Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • KPK Sebut Kerugian Negara Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Capai Rp 254 Miliar Nasional 18 September 2025

    KPK Sebut Kerugian Negara Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Capai Rp 254 Miliar Nasional 18 September 2025

    KPK Sebut Kerugian Negara Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Capai Rp 254 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, kerugian negara yang timbul akibat kasus pencairan kredit usaha BPR Jepara Artha (Perseroda) Tahun 2022-2024, ditaksir mencapai Rp 245 miliar.
    “Proses perhitungan kerugian keuangan negara sedang dilakukan. Kami bekerja sama dengan auditor BPK RI. Diketahui bahwa nilai kerugian negara dalam perkara ini sekurang-kurangnya Rp 254 miliar,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (18/9/2025).
    Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah Direktur Utama BPR Jepara Artha, Jhendik Handoko (JH) dan Direktur PT Bumi Manfaat Gemilang (BMG), Mohammad Ibrahim Al’asyari (MIA).
    Kemudian, Direktur Bisnis dan Operasional BPR Jepara Artha Iwan Nursusetyo (IN), Kepala Divisi Bisnis, Literiasi, dan Inklusi Keuangan BPR Jepara Artha Ahmad Nasir (AN), serta Kepala Bagian Kredit BPR Jepara Artha, Ariyanto Sulistiyono (AS).
    Asep mengatakan, penetapan lima tersangka ini dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan kepada para saksi, ahli, penggeledahan di beberapa lokasi rumah/kantor dan penyitaan barang, aset, uang.
    “Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan 7 Oktober 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK,” ujarnya.
    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Asep mengatakan, kasus dugaan korupsi ini bermula pada 2021, saat Jhendik Handoko selaku Dirut BPR Jepara Artha mulai melakukan ekspansi pemberian kredit jenis Kredit Usaha dengan Sistem Sindikasi (pemberian kredit oleh beberapa bank kepada 1 debitur).
    Namun, selama 2 tahun terakhir terjadi penambahan outstanding kredit usaha kepada 2 grup debitur secara signifikan sebesar sekitar Rp 130 miliar yang dicairkan melalui 26 debitur yang terafiliasi.
    Hal ini membuat performa/kolektibilitas kredit tersebut memburuk sampai akhirnya gagal bayar/macet sehingga menurunkan kinerja BPR Jepara karena pencadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100 persen (kolektibilitas macet) yang mengakibatkan rugi pada laporan laba rugi.
    Sebagai jalan keluar, KPK mengatakan, Jhendik bersepakat dengan Ibrahim Al-Asyari untuk mencairkan kredit fiktif.
    KPK menyebutkan bahwa sebagian pencairan kredit ini digunakan oleh manajemen BPR Jepara untuk memperbaiki performa kredit macet dengan membayar angsuran.
    Sementara itu, sebagian digunakan Ibrahim Al-Asyari.
    “Sebagai pengganti jumlah nominal kredit yang digunakan BPR Jepara Artha, Jhendik menjanjikan penggantian berupa penyerahan agunan kredit yang kreditnya dilunasi dengan menggunakan dana kredit fiktif kepada Ibrahim Al-Asyari,” ujarnya.
    Asep mengatakan, tindak lanjut dari kesepakatan itu, selama periode 2022-2023, BPR Jepara Artha telah mencairkan 40 kredit fiktif senilai Rp 263,6 miliar kepada pihak yang identitasnya digunakan oleh Ibrahim.
    “Kredit dicairkan tanpa dasar analisis yang sesuai dengan kondisi debitur yang sebenarnya,” tuturnya.
    Asep mengatakan, debitur berprofesi sebagai pedagang kecil, tukang, buruh, karyawan, ojek online, pengangguran yang dibuat seolah-olah layak mendapatkan kredit sebesar rata-rata sekitar Rp 7 miliar per debitur.
    Dia mengatakan, Ibrahim dibantu rekannya mencari calon debitur yang mau dipinjam nama dengan dijanjikan fee rata-rata Rp 100 juta per debitur.
    “Juga untuk menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan BPR Jepara Artha berupa perizinan, rekening koran fiktif, foto usaha milik orang lain dan dokumen keuangan yang dimark up agar mencukupi dan seolah-olah layak dalam analisis berkas kredit BPR Jepara Artha,” kata dia.
    Asep mengatakan, terhadap realisasi kredit fiktif tersebut, Ibrahim memberikan sejumlah uang kepada tersangka BPR Jepara.
    “JH, sebesar Rp 2,6 miliar; IN, sebesar Rp 793 juta; AN, sebesar Rp 637 juta; AS, sebesar Rp 282 juta, dan uang umrah untuk JH, IN dan AN sebesar Rp 300 juta,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Emil Dardak Dorong Mahasiswa Madiun Terus Kritisi Kebijakan Pemerintah

    Emil Dardak Dorong Mahasiswa Madiun Terus Kritisi Kebijakan Pemerintah

    Madiun (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) BEM SI Kerakyatan Jawa Timur di Pendopo Muda Graha, Kamis (18/9/2025).

    Emil menegaskan, pemerintah selalu terbuka menerima masukan, kritik, maupun saran dari mahasiswa. “Pemerintah terbuka untuk mendengarkan saran dari mahasiswa. Saya hanya berbagi cerita tentang keseharian pemerintah dan tantangan yang kita hadapi,” ujar Emil.

    Ia mencontohkan dinamika dunia usaha yang kerap naik turun. Menurutnya, pemerintah berupaya memberi bantalan sosial bagi pekerja terdampak sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

    Selain itu, Emil menekankan pentingnya komunikasi dengan masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.

    “Kuncinya komunikasi terbaik, supaya warga bisa memahami langkah yang diambil dan menyampaikan harapannya,” jelasnya.

    Emil mengapresiasi forum dialog dengan mahasiswa. Ia menilai, interaksi dua arah semacam ini sangat penting untuk kemajuan bersama.

    Mahasiswa sendiri berharap pemerintah lebih serius memberantas korupsi, mengoptimalkan APBD, dan memperluas lapangan kerja di luar sektor pemerintah.

    “Harapannya pajak rakyat benar-benar kembali ke rakyat. Kita juga harus bijak menentukan prioritas anggaran dan menggerakkan sektor lain, seperti manufaktur, agar bisa menjawab tantangan pengangguran,” pungkasnya. (rbr/ted)

  • Rakyat Timor Leste Marah, Rencana Beli Mobil DPR Sudah Berkali-kali Diprotes

    Rakyat Timor Leste Marah, Rencana Beli Mobil DPR Sudah Berkali-kali Diprotes

    Jakarta –

    Demonstrasi di Timor Leste pecah. Penyebabnya, ada anggaran yang merencanakan pembelian mobil dinas buat anggota parlemen di negara itu. Bahkan disebutkan pembelian mobil dinas itu akan rampung bulan ini.

    Tak tanggung-tanggung, parlemen Timor Leste menganggarkan US$ 4,2 juta (Rp 69 miliar) untuk membeli SUV Toyota Prado. Anggaran itu digunakan buat mobil dinas 65 anggota parlemen negara tersebut. Anggaran tersebut telah disetujui tahun lalu.

    Menurut dokumen resmi parlemen, tender pembelian mobil dinas Toyota Prado itu dijadwalkan selesai bulan ini.

    Ribuan orang protes meminta pembelian mobil dinas anggota DPR dibatalkan. Demonstran bahkan sampai membakar ban dan mobil milik pemerintah. Polisi membalas dengan gas air mata. Beberapa jam kemudian, parlemen Timor Leste menyerah dan membatalkan pembelian mobil dinas itu.

    Diberitakan BBC, rencana untuk membeli mobil buat anggota parlemen di Timor Leste ternyata bukan kali pertama. Disebutkan, telah terjadi demonstrasi rutin menentang pembelian mobil gratis buat anggota parlemen sejak tahun 2000-an. Hal itu disampaikan oleh Cezario Cesar, salah satu tokoh kunci yang memimpin protes tersebut.

    Pada tahun 2008, polisi menangkap beberapa mahasiswa karena memprotes rencana pengeluaran US$1 juta untuk mobil baru bagi anggota parlemen.

    Gerakan protes benar-benar pecah sekarang. Apalagi Timor Leste terus bergulat dengan tingginya ketimpangan dan pengangguran.

    “Kami memulai protes ini… ketika mereka memutuskan untuk membeli mobil,” kata Cesar.

    “Rakyat tidak memiliki akses ke pendidikan, air, dan sanitasi yang baik… kami kekurangan fasilitas. Tetapi mereka masih membuat begitu banyak undang-undang untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Kami pikir ini tidak adil,” kata Cesar.

    Parlemen Timor Leste menyerah. Rencana pembelian Toyota Prado sebagai mobil dinas baru untuk para anggota parlemen di negara tersebut dibatalkan.

    Namun, sikap parlemen Timor Leste yang membatalkan mobil dinas baru bagi anggota parlemen tak memuaskan hati masyarakatnya. Demonstran menganggap mobil-mobil dinas yang dibeli parlemen sedang dalam perjalanan.

    (rgr/dry)

  • Lika-liku Djamari Chaniago: Pernah Pecat Prabowo, Kini jadi Menkopolkam

    Lika-liku Djamari Chaniago: Pernah Pecat Prabowo, Kini jadi Menkopolkam

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Politik Ray Rangkuti menyoroti pengangkatan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).

    Pasalnya, kata dia, Djamari pernah menjabat sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tahun 1998, yang memecat Prabowo Subianto dari militer.

    Hal ini tidak lepas dari dugaan keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis saat era Soeharto itu. Ray mengatakan pengangkatan Djamari menumbuhkan tanda tanya terkait etika jabatan elit politik.

    “Djamari dilantik oleh Prabowo sebagai pembantunya dalam kementerian. Etika jabatan ini, tentunya, dialamatkan ke Djamari. Sekalipun pertanyaan yang sama bisa dialamatkan ke Prabowo. Betapa peristiwa penculikan 1998 lalu dilihat sebagai peristiwa biasa, bukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Ray dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Kamis (18/9/2025).

    Dia mempertanyakan apakah Prabowo membuat pertimbangan atas pengangkatan Menko Polkam yang pernah memecat dirinya saat berkiprah di militer.

    Ray juga menilai perombakan atau reshuffle yang dilakukan Prabowo lekat dengan kepentingan politik dan cenderung mengedepankan konsolidasi politik.

    “Oleh karena itu, saya tidak melihat akan ada lonjakan akselerasi kinerja. Tidak perlu berharap banyak pada hal seperti ini,” jelasnya.

    Hal yang sama disampaikan, pengamat politik, Maksimus Ramses Lalongkoe. Dia meragukan perombakan kabinet mampu meningkatkan kualitas kerja pemerintah untuk jangka panjang.

    Pasalnya, dia menilai reshuffle yang dilakukan Prabowo kental dengan unsur kedekatan politik sehingga merasa pesimis terhadap kinerja pemerintah.

    “Kalau mau jujur sebetulnya pos-pos kementerian dan wamen juga jabatan yang lainnya masih bernuansa politis. Penempatan orang-orang tersebut juga tidak lepas dari korelasi politik tidak ada yang benar-benar jalur profesional berdasarkan aspek kualifikasi khusus,” kata dia kepada Bisnis, Rabu (17/9/2025).

    Dia menekankan Prabowo seharusnya memperkuat posisi menteri yang menangani permasalahan kemiskinan, pengangguran, hingga pendidikan. Menurutnya perombakan ini sulit untuk menggaet kepercayaan publik

  • Harga Minyak Mentah Turun Usai The Fed Pangkas Suku Bunga

    Harga Minyak Mentah Turun Usai The Fed Pangkas Suku Bunga

    Jakarta –

    Harga minyak dunia bergerak turun pada peradangan sesi kedua, Kamis (18/9/2025). Harga minyak mentah Brent turun 13 sen, atau 0,19%, menjadi US$ 67,82 per barel pada pukul 04.17 GMT. Harga minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 18 sen, atau 0,28%, menjadi US$ 63,87.

    Penurunan tersebut terjadi usai The Federal Reserve memangkas suku bunga acuannya pada hari Rabu, untuk pertama kalinya sejak Desember lalu dan mengindikasikan akan terus menurunkan biaya pinjaman selama sisa tahun ini.

    Priyanka Sachdeva, analis pasar senior di Phillip Nova mengatakan bahwa adanya biaya pinjaman yang lebih rendah biasanya meningkatkan permintaan minyak dan mendorong harga lebih tinggi. Namun langkah terbaru dan petunjuk adanya dua pemangkasan lagi tahun ini sudah diperhitungkan.

    Claudio Galimberti, Kepala Ekonom dan Direktur Global Analisis Pasar di Rystad Energy juga mengatakan i. dikasi pemotongan suku bunga lebih lanjut yang datang dari Fed menandakan bahwa para pembuat kebijakan menilai risiko terhadap perekonomian akibat pengangguran lebih tinggi daripada inflasi.

    Kelebihan pasokan yang terus-menerus dan permintaan bahan bakar yang lemah di AS, telah membebani pasar. Berdasarkan data Badan Informasi Energi AS, persediaan minyak mentah AS turun tajam minggu lalu karena impor bersih turun ke rekor terendah sementara ekspor melonjak ke level tertinggi hampir dua tahun.

    Sebagai informasi, The Federal Reserve akhirnya memangkas suku bunga acuannya pada hari Rabu. The Fed menurunkan suku bunga sebesar seperempat poin ke kisaran 4,00%-4,25% dan mengisyaratkan akan ada pemangkasan lebih lanjut pada pertemuan Oktober dan Desember mendatang.

    Langkah ini diambil karena kekhawatiran meningkatnya angka pengangguran di Amerika Serikat, terutama di kalangan kelompok kulit hitam, pekerja muda, serta jam kerja mingguan yang terus menyusut. Hal ini juga sejalan dengan tekanan dari Presiden Donald Trump yang sejak lama mendesak pemangkasan suku bunga secara agresif, meski angka yang diberikan The Fed masih jauh dari tuntutan Trump.

    Tonton juga video “Kerugian Negara di Kasus Korupsi Minyak Mentah Capai Rp 285 T” di sini:

    (kil/kil)

  • Ini Update Baru Demo Tetangga RI Gara-Gara Mobil Dinas Baru DPR

    Ini Update Baru Demo Tetangga RI Gara-Gara Mobil Dinas Baru DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Parlemen Timor Leste akhirnya mencabut fasilitas dana pensiun seumur hidup bagi anggota parlemen dan membatalkan rencana pembelian SUV mewah. Pembatalan ini menyusul gelombang protes mahasiswa dan masyarakat yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan.

    Parlemen dalam pernyataannya menegaskan resolusi sudah diadopsi untuk “membatalkan proses pengadaan kendaraan baru dalam anggaran 2025” dan akan meninjau ulang undang-undang tahun 2006 yang mengatur pensiun seumur hidup bagi anggota parlemen.

    Protes yang berlangsung sejak awal pekan ini memobilisasi ribuan orang di ibu kota Dili. Aksi sempat ricuh dengan lemparan batu dari massa dibalas gas air mata oleh polisi. Awalnya, tuntutan hanya menolak rencana pembelian 65 unit SUV Toyota Prado senilai US$4,2 juta untuk anggota parlemen, namun kemudian melebar ke isu dana pensiun seumur hidup bagi mantan legislator.

    “Jika mereka tidak mematuhi kesepakatan, kami akan menggelar protes yang lebih besar,” ujar Cristovao Mato (27), salah satu perwakilan demonstran, seperti dikutip AFP, Rabu (17/9/2025).

    Meski parlemen sudah membatalkan rencana pengadaan SUV, sebagian massa tetap skeptis. “Rumornya, mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan. Inilah alasan saya dan semua mahasiswa ada di sini hari ini – untuk memastikan uang pajak saya tidak disalahgunakan,” kata Trinito Gaio (42), salah satu demonstran.

    Akademisi turut menyoroti kontroversi ini. “Banyak orang memandang bahwa pejabat publik, khususnya para legislator, tidak hidup dalam kondisi yang sama dengan masyarakat biasa. Rencana SUV itu simbol ketidakadilan,” ujar Dekan Fakultas Ekonomi Universidade da Paz, Caetano C. Correia.

    Presiden Jose Ramos-Horta juga angkat bicara, menegaskan “tidak akan ada toleransi” terhadap kekerasan dalam unjuk rasa. Sementara Perdana Menteri Xanana Gusmao saat ini sedang berada di London untuk menghadiri pertemuan terkait perbatasan laut dan darat, dan dijadwalkan kembali pada 22 September.

    Lebih dari 40% warga Timor Leste masih hidup dalam kemiskinan, menurut Bank Dunia. Perekonomian negara berpenduduk 1,3 juta jiwa itu masih sangat bergantung pada cadangan minyak, dengan tantangan serius berupa ketimpangan, malnutrisi, dan pengangguran.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rencana Mobil Baru Anggota DPR Timor Leste Batal Gara-gara Unjuk Rasa

    Rencana Mobil Baru Anggota DPR Timor Leste Batal Gara-gara Unjuk Rasa

    Jakarta –

    Rencana pengadaan mobil dinas baru bagi anggota parlemen di Timor Leste dikecam oleh warganya. Protes terhadap anggota DPR di sana tak dapat dihindari hingga memunculkan aksi protes ke jalan diwarnai dengan kericuhan.

    Aksi protes oleh warga Timor Leste mulai berlangsung pada Senin (15/9) waktu setempat. Masyarakat di sana mendorong beberapa partai politik mengumumkan bahwa mereka akan meminta parlemen untuk membatalkan rencana pembelian mobil baru tersebut.

    Aksi menuntut pembatalan mobil dinas itu berlanjut di hari berikutnya. Laporan jurnalis AFP, seperti dilansir AFP, Selasa (16/9/2025), menyebutkan bahwa lebih dari 2.000 orang berkumpul di dekat gedung Parlemen Nasional pada Selasa (16/9) waktu setempat. Sebagian besar demonstran merupakan mahasiswa yang berasal dari beberapa universitas di ibu kota Dili.

    Unjuk rasa itu memprotes rencana pengadaan mobil bagi masing-masing dari total 65 anggota parlemen Timor Leste.

    Aksi protes yang awalnya berlangsung damai ini berubah menjadi diwarnai tindak kekerasan, ketika polisi menembakkan gas air mata setelah beberapa demonstran melemparkan batu ke arah para personel kepolisian tersebut.

    Para demonstran telah berjanji untuk melanjutkan aksi protes mereka hingga rencana pembelian tersebut resmi dibatalkan. Publik Timor Leste ingin anggaran untuk fasilitas mobil anggota dewan tak berlanjut.

    “Kami menginginkan keputusan pembelian mobil dibatalkan. Keputusan ini harus diambil oleh ketua Parlemen Nasional,” ujar aktivis setempat, Domingos de Andrade, saat berbicara kepada wartawan pada Selasa (16/9).

    “Mereka harus menghentikan kebiasaan buruk membeli mobil,” tegasnya.

    Dalam aksinya, para demonstran membawa spanduk yang berisi tulisan mendesak otoritas Timor Leste untuk “menghentikan pencuri, menghentikan koruptor”. Unjuk rasa ini juga diwarnai aksi pembakaran ban dan kendaraan pemerintah di dekat gedung parlemen.

    Timor Leste yang merupakan negara termuda di Asia Tenggara ini terus bergulat dengan tingginya kesenjangan, malnutrisi, dan tingginya pengangguran, dengan perekonomian yang sangat bergantung pada minyak.

    Parlemen Batalkan Pembelian SUV

    Foto: AFP/VALENTINO DARIELL DE SOUSA

    Parlemen Timor Leste menyerah pada tekanan publik dan membatalkan rencana pembelian SUV sebagai mobil dinas baru untuk para anggota parlemen di negara tersebut. Hal ini menindaklanjuti protes yang terjadi berhari-hari hingga timbulnya kerusuhan.

    Kontroversi ini bermula dari pos anggaran sebesar US$ 4,2 juta, yang telah disetujui tahun lalu, untuk membeli SUV Toyota Prado bagi masing-masing dari 65 anggota parlemen negara tersebut.

    Tender pembelian mobil dinas tersebut, menurut dokumen resmi parlemen, dijadwalkan selesai pada September ini. Rencana itu menuai kemarahan publik yang meluas di negara yang, menurut Bank Dunia, lebih dari 40 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    Demonstran Tak Puas dengan Pembatalan

    Foto: VALENTINO DARIELL DE SOUSA/AFP

    Sikap parlemen Timor Leste yang membatalkan pembelian SUV sebagai mobil dinas baru bagi anggota parlemen tak memuaskan hati masyarakat di sana. Para demonstran yang skeptis kembali turun ke jalanan dalam aksi protes terbaru pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Unjuk rasa yang dipimpin oleh mahasiswa itu dihadiri oleh ribuan orang di ibu kota Dili pada pekan ini, dengan para demonstran dan polisi terlibat bentrok selama dua hari berturut-turut. Aksi protes itu menentang pembelian mobil dinas baru bernilai jutaan dolar Amerika untuk semua 65 anggota parlemen Timor Leste.

    Pembatalan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), tidak membuat para demonstran puas, dengan laporan jurnalis AFP menyebut sekitar 2.000 demonstran kembali berkumpul di dekat gedung parlemen di Dili untuk unjuk rasa hari ketiga pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    “Rumornya mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan,” kata salah satu demonstran, Trinito Gaio (42) saat berbicara kepada AFP.

    “Jadi inilah mengapa semua mahasiswa ini dan saya sendiri berada di sini pada hari ini — untuk memastikan uang pajak saya tidak mengalir ke… arah yang salah,” ujarnya.

    Para anggota parlemen dengan suara bulat lantas mengadopsi resolusi untuk “membatalkan proses pengadaan kendaraan baru yang tercantum dalam anggaran tahun 2025”. Pernyataan parlemen Timor Leste menambahkan bahwa Sekretariat Jenderal Parlemen sekarang harus “mengadopsi langkah-langkah administratif dan keuangan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan penggunaan yang efisien” atas kendaraan-kendaraan yang sudah digunakan oleh para anggota parlemen.

    Halaman 2 dari 3

    (dwr/dwr)

  • Sekda Jabar minta lulusan IPDN jadi pimpinan tangguh tengah tantangan

    Sekda Jabar minta lulusan IPDN jadi pimpinan tangguh tengah tantangan

    Bandung (ANTARA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus mampu menjadi pemimpin tangguh yang lahir dari medan tugas penuh tantangan.

    “Tempatkan mereka di tempat tersulit, terjauh, dengan fasilitas sangat minim. Karena pemimpin itu diuji oleh kesulitan dan tantangan. Kalau kalian bisa menunjukkan prestasi di tengah keterbatasan, kalian adalah calon pemimpin masa depan,” kata Herman dalam Penyerahan Dokumen Kepegawaian (CPNS) bagi lulusan IPDN Angkatan XXXII di Gedung Sate Bandung, Rabu.

    Herman mengatakan masyarakat saat ini menaruh ekspektasi tinggi terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

    Karena itu, lanjut dia, lulusan IPDN tidak boleh bekerja secara biasa-biasa saja.

    “Masyarakat ingin pengangguran segera turun, kemiskinan segera turun. Artinya, tidak bisa pakai lama. Kalau kalian tidak unggul dan tidak berkarakter, kalian akan tertinggal,” ujarnya.

    Lebih jauh, Herman mengingatkan para lulusan agar tidak mudah menyerah menghadapi keterbatasan di lapangan. Menurutnya, minimnya sarana prasarana maupun anggaran bukan alasan untuk berhenti berkarya.

    “Kalau kalian masuk ke kantor dengan sarana prasarana terbatas, jangan mengeluh. Itulah medan tugas yang sesungguhnya. Pemimpin harus mampu mengubah situasi yang serba terbatas menjadi berlimpah,” katanya.

    Dalam lingkup Jawa Barat, kata Herman, pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah provinsi, tapi harus sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa, guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

    “Provinsi itu agregasi. Jabar akan istimewa kalau kabupaten/kotanya istimewa, kecamatannya istimewa, desanya istimewa, dan kelurahannya istimewa,” ucapnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Didemo Rakyat, Timor Leste Batalkan Mobil Dinas Baru Anggota Parlemen

    Didemo Rakyat, Timor Leste Batalkan Mobil Dinas Baru Anggota Parlemen

    Dili –

    Parlemen Timor Leste menyerah pada tekanan publik dan membatalkan rencana pembelian SUV sebagai mobil dinas baru untuk para anggota parlemen di negara tersebut. Namun para demonstran yang skeptis kembali turun ke jalanan dalam aksi protes terbaru pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Unjuk rasa yang dipimpin oleh mahasiswa itu dihadiri oleh ribuan orang di ibu kota Dili pada pekan ini, dengan para demonstran dan polisi terlibat bentrok selama dua hari berturut-turut. Aksi protes itu menentang pembelian mobil dinas baru bernilai jutaan dolar Amerika untuk semua 65 anggota parlemen Timor Leste.

    Pembatalan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), tidak membuat para demonstran puas, dengan laporan jurnalis AFP menyebut sekitar 2.000 demonstran kembali berkumpul di dekat gedung parlemen di Dili untuk unjuk rasa hari ketiga pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    “Rumornya mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan,” kata salah satu demonstran, Trinito Gaio (42) saat berbicara kepada AFP.

    “Jadi inilah mengapa semua mahasiswa ini dan saya sendiri berada di sini pada hari ini — untuk memastikan uang pajak saya tidak mengalir ke… arah yang salah,” ujarnya.

    Kontroversi ini bermula dari pos anggaran sebesar US$ 4,2 juta, yang telah disetujui tahun lalu, untuk membeli SUV Toyota Prado bagi masing-masing dari 65 anggota parlemen negara tersebut.

    Tender pembelian mobil dinas tersebut, menurut dokumen resmi parlemen, dijadwalkan selesai pada September ini. Rencana itu menuai kemarahan publik yang meluas di negara yang, menurut Bank Dunia, lebih dari 40 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    Menghadapi protes yang semakin meningkat, parlemen Timor Leste mengambil langkah terbaru pada Selasa (16/9) waktu setempat. Para anggota parlemen dengan suara bulat mengadopsi resolusi untuk “membatalkan proses pengadaan kendaraan baru yang tercantum dalam anggaran tahun 2025”.

    Pernyataan parlemen Timor Leste menambahkan bahwa Sekretariat Jenderal Parlemen sekarang harus “mengadopsi langkah-langkah administratif dan keuangan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan penggunaan yang efisien” atas kendaraan-kendaraan yang sudah digunakan oleh para anggota parlemen.

    Dalam unjuk rasa pada Senin (15/9) dan Selasa (16/9) waktu setempat, para demonstran melemparkan batu ke arah polisi, yang kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata. Presiden Jose Ramos-Horta mengatakan kepada wartawan bahwa “tidak akan ada toleransi” terhadap tindak kekerasan selama unjuk rasa.

    Timor Leste yang merupakan negara termuda di Asia Tenggara ini terus bergulat dengan tingginya kesenjangan, malnutrisi, dan tingginya pengangguran, dengan perekonomian mereka yang sangat bergantung pada minyak.

    Lihat juga Video: Pramono Larang ASN Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas, Ada Sanksi

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Waspadai Rencana Utang Rp2,9 Triliun Pemkot, DPRD Surabaya: Jangan Ganggu Program Kerakyatan

    Waspadai Rencana Utang Rp2,9 Triliun Pemkot, DPRD Surabaya: Jangan Ganggu Program Kerakyatan

    Surabaya (beritajatim.com)– Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2,9 triliun pada 2026 menuai perhatian serius dari DPRD Surabaya.

    Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengorbankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

    “Iya, jadi kan sesuai dengan RPJMD yang sudah dibahas oleh teman-teman Pansus bahwa nanti di 2026 itu ada tercantum hutang. Nilainya 2,9 triliun dan sudah masuk di KUA-PPAS murni yang saat ini sedang kami pelajari,” ujar Aning saat ditemui di DPRD Surabaya, Rabu (17/9/2025).

    Aning menjelaskan, alokasi dana pinjaman tersebut sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti saluran irigasi, pengendalian banjir, dan pembebasan lahan. Namun, ia menegaskan bahwa rencana tersebut belum final karena harus melalui proses konsultasi dan persetujuan pemerintah pusat.

    “Karena nilainya cukup besar, maka harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas. Jadi saat ini DPRD bersama Pemkot masih dalam tahap konsultasi sebelum pembahasan lebih lanjut,” jelasnya.

    Menurut Aning, tren realisasi APBD beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang tidak sesuai dengan target. Hal ini membuat DPRD lebih berhati-hati dalam membahas rencana penambahan utang.

    “Kalau dilihat dari tren, 2024 targetnya Rp11,3 triliun, tapi realisasinya hanya Rp10 triliun. Tahun 2025 target Rp12,3 triliun, optimisme Pemkot Rp11,6 triliun, tapi bisa jadi hanya tercapai Rp10,5 triliun,” ujarnya.

    Aning khawatir, jika pinjaman Rp2,9 triliun direalisasikan, program prioritas kerakyatan seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran akan terganggu karena sebagian anggaran harus dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang.

    “Sekarang saja beberapa program kerakyatan sudah terkendala anggaran. Apalagi nanti kalau ada beban utang sebesar ini, bisa jadi program pengentasan kemiskinan dan pengangguran semakin sulit dijalankan,” tegasnya.

    Aning juga mengungkap tingginya angka pengangguran yang menjadi keluhan utama warga dalam reses DPRD. Menurutnya, Pemkot belum memiliki skema jelas untuk menyelesaikan masalah ini.

    “Reses kemarin keluhan soal pengangguran luar biasa banyak. Saya melihat track record Pemkot, terutama di Disnaker, belum menunjukkan pentahapan yang jelas dalam mengatasi masalah pengangguran,” ujarnya.

    Selain itu, Aning juga mengingatkan tentang kewajiban anggaran dasar atau mandatory spending yang harus dipenuhi Pemkot setiap tahun, seperti gaji pegawai, Kader Surabaya Hebat (KSH), serta anggaran pendidikan dan kesehatan. Nilainya mencapai Rp10,5 triliun.

    “Kalau melihat cash flow, ini cukup mengkhawatirkan. Mandatory spending seperti gaji, KSH, pendidikan, dan kesehatan tidak boleh sampai terganggu karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” jelasnya.

    Aning meminta Pemkot untuk realistis dalam merencanakan APBD 2026. Dari data KUA-PPAS, target APBD 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp11,5 triliun, setelah dua tahun berturut-turut target sebelumnya tidak tercapai.

    “Dari sini harus hati-hati. Kalau sampai program prioritas terganggu, pelayanan publik bisa terancam, dan masyarakat yang paling dirugikan,” pungkasnya.[asg/kun]