Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • DPRD Jatim Pastikan Tak Ada Lagi Kunker Luar Negeri Sepanjang 2025

    DPRD Jatim Pastikan Tak Ada Lagi Kunker Luar Negeri Sepanjang 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, memastikan tidak ada lagi perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota dewan sepanjang tahun 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari moratorium kunjungan luar negeri yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.

    “Adanya moratorium dari Presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kami menangkap dan menindaklanjuti instruksi itu. Sehingga tidak ada sama sekali kunjungan ke luar negeri,” kata Musyafak usai Paripurna laporan Banggar terhadap P – APBD 2025, Rabu (3/9/2025).

    Musyafak menjelaskan, anggaran perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai Rp19 miliar kini resmi dihapus. Dana tersebut dialihkan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.

    “Dalam kondisi ekonomi yang kurang bagus, banyak pengangguran, pedagang kaki lima sepi, toko-toko juga sepi, maka anggaran itu kita kembalikan ke OPD agar bisa dipakai untuk program yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Musyafak, selain pos perjalanan dinas luar negeri, DPRD Jatim juga melakukan penyesuaian anggaran di beberapa sektor lain. Namun, penghapusan anggaran kunker luar negeri menjadi langkah paling signifikan sekaligus simbolis.

    “Saya kira juga banyak hal yang lain, tetapi yang paling penting ini. Ini bagian dari respon kita terhadap situasi yang ada,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan agar anggota dewan menjaga sikap di ruang publik dan tidak memamerkan gaya hidup mewah. Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah situasi ekonomi yang sulit. “Tidak menampilkan flexing-flexing yang bisa membuat masyarakat marah dengan kondisi sekarang,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Anggota DPR yakini travel warning tak berdampak ke industri pariwisata

    Anggota DPR yakini travel warning tak berdampak ke industri pariwisata

    “Travel warning merupakan imbauan yang sifatnya agar warga negara asing yang bersangkutan berhati-hati. Berbeda dengan travel banned yang melarang perjalanan pada wilayah tertentu,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah meyakini bahwa travel warning atau peringatan perjalanan ke Indonesia oleh beberapa negara tidak akan berpengaruh pada industri pariwisata tanah air.

    Menurutnya, hal tersebut dibuktikan dengan normalnya kegiatan pariwisata di beberapa lokasi wisata, antara lain di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Travel warning merupakan imbauan yang sifatnya agar warga negara asing yang bersangkutan berhati-hati. Berbeda dengan travel banned yang melarang perjalanan pada wilayah tertentu,” kata Erma, panggilan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Sebagai informasi, sejumlah negara, mulai dari Australia, Prancis, hingga Singapura mengeluarkan peringatan perjalanan ke Indonesia di tengah situasi maraknya demonstrasi besar di Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia.

    Erma mengatakan saat ini kondisi Indonesia berangsur pulih dan membaik sehingga dirinya meyakini keempat negara tersebut pasti akan segera mencabut peringatan perjalanan.

    Jika peringatan perjalanan dicabut, kata dia, maka juga akan berpengaruh pada pergerakan industri pariwisata yang memberikan efek domino terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta industri kreatif.

    “Meningkatnya angka pengangguran membuat kedua sektor tersebut bisa menjadi jalan keluar bagi masyarakat dalam membangun ekonomi keluarga,” ujarnya.

    Diketahui, sejumlah negara mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang tinggal di Indonesia atau hendak berkunjung ke Indonesia, mulai dari Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Prancis, Jepang, Filipina, Inggris, hingga Kanada.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP Minta Dukungan Publik Bayar Pajak, Sebut Tanggung Jawab Bersama

    DJP Minta Dukungan Publik Bayar Pajak, Sebut Tanggung Jawab Bersama

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing ajakan tidak membayar pajak yang belakangan ramai di media sosial. DJP menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan kepercayaan publik demi keberlanjutan perekonomian nasional.

    Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli mengingatkan bahwa situasi kondusif menjadi kunci agar ekonomi tetap bergerak.

    “Kami memahami munculnya ajakan untuk tidak membayar pajak di media sosial. Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah menjaga suasana tetap kondusif, keselamatan jiwa terjaga, kedaulatan bangsa dan negara ditegakkan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (2/9/2025).

    Rosmauli menjelaskan bahwa penerimaan pajak merupakan buah dari aktivitas ekonomi. Menurutnya, jika situasi tidak kondusif maka roda ekonomi akan melambat, transaksi menurun, dan penerimaan negara ikut terdampak.

    Lebih lanjut, dampaknya akan lebih besar apabila kepatuhan pajak menurun. Rosmauli menjelaskan jika penerimaan negara berkurang maka kemampuan negara membiayai pengeluaran rutin untuk menyediakan barang dan jasa publik, hingga pembangunan infrastruktur akan terganggu.

    Efek domino ini, sambungnya, bisa mengarah pada penundaan investasi, penutupan usaha, meningkatnya pengangguran, hingga melemahnya daya beli masyarakat.

    “Mari kita bersama-sama menjaga ketenangan dan kepercayaan. Pajak adalah gotong royong bangsa untuk memastikan negara tetap hadir melayani rakyat,” kata Rosmauli.

    Rosmauli juga mengajak setiap pihak untuk berperan aktif dalam menenangkan masyarakat dan memberikan informasi yang mencerahkan sehingga meminimalisir dampak negatif dari aksi protes besar-besaran yang terjadi beberapa hari belakangan.

    Seruan Stop Bayar Pajak

    Adapun beberapa hari terakhir muncul seruan “Stop Bayar Pajak” di media sosial, menyusul gelombang demonstrasi di berbagai daerah yang dipicu kenaikan tunjangan anggota DPR.

    Unggahan akun Instagram @storyrakyat_ dan @bem_si pada Kamis (28/8/2025) lalu misalnya, yang sudah disukai 1,5 juta pengguna, 45,5 ribu kali, dan diunggah ulang oleh 356 ribu pengguna lain hingga Selasa (2/9/2025) sore.

    “Mulai sekarang lawan melawan dengan #stopbayarpajak dan sebarluaskan #stopbayar pajak. Rakyat sengsara, aparat dan pejabat sejahtera,” tulis keterangan unggahan tersebut.

  • Said Iqbal: Pejabat dan DPR Hentikan Flexing dan Hedonisme

    Said Iqbal: Pejabat dan DPR Hentikan Flexing dan Hedonisme

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa demonstrasi tetap harus diberi ruang sebagai sarana kelompok masyarakat kecil menyampaikan aspirasi. 

    Hal itu disampaikan dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin (1/9/2025).

    “Demonstrasi itu satu-satunya cara bagi buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan kelompok bawah untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal lambat atau tidak mau mendengar. Tentu harus konstitusional, konstruktif, tanpa kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Pada titik itu, Bapak Presiden setuju,” kata Said Iqbal.

    Iqbal juga menyoroti gaya hidup flexing dan hedonisme yang dilakukan sejumlah anggota DPR di tengah situasi ekonomi sulit.

    Menurutnya, perilaku tersebut tidak pantas ketika rakyat menghadapi gelombang PHK, rendahnya upah buruh, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

    “Flexing dan hedonisme ini tadi kami sampaikan kepada Mbak Puan dan juga Bapak Presiden agar dihentikan. Begitu pula pada menteri dan wakil menteri,” ujarnya.

    Dalam pertemuan itu, Iqbal membawa enam isu utama yang menjadi tuntutan buruh, termasuk percepatan pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU) prioritas yakni RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan RUU Redesign Sistem Pemilu.

    “RUU Ketenagakerjaan harus segera dibahas. Outsourcing, kontrak kerja, dan upah murah ini tarik-menarik kepentingan. Sisa waktu tinggal setahun, DPR jangan malas,” tegasnya.

    Selain itu, Said Iqbal mendesak pemerintah segera menindaklanjuti isu-isu mendesak lain, seperti potongan tarif ojek online 10%, pembentukan Satgas PHK, pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 terkait outsourcing sesuai putusan MK, serta reformasi pajak.

    Dia mengusulkan penghapusan pajak atas THR, pesangon, dan JHT, serta kenaikan PTKP (pendapatan tidak kena pajak) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. 

    Menurutnya, Prabowo merespons positif berbagai masukan yang disampaikan oleh kelompok buruh, mahasiswa, tokoh agama, dan elemen lain yang hadir.

    “Suasana pertemuan sangat cair, dari sore hingga malam. Prinsipnya, Pak Presiden merespons baik,” pungkas Said Iqbal.

  • UGM serukan gerakan damai, hentikan kekerasan dalam aksi massa

    UGM serukan gerakan damai, hentikan kekerasan dalam aksi massa

    UGM mengingatkan Pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan mengancam keberlangsungan demokrasi

    Yogyakarta (ANTARA) – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyerukan gerakan damai, sekaligus menghentikan segala bentuk kekerasan, dalam aksi massa yang eskalasinya meningkat di berbagai daerah.

    Rektor UGM Prof. Ova Emilia saat membacakan seruan moral di Balairung UGM, Minggu, menegaskan bahwa kekerasan hanya akan menambah penderitaan masyarakat dan merusak nilai kemanusiaan.

    “Kami menyampaikan duka yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam rangkaian aksi massa, dan mengimbau semua pihak untuk menghentikan tindakan kekerasan dan anarkisme demi menjaga nilai kemanusiaan dan kemartabatan,” kata Ova.

    Menurut Ova, jalan damai dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif, sementara jalan kekerasan hanya akan memperpanjang luka sosial.

    “UGM mendukung gerakan damai atas tuntutan masyarakat untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, khususnya dalam penegakan hukum, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Dalam seruan moral itu, UGM juga mengingatkan pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi serta membatalkan kebijakan yang dinilai tidak adil, memperlebar kesenjangan sosial, mengancam demokrasi, dan menguntungkan kelompok elit politik maupun oligarki.

    “UGM mengingatkan Pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan mengancam keberlangsungan demokrasi,” ucap Ova.

    Kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa UGM, ia mengajak untuk tetap berperan aktif mengawal kondisi bangsa dengan cara yang konstruktif.

    Mahasiswa sebagai agen perubahan, kata Ova, harus menyuarakan keadilan sekaligus menjaga keselamatan diri.

    “UGM mendorong mahasiswa untuk menunjukkan kepedulian terhadap kondisi bangsa dengan cara yang konstruktif dan penuh kehati-hatian dalam setiap tindakan,” katanya.

    Rektor UGM pun berpesan kepada aparat penegak hukum agar lebih responsif dan akuntabel dalam meredam konflik sosial.

    “Kami mengimbau penyelenggara negara dan pihak berwenang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara saksama agar korban tidak lagi berjatuhan dan ketertiban serta keamanan masyarakat segera pulih,” ujar dia.

    Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito menuturkan bahwa perubahan hanya bisa dicapai melalui cara damai, bukan kekerasan yang justru menambah penderitaan rakyat.

    “Demonstrasi besar jangan sampai terjebak pada kekerasan, karena kekerasan hanya akan melahirkan korban dan itu sering kali merugikan rakyat,” ucapnya.

    Arie menyebut langkah represif yang selama ini muncul hanya memperparah ketegangan dan memperlebar jurang ketidakpercayaan.

    Ia mengingatkan pemerintah untuk segera hadir dengan solusi nyata, serta merespons dengan langkah-langkah konkret.

    “Pemerintah harus segera merespons dengan langkah-langkah konkret, minimal mengurangi tindakan represif karena itu membahayakan rakyat,” tuturnya.

    Menurut Arie, meningkatnya eskalasi massa tidak lepas dari akumulasi persoalan struktural, mulai ekonomi, pengangguran, hingga kebijakan anggaran yang kontroversial.

    Dengan demikian, dia berharap suara kritis masyarakat harus dipandang sebagai masukan, bukan ancaman.

    “Mari kita hentikan kekerasan, tapi sikap kritis dan aksi tetap harus disuarakan agar pemerintah segera melakukan perbaikan,” ujar Arie.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petaka Baru di China, Muncul Fenomena “Anak dengan Ekor Busuk”

    Petaka Baru di China, Muncul Fenomena “Anak dengan Ekor Busuk”

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak pekerja muda China yang kesulitan untuk mencari kerja sesuai jurusan kuliah. Hal ini pun menimbulkan fenomena yang disebut “Anak dengan Ekor Busuk”.

    Kondisi ini terungkap dalam laporan CNA berjudul “Mengapa Sarjana Muda Banyak Menganggur di China”. Banyak dari pencari kerja yang ditemui CNA di bursa kerja atau job fair Lishuiqiao, Beijing, akhir pekan lalu menyatakan mereka sulit mencari kerja sesuai bidang studinya selama masa di kampus.

    “Saya melihat peluangnya cukup suram, pasar tenaga kerja sepi, akhirnya saya mengurungkan niat mengejar posisi tertentu,” kata Hu Die, pencari kerja berusia 22 tahun yang merupakan sarjana desain dari Harbin University of Science and Technology kepada CNA, dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Li Mengqi, sarjana teknik kimia dari Institut Teknologi Shanghai yang telah berusia 26 tahun, sudah delapan bulan menganggur setelah lulus kuliah. Gara-garanya sama, ia tak menemukan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya saat menempuh pendidikan di universitas.

    Chen Yuyan, 26 tahun, lulusan Guangdong Food and Drug Vocational College pada 2022, bahkan akhirnya harus bekerja sebagai petugas sortir paket di sebuah cabang agen kurir.

    Ia mengatakan, meskipun telah mendapatkan pendidikan vokasi, baginya sulit untuk memperoleh pekerjaan dengan standar gaji yang mencukupi. Sebab, banyak lowongan kerja yang mencantumkan syarat-syarat menyulitkan.

    “Banyak perusahaan mencari kandidat yang sudah berpengalaman-orang-orang yang bisa langsung bekerja. Sebagai lulusan baru, kami tidak punya cukup pengalaman. Mereka sering mengatakan tidak memiliki sumber daya untuk melatih karyawan baru, dan gaji yang ditawarkan sangat rendah,” ucap Chen.

    Krisis Pasar Tenaga Kerja di China

    Pendiri Young China Group, lembaga think tank atau pemikir yang berbasis di Shanghai, Zak Dychtwald mengatakan, apa yang terjadi dengan Li, Hu, dan Chen merupakan gambaran krisis pasar kerja di China bagi para pemudanya, yang berharap bisa berkarir sesuai bidang keahliannya.

    “Salah satu masalah terbesar saat ini adalah ketimpangan antara kerja keras yang mereka lakukan saat kuliah dan pekerjaan yang menanti ketika lulus,” kata Zak Dychtwald.

    Asisten profesor Sosiologi di University of Michigan, Zhou Yun, mengamati meskipun lulusan dari sekolah-sekolah elite dan jurusan automasi ataupun AI banyak dicari, namun para sarjana masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka akibat meningkatnya persaingan di bursa kerja.

    “Industri yang secara tradisional menjadi penyerap utama lulusan perguruan tinggi, seperti startup internet dan pendidikan, juga mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, ada alasan struktural yang mendalam di baliknya,” katanya.

    Memburuknya pasar kerja di China telah memunculkan istilah “anak dengan ekor busuk” di China sebagai gambaran sarjana muda yang terpaksa bekerja dengan gaji rendah dan bergantung pada orang tua, lantaran tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka. Istilah ini diambil dari “gedung ekor busuk”, proyek perumahan yang mangkrak dan menjadi beban ekonomi China sejak 2021.

    Eli Friedman, profesor Global Labor and Work di Cornell University, menyoroti adanya pergeseran budaya yang memengaruhi sikap generasi muda terhadap pekerjaan.

    Ancam Kepastian Ekonomi

    Berbeda dengan generasi orangtua mereka, sarjana muda saat ini lebih enggan menerima pekerjaan berkualitas rendah atau tidak stabil, bahkan di tengah tekanan ekonomi. Bahkan, mereka juga enggan memulai usaha kecil untuk bisa mengembangkan bisnis.

    “Saat ini jika Anda berusia 22 atau 23 tahun dan baru lulus universitas di China, saya rasa Anda tidak akan mau berjualan barang-barang kecil di jalanan, lalu menabung dan menggunakannya untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Secara budaya, saya rasa itu bukan lagi jalan yang dipilih kebanyakan orang,” kata Friedman.

    Pergeseran sikap ini telah melahirkan istilah “merunduk” atau tangping dalam bahasa Mandarin, ketika kaum muda memilih mundur dari persaingan kerja yang hiperkompetitif. Beberapa anak muda enggan “menerima pekerjaan apa pun yang tersedia” karena semakin kecewa dengan model tradisional pengembangan karir, menurut Friedman.

    Zhou dari University of Michigan menyoroti dampak psikologis mendalam akibat pengangguran berkepanjangan, terutama di kalangan lulusan yang sebelumnya dijanjikan masa depan yang stabil.

    “Ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan tidak hanya menciptakan ketidakpastian ekonomi, tetapi juga menghilangkan martabat dan tujuan hidup. Bagi para lulusan, hal ini meruntuhkan narasi yang selama ini mereka yakini – bahwa pendidikan akan memberikan kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

    Tahun ini jumlah lulusan universitas di China akan mencapai rekornya, 12,22 juta orang, naik dari 9 juta orang pada 2021. Pemerintah China telah mengakui solusi untuk mengatasi tantangan lapangan pekerjaan di negara itu sangat mendesak.

    “Ketidakcocokan antara pasokan dan permintaan sumber daya manusia semakin mencolok,” kata Menteri Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China, Wang Xiaoping, dalam konferensi pers pada 9 Maret lalu di sela-sela pertemuan tahunan Lianghui atau Dua Sesi.

    Laporan Kerja Pemerintah China 2025 merinci rencana untuk mengatasi pengangguran kaum muda, dengan menekankan perluasan peluang kerja, bantuan keuangan yang lebih terarah, dan dukungan baru bagi kewirausahaan.

    Langkah-langkah spesifik yang diusulkan meliputi pengembalian premi asuransi pengangguran, pemotongan pajak dan biaya, subsidi pekerjaan, serta dukungan langsung bagi industri padat karya.

    China telah menetapkan target untuk menciptakan lebih dari 12 juta pekerjaan baru di daerah perkotaan tahun ini, sebagaimana dirinci dalam Laporan Kerja Pemerintah pada Dua Sesi.

    Meskipun jumlah lulusan yang memasuki pasar kerja tahun ini mencapai rekor tertinggi, China masih menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil, terutama di sektor manufaktur.

    Menurut laporan China Daily pada Juli lalu, yang mengutip panduan pengembangan tenaga kerja manufaktur dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi serta departemen terkait, China diperkirakan akan mengalami kekurangan sekitar 30 juta pekerja terampil di 10 sektor manufaktur utama pada tahun 2025.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

    Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas manufaktur China kembali mengalami kontraksi pada Agustus 2025. 

    Dilansir dari Reuters pada Minggu (31/8/2025), Biro Statistik Nasional mencatat Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur China naik tipis menjadi 49,4 pada Agustus 2025, dari 49,3 pada Juli 2025.

    Namun, angka ini masih berada di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi, serta sedikit di bawah perkiraan konsensus 49,5 dalam survei Reuters.

    Hal tersebut menandai pelemahan aktivitas manufaktur China selama lima bulan berturut-turut. Kondisi ini juga menunjukkan pelaku industri masih menunggu kepastian dari negosiasi dagang dengan Amerika Serikat (AS), sementara permintaan domestik tetap lesu.

    Ekonomi China tengah menghadapi berbagai tekanan, mulai dari melemahnya ekspor akibat tarif AS, kemerosotan sektor properti, meningkatnya ketidakpastian pekerjaan, utang besar di pemerintahan daerah, hingga dampak cuaca ekstrem. Situasi ini berpotensi menghambat target pertumbuhan ambisius Beijing pada 2025 yang dipatok sekitar 5%.

    Sementara itu, indeks PMI non-manufaktur, yang mencakup sektor jasa dan konstruksi, justru mencatat pertumbuhan lebih cepat, naik menjadi 50,3 dari 50,1 pada Juli 2025.

    Gabungan PMI manufaktur dan non-manufaktur juga meningkat menjadi 50,5, dibandingkan 50,2 pada bulan sebelumnya.

    Presiden sekaligus Kepala Ekonom Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang, mengatakan bahwa momentum ekonomi China pada kuartal III/2025 melambat akibat lemahnya permintaan domestik dan pendinginan pasar properti.

    “Prospek makro sepanjang sisa tahun ini sangat bergantung pada daya tahan ekspor dan seberapa besar dukungan fiskal yang diberikan pada kuartal IV/2025,” katanya.

    Kinerja ekspor Juli 2025 memang melampaui perkiraan, tetapi lebih banyak ditopang oleh basis yang rendah tahun lalu dan lonjakan pengiriman ke Asia Tenggara.

    Hal ini menunjukkan upaya eksportir China memperluas pasar di kawasan tersebut di tengah kekhawatiran kehilangan akses ke AS, pasar konsumen terbesar di dunia.

    Awal bulan ini, AS dan China sepakat memperpanjang gencatan dagang selama 90 hari. Kesepakatan itu mempertahankan tarif 30% terhadap produk China dan bea masuk 10% terhadap barang AS.

    Namun, ketidakpastian kebijakan tersebut tetap menekan kepercayaan pelaku usaha di kedua negara. Tekanan juga terlihat dari laba perusahaan industri China yang turun selama tiga bulan berturut-turut hingga Juli 2025.

    Hal ini mencerminkan lemahnya permintaan domestik dan deflasi harga produsen, sehingga meningkatkan desakan agar pemerintah meluncurkan stimulus tambahan. Meski pemerintah meningkatkan subsidi konsumsi, lesunya sektor properti masih menekan belanja masyarakat.

    Data perbankan Juli 2025 bahkan menunjukkan kredit perumahan menyusut untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, mencerminkan enggannya rumah tangga mengambil hipotek. Risiko konsumsi juga bisa semakin besar setelah Mahkamah Agung China melarang perusahaan dan pekerja menghindari pembayaran jaminan sosial.

    Kebijakan ini memang dapat membantu pemerintah daerah yang kekurangan dana untuk memperkuat kas pensiun, namun dikhawatirkan berujung pada pemutusan hubungan kerja di tengah kesulitan ekonomi.

    Tingkat pengangguran perkotaan pada Juli naik menjadi 5,2% dari 5% pada Juni. Selain itu, kebutuhan anggaran publik juga meningkat akibat bencana alam. Sejak 1 Juli, cuaca ekstrem telah menyebabkan kerusakan jalan senilai US$2,2 miliar atau sekitar Rp36,30 triliun. 

    Adapun, jajak pendapat Reuters memperkirakan indeks PMI swasta RatingDog akan berada di level 49,7 pada Agustus 2025, naik dari 49,5 bulan sebelumnya. Data resmi akan diumumkan pada 1 September mendatang. 

  • Rupiah Ambrol Imbas Demo, Cek Kurs Hari Ini 30 Agustus 2025 di BCA, BRI dan BNI – Page 3

    Rupiah Ambrol Imbas Demo, Cek Kurs Hari Ini 30 Agustus 2025 di BCA, BRI dan BNI – Page 3

    Sebelumnya, dari sentimen eksternal, Ibrahim mengatakan data dari Amerika Serikat menunjukkan ekonomi tumbuh pesat melampaui  proyeksi dan pembacaan awal untuk kuartal kedua 2025.

    Selain itu, jumlah warga Amerika Serikat yang mengajukan tunjangan pengangguran menurun, sebuah tanda kekuatan di pasar tenaga kerja.

    Selanjutkan, pengukuran kedua Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II 2025 menunjukkan ekspansi tahunan sebesar 3,3%, melampaui proyeksi 3,1% dan naik dari 3,0% sebelumnya, sementara Klaim Pengangguran Awal turun menjadi 229.000, sedikit lebih baik dari konsensus 230.000 dan turun dari revisi 234.000.

    Bloomberg menyebutkan, Gubernur The Fed Lisa Cook “menggugat Presiden AS Donald Trump atas upaya pemecatannya atas dugaan penipuan hipotek, yang memicu pertikaian bersejarah atas independensi bank sentral AS.”.

    Sementara itu, Reuters melaporkan Gubernur Federal Reserve Christopher Waller akan mendukung penurunan suku bunga pada pertemuan bulan September dan penurunan lebih lanjut selama tiga hingga enam bulan ke depan untuk mencegah pasar tenaga kerja kolaps,

     

  • Pertama dalam 1 Dekade, Angka Pengangguran di Jerman Tembus 3 Juta Orang

    Pertama dalam 1 Dekade, Angka Pengangguran di Jerman Tembus 3 Juta Orang

    Berlin –

    Menurut Badan Federal Urusan Ketenagakerjaan (BA) angka pengangguran di Jerman telah meningkat melewati ambang batas tiga juta untuk pertama kalinya setelah lebih dari sepuluh tahun.

    Kenaikan ini kian mendesak pemerintah koalisi untuk membuktikan bahwa rencana investasi besar mereka untuk memulihkan ekonomi Jerman dapat membuahkan hasil yang cepat.

    “Ini akan menjadi fokus pemerintah federal,” kata Kanselir Friedrich Merz di sela-sela pembicaraan menteri Prancis-Jerman di Toulon, Prancis selatan, pada hari Jumat. Ia menambahkan bahwa peningkatan pengangguran tersebut “bukanlah sesuatu yang mengejutkan.”

    Bagaimana rincian angkanya?

    Data menunjukkan jumlah pengangguran meningkat pada bulan Agustus sebanyak 46.000 menjadi 3.025.000 jiwa. Tingkat pengangguran naik 0,1 poin menjadi 6,4%.

    Jika data tersebut disesuaikan dengan periode musiman, maka pengangguran di bulan Agustus tercatat menurun sebesar 9.000 jika dibandingkan dengan angka di bulan Juli, lebih baik dari perkiraan. Sebelumnya diperkirakan angka pengangguran di bulan Agustus akan meningkat hingga 10.000 jiwa.

    Namun, jika dibandingkan dengan Agustus 2024, jumlah pengangguran di bulan Agustus 2025 masih meningkat sebesar 153.000.

    Permintaan tenaga kerja juga menurun. Terdapat 631.000 lowongan pekerjaan pada bulan Agustus — 68.000 lebih sedikit dibandingkan tahun 2024.

    Apa arti dari angka-angka ini?

    Pekerjaan paruh waktu meskipun masih tinggi, menurun perlahan sejak awal tahun. Nahles memperkirakan “peningkatan di periode musim gugur di bulan September” akan membantu meredakan situasi, namun tetap memperingatkan angka tiga juta mungkin kembali terlampaui di musim dingin (Desember).

    “Pasar tenaga kerja dipengaruhi kemerosotan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Nahles pada hari Jumat(29/8) merespons angka pengangguran yang menembus tiga juta untuk pertama kalinya sejak Februari 2015.

    Jerman telah lama ‘bergulat’ dengan kelemahan ekonomi yang berkepanjangan dan tarif impor dari Presiden AS Donald Trump menambah risiko negara tersebut memasuki tahun ketiga dengan stagnansi pertumbuhan ekonomi — sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah pascaperang.

    “Ketidakpastian ekonomi global dan perang agresi Rusia terhadap Ukraina masih berdampak pada lemahnya ekonomi,” kata Menteri Ketenagakerjaan Bärbel Bas. “Tantangan ekonomi yang terus berulang, meninggalkan jejaknya di pasar tenaga kerja dan membutuhkan tindakan segera.”

    Apa kata para pengusaha?

    Ketua Asosiasi Pengusaha Jerman, Rainer Dulger, mengatakan bahwa resesi yang hampir tiga tahun terjadi mulai menunjukkan dampaknya terhadap pasar tenaga kerja.

    Ia menyebut angka tiga juta pengangguran sebagai “sebuah aib” dan menyalahkan kelambanan politik, sambil menyerukan “reformasi musim gugur yang sesungguhnya.”

    Ekonomi secara keseluruhan masih stagnan.

    Setelah dua tahun berturut-turut mengalami resesi, PDB kembali menyusut sebesar 0,3% pada musim semi tahun ini. Sektor industri, khususnya, tengah kesulitan menghadapi biaya energi yang tinggi, sementara ekspor tertekan akibat kebijakan tarif AS.

    Para produsen mesin memperingatkan bahwa bisnis mereka di AS berada dalam risiko. Banyak perusahaan merespons situasi ini dengan melakukan PHK.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor : Yuniman Farid

    Lihat juga Video Pramono Buka Job Fair di Jaktim: Masalah Pengangguran Prioritas

    (nvc/nvc)

  • Kiamat Bumi 7 Tahun Lagi, China Sudah Mulai Siap-siap

    Kiamat Bumi 7 Tahun Lagi, China Sudah Mulai Siap-siap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ilmuwan memperingatkan bahwa asteroid raksasa berukuran sebanding dengan Menara Pisa di Italia berpotensi menghantam Bumi pada Desember 2032. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, pemerintah China mulai menyiapkan pasukan khusus pertahanan planet.

    Langkah ini terungkap melalui pengumuman rekrutmen yang dirilis Lembaga Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri Pertahanan Nasional (SASTIND).

    SASTIND mencari lulusan muda yang loyal dan fokus pada teknik kedirgantaraan, kerja sama internasional, dan pendeteksian asteroid.

    Rekrutmen ini dilakukan di tengah meningkatnya fokus pada asteroid yang kemungkinan menabrak bumi dalam 7 tahun mendatang.

    Asteroid 2024 YR4 berada di urutan teratas dalam daftar risiko badan antariksa Eropa dan Amerika Serikat. Pekan lalu, para analis meningkatkan penilaian probabilitas asteroid tersebut untuk menabrak Bumi dari 1,3% menjadi 2,2%. Kemudian naik lagi menjadi 2,6% dan terakhir 3,1%.

    Kelompok Penasihat Perencanaan Misi Antariksa PBB, yang terdiri dari negara-negara yang memiliki program antariksa termasuk Cina, telah rutin bertemu untuk membahas masalah ini.

    Iklan yang diunggah di WeChat mencantumkan 16 lowongan pekerjaan di SASTIND, termasuk tiga lowongan untuk pasukan pertahanan planet yang baru.

    Lowongan kerja tersebut mencari orang lulusan baru berusia di bawah 35 tahun dengan kualifikasi profesional dan teknis. Selain itu, diwajibkan memiliki sikap politik yang tegas mendukung partai Komunis China dan ideologi yang sejalan dengan presiden China, Xi Jinping.

    Iklan tersebut memicu diskusi online yang luas di kalangan anak muda, angka demografi yang mengalami tingkat pengangguran tertinggi pada 2023.

    “Bumi akan bergantung pada kalian. Bukankah itu membuat stres?” tanya seseorang, dikutip dari The Guardian, Kamis (28/8/2025).

    “Jika Anda berhasil, Anda adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia,” kata komentar populer lainnya di Weibo.

    “Tapi tidak ada yang akan menghukum Anda jika gagal, maksud saya, secara harfiah tidak ada yang tersisa.” kata yang lain.

    Deskripsi pekerjaan yang dilampirkan pada iklan tersebut menunjukkan bahwa pasukan ini akan fokus pada kerja sama internasional, dan merancang sistem untuk teknologi baru dan eksperimental.

    Pekerjaan pasukan pertahanan planet ini digambarkan sebagai penelitian tentang pemantauan dan peringatan dini asteroid dekat Bumi.

    Lembaga tersebut mencari lulusan dengan gelar master atau lebih tinggi, dengan jurusan astrofisika, teknologi eksplorasi bumi dan ruang angkasa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]