Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Kritik Kebijakan Pemerintah Soal Profesi Dokter, Yohan Pamuji Marbun: Talenta Sendiri Dibuang

    Kritik Kebijakan Pemerintah Soal Profesi Dokter, Yohan Pamuji Marbun: Talenta Sendiri Dibuang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Kebidanan dan Kandungan, dr. Yohan Pamuji Marbun, Sp.OG menyampaikan kritik terkait kebijakan dari Pemerintah.

    Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan lowongan pekerjaan yang masih memasang syarat umur.

    Padahal menurutnya, untuk angka pengangguran di Indonesia ini meningkat.

    Kritikan yang disampaikan oleh dr. Yohan Pamuji ditulis di akun Threads pribadinya.

    “Pengangguran naik, tapi lowongan masih pasang syarat umur,” tulisnya dikutip Jumat (3/10/2025).

    Lanjut, ia menyebut profesi dokter yang banyak disebut kurang. Namun faktanya, justru ada pembatasan karena faktor persyaratan usia.

    Karena alasan itulah, Pemerintah disebut lebih banyaj mendatangkan dokter spesialis dari luar negeri untuk bekerja disini.

    “Dokter katanya kurang, tapi PPDS dipagari usia,” ujarnya.

    “Aneh kan? Lebih absurd lagi, tenaga kerja dan dokter spesialis malah diambil dari luar negeri, dibayar mahal pula,” jelasnya.

    Ia pun menyorot soal umur yang diberi batasan. Menurutnya ini kurang tepat jika dibandingkan dengan luar negeri.

    “Di luar negeri, umur 40–50 masih bisa mulai residency atau karier baru. Di sini, isi kepala kalah sama angka KTP,” paparnya.

    “Talenta sendiri dibuang, lalu kita sibuk beli talenta dari luar,” tutupnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Efek Berantai Shutdown ke Ekonomi AS & Global

    Efek Berantai Shutdown ke Ekonomi AS & Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat menghentikan sebagian operasionalnya sejak Rabu (1/10/2025) akibat belum sepakatnya pemerintah Presiden AS Donald Trump dan Kongres mengenai pendanaan federal.

    Penutupan atau shutdown ini memicu reaksi di pasar global seiring investor menakar potensi dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kendati shutdown umumnya hanya memberi dampak terbatas pada pasar modal, momen kali ini dinilai sarat konsekuensi.

    Rilis data ketenagakerjaan AS yang dijadwalkan pada Jumat dipastikan tertunda, menambah ketidakpastian bagi bank sentral AS Federal Reserve yang bersiap menggelar pertemuan penting beberapa pekan mendatang.

    Presiden Donald Trump bahkan mengancam akan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan PHK sejumlah besar pegawai federal.

    Sejumlah aset bergerak variatif merespons shutdown pemerintah AS. Harga emas kembali mencetak rekor tertingginya usai shutdown, meskipun kembali melemah merespons komentar pejabat The Fed. Sementara itu, bursa Eropa dan Wall Street kompak ditutup menguat. Bursa saham AS bahkan mencetak rekor tertingginya.

    Wakil Kepala Ekonom Aberdeen Luke Bartholomew mengatakan penutupan pemerintahan AS semakin mempertebal keraguan atas kredibilitas institusi AS, posisi fiskal, dan tanda-tanda “disfungsi” politik.

    “Yang mengejutkan bagi saya adalah seberapa besar modal politik yang rela digelontorkan pemerintahan Trump untuk, jika boleh saya katakan, mereformasi sekaligus memengaruhi arah kebijakan Federal Reserve,” katanya seperti dikutip CNBC International.

    Bartholomew mengatakan The Fed pada dasarnya adalah institusi penopang bagi pasar modal global. Karena itu, premi jangka panjang kini menghadapi tekanan dan diperkirakan tren ini akan terus berlanjut.

    Di sisi lain, shutdown pemerintah federal diperkirakan tidak akan meninggalkan bekas permanen pada perekonomian AS. Dampaknya lebih terasa pada para pembuat kebijakan dan investor yang harus mengambil keputusan tanpa panduan data resmi untuk jangka waktu yang tidak pasti.

    Dalam setengah abad terakhir, 20 shutdown rata-rata berlangsung delapan hari dengan median empat hari, tidak cukup panjang untuk benar-benar melumpuhkan ekonomi, meski layanan publik dan gaji pegawai federal sempat terganggu.

    Meski begitu, bagi pejabat moneter, ketidaknyamanan ini nyata. The Fed harus mengambil keputusan suku bunga dalam empat minggu mendatang dengan fokus utama pada inflasi dan pasar tenaga kerja—dua indikator yang kini justru kehilangan data resmi dari BLS, BEA, dan Biro Sensus.

    “Sangat disayangkan kita tidak memperoleh statistik resmi justru ketika kita berusaha menilai apakah ekonomi sedang memasuki fase transisi,” kata Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee seperti dikutip Reuters.

    Data Ketenagakerjaan Tertunda

    The Fed bulan lalu memangkas suku bunga untuk pertama kali sejak Desember, mencerminkan kekhawatiran yang meningkat terhadap pasar tenaga kerja. Namun proyeksi para pejabat menunjukkan sebagian masih menilai risikonya belum cukup besar untuk mendorong pemangkasan lanjutan dalam waktu dekat.

    Jika shutdown berlarut-larut, laporan ketenagakerjaan bulanan nonfarm payroll dari Biro Statistik AS (BLS) yang seharusnya dirilis Jumat depan bisa jadi baru tersedia setelah rapat FOMC pada 28–29 Oktober. Kondisi ini mirip dengan penutupan pemerintahan di awal masa jabatan Donald Trump.

    Sementara itu, laporan ADP menunjukkan perusahaan swasta memangkas 32.000 pekerjaan pada September, dengan tren penurunan tenaga kerja terjadi tiga dari empat bulan terakhir. Tanpa data BLS sebagai pembanding, pejabat The Fed dan ekonom harus menilai apakah data ADP yang selama ini dianggap “pengganti inferior” layak dijadikan acuan.

    Kredibilitas BLS sendiri tengah dipertanyakan setelah serangkaian revisi besar dan pemecatan kepala lembaga tersebut oleh Trump pada Agustus. Hal ini mendorong minat lebih besar pada sumber data alternatif seperti ADP.

    Ekonom Senior Oxford Economics Matthew Martin mengatakan penurunan tenaga kerja swasta dalam laporan ADP menegaskan kehati-hatian korporasi menambah karyawan.

    ”Dengan data pasar tenaga kerja yang lemah dan potensi kabut data akibat shutdown, kami merevisi proyeksi: pemangkasan suku bunga yang semula Desember kami majukan ke Oktober,” tulisnya dalam riset.

    Bukan Krisis

    Meskipun ratusan ribu pegawai federal dirumahkan dan layanan pemerintah lumpuh, shutdown dalam sejarah jarang memberi guncangan serius pada ekonomi.

    Hanya dua shutdown yang terjadi bersamaan dengan kontraksi ekonomi, yakni November 1981 (era Ronald Reagan, 2 hari) dan Oktober 1990 (era George H.W. Bush, 3 hari). Namun keduanya terjadi ketika ekonomi AS memang sudah masuk resesi.

    Shutdown pada kuartal IV 1977 di masa Jimmy Carter yang menutup pemerintahan total 31 hari selama tiga bulan memang membuat pertumbuhan ekonomi tersendat, tetapi konsumsi tetap berjalan dan pertumbuhan pulih cepat pada kuartal berikutnya.

    Shutdown terpanjang sepanjang sejarah (35 hari, Desember 2018–Januari 2019) hanya membuat konsumsi turun rata-rata 0,3%, dan perlambatan lebih disebabkan memudarnya efek pemotongan pajak Trump serta dampak perang dagang dengan China.

    Bahkan lonjakan singkat klaim tunjangan pengangguran dari pegawai federal yang dirumahkan kala itu tidak merembes ke pasar tenaga kerja secara luas. Data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan tingkat pengangguran AS tetap stabil sepanjang periode shutdown.

    “Shutdown pemerintah memang merepotkan dan berantakan, tetapi hampir tidak ada bukti bahwa dampaknya signifikan terhadap ekonomi. Aktivitas yang hilang umumnya akan pulih pada kuartal berikutnya,” ujar Scott Helfstein, Kepala Strategi Investasi Global X.

  • Sosok Bjorka yang Ditangkap Polisi: Tak Lulus Sekolah dan Pengangguran Megapolitan 2 Oktober 2025

    Sosok Bjorka yang Ditangkap Polisi: Tak Lulus Sekolah dan Pengangguran Megapolitan 2 Oktober 2025

    Sosok Bjorka yang Ditangkap Polisi: Tak Lulus Sekolah dan Pengangguran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polda Metro Jaya mengungkapkan identitas WFT, pemilik akun media sosial X Bjorka dengan
    username
    @bjorkanesiaaa, yang ditangkap jajaran Subdit IV Direktorat Reserse Siber atas kasus pembobolan 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta di Indonesia.
    “Tersangka dengan inisial WFT, laki-laki, usia 22 tahun,” ujar Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (2/10/2025).
    Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menegaskan, WFT bukan merupakan seorang ahli
    information and technology
    (IT).
    “Hanya orang yang tidak lulus SMK. Namun, sehari-hari secara otodidak dia selalu mempelajari IT,” ucap Fian dalam kesempatan yang sama.
    “Jadi, dia mempelajari segala sesuatunya itu hanya dari IT dan melalui komunitas-komunitas media sosial,” tambah dia.
    Kasubdit IV Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edco Wijaya Simbolon memastikan bahwa WFT beraksi seorang diri di rumahnya tanpa bantuan orang lain saat melancarkan aksinya.
    “Ya, sehari-hari dia tidak ada pekerjaan, jadi memang setiap hari hanya di depan komputer. Dia sudah lama sekali dari 2020, dia sudah mulai mengenal dan mempelajari komunitas
    dark web, dark forum
    ,” ungkap Herman.
    “Dari situlah pelan-pelan dia mulai mempelajari bagaimana mencari uang di dunia
    dark web
    , di dunia komputer. Ya, itu saja,” tambah dia.
    Berdasarkan hasil penelusuran, WFT menjual data di
    dark web
    dengan nilai puluhan juta rupiah. Namun, itu tergantung dengan kesepakatan pelaku dan pembeli.
    Hasil penjualan ini digunakan WFT untuk kebutuhan sehari-hari.
    “Dari hasil
    tracing
    , dia gunakan untuk kebutuhan pribadi. Karena kan ternyata dia anak yatim piatu. Dia menghidupi semua keluarga. Dia anak tunggal, tapi dia menghidupi keluarga keluarga,” ujar Fian.
    Namun, Fian tidak bisa memastikan apakah WFT merupakan Bjorka yang memang sempat menghebohkan Indonesia atau tidak.
    “Mungkin, jawabannya saya bisa jawab, mungkin. Apakah Bjorka 2020? Mungkin. Apakah dia Opposite 6890 yang dicari-cari? Mungkin,” kata Fian.
    Fian menjelaskan, di dunia siber ada istilah
    everybody can be anybody
    . Oleh karena itu, polisi masih mendalami keterkaitannya.
    “Kami perlu pendalaman lebih dalam lagi terkait dengan bukti-bukti yang kami temukan, baik itu data-datanya, jejak digitalnya, sehingga itu bisa kita formulasikan. Saya belum bisa menjawab 90 persen, tetapi kalau Anda tanya sekarang, saya bisa jawab, mungkin,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menangkap pemilik akun X atas nama Bjorka berinisial WFT (22) terkait kasus ilegal akses data nasabah salah satu bank swasta.
    Penangkapan terhadap pelaku berlangsung di rumah kekasihnya, MGM, di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (23/9/2025).
    “Tersangka dengan inisial WFT, laki-laki, usia 22 tahun,” ungkap Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (2/10/2025).
    Berdasarkan hasil pemeriksaan, WFT merupakan pemilik akun X dengan nama Bjorka atau @bjorkanesiaa versi 2020.
    “Peran kedua mengunggah tampilan
    database
    akun nasabah salah satu bank swasta Indonesia di media sosial akun X dengan nama Bjorka dan
    username
    @bjorkanesiaa dan mengambil tampilan
    database
    akun nasabah bank dari
    dark forum
    ,” tegas dia.
    Penangkapan ini berdasarkan laporan polisi (LP) salah satu bank swasta dengan nomor LP / B / 2541 / IV / 2025 / SPKT / POLDA METRO JAYA, tertanggal 17 April 2025.
    Peristiwa bermula pada Februari 2025, ketika pelaku menggunakan akun X @bjorkanesiaa mengunggah tampilan
    database
    nasabah bank swasta.
    “(Pelaku juga) mengirimkan pesan juga ke akun resmi bank tersebut dan mengeklaim bahwa sudah melakukan
    hack
    kepada 4,9 juta akun
    database
    nasabah,” ujar Kasubdit IV Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edco Wijaya Simbolon dalam kesempatan yang sama.
    Herman mengungkapkan, motif WFT mengunggah konten tersebut adalah untuk memeras bank swasta. Namun, aksi pemerasan itu belum sempat terjadi karena pihak bank melapor ke polisi sehingga pelaku berhasil ditangkap.
    Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 46
    juncto
    Pasal 30, dan/atau Pasal 48
    juncto
    Pasal 32, dan/atau Pasal 51 Ayat (1)
    juncto
    Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 12 miliar.
    Selain itu, pelaku dijerat Pasal 65 ayat (1) juncto Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • China Terbitkan Visa K, Pemuda Lokal Teriak Makin Susah Cari Kerja

    China Terbitkan Visa K, Pemuda Lokal Teriak Makin Susah Cari Kerja

    Jakarta, CNBC Indonesia – China resmi meluncurkan kategori baru “Visa K” pada 1 Oktober untuk menarik talenta muda asing di bidang sains dan teknologi. Namun, kebijakan ini justru memicu gelombang protes di dalam negeri, di tengah tingkat pengangguran yang masih tinggi.

    Diskusi soal Visa K mendominasi media sosial dengan lebih dari 500 juta tayangan hanya dalam dua hari. Banyak komentar mempertanyakan logika pemerintah mendatangkan pekerja asing ketika angka pengangguran pemuda di China mencapai 18,9% pada Agustus, dengan lebih dari 12,2 juta lulusan baru bersaing di pasar kerja yang ketat.

    “Banyak sekali [pemegang gelar master] di sini yang kesulitan mencari pekerjaan, dan Anda ingin mendatangkan lebih banyak talenta dari luar negeri?” tulis salah satu komentar yang viral di media sosial, seperti dikutip CNN International, Kamis (2/10/2025).

    Sementara itu, Hu Xijin, mantan pemimpin redaksi Global Times, menilai kebijakan ini justru menyoroti persoalan domestik.

    “Masalah sebenarnya yang menjadi inti kontroversi visa K adalah bahwa hal itu mencerminkan ketegangan di pasar kerja domestik dan kecemasan yang dihadapi kaum muda dalam mencari pekerjaan,” ujarnya di akun Weibo.

    Visa K dirancang agar lulusan asing bidang STEM dapat bekerja atau meneliti di China tanpa perlu sponsor pemberi kerja, berbeda dengan skema visa H-1B di AS. Namun, persyaratan rinci belum diumumkan, meski pejabat menyebut pelamar minimal harus bergelar sarjana dari universitas ternama.

    Sementara itu, People’s Daily, corong resmi Partai Komunis, menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis negaranya.

    “Di tengah latar belakang beberapa negara yang memperketat perbatasan dan mengesampingkan talenta internasional, China telah dengan cerdik memanfaatkan peluang penting ini,” tulis media tersebut dalam editorial.

    Meski begitu, resistensi publik mencerminkan meningkatnya sentimen nasionalis sekaligus keresahan pemuda terkait masa depan pekerjaan. Pemerintah kini dihadapkan pada dilema: mengundang talenta asing demi ambisi teknologi, atau fokus lebih dulu menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya sendiri.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kadin Bakal Dukung Program Magang Fresh Graduate

    Kadin Bakal Dukung Program Magang Fresh Graduate

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi alias fresh graduate yang akan diluncurkan pemerintah pada 15 Oktober 2025. Program ini dinilai dapat membuka peluang kerja bagi anak muda sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyatakan pengusaha siap menampung peserta magang, tetapi tetap membutuhkan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak/juknis) dari pemerintah.

    “Agar nantinya para anak magang tersebut dapat mengikuti proses magang sesuai dengan harapan pemerintah,” jelas Sarman kepada Bisnis, Rabu (1/10/2025).

    Dia menyatakan Kadin berharap perserta magang nantinya memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih baik sehingga kelak mudah mendapatkan bekerja dalam jangka panjang.

    Sarman menilai pemberian upah setara upah minimum kota/kabupaten akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat, terutama karena peserta magang memperoleh penghasilan bulanan. Dengan demikian, program ini berpotensi mengurangi pengangguran sekaligus memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Program ini sangat layak diperluas ke depan, dengan penyebaran yg lebih merata di berbagai daerah di Indonesia,” tutupnya.

    Program Magang Siap Luncur

    Sebelumnya, pemerintah akan meluncurkan program magang pada 15 Oktober 2025. Program tersebut ditujukan untuk lulusan perguruan tinggi maksimal fresh graduate satu tahun, bukan untuk mahasiswa.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengakui bahwa biasanya program magang ditujukan untuk mahasiswa demi menyiapkan diri menghadapi dunia kerja. Meski kini untuk fresh graduate, namun Yassierli menjelaskan tujuan program magang itu tidak akan berbeda.

    “Program magang ini memang arahan dari Pak Presiden. Kita menargetkan mereka yang lulus dalam satu tahun terakhir. Konteksnya itu adalah magang, tapi bukan mahasiswa, tetap skemanya itu adalah kita memberikan kesempatan kepada lulusan itu untuk mendapatkan exposure tentang tempat kerja,” ujar Yassierli di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, perusahaan yang menerima peserta magang itu harus menyiapkan mentor. Dengan demikian, peserta magang bisa meningkatkan kompetensinya.

    Yassierli menjelaskan program magang akan berlangsung maksimal enam bulan dimulai pada 15 Oktober 2025. Nantinya, pendaftaran melalui platform Ayo Magang di laman SIAPkerja (https://siapkerja.kemnaker.go.id/).

  • Terancam Retak, Mampukah Kanselir Jerman Selamatkan Koalisinya?

    Terancam Retak, Mampukah Kanselir Jerman Selamatkan Koalisinya?

    Jakarta –

    Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan koalisi Jerman menurun drastis cuma lima bulan setelah dilantik. Survei “ARD-Deutschlandtrend” terbaru menunjukkan hanya 22% responden yang menyatakan puas terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Kanselir Friedrich Merz dari partai konservatif CDU/CSU bersama mitra koalisinya Partai Sosialdemokrat (SPD).

    Buntutnya, situasi politik di dalam negeri banyak mendominasi agenda retret anggota kabinet di Villa Borsig, Berlin.

    Krisis pemilihan hakim MK

    Situasi internal koalisi sempat memanas, khususnya saat pemilihan hakim baru Mahkamah Konstitusi yang menjadi jatah SPD.

    Parlemen Jerman Bundestag akhirnya memilih tiga hakim baru, dua perempuan dan satu laki-laki, dengan suara dua pertiga mayoritas, tapi proses tersebut baru berhasil dalam putaran kedua.

    Pada bulan Juli, proses pencalonan gagal setelah muncul keberatan dari sayap konservatif CDU/CSU terhadap kandidat yang diajukan SPD, Frauke Brosius-Gersdorf. Kejadian ini dinilai sebagai ujian atas soliditas koalisi.

    Kanselir Merz sendiri juga baru terpilih pada pemungutan suara putaran kedua, setelah terjadi perbedaan suara dari dalam partai koalisi.

    Tekanan terhadap kas negara

    Merz sedianya berkampanye dengan janji mempertahankan disiplin fiskal. Tidak heran, dia dihujani kritik dari barisan sendiri setelah mendukung pelonggaran “rem utang”—kebijakan kaum konservatif—demi membiayai ekspansi belanja negara.

    CDU/CSU sebabnya kini mendorong penghematan, sementara SPD mendorong belanja melalui peningkatan penerimaan negara, termasuk melalui kenaikan pajak.

    Naik turun pajak

    Sengketa klasik antara SPD dan CDU/CSU kembali mencuat. Partai SPD melihat kesenjangan sosial, dan ingin membaginya lebih adil melalui pajak warisan dan penghasilan tinggi. Namun, partai CDU/CSU menolak pendekatan ini, dengan dalih imbas buruk bagi pertumbuhan ekonomi.

    Namun, belakangan muncul celah kompromi, menyusul dukungan dari sebagian anggota CDU bagi pajak warisan. Potensi tawar-menawar politik pun muncul, misalnya, SPD memberi kelonggaran kepada CDU, dengan menyetujui penghematan tunjangan sosial yang dikenal dengan nama Brgergeld alias uang rakyat.

    Polemik uang tunjangan

    CDU/CSU tidak hanya menolak mekanisme pemberian tunjangan bagi pengangguran, tetapi juga nama yang digunakan. Program bantuan sosial ini diperkenalkan pada 2023 oleh pemerintahan SPD sebagai jaminan dasar bagi pencari kerja. CDU/CSU menilai nama tersebut memberi kesan bantuan negara adalah hak otomatis, serta menurunkan motivasi penerima untuk bekerja.

    Kaum konservatif juga menyoroti, hampir separuh penerima Brgergeld adalah warga negara asing. SPD menolak tuduhan adanya penyalahgunaan sistem secara sistematis, serta menolak pemangkasan besar atau pengetatan persyaratan.

    Namun begitu, kedua belah pihak sepakat untuk memberantas penipuan terorganisir, yang dikeluhkan oleh Badan Tenaga Kerja Federal.

    Tekanan pada jaminan sosial

    Akibat populasi yang menua, ditambah menyusutnya jumlah pekerja, sistem jaminan hari tua, asuransi kesehatan, dan perawatan di Jerman menghadapi tekanan berat. CDU/CSU ingin memangkas biaya, termasuk kemungkinan menaikkan usia pensiun. SPD sebaliknya ingin mempertahankan tingkat manfaat dari dana pensiun.

    Benih perpecahan juga muncul antara CDU dan CSU dalam hal tambahan dana pensiun bagi ibu yang anaknya lahir sebelum 1992. Usulan CSU itu diterima meski mendapat keberatan dari kader CDU. Organisasi pemuda CDU, Junge Union, sebaliknya mendorong reformasi pensiun dengan tujuan mengurangi beban bagi generasi muda.

    Pertarungan politik di Jerman sebabnya diprediksi akan semakin tajam dalam isu jaminan kesehatan dan perawatan.

    Migrasi: Antara target koalisi dan tekanan elektoral

    Meningkatnya dukungan terhadap partai ekstrem kanan AfD menunjukkan bahwa pembatasan imigrasi menjadi isu penting. Koalisi pemerintahan telah meningkatkan kontrol perbatasan, dan menolak sebagian pencari suaka. Menteri Dalam Negeri CSU, Alexander Dobrindt, menyatakan “migrasi ilegal” telah menurun signifikan.

    Pembatasan migrasi tidak sepenuhnya disokong SPD. Gagasan dari Perdana Menteri Bayern, Markus Sder, untuk mencabut tunjangan sosial bagi pengungsi Ukraina ditolak SPD dan bahkan juga oleh CDU. Perbedaan utama antara SPD dan CDU/CSU dalam isu migrasi lebih terlihat dalam nada dan pendekatan kebijakan.

    Dinas Militer: Wajib atau sukarela?

    Kedua pihak sepakat memperkuat militer dan meningkatkan anggaran pertahanan. Perbedaan muncul dalam isu wajib militer. Pemerintah saat ini sedang mengajukan rancangan undang-undang untuk mengenalkan sistem dinas militer baru berbasis sukarela.

    Menteri Pertahanan SPD, Boris Pistorius, menyatakan, jika jumlah sukarelawan tidak mencukupi, maka kewajiban dinas militer akan dipertimbangkan. CDU/CSU ingin agar ada mekanisme otomatis yang mengaktifkan kembali wajib militer, jika kebutuhan tak tercapai.

    Namun SPD telah secara resmi menolak ide pemberlakuan otomatis wajib militer dalam kongres partai bulan Juni lalu.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Mimpi Yesi, Cari Kerja di Job Fair agar Ibunya Tak Lagi Jualan di Pasar Megapolitan 30 September 2025

    Mimpi Yesi, Cari Kerja di Job Fair agar Ibunya Tak Lagi Jualan di Pasar Megapolitan 30 September 2025

    Mimpi Yesi, Cari Kerja di Job Fair agar Ibunya Tak Lagi Jualan di Pasar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Yesi (21), seorang pencari kerja atau jobseeker berharap memperoleh pekerjaan tetap agar ibunya tidak perlu berdagang di Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat.
    Hal ini diceritakan Yesi saat Kompas.com bertemu pada Job Fest 2025 Jakarta di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
    Yesi dalam balutan pakaian kemeja putih dan celana hitam itu awalnya mengaku tidak punya target khusus soal pekerjaan yang diinginkannya.
    Semenjak lulus SMK sekitar tiga tahun lalu, Yesi sering mengambil pekerjaan sebagai sales dengan kontrak kerja bulanan.
    Namun, hal ini tergantung pada panggilan dan paling lama kontrak hanya sekitar dua bulan.
    “Terakhir kerja sekitar tiga bulanan, jadi sales waktu bazar di Kota Kasablanka, sekarang belum kerja lagi,” ucap Yesi kepada Kompas.com, Selasa.
    Upah pekerjaan sales yang bisa mencapai Rp 180.000 per hari itu bagaikan uang musiman untuk Yesi. Sebab setelah event berakhir, ia kembali menjadi pengangguran.
    Saat itu, Yesi biasa berjualan salad buah sembari menemani sang ibu yang bekerja sebagai penjual roti unyil buatan sendiri di Pasar Kembang Cikini.
    Menurut Yesi, hal ini menjadi cara terbaik selagi bisa menyisihkan uang untuk ibunya.
    “Biasa ngasih (uang jajan) ke ibu meski kalau lagi jualan salad ya enggak seberapa,” ungkap dia.
    “Kalau salad buah paling aku buat 25 porsi, bareng jualannya sama ibu di pasar. Jual risol juga, tapi itu sesuai pesanan orang saja,” tambah Yesi.
    Di mata Yesi, mencari nafkah menjadi prioritas utamanya usai lulus SMK. Meski sales memberikan upah yang cukup, ia memerlukan pekerjaan tetap.
    “Soalnya sales juga kan selama tiga tahun ini enggak yang terus kerja, ada kala menganggur kayak sekarang. Jadi ke sini mungkin bisa dapat pekerjaan tetap,” ujar Yesi.
    Harapan ini tertanam di benak Yesi karena khawatir melihat sang ibu masih harus berdagang di pasar sejak pagi. Apalagi, dagangan roti unyil milik ibunya adalah hasil olahan sendiri.
    Ditambah, Yesi juga masih mempunyai adik yang kini baru duduk di kelas 7 SMP.
    “Kasian saja sama ibu sih kak, sudah tua masa masih harus kerja, padahal harusnya bisa tinggal santai di rumah,” kata Yesi.
    Oleh karena itu, Yesi menaruh harapan sekaligus doa semoga Job Fest 2025 bisa membuka kesempatan untuk dirinya memperoleh pekerjaan.
    Sebagai informasi, Job Fest 2025 Jakarta Pusat resmi dibuka dengan menghadirkan 36 perusahaan dan setidaknya hampir 4.000 lowongan pekerjaan di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Selasa.
    Job Fest akan dibuka selama dua hari hingga Rabu (1/10/2025). Program ini salah satu solusi konkret Pemerintah Provinsi Jakarta menekan angka pengangguran terbuka.
    Selain itu, Job Fest 2025 juga melibatkan berbagai UMKM agar para pengunjung bisa mudah mencari makan dan minum dengan harga terjangkau.
    “Disampaikan juga bahwa kegiatan semacam ini bisa menyerap kurang lebih 30 persen tenaga kerja yang bisa mendapatkan pekerjaan,” ungkap Wali Kota Jakarta Pusat Arifin kepada wartawan, Selasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angka Pengangguran di Madiun 4,30%, Pemkot Gelar Jobs Fair

    Angka Pengangguran di Madiun 4,30%, Pemkot Gelar Jobs Fair

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Madiun menggelar Job Fair di GOR Wilis, Selasa (30/9/2025). Sebanyak 39 perusahaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan membuka ratusan lowongan kerja bagi masyarakat.

    Wali Kota Madiun Maidi menargetkan job fair ini mampu menekan angka pengangguran terbuka di Kota Madiun yang saat ini berada di kisaran 4,30 persen.

    “Target kita dari jumlah pengangguran dua ribu sekian itu bisa terpenuhi. Kalau ini bisa berjalan, kita optimistis bisa menurunkan sampai 50 persen,” ujar Maidi saat membuka acara.

    Menurut Maidi, pengalaman kerja menjadi faktor penting bagi para pencari kerja agar lebih kompetitif di dunia industri. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terlalu memilih pekerjaan di awal.

    “Kalau ada kesempatan ya dimanfaatkan dulu. Pengalaman kerja itu yang membuat nilai seseorang semakin tinggi. Tanpa pengalaman susah untuk bersaing,” tambahnya.

    Maidi juga menjelaskan pemerintah menyiapkan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Pencari kerja bisa lebih dahulu memilih perusahaan tujuan, kemudian diarahkan mengikuti kursus sesuai kompetensi yang dibutuhkan. “Bila perlu instrukturnya kita datangkan ke sini agar sesuai dengan bidangnya,” ungkapnya.

    Job Fair kali ini menghadirkan sejumlah perusahaan besar, seperti PT INKA, Sintek, hingga Alfa Group. Salah seorang pencari kerja, mahasiswa jurusan administrasi, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut.

    “Saya mencari lowongan di bidang administrasi sesuai jurusan perkuliahan. Memang banyak peminat karena industrinya besar, jadi saya ingin ikut bersaing di sini,” ujar Zafran Fadhila Ahmad Peserta Jobs Fair.

    Maidi berharap Job Fair tidak hanya menjadi ajang mencari pekerjaan, tetapi juga sarana bagi masyarakat untuk mengenal kebutuhan dunia kerja lebih luas. “Semua perusahaan yang ada kita tahu kebutuhannya, jadi masyarakat bisa memilih sejak awal dan kita siapkan kompetensinya,” pungkasnya. (rbr/ted)

  • Bupati Magetan Pastikan Program MBG Aman, Klaim Tak Ada Kasus Keracunan

    Bupati Magetan Pastikan Program MBG Aman, Klaim Tak Ada Kasus Keracunan

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman tanpa adanya kasus keracunan. Hal ini ditegaskan Bupati Magetan, Nanik Sumantri, saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di SMPN 1 Magetan, Senin (29/9/2025), bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Satgas MBG.

    Dalam kunjungannya, Bupati menyaksikan proses penyajian hingga distribusi makanan bergizi untuk siswa. Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya sebatas memberi makan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi tumbuh kembang generasi muda.

    “MBG hadir untuk mencukupi gizi anak-anak kita dalam rangka menyiapkan Indonesia Emas 2045. Selain menyehatkan pelajar, program ini juga menggerakkan roda ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan menekan angka pengangguran,” ujar Nanik.

    Meski berjalan lancar, Bupati menekankan pentingnya pengawasan ketat. Ia memastikan sejauh ini tidak ada kasus keracunan akibat program MBG di Magetan. Pemerintah juga menugaskan satgas khusus untuk rutin melakukan monitoring, termasuk pengawasan standar penyediaan pangan (SPPG). [fiq/suf]

  • Trump Unggah Kartun Pecat Ketua The Fed Jerome Powell – Page 3

    Trump Unggah Kartun Pecat Ketua The Fed Jerome Powell – Page 3

    Trump juga pernah berusaha memecat Gubernur Fed Lisa Cook pada Agustus lalu dengan tuduhan penipuan hipotek. Mahkamah Agung masih memproses kasus tersebut. Departemen Kehakiman menilai pemecatan Cook tidak akan mengganggu pasar keuangan, sementara pengacaranya berargumen langkah itu bisa melemahkan independensi The Fed.

    Hingga kini, pasar keuangan cenderung tenang merespons ancaman Trump terhadap Powell maupun upaya pemecatan Cook.

    Meski demikian, para ekonom memperingatkan bila Powell benar-benar diberhentikan sebelum masa jabatannya usai, hal itu berpotensi meningkatkan suku bunga jangka panjang.

    Pasalnya, investor bisa menilai bahwa The Fed tidak lagi independen dan mulai tunduk pada kepentingan politik Presiden, alih-alih mandat Kongres untuk menjaga stabilitas inflasi dan menekan pengangguran.