Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Bilangnya Tercipta 3,6 Juta Lapangan Kerja, Istana Justru Sarankan Masyarakat ke Luar Negeri: Merantau Budaya Kita

    Bilangnya Tercipta 3,6 Juta Lapangan Kerja, Istana Justru Sarankan Masyarakat ke Luar Negeri: Merantau Budaya Kita

    GELORA.CO –  Pemerintah kembali mengajak warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, kali ini lewat anjuran resmi dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding.

    Namun, jangan salah paham. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, seruan agar masyarakat mencari penghidupan di negeri orang bukan berarti pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja di dalam negeri.

    “Faktanya, dari Februari 2024 sampai Februari 2025, tercipta 3,6 juta lapangan kerja di Indonesia,” ujar Hasan dalam konferensi pers, Selasa 8 Juli 2025.

    Menariknya, di tengah klaim penciptaan jutaan lapangan kerja itu, jumlah pengangguran masih terasa nyata oleh masyarakat di lapangan.

    Banyak lulusan baru maupun pekerja yang terdampak PHK belum juga mendapatkan pekerjaan.

    Tapi alih-alih mengevaluasi kondisi dalam negeri, pemerintah justru mendorong masyarakat untuk merantau ke luar negeri.

    Menurut Hasan, bekerja di luar negeri tidak perlu dilihat sebagai “pelarian”, tetapi bagian dari budaya merantau yang sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia.

    “Sama seperti ketika seseorang kuliah di luar negeri, bukan karena tidak ada universitas bagus di dalam negeri. Tapi karena ada kesempatan di luar yang juga menarik, kenapa tidak diambil?” kata Hasan.

    Pernyataan ini menuai respons beragam dari publik.

    Beberapa warganet bertanya-tanya, jika memang lapangan kerja dalam negeri berlimpah, mengapa justru rakyat didorong mencari kerja ke luar negeri?

    Atau jangan-jangan, lapangan kerja yang diciptakan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat?

    Belum lagi kita menunggu 19 juta lapangan kerja yang menjadi modal kampanye Prabowo-Gibran saat pilpres kemarin, tak kunjung tiba hingga saat ini.

    Sementara itu, Menteri Karding sendiri baru saja melantik 301 PNS baru di BP2MI, lembaga yang salah satu tugasnya adalah memfasilitasi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara legal dan aman.

    Tentu saja, ini jadi kabar baik, terutama jika rakyat mulai memahami bahwa mencari kerja ke luar negeri kini bisa dibungkus dengan narasi “semangat nasional merantau”.

  • Industri Padat Karya RI Terancam Babak Belur Imbas Tarif Trump 32%

    Industri Padat Karya RI Terancam Babak Belur Imbas Tarif Trump 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut Indonesia bisa kehilangan pasar Amerika Serikat (AS) imbas pengenaan tarif resiprokal sebesar 32% dari Presiden AS Donald Trump.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengkhawatirkan kebijakan Tarif Trump berdampak pada kinerja ekspor Indonesia ke AS. Imbasnya, Indonesia bisa kehilangan pangsa pasar di Negara Paman Sam.

    “Jika kita memang dikenakan tarif resiprokal tetap 32%, lalu Trump benar mengatakan bahwa akan mengenakan tambahan 10% untuk negara-negara BRICS, tentu saja Indonesia kehilangan pasar dari Amerika Serikat,” kata Andry kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Apalagi, dia mengungkap dampak tarif resiprokal 32% ini bisa mempengaruhi kinerja industri padat karya yang banyak mengekspor ke AS, seperti tekstil, alas kaki, elektronik ringan, industri perikanan, karet, hingga furniture.

    Menurutnya, pemerintah harus segera memberikan stimulus atau insentif tambahan kepada industri-industri yang terdampak. Serta, melakukan diversifikasi ekspor melalui misi dagang, terutama BRICS.

    “Kementerian Perdagangan harus membawa sejumlah pengusaha yang memang terdampak atau pelaku usaha yang terdampak ke negara-negara yang potensial kita bisa bekerja sama dengan mereka, dan dorongan yang cukup kuat adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan pasar dari BRICS,” ujarnya.

    Sebab, lanjut dia, BRICS memiliki total perdagangan yang cukup besar dibandingkan negara lain, yakni dengan kinerja ekspor dan impor sebesar 20% dari pangsa ekspor dan impor dunia.

    Selain itu, Andry menuturkan bahwa pemerintah juga perlu menjajaki pasar di Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Eropa. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah segera melakukan diversifikasi ekspor lantaran membutuhkan waktu yang cukup panjang.

    “Kalau kita melakukan diversifikasi tanpa adanya proses akselerasi melalui kerja sama dengan mitra dagang, melalui misi dagang juga antara pemerintah dan juga pengusaha yang terdampak,” terangnya.

    Di samping itu, dia menuturkan bahwa pemerintah harus segera melakukan upaya mitigasi, terutama mengamankan dan memasarkan pasar domestik di tengah penurunan daya beli masyarakat.

    “Karena tentunya negara-negara yang terdampak [tarif Trump] pasti akan mengirimkan produk-produknya ke Indonesia, karena dirasa cukup mudah untuk memasarkan produk mereka di Indonesia,” ungkapnya.

    Pasalnya, Andry mengkhawatirkan jika pemerintah terlambat mengangtisipasi tarif Trump, justru akan berdampak pada melonjaknya angka pengangguran di Tanah Air.

    “Jika terlambat menurut saya ancaman pengangguran ini akan semakin nyata. Ini menurut saya hal yang harus segera dilakukan dengan cepat,” pungkasnya.

    Sebagai gambaran, AS menjadi penyumbang surplus tertinggi ke perdagangan Indonesia, yakni sebesar US$7,08 miliar pada Januari—Mei 2025. AS berhasil menggeser posisi India yang selama ini berada di urutan pertama bagi perdagangan Indonesia.

    Sejak 2020–2024, neraca perdagangan Indonesia dengan AS terus menorehkan surplus di kisaran US$10 miliar—US$16,6 miliar dengan tren pertumbuhan surplus sebesar 5,32%.

    Pada Januari—Desember 2024, surplus neraca perdagangan dengan AS tercatat sebesar US$14,34 miliar. Pada periode itu, Negara Paman Sam menempati posisi kedua penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia.

    Pada 2024, AS menjadi negara tujuan ekspor utama nomor kedua bagi Indonesia dengan pangsa sebesar 9,94% atau senilai US$26,3 miliar. Di sisi lain, untuk negara asal impor, AS merupakan negara pemasok utama keempat bagi Indonesia dengan pangsa sebesar 5,12% atau senilai US$12 miliar.

  • Potret saat ini, satu juta sarjana pengangguran

    Potret saat ini, satu juta sarjana pengangguran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menaker: Potret saat ini, satu juta sarjana pengangguran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 21:44 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui bahwa data terkait satu juta sarjana yang menganggur di Indonesia adalah sebuah tantangan dan potret saat ini.

    “Itu menjadi sebuah tantangan kita. Artinya, itu adalah potret saat ini, kemudian kita punya tantangan ke depan,” kata Menaker saat memberikan tanggapan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Adapun sebelumnya, Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada tahun 2025.

    Data ini selaras dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebelumnya mencatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025, dengan jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi saja tercatat tembus hingga 1,01 juta orang.

    Selain itu, BPS juga mencatatkan jumlah pengangguran per Februari 2025 menembus angka hingga 7,28 juta orang, naik sekitar 1,11 persen atau sebesar 83,45 ribu orang.

    Angka tersebut pun mengambil porsi 4,76 persen dari angkatan kerja Indonesia.

    Tak hanya lulusan sarjana, lulusan diploma memiliki 177,39 ribu orang pengangguran. Sementara untuk lulusan SD dan SMP, SMA, serta SMK, masing-masing di angka 2,42 juta orang, 2,04 juta orang, dan 1,63 juta orang.

    Menurut Menaker, untuk mengatasi permasalahan ini, khususnya bagi lulusan sarjana, diperlukan adanya kolaborasi yang lebih erat lagi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait, seperti salah satunya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

    “Sehingga semangat yang saya munculkan itu, kan adalah semangat untuk kita berkolaborasi bersama. Itu saja sebenarnya untuk mencari solusi,” ujar Yassierli.

    Sumber : Antara

  • Ekonomi Indonesia Target Naik Malah Anjlok, Terendah sejak 1970

    Ekonomi Indonesia Target Naik Malah Anjlok, Terendah sejak 1970

    JAKARTA – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun, bahkan terendah sejak tahun 1970-an.

    Hal ini ia ungkapkan saat menjalani Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI di Gedung DPR, 1 Juli lalu.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diluncurkan pada bulan mei lalu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2025 sebesar 4,76 persen, turun 0,06 persen poin dibanding Februari 2024.

    Meski presentase TPT menurun, namun jumlah pengangguran secara keseluruhan meningkat menjadi 7,28 juta orang pada Februari 2025.

    “Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gelombang PHK dan perlambatan ekonomi,” seperti dikutip dari statement BPS.

    Lantas bagaimana pandangan ekonom? Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia agar jutaan pengangguran tersebut bisa kembali bekerja dan bisa berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Simak informasi selengkapnya di VOI.id.

  • DPRD Jatim dorong penguatan ketahanan keluarga dalam RPJMD

    DPRD Jatim dorong penguatan ketahanan keluarga dalam RPJMD

    “Ketahanan keluarga adalah fondasi pembangunan. Fraksi PKS mendorong sinergi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat,”

    Surabaya (ANTARA) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong penguatan ketahanan keluarga yang telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029.

    “Ketahanan keluarga adalah fondasi pembangunan. Fraksi PKS mendorong sinergi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi PKS, Agus Cahyono, di Surabaya, Senin.

    Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, Agus Cahyono, mengapresiasi dimasukkannya isu ketahanan keluarga ke dalam dokumen RPJMD, namun mendorong pemerintah provinsi untuk segera menyusun dan membahas Rancangan Perda Ketahanan Keluarga sebagai landasan hukum dalam penguatan institusi keluarga di Jawa Timur.

    Selain itu, Fraksi PKS menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta penguatan ekonomi berbasis keluarga di tingkat desa dan kelurahan melalui dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    Fraksi PKS juga menekankan perlunya pemerataan pembangunan antarwilayah.

    Agus menyebut terdapat 23 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata provinsi yang berada pada angka 75,35 tahun 2024.

    “Daerah-daerah seperti Madura, Tapal Kuda, Lingkar Selatan, dan Pantura membutuhkan afirmasi kebijakan pembangunan. RPJMD harus hadir sebagai strategi jangka menengah yang menyentuh wilayah-wilayah tertinggal,” ujarnya.

    Di sektor pertanian, PKS meminta adanya dorongan terhadap pertumbuhan daerah berpendapatan rendah melalui kebijakan afirmatif dan pengembangan industri berbasis pertanian.

    Dalam aspek keuangan daerah, Fraksi PKS mengapresiasi optimisme peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun mengingatkan agar upaya tersebut tidak membebani masyarakat kecil.

    Fraksi juga menyoroti penurunan proyeksi pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah melalui BUMD, serta mendorong restrukturisasi dan penguatan tata kelola BUMD agar lebih berkontribusi pada PAD dan pelayanan publik.

    Terkait belanja daerah, PKS mendorong agar peningkatan belanja modal tidak stagnan dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah tertinggal, guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

    Dalam bidang ekonomi, Fraksi PKS menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi syariah sebagai strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), serta industri halal dinilai perlu ditingkatkan.

    “RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen bersama. Kami berharap Pemerintah Provinsi mampu menjalankannya dengan responsif, adaptif, dan penuh keberpihakan kepada rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Besok Pemkot Yogyakarta Gelar Job Fair, Ini Lokasinya Yogyakarta 7 Juli 2025

    Besok Pemkot Yogyakarta Gelar Job Fair, Ini Lokasinya Yogyakarta 7 Juli 2025

    Besok Pemkot Yogyakarta Gelar Job Fair, Ini Lokasinya
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA,KOMPAS.com –
    Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta buka
    Job Fair
    pada 8-9 Juli 2025 bertempat di Gedung Pamungkas, Jalan Atmosukarto No. 1, Yogyakarta.
    Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Maryustion Tonang mengatakan, dibukanya Job Fair ini sebagai upaya menekan angka pengangguran dan mempercepat proses penempatan tenaga kerja melalui pertemuan langsung antara pencari kerja dan perusahaan.
    Ia menambahkan sebanyak 33 perusahaan, 3 LPK swasta, serta BP3MI DIY turut serta dalam pameran ini dengan menawarkan 1.668 lowongan kerja, termasuk 11 lowongan khusus bagi penyandang disabilitas. Job Fair ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.
    “Job Fair 2025 menjadi wadah strategis dalam mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja secara langsung, sehingga mempercepat proses rekrutmen dan penempatan kerja yang tepat sasaran,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).
    Lanjut Tion Job Fair 2025 akan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Yogyakarta pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 10.00 WIB. Selain pameran lowongan kerja, acara juga diisi dengan talkshow interaktif.
    Di hari kedua, perusahaan juga akan menyampaikan company profile, dilanjutkan dengan seleksi dan walk-in interview langsung di lokasi.
    “Dengan tersedianya ribuan lowongan kerja dan kegiatan edukatif pendukung, Job Fair 2025 ditargetkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka pengangguran, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 2.323 orang di Kota Yogyakarta,” ujarnya.
    Ia berharap masyarakat, khususnya para pencari kerja, dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan yang dimiliki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Banyak Wartawan 'Bodrek' Peras Pemda, Dewan Pers: Akibat Pengangguran Nasional

    7 Banyak Wartawan 'Bodrek' Peras Pemda, Dewan Pers: Akibat Pengangguran Nasional

    Banyak Wartawan Bodrek Peras Pemda, Dewan Pers: Akibat Pengangguran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua
    Dewan Pers

    Komaruddin Hidayat
    menyatakan, maraknya
    wartawan bodrek
    , istilah untuk orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan untuk memeras, merupakan akibat dari tingginya pengangguran serta kebebasan bermedia sosial.
    Menurut Komaruddin, banyak orang begitu mudahnya membuat kartu pengenal untuk mengatasnamakan diri sebagai seorang wartawan, padahal mereka tidak punya kompetensi dan terdaftar secara resmi di Dewan Pers.
    “Memang akibat dari pengangguran, dan juga kebebasan bermedsos yang muncul ini, mudah sekali di daerah itu orang buat kartu nama, kemudian wartawan online, seenaknya saja. Padahal mereka tidak terdaftar resmi di Dewan Pers,”kata Komaruddin dalam rapat dengan Komisi I DPR, Senin (7/7/2025).
    Komaruddin tidak memungkiri bahwa wartawan bodrek kerap memeras pejabat atau pemerintah derah.
    Modusnya sederhana, oknum wartawan bodrek itu akan datang dengan kamera, memotret proyek pemerintah yang dianggap bermasalah, lalu mengancam akan memberitakannya jika tidak diberikan imbalan.
    “Bagi kepala daerah yang tidak tahu, dan juga mungkin kinerjanya kurang bagus, ini jadi sasaran empuk. Pemda langsung otomatis keluar duitnya,” ujar Komaruddin.
    Oleh karena itu, ia menyarankan pemda agar tidak menanggapi permintaan wartawan yang tidak terdaftar secara resmi itu.
    “Yang tidak tercatat (di Dewan Pers) jangan ditanggapi. Kecuali memang kinerja pemda tadi kurang beres, ya itu agak panjang urusannya,” kata Komaruddin.
    Untuk mengatasi masalah ini, Dewan Pers bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian dalam melakukan literasi kepada pemda di berbagai daerah.
    Salah satu solusinya adalah mendorong pemda untuk selalu mengecek legalitas wartawan ke database resmi Dewan Pers.
    Komaruddin juga menyoroti dampak dari pergeseran belanja iklan dari media massa konvensional ke media sosial, yang berkontribusi pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri pers.
     
    “Iklan sebagai darah di media massa sekarang banyak mengalir ke medsos. Media
    mainstream
    seperti TV, surat kabar, tidak kebagian. Akibatnya mereka melakukan PHK karena tidak bisa bayar karyawan,” kata dia.
    Komaruddin berharap, DPR dan Kementerian Komdigi dapat memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan, termasuk perusahaan media dan Kementerian Dalam Negeri, guna menyalurkan tenaga wartawan bersertifikat ke instansi-instansi yang membutuhkan, termasuk pemerintah daerah.
     
    “Setiap pemda juga butuh tenaga wartawan yang memang
    skillful
    . Sayang kalau mereka yang sudah dilatih dengan biaya tinggi malah menganggur,” kata Komaruddin.
    Sebagai langkah preventif, Dewan Pers juga rutin mengadakan pelatihan jurnalistik di daerah, baik kepada wartawan maupun pihak pemda, untuk mempersempit ruang gerak wartawan bodrek yang sering menyalahgunakan profesi demi keuntungan pribadi.
    “Itu (wartawan bodrek) preman dalam bentuk lain yang menggunakan kartu anggota palsu,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Minta Sri Mulyani Kaji Ulang Pajak UMKM via Shopee-Tokopedia

    DPR Minta Sri Mulyani Kaji Ulang Pajak UMKM via Shopee-Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang rencana memungut Pajak Penghasilan (PPh) pelaku UMKM lewat marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Pasaalnya, wacana tersebut dinilai dapat menambah beban pelaku UMKM di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti, kebijakan ini perlu dikaji ulang.

    Menurutnya, semua pihak perlu menahan diri untuk menerapkan kebijakan tersebut, lantaran hal ini dapat menjadi beban bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

    “Kita masih perlu kaji ulang ya apalagi di situasi ekonomi yang masih berat. Jadi saya kira semua pihak mesti tahan-tahan diri untuk jangan langsung tambah-tambah [pajak] itu kan,” kata Chusnunia, mengutip laman DPR RI, Minggu (6/7/2025).

    Komentar senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini. Menurutnya, penghasilan para usaha mikro belum tentu memiliki profit mengingat pelaku usaha ini sebagian besar berjualan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Untuk itu, dia mengharapkan pemerintah agar tidak membebani para pelaku UMKM, dengan wacana tersebut.

    “Jadi tolong pemerintah mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita itu melesat di tahun 2026,” ujar Novita.

    Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi bangsa. Jika tulang punggung ekonomi bangsa ditekankan dengan pemberlakuan pajak, dia khawatir pelaku UMKM sulit bertumbuh dan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi makro bangsa.

    Dia mengatakan, jangan sampai kebijakan ini justru membuat angka kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya di Tanah Air semakin meningkat.

    “Jadi saya minta tolong khususnya Menteri Keuangan untuk mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM. UMKM masih struggle dengan hidupnya jadi tolong jangan dibebankan dengan pajak yang berlebihan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli sebelumnya menyampaikan bahwa peraturan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah.  

    “Ketentuan masih dalam tahap finalisasi,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/6/2025).   

    Pada dasarnya, ketentuan ini mengatur pergeseran (shifting) dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang online, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace sebagai pihak yang ditunjuk.  

    Secara prinsip, pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, termasuk dari hasil penjualan barang dan jasa secara online. 

    Kebijakan ini  tidak mengubah prinsip dasar tersebut dan justru memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan.   

    Dengan langkah tersebut, proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan.

  • Harga Emas Pegadaian Tembus Segini, Cek Daftarnya Hari Ini 6 Juli 2025 – Page 3

    Harga Emas Pegadaian Tembus Segini, Cek Daftarnya Hari Ini 6 Juli 2025 – Page 3

    Sebelumnya, harga emas menguat tipis pada perdagangan Jumat, 4 Juli 2025. Harga emas bersiap catat kenaikan kinerja mingguan karena Rancangan Undang-Undang (RUU) pemotongan pajak dan belanja Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disahkan di Kongres yang meningkatkan kekhawatiran fiskal.

    Mengutip CNBC, Sabtu (5/7/2025), harga emas spot naik 0,1% menjadi USD 3.329,67 per ounce pada pukul 02.21 GMT. Harga emas batangan bertambah 1,7% pada pekan ini. Harga emas berjangka AS melemah tipis 0,1% menjadi USD 3.339,30.

    Sementara itu, Undang-Undang Pemotongan Pajak Trump melewati rintangan terakhirnya di Kongres AS pada Kamis pekan ini yang akan mendanai tindakan keras imigrasi menjadikan pemotongan pajak 2017-nya permanen dan memberikan keringanan pajak baru yang dijanjikannya selama kampanye 2024-nya.

    “Melalui RUU ini, kita tidak membuat kemajuan apapun dalam menata keuangan kita di AS, jadi dalam jangka panjang, dolar AS akan melemah dan emas akan menguat,” ujar Analis Marex, Edward Meir.

    Adapun Kantor Anggaran Kongres yang nonpartisan memprediksi undang-undang tersebut akan menambah USD 3,4 triliun selama satu dekade terhadap utang negara sebesar USD 36,2 triliun.

    Sementara itu, data pasar tenaga kerja pada Kamis pekan ini menunjukkan perusahaan-perusahaan AS menambah lebih dari yang diharapkan sebanyak 147.000 pekerjaan pada Juni, dan tingkat pengangguran secara tak terduga turun menjadi 4,1%, memperkuat argument bagi the Federal Reserve (the Fed) untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil.

     

  • Berawal dari Cari "Orang Pintar" dan Ritual di Gunung Bromo, Tukang Sayur Ajak 2 Rekannya Jadi Polisi Gadungan Lalu Peras Korban Surabaya 5 Juli 2025

    Berawal dari Cari "Orang Pintar" dan Ritual di Gunung Bromo, Tukang Sayur Ajak 2 Rekannya Jadi Polisi Gadungan Lalu Peras Korban Surabaya 5 Juli 2025

    Berawal dari Cari “Orang Pintar” dan Ritual di Gunung Bromo, Tukang Sayur Ajak 2 Rekannya Jadi Polisi Gadungan Lalu Peras Korban
    Tim Redaksi
    BATU, KOMPAS.com
    – Petugas Kepolisian Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batu mengamankan tiga pelaku
    pemerasan
    . Dua di antaranya nekat mengaku sebagai anggota polisi.
    Para pelaku, berinisial FS (29), YN (63), dan SF (49), kini harus mendekam di sel tahanan setelah memeras korbannya hingga Rp 20 juta.
    Ketiga tersangka berasal dari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.
    FS merupakan pedagang sayur, YN seorang satpam, dan SF adalah pengangguran.
    Kasat Reskrim Polres Batu, Iptu Joko Suprianto menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban bernama Agung alias Dipo pada Jumat (3/7/2025).
    “Kami merespons cepat laporan masyarakat dan berhasil mengamankan ketiga tersangka di lokasi berbeda kurang dari 24 jam,” kata Iptu Joko pada Sabtu (5/7/2025).
    Peristiwa ini bermula pada 21 Juni 2025, ketika tersangka FS meminta tolong kepada korban Agung untuk mencarikan “orang pintar” yang bisa menggandakan uang.
    Keduanya lantas bersepakat untuk melakukan ritual di kawasan Gunung Bromo.
    “Saat dalam perjalanan, tersangka FS mengetahui korban membawa tas berisi uang mainan pecahan Rp 100.000 bergambar Doraemon dalam jumlah banyak sebanyak sembilan bendel. Merasa ada kesempatan, di situlah muncul niat jahat tersangka FS untuk melakukan
    pemerasan
    ,” ujarnya.
    FS, tanpa sepengetahuan korban, kemudian menghubungi dua rekannya, YN dan SF, untuk melancarkan aksinya.
    Korban yang sedang menuju Bromo diarahkan untuk berhenti di sebuah minimarket di
    Kota Batu
    ,
    Jawa Timur
    .
    Di minimarket tersebut, YN dan SF masuk ke dalam mobil korban dan langsung mengaku sebagai petugas kepolisian palsu dari Polres Batu.
    Dengan postur tubuh tegap layaknya aparat, karena YN berprofesi sebagai satpam hotel, berhasil membuat korban percaya.
    “Para pelaku langsung menggeledah, menyita ponsel, dan memborgol korban. Mereka menuduh korban membawa uang palsu,” katanya.
    Tak dibawa ke Polres Batu, korban justru dibawa berputar-putar hingga ke Jalur Lingkar Barat (Jalibar), Desa Oro-Oro Ombo,
    Kota Batu
    .
    Di sana, para pelaku meminta uang sebesar Rp 25 juta dengan dalih agar kasus uang palsu yang dibawa korban tidak sampai diproses hukum.
    Karena tidak memiliki uang, korban disekap selama satu malam di kediaman salah satu tersangka dalam kondisi tangan masih terborgol.
    Korban bahkan sempat mengalami diare, tetapi tidak diizinkan ke kamar mandi karena kunci borgol rusak.
    Keesokan harinya, korban dipaksa menghubungi istrinya untuk meminta uang tebusan.
    “Korban menyampaikan, ‘Bantu saya, saya ditangkap polisi, butuh uang Rp 25 juta kalau tidak mau masuk penjara’,” kata Iptu Joko menirukan ucapan korban.
    Istri korban yang panik mengumpulkan uang hingga Rp 20 juta dengan menggadaikan emas milik pamannya.
    Uang tersebut diserahkan langsung kepada tersangka, dan korban pun dilepaskan.
    Namun, sepeda motor dan ponsel korban tetap ditahan dengan dalih sebagai barang bukti.
    Merasa curiga karena barang-barangnya tak kunjung dikembalikan, Agung akhirnya melapor ke Polres Batu.
    Tim Opsnal Satreskrim menangkap FS di kediamannya pada Jumat (4/7/2025) pukul 20.00 WIB, yang ternyata otak dari kejahatan tersebut.
    Berdasarkan pengembangan, dua tersangka lainnya, YN dan SF, diringkus di sebuah kafe di rest area Jalibar pada Sabtu (5/7/2025) pukul 02.00 WIB dinihari.
    “Dari hasil pemeriksaan, uang sebesar Rp 20 juta itu telah mereka bagi tiga dan sebagian dihabiskan untuk berfoya-foya dengan minuman keras dan pemandu karaoke,” katanya.
    Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu unit sepeda motor Yamaha Aerox milik korban, dua buah borgol beserta kuncinya, dan mobil yang digunakan sebagai sarana kejahatan.
    Akibat perbuatannya, ketiga tersangka yang merupakan warga wilayah hukum Polres Batu itu dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang
    Pemerasan
    .
    “Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 9 tahun,” katanya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.