tahun. Faktornya karena adanya pertambahan penduduk di wilayah DKI Jakarta.

    Meski demikian, penambahan jumlah angkatan kerja tersebut faktanya juga dibarengi dengan jumlah pengangguran di Jakarta.

    Menurut data Sakernas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta pada Februari 2025 yakni sebesar  6,18 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.

    Jumlah tingkat pengangguran terbuka ini, alami peningkatan sebesar 0,15 persen jika dibandingkan dengan Februari 2024.

    Sementara jika diurutkan berdasar jenis kelamin, jumlah tingkat pengangguran terbuka laki-laki per Februari 2025 sebesar 6,77 persen, lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran terbuka perempuan
    yang sebesar 5,29 persen.

    TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,64 persen poin, sementara TPT perempuan turun 0,58 persen poin dibandingkan pada Februari 2024.

    Adapun dari keseluruhan jumlah keseluruhan, TPT terbanyak dialami oleh tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jumlah 9,07 persen.

    Sementara TPT yang paling rendah berasal dari pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 3.00 persen.

    Banyak orang di PHK

    Sementara itu, tenaga kerja di Indonesia kini semakin dihantui oleh bayang-bayang PHK.

    Dikutip dari situs resmi Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), ada sebanyak 18.610 orang dilaporkan kena PHK dalam kurun waktu dua bulan.

    Data tersebut diambil pada periode bulan Januari-Februari 2025.

    Berdasar data tersebut, DKI Jakarta jadi provinsi kedua dengan gelombang PHK terbanyak setelah Jawa Barat.

    Adapun di Provinsi Jawa Barat, tercatat ada 10.677 orang dilaporkan kena PHK pada Januari-Februari 2025.

    Sementara di DKI Jakarta, jumlah pekerja yang kena PHK pada periode waktu tersebut berjumlah 2.650 orang.

    Alih-alih memberikan perlindungan kepada kaum buruh, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bakal membentuk satgas atau satuan tugas khusus sebagai respons terhadap maraknya fenomena PHK di Indonesia.

    Hal ini dumumkan secara langsung oleh Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2025.

    Menurut Prabowo, pembengtukan Satgas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK secara tidak bertanggung jawab atau sewenang-wenang oleh pihak perusahaan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun memastikan bahwa Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bakal segera diluncurkan.

    Ia menjelaskan, pemerintah kini masih menyiapkan regulasi serta tugas-tugas dari satgas tersebut.

    Selain melibatkan serikat pekerja, pengusaha juga akan masuk jadi bagian dari tim satgas.

    Nantinya satgas ini juga akan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penciptaan lapangan kerja.

    Jika terjadi PHK, satgas diharapkan mampu memberikan informasi juga soal peluang kerja.

    “Aturan (soal satgas) sedang disiapkan. Segera. Kami terlibat. Pak Presiden mintanya segera,” ujar Yassierli di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

    (TRIBUNJAKARTA/KOMPAS.COM)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

  • BPS: 338.000 Warga Jakarta Masih Menganggur per Februari 2025 Megapolitan 5 Mei 2025

    BPS: 338.000 Warga Jakarta Masih Menganggur per Februari 2025 Megapolitan 5 Mei 2025

    BPS: 338.000 Warga Jakarta Masih Menganggur per Februari 2025
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat sebanyak 338.000 warga ibu kota masih belum memiliki pekerjaan atau berstatus menganggur per Februari 2025.
    “Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025, angka
    pengangguran
    di Jakarta meningkat sebanyak 10,8 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Kepala BPS Jakarta Nurul Hasanudin, dilansir dari Antara, Senin (5/5/2025).
    Ia menjelaskan, pada Sakernas 2024 jumlah
    pengangguran di Jakarta
    tercatat sebanyak 327 ribu orang, sementara pada Februari 2025 meningkat menjadi 338 ribu orang.
    Secara persentase, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jakarta mencapai 6,18 persen, naik 0,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 6,03 persen.
    Namun, bila dibandingkan dengan Agustus 2024, TPT justru mengalami sedikit penurunan. Pada Agustus tahun lalu, tingkat pengangguran berada di angka 6,21 persen.
    Hasanudin menambahkan, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki mengalami kenaikan, dari 6,13 persen pada Februari 2024 menjadi 6,77 persen pada Februari 2025.
    “Sementara itu, TPT perempuan justru mengalami penurunan, dari 5,88 persen pada Februari 2024 menjadi 5,29 persen pada Februari 2025,” jelas dia.
    Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara keseluruhan tercatat sebesar 65,40 persen, yang mencakup partisipasi laki-laki dan perempuan.
    Dari sisi jenis kelamin, TPAK laki-laki mencapai 78,48 persen pada Februari 2025. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 79,01 persen, dan Agustus 2024 yang mencapai 79,95 persen.
    Sementara itu, TPAK perempuan mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada Februari 2024 tercatat sebesar 51,30 persen, turun sedikit pada Agustus 2024 menjadi 50,24 persen, lalu naik menjadi 52,33 persen pada Februari 2025.
    “Pada periode ini, partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan, sedangkan partisipasi laki-laki mengalami penurunan,” ucap Hasanudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Data BPS: 6 dari 100 Angkatan Kerja di Jakarta Menganggur per Februari 2025 Megapolitan 5 Mei 2025

    Data BPS: 6 dari 100 Angkatan Kerja di Jakarta Menganggur per Februari 2025 Megapolitan 5 Mei 2025

    Data BPS: 6 dari 100 Angkatan Kerja di Jakarta Menganggur per Februari 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pengangguran
    di DKI
    Jakarta
    kembali meningkat. Berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (
    BPS
    ) DKI Jakarta per Februari 2025, sekitar 6 dari setiap 100 orang angkatan kerja di Jakarta belum memiliki pekerjaan.
    Kondisi ini menunjukkan, bahwa penambahan lapangan kerja belum mampu menampung seluruh lonjakan angkatan kerja baru, terutama yang berasal dari lulusan menengah atas.
    Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta mencapai 5,47 juta orang, naik sekitar 41 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.
    Dari jumlah itu, 338,39 ribu orang masih menganggur, meningkat sekitar 10 ribu orang dari Februari 2024.
    Kondisi ini menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik menjadi 6,18 persen, dari sebelumnya 6,03 persen.
    Angkatan kerja laki-laki tercatat lebih terdampak dengan TPT sebesar 6,77 persen, sementara perempuan berada di angka 5,29 persen.
    Lulusan SMK dan SMA Paling Banyak Menganggur
    Ironisnya, kelompok yang dirancang untuk siap kerja justru paling terdampak. Tingkat
    pengangguran
    tertinggi tercatat pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu 9,07 persen.
    Lulusan SMA/SMK secara umum menyumbang 38,61 persen dari total pengangguran di DKI Jakarta.
    Sementara itu, lulusan dengan jenjang pendidikan Diploma I/II/III dan SD ke bawah memiliki tingkat pengangguran paling rendah, masing-masing sebesar 2,05 persen dan 7,51 persen.
    Tingkat pengangguran lulusan SMP pun jauh lebih rendah dibanding SMK, hanya sebesar 3,00 persen.
    Data ini dapat menunjukkan, bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan menengah atas dengan kebutuhan nyata pasar kerja.
    Lapangan Usaha yang Menyerap Tenaga Kerja Terbanyak
    Di tengah tantangan angka pengangguran, tiga sektor utama menunjukkan daya serap tinggi terhadap tenaga kerja.
    Berdasarkan data dari BPS, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan mobil menyerap 23,38 persen angkatan kerja DKI Jakarta.
    Kemudian, akomodasi dan makan minum menyerap 13,37 persen. Serta, usaha pengangkutan menyerap 11,93 persen.
    Sementara itu, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tertinggi dibanding tahun sebelumnya adalah aktivitas jasa lainnya sebanyak 4,42 ribu pekerja.
    Kemudian, aktivitas profesional dan perusahaan sebanyak 3,59 ribu. Serta, perdagangan dan reparasi mobil sebanyak 3,37 ribu.
    Sebaliknya, sektor pertanian dan informasi-komunikasi mengalami penurunan jumlah tenaga kerja, yang menunjukkan semakin kecilnya peran dua sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja di Jakarta.
    Meningkatnya pengangguran, khususnya di kalangan lulusan SMA/SMK, seharusnya menjadi alarm bagi dunia pendidikan dan Pemprov DKI Jakarta.
    Pemprov DKI Jakarta harus segera mencari solusi dengan membekali angkatan kerja agar mampu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh lapangan kerja.
    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga harus memastikan ketersediaan lapangan kerja bagi para angkatan kerja yang mungkin saja sudah terampil, namun belum bisa terserap karena minimnya lapangan kerja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengangguran di DKI Naik per Februari 2025, Terbanyak Lulusan SMK/SMA Megapolitan 5 Mei 2025

    Pengangguran di DKI Naik per Februari 2025, Terbanyak Lulusan SMK/SMA Megapolitan 5 Mei 2025

    Pengangguran di DKI Naik per Februari 2025, Terbanyak Lulusan SMK/SMA
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta baru saja merilis laporan terbaru mengenai keadaan ketenagakerjaan per Februari 2025.
    Meskipun jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, data menunjukkan bahwa angka
    pengangguran
    di ibu kota justru turut meningkat.
    Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja DKI Jakarta pada Februari 2025 mencapai 5,47 juta orang, meningkat sekitar 41 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
    Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,14 juta orang tercatat bekerja, sementara 338,39 ribu orang masuk dalam kategori pengangguran.
    Meski jumlah penduduk bekerja naik 30 ribu orang dibanding tahun lalu, jumlah pengangguran juga naik sekitar 10 ribu orang.
    Hal ini menunjukkan, bahwa bertambahnya lapangan kerja belum mampu menampung seluruh pertambahan angkatan kerja yang ada.
    Pengangguran Naik, Angkatan Kerja Laki-Laki Lebih Terimbas
    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta pada Februari 2025 tercatat sebesar 6,18 persen, naik 0,15 persen poin dari Februari 2024.
    Data ini berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang yang tidak memiliki pekerjaan.
    Secara gender, TPT laki-laki mencapai 6,77 persen, lebih tinggi dari TPT perempuan sebesar 5,29 persen.
    Kenaikan TPT laki-laki sebesar 0,64 persen poin menunjukkan bahwa kelompok ini lebih terdampak dibandingkan perempuan, yang justru mengalami penurunan pengangguran sebesar 0,58 persen poin.
    SMK Jadi Kelompok dengan Pengangguran Tertinggi
    Jika ditinjau berdasarkan jenjang pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kembali menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni 9,07 persen.
    Tingkat pengangguran bagi angkatan kerja lulus SMK ini selalu menjadi yang tertinggi sejak dua tahun terakhir.
    Sebaliknya, tingkat pengangguran terendah tercatat pada lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu sebesar 3,00 persen.
    Dari data ini menandakan, bahwa terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja, meskipun sekolah kejuruan seharusnya dirancang untuk mempersiapkan siswa masuk langsung ke dunia kerja.
    Secara keseluruhan, distribusi pengangguran berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (
    SMA
    /SMK) menjadi kelompok paling dominan, mencapai 38,61 persen dari total pengangguran pada Februari 2025.
    Di sisi lain, lulusan Diploma I/II/III dan SD ke bawah tercatat memiliki porsi pengangguran terendah, masing-masing sebesar 2,05 persen dan 7,51 persen.
    Kenaikan angka pengangguran di tengah naiknya jumlah angkatan kerja menunjukkan, bahwa pasar tenaga kerja di DKI Jakarta belum sepenuhnya adaptif terhadap pertumbuhan penduduk produktif.
    Dominasi pengangguran oleh lulusan SMK dan SMA menandakan bahwa kurikulum dan pelatihan kerja untuk lulusan tersebut masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri.
    Untuk mengatasi tantangan ini, kebijakan ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi antara dunia pendidikan dan sektor industri menjadi hal yang perlu disoroti oleh Pemprov DKI Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.