Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • IMF Ramal Tingkat Pengangguran Indonesia Sentuh 5% pada 2025 – Page 3

    IMF Ramal Tingkat Pengangguran Indonesia Sentuh 5% pada 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksi tingkat pengangguran Indonesia akan naik menjadi 5,0 persen pada 2025.

    Mengutip laporan World Economic Outlook IMF edisi April, Rabu (4/6/2025) kenaikan tersebut menandai revisi dari 2024, di mana tingkat pengangguran Indonesia sebelumnya diperkirakan mencapai 4,9 persen.Adapun tingkat pengangguran Indonesia diperkirakan kembali meningkat pada 2026 menjadi 5,1 persen.

    Angka ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang diperkirakan melihat tingkat pengangguran tertinggi kedua di Asia setelah China yang diprediksi mencapai 5,1 persen.

    Posisi tersebut di susul oleh India yang diperkirakan akan memiliki tingkat pengangguran hingga 4,9% pada 2025 dan 2026 mendatang.

    Dalam tanggapannya terhadap proyeksi IMF, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengutip data Badan Pusat Statistika (BPS) yang menunjukkan angka pengangguran Indonesia justru menurun menjadi 4,76 persen pada Juni 2025.

    “Kalau menurut data dari BPS terbaru, angka pengangguran terbuka justru turun. Sampai bulan ini justru angka pengangguran terbuka itu turun dari 4,8 ke 4,7. 4,82 ke 4,76 (persen). Itu artinya angka pengangguran orang-orang yang benar-benar nganggur itu turun,” ujar Hasan kepada wartawan di Kantor PCO Jakarta, dikutip Rabu (4/6/2025).

    Dia mencatat, angka pekerja penuh waktu naik dari 65,6 menjadi 66,2 persen. Sementara angka setengah pengangguran juga menurun dari 8,5 persen menjadi 8 persen.

    “Angka pekerja penuh waktu, kayak kalian ini, pekerja penuh waktu itu naik. Angka pekerja penuh waktu itu naik dari 65,6 jadi 66,2. Hampir 1 persen. Ini kita bicara data saja biar kita dapat gambaran yang lebih utuh. Yang setengah pengangguran itu juga turun. Dari 8,5 menjadi 8 persen,” jelasnya.

     

  • Wakil Ketua DPRD Surabaya respons positif surat edaran penataan parkir

    Wakil Ketua DPRD Surabaya respons positif surat edaran penataan parkir

    “Pertama saya apresiasi terkait rencana walikota akan menerbitkan surat edaran terkait dengan toko swalayan itu memberikan atau menyediakan juru parkir,”

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai merespons postif rencana Pemerintah Kota Surabaya yang akan mengeluarkan surat edaran (SE) walikota terkait tempat usaha memiliki tempat parkir dan juru parkir gratis.

    “Pertama saya apresiasi terkait rencana walikota akan menerbitkan surat edaran terkait dengan toko swalayan itu memberikan atau menyediakan juru parkir,” kata Bahtiyar Rifai di Surabaya, Selasa.

    Ia mengemukakan, agar ada sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha di Surabaya terkait dengan penerbitan SE tersebut.

    “Tetapi saya berharap ada sosialisasi kepada pengusaha terkait itu. Saya berharap ke depan tidak hanya toko swalayan, tetapi semua pelaku usaha untuk menggratiskan parkir. Selama perusahaan itu membayar pajak parkir di Kota Surabaya,” kata Bahtiyar Rifai.

    Dengan adanya penyediaan tenaga parkir ditempat usaha maka penyerapan tenaga kerja di Surabaya menjadi terbuka dan mengurangi pengangguran di Kota Surabaya.

    “Dengan penyediaan tenaga parkir, otomatis akan ada lapangan pekerjaan bagi warga Surabaya. Nanti bisa dilibatkan dalam menyukseskan SE dari Walikota tersebut,” ujar Bahtiyar Rifai.

    Bahtiyar menyebutkan dengan SE tersebut nantinya bisa menertibkan pungutan-pungutan liar yang tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.

    “Selama ini di lapangan masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan untuk menarik lagi. Kita tidak tahu tarikannya itu untuk siapa, apakah untuk perorangan, oknum, apakah kepada pelaku usaha,” ujarnya.

    Ia menyampaikan, langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi itu sudah tepat untuk penertiban.

    “Yang jelas, sosialisasi ini penting agar pelaku usaha bisa menerjemahkan apa yang diharapkan oleh walikota,” katanya.

    Khusus untuk tenaga juru parkir sendiri, Bahtiyar berharap warga Surabaya agar diprioritaskan untuk direkrut. Selain itu, tenaga juru parkir nantinya juga memiliki tugas melakukan pengawasan, menjaga dan juga menata parkir.

    “Karena mereka juga dibayar dari perusahaan tersebut, bagaimana pun itu bagian dari layanan konsumen. Selain ada tulisan di tembok bebas parkir. Saran, mungkin di rompi mereka juga ditulis bebas parkir,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 100 Hari Kerja Bupati Bangkalan Didemo Ratusan Mahasiswa

    100 Hari Kerja Bupati Bangkalan Didemo Ratusan Mahasiswa

    Bangkalan (beritajatim.com) – Aksi demonstrasi dilakukan di kantor Pemkab Bangkalan. Puluhan mahasiswa UTM menuntut bupati menyelesaikan sejumlah persoalan terlebih sudah menjabat selama 100 hari.

    Dalam aksinya, massa sempat terlibat bentrok dengan kepolisian. Sebab, massa menuntut agar bupati menemui massa aksi.

    Presma UTM, Moh Fauzi mengatakan ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Salah satunya yakni permasalahan sampah yang tak kunjung usai.

    Menurutnya, masalah sampah saat ini kian tak terurus. Terbukti hingga saat ini Pemkab Bangkalan belum memiliki tempat pembuangan akhir yang permanen.

    “Setiap jalan kemanapun selalu ada sampah,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).

    Ia mengatakan, selain masalah sampah massa juga menuntut pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Sebab saat ini jumlah lapangan kerja di Bangkalan cukup minim.

    Sementara itu, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim mengaku telah menyusun konsep untuk pembangunan Bangkalan.

    “Yang kami buat itu untuk jangka panjang. Seperti sampah itu, kami ingin masalah itu tuntas dan bisa dikelola hingga jangka panjang,” pungkasnya. [sar/ian]

  • Terganggu Bau Tembakau, Siswa PAUD dan TK di Bojonegoro Terpaksa Belajar di Balai Desa

    Terganggu Bau Tembakau, Siswa PAUD dan TK di Bojonegoro Terpaksa Belajar di Balai Desa

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sejumlah siswa dari PAUD dan TK Harapan Bunda, Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, terpaksa dipindahkan ke kantor Balai Desa untuk menjalani proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan karena bau menyengat dari aktivitas pengelolaan tembakau milik PT Sata Tec Indonesia (STI) yang berada di sekitar sekolah dinilai sangat mengganggu.

    Guru PAUD Harapan Bunda, Dika Martania, menyebut pihak sekolah telah menyampaikan keluhan kepada perusahaan. Namun, kata Dika, respons yang diberikan tidak ditindaklanjuti dengan tindakan nyata.

    “Padahal telah ada kesepakatan bersama bahwa STI tidak akan beroperasi pada jam belajar sekolah,” ujar Dika, Selasa (3/6/2025).

    Karena situasi yang semakin mengganggu kenyamanan belajar, pihak sekolah akhirnya meminta izin kepada Pemerintah Desa Sukowati untuk memanfaatkan ruang kosong di balai desa sebagai ruang kelas sementara.

    “Karena ini sifatnya darurat, kasihan pada anak-anak. Dengan pertimbangan itu, kami memperbolehkan ruangan kosong di balai desa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar siswa PAUD dan TK,” jelas Kepala Desa Sukowati, Amik Rohadi.

    Kondisi tersebut turut memicu keprihatinan dari orang tua siswa. Salah satunya, Lisa, mengaku sedih anaknya harus berpindah-pindah tempat belajar hanya karena bau dari cerobong pabrik STI.

    Menanggapi keluhan ini, Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro, Mitroatin, bersama Ketua Komisi A Lasmiran dan beberapa anggota dewan telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi sekolah dan pabrik. Dari hasil sidak, mereka membenarkan adanya bau menyengat yang dirasakan di sekitar sekolah.

    “Kami merasa sangat kecewa, kehadiran kami dianggap seperti akan merampok. Padahal kami datang untuk mencari solusi agar semua bisa berjalan bersama,” ujar Mitroatin yang juga menjabat Ketua Partai Golkar Bojonegoro.

    Ia menegaskan, jika PT STI belum mengantongi izin operasional, maka aktivitas produksi seharusnya dihentikan sementara hingga semua perizinan rampung.

    “Pemkab Bojonegoro sangat terbuka kepada investor, karena ini bisa mengurangi pengangguran. Tetapi dampak lingkungan juga harus menjadi perhatian,” tegasnya.

    Sementara itu, perwakilan manajemen PT Sata Tec Indonesia, Nur Hidayat, enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi. Pihak perusahaan juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dampak lingkungan dari aktivitas pengelolaan tembakau mereka. “No komen,” ujarnya singkat melalui pesan elektronik. [lus/beq]

  • OPINI: Pekerjaan Baru dari AI

    OPINI: Pekerjaan Baru dari AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Saat kita disibukkan tantangan geopolitik dan ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data mengejutkan. Pengganguran per Februari 2025 menembus 7,28 juta orang.

    Proyeksi IMF, pengangguran naik ke level 5%, tertinggi di Asean. Menariknya, kenaikan ter -tinggi membekap cerdik pan dai, para sarjana, sekira 14,6%.

    Di sisi lain, bila menelisik dokumen Prabowo-Gibran 2024: Bersama Indonesia Maju, keduanya berjanji menciptakan 19 juta pekerjaan baru. Target itu, harapan-nya, tercapai dalam 5 tahun ke depan. Artinya, perlu 3,86 juta pekerjaan setiap tahun. Dengan bonus demografi dan perkembangan teknologi, akal imitasi atau kecerdasan artifisial (AI) bisa menjadi peluang. AI akan mengu-bah cara dan model kerja industri.

    Betul, AI berpotensi mengganti pekerjaan tradisional, tapi juga mencipta pelu-ang kerja baru.Pertanian, manufaktur, e-commerce, dan layanan umum berpotensi terdam-pak AI. Pekerjaan baru pasti muncul dari adopsi AI dan ekosistemnya. Inilah potensi penyerap tenaga kerja dan pencipta pekerjaan.Kita mulai dari pengem-bangan dan pemelihara AI.

    Pasar butuh AI engineers, architect, knowledge engineer, decision engineer, UX desig-ner hingga model manager. Mereka pembangun, pengembang, dan pengoptimal model AI. Lantas, insinyur machine learning, data scientists, dan analis, pemroses dan penga-nalis data agar AI efektif.Bagi pelatih AI dengan data berkualitas juga pelabelan data keakuratan tinggi, harus ada data & AI translators, trainers, prompt engineering, dan annotators.

    Agar AI berfungsi etis, adil, tanpa diskriminasi, dan sesuai regulasi, ada AI risk & governance spe-sialist dan AI ethics experts, pemonitor potensi bias algo-ritma dan dampak sosial.Pusat data berinfrastruktur AI dan komputasi awan tulang punggung AI, dikenda-likan teknisi pengelola data. Perangkat keras seperti GPU dan AI chips, pemroses AI, meminta spesialis pengem-bang dan pemelihara. Adapun spesialis cybersecurity menjadi penjaga keamanan dan perlindungan data.

    Di implementasi industri, manajer produk AI menjadi pengelola pengembangan solusi AI bagi kebutuhan pasar. Ada pula AI customer support untuk memenu-hi kebutuhan pelanggan. Lantas, AI integration consul-tants, membantu industri mengadopsi dan mengimple-mentasikan AI.

    Pertanyaannya, bagian mana yang jadi sumber kebutuhan pekerjaan masif? Untuk ini, mari kita masuk ke pekerjaan turunan dari AI sebagai multiplier effect.

    Solusi atau aplikasi AI itu harus memberikan dampak ekonomi secara luas.Untuk AI di kesehatan, peluang bagi tenaga medis, ahli radiologi, dan pengem-bang aplikasi AI untuk diagnosis kesehatan. Di per-tanian, pekerjaan di sektor agritech, seperti pemantauan hasil panen dan optimalisasi sumber daya. Tutor virtual, pelatihan berbasis AI, dan pelibatan pengajar digital akan muncul di pendidikan.

    Di retail dan manufaktur, optimalisasi rantai pasokan dan otomatisasi produksi, membuka peluang kerja di analitik bisnis. Di keuangan, dibutuhkan analis risiko AI, penasehat investasi berbasis AI, dan spesialis pemrosesan data keuangan. AI mengha-ruskan kita bertransformasi dan adaptasi.

    Di pemerintahan, solusi AI bisa dibangun sebagai soko guru program strategis. Dari penyediaan makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pendidikan berkualitas, hingga pengen-tasan kemiskinan. Sehingga perencanaan dan pelaksa-naan program lebih efektif, efisien, dan berhasil secara terukur.Bagi mereka yang berke-lindan di AI, kultur inovasi jadi denyut perubahan. Dalam perjalanannya, setelah integrasi data dengan machine learning pada 2000-an, muncul AI generatif.

    Game changer berupa LLM dimu-lai teks, kini multimoda dari gambar, hingga audio, meningkatkan interaksi serta pengalaman pengguna. Sejak 2020, kita menyaksikan lompatan teknologi oto-nomi tingkat lanjut dan inter-aksi waktu nyata. Kombinasi keduanya, berpotensi meng-ubah berbagai industri, dari otomasi bisnis hingga layan-an personal cerdas. Bahasa kerennya, agentic AI. Ini karena otonomi tingkat lanjut memungkinkan sistem menyelesaikan tugas kompleks mandiri.

    Dia belajar dari data dan pengalaman, beradaptasi situasi baru, lalu mencipta keputusan cerdas. Interaksi waktu nyata mem-buat AI berkomunikasi dan merespon langsung penggu-na, menghasilkan rekomendasi, juga tindakan. Kehebohan terasa di layan-an pelanggan, kesehatan, dan transportasi. Tentu, pengadopsi awal dapat keuntungan. Sebagai pemula, kita jadi standar dan memaksimalkan AI menginovasi bisnis, jadi pembeda.

    Misalnya, membangun pengalaman baru pelanggan melalui solusi AI akan meng-ikat mereka. Jelas, AI meng-akselerasi operasional dan efisiensi. Hal ini meningkat-kan pangsa pasar, keuntungan, dan mencipta penghalang tinggi bagi kompetitor. Agar memanen peluang ini, pemerintah harus punya strategi tepat, pelaksana-annya bisa paralel. Dari integrasi AI ke kurikulum sekolah dan pelatihan, juga sertifikasi AI.

    Ini alasan Indosat bersama ekosistem membangun AI Experience Center dan AI skilling, ter-baru di Jayapura diresmikan 21 Mei 2025.Diperlukan juga ketegasan kebijakan infrastruktur di gital untuk soverign AI. Me wajibkan investor menyediakan infrastruktur AI di Indonesia sehingga data kekayaan budaya, bahasa, dan lokalitas terjaga dan termanfaatkan maksimal.

    Pengembangan industri AI dengan ekosistem AI menjadi energi penguat berikutnya. Pendekatan tepat akan menjadikan AI katalis pertum-buh an ekonomi dan penye-dia an lapangan kerja

  • Tambahan Bansos Hingga Bantuan Subsidi Upah

    Tambahan Bansos Hingga Bantuan Subsidi Upah

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto akan memberikan lima paket stimulus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif selama Juni-Juli. Kelima paket stimulus tersebut antara lain, diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Tidak ada diskon tarif listrik 50% yang sebelumnya sempat dikabarkan.

    “Hari ini presiden memutuskan memberikan paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi bisa dijaga momentumnya dan stabilitas ekonomi dijaga lebih kuat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Berikut daftar lengkap paket stimulus:
    1. Diskon Transportasi

    Selama masa libur sekolah dan tahun ajaran baru, akan diberikan diskon transportasi yang diharapkan meningkatkan kegiatan ekonomi. Diskon transportasi pertama, diberikan untuk kereta api 30% dengan anggaran Rp 300 miliar untuk 2,8 juta penumpang periode Juni-Juli.

    Kedua, diskon tiket pesawat ekonomi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) 6% untuk menurunkan harga tiket pesawat. Anggaran yang disiapkan untuk program ini Rp 430 miliar untuk 6 juta penumpang.

    Ketiga, diskon kapal laut 50% dengan anggaran Rp 210 miliar untuk 500.000 penumpang. Keseluruhan anggaran untuk diskon transportasi sebesar Rp 940 miliar.

    2.⁠ ⁠Diskon Tarif Tol

    Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan memberikan diskon tarif tol 20% untuk 110 juta pengendara.

    “Ini dilakukan operasi non APBN, untuk kementerian PU akan melakukan dan sudah berikan surat edaran ke BUJT soal kebijakan diskon tarif tol tersebut,” kata Sri Mulyani.

    3.⁠ ⁠Tambahan Bantuan Sosial (Bansos)

    Pemerintah akan memberikan bantuan ini kepada kelompok rentan dan miskin. Sri Mulyani mengatakan, penebalan bansos diberikan tambahan dana Rp 200.000 untuk dua bulan kepada penerima sasaran kartu sembako, yaitu 18,3 juta penerima.

    “Selain Rp 200.000 per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan Juni ini, mereka akan dapatkan 10 kg bantuan beras gratis untuk dua bulan, akan dapat 20 kg beras. Total anggarannya disediakan adalah sebesar 11,93 triliun,” ujar Sri Mulyani.

    4.⁠ ⁠Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    BSU akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, dengan nominal sebesar Rp 300.000 selama dua bulan, jadi totalnya yang akan diterima Rp 600.000.

    “Selain pekerja di bawah gaji 3,5 juta, akan diberikan bantuan subsidi ke 565 ribu guru honorer baik itu 288 ribu di lingkungan Kemendikdasmen dan sisanya guru di Kemenag. Guru honorer akan dapatkan Rp 300.000 per bulan untuk dua bulan, yaitu Rp 600.000,” kata Sri Mulyani.

    5.⁠ ⁠Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50% dan berlaku selama enam bulan diberikan kepada pekerja sektor padat karya. Anggaran yang dibutuhkan untuk perpanjangan diskon iuran JKK Rp 200 miliar non-APBN.

    Sri Mulyani Indrawati memaparkan total keseluruhan anggaran yang dihabiskan dari lima program itu mencapai Rp 24,4 triliun. Dari kocek negara dikucurkan sebesar Rp 23,59 triliun dan Rp 850 miliar sisanya dari swasta.

    “Total keseluruhan paket Rp 24,4 triliun, Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp 0,8 triliun dari dunia usaha,” ungkap Sri Mulyani

    Sri Mulyani mengatakan dengan adanya paket insentif ini maka pertumbuhan ekonomi di kuartal II diharapkan dapat meningkat kembali ke 5%. Dengan begitu tingkat kemiskinan dan pengangguran pun bisa turun lebih cepat.

    “Kita harapkan pada kuartal II maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5%, dari tadinya diperkirakan melemah akibat kondisi global. Dengan pertumbuhan yang tetap kita jaga kemiskinan dan pengangguran terbuka diharapkan turun lebih cepat,” beber Sri Mulyani.

    Saksikan pembahasan lengkapnya hanya di program detikPagi edisi Selasa (03/06/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

    “Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

    (vrs/vrs)

  • Survei Kepuasan Publik 100 Hari Kerja, Bupati Bojonegoro Dapat Nilai Positif

    Survei Kepuasan Publik 100 Hari Kerja, Bupati Bojonegoro Dapat Nilai Positif

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kinerja 100 hari pemerintahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah mendapatkan apresiasi publik. Hasil survei dari lembaga The Republic mencatat tingkat kepuasan masyarakat mencapai 78 persen.

    Capaian ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Mereka menilai hasil tersebut adalah modal awal yang baik, namun tetap perlu ditingkatkan ke depan.

    “Ini kerja keras kita semua. Tapi belum selesai, harus ditingkatkan jadi lebih baik lagi,” ujar Bupati Setyo Wahono saat dikonfirmasi, Senin (2/6/2025).

    Sementara Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto juga menyebut hasil ini sebagai starting point yang menjanjikan. Namun menurut politisi Partai Golkar itu, kepala daerah harus lebih fokus dalam merealisasikan visi dan misinya.

    “Bojonegoro punya modal besar, baik dari sisi APBD, potensi sumber daya, hingga jaringan yang luas. Tinggal dikelola dengan baik dan benar, InsyaAllah masyarakat akan sejahtera,” katanya.

    Sementara itu, Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto melihat hasil survei sebagai cermin kepercayaan publik, termasuk pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Ia menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Pemkab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung investasi.

    “Iklim investasi yang aman akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” tegasnya.

    Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Czi Arif Rahman Hakim, yang merupakan putra daerah, mengaku bangga atas capaian pemerintahan Wahono–Nurul dalam 100 hari pertama. Ia menilai kebijakan mereka berpihak kepada masyarakat kecil, termasuk program-program seperti Gayatri, bantuan peternakan dan perikanan, serta modernisasi pertanian.

    “Dengan dukungan program seperti itu, kami yakin kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” ucapnya.

    Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Muji Martopo, turut mengapresiasi hasil survei. Ia berharap ke depan kinerja pemerintah daerah bisa lebih baik lagi. “Kami Forkopimda siap mendukung upaya Pemkab dalam memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Dukungan juga datang dari Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Bojonegoro, Lasuri. Ia menyebut hasil survei menempatkan Bojonegoro di delapan besar se-Jawa Timur untuk kepuasan publik, dan lima besar dalam bidang sumber daya manusia (SDM).

    “Kalau dilihat, lima besar itu hampir semuanya kota madya. Artinya capaian Bojonegoro ini sangat prospektif,” jelasnya.

    Lasuri menekankan bahwa 100 hari kerja bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang mewujudkan visi pembangunan. Ia mengingatkan agar program-program unggulan seperti Gayatri, BPJS Ketenagakerjaan bagi warga rentan, Dana Abadi, dan digitalisasi layanan kesehatan benar-benar sampai ke masyarakat bawah.

    “Tantangan Bojonegoro masih besar, mulai dari kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga pengangguran. Program pro rakyat harus dijalankan secara konsisten dan masif,” pungkasnya. [lus/ian]

  • Daikin Bangun Pabrik-Butuh 2.500 Orang, Wamenaker Larang Pungli Loker

    Daikin Bangun Pabrik-Butuh 2.500 Orang, Wamenaker Larang Pungli Loker

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah laporan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabrik-pabrik di Indonesia serta keluhan pengusaha akan aksi-aksi premanisme yang mengganggu investasi, warga di Cikarang, Jawa Barat bisa bernapas lega. Setidaknya, dengan adanya investasi pabrikan asal Jepang, Daikin, yang akan membangun pabriknya di Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang, di bawah PT Daikin Industries Indonesia (DIID).

    Produsen AC ini akan membangun fasilitas produksi untuk produksi massal AC hunian di pabrik berskala penuh pertama di Indonesia. Dengan investasi Rp3,3 triliun, pabrikan baru ini bakal membuka 2.500 lapangan pekerjaan. Pabrik ini diharapkan dapat meluncurkan unit AC hunian yang diproduksi secara lokal ke pasar Indonesia pada bulan Juli 2025.

    Disebutkan, warga sekitar pabrik berpeluang bekerja namun harus mengikuti serangkaian tes. Karang Taruna dan Perangkat Desa Pasirranji terlibat, namun bukan untuk mengurus keamanan seperti lahan parkir, melainkan rekrutmen bekerja.

    Tujuan dibukanya lowongan kerja (loker) bagi warga sekitar karena pemerintah ingin membentuk ekosistem industri yang adil dan berkelanjutan.

    Dalam mencapai hal tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengaku tengah mempersiapkan dua Surat Edaran (SE), yakni tentang larangan pungutan biaya dalam proses rekrutmen, dan kedua tentang pelonggaran batas usia pencari kerja.

    “Kami ingin menciptakan iklim industri yang bersih dari tekanan oknum. Negara harus hadir melindungi pelaku usaha yang berorientasi pada produktivitas, kesejahteraan tenaga kerja, dan pembangunan nasional,” kata Noel dalam keterangannya, Senin (2/6/2025).

    Menyusul dibukanya pabrik AC hunian skala penuh pertamanya di Indonesia, perusahaan mengadakan perekrutan massal yang dilakukan pada bulan Mei 2025. Perekrutan ini diikuti lebih dari 5.000 pendaftar yang berdomisili di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Rekrutmen berlangsung di Kantor Desa Pasirranji ini terdiri dari beberapa rangkaian tes. Pertama, tes fisik yang pelaksanaannya dibantu oleh Karang Taruna Desa Pasirranji. Kedua, dilanjutkan dengan psikotes. Para peserta yang lolos nantinya juga akan melalui serangkaian skill test yang diselenggarakan.

    “Melalui rekrutmen besar-besaran ini, Daikin membuka akses yang setara bagi semua orang, khususnya yang berdomisili di daerah operasional pabrik untuk bergabung dengan kami,” kata Direktur PT Daikin Industries Indonesia (DIID) dan PT Daikin Airconditioning Indonesia (DID) Budi Mulia.

    Dari lebih 5.000 pendaftar, tersaring 2.500 orang untuk mengikuti psikotest yang pelaksanaannya akan dibagi ke dalam dua hari. Beberapa posisi yang dibuka antara lain divisi Perakitan (Assembly), Part Fabrication, hingga Part Supply. Posisi ini terbuka untuk fresh graduate maupun bagi yang sudah berpengalaman di pabrik.

    “Meski nantinya akan melewati proses pelatihan, bagi mereka (pelamar) yang memiliki skill seperti brazing, forklift, crane, painting, dan towing akan menjadi nilai tambah,” kata Senior Human Resources Manager PT Daikin Industries Indonesia (DIID) Danang Saputro.

    Pekerja tersebut bakal mengurangi jumlah pengangguran yang belakangan menjadi masalah sosial. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi saat ini mencapai angka 8,82 persen dari total 1,6 juta penduduk, atau berkisar 142 ribu orang.

    “Bagi peserta yang lolos akan mengikuti agility test, skill test, interview, dan check up yang seluruhnya tidak dipungut biaya, alias gratis. Setelah melalui serangkaian proses rekrutmen, peserta nantinya akan mengikuti program pelatihan khusus bagi karyawan baru selama empat hari,” sebut Danang.

    (dce)

  • Job Fair Ricuh, Nurhadi Sebut Bukti Kebutuhan Kerja Begitu Mendesak

    Job Fair Ricuh, Nurhadi Sebut Bukti Kebutuhan Kerja Begitu Mendesak

    FAJAR.CO.ID, BEKASI — Gelaran job fair Bekasi Pasti Kerja yang dilakukan Pemkab Bekasi, Jawab Barat melalui Dinas Ketenagakerjaan menuai banyak perhatian. Tingginya animo masyarakat menjadi salah satu alasan.

    Selain animo masyarakat yang sangat tinggi, perhatian publik semakin tertuju ke job fair tersebut setelah terjadi keributan.

    Kericuhan itu terjadi diduga ramainya para pencari kerja yang mencapai 25 ribu orang, sementara kuota lowongan yang tersedia hanya sebanyak 3.000.

    Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyebut insiden itu terjadi karena mendesaknya kebutuhan kerja, mengingat tingginya angka pengangguran.

    “Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” kata Nurhadi kepada wartawan, Senin (2/6).

    Nurhadi menekankan, Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya menyadari bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari masalah besar terkait pengangguran.

    Karena itu, tingginya angka pengangguran tidak bisa disikapi dengan pendekatan administratif melalui event based semata, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.

    “Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan,” sesal Nurhadi.

    Legiskator Fraksi Partai Nasdem itu mengingatkan, pentingnya solusi jangka pendek terkait membludaknya pencari kerja saat ini. Salah satunya, dengan menyelenggarakan job fair secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan maupun zona industri.

  • Anggota DPR: Kericuhan job fair cerminan kebutuhan pekerjaan mendesak

    Anggota DPR: Kericuhan job fair cerminan kebutuhan pekerjaan mendesak

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengemukakan kericuhan pada bursa kerja atau job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Jababeka, Cikarang Utara, Jawa Barat, Selasa (27/5), mencerminkan mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan.

    “Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” kata Nurhadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia juga mengatakan insiden tersebut menunjukkan ketidaksiapan manajerial pemerintah dalam menangani animo masyarakat yang tinggi terhadap akses kerja.

    Nurhadi pun menyayangkan kericuhan terjadi hanya karena berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.

    “Seharusnya antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar, apalagi di tengah badai PHK seperti ini,” ujarnya.

    Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya menyadari pula bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari pengangguran struktural yang menjadi masalah besar di tengah masyarakat.

    “Job fair harus menjadi jalan keluar nyata menuju pekerjaan yang layak, aman, dan bermartabat. Bukan cuma seremonial,” katanya.

    Untuk itu, dia menambahkan pendekatannya tidak bisa hanya tentang administratif atau event based semata, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.

    “Lebih dari 25.000 orang pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realitas di lapangan,” tuturnya.

    Legislator itu mengatakan pemda perlu menegaskan tanggung jawab perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.

    Dia memandang perusahaan yang menempati kawasan industri di Bekasi serta mendapat insentif, kemudahan, dan manfaat dari keberadaan di wilayah ini harus didorong agar ikut berkontribusi nyata dalam membuka dan menyerap tenaga kerja lokal.

    “Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bekasi tidak boleh hanya menikmati fasilitas, tetapi juga wajib menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar,” ucapnya.

    Dia juga menimpali, “Pemerintah harus memastikan ada regulasi yang mengikat dan mendorong keterlibatan aktif sektor industri dalam mengurangi angka pengangguran.”

    Nurhadi menyebut sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah membludaknya pencari kerja saat ini maka penyelenggaraan job fair dapat dilakukan secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri.

    “Pemerintah juga bisa memperkuat platform daring yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan tanpa harus berdesakan secara fisik,” katanya.

    Anggota DPR yang membidangi komisi terkait ketenagakerjaan itu pun meminta pemerintah mengevaluasi ketersediaan dan kesesuaian lapangan kerja dengan profil keterampilan para pencari kerja, termasuk memperbanyak pelatihan vokasional dan bimbingan karier apabila ketidakcocokan terlalu tinggi.

    “Termasuk sinergi dengan dunia usaha harus lebih ditekankan lagi. Kita tidak bisa membiarkan ribuan warga terus mengantre hanya demi men-scan QR,” paparnya.

    Selain itu, dia meminta pemerintah hadir dengan perencanaan yang lebih manusiawi, adil, dan berbasis data sehingga pencari kerja tidak menjadi korban dari manajemen buruk.

    Menurut dia, hal itu penting mengingat fenomena badai pemutusan hubungan kerja (PHK) berkorelasi dengan besarnya animo masyarakat terhadap peluang akses mendapat pekerjaan, termasuk melalui ajang seperti job fair.

    “Dengan angka pengangguran yang masih tinggi dan keresahan sosial yang mulai terlihat dalam bentuk kericuhan seperti ini, job fair ke depan tidak boleh lagi menjadi simbol kepanikan kolektif,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025