Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Kiamat Bumi 7 Tahun Lagi, China Sudah Mulai Siap-siap

    Kiamat Bumi 7 Tahun Lagi, China Sudah Mulai Siap-siap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ilmuwan memperingatkan bahwa asteroid raksasa berukuran sebanding dengan Menara Pisa di Italia berpotensi menghantam Bumi pada Desember 2032. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, pemerintah China mulai menyiapkan pasukan khusus pertahanan planet.

    Langkah ini terungkap melalui pengumuman rekrutmen yang dirilis Lembaga Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri Pertahanan Nasional (SASTIND).

    SASTIND mencari lulusan muda yang loyal dan fokus pada teknik kedirgantaraan, kerja sama internasional, dan pendeteksian asteroid.

    Rekrutmen ini dilakukan di tengah meningkatnya fokus pada asteroid yang kemungkinan menabrak bumi dalam 7 tahun mendatang.

    Asteroid 2024 YR4 berada di urutan teratas dalam daftar risiko badan antariksa Eropa dan Amerika Serikat. Pekan lalu, para analis meningkatkan penilaian probabilitas asteroid tersebut untuk menabrak Bumi dari 1,3% menjadi 2,2%. Kemudian naik lagi menjadi 2,6% dan terakhir 3,1%.

    Kelompok Penasihat Perencanaan Misi Antariksa PBB, yang terdiri dari negara-negara yang memiliki program antariksa termasuk Cina, telah rutin bertemu untuk membahas masalah ini.

    Iklan yang diunggah di WeChat mencantumkan 16 lowongan pekerjaan di SASTIND, termasuk tiga lowongan untuk pasukan pertahanan planet yang baru.

    Lowongan kerja tersebut mencari orang lulusan baru berusia di bawah 35 tahun dengan kualifikasi profesional dan teknis. Selain itu, diwajibkan memiliki sikap politik yang tegas mendukung partai Komunis China dan ideologi yang sejalan dengan presiden China, Xi Jinping.

    Iklan tersebut memicu diskusi online yang luas di kalangan anak muda, angka demografi yang mengalami tingkat pengangguran tertinggi pada 2023.

    “Bumi akan bergantung pada kalian. Bukankah itu membuat stres?” tanya seseorang, dikutip dari The Guardian, Kamis (28/8/2025).

    “Jika Anda berhasil, Anda adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia,” kata komentar populer lainnya di Weibo.

    “Tapi tidak ada yang akan menghukum Anda jika gagal, maksud saya, secara harfiah tidak ada yang tersisa.” kata yang lain.

    Deskripsi pekerjaan yang dilampirkan pada iklan tersebut menunjukkan bahwa pasukan ini akan fokus pada kerja sama internasional, dan merancang sistem untuk teknologi baru dan eksperimental.

    Pekerjaan pasukan pertahanan planet ini digambarkan sebagai penelitian tentang pemantauan dan peringatan dini asteroid dekat Bumi.

    Lembaga tersebut mencari lulusan dengan gelar master atau lebih tinggi, dengan jurusan astrofisika, teknologi eksplorasi bumi dan ruang angkasa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Demo Bakal Lanjut Hari Ini? Begini Kata Buruh – Page 3

    Demo Bakal Lanjut Hari Ini? Begini Kata Buruh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden KSPI Said Iqbal memastikan aksi demo buruh tidak akan berlanjut pada hari ini. Hal tersebut usai kemarin, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demo di depan gedung DPR.

    “Tidak ada (lanjutan demo hari ini),” kata Said kepada Liputan6.com, Jumat (29/8/2025).

    Demo Buruh Kemarin

    Sebelumnnya puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar demo pada Kamis, 28 Agustus 2025 kemarin. Aksi demo buruh diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

    Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Said Iqbal menegaskan, demo buruh hari ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

    Salah satu tuntutan yang dibawa buruh dalam demo tersebut yaitu tolak upah murah. Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5%–10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5%,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.

    Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

  • ​Link Pendaftaran TKM Pemula 2025, Masih Dibuka Sampai 31 Agustus

    ​Link Pendaftaran TKM Pemula 2025, Masih Dibuka Sampai 31 Agustus

    Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) baru saja mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula 2025. Pendaftaran program ini dibuka hingga 31 Agustus 2025.

    “Pendaftaran Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula resmi diperpanjang sampai 31 Agustus 2025,” tulis unggahan resmi akun Instagram Kemenaker @kemnaker seperti dikutip Kamis, 28 Agustus 2025.

    TKM Pemula merupakan salah satu program Kemenaker dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program menjadi peluang emas bagi calon wirausaha pemula.

    Alur Pendaftaran TKM Pemula 2025

    Pendaftaran Calon Penerima Bantuan
    Verifikasi Administrasi
    Wawancara
    Penetapan Penerima Bantuan Tkmp
    Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Mou)
    Penyaluran Dana Bantuan Tkm Pemula
    Pelaksanaan Kegiatan Tkm Pemula 2025
    Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

     

     

    Link Pendaftaran TKM Pemula 2025
    Pendaftaran TKM Pemula 2025 dilakukan secara online melalui laman bizhub.kemnaker.go.id. Untuk dapat melakukan pendaftaran kamu terlebih dahulu harus membuat akun.

    Pembuatan akun bisa dilakukan melalui menu Daftar, kemudian pilih TKM Pemula. Selanjutnya kamu tinggal mengisi formulir dengan lengkap.

    Setelah memiliki akun kamu bisa melakukan pendaftaran TKM Pemula 2025. Untuk cara kamu bisa melihat panduannya di link ini.

    Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) baru saja mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula 2025. Pendaftaran program ini dibuka hingga 31 Agustus 2025.
     
    “Pendaftaran Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula resmi diperpanjang sampai 31 Agustus 2025,” tulis unggahan resmi akun Instagram Kemenaker @kemnaker seperti dikutip Kamis, 28 Agustus 2025.
     
    TKM Pemula merupakan salah satu program Kemenaker dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program menjadi peluang emas bagi calon wirausaha pemula.

    Alur Pendaftaran TKM Pemula 2025

    Pendaftaran Calon Penerima Bantuan
    Verifikasi Administrasi
    Wawancara
    Penetapan Penerima Bantuan Tkmp
    Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Mou)
    Penyaluran Dana Bantuan Tkm Pemula
    Pelaksanaan Kegiatan Tkm Pemula 2025
    Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

     

     

    Link Pendaftaran TKM Pemula 2025
    Pendaftaran TKM Pemula 2025 dilakukan secara online melalui laman bizhub.kemnaker.go.id. Untuk dapat melakukan pendaftaran kamu terlebih dahulu harus membuat akun.

    Pembuatan akun bisa dilakukan melalui menu Daftar, kemudian pilih TKM Pemula. Selanjutnya kamu tinggal mengisi formulir dengan lengkap.
     
    Setelah memiliki akun kamu bisa melakukan pendaftaran TKM Pemula 2025. Untuk cara kamu bisa melihat panduannya di link ini.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Demo Buruh Depan Gedung DPR, Jalan Arah Palmerah Ditutup – Page 3

    Demo Buruh Depan Gedung DPR, Jalan Arah Palmerah Ditutup – Page 3

    Aksi demo buruh hari ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

    Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, demo buruh hari ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

    Salah satu tuntutan yang dibawa buruh dalam demo tersebut yaitu tolak upah murah. Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5%–10,5% pada tahun 2026.

    Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5%,” kata Said Iqbal, Rabu (27/8/2025).

    Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Adapun sejumlah tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demo buruh DPR, yaitu:

    Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah (HOSTUM).

    Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Stop PHK: Bentuk Satgas PHK

    Reformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000 per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.

    Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.

    Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029.

  • Harga Emas Tertahan di USD 3.400, Investor Tunggu Keputusan The Fed – Page 3

    Harga Emas Tertahan di USD 3.400, Investor Tunggu Keputusan The Fed – Page 3

    Pasar emas kini mengalihkan fokus pada serangkaian data krusial sebelum FOMC September. Laporan ketenagakerjaan, Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi (PCE) Juli, serta Indeks Harga Konsumen (IHK) Agustus akan menjadi pertimbangan utama The Fed.

    Prime Market Terminal memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga September mencapai 90%. Bank investasi JP Morgan menilai pelemahan dolar masih menjadi faktor pendukung harga emas, tetapi tantangan utamanya adalah apakah emas mampu keluar dari fase konsolidasi.

    Minggu ini, investor juga menantikan rilis Produk Domestik Bruto (PDB) AS dan data klaim pengangguran awal.

    Sementara itu, komentar Presiden The Fed Richmond, Tomas Barkin, tentang adanya “penyesuaian moderat” dalam kebijakan suku bunga memperkuat ekspektasi bahwa langkah The Fed akan lebih berhati-hati ke depan.

  • Sekolah Rakyat, Vokasi & Tata Kelola Pendidikan

    Sekolah Rakyat, Vokasi & Tata Kelola Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Hubungan an­­­­­­­tara pen­­­di­­­dikan dan per­­­tumbuhan eko­­­­­­­nomi sa­­­­ngat ber­­­ka­­­­itan, pendidikan mem­­­­e­­­­­ngaruhi modal sum­­­­ber daya manusia, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi yang menjadi penggerak eko­nomi. Negara yang se­­­rius dalam membangun pen­­­didikan seperti Korea Se­­­latan, Singapura, dan Jer­­­man—mampu melesat per­­­tumbuhannya. Oleh karena itu, pendidikan adalah pon­­­dasi menuju Indonesia Emas 2045.

    Dengan bonus demografi yang kurang dari dua dekade lagi, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu apakah Indonesia akan menjadi negara maju atau justru terjebak dalam siklus middle income trap. Investasi pendidikan bukan sekadar kewajiban moral, tetapi keharusan strategis.

    Sejak amendemen keempat Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, negara diwajibkan mengalokasikan 20% anggaran pendidikan dari APBN dan APBD. Implementasinya baru benar-benar berjalan penuh pada 2009 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sejak saat itu, belanja pendidikan melonjak—pada 2024, alokasinya dana pendidikan mencapai Rp665 triliun atau 20% APBN. Namun, besar anggaran tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas hasil pendidikan.

    Salah satu terobosan awal adalah pengenalan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan pada 2005. BOS berhasil memperluas akses pendidikan dasar dan menekan angka putus sekolah. Angka Partisipasi Murni SD kini mencapai 99,5% dan SMP di atas 90%. Namun, problem utama berada pada kualitas pembelajaran. Hasil tes PISA 2022 (yang terbit pada tahun 2023) menempatkan Indonesia di peringkat 69 dari 81 negara, menunjukkan bahwa BOS efektif untuk akses, tetapi terbatas didalam peningkatan mutu.

    Di tingkat pendidikan tinggi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diluncurkan pada 2012 menjadi terobosan lanjutan. Hingga 2024, lebih dari 35 ribu mahasiswa dibiayai, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak alumni kembali ke Indonesia mengabdi di birokrasi, kampus, maupun sektor swasta. LPDP bukan hanya beasiswa, tetapi juga simbol kehadiran negara dalam menyiapkan generasi masa depan.

    Baru baru ini, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI) untuk membentuk skema pendanaan bagi pengembangan Akademi Kader Bangsa, sebuah jaringan melibatkan lebih dari 10 SMA unggulan berasrama dengan kurikulum International.

    Baccalaureate (IB) di Indonesia, yang di proyeksikan mampu menampung siswa berprestasi dari berbagai daerah untuk kurun waktu 10 tahun ke depan dengan harapan melahirkan generasi muda berstandar global.

    Dalam pemerintahan saat ini, Sekolah Rakyat menjadi terobosan baru. Konsep boarding school untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu memberi harapan bahwa pendidikan menjadi solusi keluar dari kemiskinan. Tidak hanya membangun gedung, tetapi juga menyiapkan guru, kurikulum, hingga pola asrama yang membentuk karakter bagi siswa. Sekolah Rakyat menjadi model inovasi, layaknya charter schools di Amerika atau sekolah berasrama di India, yang menekankan akses sekaligus kualitas.

    Namun, pendidikan bukan hanya soal akademis. Vokasi menjadi kunci menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Sayangnya, data BPS 2023 menunjukkan lulusan SMK justru menyumbang angka pengangguran tertinggi, 10,4 persen. Ini menandakan kesesuaian/link and match dengan industri belum berjalan optimal. Padahal, dengan kerja sama internasional—seperti pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Banda Aceh oleh pemerintah Jerman— pendidikan vokasi bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja masa depan.

    Indonesia bisa belajar dari pengalaman global. Jerman sukses dengan sistem dual apprenticeship yang menggabungkan teori di sekolah dengan praktik di industri. Korea Selatan mengembangkan Meister Schools yang membuat lulusan SMK setara dengan universitas. Singapura melalui Institute of Technical Education (ITE) menghasilkan lulusan dengan sertifikasi global dengan kolaborasi bersama industri. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa jika dirancang tepat, pendidikan vokasi bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial.

    Pertanyaannya bagaimana arah tata kelola dana pendidikan Indonesia? Pertama, dana BOS perlu diarahkan lebih tepat sasaran dengan indikator mutu, bukan hanya akses. Kedua, LPDP harus diperluas dengan bidang prioritas strategis, dengan fokus pada sektor sains, teknologi, dan ekonomi. Ketiga, Sekolah Rakyat harus terus di kembangkan agar mencapai jangkauan yang lebih luas. Keempat, memperbanyak sekolah vokasi berstandar internasional yang terhubung dengan industri agar lulusan SMK benar-benar siap kerja.

    Investasi pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak terlihat dalam lima tahun politik, tetapi akan menentukan lima dekade bangsa. Jika dana pendidikan dikelola dengan tepat, Indonesia bukan hanya bisa memenuhi amanat konstitusi 20%, tetapi juga memastikan generasi mudanya siap bersaing di panggung global.

    Indonesia Emas 2045 bisa kita raih apabila sekolah rakyat, BOS, LPDP, dan pendidikan vokasi berjalan sebagai sebuah ekosistem yang saling menguatkan. Dari akses dasar hingga kepemimpinan global, pendidikan adalah fondasi utama kebesaran bangsa ini.

  • Mendagri minta pemda jaga inflasi lewat stabilitas harga pangan

    Mendagri minta pemda jaga inflasi lewat stabilitas harga pangan

    Inflasi harus dijaga antara 1,5 persen sampai 3,5 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah aktif menjaga stabilitas harga pangan sebagai salah satu upaya menekan laju inflasi.

    “Kalau ada kenaikan Rp2.000–Rp4.000 per kilo, segera rapat dengan BPS, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Kadin. Kepala daerah punya banyak instrumen, baik kebijakan maupun anggaran,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Tito meminta kepala daerah rutin turun ke pasar setiap dua pekan sekali guna mengecek komoditas yang mengalami lonjakan harga.

    Mendagri juga mendorong pemda membentuk grup WhatsApp khusus untuk memantau harga pangan.

    Menurut Tito, harga beras adalah faktor paling krusial dalam mengendalikan inflasi. Jika inflasi menembus lebih dari 3 persen, harga kebutuhan pokok akan melonjak dan berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat.

    Selain beras, ia menegaskan perlunya pengendalian harga air minum, listrik, dan BBM karena kenaikan harga komoditas harian bisa memicu gejolak serius di masyarakat.

    Sebagai langkah konkret, Tito menyebut Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan pemda menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi. Anggaran ini sebelumnya hanya digunakan untuk bencana atau keadaan darurat.

    “Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung agar penggunaan BTT untuk mengendalikan inflasi tidak dipermasalahkan secara hukum. Jadi, pemda bisa lebih leluasa membantu masyarakat,” ujarnya.

    Tito juga mengapresiasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berhasil menekan harga beras di berbagai daerah. Dari 233 daerah yang sebelumnya mengalami kenaikan harga, kini menyisakan sekitar 201 daerah.

    “Bulog saat ini punya stok 4 juta ton beras dan 3,3 juta ton di antaranya siap produksi. Saya minta Bulog mengeluarkan 7.000 ton per hari, terutama di daerah yang harga berasnya masih tinggi,” ujar Tito.

    Harga beras program SPHP dipatok Rp12.000–Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 untuk kemasan lima kilogram. Penyaluran beras itu dilakukan TNI, Polri, pemda, hingga BUMN pangan, termasuk BNN dan ID Food.

    Mendagri Tito mengatakan program swasembada pangan dan kebijakan harga pangan yang dijalankan Presiden Prabowo bertujuan agar biaya hidup masyarakat tetap terkendali.

    Tito menekankan persoalan biaya hidup dan pengangguran merupakan keresahan utama masyarakat. Karena itu, intervensi pemerintah dalam menjaga harga beras agar tetap terjangkau sangat penting.

    Ia menargetkan inflasi bisa ditekan di kisaran 2,5 persen sebagai titik ideal yang menguntungkan produsen sekaligus terjangkau bagi konsumen.

    “Inflasi harus dijaga antara 1,5 persen sampai 3,5 persen. Kalau terlalu rendah, konsumen senang tetapi produsen rugi. Kalau terlalu tinggi, produsen untung tetapi masyarakat keberatan. Jadi, 2,5 persen itu titik seimbang,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    Jakarta –

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menggandakan tarif impor atas barang-barang dari India hingga mencapai 50% mulai berlaku. Hal ini memperparah ketegangan dua negara demokrasi terbesar di dunia tersebut, terlepas dari AS dan India juga memiliki kemitraan strategis.

    Sebelumnya, India mendapat pemberlakuan tarif 25% dari Amerika Serikat untuk berbagai produknya. Namun, karena India membeli minyak dari Rusia, akhirnya Trump memutuskan untuk menambah tarif sebesar 25% atas India. Tarif ini berlaku mulai Rabu (27/08).

    Adapun komoditas yang akan terdampak dari tarif 50% ini adalah produk tekstil, perhiasan, alas kaki, peralatan olahraga, perabotan, hingga bahan kimia. Ini merupakan tarif tertinggi yang diterapkan oleh AS, menyusul kebijakan yang sama atas Brasil dan Cina.

    Seorang pejabat dari Kementerian Perdagangan India, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa eksportir yang terdampak akan mendapatkan bantuan finansial, serta dorongan untuk memperluas pasarnya ke Cina, Amerika Latin hingga Timur Tengah.

    Berdasarkan pemberitahuan dari Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP), barang India yang sudah dikirim sebelum tenggat waktu tengah malam (waktu setempat) akan diberi pengecualian selama tiga minggu (sejak Rabu, 27 Agustus) dan tetap dikenakan tarif lama hingga 17 September.

    Beberapa produk lainnya seperti baja, aluminium, kendaraan penumpang, tembaga, serta barang lain yang sudah terkena tarif terpisah melalui aturan keamanan nasional (Section 232) juga dikecualikan.

    Lima negosiasi gagal

    Hingga tenggat tengah malam (waktu setempat), pejabat Amerika Serikat tidak memberikan peluang India untuk menghindari tarif 50% tersebut.

    Langkah yang diambil AS ini menyusul lima putaran negosiasi yang gagal. Sebelumnya, pejabat India optimistis tarif AS dapat dibatasi maksimal 15%, sama seperti tarif untuk mitra dagang utama lain seperti Jepang,Korea Selatan, dan Uni Eropa.

    Kedua pihak saling menyalahkan kesalahan politik dan miskomunikasi atas gagalnya negosiasi. Data Biro Sensus AS mencatat nilai perdagangan barang dua arah pada 2024 mencapai 129 miliar dolar AS (sekitar Rp1.967 T), dengan defisit perdagangan AS sebesar 45,8 miliar dolar AS (setara Rp687 T).

    Kelompok eksportir memperkirakan kenaikan tarif bisa berdampak pada hampir 55% dari total ekspor barang India ke AS senilai 87 miliar dolar AS (sekitar Rp1.305 T). Sekaligus, memberi keuntungan bagi pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, dan Cina.

    Jika berlangsung lama, tarif tinggi ini bisa merusak daya tarik India sebagai alternatif basis produksi global selain Cina, khususnya untuk ponsel pintar dan elektronik.

    Meski ketegangan meningkat, Kementerian Luar Negeri India dan Departemen Luar Negeri AS menyatakan pada Selasa (26/08) bahwa pejabat senior kedua negara baru saja bertemu secara virtual dan menyatakan “keinginan untuk terus memperluas kedalaman dan keluasan hubungan bilateral.”

    Keduanya juga menegaskan kembali komitmen pada Quad, sebuah kemitraan yang menggabungkan AS, India, Australia, dan Jepang.

    Dampak nyata atas ekspor India

    Akibat tarif 50% tersebut, India kini dihadapkan pada hantaman serius terhadap perdagangan luar negerinya. Pemerintah India memperkirakan tarif ini akan mempengaruhi ekspor senilai 48,2 miliar dolar AS (rp723 T). Pejabat India memperingatkan tarif baru bisa membuat pengiriman ke AS tidak lagi menguntungkan secara komersial, hingga berpotensi menimbulkan kehilangan pekerjaan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Sektor padat karya seperti tekstil, perhiasan, kulit, makanan, dan otomotif diperkirakan paling terdampak.

    “Rezim tarif baru ini adalah guncangan strategis yang dapat menghapus jejak lama India di AS, menciptakan pengangguran di pusat-pusat ekspor, dan melemahkan peran India dalam rantai nilai industri,” kata Ajay Srivastava, pendiri lembaga kajian Global Trade Research Initiative.

    Sejauh ini, sektor farmasi dan elektronik untuk sementara terbebas dari tambahan tarif. Hal tersebut tentunya memberi sedikit kelegaan karena India memiliki eksposur besar di bidang tersebut.

    Respons pelaku ekspor

    Puran Dawar, seorang eksportir sepatu kulit dari Kota Agra di bagian utara India, mengatakan bahwa industri ini akan mengalami pukulan berat dalam waktu dekat. Terkecuali, kata dia, permintaan domestik menguat dan pasar luar negeri lainnya membeli lebih banyak barang India.

    “Ini benar-benar mengejutkan,” kata Dawar, yang bisnisnya dengan AS telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Zara, merupakan salah satu klien tekstil Dawar.

    Dawar, yang juga menjabat sebagai ketua regional Dewan Ekspor Kulit (Council for Leather Exports), memperingatkan bahwa AS harus memahami bahwa tarif impor yang tinggi akan merugikan konsumennya sendiri.

    Kelompok yang mewakili eksportir memperingatkan bahwa tarif impor baru dapat merugikan usaha kecil dan menengah India yang sangat bergantung pada pasar AS.

    “Ini situasi yang rumit. Beberapa lini produk akan menjadi tidak layak secara tiba-tiba,” kata Ajay Sahai, Direktur Jenderal Federasi Organisasi Ekspor India.

    Apa kata PM India?

    Tarif-tarif ini diberlakukan saat pemerintahan AS terus mendesak untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke sektor pertanian dan susu India.

    India dan AS telah mengadakan lima putaran negosiasi untuk perjanjian perdagangan bilateral, tapi belum mencapai kesepakatan. Hal ini sebagian besar disebabkan karena New Delhi menolak membuka sektor-sektor tersebut untuk impor AS yang lebih murah. Alasannya, ada kekhawatiran bahwa hal itu akan mengancam pekerjaan jutaan warga India yang bergantung pada sektor-sektor tersebut untuk penghidupan mereka.

    Perdana Menteri Narendra Modi berjanji tidak akan menyerah pada tekanan tersebut.

    “Bagi saya, kepentingan petani, usaha kecil, dan sektor susu adalah yang utama. Pemerintah saya akan memastikan mereka tidak terdampak,” kata PM India Narendra Modi dalam sebuah pidato di negara asalnya, Gujarat, pekan ini.

    Dia mengatakan dunia sedang menyaksikan “politik egoisme ekonomi.”

    Sebuah delegasi AS membatalkan rencana kunjungannya ke New Delhi pekan ini untuk putaran keenam pembicaraan perdagangan.

    Rencana reformasi lokal lawan tarif 50%

    Pemerintah India mulai menyiapkan langkah reformasi untuk meningkatkan konsumsi lokal dan melindungi perekonomian.

    India telah mengambil langkah untuk mengubah pajak barang dan jasa (PBB) atau pajak konsumsi demi menurunkan biaya asuransi, mobil, dan peralatan rumah tangga menjelang festival besar Hindu, Diwali, pada Oktober 2025 mendatang.

    Dewan pemerintah akan mengadakan pertemuan pada September 2025 untuk memutuskan pemotongan pajak.

    Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan sedang membahas insentif keuangan yang mencakup suku bunga pinjaman bank yang menguntungkan bagi eksportir.

    Kementerian Perdagangan juga mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperluas ekspor ke wilayah lain, terutama Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara. Pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan Uni Eropa (UE) dapat menjadi lebih mendesak seiring upaya India untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Syarat Perusahaan Chip-Semikonduktor Tak Kena Tarif Trump 100%’:

    (ita/ita)

  • Demo Buruh Besar-besaran Kamis 28 Agustus 2025, Cek Daftar Kotanya – Page 3

    Demo Buruh Besar-besaran Kamis 28 Agustus 2025, Cek Daftar Kotanya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta  Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

    Menurut Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, di nasional, demo buruh akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.

    Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain

    Serang – Banten,
    Bandung – Jawa Barat,
    Semarang – Jawa Tengah,
    Surabaya – Jawa Timur,
    Medan – Sumatera Utara,
    Banda Aceh – Aceh,
    Batam – Kepulauan Riau,
    Bandar Lampung – Lampung,
    Banjarmasin – Kalimantan Selatan,
    Pontianak – Kalimantan Barat,
    Samarinda-Kalimantan Timur,
    Makassar – Sulawesi Selatan,
    Gorontalo, dan berbagai daerah lain.

    Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

    Salah satu tuntutan yang dibawa buruh dalam demo tersebut yaitu tolak upah murah. Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5%–10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5%,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, Rabu (27/8/2025).

    Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

     

  • 7 Buruh Bakal Demo di DPR dan Istana Besok, Bawa 5 Tuntutan Ini Nasional

    7 Buruh Bakal Demo di DPR dan Istana Besok, Bawa 5 Tuntutan Ini Nasional

    Buruh Bakal Demo di DPR dan Istana Besok, Bawa 5 Tuntutan Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Elemen buruh disebut bakal mengikuti demo di depan gedung DPR atau Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/8/2025). 
    Para buruh ini berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta, seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal kepada
    Kompas.com
    , Selasa (26/8/2025).
    Ada lima isu yang dibawa di dalam aksi demo besok, apa saja:
    Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
    Menurut Said, inflasi diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen dalam kurun Oktober 2024 hingga September 2025.
    “Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen,” kata dia.
    Said juga mengungkit klaim pemerintah yang menyebut angka pengangguran menurun dan kemiskinan berkurang. Dengan demikian, pemerintah semestinya berani menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Menurut Said, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.
    Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.
    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.
    Menurut Said, masyarakat di sejumlah daerah menjerit karena beban pajak meningkat. Di Pati, Jawa Tengah, misalnya, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah memicu perlawanan warga.
    “Di tengah kondisi daya beli yang terus melemah, kebijakan menaikkan pajak justru melukai masyarakat. Konsumsi rumah tangga menurun, ekonomi melambat, sementara rakyat dipaksa menanggung beban tambahan. Ironisnya, orang kaya justru diampuni lewat tax amnesty,” ujar Said Iqbal.
    “Di sinilah Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja, termasuk KSPI, menyerukan perlunya reformasi pajak perburuhan,” tegasnya.
    Buruh, kata dia, menuntut menaikkan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dari Rp 4,5 juta per bulan, menjadi Rp 7,5 juta per bulan.
    Menurutnya, dengan selisih itu, masyarakat bisa memakainya untuk hal-hal konsumtif yang bisa mendorong perputaran uang dan daya beli di masyarakat.
    Selain itu, Said Iqbal juga meminta hapus pajak atas THR dan pesangon. Selama ini, THR yang diterima buruh sebagian besar habis untuk ongkos mudik, biaya sekolah anak, atau kebutuhan pokok lainnya.
    “Jika pajak THR dan pesangon dihapus, uang itu tidak hilang dari perputaran ekonomi. Justru akan kembali ke pasar dalam bentuk konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya menghasilkan PPN untuk negara. Artinya, negara tidak benar-benar kehilangan penerimaan, hanya cara pungutnya yang lebih adil,” ujarnya.
    Ia menegaskan, reformasi pajak bukan hanya sekadar menjadi kepentingan buruh pabrik atau karyawan kantor, tapi juga pekerja di sektor informal lain yang selama ini kerap terbebani.
    Menurut Said Iqbal, dengan reformasi pajak perburuhan, keadilan fiskal bisa lebih terasa. Sehingga, pajak tidak lagi menjadi alat negara untuk menarik uang dari masyarakat, tapi juga menjadi instrumen untuk menjaga daya beli dan menggerakkan roda ekonomi. 
    “Ketika daya beli rakyat terjaga, produksi meningkat, PHK bisa ditekan, bahkan ada peluang penyerapan tenaga kerja baru.
    Said mengatakan, panitia kerja di DPR tak kunjung membahas secara serius, usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 168/PUU-XXI/2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI, dan FSPMI.
    Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa paling lama dalam dua tahun harus lahir undang-undang ketenagakerjaan baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law.
    “Karena itu, dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja mendesak agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Buruh tidak mau lagi janji hanya sebatas wacana, sementara praktik eksploitatif terus berlangsung,” ujar Said Iqbal.
    Ada tujuh isu yang menjadi dasar gugatan para buruh ke MK, yaitu upah layak yang melindungi pekerja, penghapusan outsourcing, pembatasan karyawan kontrak, prosedur PHK yang adil, pesangon yang layak, pembatasan tenaga kerja asing terutama unskilled workers, hingga hak cuti melahirkan, cuti hamil dan cuti panjang.
    Selain tujuh poin di atas, ada beberapa isu baru yang semakin penting. Misalnya, perlindungan pekerja digital platform seperti Gojek, Grab, Blibli, dan Tokopedia.
    Selama ini mereka disebut “mitra”, padahal bekerja penuh tanpa perlindungan layaknya pekerja. Konferensi ILO pada Juni 2025 bahkan sudah menegaskan pentingnya regulasi untuk melindungi pekerja platform.
    “Kami berharap Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal peduli pada orang kecil—petani, buruh, nelayan, dan guru—dapat mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Undang-undang ini bukan sekadar payung hukum, tetapi benteng perlindungan bagi pekerja di seluruh sektor,” pungkasnya.
    Said menilai, para perawat, bidan, dan dokter di banyak rumah sakit besar menerima upah minim dengan jam kerja tinggi. Sementara, beban kerja mereka sangat vital bagi keselamatan orang lain.
    Begitu juga pekerja transportasi yang dipaksa mengejar target dengan sistem ritase, hingga mengancam keselamatan mereka sendiri dan pengguna jalan.
    Buruh juga menuntut perlindungan bagi pekerja kampus dan sekolah swasta, dosen, guru, jurnalis, hingga pekerja media yang kerap mengalami PHK sepihak dengan pesangon dicicil.
    Semua ini menegaskan bahwa RUU Ketenagakerjaan baru harus hadir untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia tanpa terkecuali.
    “Kami meyakini, dua tahun adalah waktu yang cukup untuk melahirkan undang-undang baru. Kini tinggal satu tahun tersisa sebelum tenggat MK berakhir. Jika tidak, maka pemerintah dan DPR akan mencederai keadilan hukum sekaligus mengkhianati jutaan buruh,” ujar Said Iqbal.
    Selain di Jakarta, aksi serupa juga digelar serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar di Indonesia.
    Wilayah itu meliputi Serang, Banten; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Surabaya, Jawa Timur; Medan, Sumatera Utara; Banda Aceh, Aceh; Batam, Kepulauan Riau; Bandar Lampung, Lampung; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Pontianak, Kalimantan Barat; Samarinda, Kalimantan Timur; Makassar, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.