Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Cucun PKB: Bersama Prabowo, Kita Gaspol Bangun Pemberdayaan Rakyat

    Cucun PKB: Bersama Prabowo, Kita Gaspol Bangun Pemberdayaan Rakyat

    “Bukan hanya itu, kehadiran negara, mulai Desember ini dibebaskan tunggakan non-PBI,” tegasnya.

    Selain isu bantuan sosial, ia menceritakan diskusinya dengan Gubernur Sulsel mengenai kualitas lulusan SMK.

    “Kemarin juga bersama Pak Gubernur, beliau menyampaikan usulan, SMK yang menjadi kontributor pengangguran, beliau menyampaikan bagaimana kalau kita siapkan anak SMK go global,” Cucun menuturkan.

    Ia meyakini peningkatan keterampilan teknis anak-anak SMK akan membawa manfaat besar di masa depan.

    “Insyaallah anak-anak kita yang sekolah di SMK, mulai ditekankan betul-betul memiliki skill,” terangnya.

    Di akhir sambutannya, Cucun menyampaikan kekagumannya terhadap karakter masyarakat Sulsel yang dinilai memiliki keteguhan dan daya juang tinggi.

    “Masyarakat Sulsel memiliki karakter teguh. Karena itu Sulsel menjadi tempat tumbuh kembang Partai yang betul-betul dekat dengan rakyat,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan, Azhar Arsyad, tampil blak-blakan menunjukkan kedekatan politiknya dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

    Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sulsel periode 2026-2031 di Hotel Aryaduta, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Senin (8/12/2025).

    Dalam sambutannya, Azhar mengibaratkan perjalanan PKB di Sulsel sebagai kapal phinisi yang berlayar di tengah ombak besar menuju dermaga tujuan.

    “Saya bilang bahwa PKB ini ibarat pelaut yang melaut ini adalah Phinisi yang berlayar di tengah samudera menuju dermaganya,” ujar Azhar.

    “Tentu ada badai gelombang yang dihadapi. Ada yang menyerah, itulah dinamikanya,” tambahnya.

  • Rano Karno berkomitmen perluas serapan tenaga kerja disabilitas

    Rano Karno berkomitmen perluas serapan tenaga kerja disabilitas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berkomitmen memperluas penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan kota.

    Komitmen tersebut disampaikan Rano saat membuka bursa kerja untuk penyandang disabilitas di Universitas Tarumanegara, Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (6/12).

    “Acara ini tidak hanya memperkenalkan bagi pencari kerja penyandang disabilitas, namun juga meningkatkan kesadaran publik bahwa orang bekerja harus mendapatkan akses oleh semua pihak tanpa kecuali,” kata Rano.

    Menurut dia, di tengah upaya transformasi menuju Kota Global, Jakarta masih menghadapi tantangan ketenagakerjaan dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,05 persen pada Agustus 2025.

    “Namun, kontribusi Jakarta sebesar 16,39 persen terhadap perekonomian nasional serta pertumbuhan ekonomi 4,96 persen (year-on-year) pada triwulan III-2025 menunjukkan fondasi ekonomi kota yang kuat dan terus berkembang,” ujar Rano.

    Dia menyebutkan kemajuan tersebut harus dirasakan secara merata. Maka dari itu, pihaknya berkomitmen memperluas penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.

    Komitmen itu, kata dia, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyandang Disabilitas.

    “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan memastikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas sebagai bagian tak terpisahkan dari warga Jakarta,” ucap Rano.

    Sementara itu, Ketua Panitia Acara Bernadette Themas menuturkan bursa kerja tersebut merupakan wujud komitmen menciptakan ruang ketenagakerjaan yang inklusif, ramah, serta menghargai keberagaman kemampuan.

    “Kami meyakini penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk kontribusi dalam dunia kerja, karena yang dibutuhkan mereka bukan belas kasih, melainkan kesempatan untuk mewujudkan kemampuan yang mengembangkan diri dan berperan dalam membangun ekonomi sosial bangsa,” tutur Bernadette.

    Dalam kegiatan itu, dia mengungkapkan pihaknya menghadirkan 14 perusahaan yang membuka 100 lowongan pekerjaan bagi disabilitas. Bahkan, Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan turut dilibatkan dalam bursa kerja tersebut.

    “Saat ini, tercatat sudah lebih dari 400 peserta pencari kerja yang terdaftar,” ungkap Bernadette.

    Dia menambahkan selain seleksi rekrutmen, panitia juga menyiapkan layanan konsultasi karya, review CV, workshop, dan talkshow dengan narasumber yang kompeten di bidang inklusif.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PHRI Ingatkan Potensi PHK hingga Penutupan Hotel jika Raperda KTR Tak Dikaji Ulang Megapolitan 5 Desember 2025

    PHRI Ingatkan Potensi PHK hingga Penutupan Hotel jika Raperda KTR Tak Dikaji Ulang Megapolitan 5 Desember 2025

    PHRI Ingatkan Potensi PHK hingga Penutupan Hotel jika Raperda KTR Tak Dikaji Ulang
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (
    PHRI
    ) BPD DKI Jakarta menyoroti Rancangan Peraturan Daerah tentang
    Kawasan Tanpa Rokok
    (Raperda KTR) dalam Musyawarah Daerah (Musda) XVI yang digelar Jumat (5/12/2025).
    Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, mengatakan asosiasinya menerima banyak keluhan dari anggota terkait sejumlah larangan dalam raperda yang dinilai berpotensi membebani industri perhotelan dan restoran.
    “Raperda KTR Jakarta sudah banyak dikeluhkan oleh anggota kami karena akan berdampak secara signifikan bagi industri hotel dan restoran di Jakarta,” ujar Iwantono dalam keterangan tertulis, Jumat.
    “Kami ingin agar suara dari pelaku usaha itu bisa didengar dan ditampung aspirasinya. Bukan sebagai niat untuk melawan pemerintah, kami tetap mendukung pemerintah. Namun demikian, aspirasi kami mohon diperhitungkan,” tegasnya.
    Iwantono menambahkan, PHRI proaktif menjalin kolaborasi dengan pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan polemik dan tetap dapat diimplementasikan pelaku usaha. Di tengah pelemahan ekonomi, PHRI juga berharap pemerintah memberikan perlindungan tambahan.
    Menurut dia, sektor hotel dan restoran berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta sehingga keberlanjutan usaha perlu diprioritaskan.
    Untuk mengawal pembahasan Raperda KTR, PHRI bersama sejumlah asosiasi industri turut menyampaikan permohonan perlindungan kepada pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta.
    “Agar Raperda KTR yang dihasilkan benar-benar adil, berimbang, inklusif dan mengakomodir keberlangsungan usaha sektor jasa dan pariwisata,” kata Iwantono.
    PHRI sebelumnya melaporkan, sekitar 70 persen pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan bisnis berkepanjangan. Penurunan okupansi hotel yang drastis, ditambah biaya operasional yang terus meningkat, memicu rencana PHK massal.
    Langkah efisiensi mulai dilakukan, termasuk memangkas pekerja kontrak dan harian lepas, serta menghentikan sementara proses perekrutan.
    Sejalan dengan itu, PHRI meminta pemerintah mengkaji kembali berbagai regulasi yang dinilai menambah beban, termasuk Raperda KTR.
    “Mengingat dampaknya terhadap kondisi industri dan market segmen jasa dan pariwisata yang semakin anjlok. Pertama dari sisi pasar, tolong bantu masyarakat untuk datang ke Jakarta,” ucap Iwantono.
    “Kedua, tentu jangan banyak aturan-aturan yang semakin membebani, yang menimbulkan beban biaya yang pada akhirnya membuat hotel tidak bisa bertahan,” lanjutnya.
    Ia mengingatkan, jika banyak hotel tutup, pemerintah justru akan menghadapi dampak lebih besar.
    “Karena banyak kehilangan pemasukan dari pajak hotel, meningkatnya angka pengangguran akibat PHK dan sebagainya,” kata Iwantono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Emas Antam Hari Ini 5 Desember 2025 Naik Rp 1.000, Cek Rinciannya di Sini

    Harga Emas Antam Hari Ini 5 Desember 2025 Naik Rp 1.000, Cek Rinciannya di Sini

    Sebelumnya, harga emas menguat tipis pada perdagangan Kamis, 4 Desember 2025. Kenaikan harga emas dunia seiring kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) mengimbangi dukungan dari pelemahan dolar AS. Sementara itu, pasar menunggu data inflasi AS pada Jumat, 5 Desember 2025 untuk mendapatkan petunjuk mengenai prospek kebijakan the Federal Reserve (the Fed) menjelang pertemuan Desember 2025.

    Mengutip CNBC, Jumat, (5/12/2025), harga emas pasar spot naik 0,1% menjadi USD 4.210,49 per ounce. Harga emas berjangka AS untuk Februari ditutup mendaki 0,2% ke posisi USD 4.243 per ounce.

    “Imbal hasil yang lebih tinggi membatasi kenaikan emas dan indeks dolar AS secara umum memberikan sedikit dukungan,” kata Analis Marex, Edward Meir.

    Imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10 tahun naik, sementara indeks dolar AS (DXY), mencapai level terendah dalam satu bulan, membuat emas lebih terjangkau bagi pembeli luar negeri.

    Data pada Kamis menunjukkan klaim tunjangan pengangguran baru AS turun menjadi 191.000 minggu lalu, level terendah dalam lebih dari tiga tahun dan jauh di bawah ekspektasi ekonom sebesar 220.000.

    Sementara itu, laporan ADP Rabu menunjukkan, jumlah tenaga kerja swasta AS turun sebesar 32.000 pada November, menandai penurunan tertajam dalam lebih dari dua setengah tahun.

     

  • Akademisi: Reformasi Polri diorientasikan pada penguatan kultur

    Akademisi: Reformasi Polri diorientasikan pada penguatan kultur

    Dalam penggunaan teknologi Informasi, diharapkan adanya perwujudan smart policing (kepolisian yang cerdas), seperti komunikasi digital untuk analisa data serta identifikasi pola atau tren kejahatan, guna dilakukan upaya pencegahan

    Jakarta (ANTARA) – Rektor Universitas Krisnadwipayana Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Ali Johardi menegaskan gagasan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu selalu diorientasikan pada penguatan kultur polisi profesional dan modern.

    “Kultur ini mencakup pemahaman etis dan empiris tentang peran polisi yang menguasai teknologi informasi, komunikasi digital untuk merespons kebutuhan publik dalam keamanan dan ketertiban,” kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menyatakan kultural pada Polri merujuk terhadap perubahan nilai norma dalam budaya organisasi pada penyelenggaraan fungsi kepolisian di masa depan.

    Maka dari itu, ia menilai reformasi kepolisian harus dilandasi pendekatan ilmiah (scientific approach), integritas moral, dan restruktural organisasi.

    Sebagai institusi pendidikan tinggi, Unkris menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif mendukung agenda reformasi Polri melalui riset akademik, diskusi ilmiah, serta edukasi publik.

    Kampus tidak hanya bertugas mendidik mahasiswa, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam pembenahan institusi negara demi terciptanya tata kelola keamanan dan hukum yang lebih adil, profesional, dan berkelanjutan.

    Ali mengingatkan peningkatan kejahatan saat ini sedang terjadi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, antara lain adanya pengangguran dan kemiskinan.

    Dengan demikian, menurutnya, gagasan memilah tugas dan fungsi Polri untuk melebur ke dalam beberapa lembaga kementerian bukan solusi yang tepat.

    Masalahnya, kata dia, pendekatan tersebut justru akan menimbulkan disintegrasi fungsi keamanan dan melemahkan peran kepolisian mengemban tugas pokoknya, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtimbas).

    Untuk itu, dirinya berpendapat langkah paling relevan dan rasional dalam mereformasi Polri saat ini, yaitu merestrukturisasi lembaga Polri secara proporsional, prosedural, dan profesional, antara lain dengan memperkuat elemen yang lemah, menyeimbangkan fungsi yang terlalu dominan, dan meningkatkan kapasitas unit-unit terdepan yang membutuhkan dukungan.

    Kendati demikian, Ali mengatakan reformasi itu harus mempertimbangkan tantangan era digitalisasi, dengan peningkatan teknologi informasi, modernisasi sarana-prasarana, dan literasi digital bagi seluruh aparat kepolisian dalam menghadapi era modernisasi.

    Sementara itu, Ketua Senat Unkris Prof. Gayus Lumbuun berharap keberhasilan reformasi Polri akan memunculkan dinamika yang meningkatkan peran dan fungsi kepolisian pada fungsi strategis dalam sistem keamanan negara.

    Kerangka kebijakan dimaksud, sambung dia, akan memastikan sistem hukum negara berjalan sesuai prinsip, etika, tanggung jawab, dan budaya hukum, yang terintegritasi sebagai langkah reformasi Polri ambivalensi tugas kepolisian yang kerap terjadi di masyarakat.

    Ia menyebutkan ambivalensi tersebut, yakni di satu sisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, namun di sisi lain polisi dituntut bertindak tegas dan konsisten sebagai aparat penegak hukum.

    “Hal ini merupakan dilema dalam pelaksanaan tugas di lapangan, yaitu harus menindak penjahat sekaligus melindunginya sebagai bentuk hak asasi manusia,” ujar Gayus.

    Dengan demikian, dirinya menilai terhadap peran kepolisian di lapangan, diperlukan pendidikan polisi yang sesuai tuntutan sebagai single fighter, yakni menghadapi dan menganalisa suatu kejadian yang merupakan gangguan kamtibmas di lapangan serta memutuskan sendiri pula tindakan yang harus dilakukan dengan risiko ditanggung sendiri.

    Dalam penggunaan teknologi Informasi, diharapkan adanya perwujudan smart policing (kepolisian yang cerdas), seperti komunikasi digital untuk analisa data serta identifikasi pola atau tren kejahatan, guna dilakukan upaya pencegahan seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali), serta penyelidikan dan/atau penyidikan, dengan tujuan dibawa ke muka hukum untuk memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan.

    Dikatakan bahwa hal tersebut juga meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Polri ketika sangat dibutuhkan untuk mengatasi kejahatan dengan cepat, tepat, dan efektif.

    Di sisi lain, Gayus menyatakan dalam konteks reformasi kepolisian Indonesia, perubahan kultural memiliki tantangan berupa perubahan berpikir yang sudah terbentuk lama.

    Ambivalensi tugas kepolisian yang kerap muncul dalam praktik di tengah masyarakat pun, menurutnya, sering membingungkan petugas di lapangan, terutama para petugas yang baru selesai menjalani pendidikan singkat sebelum langsung terjun melayani masyarakat dengan kompleksitasnya yang tinggi.

    “Kondisi tersebut menegaskan perlunya sistem pendidikan, kurikulum yang sesuai, dan standar kompetensi berbasis ilmu hukum yang lebih kuat dalam institusi Polri,” tuturnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menolak formula kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026,” kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu. Menurut Iqbal, angka makro ekonomi antara tahun lalu dan tahun ini tidak jauh berbeda, sehingga angka tersebut konsisten dan dapat dipertahankan. 

    Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% hingga 7% yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha.

    Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli. 

    “Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah,” ujarnya.

    Padahal semulanya, KSPI menegaskan usulan upah minimum provinsi atau UMP 2026 tetap diharapkan naik di kisaran 8,5%—10% atau lebih tinggi dari kenaikan tahun lalu sebesar 6,5%.

    Sebelumnya, Said Iqbal bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025). 

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama. 

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun. 

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya. 

    Sementara itu, angka usulan upah 10,5% diharapkan berlaku untuk pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tumbuh di atas 20%. 

  • Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menolak formula kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026,” kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu. Menurut Iqbal, angka makro ekonomi antara tahun lalu dan tahun ini tidak jauh berbeda, sehingga angka tersebut konsisten dan dapat dipertahankan. 

    Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% hingga 7% yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha.

    Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli. 

    “Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah,” ujarnya.

    Padahal semulanya, KSPI menegaskan usulan upah minimum provinsi atau UMP 2026 tetap diharapkan naik di kisaran 8,5%—10% atau lebih tinggi dari kenaikan tahun lalu sebesar 6,5%.

    Sebelumnya, Said Iqbal bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025). 

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama. 

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun. 

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya. 

    Sementara itu, angka usulan upah 10,5% diharapkan berlaku untuk pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tumbuh di atas 20%. 

  • Sekolah Digital Koperasi UKSW Perkuat Ekosistem Kopdes Merah Putih

    Sekolah Digital Koperasi UKSW Perkuat Ekosistem Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono menyambut baik pendirian Sekolah Digital Koperasi yang diinisiasi oleh Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Inisiatif ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat program digitalisasi koperasi yang tengah digencarkan oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop).

    Selain itu, keberadaan sekolah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Ferry menilai upaya UKSW dalam membangun sekolah digital koperasi merupakan terobosan penting bagi percepatan digitalisasi koperasi desa, yang kini menjadi salah satu prioritas nasional.

    “Saya merespons positif sekaligus mendukung 100 persen sekolah koperasi digital UKSW. Apa yang dicetuskan UKSW ini luar biasa dan sangat dibutuhkan untuk menyebarkan proses digitalisasi yang (akan) dilakukan di Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

    Ferry menegaskan dunia kampus/akademisi memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung program-program strategis nasional seperti Kopdes/Kel Merah Putih. Melalui karya dan inovasi dari para civitas akademika dapat menjadi pijakan untuk memaksimalkan program pemerintah agar memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.

    Ia menyebut kolaborasi pemerintah, akademisi, dan gerakan koperasi sebagai fondasi baru arah pembangunan ekonomi nasional. Sinergi yang erat antara pemerintah dan akademisi diharapkan akan menciptakan ekosistem yang baru terutama terkait dengan program pengembangan koperasi.

    “Ini adalah bagian dari ekosistem yang harus kita bangun bersama antara dunia pendidikan, kementerian, dan gerakan koperasi,” tegasnya.

    “Sekarang eranya digital, tapi jangan sampai digitalisasinya terlalu maju sementara sektor riilnya tidak berjalan. Aktivitas bisnis koperasi harus tumbuh seiring peningkatan proses digitalisasi,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Ferry juga memaparkan perkembangan kebijakan perkoperasian yang terus diperkuat pemerintah, termasuk perluasan ruang usaha koperasi di sektor-sektor strategis. Saat ini koperasi diizinkan pemerintah untuk mengelola tambang dan mineral sampai 2.500 hektare.

    Selain itu, Kemenkop juga sedang melakukan reformasi kelembagaan pendidikan koperasi nasional. Hal ini diperlukan agar Ikopin dapat melahirkan insan perkoperasian yang kompeten dan mampu mendorong kemajuan koperasi nasional sehingga dapat menjadi soko guru perekonomian.

    “Kami sedang merombak IKOPIN untuk dijadikan BLU Kemenkop, dan kami akan belajar dari UKSW bagaimana pendidikan koperasi bisa berkembang seperti di sini,” katanya.

    Di hadapan sivitas akademika UKSW, Ferry menegaskan Program Kopdes/Kel Merah Putih adalah amanat langsung Presiden RI yang bertujuan mengembalikan orientasi ekonomi nasional ke Pasal 33 UUD 1945. Koperasi, katanya, harus kembali menjadi pilar utama ekonomi rakyat.

    “Saya berterima kasih kepada UKSW. Ini inisiatif yang membuat saya kaget sekaligus bangga. Kita akan bangun ekosistem ekonomi baru dari desa untuk Indonesia yang lebih sejahtera,” katanya.

    Sementara itu, Rektor UKSW Prof. Dr. Intiyas Utami menegaskan kampusnya memiliki komitmen kuat untuk mendukung program strategis pemerintah, terutama Kopdes/Kel Merah Putih. Menurutnya, kekuatan koperasi terletak pada konektivitas dan kolaborasi antar-koperasi.

    Oleh karena itu, konektivitas dapat dilakukan melalui dukungan teknologi. Ia menjelaskan berbagai inisiatif UKSW dalam pengembangan digitalisasi koperasi, mulai dari sosialisasi, pembentukan klinik digitalisasi di NTT, hingga pengembangan aplikasi koperasi digital yang siap dipakai.

    “Aplikasi tersebut dirancang mendukung transaksi pembayaran, simpan pinjam, hingga potensi menjadi platform e-commerce koperasi,” kata Intiyas.

    Salah satu yang sedang dioptimalkan UKSW dalam mendukung penguatan ekosistem perkoperasian nasional adalah dengan pendirian sekolah digital koperasi.

    “Dengan kolaborasi yang baik, kami optimis bisa bersama-sama menuju Indonesia jaya,” ucap Intiyas.

    Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menilai program Kopdes/Kel Merah Putih merupakan solusi nyata bagi berbagai persoalan desa seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya kualitas pendidikan.

    Ia menekankan perlunya penguatan SDM koperasi, terutama melalui dukungan akademisi dan kampus seperti UKSW. Menurutnya, pendampingan berbasis pengetahuan akan mempercepat profesionalisasi koperasi desa.

    “Masalah di desa banyak sekali, sehingga program Kopdes/Kel Merah Putih menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah dari bawah. Mari kita bangun Indonesia mulai dari desa,” ujar Sumarno.

    (akd/ega)

  • Sarjana Banyak yang Nganggur, Airlangga Minta Pengusaha Turun Tangan

    Sarjana Banyak yang Nganggur, Airlangga Minta Pengusaha Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meminta pengusaha untuk mendukung penciptaan lapangan kerja di tengah rendahnya penyerapan lulusan sarjana di pasar tenaga kerja. Jumlah lulusan sarjana mencapai 1,5 juta orang setiap tahun. 

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin (1/12/2025). 

    “Kita punya lulusan 1,5 juta sarjana setiap tahun dan kalau bapak-bapak buka lowongan ditulis di bawahnya berpengalaman 1 tahun, 2 tahun, sehingga yang mau masuk ke lapangan kerja itu di-reject duluan,” terangnya di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Oleh sebab itu, pemerintah juga menyiapkan program magang bagi lulusan baru (fresh graduates) dan diserap oleh perusahaan hingga kementerian/lembaga. Periode magang selama enam bulan dan pesertanya diberikan gaji sesuai upah regional. 

    Setelah kuota yang disiapkan 100.000 untuk 2025, pemerintah akan membuka kembali 100.000 untuk program magang pada 2026. 

    “Mohon Kadin menerima anak-anak terbaik dan ini adalah Generasi Z, beri mereka kesempatan untuk bekerja,” ucapnya.

    Merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dipaparkan olehnya, realisasi investasi tahun ini sudah mencapai Rp1.434 triliun dari target Rp1.900 triliun. Dari investasi tersebut, jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang. 

    Pengangguran Tembus 7,4 Juta

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 7,46 juta orang Indonesia masih menganggur atau tak punya pekerjaan pada Agustus 2025.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan selama periode Agustus 2024–Agustus 2025, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

    “Pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Edy dalam Rilis BPS, Rabu (5/11/2025).

    Sebagai pembanding, data BPS menunjukkan, TPT pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang yang menganggur atau TPT 4,91%.

    Meskipun demikian, TPT Agustus 2025 yang sebesar 4,85% ini naik jika dibandingkan Februari 2025 yakni 4,76%. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,28 juta orang.

    Jika dirinci, Edy mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus 2024 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun di perdesaan.

    Lebih jauh, TPT tertinggi terjadi pada penduduk laki-laki yang mencapai 4,85%, sedangkan perempuan sebanyak 4,84%. Sementara itu, TPT tertinggi terjadi di perkotaan yang mencapai 5,75%, sedangkan di perdesaan sebanyak 3,47% pada Agustus 2025.

    Secara keseluruhan, BPS mencatat, ada 218,17 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025. Angka tersebut bertambah 2,80 juta jika dibandingkan kondisi Agustus tahun lalu. Namun, tidak semua terserap di pasar kerja.

    Perinciannya, bukan angkatan kerja (BAK) tercatat mencapai 64,17 juta orang atau naik 0,91 juta orang dan angkatan kerja (AK) sebanyak 154,00 juta orang atau naik 1,89 juta orang.

    Adapun, penduduk yang bekerja mencapai 146,54 juta orang atau naik 1,90 juta orang, sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 7,46 juta orang atau turun 4.000 orang pada Agustus 2025.

    Secara terperinci, Edy mengungkap penduduk yang bekerja tersebut terdiri dari pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran.

    Pertama, pekerja penuh tercatat sebanyak 98,65 juta orang. Angka tersebut bertambah 0,20 juta orang dari Agustus 2024. Asal tahu saja, kategori pekerja penuh adalah para pekerja dengan jam kerja maksimal 35 jam seminggu.

    Kedua, pekerja paruh waktu atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Angkanya mencapai 36,29 juta orang atau bertambah 1,66 juta orang.

    Ketiga, setengah pengangguran. Edy menuturkan, sebanyak 11,60 juta orang masuk dalam kategori ini atau bertambah 0,04 juta orang pada Agustus 2025. Adapun, setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

  • Jelang Akhir Tahun, PMI Manufaktur Indonesia Catat Rekor Tertinggi 

    Jelang Akhir Tahun, PMI Manufaktur Indonesia Catat Rekor Tertinggi 

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada titik krusial bonus demografi, dengan penduduk usia produktif mencapai lebih dari 218 juta orang. Momentum ini, menurutnya, harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengakselerasi industrialisasi dan memperluas kesempatan kerja. 

    Hal tersebut diungkapkan Menperin dalam acara Wisuda Bersama Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 di Politeknik AKA Bogor.

    “Tingkat pengangguran yang masih berada pada kisaran lima persen mendorong pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam memperkuat kesiapan angkatan kerja memasuki pasar kerja nasional maupun global,” ungkap Agus, Jumat (28/11/2025).

    Oleh karena itu, dalam konteks memperkuat SDM industri nasional, Menperin menekankan bahwa arah pembangunan pendidikan vokasi selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa penguatan pendidikan vokasi merupakan strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan. 

    “Bapak Presiden (Prabowo) menekankan bahwa pendidikan vokasi harus menjadi prioritas nasional agar lulusan dapat memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di pasar global,” imbuhnya.

    Penegasan tersebut juga selaras dengan Asta Cita pemerintah sebagai misi pembangunan nasional, yang menempatkan pembangunan manusia unggul, percepatan industrialisasi berbasis nilai tambah, penguatan hilirisasi berkelanjutan, serta transformasi digital dan inovasi teknologi sebagai agenda strategis. 

    “Semua agenda besar tersebut hanya dapat dicapai apabila Indonesia memiliki SDM industri yang kompeten, adaptif, produktif, dan siap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.