Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Rupiah menguat seiring potensi `rebound` PDB Indonesia kuartal II-2025

    Rupiah menguat seiring potensi `rebound` PDB Indonesia kuartal II-2025

    Ilustrasi – Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS dan rupiah di Bank BSI, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt/am.

    Rupiah menguat seiring potensi `rebound` PDB Indonesia kuartal II-2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah menguat seiring potensi rebound data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kuartal II-2025.

    “Investor menantikan data PDB Q2 (quartal) Indonesia hari ini yang diharapkan akan menunjukkan rebound dari kontraksi -0,98 persen di Q1 menjadi tumbuh 3,7 persen di Q2,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal II-2025 pada hari ini. Lukman menilai peluang penguatan PDB dipengaruhi faktor belanja pada hari raya Idul Fitri. Kemudian juga didukung peningkatan investasi, belanja negara, permintaan ekspor, dan beberapa stimulus pemerintah.

    Di samping itu, sentimen terhadap rupiah juga berasal dari kekhawatiran peningkatan tensi antara AS dengan India. Mengutip Kyodo, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif impor India “secara substansial” dari nilai 25 persen yang berlaku setelah menuduh India terus membeli dan menjual ulang minyak dari Rusia.

    Meski AS memandang India sebagai mitra strategis untuk menandingi China, Trump, yang juga semakin resah akibat mandeknya upaya menghentikan perang di Ukraina, mengklaim bahwa India meraup “keuntungan besar” saat menjual ulang minyak dari Rusia tersebut ke pasar terbuka.

    Pekan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif tinggi terhadap setiap negara mitra dagang dengan AS yang berlaku Kamis. Sebelum AS menyatakan penangguhan implementasi “tarif resiprokal” beberapa waktu yang lalu, Trump dan pemerintah AS berulang kali mengisyaratkan bahwa India akan menjadi salah satu negara yang paling pertama meneken kesepakatan dagang dengan AS.

    Namun, tak seperti mitra dagang kunci AS lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa, India tak kunjung meneken kesepakatan dagang dengan AS hingga penangguhan implementasi tarif berakhir pada Jumat (1/8). Trump pun secara sepihak menetapkan tarif 25 persen terhadap produk India.

    Merespons kritik dari AS, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) India pada Senin (4/8) menyatakan bahwa tindakan Trump “tak dapat dibenarkan dan tak beralasan”. India menyebut bahwa AS pun masih mengimpor produk Rusia, seperti uranium heksafluorida untuk industri nuklirnya serta bahan-bahan kimia dan produk pupuk.

    Harapan penguatan kurs rupiah juga masih disebabkan data pekerjaan Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) yang sangat melemah. Mengutip Anadolu, NFP AS tercatat mencapai 73 ribu lapangan kerja pada bulan Juli 2025, jauh di bawah ekspektasi pasar yang sebesar 106 ribu. Adapun penambahan lapangan kerja untuk bulan Juni direvisi turun sebesar 133 ribu menjadi 14 ribu dari 147 ribu.

    Untuk tingkat pengangguran, naik tipis menjadi 4,2 persen pada bulan Juli dari 4,1 persen pada Juni, sesuai perkiraan. Jumlah pengangguran sedikit berubah di angka 7,2 juta pada bulan Juli, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja berada di angka 62,2 persen.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa pagi di Jakarta menguat sebesar 31 poin atau 0,19 persen menjadi Rp16.370 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.401 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Rupiah menguat seiring potensi “rebound” PDB Indonesia kuartal II-2025

    Rupiah menguat seiring potensi “rebound” PDB Indonesia kuartal II-2025

    Investor menantikan data PDB Q2 (quartal) Indonesia hari ini yang diharapkan akan menunjukkan rebound dari kontraksi -0,98 persen di Q1 menjadi tumbuh 3,7 persen di Q2,

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah menguat seiring potensi rebound data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kuartal II-2025.

    “Investor menantikan data PDB Q2 (quartal) Indonesia hari ini yang diharapkan akan menunjukkan rebound dari kontraksi -0,98 persen di Q1 menjadi tumbuh 3,7 persen di Q2,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal II-2025 pada hari ini.

    Lukman menilai peluang penguatan PDB dipengaruhi faktor belanja pada hari raya Idul Fitri. Kemudian juga didukung peningkatan investasi, belanja negara, permintaan ekspor, dan beberapa stimulus pemerintah.

    Di samping itu, sentimen terhadap rupiah juga berasal dari kekhawatiran peningkatan tensi antara AS dengan India.

    Mengutip Kyodo, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif impor India “secara substansial” dari nilai 25 persen yang berlaku setelah menuduh India terus membeli dan menjual ulang minyak dari Rusia.

    Meski AS memandang India sebagai mitra strategis untuk menandingi China, Trump, yang juga semakin resah akibat mandeknya upaya menghentikan perang di Ukraina, mengklaim bahwa India meraup “keuntungan besar” saat menjual ulang minyak dari Rusia tersebut ke pasar terbuka.

    Pekan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif tinggi terhadap setiap negara mitra dagang dengan AS yang berlaku Kamis.

    Sebelum AS menyatakan penangguhan implementasi “tarif resiprokal” beberapa waktu yang lalu, Trump dan pemerintah AS berulang kali mengisyaratkan bahwa India akan menjadi salah satu negara yang paling pertama meneken kesepakatan dagang dengan AS.

    Namun, tak seperti mitra dagang kunci AS lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa, India tak kunjung meneken kesepakatan dagang dengan AS hingga penangguhan implementasi tarif berakhir pada Jumat (1/8)

    Trump pun secara sepihak menetapkan tarif 25 persen terhadap produk India.

    Merespons kritik dari AS, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) India pada Senin (4/8) menyatakan bahwa tindakan Trump “tak dapat dibenarkan dan tak beralasan”.

    India menyebut bahwa AS pun masih mengimpor produk Rusia, seperti uranium heksafluorida untuk industri nuklirnya serta bahan-bahan kimia dan produk pupuk.

    Harapan penguatan kurs rupiah juga masih disebabkan data pekerjaan Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) yang sangat melemah.

    Mengutip Anadolu, NFP AS tercatat mencapai 73 ribu lapangan kerja pada bulan Juli 2025, jauh di bawah ekspektasi pasar yang sebesar 106 ribu. Adapun penambahan lapangan kerja untuk bulan Juni direvisi turun sebesar 133 ribu menjadi 14 ribu dari 147 ribu.

    Untuk tingkat pengangguran, naik tipis menjadi 4,2 persen pada bulan Juli dari 4,1 persen pada Juni, sesuai perkiraan.

    Jumlah pengangguran sedikit berubah di angka 7,2 juta pada bulan Juli, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja berada di angka 62,2 persen.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa pagi di Jakarta menguat sebesar 31 poin atau 0,19 persen menjadi Rp16.370 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.401 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Atasi Kemiskinan, Pemprov DKI Terapkan 7 Strategi Ini – Page 3

    Atasi Kemiskinan, Pemprov DKI Terapkan 7 Strategi Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta fokus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, sebagai respons cepat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di Ibu Kota.  

    “Fokus kami bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil,” ungkap Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati. 

    “Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan,” ujar Suharini di Balai Kota Jakarta, pada Senin (28/7).

    Pemprov DKI pun segera menyiapkan tujuh langkah strategis yang akan dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ini.

    1. Memperluas dan memperkuat bantuan sosial (bansos), dengan menyasar kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi. Gubernur Pramono terus menyalurkan bansos sebagai langkah cepat untuk merespons kondisi ekonomi terkini warga Jakarta. 

    Adapun bansos yang disalurkan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial DKI Jakarta, antara lain melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) dengan jumlah penerima manfaat mencapai 149.687. Bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp300.000 per bulan. 

    Dikutip dari situs Dinas Sosial DKI Jakarta, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, mengatakan, pencairan bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak dari keluarga prasejahtera.

    Leni (42), yang bekerja sebagai driver salah satu layanan antar makanan menyebutkan bahwa bansos yang diberikan Pemprov DKI sangat membantu kehidupan sehari-harinya. 

    “Kalau bansos Alhamdulillah ikut merasakan manfaatnya. Saya daftarin anak biar dapet KJP. Selain itu kakak saya juga disabilitas, tapi bukan disabilitas dari lahir. Dia pernah kecelakaan terus tidak bisa berjalan lagi. Nah, dia juga dapat bansos untuk disabilitas. Semoga ke depannya pemerintah juga kasih bantuan-bantuan lain dan lebih memperhatikan masyarakat kayak kita gini,” cerita Leni. 

    2. Mengendalikan inflasi pangan dan energi, melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat cadangan pangan strategis. Kenaikan harga bahan pokok yang tidak stabil membuat masyarakat menengah ke bawah merasakan dampaknya. 

    Pengendalian inflasi pangan selama ini konsisten dilakukan oleh Pemprov DKI. Misalnya, operasi pasar besar-besaran untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok jelang Ramadan. Pemprov DKI terus melakukan pengendalian lewat intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi dan memperkuat cadangan pangan strategis. 

    3. Meningkatkan akses terhadap hunian dan layanan dasar dengan menyediakan hunian terjangkau dan subsidi untuk listrik, transportasi publik, serta pendidikan. Pemprov DKI terus menggenjot akses hunian layak ini lewat berbagai program, salah satunya lewat penyediaan rusunawa melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). 

    “Selama ini para penghuni nyaman bertempat tinggal di Rusunawa karena mendapatkan banyak fasilitas dan program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Berbagai program tersebut sebetulnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup warga rusun,” ujar Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, Jumat (14/2).

    Dewi (33), seorang ibu rumah tangga memilih tinggal di rusunawa Rawa Bebek, Jakarta Timur, bersama suami dan anaknya karena lebih nyaman. 

    “Kalau tinggal di rusunawa memang jadi pilihan karena harga sewanya murah. Apalagi kalau di Rawa Bebek sini kan deket ya mau ke mana-mana, terus fasilitas lengkap, keamanan juga bagus. Kalau pemerintah DKI mau memperbanyak tempat kayak gini sih bagus banget ya, jadi kita yang tinggal di Jakarta ada banyak pilihan gitu,” ungkap Dewi. 

    Sementara itu, subsidi transportasi publik juga terus dilakukan lewat armada TransJakarta dan TransJabodetabek. Dalam hal ini, Pemprov DKI sudah mengajukan anggaran tambahan dalam perubahan APBD sebesar Rp300-400 miliar. 

    “Itu sebagian untuk Transjabodetabek dan sebagian lagi untuk kebutuhan layanan dalam kota,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo yang dikutip dari Antaranews.

    4. Mendorong penciptaan kerja formal, termasuk perluasan program padat karya, pelatihan keterampilan digital, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta. Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan berbagai program strategis terkait pembukaan lapangan kerja dan mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif. 

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, job fair saat ini diadakan setiap bulan, bahkan dalam beberapa bulan bisa diadakan tiga kali. “Kita mengadakan job fair sebulan sekali, tidak lagi tiga bulan sekali, karena ini penting untuk menekan tingkat pengangguran terbuka yang masih, 6,1 persen,” ujar Hari. 

    Terkait hal ini, Bambang (45) yang berprofesi sebagai seniman jalanan di kawasan Monas menaruh harapan tinggi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membuka akses lapangan kerja seluas-luasnya. 

    “Kalau memang ada rencana pemerintah DKI memperbanyak lapangan kerja, harapan saya sih semoga terwujud. Soalnya anak saya baru lulus sekolah, waktunya cari kerja,” ungkap Bambang. 

    Selain job fair, Pemprov DKI Jakarta membuka beragam pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan reguler, hingga Mobile Training Unit (MTU) untuk melatih warga agar siap kerja atau buka usaha.

    5. Memberi insentif kepada pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan, serta memperluas layanan publik di wilayah padat penduduk. Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif kepada para pelaku usaha. Terbaru adalah insentif pajak untuk hotel dan restoran. 

    6. Membangun pondasi dan menyusun indikator untuk menjawab kebutuhan konkret warga, seperti penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

    7. Mewujudkan Jakarta Fund untuk memperkuat investasi yang mendukung perekonomian Jakarta. Program ini termasuk program unggulan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tujuannya sebagai sumber dana baru bagi Jakarta, termasuk untuk menekan angka ketimpangan sosial. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, lembaga filantropi, dan dunia usaha, guna menciptakan perlindungan sosial yang adaptif dan penciptaan kerja yang berkelanjutan.

    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menyatakan, Jakarta Fund adalah ide baru yang dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan stakeholders agar mendapatkan landasan hukum dan benchmark yang baik. 

    “Jadi, saat ini kita masuk dalam fase kajian dan juga koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Negeri, dan juga INA termasuk dan antara-antara. Sebagai awal juga, kami bersama dengan beberapa pihak mengadakan semacam leader forum, leader talks untuk mendengarkan masukan sekaligus melakukan sosialisasi awal,” ungkap Prastowo.

    (*)

  • Republik Srimulat

    Republik Srimulat

    Republik Srimulat
    Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
    LANGIT
    boleh kelabu, jalan boleh berlubang, tetapi tawa masih memantul dari dinding—seolah menolak retak.
    Di sudut-sudut kota, radio tua kadang memutar lakon
    Srimulat
    : ledakan guyon, jeda, tepuk tangan palsu yang terasa sungguh.
    Ironisnya, riuh gelak itu kini seperti gema republik—yang di panggungnya pemerintah bergincu, oposisi berkumis palsu, dan khalayak menanti lucu.
    Kita menatapnya, kadang malu, kadang maklum, sebab lelucon kerap lebih jujur daripada pidato kenegaraan.
    Negara selalu membutuhkan teater. Ia membangun set: gedung parlemen bergaya futuristik dengan cat yang terkelupas; baliho berisi janji yang diulang sampai pudar; konferensi pers yang mengkilap, namun kata-katanya serupa suara gamelan patah.
    Di panggung ini para aktor—menteri, juru bicara, influencer bersertifikat—menambahkan “selo” dan “cis” sebagai efek tertawa.
     
    Seperti di Srimulat, kejanggalan sengaja dipelihara: logika dibalik, kesalahan dilupakan, dan penonton digiring percaya bahwa kekonyolan adalah takdir yang mempersatukan.
    Tahun-tahun belakangan, parodi tak lagi sekadar cermin; ia menjadi alat
    kekuasaan
    . Satire diproduksi resmi—varietas “lucu tapi patuh”—agar kritik kehilangan gigi.
    Ketika parlemen tergopoh mengejar tenggat undang-undang, publik disodori drama komedi: akrobat kursi rapat yang kosong, adu pantun di rapat pansus, selebgram diundang untuk “sosialisasi”.
    Srimulat pernah membuat kita tertawa karena jarak antara panggung dan realitas; kini republik membuat kita khawatir karena jarak itu menghilang.
    Di belakang lakon selalu ada sutradara. Ia tak tertawa; ia menghitung durasi, mengatur lampu, memutus siapa boleh bicara.
    Kuasa di republik ini cenderung memilih mode lawak: menutup blunder dengan musik organ tunggal, mengganti skandal dengan gimik kuliner, atau mencuri fokus menggunakan topik “guyon” tentang penasihat spiritual presiden.
    Kini, kekuasaan itu juga menghibur dengan hukum. Di tengah vonis yang baru saja dijatuhkan kepada seorang terdakwa korupsi, Istana menggelar pertunjukan lain: pemberian amnesti dan abolisi.
    Bukan untuk para penyair pengkritik, bukan bagi aktivis pembela lingkungan, tetapi kepada mereka yang jejak pidananya terekam dalam gegap gempita persidangan.
    Hukum dijahit ulang di ruang belakang, diserahkan dengan senyum. Bukan keadilan yang mengantar pulang, melainkan kuasa yang membebaskan.
    Satu tanda tangan mengalahkan ribuan lembar berkas dakwaan. Seperti guyon Srimulat: salah bukan soal bukti, tapi siapa yang pegang mikrofon.
    Dalam hening, korupsi berganti kostum menjadi amal, nepotisme menyerupai “legacy”, dan sensor dikemas sebagai “moderasi konten”.
    Namun, panggung hidup karena penonton. Kita, para pembayar tiket yang dipungut lewat pajak, kerap tergoda ikut tertawa.
    Ada rasa lega ketika komedi menanggalkan kemarahan. Tapi di antara derai tawa itu, ada sepasang mata anak muda yang baru di-PHK—dari 9,9 juta pengangguran terbuka menurut data BPS (Mei 2025); ada petani yang benihnya tergadai—di tengah utang sektor pertanian yang menembus Rp 82 triliun; ada perawat kontrak yang gagal jadi ASN—dari 160.000 tenaga kesehatan non-ASN yang masih menunggu kepastian.
    Mereka ikut menepuk tangan, meski dalam hati penuh denting cemas.
    Republik Srimulat membuat rakyat terhibur sesaat, lalu pulang membawa keresahan yang dilipat rapi di saku.
    Srimulat lahir di era yang serba sumbing—masa ketika tertawa menjadi bentuk perlawanan halus.
    Dalam desingan kontrol politik, mereka menyelipkan sindiran pada hegemoni feodal dan represi militer.
    Kini, kita mewarisi memori itu, tapi lupa menggigit. Lelucon dibiarkan tanpa dendam: ia menguap sebagai hiburan
    streaming
    , bukan pengingat luka.
    Padahal humor sejatinya tajam, seperti pisau dapur yang sanggup mengupas kesewenang-wenangan. Tanpa ingatan, tawa meluruh jadi tepuk tangan otomatis, kehilangan subversi.
    Kebijakan hari ini kerap dibungkus kosa kata lucu: “pemutihan lahan”, “penataan ulang tarif”, “relaksasi pajak dosa”, “digitalisasi santai”. Bahasa meninabobokkan akal.
    Seperti pernah disindir Goenawan Mohamad, kata-kata dapat membentuk pagar tak kasatmata yang membatasi cara kita melihat kenyataan.
     
    Republik Srimulat mengganti debat serius dengan lelucon berbumbu slogan. Percakapan publik menari di atas jargon, sementara detail pasal diselipkan sunyi di lembar penjelasan. Ketika kata kehilangan beban, hukum pun kehilangan gravitasinya.
    Ada ironi besar: semakin banyak panggung humor, semakin tipis ruang tertawa bebas. Komika dipanggil polisi—seperti Mamat Alkatiri yang dilaporkan karena materi lawaknya soal “polisi dan candaan narkoba” (Mei 2023); karikaturis ditangkap—seperti kasus “Putik” di Pamekasan (Januari 2024) yang sketsanya dianggap menghina tokoh publik; warga dituntut UU ITE karena unggahan meme.
    Negara memproduksi candaan, tapi takut pada tawa yang tak ia kendalikan. Di sini, gelak tawa resmi adalah tanda kesetiaan; tawa liar dianggap makar.
    Maka republik ini bagai badut yang melarang lelucon. Kita dipaksa tertawa pada waktu yang tepat, dengan volume yang diukur, demi menjaga kesepakatan sandiwara.
    Meski begitu, harap berderak seperti kayu panggung tua. Di sela skenario, muncul generasi yang menyusun satire baru: kanal YouTube investigatif, puisi di media sosial, film indie yang menggulung fakta dalam absurditas.
    Mereka mengembalikan fungsi humor sebagai lampu sorot, bukan sekadar kembang api. Dalam naskah baru itu, rakyat bukan hanya penonton; mereka penulis, sutradara, sekaligus auditor kebenaran.
    Jika panggung resmi terus mengulang kelakar usang, publik akan menciptakan teater alternatif—tanpa gincu palsu dan tawa kalengan.
    Republik Srimulat mungkin tak bisa menghapus derita, tetapi ia mengingatkan: ketawa adalah hak politik, dan guyon bisa lebih dalam dari pidato.
    Ketika lakon kekuasaan semakin menyerupai dagelan, cara paling waras adalah menertawakan sekaligus menelanjangi.
    Namun hari-hari ini, panggung itu menawarkan pertunjukan baru yang getir: seseorang divonis, dan tak lama kemudian dihapuskan oleh surat sakti dari Istana.
    Abolisi tak pernah dibahas publik, amnesti tak sempat ditimbang publik. Dalihnya hukum, tapi lakonnya guyon. Seolah negara ini bersandiwara sampai akhir babak.
    Lelucon yang baik tak berhenti pada
    punchline
    ; ia mendorong kita bangkit, menata ulang panggung, menulis dialog yang lebih jujur.
    Suatu hari, barangkali, kita menyaksikan pertunjukan baru—di mana tawa bukan kamuflase, melainkan tanda bahwa pemerintah dan rakyat sama-sama manusia. Dan ketika tirai tertutup, kita pulang tanpa rasa diperdaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rupiah menguat seiring sikap pasar berubah terkait suku bunga Fed

    Rupiah menguat seiring sikap pasar berubah terkait suku bunga Fed

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring sikap pasar berubah terkait suku bunga Fed
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 19:47 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi sikap pasar yang mulai memperhitungkan kembali potensi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed).

    Hal itu, menurut dia, disebabkan data pekerjaan Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) jauh di bawah ekspektasi pasar.

    “Meskipun Tingkat Pengangguran hampir tidak berubah, pelemahan di pasar tenaga kerja membenarkan sikap Gubernur Fed Michelle Bowman dan Christopher Waller yang mendukung penurunan suku bunga sebesar 25 ‘basis points’ (bps) pada pertemuan The Fed 29-30 Juli lalu,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Mengutip Anadolu, NFP AS tercatat mencapai 73 ribu lapangan kerja pada bulan Juli 2025, jauh di bawah ekspektasi pasar yang sebesar 106 ribu. Adapun penambahan lapangan kerja untuk bulan Juni direvisi turun sebesar 133 ribu menjadi 14 ribu dari 147 ribu.

    Untuk tingkat pengangguran, naik tipis menjadi 4,2 persen pada bulan Juli dari 4,1 persen pada Juni, sesuai perkiraan. Jumlah pengangguran sedikit berubah di angka 7,2 juta pada bulan Juli, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja berada di angka 62,2 persen.

    Selain itu, sentimen juga berasal dari sikap Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif impor besar-besaran ke negara-negara seperti Kanada, Brasil, India, dan Taiwan. Tarif ini telah meningkatkan kekhawatiran inflasi dan berpotensi mengganggu arus perdagangan global.

    Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan tarif yang diberlakukan pekan lalu pada sejumlah negara kemungkinan akan tetap berlaku, alih-alih dipotong sebagai bagian dari negosiasi berkelanjutan.

    Menurut Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong, data NFP AS yang melemahkan kurs dolar AS mendorong harapan pemangkasan suku bunga Fed sebanyak dua kali pada tahun ini sebesar 100 persen dengan total 50 basis points (bps).

    Ekspektasi tiga kali pemangkasan suku bunga dengan total 75 bps juga meningkat dari 46,4 persen menjadi 48,1 persen. Potensi pemotongan tersebut diperkirakan terjadi pada September, Oktober dan Desember.

    “Pelemahan besar pada data tenaga kerja ini besar kemungkinan karena kekhawatiran investor akan tarif Trump yang akan berdampak sangat negatif pada perekonomian AS,” kata Lukman.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Senin di Jakarta menguat sebesar 112 poin atau 0,68 persen menjadi Rp16.401 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.513 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.388 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.494 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Rumah Dijual, Anak Sudah Tiga

    Rumah Dijual, Anak Sudah Tiga

    Jakarta –

    Lemahnya pertumbuhan lapangan kerja dan gelombang PHK di Amerika Serikat (AS) memaksa banyak warga Negeri Paman Sam hidup sebagai pengangguran. Tanpa pemasukan tetap, tak sedikit pengangguran harus hidup dalam kesusahan bahkan sampai jual rumah atau berutang hingga ratusan juta.

    Sebagai contoh ada Jennifer Smith (46), seorang pengangguran yang telah melamar ke lebih dari 900 pekerjaan sejak terkena PHK pada September 2024 lalu dari sebuah perusahaan penyedia jasa keuangan di daerah Tampa, Florida.

    Dari jumlah lamaran yang telah dikirimkan, Smith hanya dipanggil satu kali untuk wawancara kerja namun tidak mendapat tawaran. Hal ini membuat dirinya yang memiliki tiga anak, semakin cemas dengan kondisi keuangannya.

    Bahkan belum lama ini ia harus menjual rumahnya yang memiliki lima kamar tidur dan pindah ke rumah yang lebih kecil. Hal ini mau tidak mau harus dilakukan untuk menghemat pengeluaran dalam jangka panjang.

    “Saya hanya berusaha meringankan tekanan finansial ini, dan semoga ini bisa membantu saya agar tidak merasa begitu putus asa,” ujarnya dikutip dari Wall Street Journal, Senin (4/8/2025).

    Meski pesangon dari pekerjaan lamanya masih cukup membantu, sisa dana tersebut akan segera habis. Padahal Smith masih harus membayar premi yang melonjak tinggi untuk mempertahankan asuransi kesehatannya.

    “Sejujurnya, saya masih terkejut dengan semua ini,” sambung Smith.

    Kondisi ini dirasakan juga oleh mantan pegawai bidang sumber daya manusia (SDM), Owen Skeete (32), yang harus menganggur selama lebih dari satu tahun setelah terkena PHK pada 2023 lalu.

    Untuk bisa bertahan hidup, dirinya menjadi pengemudi online di aplikasi Lyft. Beruntung baru-baru ini dirinya mulai bekerja kembali di perusahaan kesehatan milik saudara perempuannya, walau jumlah penghasilannya hanya sekitar 60% dari gaji sebelumnya.

    “Saat ini, pendapatannya hampir impas,” ujarnya.

    Kemudian masih ada Jim Plunkett (54) yang kehilangan pekerjaannya di industri mode. Ia mengaku harus makan tabungan hingga US$ 25.000 atau Rp 410 juta (kurs Rp 16.401/dolar AS) dan mengambil pinjaman sebesar US$ 20.000 atau Rp 328 juta untuk kebutuhan sehari-hari karena harus lama menganggur.

    Beruntung baru-baru ini dirinya juga baru menerima pekerjaan memasang media digital di rak brosur. Meski pendapatannya kini hanya setengah dari penghasilan sebelumnya.

    “Apakah ini saat terbaik dalam hidup saya untuk memulai kembali? Tidak, tapi terkadang kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan,” kata Plunkett, yang tinggal di Yonkers, New York.

    Jumlah Pengangguran di AS

    Foto: Fuad Hasim

    Jumlah warga AS yang sudah menganggur selama 27 minggu (hampir 7 bulan) atau lebih mencapai 1,8 juta orang. Ini merupakan level tertinggi sejak 2017, di luar lonjakan pengangguran imbas pandemi pada 2020 lalu.

    Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) yang diterbitkan Jumat (1/8) kemarin, pertumbuhan lapangan kerja di negara adi daya itu telah melambat selama beberapa bulan terakhir karena adanya ketidakpastian kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump dan kehati-hatian para pengusaha.

    Bahkan lambatnya pertumbuhan lapangan kerja ini membuat rata-rata durasi warga AS dari menganggur sampai mendapatkan kerja juga meningkat dari 9,5 minggu jadi 10,2 minggu. Artinya para pengangguran ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk mendapatkan bisa kerja di Negeri Paman Sam.

    Masalahnya masa pengangguran yang berkepanjangan ini menimbulkan risiko seperti menghambat pendapatan jangka panjang bagi pekerja individu, yang jika terus berlanjut akan berdampak pada daya beli masyarakat.

    Halaman 2 dari 2

    (igo/fdl)

  • Rapor Ekonomi 4 Tahun Terakhir, Bagaimana Nasib Kuartal II/2025?

    Rapor Ekonomi 4 Tahun Terakhir, Bagaimana Nasib Kuartal II/2025?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2/2025 pada Selasa (5/8/2025). Banyak ekonom memproyeksikan bahwa kinerja ekonomi kuartal II/2025 akan melambat baik year on year maupun q to q.

    Proyeksi perlambatan ekonomi tersebut terjadi sejumlah faktor mulai dari pelemahan daya beli, industri yang belum bergeliat, dan banyaknya pengangguran. Perlambatan ekonomi pada kuartal II/2025 dan realisasi kuartal I/2021 yang juga belum sesuai ekspektasi itu menjadi peringatan dini bagi pemerintah terkait dengan kinerja perekonomian Indonesia sampai akhir tahun mendatang.

    Dalam catatan Bisnis, sejak kuartal II/2021 – kuartal II/2024, ekonomi Indonesia selalu berada di atas 5%. Meski di atas 5%, ekonomi Indonesia terus mengalami penyusutan selama 4 tahun terakhir.

    Pada tahun 2021, misalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal mencapai 7,07%. Pertumbuhan tinggi pada kuartal 2021/2021 itu terjadi karena baseline tahun sebelumnya yang sangat rendah akibat pandemi Covid-19.

    Namun demikian, sejak tahun 2022, realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II berangsur menciut. Pada waktu itu, ekonomi hanya tumbuh di angka 5,44%. Angka itu terus menurun pada kuartal II/2023 menjadi 5,17%. Puncaknya, pada kuartal II/2024 pertumbuhan ekonomi tersisa di angka 5,02%.

    Tren perlambatan ekonomi kuartal II selama 4 tahun terakhir itu dipicu oleh sejumlah faktor. Kalau menilik data BPS, stagnasi kinerja manufaktur menjadi salah satu pemicu. Sebagai contoh pada kuartal II/2024, misalnya, kontribusi manufaktur ke PDB masih di bawah angka 20%. Angkanya sebesar 18,52%. Selain itu penurunan harga komoditas juga memicu penurunan kontribusi sektor pertambangan dari angka 10,49% pada kuartal II/2023 menjadi 8,78%.

    Selain kontribusi manufaktur, dari sisi pengeluaran, pada waktu itu ada penurunan kontribusi investasi yang direpresentasikan dari pembentukan modal tetap bruto yang tercatat dari 27,92% menjadi 27,89%. Belanja pemerintah juga demikian dari 7,43% menjadi 7,31%. Semua data itu terjadi pada kuartal II/2023 dan kuartal II/2024.

    Lalu Bagaimana dengan Kuartal II/2025?

    Berdasarkan proyeksi dari 30 ekonom maupun lembaga yang dihimpun Bloomberg, median atau nilai tengah pertumbuhan PDB pada tiga bulan kedua 2025 adalah 4,8% (YoY). Estimasi tertinggi yakni pertumbuhan hingga 5% sedangkan terendah 4,6%.

    Proyeksi pertumbuhan tertinggi yakni 5% diramalkan oleh Gareth Leather dari Capital Economics, Ltd. dan Enrico Tanuwidjaja dari PT Bank UOB Indonesia.

    Sementara itu, terendah diramalkan oleh Moody’s Analytics Singapore, Jeemin Bang, serta Fakhrul Fulvian dari Trimegah Securites juga memproyeksikan pertumbuhan hanya 4,65%.

    Bank-bank BUMN seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memproyeksikan pertumbuhan sebesar 4,79% atau setara dengan nilai rata-rata konsensus para ekonom tersebut. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) meramalkan pertumbuhan lebih tinggi 4,9%.

    Adapun Office of Chief of Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 4,79% YoY atau sedikit lebih rendah dari kuartal sebelumnya yaitu 4,87% YoY.

    Sementara itu, pertumbuhan diperkirakan sebesar 3,71% secara kuartalan atau quarter-on-quarter (QoQ) pada kuartal II/2025 sehingga bangkit dari kontraksi -0,98% QoQ pada kuartal I/2025.

    Andry menyebut pertumbuhan yang lebih rendah secara tahunan pada kuartal II/2025 dipicu oleh di antaranya konsumsi rumah tangga karena faktor musiman dan perilaku belanja yang selektif. Kendati demikian, bantuan sosial (bansos) pemerintah yang ditingkatkan bisa membantu perlambatan konsumsi masyarakat.

    Sementara itu, aktivitas investasi atau PMTB diperkirakan tumbuh sederhana. Itu terlihat dari penjualan semen dan turunnya penyaluran dana pinjaman yang produktif.

    “Hal ini menunjukkan laju pembentukan modal yang lebih terukur karena pendekatan wait and see dari sektor usaha,” ungkap Andry melalui keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).

    Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan pulih pada tiga bulan kedua 2025 dari kontraksi pada kuartal sebelumnya. Kendati total belanja masih lamban, namun belanja pemerintah untuk pegawia dan bansos diramal naik.

    Adapun ekspor diperkirakan meningkat pada kuartal II/2025 yang dipicu oleh strategi frontloading penerapan tarif impor 19% oleh Amerika Serikat (AS). Seperti diketahui, frontloading merujuk pada kegiatan belanja yang dimajukan awal tahun.

    Strategi belanja itu diperkirakan membantu kinerja net ekspor di tengah perdagangan global yang masih lemah.

    Pelambatan Konsumsi

    Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memproyeksikan pertumbuhan PDB kuartal II/2025 yang lebih rendah yakni hanya 4,76% YoY. Pertumbuhan itu lebih rendah dari capaian kuartal I/2025 yaitu 4,87%. Konsumsi yang melambat lagi-lagi diperkirakan menjadi momoknya.

    Menurut Josua, ada empat faktor kunci yang memengaruhi perlambatan konsumsi. Pertama, konsumsi rumah tangga yang diproyeksikan menurun menjadi 4,77% dari sebelumnya 4,89% karena berkurangnya efek musiman dari periode Ramadan dan Idulfitri.

    Momentum tersebut sebagian besar sudah terserap pada kuartal I/2025 sehingga memiliki efek terbatas pada kuartal setelahnya. Indikator yang memperkuat kondisi tersebut antara lain penurunan penjualan eceran.

    Kedua, survei konsumen Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa meski Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2025 berada pada level optimis sebesar 117,8, ekspektasi penghasilan konsumen ke depan sedikit menurun, tercatat dari 135,4 menjadi 133,2.

    “Penurunan ekspektasi penghasilan ini juga menandakan bahwa konsumen mulai waspada dan memperketat pengeluaran, serta memilih menabung lebih sedikit dan mengalokasikan lebih banyak proporsi pendapatan mereka untuk konsumsi harian (rasio konsumsi terhadap pendapatan naik dari 74,3% menjadi 75,1%),” terangnya kepada Bisnis, Senin (4/8/2025).

    Ketiga, efisiensi belanja pemerintah juga diakui memengaruhi konsumsi rumah tangga. Josua menyoroti bahwa efisiensi belanja pemerintah dapat mengurangi stimulasi terhadap perekonomian domestik, terutama dari sisi permintaan.

    “Ketika pemerintah mengurangi belanja, khususnya di sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan konsumsi masyarakat, seperti bantuan sosial, subsidi energi, atau insentif lainnya, maka daya beli masyarakat berpotensi terdampak secara negatif,” terangnya.

  • Pulau Jawa Dominasi Produksi Padi, Tapi Banyak Penduduk Miskin Karena Beras

    Pulau Jawa Dominasi Produksi Padi, Tapi Banyak Penduduk Miskin Karena Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Tiga provinsi di Pulau Jawa masih mendomisasi produksi padi nasional. Publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa total produksi ketiga provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada Jannuari-September 2025 diperkirakan mencapai 24,6 juta ton atau 50,2% dari total proyeksi sebesar 49 juta ton.

    BPS mencatat bahwa Jawa Timur masih bertengger di peringkat pertama produsen gabah kering giling (GKG) sebesar 8,81 juta ton. Peringkat kedua ada Jawa Tengah dengan angka sebesar 8,05 juta ton. Sementara itu, Jawa Barat, daerah yang juga menjadi salah satu lumbung padi nasional mencapai 7,74 juta ton.

    Menariknya, kendati menjadi produsen padi terbesar bahkan menyumbang lebih dari separuh produksi nasional, ketiga wilayah ini menjadi kawasan dengan penduduk miskin banyak banyak di Indonesia. Data BPS yang dipublikasikan Juli 2025 lalu menunjukkan bahwa, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 3,89 juta, Jawa Barat 3,66 juta, dan Jawa Tengah sebanyak 3,39 juta. Meskipun secara persentase bukan yang terbesar.

    Data BPS juga memaparkan data lainnya, yang menunjukkan bahwa beras justru menjadi komponen utama pemicu kemiskinan penduduk di Indonesia, termasuk Jawa. Di perkotaan, data BPS secara nasional, beras menyumbang garis kemiskinan sebesar 21,6%. Sementara di pedesaan beras menyumbang sebesar 24,9%.

    Dalam catatan Bisnis, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai titik terendah sepanjang sejarah, yakni 8,47% dari total populasi per Maret 2025. Meski patut diapresiasi, pakar menilai capaian itu tak mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    Jumlah Penduduk Miskin

    Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (25/7/2025), 8,47% penduduk miskin setara dengan 23,85 juta orang. Jumlah itu turun 0,21 juta orang dibandingkan kondisi September 2024, yang mana penduduk miskin sebanyak 8,57% atau setara 24,06 juta orang.

    Tak perlu waktu lama, para pejabat Istana Negara hingga Gedung Parlemen langsung ‘merayakan’ kesuksesan itu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi misalnya, yang menyebut angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah itu sebagai “sesuatu yang menggembirakan.”

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak heran dengan rilis BPS. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan memang tujuan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hanya saja, Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho mengingatkan bahwa rilis penurunan angka kemiskinan perlu ditafsir secara hati-hati. Di balik angka positif itu, ada sejumlah indikator lain yang tampak mengkhawatirkan.

    Wisnu menjelaskan bahwa rilis BPS pada pekan lalu sekadar menunjukkan bahwa semakin sedikit penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional absolut, yang dihitung berdasarkan pengeluaran minimum per kapita untuk kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

    “Namun, penurunan angka kemiskinan ini tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat meningkat secara menyeluruh,” tegas Wisnu kepada Bisnis, Senin (28/7/2025).

    Dia mencontohkan beberapa tanda kerentanan yang patut menjadi perhatian. Misalnya masih pada rilis BPS yang sama, terungkap kemiskinan perkotaan justru meningkat seiring naiknya tingkat pengangguran di wilayah urban.

    Di sisi lain data ketenagakerjaan yang sudah dirilis BPS terlebih dahulu menunjukkan bahwa sepanjang Februari 2024—Februari 2025, jumlah pengangguran bertambah 83.000 orang, sementara proporsi pekerja informal naik dari 59,17% menjadi 59,40%.

    Wisnu menilai fakta-fakta statistik itu menunjukkan bahwa banyak rumah tangga yang masih menggantungkan hidup pada pekerjaan informal dan tidak stabil.

  • OJK Tanggapi Proyeksi Terbaru Ekonomi RI, Yakin Deal Tarif Trump Bawa Efek Positif

    OJK Tanggapi Proyeksi Terbaru Ekonomi RI, Yakin Deal Tarif Trump Bawa Efek Positif

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meyakini bahwa tercapainya kesepakatan tarif Trump antara AS dengan banyak negara, termasuk RI, akan membawa efek positif bagi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut bahwa proyeksi terbaru Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) merupakan pertanda positif dari perkembangan ekonomi terbaru.

    IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 dari semula 4,7% menjadi 4,8%, berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Juli 2025. IMF juga menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 dari 2,8% menjadi 3,0%.

    “Hal ini menunjukkan bahwa sama dengan pandangan yang kami sampaikan, sekalipun kebijakan pemerintah AS [Amerika Serikat] menimbulkan disrupsi besar, tetapi dengan dicapainya kesepakatan menjadi satu sinyal mengenai bagaimana ini akan berujung dalam suatu keputusan ataupun kesepakatan yang kemudian akan menjadi masukan bagi pergerakan ekspor-impor, dan pada responsnya ke investasi dan kepastian berusaha,” ujar Mahendra dalam konferensi pers hasil RDK OJK, Senin (4/8/2025).

    Menurutnya, revisi outlook ekonomi dari IMF itu menunjukkan bahwa terdapat peluang kondisi ekonomi terus membaik. Hal itu tentu dapat mendukung perbaikan kinerja sektor jasa keuangan, yang pada akhirnya akan mendukung perekonomian masyarakat.

    Tidak hanya itu, berbagai peningkatan kinerja ekonomi melalui proyeksi berbagai lembaga, maupun pertumbuhan kinerja lembaga jasa keuangan, membuka peluang revisi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi ke depannya.

    “Terutama tadi kalau kita bisa memanfaatkan ruang terbuka dari pengaruh ekspor negara-negara lain, maupun perbaikan iklim usaha dan investasi di Indonesia,” ujar Mahendra.

    Dilansir Reuters, Hasil survei dari 26 ekonom memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal II/2025 akan tumbuh melambat. Para ekonom yang disurvei selama 25 Juli—1 Agustus itu memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 hanya 4,80% (year on year/YoY).

    Pertumbuhan PDB pada April—Juni 2025 itu juga diperkirakan sedikit lebih rendah dari pencapaian pada Januari-Maret 2025 atau kuartal I/2025, yakni 4,87% secara tahunan.

    Pertumbuhan itu melambat atau menjadi yang terendah dalam kurun waktu empat tahun terakhir pada periode yang sama. Hal itu sejalan dengan beban belanja rumah tangga pada pertumbuhan yang lemah serta mengimbangi peningkatan ekspor.

    Meski demikian, PDB kuartal II/2025 diproyeksikan tumbuh 3,70% secara kuartalan dari kuartal I/2025, atau pulih dari kontraksi sekitar 0,98%.

    “Keyakinan konsumen menurun, aktivitas industri melambat, dan pengangguran kaum muda tetap tinggi. Angka penjualan ritel riil juga lemah sepanjang kuartal kedua karena rumah tangga tetap berhati-hati dalam berbelanja akibat pertumbuhan upah riil yang stagnan,” ujar ekonom asosiasi di Moody’s Analytics, Jeemin Bang, dikutip dari Reuters pada Senin (4/8/2025).

  • Menaker: PBL beri pendekatan pelatihan vokasi yang lebih aplikatif

    Menaker: PBL beri pendekatan pelatihan vokasi yang lebih aplikatif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai program Project Based Learning (PBL) Smart Sector merupakan pendekatan pelatihan vokasi yang lebih kontekstual dan aplikatif.

    “Model pelatihan ini dirancang agar peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga terlibat langsung dalam proyek nyata yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menyampaikan program PBL difokuskan pada sektor-sektor berbasis teknologi dan digital, dengan target nasional sebanyak 20.032 peserta sepanjang 2025.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.664 peserta akan mengikuti pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP), sementara 10.368 peserta akan mengikuti pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Daerah/Balai Latihan Kerja (UPTD/BLK) tingkat daerah.

    “PBL tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga menciptakan solusi bersama antara dunia usaha dan pemerintah. Perusahaan memperoleh tenaga kerja siap pakai, sementara peserta mendapatkan sertifikasi kompetensi, pengalaman kerja nyata, serta perlindungan sosial,” ujar Yassierli.

    Lebih lanjut, ia menekankan pelatihan vokasi menjadi kunci menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan, seperti tingginya angka pengangguran lulusan SMK dan ketidaksesuaian (mismatch) antara pendidikan dan kebutuhan industri.

    Yassierli menambahkan transformasi ketenagakerjaan Indonesia harus mengantisipasi disrupsi digital dan transisi menuju ekonomi hijau.

    Untuk itu, Kemnaker terus memperkuat kebijakan pelatihan vokasi berbasis triple skilling, yaitu, reskilling bagi pekerja aktif, skill adjustment untuk pencari kerja, dan upskilling bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Era digital menuntut kita bergerak cepat. Kita harus membekali tenaga kerja dengan keterampilan masa depan yang menuntut untuk kreatif, kolaboratif, digital, dan adaptif,” kata dia.

    Adapun program PBL Smart Sector telah dibuka di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten.

    Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker, Agung Nur Rohmad mengatakan program PBL Smart Sector adalah metode pembelajaran inovatif yang menuntut peserta menguasai keterampilan dalam mengerjakan proyek-proyek yang relevan dengan industri modern berbasis teknologi canggih.

    “PBL menitikberatkan pada pembelajaran berbasis praktik langsung, pemecahan masalah, kerja tim, serta inovasi. Dengan melibatkan industri, diharapkan lulusan peserta PBL dapat langsung siap bekerja,” ujar Agung.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.