Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Ormas dan Sekuriti Keroyok Wartawan dan Humas KLH, Kapolres Serang: Cari Makan dan Kerja di Pabrik Regional 21 Agustus 2025

    Ormas dan Sekuriti Keroyok Wartawan dan Humas KLH, Kapolres Serang: Cari Makan dan Kerja di Pabrik Regional 21 Agustus 2025

    Ormas dan Sekuriti Keroyok Wartawan dan Humas KLH, Kapolres Serang: Cari Makan dan Kerja di Pabrik
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko menyebut alasan dua pelaku penganiayaan terhadap wartawan dan Humas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) adalah karena mereka tidak ingin menjadi pengangguran.
    Jika pabrik pengolahan timbal itu ditutup atau berhenti beroperasi, para pelaku tidak akan mendapatkan penghasilan.
    “Intinya, motifnya sementara mereka (pelaku) tidak mau pabrik ditutup karena cari makan dan kerja di sana (pabrik),” kata Condro kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Kamis (21/8/2025).
    Condro menyatakan telah menangkap dua orang pelaku, Karim dan Bangga, yang merupakan petugas keamanan perusahaan.
    Adapun tiga pelaku lainnya sudah diketahui identitasnya dan masih dalam pengejaran tim Reskrim Polres Serang.
    “Nama-nama sudah kami kantongi, insya Allah hari ini kami tangkap,” ujar Condro.
    Dari hasil pemeriksaan, diketahui ada keterlibatan dari anggota organisasi masyarakat (ormas) dan sejumlah karyawan juga.
    Terkait keterlibatan anggota Brimob, Condro mengaku masih mendalaminya bersama Propam Polda Banten.
    “Nanti akan didalami dan diperiksa oleh Propam,” tandas dia.
    Sebelumnya, delapan orang wartawan dan Humas KLH menjadi korban intimidasi dan penganiayaan saat melakukan tugasnya di PT Genesis Regeneration Smelting di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten.
    Akibatnya, Muhamad Rifky, jurnalis Tribun Banten, dan Anton, staf Humas KLH, mengalami luka-luka.
    Aksi penganiayaan pun dikecam oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, yang meminta Kapolda Banten Brigjen Pol Hengki untuk mengusut tuntas anggotanya yang diduga terlibat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK

    Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaan akrabnya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih atau pemerintahan Prabowo-Gibran pertama yang terjaring OTT KPK.

    “Benar [KPK OTT Immanuel Ebenezer],” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).  

    Dia menjelaskan OTT yang dilakukan penyidik terhadap Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

    Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan izin ke Kemnaker.

    “[OTT Immanuel Ebenezer terkait] Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh.

    Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang saat ini diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

    Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.

    Rekam Jejak Immanuel Ebenezer

    Immanuel Ebenezer Gerungan secara resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Bersama Menaker Yassierli, keduanya berkomitmen menjalankan prioritas utama menanggulangi pengangguran dan memperkuat ketenagakerjaan secara berkelanjutan

    Noel lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 26 Desember 1970. Sejak muda, Noel aktif dalam berbagai gerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil.

    Tak hanya itu, Noel menempuh pendidikan strata satu (Ilmu Sosial) di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) dan meraih gelar S.Sos. pada 2004. Namun, nama Immanuel Ebenezer justru melambung saat dia menjabat Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019.

    Pada 2022, Noel menjadi sorotan ketika memberi testimoni meringankan untuk terdakwa terorisme Munarman di pengadilan dan tak lama kemudian dicopot dari jabatan Komisaris Utama PT Mega Eltra (anak usaha Pupuk Indonesia) oleh Menteri BUMN Erick Thohir. 

    Dalam perjalanan karier politik dan pemerintahan, pria kelahiran Riau, 22 Juli 1975 ini pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra sejak 12 Juni 2021 hingga 23 Maret 2022. Dirinya, dicopot menyusul polemik testimoni di sidang Munarman.

    Pada Pilpres 2024, pria kelahiran 22 Juli 1975 itu diketahui awalnya menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania.

    Hanya saja, dukungan untuk Ganjar Prabowo tak berselang lama. Pada Februari 2023, dia menyatakan dukungannya terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Dengan demikian, Noel resmi membubarkan relawan Ganjar Pranowo Mania dan secara penuh mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

    Dia lantas memimpin jejaring Prabowo Mania 08, yang secara terbuka mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

    Immanuel Ebenezer mencalonkan diri sebagai Caleg DPR 2024 Dapil Kalimantan Utara di bawah bendera Gerindra dan berhasil memperoleh 29.786 suara, tetapi tidak terpilih.

    Meski begitu, dia pun menerima amanah sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI sejak dilantik pada 21 Oktober 2024. Selama menjabat, Noel kerap tampil di isu ketenagakerjaan yang sensitif dan mendapat sorotan luas.

    Isu-isu tersebut seperti perlindungan pekerja transportasi online dengan melakukan evaluasi terhadap bonus harian (BHR) yang diterapkan aplikator ojek online (ojol) dan merespons protes pengemudi.

    Lalu, dirinya sempat masuk dalam polemik pernyataan “kabur aja dulu” karena ucapannya ke WNI yang resah menuai kritik tajam di media sosial dan pemberitaan daerah/nasional. 

    “Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi,” kata Noel sambil tertawa di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Tak hanya itu, Noel beberapa kali tampil menanggapi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja, termasuk polemik Sritex yang berujung kritik publik terhadap janji penanganannya.

  • Daftar Tuntutan Buruh yang Mau Gelar Aksi Gede-gedean 28 Agustus

    Daftar Tuntutan Buruh yang Mau Gelar Aksi Gede-gedean 28 Agustus

    Jakarta –

    Aksi serempak di pusat kota Jakarta bakal dilakukan puluhan ribu buruh pekan depan. Buruh menuntut beberapa hal kepada pemerintah, salah satunya adalah menaikkan upah minimum hingga 10%.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta, pada 28 Agustus 2025 mendatang. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.

    Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Banda Aceh, Batam, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Gorontalo, dan lain-lain. Gerakan ini diberi nama HOSTUM yang merupakan kepanjangan ‘Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.’

    “Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).

    Tuntutan paling besar yang akan disuarakan adalah menolak upah murah. Kaum buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5-10,5%.

    “Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Said Iqbal.

    Tuntutan kedua adalah menghapus pola kerja outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.

    Isu Lain yang Akan Disuarakan:

    1. Bentuk Satgas PHK
    2. Naikkan PTKP Buruh Rp 7,5 juta/bulan
    3. Hapus pajak pesangon
    4. Hapus pajak THR
    5. Hapus pajak JHT6. Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah
    7. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    8. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
    9. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029

    (hal/ara)

  • Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen Nasional 20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen Nasional 20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) untuk menuntut kenaikan upah minimum 8,5 persen hingga 10,5 persen dan penghapusan
    outsourcing
    .
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.
    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said dalam keterangan tertulis pada Rabu (20/8/2025).
    Said mengatakan, aksi serupa juga digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, di antaranya Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), dan Bandar Lampung (Lampung).
    Kemudian, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, dan berbagai daerah lain.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai,” ujar Said.
    Said menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.
    Dia mengatakan, tuntutan paling besar yang disuarakan buruh adalah tolak upah murah.
    Said mengatakan, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026.
    “Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” tuturnya.
    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2 persen.
    Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen.
    “Pemerintah sendiri mengeklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.
    Said mengatakan, buruh juga menuntut dihapusnya
    outsourcing
    .
    Dia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.
    Namun, kata dia, praktik
    outsourcing
    masih meluas, termasuk di BUMN.
    “Pekerjaan inti tidak boleh di-
    outsourcing
    .
    Outsourcing
    hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 yang melegalkan
    outsourcing
    secara luas,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ancaman PHK Massal Menggila, Warga Terguncang

    Ancaman PHK Massal Menggila, Warga Terguncang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Masyarakat Amerika Serikat (AS) khawatir ancaman PHK massal pada pekerjaan mereka. Kekhawatiran ini berasal dari teknologi AI yang terus mengalami perkembangan pesat.

    Ketakutan tersebut tergambar jelas dalam jejak pendapat yang dilakukan Reuters/Ipsos. Survei 6 hari itu dilakukan berasal dari 4.446 orang dewasa berada di seluruh AS.

    Hasil survei menyebutkan 71% responden khawatir AI akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan secara permanen, dikutip dari Reuters, Rabu (20/8/2025).

    Teknologi ini memang berkembang cukup masif dalam tiga tahun terakhir. Kemunculannya ditandai dengan peluncuran ChatGPT, chatbot milik OpenAI yang langsung digunakan oleh banyak orang saat itu, menjadi pertumbuhan tercepat sepanjang masa mengalahkan raksasa teknologi lain.

    ChatGPT juga membangkitkan banyak perusahaan untuk menggunakan AI dalam produk-produknya. Begitu juga investasi besar-besaran yang membuka gerbang perang AI dalam beberapa tahun terakhir.

    Perkembangan AI juga menandai banyaknya PHK hampir di banyak industri. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran, meski tingkat pengangguran AS masih terbilang rendah hanya 4,2% per bulan Juli lalu.

    Survei yang sama juga mengungkapkan kekhawatiran masyarakat AS pada AI untuk penggunaannya di bidang lain. Misalnya 77% responden menjawab khawatir AI bisa membuat kekacauan politik.

    Jawaban tersebut terungkap saat saat maraknya penggunaan teknologi tersebut membuat video yang seakan realistis dari peristiwa imajiner, yang kemudian menyebar masif di internet.

    Mereka juga disebut khawatir penggunaan AI di bidang militer. Ada 48% responden yang melarang pemerintah menggunakannya, lebih banyak dari 24% yang mengizinkan penggunaan teknologi untuk militer.

    Sementara itu, 61% masyarakat AS mengatakan khawatir pada kebutuhan listrik untuk AI saat ini. Teknologi itu memang mengonsumsi banyak pasokan listrik saat digunakan.

    Untuk sisi personal, dua pertiga responden mengatakan kekhawatiran hubungan antar manusia tergantikan dengan AI.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Mulai ‘Cari Masalah’, Lempar Bola Panas ke The Fed Soal Ini

    Trump Mulai ‘Cari Masalah’, Lempar Bola Panas ke The Fed Soal Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Ketua Federal Reserve Jerome Powell sangat merugikan industri perumahan. Hal ini terjadi saat hubungan keduanya memasuki

    rangkaian ketegangan terbaru.

    Dalam akun Truth Socialnya, Selasa (19/8/2025), Trump mengulangi seruannya untuk memangkas suku bunga AS secara besar-besaran. Ia yakin, langkah ini memberikan kenyamanan baru di industri properti.

    “Bisakah seseorang memberi tahu Jerome ‘Terlalu Lambat’ Powell bahwa dia sangat merugikan Industri Perumahan? Orang-orang tidak bisa mendapatkan hipotek karena dia. Tidak ada inflasi, dan setiap tanda mengarah pada Pemotongan Suku Bunga yang besar,” tulis Trump di Truth Social.

    Inflasi memang sudah jauh dari puncaknya yang terlihat selama pandemi Covid-19, tetapi beberapa data baru-baru ini memberikan gambaran yang beragam, dan inflasi terus berada di atas target persentase The Fed.

    Serangan terbaru Trump terhadap Powell datang menjelang pidato ketua The Fed pada 22 Agustus di simposium perbankan sentral tahunan Jackson Hole, di mana para investor akan memperhatikan setiap perkataannya untuk mencari petunjuk tentang pandangan ekonominya dan kemungkinan akan adanya pengurangan biaya pinjaman jangka pendek.

    Rapat kebijakan The Fed berikutnya akan diadakan pada 16-17 September. Investor dan ekonom bertaruh The Fed akan memangkas suku bunga sebesar seperempat dari satu poin persentase pada September, dan mungkin ada pengurangan lain dengan ukuran yang sama di akhir tahun, jauh lebih kecil dari beberapa poin persentase yang diserukan oleh Trump.

    Menteri Keuangan Trump, Scott Bessent, telah mempromosikan gagasan pemotongan suku bunga setengah poin pada September. Bank sentral AS memangkas suku bunga kebijakannya setengah poin persentase pada September lalu, tepat sebelum pemilihan presiden, dan memangkasnya lagi setengah poin persentase dalam dua bulan setelah kemenangan elektoral Trump, tetapi tetap mempertahankannya di kisaran 4,25%-4,50% sepanjang tahun 2025.

    Para pembuat kebijakan The Fed khawatir bahwa tarif Trump dapat memicu kembali inflasi dan juga merasa pasar tenaga kerja cukup kuat sehingga tidak memerlukan dorongan dari biaya pinjaman yang lebih rendah.

    Gambaran Inflasi yang Campuran

    Indeks Harga Konsumen (CPI) naik 0,2% pada Juli, dengan tingkat 12 bulan hingga Juli sebesar 2,7%, tidak berubah dari Juni. CPI Inti, yang menghilangkan komponen makanan dan energi yang mudah berubah, meningkat 3,1% dari tahun ke tahun pada Juli.

    Berdasarkan data tersebut, para ekonom memperkirakan Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi (PCE) Inti naik 0,3% pada Juli. Hal itu akan menaikkan kenaikan dari tahun ke tahun menjadi 3% pada Juli. PCE adalah ukuran kunci yang dilacak oleh The Fed terhadap target inflasi 2%-nya sendiri.

    Dan meskipun ada kenaikan moderat pada harga konsumen secara keseluruhan pada Juli, harga produsen dan impor melonjak, sebuah indikasi bahwa harga konsumen yang lebih tinggi bisa datang karena para penjual meneruskan biaya yang lebih tinggi kepada rumah tangga.

    Gambaran inflasi datang di tengah gambaran kemungkinan pendinginan di pasar tenaga kerja, dengan penurunan dalam perolehan pekerjaan bulanan, meskipun tingkat pengangguran, yaitu 4,2%, tetap rendah menurut standar historis.

    Serangan daring Trump terhadap The Fed dan Powell lebih sering berfokus pada biaya yang berarti bagi pinjaman pemerintah AS akibat suku bunga yang lebih tinggi. Suku bunga tinggi adalah titik sakit utama bagi calon pembeli rumah yang juga menghadapi harga rumah yang tinggi dan terus naik karena kelangkaan pasokan perumahan.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jeritan Gen Z Harus Jadi Tulang Punggung Keluarga, Tapi Sulit Cari Kerja – Page 3

    Jeritan Gen Z Harus Jadi Tulang Punggung Keluarga, Tapi Sulit Cari Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Suara riuh pencari kerja terdengar di halaman dan lorong depan Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur (Jaktim) pada Selasa (19/8/2025). Sejumlah anak muda terlihat antre di depan stan-stan perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di Jakarta Job Festival atau Jobfest 2025.

    Mereka sibuk mengambil gambar kode batang (barcode) dengan gawainya. Barcode itu berisi data yang harus diisi untuk mengakses informasi soal persyaratan lamaran kerja.

    Dari banyaknya anak muda itu, ada Maulida yang berdiri sambil memandangi papan informasi berwarna hijau yang ada di Jobfest 2025.

    Berusia 23 tahun, Maulida bukan pengangguran, ia seorang guru bahasa Inggris di sebuah sekolah swasta di Jakarta Timur, tetapi gajinya yang tak sampai Upah Minimum Provinsi (UMR) DKI Jakarta membuat Maulida harus putar otak.

    “Hari ini saya lagi libur, jadi coba aja datang ke sini. Siapa tahu ada freelance,” kata Maulida pelan, sambil tersenyum tipis.

    Maulida bilang, sudah terbiasa hidup hemat sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Sebagai anak sulung, ia ikut menanggung biaya sekolah adiknya. Sore-sore, wanita berkacamata ini mengajar les privat, malamnya mempersiapkan materi pelajaran. Namun tetap saja, penghasilan yang ia peroleh tak cukup.

    “Sebagai guru swasta, gajinya itu dihitung per jam mata pelajaran, apalagi saya cuma guru pendamping dan gajinya itu 2-3 jutaan,” ucapnya.

    Itulah sebabnya ia rela berdesakan di antara ratusan pencari kerja di job fair yang digelar Pemprov DKI ini. Maulida berharap, menemukan pekerjaan tambahan seperti content writer.

    Sayangnya, harapan itu belum mudah terwujud. Maulida belum menemukan perusahaan dan lowongan yang dikehendaki. “Belum ada yang cocok tadi,” ujar Maulida.

    Rupanya ini bukan kali pertama Maulida berburu pekerjaan di job fair. Sayangnya, usaha Maulida mencari pekerjaan lewat job fair serupa selama ini tak pernah membuahkan hasil.

    “Sebelumnya saya pernah juga ikut job fair lain, tapi paling cuma isi data. Email pun tidak dibalas. Harusnya ada feedback, supaya kita bisa evaluasi,” kata Maulida.

    Bagi Maulida, mencari kerja bukan cuma soal kemampuan, tapi juga melawan aturan yang kerap tak berpihak kepada para pencari kerja.

    “Syaratnya kadang susah, ada batas umur, bahkan good looking. Padahal yang dibutuhkan itu skill, bukan wajah,” ucap dia.

     

  • Warga Bogor Minta Dedi Mulyadi Buka Lapangan Kerja Seluas-luasnya Megapolitan 19 Agustus 2025

    Warga Bogor Minta Dedi Mulyadi Buka Lapangan Kerja Seluas-luasnya Megapolitan 19 Agustus 2025

    Warga Bogor Minta Dedi Mulyadi Buka Lapangan Kerja Seluas-luasnya
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
     Sejumlah warga Bogor meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
    Hal itu mereka minta sehubungan dengan hasil survei
    Litbang Kompas
     mengenai tingkat kepuasan masyarakat Jabar terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, dalam menangani masalah pengangguran dan kemiskinan dinilai belum maksimal.
    Hasil survei
    Litbang Kompas
    pada 1-5 Juli 2025 menunjukkan, sebanyak 44,8 persen responden menilai lapangan pekerjaan sebagai masalah paling mendesak di Jabar. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan turut terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat.
    Ihsan (24), warga Cimahpar, Kota Bogor, mengaku sudah berbulan-bulan menganggur setelah sebelumnya sempat bekerja sebagai pengantar barang atau kurir. Ia sudah mencoba mencari lowongan pekerjaan, tetapi belum juga membuahkan hasil.
    “Sekarang masih nganggur, udah mau empat bulan lah enggak kerja. Kemarin itu sempat kerja, tapi berhenti,” ungkap Ihsan, saat berbincang, Selasa (19/8/2025).
    Di sisi lain, Ihsan harus menanggung beban ekonomi keluarganya setelah ditinggal oleh sang ayah untuk selamanya belum lama ini.
    Kondisi itu membuat Ihsan harus memutar otak untuk bisa bekerja kembali agar kebutuhan keluarganya terpenuhi.
    “Sekarang masih nyari-nyari tapi belum dapat. Sempat waktu itu ditawarin jadi sopir pribadi, tapi sampai sekarang belum ada kabar-kabar lagi,” tuturnya.
    Ihsan berharap, pemerintah daerah maupun provinsi bisa mencarikan solusi untuk mengatasi masalah pengangguran lewat program-program pro rakyat.
    Ia juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga masalah pengangguran bisa teratasi.
    “Harapannya untuk Pak Gubernur supaya bisa lebih perhatian lagi ke warganya, terutama yang masih nganggur belum kerja seperti saya,” imbuhnya.
    Berbeda dengan Ihsan. Fikri (20) warga Cibinong, Kabupaten Bogor, sudah menganggur selama dua tahun.
    Sejak lulus sekolah, dirinya sudah bertekad untuk bekerja, tetapi nasib berkata lain. Hingga saat ini belum ada satu pun pekerjaan yang didapatnya.
    Fikri menuturkan, sudah sering mengirim lamaran kerja. Bahkan, acara-acara
    job fair
    (bursa kerja) yang diadakan di wilayahnya kerap didatangi. Tujuannya hanya satu, untuk dapat kerja.
    “Udah sering ngirim lamaran via
    online
    maupun datang langsung ke perusahaan. Tapi sampai sekarang belum ada panggilan untuk
    interview
    atau kabar,” bebernya.
    Fikri berharap, usahanya mencari kerja selama dua tahun ini bisa berbuah manis sehingga dapat membantu ekonomi kedua orangtuanya.
    “Sambil ngisi waktu nganggur paling sibuk kursus komputer aja sih,” sebutnya.
    Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, mengatakan masyarakat merasa belum puas terhadap kinerja Pemprov Jabar dalam menangani persoalan paling mendesak, yakni lapangan pekerjaan.
    Berdasarkan survei, 67,2 persen responden tidak puas dengan kinerja Dedi-Erwan dalam mengatasi masalah lapangan kerja dan pengangguran. Hanya 31,4 persen yang menyatakan puas.
    “Soal lapangan kerja paling kentara. Masyarakat merasa lapangan kerja sangat sempit dan berharap segera diselesaikan. Tingkat kepuasan sangat rendah,” ujar Rangga.
    Selain itu, 60,4 persen responden juga tidak puas dengan kinerja Pemprov Jabar dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan.
    Metode penelitian survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 1–5 Juli 2025.
    Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat.
    Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, “margin of error” penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
    Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Fraksi DPR soal RAPBN 2026, Soroti MBG-Alokasi Transfer ke Daerah

    8 Fraksi DPR soal RAPBN 2026, Soroti MBG-Alokasi Transfer ke Daerah

    Jakarta –

    Fraksi-fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Sebanyak 8 fraksi di DPR RI setuju pembahasan RAPBN ini dibawa ke tingkat selanjutnya.

    Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Rio Dondokambey meminta pemerintah menjelaskan secara detail perubahan struktur ekonomi dan ekosistem birokrasi.

    “Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi akan dilaksanakan dan tahapannya, sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial ekosistem birokrasi dan kemandirian rakyat,” kata Rio dalam paripurna, Selasa (19/8/2025).

    Ia menyoroti alokasi transfer ke daerah yang menurun. Menurutnya, perlu ada skema yang efektif, terutama dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Alokasi transfer ke daerah menurun. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga,” ujar Rio.

    “Penurunan alokasi Dana Desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha,” imbuhnya.

    Fraksi Golkar mendukung RAPBN 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Golkar mengaku setuju dengan program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.

    “Dari sisi indikator makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 5,4% dari produk domestik bruto. Fraksi partai Golkar menilai target tersebut tergolong optimis untuk dicapai, meskipun pemerintah telah berhasil meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% pada triwulan ke-2 2025,” ujar fraksi Golkar.

    Gerindra juga menyetujui RAPBN 2026 dibahas ke tingkat selanjutnya. Gerindra mengatakan anggaran besar bagi kementerian dan lembaga semata-mata digunakan untuk kepentingan rakyat.

    “Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh atas RAPBN 2026 dengan fokus utama 8 program pemerintah Presiden Prabowo. Pertama, ketahanan pangan dengan mengalokasikan anggaran Rp 164,4 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata politikus Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya.

    Danang juga mengungkit anggaran senilai Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi hingga anggaran makan bergizi gratis (MBG) untuk 2026 senilai Rp 335 trilun.

    “Makan bergizi gratis dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat mengalokasikan anggaran Rp 335 triliun,” kata Danang.

    “Fraksi Gerindra DPR RI menegaskan bahwa anggaran yang besar di kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2026 sepenuhnya adalah untuk rakyat,” tambahnya.

    Fraksi NasDem yang diwakili oleh Ratih Megasari mendukung hilirisasi industri hingga pertanian dari RAPBN 2026. Ratih mengatakan pihaknya juga menyetujui adanya penyederhanaan izin usaha.

    “Besarnya alokasi pada program MBG, yaitu sebesar Rp 335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30.000 satuan pemenuhan pelayanan gizi menandai pendekatan pro siswa. Kami mendukung program MBG sebagai upaya peningkatan gizi dan kualitas belajar siswa namun menekankan perlunya pengawasan ketat dan transparansi dalam prosesnya pada program tersebut,” ungkapnya.

    Hal senada juga diungkap oleh Fraksi PKB yang diwakili oleh Ratna Juwita Sari. PKB menyayangkan efisiensi anggaran oleh pemerintah tetapi tak bisa menaikkan proporsi belanja modal.

    “Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan diangkat 4,4 sampai dengan 4,96%, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa target penurunan jumlah pengangguran seharusnya dapat ditetapkan di angka yang lebih optimis, bonus demografi bisa kita perjuangkan untuk menjadi model jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal,” ujar Ratna.

    “Belanja modal yang mengalami penurunan kami dari fraksi PKB menyayangkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dpat menaikan proporsi belanja modal yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik,” tambahnya.

    Fraksi PKS mendukung program Makan Bergizi Gratis. PKS berharap lewat program itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) RI ke depannya dapat ditingkatkan.

    “Mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis, dengan program tersebut fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memastikan tercapainya target menciptakan generasi unggul dan meningkatkan kualitas SDM masa depan Indonesia juga harus mampu memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal,” ujar Fraksi PKS diwakili oleh Amin Ak.

    Sementara itu Fraksi PAN menyoroti soal alokasi transfer ke daerah yang perlu diantisipasi. Ia berharap belanja negara tetap produktif dan merata.

    “Penurunan alokasi transfer ke daerah perlu diantisipasi dengan mekanisme kompensasi yang adil dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah agar belanja negara tetap produktif merata dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Rizki Sadiq.

    Partai Demokrat juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang mengambil hampir setengah porsi anggaran pendidikan. Ia mengatakan kualitas pendidikan di RI jangan sampai menurun setelah kebijakan itu.

    “Program Makan Bergizi Gratis yang mengambil porsi hampir setengah dari alokasi pendidikan memang penting untuk kualitas sumber daya manusia, namun tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan,” ujar perwakilan Demokrat, Andi Muzakkir Aqil.

    Halaman 2 dari 4

    (dwr/maa)

  • Nasdem Minta RAPBN 2026 Fokus ke Sektor Padat Karya hingga Perluasan Hilirisasi

    Nasdem Minta RAPBN 2026 Fokus ke Sektor Padat Karya hingga Perluasan Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Ratih Megasari mengatakan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RABN) 2026 fokus dalam meningkatkan sektor padat karya hingga memperluas hilirisasi di berbagai sektor.

    Hal itu dia sampaikan saat Sidang Paripuna ke-2 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun Anggaran 2026 dan penetapan Keanggotaan Fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan DPR RI tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Selasa (19/8/2025).

    “Nasdem menekankan pentingnya mengarahkan investasi ke sektor padat karya, pembangunan infrastruktur publik, serta penguatan industri dalam negeri agar manfaat lebih merata,” kata Ratih.

    Selain itu, dia menjelaskan hilirisasi tidak hanya di sektor tambang tetapi juga di pertanian, perikanan, dan kehutanan guna menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang mampu bersaing pasar global.

    Dia mengimbau pemerintah mewaspadai tantangan berupa lambatnya pertumbuhan permintaan komoditas ekspor serta moderasi harga komoditas unggulan di pasar internasional.

    Dia menuturkan RAPBN 2026 tidak hanya dirancang berorientasi pada hasil jangka pendek, tapi perlu diarahkan untuk mengatasi akar-akar struktural kemiskinan.

    Di sisi lain, fraksi Nasdem sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun 2026 merupakan sasaran yang optimis. Begitupun target penurunan kemiskinan yang mencapai 0,5% hingga 0%.

    “Tingkat pengangguran terbuka di 2026 yang berada di kisaran 4,44% sampai 4,96% merupakan target yang realistis,” jelasnya.

    Nasdem turut menyambut baik proporsi penciptaan lapangan kerja sebagai indikator baru di tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 37,95%.

    Ratih juga menyampaikan bahwa Nasdem mengapresiasi subsidi pupuk, dana desa, KUR, hingga pembangunan lumbung pangan sehingga memerlkuat sektor pangan.

    Adapun Ratih sebagai perwakilan Nasdem memahami bahwa penurunan transfer dana ke desa merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang memperbesar alokasi belanja kementerian/lembaga hingga Rp1.498,3 triliun dengan porsi signifikan diarahkan langsung untuk mendukung program di daerah.

    “Penyesuaian kebijakan fiskal yang progresif, di mana alokasi belanja pemerintah pusat lebih diarahkan untuk menyentuh masyarakat secara langsung tanpa mengurangi komitmen terhadap pengembangan daerah,” pungkasnya