Jakarta, CNBC Indonesia –Negara makin gesit dan aktif dalam mengatur aset yang tak bergerak. Rekening nganggur diblokir, tanah nganggur disita. Tapiii di tengah semangat menertibkan “aset pasif” perhatian terhadap manusia produktif yang sedang menganggur justru kurang menyala. Apa negara hanya fokus pada kapital? bukan sumber daya manusianya?
Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia (Kamis, 31/07/2025) berikut ini.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5219694/original/024016300_1747224532-20250514-PHK-HER_6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Jepang Longgarkan Aturan untuk Pekerja Asing, Pengangguran Indonesia Boleh Merapat – Page 3")
Oleh karena itu, Jepang perlu melakukan reformasi agar tetap menjadi negara tujuan yang menarik bagi TKA yang berkualitas.
Sementara dengan aturan pelonggaran ini, pekerja asing yang diterima bekerja tapi tidak memiliki keterampilan sesuai yang dibutuhkan industri akan mengikuti pelatihan selama tiga tahun.
Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mereka hingga setara dengan kualifikasi Specified Skill Type 1, yang memungkinkan mereka bekerja di Jepang hingga lima tahun.
Bukan cuma itu, aturan baru juga mengizinkan pekerja asing untuk pindah tempat kerja, asalkan memenuhi syarat tertentu. Pindah kerja hanya diperbolehkan dalam sektor industri yang sama dan bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.
Dalam sistem Kerja aturan lama, pekerja tidak boleh berpindah tempat kerja. Ini lah yang disebut menjadi salah satu penyebab para pekerja asing kabur dari tempat kerja karena tekanan lingkungan kerja.
Namun, untuk mencegah persaingan tenaga kerja yang berlebihan antar perusahaan, pemerintah akan menetapkan masa tunggu selama 1 hingga 2 tahun tergantung sektor industri, di mana pekerja tidak boleh pindah kerja dalam periode tersebut.
Agar dapat berpindah tempat kerja, peserta pelatihan harus lulus tes keterampilan dan tes kemampuan bahasa Jepang. Perusahaan penerima juga harus memenuhi standar tertentu dan umumnya berasal dari perusahaan yang bereputasi baik.
Pemerintah Jepang juga akan memfokuskan sistem ini pada kekurangan tenaga kerja yang parah di wilayah pedesaan. Jumlah maksimum pekerja asing yang dapat diterima akan disesuaikan dengan jumlah pegawai tetap perusahaan.
Namun, perusahaan tertentu di daerah akan diizinkan menerima hingga tiga kali lebih banyak pekerja asing dibanding batas umum.
JAKARTA – Karya wisata anak sekolah kerap dipandang punya sisi positif dan negatif. Positifnya karya wisata bisa membuat anak sekolah punya sarana tambahan belajar di luar kelas. Negatifnya karya wisata dianggap hanya kegiatan main –wisata saja.
Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) kemudian jadi yang paling terdepan mengamati fenomena karya wisata. Bupati Purwakarta era 2008-2018 itu lalu melarang karya wisata di sekolah – dari SD, SMP, hingga SMA. Dedi yakin benar kegiatan karya wisata punya banyak mudarat, ketimbang manfaat.
Tiada sekolah yang menganggap remeh urusan karya wisata. Kegiatan belajar di luar kelas itu dipandang sebagai ajian penting di dunia pendidikan. Kondisi itu membuat beberapa sekolah seakan-akan mewajibkan karya wisata. Sekalipun ada pula sekolah yang tegas jadikan karya wisata bersifat pilihan.
Kondisi itu membawa masalah baru. Manfaat karya wisata dipandang tak signifikan. Karya wisata ke luar kota dianggap hanya memberatkan orang tua siswa. Dedi Mulyani pun mengamininya. Bupati Purwakarta itu menganggap bahwa terlalu jauh menganggap karya wisata punya manfaat besar.
Narasi itu justru dipandangnya hanya malas berpikir saja. Ia menegaskan banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Dedi menjalankan banyak ide untuk meningkat semangat belajar dan kesetaraan siswa di Purwakarta.
Ia mencoba menegakkan kedisiplinan di antara siswa. Ia mulanya mengeluarkan kebijakan tak boleh bawa motor ke sekolah bagi anak sekolah – kecuali yang sudah 17 tahun dan punya SIM. Dedi juga melarang guru di sekolah memberikan pekerjaan rumah (PR) yang bersifat akademis.
Dedi menginginkan PR itu bernuansa kreatif. Suatu hal yang bisa memengaruhi daya kreativitas anak. Puncaknya, Dedi pun mulai melarang karya wisata untuk anak sekolah (SD, SMP, dan SMA) di seantero Purwakarta.
Keputusan itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) No 421.7/2014/Disdikpora tentang Pemberian Tugas Kreatif Produktif Pengganti Pekerjaan Rumah dan Larangan Penyelenggaraan Karya Wisata.
Pelaku pariwisata yang merasa terdampak kebijakan larangan study tour Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung. (Istimewa)
Aturan itu berlaku 5 September 2016. Semuanya bermuara karena karya wisata dianggap banyak mudarat, ketimbang manfaat. Barang siapa kepala sekolah yang melanggar akan mendapatkan sanksi pencopotan.
“Judulnya saja karya wisata atau study tour tapi kan itu intinya hanya main. Terus yang tidak ikut disuruh bikin makalah yang susah-susah biar kesannya mending ikut dibanding mengerjakan itu. Lebih baik piknik ya piknik saja, tidak ada keharusan,” ujar Dedi sebagaimana dikutip laman detik.com, 5 September 2016.
Pelarangan karya wisata bukan tiba-tiba dilakukan. Dedi lebih dulu lakukan sosialisasi terhadap para kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK seluruh Puwakarta. Dedi memang melarang karya wisata ke luar daerah. Namun, Dedi tetap memberikan kelonggaran jika sekolah menggelar acara piknik di lokasi terdekat.
Dedi hanya tak ingin sekolah seakan-akan mewajibkan karya wisata. Imbasnya bisa ke mana-mana. Orang tua jadi pusing. Mereka yang tak ikut juga sering dibebankan dengan tugas pengganti yang berat. Narasi itu menurutnya tak mendidik.
Mayoritas mematuhi aturan yang diterapkan oleh Dedi. Namun, bukan berarti langkah Dedi mulus-mulus saja. Kebijakan itu mendapatkan protes dari berbagai macam elemen masyarakat. Penyedia jasa transportasi, utamanya.
Kebijakan Dedi dianggap menutup pintu rezeki mereka. Kondisi itu membuat angka pengangguran di Purwakarta bertambah. Belum lagi protes dari pengelola akomodasi dan tempat wisata yang notabene kerap kecipratan manfaat dari karya wisata.
Kebijakan Dedi larang karya wisata juga mulai mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Orang tua murid jadi tak perlu pusing-pusing mengeluarkan dana ekstra. Kebijakan Dedi juga dipuji oleh Muhadjir Effendy.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi berpose sebelum mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016).(ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menganggap positif langkah Dedi. Muhadjir menyerukan supaya kepala daerah lainnya harus andil bagian dalam menciptakan kebijakan dan pendidikan bermutu di wilayahnya.
Muhadjir pun menyatakan hal itu lazim adanya karena sekolah saat ini di bawah kendali pemerintah daerah. Namun, Muhadjir tak bisa menerapkan apa yang telah dilakukan Dedi ke semua sekolah di Nusantara. Urgensi daerah beda-beda.
“Saya kira itu baik. Memang seharusnya seperti itu. Itu karena sekolah saat ini berada di dalam wilayah otonomi pemerintah daerah. Namun, semua kebijakan untuk pendidikan yang lebih bagus, pasti akan kami dukung,” ujar Muhadjir sebagaimana dikutip laman detik.com, 9 September 2018.
Belakangan kebijakan yang sama diterapkan oleh Dedi kala menjadi jadi Bupati Purwakarta coba diterapkan kembali saat jadi Gubernur Jawa Barat sedari awal 2025. Ia melarang kembali karya wisata. Namun, larangan karya wisata bukan cuma berlaku untuk Purwakarta saja, tapi seluruh Jawa Barat.
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan bahwa suku bunga saat ini berada di level yang tepat untuk mengatasi ketidakpastian yang berlanjut terkait tarif dan inflasi, meredam ekspektasi pasar atas kemungkinan pemangkasan suku bunga pada September.
“Ada begitu banyak ketidakpastian yang masih harus diselesaikan. Saya tidak merasa kita sudah mendekati akhir dari proses ini,” ujar Powell dikutip dari Bloomberg pada Kamis (31/7/2025), setelah The Fed kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya
Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memilih dengan suara 9-2 untuk mempertahankan suku bunga federal funds di kisaran 4,25%–4,5%, seperti yang telah dilakukan dalam setiap pertemuan tahun ini. Gubernur Christopher Waller dan Michelle Bowman tidak sependapat, dan memilih pemangkasan sebesar 25 basis poin.
Pernyataan Powell membuat pelaku pasar mengurangi ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga. Kontrak berjangka suku bunga menunjukkan probabilitas penurunan suku bunga pada pertemuan September hanya sekitar 50%, turun dari sekitar 60% sebelumnya. Imbal hasil obligasi AS turun, dolar menguat ke level tertinggi sejak Mei, dan indeks S&P 500 tergelincir.
Dalam pernyataan pasca-pertemuan, pejabat The Fed merevisi pandangan mereka terhadap perekonomian AS, menyebut bahwa indikator terbaru menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi melambat pada paruh pertama tahun ini. Sebelumnya, mereka menyatakan ekonomi tumbuh dalam laju yang solid.
Powell menyebut perlambatan ini sebagian besar mencerminkan penurunan belanja konsumen. Namun, dia menambahkan hal ini telah lama diperkirakan, dan konsumen AS masih berada dalam kondisi yang cukup kuat.
Dia juga mengakui kekhawatiran terhadap pasar tenaga kerja, namun meremehkan risiko tersebut dan membantah pandangan Waller yang menyebut adanya tanda-tanda pelemahan lapangan kerja.
“Menurut saya, dan hampir seluruh anggota komite, ekonomi tidak menunjukkan kinerja seolah-olah kebijakan moneter yang ketat sedang menahannya secara tidak semestinya,” kata Powell.
Mayoritas pembuat kebijakan menilai The Fed perlu menahan diri dari pemangkasan suku bunga untuk menilai dampak tarif terhadap inflasi. Beberapa juga menegaskan bahwa kondisi pasar tenaga kerja yang kuat memungkinkan mereka untuk bersikap sabar.
Keputusan untuk mempertahankan suku bunga juga kembali menantang tekanan keras dari Presiden Donald Trump yang mendorong pemangkasan. Sesaat sebelum pengumuman, Trump memprediksi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada September dan kembali mengkritik lambatnya langkah bank sentral.
Dalam pernyataannya, The Fed kembali menegaskan bahwa pasar tenaga kerja tetap solid dan inflasi masih sedikit meningkat. Namun, mereka menghapus pernyataan sebelumnya bahwa ketidakpastian prospek ekonomi telah mereda, dan justru menegaskan bahwa ketidakpastian masih tinggi.
Perbedaan suara atau dissent dari Waller dan Bowman menjadi yang pertama kali terjadi sejak 1993 ketika dua anggota Dewan Gubernur tidak sejalan dengan keputusan komite. Anggota FOMC terdiri dari tujuh gubernur dan lima presiden bank cadangan regional dari total 12.
Dampak Tarif
Selama beberapa bulan terakhir, pejabat The Fed bersiap menghadapi risiko meningkatnya pengangguran dan inflasi akibat kebijakan tarif agresif dari pemerintahan Trump.
Data yang dirilis Rabu menunjukkan produk domestik bruto (PDB) naik 3% secara tahunan pada kuartal II/2025, setelah sempat menyusut 0,5% pada kuartal sebelumnya. Kenaikan ini sebagian besar dipicu oleh percepatan impor pada kuartal I saat perusahaan berupaya mengantisipasi tarif.
Namun, belanja konsumen mencatatkan laju paling lambat dalam dua kuartal berturut-turut sejak awal pandemi.
Meski begitu, tarif belum memberikan dampak besar terhadap data inflasi maupun ketenagakerjaan.
Inflasi pada Juni tercatat di bawah ekspektasi selama lima bulan berturut-turut, meskipun harga sejumlah barang yang terdampak langsung oleh tarif—seperti mainan, pakaian, dan elektronik—mengalami lonjakan.
Sementara itu, tingkat pengangguran turun menjadi 4,1% karena pengetatan kebijakan imigrasi oleh pemerintah yang mengurangi pasokan tenaga kerja.
Kendati Waller dan Bowman memilih berbeda, pandangan mereka tidak terpaut jauh dari beberapa pejabat lain. Proyeksi suku bunga The Fed pada Juni menunjukkan dua pejabat mendukung tiga kali pemangkasan tahun ini, dan delapan lainnya memperkirakan dua kali pemangkasan.
Daftar Isi
Jakarta, CNBC Indonesia – Angola kembali diguncang kerusuhan besar pada Selasa (29/7/2025), ketika demonstrasi nasional yang dipicu kenaikan harga bahan bakar berubah menjadi kekacauan. Ibu kota Luanda memasuki hari kedua penjarahan massal, setelah sedikitnya empat orang tewas dan ratusan lainnya ditangkap dalam bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.
Suasana di Luanda masih lumpuh total. Angkutan umum berhenti beroperasi dan sebagian besar toko tutup pascaaksi brutal pada Senin yang menandai dimulainya mogok nasional para sopir taksi.
Pemogokan itu memprotes kenaikan harga bahan bakar bersubsidi dari 300 menjadi 400 kwanza per liter (sekitar Rp5.300 ke Rp7.100) per 1 Juli lalu, sebuah kebijakan yang memantik kemarahan publik di negara penghasil minyak terbesar kedua di Afrika tersebut.
Di tengah tekanan ekonomi yang sudah menjerat rakyat Angola selama bertahun-tahun, ledakan sosial ini menandai akumulasi dari ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah Presiden Joao Lourenco.
“Kami lelah… mereka harus mengumumkan sesuatu agar keadaan berubah… agar kami bisa hidup dalam kondisi yang lebih baik,” kata seorang demonstran kepada saluran lokal TV Nzinga, sebagaimana dikutip AFP.
Seorang perempuan lain, dalam siaran yang sama, melontarkan seruan emosional kepada Presiden Lourenco. “Mengapa Anda membuat kami menderita seperti ini? Bagaimana kami akan memberi makan anak-anak kami? Harga-harga harus turun!”
Kerusuhan Menyebar, Suara Tembakan dan Penjarahan Massal
AFP melaporkan suara tembakan terdengar di kawasan Cazenga, Luanda, di mana massa terlihat menjarah makanan dan barang kebutuhan lain dari toko-toko. Gambar yang dibagikan di media sosial menunjukkan bentrokan keras di wilayah Rocha Pinto dekat bandara, dan jalanan di daerah Prenda yang diblokade dengan tong sampah yang dibakar.
Kepolisian Angola mengakui adanya “beberapa insiden kekacauan yang terisolasi” pada Selasa pagi, namun menyatakan telah dan akan terus melakukan penindakan.
“Saat ini kami melaporkan empat korban tewas,” kata Wakil Komisaris Polisi Mateus Rodrigues dalam konferensi pers, meski ia tidak menjelaskan secara rinci penyebab kematian tersebut.
Rodrigues menyebut sebanyak 400 orang ditangkap semalam karena diduga terlibat dalam kerusuhan, menyusul penangkapan 100 orang lainnya pada Senin.
“Sekitar 45 toko dirusak, 25 kendaraan pribadi dan 20 bus umum rusak parah. Sejumlah bank juga jadi sasaran,” tambahnya.
“Kami terus menegaskan bahwa pasukan kami berada di jalanan, dilengkapi dengan sumber daya yang diperlukan sesuai tingkat ancaman, merespons di tempat yang telah pulih untuk menjaga ketertiban, dan melakukan intervensi di tempat yang masih bergejolak demi memulihkan ketertiban dan kedamaian publik,” tegas Rodrigues.
Kekerasan Meluas ke DaerahAksi protes yang dipicu oleh pemogokan sopir taksi itu berlangsung semakin liar dan menyebar ke luar Luanda. Seorang jurnalis di kota Huambo, sekitar 600 km dari ibu kota, melaporkan aksi penjarahan dan kerusuhan serupa juga terjadi di wilayah tersebut.
Warga terlihat membawa kabur barang hasil jarahan dari toko-toko, sementara video di media sosial menampilkan kerumunan besar demonstran yang bentrok dengan polisi yang menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa.
Meskipun menjadi titik awal pemogokan, Asosiasi Sopir Taksi New Alliance (ANATA) menyangkal terlibat dalam kekerasan yang terjadi pada hari pertama. Namun, mereka tetap melanjutkan aksi mogok tiga hari sebagaimana direncanakan.
“Sudah jelas bahwa suara para sopir taksi mencerminkan jeritan rakyat Angola,” demikian pernyataan resmi ANATA pada Selasa.
Sebelum pecah kerusuhan pada Senin, sekitar 2.000 orang telah lebih dulu berdemonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar pada Sabtu lalu, dan aksi protes serupa juga telah digelar dua akhir pekan sebelumnya.
Peringatan dari Aktivis HAM dan Masyarakat SipilKelompok-kelompok masyarakat sipil dan lembaga HAM turut angkat bicara mengenai situasi yang kian memburuk. Human Rights Watch (HRW) menyatakan polisi Angola menggunakan kekuatan berlebihan dalam membubarkan aksi damai 12 Juli lalu, termasuk menembakkan peluru karet dan gas air mata.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis Senin, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam penangkapan Osvaldo Sergio Correia Caholo, salah satu tokoh penyelenggara unjuk rasa, pada 19 Juli.
Mereka menyebut Caholo sebagai “korban dari penindasan di Angola, di mana kebebasan dan jaminan fundamental terus-menerus diinjak-injak.”
Kelompok sipil Uyele menegaskan bahwa protes ini merupakan “konsekuensi langsung” dari kegagalan pemerintah mengatasi pengangguran, tingginya biaya hidup, dan kemerosotan layanan publik.
“Situasi ini harus segera dipahami sebagai gejala serius: kelelahan sosial dari generasi muda yang tidak memiliki alternatif,” bunyi pernyataan Uyele.
Pemerintah MPLA di Tengah Krisis LegitimasiPartai MPLA yang dipimpin Presiden Joao Lourenco telah berkuasa sejak Angola merdeka dari Portugal pada tahun 1975. Dengan populasi sekitar 33 juta jiwa, negara ini dikenal sebagai salah satu penghasil minyak utama Afrika, namun sebagian besar rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan.
Kenaikan harga BBM, yang dilakukan dengan dalih mengurangi beban subsidi negara, justru menyulut api ketidakpuasan sosial yang selama ini terpendam.
Situasi ini dinilai sejumlah pengamat sebagai ujian terbesar bagi legitimasi pemerintah Lourenco, yang selama ini dikritik karena gagal menyejahterakan rakyatnya meskipun kekayaan alam melimpah.
Meski pemerintah sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mengubah kebijakan harga bahan bakar, tekanan dari lapangan kian membesar.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 dikabarkan ditiadakan. Nasib pengangguran yang menanti rekrutmen pun jadi pertanyaan.
Padahal, jalur seleksi CPNS umum menjadi salah satu ruang bagi para pengangguran atau pun keluaran baru universitas untuk beradu nasib dalam mendapatkan pekerjaan.
Sementara menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan mencapai 7,28 juta jiwa pada Februari 2025.
Jumlah itu menunjukkan kenaikan pengangguran sekitar 83.000. Jika dibandingkan periode yang sama tahun
2024.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho mengatakan, seleksi ASN 2025 diarahkan penuh pada rekrutmen PPPK.
Setidaknya ada tiga instansi prioritas yang telah menerima alokasi formasi PPPK, yaitu:
* Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
* Kejaksaan Agung
* Badan Gizi Nasional (BGN)
“Fokus tahun ini adalah rekrutmen PPPK di instansi-instansi tersebut,” ujar Wisudo dalam keterangan resminya.
Di siai lain, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers awal Mei 2025 mengungkap adanya kenaikan pengangguran. Jika dibanding periode sama di tahun sebelumnya.
“Jika dibandingkan dengan Februari 2024, terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebesar 0,08 juta orang atau sekitar 1,11%,” kata Amalia.
Ia menjelaskan, jumlah penduduk usia kerja per Februari 2025 mencapai 216,79 juta orang, meningkat 2,79 juta orang dibandingkan tahun lalu.
Dari jumlah tersebut, 153,05 juta orang tergolong sebagai angkatan kerja, sementara 63,74 juta sisanya berada di luar angkatan kerja.
Jakarta, CNBC Indonesia – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan penghentian sementara transaksi untuk rekening-rekening pasif atau rekening dormant.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel mengungkapkan, tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan sarjana, khususnya di bidang kesehatan dan farmasi, disebabkan oleh regulasi yang tidak berpihak.
Pemerintah China akan menawarkan subsidi berupa bantuan langsung tunai, kepada orang tua yang memiliki anak di bawah usia 3 tahun, sebesar 500 Dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 8 juta Rupiah per anak.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 29/07/2025) berikut ini.
/data/photo/2025/06/11/6848fa6da44e1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "7
Ketika Negara Lebih Tertarik Rekening Nganggur Dibanding Pengangguran
Nasional")
Ketika Negara Lebih Tertarik Rekening Nganggur Dibanding Pengangguran
Dikdik Sadikin adalah seorang auditor berpengalaman yang saat ini bertugas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berperan sebagai quality assurer dalam pengawasan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Memiliki minat mendalam terhadap kebijakan publik, Dikdik fokus pada isu-isu transparansi, integritas, serta reformasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Dikdik telah menulis sejak masa SMP (1977), dengan karya pertama yang dimuat di majalah Kawanku. Beberapa cerpen fiksi dan opini karyanya telah dipublikasikan di media massa, termasuk di tabloid Kontan dan Kompas. Dua artikel yang mencolok antara lain “Soekarno, Mahathir dan Megawati” (3 November 2003) serta “Jumlah Kursi Menteri dan Politik Imbalan” (9 Oktober 2024). Ia juga pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi dan pemimpin umum majalah Warta Pengawasan selama periode 1999 hingga 2002, serta merupakan anggota Satupena DKI. Latar belakang pendidikan suami dari Leika Mutiara Jamilah ini adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (lulus 1994) dan Magister Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada (lulus 2006).
DI NEGERI
ini, sesuatu yang tak bergerak kadang lebih mencemaskan negara ketimbang yang bergerak. Rekening yang tidak mencatat aktivitas selama tiga bulan saja kini diperlakukan seperti ruang gelap yang patut dicurigai.
Ia dibekukan, ditandai, dan dianggap membahayakan sistem.
Sementara itu, jutaan manusia, yang detak jantungnya nyata, yang langkahnya merayap mencari kerja, yang pikirannya penat oleh penolakan lapangan kerja, tak kunjung dianggap urgen oleh negara. Tak dibekukan, memang, tapi juga tak disentuh.
Ironi ini pun menjelma satire yang viral di media sosial:
“
Rekening nganggur 3 bulan diblokir negara…
Tanah nganggur 2 tahun disita negara…
Kamu nganggur bertahun-tahun, negara tidak peduli
.”
Sebaris lelucon, sebaris keluh kesah, sebaris pengingat bahwa negara kini tampak lebih gesit membekukan saldo ketimbang menyapa warganya yang kehilangan pendapatan.
Mari kita mulai dari fakta. Menurut data PPATK, sepanjang tahun 2024, terdapat lebih dari 28.000 rekening pasif yang digunakan untuk aktivitas ilegal: dari deposit judi online, perdagangan narkotika, hingga penipuan digital lintas negara.
Dana mencurigakan yang mengalir di dalamnya mencapai lebih dari Rp 4,2 triliun.
Rekening dormant
, atau rekening pasif tersebut, diindikasikan telah menjadi
tool
baru sindikat kriminal: dibeli dari pemilik asli, dikuasai diam-diam, lalu dijadikan penampung transaksi gelap.
Dalam konteks ini, langkah PPATK tampak masuk akal. Ibarat rumah kosong yang bisa disusupi pencuri, rekening tak aktif bisa jadi pintu masuk kejahatan. Negara pun bergerak, memblokir rekening-rekening pasif.
Sebagian publik setuju. Namun, sebagian lain mulai gelisah: Kenapa tidak ada peringatan sebelumnya? Kenapa yang diblokir hanya karena diam?
Yang membuat publik waswas bukan soal keamanan, tapi soal batas. Apakah negara mulai menyelinap ke ruang privat warganya atas nama perlindungan?
Rekening pasif bisa jadi milik petani yang hanya menabung setelah panen, atau pensiunan yang tak pernah lagi mengakses ATM.
Bisa jadi milik buruh migran yang akan pulang dua tahun lagi, atau mahasiswa yang lupa bahwa rekeningnya masih aktif.
Mereka tidak menyembunyikan kejahatan. Mereka hanya tak aktif. Namun, dalam sistem hari ini, yang tak aktif bisa kehilangan haknya.
Kita seperti sedang menuju era baru: era algoritma pengawasan. Kekuasaan hari ini tidak mencambuk tubuh, tapi memantau perilaku. Dari saldo yang tak bergerak, hingga data belanja yang tak sesuai tren.
Namun, ketika negara masuk terlalu dalam ke ruang-ruang personal, tanpa edukasi, tanpa dialog, maka kepercayaan akan berubah menjadi ketakutan. Dan ketakutan, kita tahu, adalah pupuk subur bagi negara yang terlalu ingin mengontrol.
Di Jepang,
rekening dormant
baru masuk kategori
unclaimed assets
setelah lima tahun tak aktif, dan bahkan itu pun melalui notifikasi bertahap serta perlindungan hukum yang kuat.
Di Inggris, ada
Dormant Accounts Scheme
—dana pasif disalurkan ke kegiatan amal, bukan dibekukan secara sepihak.
Di Indonesia? Tiga bulan saja tak digunakan, rekening bisa langsung dibekukan.
Tanpa pemberitahuan berlapis. Tanpa perlindungan hukum yang kuat. Tanpa kesiapan literasi digital yang memadai.
Survei OJK 2023 mencatat, hanya 49,68 persen warga Indonesia memiliki pemahaman dasar soal keuangan digital. Maka wajar jika banyak yang panik, bahkan tak tahu apa salahnya.
Bagaimana dengan
pengangguran
?
Kita begitu cepat mengatur saldo menganggur, tapi begitu lamban menyentuh penderitaan manusia yang menganggur.
BPS mencatat, per Februari 2024, ada 7,2 juta pengangguran terbuka di Indonesia.
Jika ditambah pekerja informal, atau pekerja tak sesuai kompetensi, jumlahnya bisa melewati 15 juta jiwa.
Negara tak membekukan mereka. Tak mengirim surat peringatan. Tak menanyakan: “kenapa Anda tak aktif bekerja?” Karena mereka bukan rekening.
Padahal di negara lain, pengangguran adalah panggilan darurat, bukan statistik yang didiamkan.
Di Jerman, ada sistem
Arbeitsagentur
yang secara aktif memanggil warga yang kehilangan pekerjaan untuk diwawancara, diberi pelatihan gratis, dan dicarikan lowongan sesuai kompetensi mereka.
Di Australia, pemerintah memiliki program JobSeeker dan SkillsCheckPoint—yang bukan hanya memberikan tunjangan, tetapi juga mewajibkan pelatihan dan pembimbingan karier.
Bahkan di negara tetangga seperti Singapura, program
SkillsFuture
menawarkan kredit pelatihan tahunan kepada setiap warga dewasa untuk meningkatkan keterampilan dan berpindah ke sektor-sektor yang sedang tumbuh.
Mereka, para pengangguran, dipanggil, dibina, dan ditawarkan harapan. Sementara di sini, yang kita panggil justru rekening.
Mungkin di sinilah masalah kita hari ini: negara bergerak bukan karena peduli, tapi karena takut. Takut pada uang gelap, pada pencucian dana, pada transaksi mencurigakan.
Namun, rasa takut itu justru menyasar pada mereka yang paling lemah: mereka yang diam, mereka yang pasif, mereka yang hanya ingin hidup tenang. Dan dalam dunia yang makin digital, diam pun kini dianggap membahayakan.
Kita bisa menyusun kebijakan yang lebih berimbang. Ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan pemerintah dan otoritas keuangan.
Pertama, notifikasi berlapis dan berbasis risiko. Jangan langsung blokir. Kirim notifikasi resmi, via SMS, e-mail, bahkan surat fisik jika perlu, 3–6 bulan sebelum pembekuan.
Sistem ini bisa memakai pendekatan
risk-based
, hanya menargetkan rekening dengan potensi penyalahgunaan tinggi.
Kedua, perlindungan hukum untuk rekening dormant. Tetapkan regulasi eksplisit bahwa dana tidak bisa disita, dipindah, atau dipotong tanpa proses hukum. Pemilik tetap memiliki hak penuh, walau pasif.
Ketiga, pusat edukasi keuangan digital nasional. Bangun platform digital bersama OJK, PPATK, dan BI untuk literasi keuangan — termasuk tentang rekening dormant, risiko jual-beli akun, dan keamanan data perbankan.
Keempat, saluran klarifikasi yang ramah dan cepat. Sediakan jalur komunikasi khusus bagi pemilik rekening pasif yang ingin melakukan reaktivasi atau klarifikasi. Jangan biarkan masyarakat bingung dan dipingpong.
Kelima, evaluasi ulang batas tiga bulan. Batas waktu tiga bulan terlalu singkat dan tidak proporsional dibandingkan negara lain. Sebaiknya ditinjau ulang menjadi 12 bulan atau lebih, seperti di banyak negara maju.
Keenam, fokus pada pelaku kejahatan, bukan warga biasa. Gunakan sistem kecerdasan buatan (AI) dan forensik data untuk menyisir jaringan transaksi, bukan sekadar karena diamnya saldo.
Semua solusi tersebut bukan untuk melemahkan upaya penegakan hukum, tetapi untuk memastikan bahwa dalam melindungi sistem keuangan, negara juga harus melindungi warganya dari ketidakadilan prosedural dan kecurigaan yang membabi buta.
Maka yang kita butuhkan adalah edukasi publik, transparansi prosedur, dan perlindungan hak digital warga.
Negara tentu memiliki hak untuk menjaga sistem. Namun, apabila negara lebih curiga pada saldo rekening yang menganggur daripada nasib manusia yang membeku dalam pengangguran, maka mungkin yang membeku bukan lagi rekening, tapi nurani.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2018/09/17/3568481651.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "6
Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, Senior PDIP yang Jadi Penasihat Prabowo
Nasional")
Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, Senior PDIP yang Jadi Penasihat Prabowo
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Kwik Kian Gie
meninggal dunia pada Senin (29/7/2025) malam. Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) itu meninggal pada usia 90 tahun.
Kwik Kian Gie juga sempat menjadi penasihat bidang ekonomi pasangan
Prabowo Subianto
–
Sandiaga Uno
jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
“Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,” ujar Sandi dalam akun resmi Instagram-nya, Senin (28/7/2025) malam.
Kembali pada medio 2018-2019, Kwik Kian Gie menjadi salah satu teman diskusi Prabowo tentang ekonomi.
Bahkan, ia terlihat beberapa kali mendatangi kediaman Prabowo yang saat itu menjadi calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Salah satunya terjadi pada Senin (17/9/2018), saat keduanya membahas sejumlah persoalan seperti masalah kemiskinan, pengangguran, dan strategi dalam mengatasinya
“Saya hanya berbicara soal ekonomi dan konsepnya, jadi bagaimana menurut pikiran saya mengatasi kemiskinan, bagaimana mengatasi pengangguran,” ujar Kwik saat memberikan keteran di kediaman Prabowo, Jakarta, Senin (17/9/2018).
KOMPAS.com/NURSITA SARI Ahli ekonomi Kwik Kian Gie dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/10/2017).
Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan, dirinya memiliki kesamaan pemikiran dengan Kwik Kian Gie terkait sektor ekonomi.
Ia menilai Kwik merupakan sosok ahli ekonomi sekaligus mantan pejabat publik yang memiliki pengalaman yang sangat baik.
Menurut Prabowo, Kwik Kian Gie dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam mengatasi kesulitan ekonomi saat itu.
“Waktu 2009 juga beliau penasihat saya dan juga terus menerus karena memang dari awal saya satu pemikiran dengan beliau. Bisa dikatakan aliran pemikiran ekonominya sama,” ujar Prabowo.
Prabowo juga pernah menyinggung, Kwik Kian Gie yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
) mau bergabung dengan timnya jelang Pilpres 2019.
“Walaupun beliau mengatakan beliau PDI-P, tetapi demi kepentingan negara beliau ingin menjadi salah satu penasihat saya,” ujar Prabowo usai bertemu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (12/9/2018).
Kwik Kian Gie diketahui sudah bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak 1987, yang saat itu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Pada tahun yang sama, Kwik Kian Gie mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kemudian, Kwik Kian Gie ditunjuk sebagai Menko EKUIN oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Setelah itu, Kwik Kian Gie ditunjuk sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada masa pemerintahan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/07/27/6885e36cdb2c7.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mengapa \"Rojali\" Pilih Nongkrong di Mal meski Tidak Belanja?
Megapolitan
27 Juli 2025")
Mengapa “Rojali” Pilih Nongkrong di Mal meski Tidak Belanja?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Fenomena “
Rojali
” alias rombongan jarang beli di pusat perbelanjaan terus jadi sorotan, termasuk di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat.
Meski sering kali diidentikkan dengan pengunjung yang hanya berjalan-jalan tanpa belanja, banyak dari mereka justru merasa mal adalah ruang nyaman untuk rehat dari penatnya hidup di kota besar.
Bagi pengunjung seperti Roshi (25) karyawan swasta asal Malang, mal bukan hanya tempat mencari barang, tapi juga zona aman untuk perempuan.
“Sekarang jadi perempuan itu harus waspada banget kalau di ruang terbuka. Kalau di mal lebih nyaman, lebih aman juga,” kata Roshi saat ditemui
Kompas.com
tengah bersantai di lantai 3A Grand Indonesia, Minggu (27/7/2025).
Senada, temannya Rani (22) menganggap mal sebagai tempat cuci mata sekaligus terapi mental usai kerja seminggu penuh.
“Lihat barang lucu, lihat orang-orang
happy,
kita jadi ikut
happy
juga. Kalau cocok, nanti balik lagi,” kata dia.
Fenomena ini bukan sekadar soal enggan belanja. Banyak pengunjung merasa keberadaan mal mengisi kekosongan ruang publik yang seharusnya dimiliki kota.
Sebagian besar dari mereka datang bukan karena konsumtif, melainkan karena butuh ruang aman.
Meski mengapresiasi ruang hijau seperti Hutan Kota GBK, ia menyebut ruang publik terbuka sering kali tidak menjamin kenyamanan, apalagi privasi.
“Kalau mal itu ada AC, tenang, enggak terlalu terbuka, dan yang penting di mal lebih aman,” ujar Rani.
Sementara penjaga toko optik di Grand Indonesia, Arlo (27) membenarkan bahwa tren pengunjung hanya melihat tanpa membeli makin masif di 2025.
“Dulu orang ke optik itu pasti beli. Sekarang banyak yang nyoba-nyoba, bahkan ada yang cuma bikin konten,” ujar dia.
Arlo bekerja di bidang retail sejak 2017 dan merasakan penurunan penjualan hingga 30 persen dalam dua tahun terakhir.
“Dulu bisa 80 persen yang datang itu beli. Sekarang tinggal 50-60 persen,” imbuh dia.
Diketuai Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan, fenomena Rojali belum tentu mencerminkan kemiskinan, namun bisa menjadi gejala sosial akibat tekanan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan.
“Kelompok atas juga mulai menahan konsumsinya,” ujar dia, Jumat (25/7/2025).
BPS belum memiliki survei khusus tentang Rojali. Namun, data Susenas Maret 2025 menunjukkan kenaikan angka setengah pengangguran di perkotaan dan peningkatan harga bahan pokok telah mempersempit ruang konsumsi rumah tangga bawah.
“Rojali bisa jadi sinyal penting bagi pembuat kebijakan. Jangan cuma fokus ke angka kemiskinan, tapi juga lihat stabilitas ekonomi rumah tangga kelas menengah bawah,” kata Ateng.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.