Kasus: pengangguran

1 Juta Sarjana di RI Nganggur!

Jakarta –

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,01 juta di antaranya merupakan lulusan universitas alias sarjana.

Data tersebut ditampilkan saat Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan sambutannya dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2025. Tercatat bahwa tingkat pengangguran pada Februari berada di angka 4,76% dari angkatan kerja RI.

Berdasarkan bahan paparan tersebut, dirinci jumlah pengangguran berdasarkan status per pendidikannya. Di jajaran pertama, jumlah pengangguran paling banyak berasal dari status pendidikan SD dan SMP 2,42 juta orang.

Kemudian di posisi kedua, ada masyarakat dengan status pendidikan SMA sebanyak 2,04 juta. Disusul pendidikan SMK yang menyumbang pengangguran sebanyak 1,63 juta orang, lalu lulusan universitas ada sebanyak 1,01 juta orang, dan terakhir ada lulusan diploma dengan sumbangsih 177,39 ribu orang pengangguran.

Yassierli menilai, pengangguran menjadi suatu permasalahan klasik sekaligus pekerjaan rumah (PR) bagi Indonesia. Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah pengangguran di Tanah Air perlu dilihat dari dua sisi yakni supply dan demand.

“Saya tetap melihat bahwa solusi pengangguran itu kita harus melihatnya dua sisi. Yaitu adalah supply dan demand,” kata Yassierli di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

Menurutnya, secara demand atau ketersediaan lapangan kerja, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program prioritas yang diproyeksikan dapat menyerap jutaan tenaga kerja.

Salah satu yang disinggungnya ialah program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Program yang menghabiskan anggaran hingga ratusan triliun ini akan membentuk setidaknya 80 ribu koperasi.

“Kalau seandainya pengelola, karena koperasi itu nanti ada pengelola, ada pekerja, 25 orang saja dikali 80 ribu itu sudah 2,5 juta, 2 juta sekian (lapangan kerja terbentuk). Itu gambaran. Apalagi kemudian ketika koperasi itu diberikan insentif modal, dan dia bisa berkembang dan seterusnya,” ujarnya.

Di samping itu, ia menilai, keberadaan Kopdes Merah Putih ini juga akan mengubah ekspektasi masyarakat terkait tentang pekerjaan. Dalam hal ini, masyarakat tidak akan lagi terpaku pada persepsi bahwa kerja harus di perusahaan-perusahaan besar yang berlokasi di Kota Metropolitan.

Selain pengangguran, Yassierli juga menyoroti masalah kualitas tenaga kerja Indonesia. Setidaknya, sebanyak 85% tenaga kerja RI merupakan lulusan sekolah menengah seperti SMA dan SMK.

“Dan ini menjadi tantangan kita. Kalau pengangguran standar lah,” kata dia.

Tonton juga “Pengangguran di RI Capai 7,28 Juta, Menaker Berikan Solusinya” di sini:

(shc/kil)

03/07/2025 05:55
Dudung Abdurachman Tegaskan Fokus Bantu Presiden, Bantah Bersafari ke DPW dan DPC PPP Surabaya 2 Juli 2025

Dudung Abdurachman Tegaskan Fokus Bantu Presiden, Bantah Bersafari ke DPW dan DPC PPP
Tim Redaksi
MALANG, KOMPAS.com
– Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn)
Dudung Abdurachman
menepis isu yang mengaitkannya dengan bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
).
Ia menegaskan, komitmennya saat ini untuk membantu Presiden dan belum tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis.
Penegasan ini disampaikan Dudung setelah memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (2/7/2025).
Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy) belum lama ini.
“Banyak yang menyampaikan itu, yang jelas saya tidak ingin berpolitik dululah. Saya ingin membantu Bapak Presiden dulu,” kata Dudung.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini juga membantah bahwa dirinya telah melakukan safari politik dengan berkeliling ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat provinsi maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP.
Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran informasi tersebut, Dudung dengan lugas tidak membenarkan.
“Saya? Oh belum, belum,” katanya.
Sebelumnya, Dudung juga pernah menyatakan hal serupa terkait tidak ingin berpolitik terlebih dahulu.
Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
“Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” kata Dudung seperti sebelumnya diberitakan
Kompas.com.
Dalam kuliah umumnya di UMM, Dudung menegaskan bahwa
Indonesia Emas 2045
hanya dapat tercapai jika didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan semangat
nasionalisme
yang kokoh.
Tanpa kedua hal tersebut, bonus demografi yang akan datang justru berisiko menjadi bencana nasional.
Menurut Dudung, tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menyiapkan generasi muda yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter.
“Indonesia Emas 2045 harus diiringi dengan sumber daya manusia yang potensial, mumpuni, punya karakter, dan kredibilitas memadai. Kalau bonus demografi tidak diiringi dengan itu, maka ini justru akan menjadi malapetaka pengangguran di mana-mana,” ujarnya.
Ia mengingatkan para mahasiswa bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan, darah, dan air mata para pahlawan.
Oleh karena itu, semangat nasionalisme dan idealisme adalah warisan yang wajib dijaga oleh generasi penerus.
“Bangsa kita adalah bangsa yang saling menghargai, menghormati, dan mengedepankan kepentingan umum. Mahasiswa perlu kita ingatkan kembali bahwa nasionalisme ini sangat penting,” katanya.
Dudung juga menyoroti contoh konflik destruktif di negara-negara Afrika dan Timur Tengah, seperti Irak, Libya, dan Yaman, yang porak-poranda akibat perpecahan internal, meskipun sering kali dipicu oleh sutradara dari luar.
“Negara kita dengan 17.000 pulau, 6 agama, dan ribuan suku budaya, ini sangat rentan. Tapi kita punya Pancasila, ini yang menjadikan landasan kokoh bagi kita, sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga,” katanya.
Dudung mengajak seluruh generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan karya nyata dan tidak mudah terpecah belah oleh kepentingan kelompok maupun perorangan.
“Mari kita mengisi kemerdekaan dengan jerih payah para leluhur. Jangan sampai kita tergoyah karena kepentingan kelompok, golongan, atau orang per orang yang saling menjatuhkan. Tingkatkan nasionalisme dan idealisme untuk kepentingan bangsa dan negara,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/07/2025 16:59
Kemnaker Catat 7,28 Juta Pengangguran di RI, 1 Juta Sarjana Belum Kerja

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 7,28 juta orang pengangguran pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai 1 juta orang.

Berdasarkan tampilan layar yang dibagikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, terlihat sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada 2025.

Adapun, jumlah lulusan universitas yang menganggur itu setara 6,2% dari total pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang di Indonesia.

Selain dari universitas, data Kemnaker juga mengungkap sebanyak 177.399 lulusan diploma merupakan pengangguran.

Sementara itu, lulusan dengan angka pengangguran terbanyak berasal dari tingkat SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang atau setara 3% dari total pengangguran di Indonesia. Kemudian, sebanyak 2,03 juta lulusan SMA dan 1,63 juta lulusan SMK juga berstatus pengangguran.

Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja mencapai 145,77 juta orang, sedangkan 7,28 juta orang adalah pengangguran.

Yassierli menyebut kualitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK. “Unfortunately kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum. Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap status angkatan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal yang mencapai 60%. Bahkan, dia menyebut angka tenaga kerja di sektor ini bisa terus menggulung.

Merujuk data Kemnaker, sebanyak 56,57% angkatan kerja bekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran), 38,67% pekerja sektor formal, dan 4,76% merupakan pengangguran.

“Sektor informal itu sekarang 60% dan ini bisa bertambah gitu ya. Ini juga tergantung definisi sektor informalnya. Dan sepertinya memang tren akan semakin besar,” ujarnya.

Menurutnya, pekerja dari sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan sosial.

Dia juga menyoroti angka produktivitas Indonesia yang rendah. Padahal, ungkap dia, beberapa studi mengatakan total produktivitas berbanding lurus dengan GDP.

“Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun—3 tahun. Itu panjang,” pungkasnya.

02/07/2025 13:19
Peluang Elon Musk Diusir dari AS Balik ke Afrika, Ini Kata Trump

Jakarta, CNBC Indonesia – Pertengkaran antara miliarder Elon Musk dan Presiden AS Donald Trump berlangsung sengit. Musk mengkritik habis-habisan Rancangan Undang-undang (RUU) besar yang mencakup pemotongan pajak, belanja pertahanan, dan penguatan perbatasan.

Musk mengatakan RUU itu akan menghancurkan ekonomi AS dan mencetak banyak pengangguran. Ia juga menuduh pemerintahan Trump mengutamakan industri masa lalu dan tak berpihak pada inovasi masa depan.

Sebagai informasi, dalam RUU yang didukung Trump, akan ada kenaikan pajak untuk sejumlah proyek energi surya, baterai, panas bumi, angin dan nuklir. RUU juga akan memberikan subsidi baru pada batu bara yang digunakan dalam produksi baja.

Menanggapi kritik tajam dari Musk, Trump membalas dengan keras melalui akun Truth Social miliknya.

Trump mengatakan Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) perlu mengusut tuntas praktik bisnis Musk. Trump mengatakan selama ini Musk adalah sosok pengusaha yang paling banyak mendapatkan subsidi di muka Bumi.

Seperti diketahui, Musk yang tadinya merupakan penasihat khusus Trump sempat ditunjuk untuk mengepalai DOGE. Musk lantas mengundurkan diri dengan alasan ingin lebin fokus mengurus bisnisnya. DOGE dibentuk untuk memangkas anggaran pemerintah federal.

“Tanpa subsidi, Elon Musk kemungkinan harus menutup bisnis dan kembali ke Afrika Selatan,” kata Trump, dikutip dari akun Truth Social-nya, Rabu (2/7/2025).

“Tak ada lagi peluncuran roket, satelit, dan produksi mobil listrik. Negara kita akan menghemat sangat besar,” Trump menambahkan.

Sebagai konteks, Musk lahir di Afrika Selatan. Ibunya juga dibesarkan di Afrika Selatan. Kemudian, Musk bermigrasi ke AS dan menjadi warga negara AS hasil naturalisasi.

Dikutip dari Axios, ketika ditanya lebih lanjut apakah Trump akan mendeportasi Musk, sang Presiden memberikan jawaban yang tak menutup peluang tersebut.

“Kita harus lihat dulu,” ujar Trump.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

02/07/2025 11:20
Menaker dorong perusahaan perkuat pengelolaan SDM pacu produktivitas

Kita harus melihat tidak hanya sebatas apa yang disebut sebagai best practice, tapi pengelolaan SDM di institusi sehingga perusahaan itu bisa tumbuh, bisa lebih produktif…,

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong perusahaan di Tanah Air untuk memperkuat pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki melalui pengembangan karir, penguatan ekosistem perusahaan, dan kompetensi pekerja agar memacu produktivitas.

“Kita harus melihat tidak hanya sebatas apa yang disebut sebagai best practice, tapi pengelolaan SDM di institusi sehingga perusahaan itu bisa tumbuh, bisa lebih produktif, bisa merekrut tenaga kerja lebih banyak,” kata dia dalam acara Career Connect di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

Disampaikan dia, perusahaan memiliki tugas untuk memperkuat kompetensi para pekerjanya, sekaligus memperkokoh struktur usaha melalui pengembangan bisnis.

Dengan menerapkan prinsip kenyamanan dalam bekerja dan penguatan kompetensi, lanjut Menaker hal ini bisa memacu produktivitas dan membuat perusahaan membuka lebih banyak lapangan kerja.

Lebih lanjut, menurut dia, saat ini iklim ketenagakerjaan di Indonesia menghadapi tantangan berupa kurangnya keseragaman antara kebutuhan industri dan kompetensi pekerja (link and match).

Melalui ragam pelatihan yang disiapkan pemerintah dan pendidikan vokasi yang dimiliki, diharapkan hal ini bisa mengatasi persoalan tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni penyelenggaraan acara seminar dan networking Career Connect 2025 yang diselenggarakan pihaknya bersama HR Forum Jababeka yang dihadiri 2.000 peserta.

Chairman Jababeka Setyono Djuandi Darmono menyampaikan bahwa Jababeka mengambil inisiatif membuat acara ini sebagai empati atas banyaknya pengangguran akibat PHK, dan para pencari kerja yang sulit mendapatkan pekerjaan.

Menurutnya, kondisi tersebut bisa terjadi karena efek kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI) yang telah masuk di beberapa sektor pekerjaan, dan secara eksternal akibat gesekan geopolitik yang membuat menurunnya permintaan jasa maupun barang.

“Connecting para pekerja dengan pelaku usaha itu niatnya bagus, tapi prosesnya nggak mudah. Maka, kami mencoba membuat acara networking di lingkup lingkungan Kawasan Industri Jababeka dulu,” kata dia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/07/2025 20:44
Menkop harap Kopdes Merah Putih jadi solusi tekan angka pengangguran

Kita ingin menciptakan lapangan tenaga kerja baru. Ingat, pemerintah ini strategi besarnya kan empat…,

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi solusi untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan angka pengangguran.

Hal ini menyusul Kopdes Merah Putih yang ia sebut berpotensi untuk membuka setidaknya dua juta lapangan kerja baru.

“Kita ingin menciptakan lapangan tenaga kerja baru. Ingat, pemerintah ini strategi besarnya kan empat, Pak Presiden (Prabowo Subianto) selalu sampaikan yaitu membuka lapangan pekerjaan, swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi,” ujar Menkop Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jakarta, Selasa.

Menurut Budi, selain dapat membuka lapangan kerja baru, Kopdes Merah Putih juga bisa ikut serta dalam upaya swasembada pangan dan energi, hingga hilirisasi, utamanya di desa-desa.

Ia berharap, program strategis ini dapat mengurangi arus urbanisasi, menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif untuk masyarakat desa, bisa mendorong kemajuan bagi desa, dan juga bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ia sebut paling banyak di desa.

“Di koperasi ini pembukaan lapangan pekerjaan pasti, swasembada pangan juga, swasembada energi nanti akan dilanjutkan dengan (pembangunan) PLTS-PLTS (pembangkit listrik tenaga surya). Terakhir, hilirisasi, kalau perlu (warga desa dan Kopdes Merah Putih) memiliki industri yang sampai hilir,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola kegiatan Kopdes Merah Putih, diharapkan bisa menunjang target-target tersebut.

“Ketika koperasi itu ada jaringan koperasi nasional, kemudian di koperasi nanti juga ada bantuan dari pemerintah, pelatihan, dari sana nanti akan tumbuhnya itu secara bottom-up,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/07/2025 14:06
Menko AHY resmikan Dapur Makan Bergizi Gratis untuk warga di Kota Bekasi

Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

Menko AHY resmikan Dapur Makan Bergizi Gratis untuk warga di Kota Bekasi
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 30 Juni 2025 – 21:04 WIB

Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA) di Jatisari, Kota Bekasi.

Peresmian ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan, pemenuhan gizi, dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

“Program ini bukan hanya soal menyediakan makanan. Ini soal masa depan anak-anak Indonesia. Kita ingin memastikan tidak ada generasi yang tertinggal karena kekurangan gizi,” kata Menko AHY kepada Elshinta pada Senin (30/6/2025).

AHY menyebut dapur MBG Jatisari Bekasi telah memenuhi standar halal, sanitasi, dan kelayakan konsumsi, serta dipersiapkan sebagai role model nasional.

Program MBG disebut telah memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 5,5 juta warga di seluruh Indonesia, dan jumlah ini diprediksi terus bertambah seiring ekspansi Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Menko AHY juga menekankan pembangunan infrastruktur harus selaras dengan program prioritas seperti MBG, bukan hanya membangun jalan dan fasilitas fisik, melainkan juga membangun konektivitas sosial dan pemerataan akses pangan.

“Kita membangun infrastruktur bukan hanya untuk mobilitas barang, tapi juga agar setiap keluarga bisa merasakan kehadiran negara di meja makan mereka,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Senin (30/6).

Program MBG juga dinilai mampu mendorong ekonomi kerakyatan melalui pelibatan petani, pedagang pasar, UMKM, serta tenaga kerja lokal, menciptakan efek ganda dalam penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran.

“Ini adalah investasi sosial. Dengan gizi yang baik, kita sedang menyiapkan generasi penerus yang kuat, sehat, dan mampu bersaing di tingkat global,” ujarnya.

Menurutnya keberhasilan MBG harus ditopang oleh pemerataan infrastruktur agar dapat diterapkan luas di berbagai wilayah Indonesia.

“Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memperluas jangkauan MBG sebagai bentuk gotong royong sosial yang berdampak nyata bagi masa depan bangsa,” pungkasnya

Sumber : Radio Elshinta

01/07/2025 10:07
Pekerja platform harus adaptif, realistis, dan dukung UMKM & Ekonomi Digital Nasional

Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

APINDO: Pekerja platform harus adaptif, realistis, dan dukung UMKM & Ekonomi Digital Nasional
Dalam Negeri
Editor: Valiant Izdiharudy Adas
Minggu, 29 Juni 2025 – 19:30 WIB

Elshinta.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan pentingnya kebijakan global yang adaptif, realistis, dan mendukung ekosistem ekonomi digital dalam Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) ke-113 di Palais des Nations, Jenewa, Swiss.

APINDO sebagai bagian dari delegasi tripartit Indonesia bersama pemerintah dan serikat pekerja. Tahun ini, Komite Penetapan Standar ILO memulai pembahasan perdana mengenai “Pekerjaan Layak di Ekonomi Berbasis Platform”.

Seluruh pihak tripartit sepakat akan pentingnya perlindungan menyeluruh—baik bagi pekerja maupun keberlanjutan ekosistem platform, termasuk UMKM. Karena itu, disepakati pendekatan berbasis prinsip agar instrumen yang dihasilkan fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks nasional masing-masing negara.

Dalam pembahasan tersebut, Komite memerlukan dua hari penuh untuk menentukan jenis instrumen yang akan digunakan. Mayoritas negara Eropa, Amerika Latin, dan Afrika mendukung Konvensi yang mengikat karena menyesuaikan dengan sistem ketenagakerjaan di negaranya;

sementara negara dengan populasi pekerja platform terbesar seperti Tiongkok, AS, India, Swiss, dan Jepang mendorong Rekomendasi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks nasional dimana mayoritas pekerja platform di dunia adalah berusaha sendiri serta pentingnya menjaga kestabilan agar tidak mematikan UMKM yang sangat bergantung pada ekonomi digital.

Pembahasan Belum Final: Masih 15% dan Penuh Tantangan Meskipun akhirnya diputuskan bahwa instrumen yang akan disusun berbentuk Konvensi, pembahasan substansi baru mencakup sekitar 15% dan belum menghasilkan kesepakatan akhir.

Ini menunjukkan kompleksitas isu dan perlunya kehati-hatian agar instrumen tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital serta tetap menghormati sistem hukum dan ketenagakerjaan di tiap negara.

Selama dua minggu pembahasan, disepakati bahwa definisi pekerja platform mencakup penyedia layanan dalam platform baik sebagai pekerja dalam hubungan kerja, mereka yang berusaha sendiri, maupun kategori khusus lainnya, tergantung konteks nasional negara masing- masing. Tidak ada asumsi otomatis bahwa semua pekerja platform harus dianggap sebagai pekerja dalam hubungan kerja.

Instrumen yang dirumuskan juga wajib menghormati sistem hukum ketenagakerjaan dan hukum bisnis di masing-masing negara. Ruang lingkup platform yang dibahas juga luas—tidak hanya yang berbasis lokasi seperti transportasi dan pengantaran, tetapi juga platform digital berbasis online seperti telehealth, pariwisata digital, edutech, freelancer, hingga pekerjaan kreatif.

Juru Bicara Kelompok Pengusaha Internasional asal Amerika Serikat, Ms. Ewa Staworzynska, menekankan poin utama dalam draf instrumen untuk pembahasan yang akan datang. Pertama, regulasi harus menghormati perbedaan status tenaga kerja dalam berbagai bentuk hukum dan tidak menyamaratakan hak serta kewajiban pekerja dalam hubungan kerja dengan mereka yang berusaha sendiri.

Kedua, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu disesuaikan dengan kebutuhan fleksibilitas tenaga kerja yang bekerja dalam berbagai platform secara bersamaan.

Ketiga, seluruh pekerja harus dijamin akses terhadap jaminan sosial melalui skema yang sesuai dengan status tenaga kerja dalam berbagai bentuk hukum dan konteks nasional. Terakhir, regulasi harus dapat mendorong pertumbuhan ekosistem platform, termasuk UMKM dan wirausaha, tanpa membatasi inovasi secara berlebihan, misalnya lewat pengawasan terhadap penerapan algoritma platform yang terlalu ketat.

“Diskusi tahun pertama ini membuktikan pentingnya dialog sosial. ILO harus tetap menjadi lembaga rujukan, bukan ruang legislasi yang memaksakan agenda nasional atau regional,” tegas Ms. Ewa dalam sidang pleno.

APINDO mendukung penuh prinsip-prinsip tersebut, dan berkomitmen memperjuangkan instrumen global yang adaptif, inklusif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi digital, tanpa membebani pelaku usaha.

Melihat dari Kacamata Indonesia

Dalam sidang plenary ILC ke-113, Bob Azam—delegasi Kelompok Pengusaha Indonesia dan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO—menyampaikan bahwa kondisi global saat ini masih menantang, mulai dari ketidakpastian perdagangan hingga tekanan nilai tukar dan naiknya biaya produksi dalam negeri.

Hal ini berdampak pada sektor padat karya yang terpaksa mengurangi tenaga kerja. Meski demikian, ekonomi Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan 4,87% di kuartal

pertama 2024.

Namun tantangan ketenagakerjaan masih besar: 7,47 juta pengangguran, 11,56juta setengah menganggur, dan tingginya proporsi pekerja informal. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,91%.

Pemerintahan Presiden Prabowo menjadikan perluasan lapangan kerja sebagai prioritas, menargetkan pertumbuhan 8% dan penciptaan 19 juta pekerjaan. Dunia usaha dan pekerja perlu dilibatkan sebagai mitra strategis untuk memastikan akses kerja, termasuk melalui potensi pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan tumbuh dari US$82 miliar (2023) menjadi US$360 miliar (2030)1 dengan Indonesia menyumbang sepertiga dari total ekonomi digital ASEAN.

“Prinsip decent work di platform harus dirancang hati-hati agar tidak menghambat fleksibilitas dan inovasi—dua elemen kunci penciptaan lapangan kerja di era digital. Dunia usaha berharap ILO menghasilkan instrumen yang melindungi tenaga kerja tanpa memaksakan model kerja konvensional,” tutup Bob.

Diketahui, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merupakan representasi dunia usaha Indonesia, yang dibentuk pada 31 Januari 1952, dibawah kepemimpinan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang berada di Jakarta, dan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) di 34 provinsi dan 341 Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten.

Berfokus pada Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan di awal pembentukannya, peran APINDO semakin strategis dalam mendorong kepentingan nasional, melalui perluasan fokus pada beragam sektor dan pengembangan sumberdaya manusia serta kemitraan, melalui unit bisnis APINDO: International Strategic Partnership Center (ISPC) dan APINDO Training Center (ATC).

APINDO 2023 – 2028 memiliki 4 Program Aksi Unggulan yaitu Roadmap Ekonomi sebagai bentuk keunggulan dan advokasi APINDO, Ekonomi Inklusif UMKM Merdeka, Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting (KIPAS) yang melibatkan 1000 pengusaha atasi stunting dan sertifikasi HR-IR APINDO untuk mewujudkan SDM yang kompeten dalam pengelolaan SDM dan hubungan industrial. (Awaluddin Marifatullah)

Sumber : Radio Elshinta

29/06/2025 19:58
Tarif Trump Terbukti Senjata Makan Tuan, Warga Amerika Kena Batunya

Jakarta, CNBC Indonesia – Guncangan ekonomi kini dirasakan oleh negara adidaya, Amerika Serikat. Sepertinya kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump mulai dirasakan oleh warganya sendiri. Hal itu tercermin dari warga AS mengurangi pengeluaran karena inflasi yang semakin tinggi.

Kenaikan inflasi mulai terasa pada bulan Mei dan terdampak pada tingginya harga barang dan jasa di negara tersebut. Mengutip AP News, kenaikan harga atau inflasi terjadi pada bulan Mei sebesar 2,3% secara tahunan. Sementara dibandingkan bulan April kenaikannya sebesar 2,1%.

Departemen Perdagangan mengatakan, kenaikan harga termasuk kategori makanan yang mudah menguap dan energi, harga-harga inti naik 2,7% dari tahun 2024, sementara dibandingkan April sebesar 2,6%.

Kedua hal tersebut melebihi target ekspektasi Federal Reserve yang sebesar 2%.

Warga Amerika mengurangi pengeluaran untuk pertama kalinya sejak Januari, karena pengeluaran secara keseluruhan turun 0,1%. Kemudian, pendapatan juga turun 0,4%.

“Pendapatan turun setelah penyesuaian satu kali untuk tunjangan Jaminan Sosial telah meningkatkan pembayaran pada bulan Maret dan April. Pembayaran Jaminan Sosial dinaikkan untuk beberapa pensiunan yang telah bekerja untuk pemerintah negara bagian dan lokal,” tulis media tersebut, dikutip Sabtu (28/6/2025).

Namun, data menunjukkan, pertumbuhan melambat karena warga Amerika menjadi lebih berhati-hati, sebagian karena tarif Presiden Donald Trump telah menaikkan harga beberapa barang, seperti peralatan, perkakas, dan peralatan audio.

Sentimen konsumen juga telah turun tajam tahun ini setelah peluncuran bea masuk yang terkadang kacau. Di sisi lain, meskipun tingkat pengangguran tetap rendah, perekrutan tenaga kerja masih lemah, hal itu membuat mereka yang tidak memiliki pekerjaan berjuang untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Belanja konsumen hanya naik 0,5% dalam tiga bulan pertama tahun ini dan telah lesu dalam dua bulan pertama kuartal kedua.

Dan pengeluaran untuk jasa hanya naik 0,1% di bulan Mei, yang menjadi kenaikan bulanan terkecil dalam empat setengah tahun.

“Karena konsumen tidak dalam kondisi yang cukup kuat untuk mengatasi (kenaikan harga) tersebut, mereka mengurangi pengeluaran untuk rekreasi, perjalanan, hotel, hal-hal semacam itu,” kata Luke Tilley, kepala ekonom di Wilmington Trust.

Pengeluaran untuk tiket pesawat, makanan di restoran, dan hotel semuanya turun pada bulan lalu.

Pada saat yang sama, angka-angka tersebut menunjukkan, tarif berbasis luas yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump masih memiliki efek yang kecil terhadap harga secara keseluruhan.

Kenaikan harga beberapa barang sebagian diimbangi oleh penurunan harga mobil baru, tarif penerbangan, dan sewa apartemen, di antara barang-barang lainnya.

Para ekonom menunjukkan beberapa alasan terkait tarif Trump belum mempercepat inflasi, seperti yang diperkirakan banyak analis. Seperti halnya konsumen Amerika, perusahaan-perusahaan mengimpor miliaran dolar barang pada musim semi sebelum bea masuk berlaku penuh, dan banyak barang yang saat ini ada di rak-rak toko diimpor tanpa membayar pungutan yang lebih tinggi.

Namun, ada indikasi awal hal itu mulai berubah. Seperti misalnya, Nike mengumumkan pekan ini mereka memperkirakan tarif AS akan membebani perusahaan sebesar US$1 miliar tahun ini.

Hal senada juga dialami oleh Walmart yang menyatakan bulan lalu para pelanggannya akan mulai melihat harga-harga yang lebih tinggi pada bulan ini dan bulan depan saat belanja untuk kembali ke sekolah.

Sebagian besar impor AS terdiri dari bahan mentah dan suku cadang yang digunakan untuk membuat barang di AS. Butuh waktu biaya input yang lebih tinggi untuk muncul dalam harga konsumen. Para ekonom di JPMorgan berpendapat, banyak perusahaan yang menyerap biaya tarif, untuk saat ini. Hal ini dapat mengurangi margin keuntungan mereka, yang dapat membebani perekrutan.

Trump berulang kali menyalahkan The Fed karena tidak menurunkan suku bunga, bahkan menyebut Powell sebagai dungu dan bodoh.

Namun Powell mengatakan dalam kesaksian kongres awal pekan ini bahwa The Fed ingin melihat bagaimana inflasi dan ekonomi berkembang sebelum menurunkan suku bunga. Sebagian besar pembuat kebijakan Fed lainnya telah menyatakan pandangan serupa.

(dce)

[Gambas:Video CNBC]

28/06/2025 21:15
Atasi Kemiskinan lewat Pendidikan, Pemprov Jateng Kucurkan Beasiswa Rp 17,2 Miliar untuk Anak Miskin Regional 28 Juni 2025

Atasi Kemiskinan lewat Pendidikan, Pemprov Jateng Kucurkan Beasiswa Rp 17,2 Miliar untuk Anak Miskin
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengucurkan
beasiswa
senilai Rp 17,2 miliar untuk ribuan anak dari keluarga miskin guna menjamin keberlanjutan
pendidikan
di Jateng.
Bantuan pendidikan tersebut diberikan karena Gubernur Jateng
Ahmad Luthfi
meyakini bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam mengentaskan
kemiskinan
.
“Di Jawa Tengah, tingkat kemiskinan masih 9,58 persen. Namun, identitas masyarakat bukan hanya berasal dari sandang, pangan, dan papan, melainkan pendidikan sebagai pokok terpenting,” ujarnya melalui siaran pers, Sabtu (28/6/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri acara pelepasan angkatan V Sekolah Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo, Sabtu.
Pada 2025,
Pemprov Jateng
telah menyalurkan beasiswa bagi anak tidak sekolah (ATS) yang mencakup 1.100 anak putus sekolah atau rentan putus sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB).
Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 2,2 miliar. Setiap anak menerima bantuan senilai Rp 2 juta. Adapun penerima beasiswa terdiri dari 200 siswa SMA, 893 siswa SMK, dan 7 siswa SLB.
Selain itu, beasiswa juga diberikan kepada 15.000 siswa dari keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan personal peserta didik dengan total anggaran mencapai Rp 15 miliar.
Sasaran penerima beasiswa tersebut meliputi 6.000 siswa SMA, 7.000 siswa SMK, dan 2.000 siswa SLB.
Menurut Luthfi, langkah ini merupakan bagian dari pendekatan sistemik yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jateng itu juga telah memberikan arahan langsung kepada seluruh kepala daerah di Jateng untuk mendukung inisiatif serupa di daerah masing-masing.
“Kami memberikan direktif kepada seluruh jajaran bupati dan wali kota untuk mendukung program ini. Jika pendidikan anak-anak kita terjamin, maka secara tidak langsung pengangguran terbuka bisa ditekan,” jelas Luthfi.
Ia menegaskan bahwa pendidikan yang layak akan membuka peluang kerja dan mengurangi beban sosial ekonomi di masa depan.
“Begitu seseorang punya pendidikan yang memadai, maka dia memiliki bekal keterampilan dan kesempatan kerja yang lebih baik. Hal ini adalah kunci untuk menekan kemiskinan secara berkelanjutan,” tandas Luthfi.
Dalam acara pelepasan para siswa, Luthfi mengajak 101 lulusan SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo agar tidak takut bermimpi besar.
“Saya anak petani, dulu (makan) telur satu dibagi enam. Namun, saya bisa jadi gubernur. Kalian pasti bisa lebih dari saya,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Luthfi menyaksikan pelepasan 101 siswa dari berbagai daerah di Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Madiun Raya. Seluruh siswa tersebut berasal dari keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (desil 1).
Meski berasal dari latar belakang prasejahtera, para siswa ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Sebanyak 85 siswa diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik, 7 siswa di perguruan tinggi luar negeri, 7 siswa di perguruan tinggi swasta ternama, dan 2 siswa di politeknik.
Salah satu kisah datang dari Esa, siswa asal Purworejo, anak tunggal dari ibu
single parent
, yang telah diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada jurusan Proteksi Tanaman.
“Sekarang sedang proses daftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar bisa lanjut kuliah dengan beasiswa,” katanya.
Kisah inspiratif juga datang dari Daffa Aziz Firmansyah asal Cilacap. Putra seorang petani yang kini menderita strok ini mencuri perhatian karena berhasil diterima di 14 universitas luar negeri, termasuk University of Sydney, Monash University, dan Nanyang Technological University (NTU).
Melihat pencapaian putranya, ibu Daffa, Suwarti, hanya bisa bersyukur. Sebagai petani, ia tidak pernah mengira buah hatinya mampu melanjutkan pendidikan, bahkan diterima di perguruan tinggi luar negeri.
Menanggapi prestasi para siswa, Luthfi menekankan bahwa tidak semua orang mampu mengubah garis kemiskinan secara instan.
Namun, ia percaya bahwa melalui pembiayaan dan pemberian beasiswa, anak-anak dari keluarga prasejahtera kini dapat mengakses pendidikan bermutu dan menunjukkan prestasi.
“
Beasiswa
ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara pemprov, pemerintah daerah (pemda), dan masyarakat. Kita berupaya memangkas kemiskinan dari sektor pendidikan,” ujar Luthfi.
Senada dengan Luthfi, Ketua CT Arsa Foundation Anita Ratnasari Tanjung menyatakan bahwa sekolah ini lahir dari semangat untuk memutus rantai kemiskinan.
“Cikal bakal kami dari tsunami. Kala itu, kami menyekolahkan anak-anak asal Aceh dan Medan. Kemudian pada 2010 kami mulai mendirikan sekolah. Saat ini, sudah berdiri 147 sekolah dan masjid. Atas dasar itu, CT Arsa ditunjuk sebagai percontohan sekolah rakyat,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/06/2025 18:58