Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • 100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal Megapolitan 31 Mei 2025

    100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal Megapolitan 31 Mei 2025

    100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Program Mobile Training Unit
    (MTU) dinilai masih belum maksimal dilaksanakan dalam 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.
    Ketua Komisi B
    DPRD DKI Jakarta
    dari Fraksi Nasdem, Nova Harivan Paloh menyebut ketersediaan MTU masih terbatas di Jakarta Timur. 
    “Misalnya di Jakarta Timur, baru ada tujuh unit. Itu belum mencukupi,” kata Nova Harivan Paloh saat dihubungi, Sabtu (31/5/2025).
    Selain itu, dia menekankan pentingnya
    pelatihan kerja
    sebagai pendamping program
    Job Fair
    .
    “Job Fair memang langkah baik, tapi harus didorong dengan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja,” jelas Nova.
    Nova juga mengatakan pelatihan kerja harus menghasilkan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. 
    “Kita harus cek, setelah mereka dilatih, apakah mereka jadi pengusaha atau pekerja yang andal? Itu bagian dari pengawasan kami,” ujarnya.
    Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyoroti program
    job fair
    yang digelar setiap tiga bulan. 
    Menurut dia, program tersebut belum efektif mengurangi angka
    pengangguran
    di Jakarta.
    “Harus ada pengukuran efektivitas pelaksanaannya, dilihat dari berapa banyak peserta yang mendapatkan kerja,” ujar Mujiyono dari Fraksi Demokrat.
    Mujiyono menilai tantangan terbesar terletak pada kesenjangan keterampilan antara lulusan sekolah dan kebutuhan industri.
    “Khususnya di sektor-sektor baru seperti digital, maritim, ekonomi kreatif, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition),” tuturnya.
    Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan, satu dari 40 program unggulan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno belum terealisasi menjelang 100 hari masa kerja mereka.
    Program yang dimaksud adalah Jakarta Funding, yakni pembentukan badan investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta.
    “Kalau kita sebutin 40 program kan terlalu panjang ya. Tapi intinya dari 40 program, mungkin hanya ada satu atau dua yang belum bisa direalisasikan dalam 100 hari. Contohnya Jakarta Funding,” ujar Chico di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI ‘Juara’ Dua Pengangguran Terbanyak di Negara Berkembang Asia

    RI ‘Juara’ Dua Pengangguran Terbanyak di Negara Berkembang Asia

    Jakarta –

    Data dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) per April 2025 mengungkap persentase pengangguran di Indonesia menempati urutan kedua dalam negara berkembang di Asia. Tercatat, proyeksi angka pengangguran di Indonesia di 2025 menembus 5%.

    Angka ini membuat Indonesia mendapuk posisi kedua dengan angka pengangguran terbesar di negara berkembang di Asia Pasifik. Terlebih, proyeksi angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode 2024 yang berada di angka 4,9%.

    Sementara itu, urutan pertama diisi oleh China, dengan persentase sebesar 5,1% yang masih imbang dengan periode 2024. Lebih lanjut, di posisi ketiga angka pengangguran terbesar diisi oleh India dengan persentase 4,9%, diikuti oleh Filipina dengan persentase 4,5%, Malaysia dengan persentase 3,2%, Vietnam dengan persentase 2%, dan Thailand dengan persentase 1%.

    Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, angka pengangguran di Tanah Air mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,28 juta orang. Angka ini disumbang oleh penambahan angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang menjadi 153,05 juta orang.

    Menurut catatan detikcom, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan angkatan kerja itu di dalamnya ada yang sudah bekerja dan ada yang menganggur. Dari jumlah itu, tercatat yang sudah bekerja sebanyak 145,77 juta orang atau bertambah 3,59 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Tidak semua terserap di pasar kerja sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang. Dibandingkan dengan Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang yang menganggur meningkat 83,45 ribu orang yang naik kira-kira 1,11%,” kata Amalia dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

    Jumlah penganggur sebanyak 7,28 juta orang itu setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76% atau lebih rendah jika dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 4,82%. Penurunan itu utamanya terjadi pada TPT perempuan.

    “Sedangkan TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02% basis poin. Penurunan TPT konsisten terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan,” ungkap Amalia.

    Dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 70,60% pada Februari 2025, lebih tinggi jika dibandingkan Februari 2024 yang mencapai 69,80%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki masih lebih tinggi sebesar 84,34% dibandingkan TPAK perempuan 56,70%.

    Tingkat Pengangguran di Negara Berkembang Asia

    1. China: 5,1%
    2. Indonesia: 5%
    3. India: 4,9%
    4. Filipina: 4,5%
    5. Malaysia: 3,2%
    6. Vietnam: 2%
    7. Thailand: 1%

    (fdl/fdl)

  • Pekerja Informal Kelebihan Jam Kerja, Driver Ojol Narik 54 Jam/Minggu

    Pekerja Informal Kelebihan Jam Kerja, Driver Ojol Narik 54 Jam/Minggu

    Jakarta –

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap bahwa industri transportasi, pertambangan, dan penyediaan akomodasi mencatat persentase tertinggi pekerja overworked dengan rata-rata jam kerja mencapai 48 jam per minggu.

    Merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 77 Ayat 2, aturan jam kerja per minggu sebanyak 40 jam. Waktu kerja yang dimaksud dalam pasal tersebut yakni 7 jam dalam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam dalam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja.

    “Industri transportasi, pertambangan, dan penyediaan akomodasi mencatat persentase tertinggi pekerja overworked dengan rata-rata jam kerja mencapai 48 jam per minggu,” kata Peneliti CELIOS, Bara, Sabtu (31/5/2025).

    Salah satu yang tercatat oleh CELIOS mengenai pekerja di sektor informal dengan durasi jam kerja lebih panjang adalah supir ojek online (ojol). Bara bilang, pekerja ojek online secara rata-rata bekerja selama 54 jam per minggu.

    “Rata-rata ojol bekerja 54,4 jam per minggu, sementara pekerja lainnya rata-rata 41,5 jam per minggu. Fakta ini membuktikan ojol jadi pekerjaan rentan tanpa perhatian serius dari pemerintah. Kami mendorong adanya data tenaga kerja yang lebih akurat soal gig economy, sejalan dengan maraknya perpindahan korban PHK (pemutusan hubungan kerja) ke pekerja informal,” kata Bara.

    Sejalan dengan itu, CELIOS juga mengungkap bahwa selama ini data pengangguran versi pemerintah belum sepenuhnya memasukkan data pekerja sektor informal. Bertambahnya pekerja di sektor informal terutama setelah gelombang PHK di sektor industri pengolahan.

    (ara/ara)

  • 109 Juta Pekerja RI Dibayar di Bawah UMP

    109 Juta Pekerja RI Dibayar di Bawah UMP

    Jakarta –

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melaporkan terjadi peningkatan signifikan pada angka pekerja yang menerima gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP). Dalam riset ini, CELIOS mengungkap persentase yang meningkat tajam per 2024 menjadi 84% jika dibandingkan dengan 2021 yang sebesar 63%.

    Jika dielaborasi dari data CELIOS yang mengolah data Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 109 juta pekerja di Indonesia yang diberi upah di bawah UMP per 2024. Sementara itu, per 2021 ada sebanyak 83 juta penduduk Indonesia yang digaji di bawah UMP.

    “Kami temukan data proporsi pekerja yang menerima upah di bawah UMP meningkat tajam dari 63% pada 2021 menjadi 84% pada 2024,” ujar peneliti CELIOS, Bara, dalam keterangannya yang dikutip detikcom, Sabtu (31/5/2025).

    Tidak hanya itu, Bara menyampaikan selama ini data pengangguran versi pemerintah belum sepenuhnya memasukkan data pekerja di sektor informal. Selain itu, banyak data tidak disampaikan kepada publik padahal relevan bagi perumusan kebijakan.

    Terkait dengan itu, CELIOS menyarankan agar pemerintah melakukan redefinisi cara mengukur angka kemiskinan dengan mengadopsi pendekatan berbasis pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi (disposable income).

    “Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS masih bertumpu pada dua pilar lama: garis kemiskinan berbasis kecukupan kalori dan indikator kesejahteraan berbasis pengeluaran. Ini pendekatan yang sah di era 70-an, tetapi tidak mampu menangkap kompleksitas kemiskinan di era modern,” ungkap Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar.

    Media bilang, metode pendekatan yang digunakan BPS gagal merepresentasikan tantangan saat ini seperti adanya beban utang, ketimpangan akses layanan publik, hingga tekanan finansial rumah tangga kelas menengah.

    “Rumah tangga yang terlilit utang pinjaman online atau harus menjual tanah agar anaknya bisa sekolah seringkali tidak tercatat sebagai miskin. Justru sebaliknya, pengeluaran tinggi mereka dianggap sebagai tanda kesejahteraan,” kata Media.

    (fdl/fdl)

  • Kemenaker Larang Syarat Diskriminatif dalam Rekrutmen Kerja

    Kemenaker Larang Syarat Diskriminatif dalam Rekrutmen Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang menegaskan larangan praktik diskriminatif dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

    Larangan ini meliputi syarat tidak relevan, seperti penampilan fisik, batas usia, tinggi badan, hingga status pernikahan dan latar belakang etnis.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel, menyatakan SE ini diterbitkan untuk membuka akses kerja yang lebih inklusif dan adil.

    Dia menekankan praktik diskriminasi seperti syarat “good looking” atau batasan usia justru mempersempit kesempatan kerja dan memperparah angka pengangguran serta kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    Noel menjelaskan, upaya ini dilakukan sebagai langkah pemerintah mengurangi angka pengangguran yang sudah mencapai 7,2 juta orang.

    Selain itu, lanjut Noel, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengumumkan data angka kemiskinan ekstrem sudah berada di angka 24 juta orang.

    “Nah, ketika kita mitigasi apa ya problemnya? Oh, ada soal regulasi. Regulasi yang tidak berpihak terhadap mereka para pencari kerja,” kata Noel dalam dialog Beritasatu siang, Jumat (30/5/2025).

    Menurutnya, syarat berpenampilan menarik menjadi hambatan psikologis bagi banyak pencari kerja, terutama mereka yang bekerja di sektor lapangan, seperti pertanian dan konstruksi.

    Noel juga menyoroti syarat tinggi badan yang masih kerap dicantumkan, meski pekerjaan yang ditawarkan tidak memerlukan kualifikasi fisik tertentu.

    “Bayangkan, hanya karena penampilan, orang kehilangan semangat kerja. Padahal, pekerjaan seharusnya diukur dari kemampuan, bukan penampilan,” ucapnya.

    Dia menyebut praktik ini sebagai warisan diskriminasi yang sudah berlangsung puluhan tahun dan harus diakhiri.

    Syarat batas usia maksimal juga dikritisi karena mempersempit peluang bagi pekerja berpengalaman.

    “Orang umur 40-50 tahun yang masih ingin produktif akhirnya putus asa karena aturan kerja mentok di bawah 35 tahun,” tuturnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, SE ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menegakkan prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam ketenagakerjaan.

    “Surat edaran ini bertujuan agar proses rekrutmen dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, bukan atribut pribadi yang tidak relevan,” kata Yassierli kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

    Dengan diterbitkannya SE ini, pemerintah berharap perusahaan di seluruh sektor mulai menerapkan prinsip kesetaraan dan menghapus semua bentuk syarat diskriminatif dalam proses rekrutmen.

  • Legislator minta program bursa kerja dievaluasi agar berjalan optimal

    Legislator minta program bursa kerja dievaluasi agar berjalan optimal

    mendorong Pramono untuk terus berdialog dengan pemangku kepentingan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta agar program bursa kerja (job fair) yang merupakan program kerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dievaluasi agar ke depan bisa berjalan optimal.

    “Kami tentunya mengapresiasi program-program Mas Pram (Pramono Anung) yang sudah terlaksana dengan baik dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Tetapi ada juga yang menyisakan sejumlah catatan sehingga perlu dikritisi untuk dilakukan perbaikan,” kata William di Jakarta, Jumat.

    William mencontohkan program bursa kerja atau job fair yang masih belum diketahui banyak orang maupun dirasakan manfaatnya jika mengacu kepada survei Indikator bertajuk “Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa” yang terbit belum lama ini.

    Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut, sehingga penyelenggaraannya bisa lebih optimal lagi nantinya.

    “Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaan dari bursa kerja tersebut. Kemudian, banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta,” ujarnya.

    Untuk itu kata dia, harus menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya program job fair ini berdampak kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, yaitu ketika pemecatan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat sedang menurun.

    Lebih lanjut, William juga mendorong Pramono untuk terus berdialog dengan pemangku kepentingan, terutama warga Jakarta dalam rangka mencari cara memperkuat program-programnya.

    “Sehingga, Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengetahui masalah dari warga yang merasakan dampak program-programnya secara langsung,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Beda Pandangan Kemnaker dan Pengamat soal Kericuhan Job Fair Bekasi Megapolitan 30 Mei 2025

    Beda Pandangan Kemnaker dan Pengamat soal Kericuhan Job Fair Bekasi Megapolitan 30 Mei 2025

    Beda Pandangan Kemnaker dan Pengamat soal Kericuhan Job Fair Bekasi
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Acara bursa kerja atau
    job fair
    yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (27/5/2025), diwarnai kericuhan.
    Dalam peristiwa tersebut, terjadi aksi saling pukul di antara para pencari kerja yang berebut kode
    quick response
    (QR). Beberapa peserta dilaporkan pingsan akibat terhimpit massa yang panik saat kericuhan terjadi.
    Tercatat sekitar 25.000 pencari kerja memadati Gedung Convention Center Presiden University. Mereka berebut 2.517 lowongan pekerjaan yang ditawarkan 64 perusahaan yang berpartisipasi dalam
    job fair
    Bekasi.
    Terkait insiden tersebut, muncul perbedaan pandangan antara Kementerian Ketenagakerjaan (
    Kemnaker
    ) dan pengamat ketenagakerjaan mengenai penyebab kericuhan.
    Kemnaker membantah bahwa minimnya lowongan pekerjaan alias loker menjadi biang kerok ricuhnya
    job fair
    Bekasi.
    Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, membeludaknya para pelamar kerja hingga sebabkan kericuhan disebabkan oleh ketidaksiapan manajemen pelaksana dalam menggelar acara.
    “Pertama begini ya, artinya satu hal yang tadi mungkin kesimpulannya (kurang lowongan pekerjaan) kalau dilihat, kalau secara apa namanya, tadi konstruksi berpikir sepertinya terlalu keliru ya,” ujar Anwar saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (29/5/2025).
    Menurut Anwar, keberadaan puluhan ribu pelamar di
    job fair Bekasi
    yang berujung ricuh harus dilihat dari sisi kesiapan pelaksanaan, salah satunya tempat yang memadai untuk menampung jumlah peserta.
    Anwar mengakui bahwa gedung yang digunakan Pemkab Bekasi untuk menggelar
    job fair
    tidak cukup menampung para pelamar yang datang.
    “Kami melihatkan begini, pertama dari sisi jumlah peserta, itu kalau yang diberitakan sampai berapa, puluhan ribu ya, 20.000 ke atas. Kemudian itu kapasitas dari sisi gedung atau tempatnya, waktu pelaksanaan (tidak memadai),” kata Anwar.
    “Ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua ya, karena saya dengar waktu pertama dari sisi gedungnya kan dilakukan di hall, di satu ruang yang tertutup, yang mana tentunya dia memiliki pintu-pintu yang tidak terlalu banyak,” sambungnya.
    Ia menambahkan, pelaksanaan
    job fair
    seharusnya dilakukan dengan koordinasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya melalui Unit Pasar Kerja.
    Pasalnya, unit tersebut memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan
    job fair
    yang digelar pemerintah provinsi, kabupaten, maupun mitra lain.
    “Nah ini menurut saya pengalaman bagi penyelenggara
    job fair
    untuk bisa kita melaksanakan dengan lebih baik untuk masa-masa yang akan datang,” ucapnya.
    “Beda kalau seandainya kita lakukan di lapangan, ya kemudian kita buat tenda, yang itu banyak sekali pintu masuk, pintu keluar, yang mana orang bisa arus lalu lintas pengunjung itu bisa terkelola dengan baik,” lanjut Anwar.
    Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan
    Tadjuddin Noer Effendi
    berujar, kericuhan dalam
    job fair
    Bekasi menandakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
    “Itu indikasi sebenarnya masyarakat kita itu sedang membutuhkan peluang kerja sebenarnya. Sebab angka pengangguran kita kan meningkat, menurut BPS (Badan Pusat Stastistik),” kata Tadjuddin saat dikonfirmasi, Kamis.
    Ia menilai bahwa pemerintah belum cukup sigap dalam menciptakan lapangan kerja. Akibatnya, setiap kali bursa kerja digelar, itu selalu dipadati pencari kerja.
    “Pemerintah itu agak lambat menciptakan peluang kerja. Ketika bursa kerja dibuka di suatu daerah, pasti itu akan diserbu,” ucap Tadjuddin.
    Ia juga memperkirakan bahwa lonjakan peserta akan selalu terjadi, di mana pun bursa kerja diselenggarakan.
    Hal ini disebabkan oleh masuknya jutaan orang ke pasar kerja setiap tahun, ditambah dengan terus berlangsungnya pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Di mana saja itu bisa meledak, karena itu merupakan fenomena yang meluas, apalagi PHK terus meningkat. Nah, setiap tahun, angkatan kerja yang siap masuk ke pasar kerja itu kira-kira 3 juta sampai 3,5 juta,” jelas Tadjuddin.
    Sebagai solusi, Tadjuddin menyarankan agar pemerintah daerah mulai memanfaatkan platform digital untuk menyelenggarakan bursa kerja secara daring.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Job Fair Jakarta Barat Kembali Digelar di Dua Lokasi 3-4 Juni 2025 Megapolitan 30 Mei 2025

    Job Fair Jakarta Barat Kembali Digelar di Dua Lokasi 3-4 Juni 2025 Megapolitan 30 Mei 2025

    Job Fair Jakarta Barat Kembali Digelar di Dua Lokasi 3-4 Juni 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Dalam upaya menekan angka pengangguran dan memperkuat layanan penempatan tenaga kerja, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat akan kembali menyelenggarakan
    Job Fair
    Jakarta Barat 2025.
    Job Fair Jakarta
    Barat akan digelar pada tanggal 3–4 Juni 2025, pukul 10.00–16.00 WIB, secara serentak di dua lokasi berbeda, dan diikuti puluhan perusahaan yang membuka berbagai posisi
    lowongan kerja
    .
    Masyarakat umum yang sedang mencari pekerjaan diperbolehkan menghadiri kedua lokasi
    bursa kerja
    ini untuk memperluas peluang kerja mereka.
    Untuk mengikuti
    Job Fair Jakarta Barat
    , peserta diwajibkan memiliki akun SIAP Kerja Kemnaker dan melakukan registrasi di lokasi acara.
    Pendaftaran awal Job Fair Jakarta Barat bisa dilakukan melalui tautan berikut:
    s.id/jobfairgropet25
       
    s.id/jobfairbonjer25
    Sementara itu, untuk akun SIAP Kerja Kemnaker dapat dibuat lewat situs siapkerja.kemnaker.go.id, atau aplikasi SIAP Kerja Kemnaker di
    handphone
    .
    Untuk cara buat akun SIAP Kerja Kemnaker dapat dilihat di
    link
    berikut:
    Cara Buat Akun SIAP Kerja
    .
    Seluruh pencari kerja diimbau untuk datang tepat waktu dan membawa dokumen lamaran lengkap ke lokasi Job Fair Jakarta Barat berikut:
    1. GOR TANJUNG DUREN
    Perusahaan yang membuka sesi interview langsung:
    Daftar perusahaan partisipan lainnya:
    2. GOR KEBON JERUK
    Perusahaan yang membuka sesi interview langsung:
    Daftar perusahaan partisipan lainnya:
    Untuk informasi lebih lanjut dan pembaruan kegiatan Job Fair Jakarta Barat 2025, silakan ikuti akun resmi Instagram @
    sudinakertransjakbar
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sinyal The Fed Tahan Suku Bunga, Menanti Efek Kebijakan Tarif Impor

    Sinyal The Fed Tahan Suku Bunga, Menanti Efek Kebijakan Tarif Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Federal Reserve Bank of Dallas Lorie Logan mengisyaratkan bank sentral AS masih akan menahan suku bunga acuannya sambil melihat dampak kebijakan tarif impor terhadap perekonomian.

    Dalam sambutan yang disiapkan untuk sebuah acara di Waco, Texas pada Kamis (29/5/2025) waktu setempat. Logan menguraikan berbagai risiko terhadap prospek ekonomi.

    Logan menuturkan, tarif dapat mendorong kenaikan harga — sementara atau lebih terus-menerus jika ekspektasi inflasi meningkat. Kebijakan fiskal atau perubahan regulasi dapat meningkatkan permintaan, tetapi ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar juga dapat menyebabkan kemunduran di kalangan konsumen dan bisnis, yang membebani pertumbuhan.

    “Untuk saat ini, dengan pasar tenaga kerja yang kuat, tren inflasi secara bertahap kembali ke target, dan risiko terhadap tujuan FOMC yang kurang lebih seimbang, saya yakin kebijakan moneter berada di tempat yang baik,” kata Logan dikutip dari Bloomberg pada Jumat (30/5/2025), mengacu pada Komite Pasar Terbuka Federal yang menetapkan suku bunga.

    Dia menuturkan, untuk mengetahui apakah keseimbangan risiko bergeser ke satu arah atau yang lain akan membutuhkan waktu yang cukup lama. 

    The Fed telah membiarkan suku bunga tidak berubah pada masing-masing dari tiga pertemuannya sejauh tahun ini dan diperkirakan akan melakukannya lagi saat para pejabat berkumpul pada bulan Juni. 

    Risalah dari pertemuan para pembuat kebijakan pada tanggal 6-7 Mei menunjukkan bahwa para pejabat secara umum setuju bahwa ketidakpastian ekonomi yang meningkat berarti mereka harus tetap bersabar dalam menyesuaikan biaya pinjaman. 

    Bulan lalu, ketika pemerintahan Trump awalnya mengumumkan tarif yang lebih tinggi dari yang diharapkan pada mitra dagang AS, Logan mengatakan bahwa tarif tersebut kemungkinan akan menaikkan harga dan pengangguran. 

    Banyak tarif telah dihentikan sementara atau dikurangi sementara saat pemerintahan tersebut menegosiasikan kesepakatan dengan negara-negara.

    De-eskalasi terbaru antara AS dan China telah memperbarui optimisme di kalangan konsumen, dengan kepercayaan diri yang bangkit kembali bulan ini setelah turun ke level terendah hampir lima tahun pada bulan April, menurut data yang dirilis awal minggu ini. 

    Pada saat yang sama, klaim berkelanjutan untuk tunjangan asuransi pengangguran telah naik ke level tertinggi sejak 2021, meningkatkan kekhawatiran bahwa tingkat pengangguran dapat meningkat.

    Pejabat Fed telah menyatakan kekhawatiran bahwa tarif dapat menempatkan mereka dalam posisi sulit karena harus memilih antara mempertahankan suku bunga tinggi untuk mendinginkan tekanan inflasi yang baru atau menurunkannya untuk memperkuat ekonomi yang sedang lesu.

    Ekspektasi Inflasi AS

    Logan menekankan pada hari Kamis bahwa prospek ekonomi sulit untuk diramalkan saat ini. Ia juga memberikan peringatan tentang dampak ekspektasi inflasi yang lebih tinggi.

    “Jika ekspektasi inflasi yang lebih tinggi menjadi mengakar, tekanan inflasi dapat terus berlanjut dan menjadi sangat mahal untuk dibalikkan,” katanya.

    Logan juga berbicara tentang independensi bank sentral, topik yang muncul kembali baru-baru ini dengan tekanan berulang Trump pada Fed dan Ketua Jerome Powell untuk menurunkan suku bunga.

    “Penelitian menunjukkan bahwa bank sentral berkinerja lebih baik terhadap inflasi ketika mereka independen dari pertimbangan politik jangka pendek,” kata Logan. “Polanya jelas di seluruh dunia dan sepanjang sejarah.”

  • Industri Padat Karya Rontok, Pakar Proyeksi PHK Makin Masif

    Industri Padat Karya Rontok, Pakar Proyeksi PHK Makin Masif

    Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya diproyeksi makin masif beberapa bulan ke depan. Hal tersebut dipicu kondisi ekonomi global dan makro yang masih lesu. 

    Jika merujuk data versi Apindo, korban PHK mencapai 73.992 pekerja pada periode 1 Januari–10 Maret 2025.  Angka tersebut merujuk pada data pekerja yang tidak lagi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada periode tersebut. 

    Kemudian, serikat pekerja mencatat setidaknya sudah ada sekitar 70.000 pekerja yang ter-PHK sepanjang Januari–April 2025. Sementara itu, Kemenaker yang mencatat angka berbeda melaporkan bahwa korban PHK mencapai 26.455 orang per 20 Mei 2025.

    Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan bahwa masifnya gelombang PHK yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global dan dalam negeri. Dia pun memprediksi bahwa PHK masih akan berlanjut. 

    “Jangan heran kalau di bulan-bulan ke depan akan banyak industri padat karya lainnya yang akan melakukan PHK,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025). 

    Badai PHK belakangan banyak menerpa industri padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja dalam proses produksinya, dibandingkan dengan penggunaan teknologi atau mesin, sehingga industri ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 

    Industri padat karya sendiri mencakup manufaktur tekstil dan alas kaki, kemudian industri perkebunan termasuk industri hasil tembakau, perikanan kelautan, kerajinan, konstruksi, serta pariwisata dan perhotelan.

    Menurut Agus, industri dalam negeri saat ini tidak banyak berkembang karena banyaknya regulasi-regulasi restriktif dan pungutan ilegal, terutama terkait perizinan. 

    “Banyaknya pungutan ilegal membuat harga produksi menjadi lebih mahal. Ketika dijual untuk ekspor, produk Indonesia kalah bersaing dan hanya mengandalkan pasar dalam negeri,” tuturnya. 

    Sementara dari sisi perlindungan pekerja, Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai bahwa pemerintah memiliki peran sentral untuk mengatasi PHK di industri padat karya. 

    Sesuai dengan Pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar PHK tidak terjadi.

    Jika PHK tidak dapat dihindari, prosesnya harus dilakukan dengan transparansi dan melalui mekanisme penyelesaian yang telah ditetapkan.

    “Seharusnya pemerintah pusat dan daerah rutin jemput bola ke perusahaan, untuk menanyakan apa yang menjadi hambatan,” tambah Timboel. 

    Hal ini menjadi penting bagi pemerintah untuk menghilangkan hambatan-hambatan atau regulasi-regulasi yang justru mengancam keberlangsungan industri-industri padat karya. Selain itu, memonitor kebutuhan investor juga bisa menjadi langkah mitigasi pemerintah dalam hal PHK.

    Fenomena PHK saat ini juga dikhawatirkan bakal mempengaruhi perekonomian dan konsumsi masyarakat, terlebih dengan kontrbusi konsumsi domestik yang mencapai 52% terhadap PDB.

    “Kalau ada PHK, masyarakat tidak memiliki uang lagi untuk belanja, dan konsumsi masyarakat menurun. Hal itu juga membuat kontribusi ke investasi berkurang, karena daya beli melemah, karena barang yang diproduksi tidak laku,” tukas Timboel.

    Kerawanan sosial dengan banyaknya pengangguran juga meningkatkan kriminalitas. Timboel menjelaskan bahwa Indonesia seharusnya belajar dari Amerika Serikat (AS), di mana isu PHK menjadi sangat krusial. 

    “Tingkat pengangguran terbuka menjadi isu yang sangat sensitif, itu adalah warning bagi perekonomian di sana,” tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, terdapat sejumlah pabrikan yang tutup dan berhenti beroperasi beberapa bulan terakhir, seperti PT Sri Rejeki Isman atau PT Sritex yang mengumumkan PHK terhadap 10.660 karyawannya pada 26 Februari 2025.

    Langkah PHK diambil setelah PT Sritex diputus pailit demi hukum, menyusul putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. 

    Selain itu, dua perusahaan lainnya, PT Sanken Indonesia dan PT Yamaha Music, juga berencana menutup pabrik di Indonesia dan melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya.

    PT Sanken tutup karena permintaan perusahaan induknya di Jepang untuk fokus pada produksi semikonduktor. Sementara PT Yamaha Music mengalami penurunan produksi piano sehingga akan merelokasi pabriknya ke negara asalnya di Jepang.