Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Kapolri Paparkan Inovasi Polri dalam Dukung Program Ketahanan Pangan, Lakukan Pengolahan Lahan Hingga Rekrut Bintara Pertanian – Page 3

    Kapolri Paparkan Inovasi Polri dalam Dukung Program Ketahanan Pangan, Lakukan Pengolahan Lahan Hingga Rekrut Bintara Pertanian – Page 3

    Lebih lanjut, inovasi selanjutnya adalah program Polriran atau Polisi Peduli Pengangguran, Polda Banten. Dalam program ini, sampah organik seperti sisa sayuran dan buah, daun kering, hingga limbah dapur akan diolah supaya menghasilkan eco-enzyme maupun pupuk kompos.

    “Selain itu, kami juga melakukan pembudidayaan kelinci di Provinsi Bangka Belitung, di mana kotoran kelinci tersebut kami manfaatkan sebagai pupuk organik,” ungkapnya.

    Kemudian, dalam upaya meningkatkan kesuburan tanah, Polri bersama Universitas Lambung Mangkurat telah mengolah lahan basah dengan tingkat keasaman pH di bawah 5 menjadi lahan produktif dengan memanfaatkan batu asal Korea. Inovasi ini mampu menetralisir keasaman serta meningkatkan pH tanah, sehingga pada lahan basah seluas 5 hektar di Kalsel telah dilakukan 4 kali panen dengan rata-rata produksi mencapai 8 ton per hektar.

    “Untuk mendukung produktivitas lahan, Polri juga memanfaatkan teknologi Solar Water Pump, yang menggunakan panel surya berkapasitas 5.680 watt untuk menggerakkan pompa air. Teknologi ini mendukung sistem irigasi pertanian secara efisien dan ramah lingkungan,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Sigit mengungkapkan Polri turut memanfaatkan teknologi Watergen yang mampu menghasilkan 100 sampai dengan 350 liter air bersih per hari dari kelembapan udara. Teknologi ini, katanya, memberikan solusi bagi daerah pertanian kering supaya ketersediaan air dapat tetap terjaga untuk menunjang produktivitas.

    “Sebagai pelengkap dari seluruh rangkaian dukungan dari hulu hingga hilir, kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa pembangunan 18 unit gudang ketahanan pangan Polri di 12 provinsi dengan kapasitas total 18.000 ton, sebelumnya dilakukan groundbreaking di Bengkayang oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 5 Juni 2025 dan kini telah selesai 100%. Sebagai langkah awal, gudang di Provinsi Jawa Barat akan diisi 100 ton jagung hasil panen yang juga diikuti oleh gudang Polri lainnya,” pungkasnya.

  • Investasi Tak Cepat Serap Tenaga Kerja, PHK Tembus 40.000, 1 Juta Sarjana Nganggur

    Investasi Tak Cepat Serap Tenaga Kerja, PHK Tembus 40.000, 1 Juta Sarjana Nganggur

    Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas investasi yang selalu diklaim naik setiap tahun ternyata tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025. Dari realisasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.259.868 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp748 juta. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau pada semester I/2024, realisasi investasi ‘hanya’ mencapai Rp829,9 triliun (lebih rendah Rp113 triliun atau 13,6% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.225.042 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja yang terserap ‘hanya’ memerlukan investasi sekitar Rp677 juta (lebih rendah Rp71 juta dibandingkan tahun ini).

    Data itu mengonfirmasi terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

    PHK Per Agustus Tembus 4.333

    Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah 830 orang sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Kemenaker melaporkan jumlah pekerja yang kena PHK pada Agustus 2025 tercatat menurun dibandingkan Juli 2025 sebanyak 1.118 orang. Namun demikian, apabila ditotal, Kemnaker mencatat jumlah PHK sepanjang tahun ini mencapai 44.333 orang.

    Mengutip Satu Data Kemnaker, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang angka PHK terbanyak pada bulan kedelapan tahun ini, yakni 261 pekerja.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 29,07% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian penjelasan dalam data tersebut, dikutip pada Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, Sumatra Selatan juga mencatatkan 113 tenaga kerja ter-PHK, diikuti Kalimantan Timur sebanyak 100 orang, serta Jawa Timur sebanyak 51 pekerja.

    Sejumlah provinsi lain yang menyumbang jumlah PHK terbanyak di antaranya DKI Jakarta sebesar 48 orang, Sulawesi Selatan 38 orang, Banten 36 orang, Sumatra Barat 33 orang, dan Jawa Tengah 32 orang.

    Terdapat pula Sulawesi Tenggara yang mencatat 25 pekerja terkena PHK, Sulawesi Tengah 15 orang, Riau 11 orang, dan sejumlah provinsi yang mencatat pekerja ter-PHK pada rentang 1 hingga 9 orang.

    Sementara itu, Kemnaker tidak melaporkan adanya PHK di empat provinsi, yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Agustus tahun ini.

    7 Juta Pengangguran, 1 Juta Sarjana 

    Adapun, pada Juli 2025 lalu, Kemnaker mencatat sebanyak 7,28 juta orang pengangguran pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai 1 juta orang.

    Berdasarkan tampilan layar yang dibagikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, terlihat sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada 2025.

    Adapun, jumlah lulusan universitas yang menganggur itu setara 6,2% dari total pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang di Indonesia.

    Selain dari universitas, data Kemnaker juga mengungkap sebanyak 177.399 lulusan diploma merupakan pengangguran.

    Sementara itu, lulusan dengan angka pengangguran terbanyak berasal dari tingkat SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang atau setara 3% dari total pengangguran di Indonesia. Kemudian, sebanyak 2,03 juta lulusan SMA dan 1,63 juta lulusan SMK juga berstatus pengangguran.

    Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja mencapai 145,77 juta orang, sedangkan 7,28 juta orang adalah pengangguran.

    Dominasi Pekerja SMA-SMK

    Yassierli menyebut kualitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK. “Unfortunately kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum. Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap status angkatan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal yang mencapai 60%. Bahkan, dia menyebut angka tenaga kerja di sektor ini bisa terus menggulung.

    Merujuk data Kemnaker, sebanyak 56,57% angkatan kerja bekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran), 38,67% pekerja sektor formal, dan 4,76% merupakan pengangguran.

    “Sektor informal itu sekarang 60% dan ini bisa bertambah gitu ya. Ini juga tergantung definisi sektor informalnya. Dan sepertinya memang tren akan semakin besar,” ujarnya.

    Menurutnya, pekerja dari sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan sosial. Dia juga menyoroti angka produktivitas Indonesia yang rendah. Padahal, ungkap dia, beberapa studi mengatakan total produktivitas berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.

    “Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun—3 tahun. Itu panjang,” jelasnya.

  • OPINI: Paket Stimulus Tenaga Kerja

    OPINI: Paket Stimulus Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewasa ini pengangguran dan upaya menciptakan lapangan kerja baru menjadi tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia.

    Berdasarkan survei Bank Indonesia yang dirilis pertengahan bulan September 2025 lalu, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLP) Agustus 2025 tercatat 93,2 masih berada pada level kurang dari 100 atau berada di zona pesimistis.

    Berbeda dengan lulusan pascasarjana dan sarjana yang cenderung optimis, untuk pencari kerja berpendidikan SMA umumnya pesimistis menyikapi kondisi ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 bertambah 83.450 orang jika dibandingkan data Februari 2024.

    Berbagai kasus PHK dan angka pengangguran yang terus meningkat ini, bukan saja berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menjadi beban sosial, tetapi juga sumber kecemasan bagi para pencari kerja. Untuk mencegah agar angka pengangguran tidak terus bertambah, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 17 paket stimulus ekonomi untuk tahun 2025—2026.

    Paket stimulus yang digulirkan intinya mencakup program akselerasi, keberlanjutan, dan penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas tersendiri, sebab disadari bahwa barisan pencari kerja yang terus bertambah niscaya akan menjadi bom waktu yang berbahaya. Pengalaman unjuk rasa yang terjadi di Nepal menjadi pelajaran yang berharga tentang bagaimana kita seharusnya bersikap menghadapi peningkatan jumlah pengangguran di berbagai daerah.

    Dari total 17 paket stimulus ekonomi yang dikucurkan, pemerintah membagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu: 8 program akselerasi untuk tahun 2025, termasuk magang lulusan baru, bantuan pangan, dan program padat karya tunai. Selanjutnya ada 4 program lanjutan hingga 2026, seperti perpanjangan insentif pajak UMKM dan diskon iuran BPJS.

    Selanjutnya ada 5 program prioritas untuk mendorong pengembangan penyerapan tenaga kerja, yang menjadi andalan pemerintah dalam membuka jutaan lapangan kerja baru. Melalui program unggulan yang ditargetkan menyerap lebih dari 3,5 juta tenaga kerja, pemerintah telah merancang ke sejumlah program unggulan, meliputi: pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan mampu menyerap 1,38 juta pekerja.

    Program Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan dapat menciptakan 200.000 lapangan kerja di 100 desa pesisir. Program revitalisasi tambak pantura seluas 20.000 hektare yang diprediksi akan mampu menyerap 168.000 tenaga kerja.

    Sementara itu, untuk program modernisasi 1.000 kapal nelayan diharapkan akan dapat membuka 200.000 peluang kerja baru. Dan, yang terakhir program pengembangan perkebunan rakyat atau replanting 870.000 hektare yang diproyeksikan akan dapat menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun ke depan.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam kete-rangannya kepada media massa menyatakan bahwa pengguliran paket stimulus ekonomi ini dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal, sekaligus memberi sinyal kuat kepada pasar bahwa pemerintah serius dalam memperluas kesempatan kerja dan mempertahankan momentum pertumbuhan.

    Meski didukung alokasi dana yang besar, bukan tidak mungkin program ini akan kurang maksimal karena krisis kepercayaan publik dan pasar. Untuk itu, membangun dan merebut kembali kepercayaan publik dan pasar menjadi penting.

    Program paket stimulus ekonomi ini, menurut pemerintah juga menyasar pekerja informal seperti ojek online, kurir, dan sopir dengan insentif berupa diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga 50%.

    Diskon iuran BPJS ini mencakup lebih dari 700.000 pekerja pada tahap awal. Dengan peluncuran 17 paket stimulus ekonomi, pemerintah menegaskan bahwa pemulihan ekonomi bukan hanya soal perbaikan angka makro ekonomi, tetapi juga soal membuka akses kerja nyata bagi jutaan warga yang membutuhkan.

    Indonesia, saat ini sedang dalam kondisi darurat pengangguran. PHK yang terjadi di berbagai industri di Tanah Air dan perkembangan aktivitas bisnis yang cenderung seret, menyebabkan peluang pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan menjadi makin kecil. Tanpa ada intervensi program dari pemerintah, bukan tidak mungkin daftar pencari kerja di Tanah Air akan makin panjang.

    PEMBERDAYAAN

    Dengan dukungan dana sebesar Rp16,23 triliun, harus diakui ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mengatasi persoalan krisis ekonomi yang dihadapi masyarakat.

    Suntikan dana Rp200 triliun ke bank negara dan pengguliran program paket bantuan ke masyarakat berpotensi menjadi jalan cerah bagi pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja serta penguatan UMKM. Kendati demikian, yang masih menjadi persoalan adalah seberapa jauh pengguliran program paket stimulus ekonomi ini mampu berdampak signifikan bagi upaya perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat, khusus dalam mengatasi persoalan pengangguran yang belakangan ini makin meresahkan?

    Pertanyaan ini penting dikaji secara mendalam, sebab diakui atau tidak, banyak pihak sebetulnya masih meragukan manfaat program paket stimulus ekonomi bagi upaya penciptaan lapangan kerja. Hingga saat ini, peran koperasi merah putih harus diakui masih belum seperti yang diharapkan.

    Demikian pula untuk program modernisasi perikanan, tentu sulit diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru karena modernisasi dan mekanisasi perikanan justru akan meminggirkan posisi buruh nelayan yang tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga manualnya.

    Satu hal yang seharusnya dihindari dalam program penciptaan lapangan kerja adalah cara-cara instan yang hasilnya tidak jangka panjang. Keberlanjutan program sering terbukti terputus ketika program diperlakukan seperti proyek yang sifatnya sesaat.

    Berbeda dengan program berkelanjutan yang umumnya dibangun dari basis kultur dan modal sosial masyarakat yang kontekstual, program yang sifatnya top down umumnya dampaknya temporer dan segmenter.

    Pengalaman telah banyak membuktikan bahwa pelaksanaan program padat karya dan pemberian bantuan modal usaha, dampaknya hanya jangka pendek. Pada saat tahun anggaran berjalan, pelaksanaan program biasanya terkesan lancar dan efektif. Namun, lain soal ketika program tidak lagi didukung dana dan pendampingan dari pemerintah.

    Masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program sering tidak memiliki sense of belonging, dan partisipasi mereka otomatis berhenti tatkala tidak lagi didukung anggaran yang cukup.

    Di berbagai daerah, selama ini program populis yang dikembangkan pemerintah umumnya tidak berorientasi pada upaya empowermentyang berkelanjutan. Program yang dilaksanakan umumnya lebih banyak menawarkan kesempatan kerja instan yang top down, dan tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang ada untuk benar-benar berdaya dan melanjutkan program meski tidak ada lagi dukungan dana dari atas.

    Bahkan, yang lebih memprihatinkan, alih-alih membangun keberdayaan, program yang dikembangkan pemerintah sering justru mematikan potensi self-help masyarakat untuk berdaya menolong dirinya sendiri. Program yang digulirkan justru tanpa sadar malah menimbulkan ketergantungan yang menyebabkan keberlanjutan program menjadi terputus.

  • Kementerian PU genjot program padat karya jalan dan jembatan 2025

    Kementerian PU genjot program padat karya jalan dan jembatan 2025

    Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggenjot pelaksanaan program padat karya bidang karya jalan dan jembatan pada tahun 2025 ini dalam rangka mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa program padat karya merupakan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian lokal.

    “Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Dengan melibatkan warga setempat dalam pembangunan, padat karya membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.

    Kementerian PU terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan melalui program padat karya bidang jalan dan jembatan.

    Program ini dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

    Pada TA 2025, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk pekerjaan padat karya bidang jalan dan jembatan yang tersebar di 1.059 lokasi.

    Anggaran tersebut digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur berskala kecil seperti pemeliharaan jalan dan jembatan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

    Berdasarkan data e-Monitoring Kementerian PU per 24 September 2025, progres fisik program telah mencapai 62,1 persen dengan serapan tenaga kerja 43.628 orang atau setara 2.909.075 Hari Orang Kerja (HOK).

    Pekerjaan padat karya bidang jalan meliputi pemeliharaan rutin seperti pembersihan median jalan, pengecatan marka, dan perbaikan ringan dengan progres fisik 63,78 persen dan menyerap 33.052 tenaga kerja.

    Selain itu, pemeliharaan rutin kondisi jalan telah terealisasi 43,96 persen dengan serapan 244 tenaga kerja, serta pekerjaan penunjangan jalan (holding) dengan progres 62,56 persen dan menyerap 23 tenaga kerja.

    Pada bidang jembatan, pekerjaan pemeliharaan rutin seperti pengecatan rangka jembatan telah mencapai progres 57,9 persen dengan serapan 9.674 tenaga kerja dari target 12.180 orang.

    Tambahan kegiatan padat karya kontraktual juga berjalan dengan progres 33,41 persen, menyerap 635 tenaga kerja.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sulitnya Dapat Kerja Meski Sudah Lulus Sarjana

    Sulitnya Dapat Kerja Meski Sudah Lulus Sarjana

    Jakarta –

    Lulusan sarjana (S1) saat ini tidak menjamin langsung mendapat pekerjaan tetap. Tingkat pengangguran saat ini didominasi oleh kelompok lulusan sarjana.

    Mengutip dari CNBC, Sabtu (4/10/2025) sebuah laporan dari Burning Glass Institute lulusan sarjana usia antara 20 sampai 24 tahun mendominasi dalam tingkat pengangguran.

    Dalam data pemerintah AS, lulusan sarjana di negara tersebut juga menyumbang tingkat pengangguran yang cukup tinggi saat ini. Peningkatan itu terjadi sejak sembilan tahun terakhir.

    Data Biro Statistik Tenaga Kerja AS yang dirilis pada bulan September menunjukkan jumlah orang yang menganggur selama setidaknya 27 minggu telah melonjak sekitar 25% dari tahun ke tahun berdasarkan penyesuaian musiman.

    Salah satu sarjana lulusan Universitas Georgetown bernama Christina Salvadore mengaku telah mengirim ratusan lamaran pekerjaan sejak dia lulus pada musim semi lalu. Namun, hingga kini belum juga mendapatkan pekerjaan tetap.

    Dia bahkan mengaku menghabiskan waktu 24 jam di depan laptop untuk selalu membuka LinkedIn. Ia selalu mengupdate profilnya sambil terus mencari dan melamar pekerjaan.

    “Sungguh menyebalkan ketika orang-orang bertanya, ‘Jadi, apa pekerjaanmu sekarang? Saya duduk di rumah orang tua saya di LinkedIn 24 jam sehari,” ucapnya.

    Di sosial media TikTok sedang tren sarjana yang akhirnya meneruskan pendidikan ke pascasarjana (S2). Sembari membagikan pilihannya untuk melanjutkan S2, sejumlah orang tersebut juga mengungkapkan akan pasar tenaga kerja yang telah menurun.

    (ada/ara)

  • Gerindra Sentil Menteri Hanif, Aksi Main Segel di Puncak Bikin Ribuan Warga Kena PHK – Page 3

    Gerindra Sentil Menteri Hanif, Aksi Main Segel di Puncak Bikin Ribuan Warga Kena PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan sejumlah penyegelan tempat wisata di Kawasan Puncak, Bogor. Hal ini memicu gelombang PHK dan pengangguran di Kawasan tersebut.

    Aliansi Masyarakat Bogor Selatan mencatat, setidaknya sudah ada 2.300 karyawan yang terdampak akibat aksi Menteri Hanif tersebut.

    Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi geram dengan aksi Menteri Hanif yang main segel tempat wisata di Puncak. Menurut dia, segala bentuk keputusan pemerintah pusat harus melalui kajian mendalam.

    “Saya sangat menentang keras jika keputusan itu diambil tanpa dasar, tanpa kajian dan sewenang-wenang,” kata Mulyadi saat dihubungi, Sabtu (4/10/2025).

    Mulyadi menegaskan, Menteri Hanif adalah bagian dari pemerintah pusat. Sementara Kabupaten Bogor adalah tempat Presiden Prabowo Subianto tinggal. Dia tak ingin keputusan Menteri justru mencoreng nama baik presiden di mata rakyat kecil.

    “Puncak bukan seperti Kalimantan yang banyak hasil tambang dalam perut buminya, yang dinikmati warganya sebagai mata pencaharian, warga Bogor selatan ini banyak yang menjadi pekerja sektor wisata, jadi jangan membunuh mata pencaharian mereka,” tegas Anggota DPR dapil Kabupaten Bogor ini.

  • Angka pengangguran Jepang naik jadi 2,6 persen pada Agustus 2025

    Angka pengangguran Jepang naik jadi 2,6 persen pada Agustus 2025

    Tokyo (ANTARA) – Angka pengangguran Jepang pada Agustus 2025 naik menjadi 2,6 persen dari 2,3 persen pada bulan sebelumnya, menandai level tertinggi dalam 13 bulan, ungkap data pemerintah negara itu pada Jumat (3/10).

    Jumlah individu yang bekerja turun 0,3 persen menjadi 68,1 juta orang yang disesuaikan secara musiman, sementara jumlah individu yang tidak bekerja naik 9,1 persen menjadi 1,79 juta, menurut Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang.

    Dari jumlah orang yang tidak bekerja, 770.000 individu meninggalkan pekerjaan mereka dengan sukarela, naik 13,2 persen dari bulan sebelumnya, sementara 430.000 orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), naik 19,4 persen, kata kementerian itu.

    Data terpisah dari Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Jepang menunjukkan rasio ketersediaan lapangan kerja rata-rata di Jepang pada Agustus turun 0,02 poin dari Juli menjadi 1,20, yang berarti ada 120 lowongan kerja untuk setiap 100 pencari kerja.

    Rasio lapangan kerja terhadap pelamar terbaru turun untuk pertama kalinya dalam dua bulan, setelah banyak perusahaan menunda rekrutmen karena kendala anggaran yang disebabkan oleh kesulitan dalam menerapkan biaya yang lebih tinggi kepada konsumen.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Revisi UU 1987 Wujudkan KADIN Jadi Pejuang Keadilan Ekonomi Bangsa

    Revisi UU 1987 Wujudkan KADIN Jadi Pejuang Keadilan Ekonomi Bangsa

    UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN sangat mendesak untuk direvisi menyeluruh agar sesuai dengan konteks pembangunan ekonomi yang sudah berubah drastis selama tiga dekade terakhir. Perubahan-Perubahan seperti percepatan transformasi digital, munculnya ekonomi inovasi, dan kompleksitas hubungan perdagangan global menuntut penataan kelembagaan KADIN yang mampu secara efektif menjawab kebutuhan zaman, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah.

    Hal ini sejalan dengan rekomendasi lembaga internasional sekaliber OECD (2025) dan laporan e-Conomy SEA (2024) yang menegaskan perlunya lembaga pengusaha adaptif menghadapi era digital ekonomi bernilai sangat besar. Revisi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena akan membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan akses pasar dan teknologi, serta memperkuat daya saing pelaku usaha.

    Sebagai satu-satunya organisasi pengusaha yang secara hukum diakui, KADIN harus bertransformasi menjadi pusat penggerak pembangunan ekonomi nasional berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Saat ini, UU KADIN membatasi kontribusi strategisnya hingga hanya sebagai pelengkap konsultatif tanpa kewenangan kuat yang nyata dalam pengambilan kebijakan sehingga tidak mampu menjalankan fungsi representasi pengusaha dan akselerator pembangunan ekonomi yang progresif secara maksimal.

    Revisi UU KADIN bukan soal pergantian kepemimpinan, melainkan harus memberikan kewenangan penuh, jelas dan nyata agar siapapun Pimpinan KADIN dapat berkolaborasi secara efektif dengan pemerintah dalam menghadapi persoalan konkret seperti pengangguran 7,28 juta jiwa (BPS 2025), kemiskinan 23,85 juta jiwa (BPS 2025), pengembangan 65,5 juta UMKM (Kementerian UMKM 2025), pemberdayaan 80 ribu Koperasi Desa (Kementerian Koperasi 2025), penguatan daya saing perdagangan global, peningkatan investasi, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8% berkelanjutan (Kemenkeu 2025).

  • Cegah TPPO, Imigrasi Tanjung Priok bentuk tiga desa binaan

    Cegah TPPO, Imigrasi Tanjung Priok bentuk tiga desa binaan

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok resmi membentuk tiga desa binaan dan menempatkan Petugas Pembina Desa (Pimpasa) di daerah setempat guna mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    “Sampai saat ini, sudah terbentuk tiga Desa Binaan Imigrasi Tanjung Priok, yaitu di Kelurahan Rawa Badak Utara (Koja), Kelurahan Pulau Untung Jawa (Kepulauan Seribu Selatan), dan Kelurahan Kebon Bawang (Tanjung Priok),” kata Kepala kantor Imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok Imam Setiawan di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pembentukan desa binaan itu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko atau kerawanan keimigrasian, aturan keimigrasian, hak dan kewajiban warga terkait keimigrasian, serta prosedur terkait pelanggaran keimigrasian, penindakan keimigrasian, dan pelayanan keimigrasian, khususnya paspor maupun visa.

    Pihaknya juga mengedukasi masyarakat, terutama calon pekerja migran, tentang bahaya penyelundupan dan kiat menghindari penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab serta penguatan sinergi dengan berbagai instansi.

    “Sementara Pimpasa yang ada di desa binaan tersebut nantinya akan memudahkan masyarakat di sana untuk memperoleh informasi seputar keimigrasian, sehingga akan lebih sadar akan bahaya TPPO,” ujar Imam,

    Dia memaparkan kriteria desa binaan, antara lain wilayah desa dekat dengan perbatasan laut atau darat dengan negara tetangga.

    Selain itu, pendidikan masyarakatnya tergolong rendah, tingkat kemiskinan tinggi, mayoritas penduduknya berusia muda, tingkat pengangguran tinggi, dan sebagian besar warganya menjadi pekerja migran.

    Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan verifikasi lapangan terkait pelaksanaan Desa Binaan Imigrasi dan Petugas Imigrasi Pembina Desa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, Jumat (19/9).

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Imam Setiawan yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Pamuji Raharja menyampaikan pemaparan seputar Desa Binaan Imigrasi.

    Turut hadir pula Direktur Intelijen Keimigrasin Kombes Pol. Agus Waluyo dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Muhammad Rullyandi.

    Rombongan tersebut mengunjungi salah satu Kelurahan Desa Binaan, yaitu Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak kelurahan terkait desa binaan.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Ungkap Sosok Bjorka yang Ditangkap Tidak Lulus Sekolah dan Pengangguran

    Polisi Ungkap Sosok Bjorka yang Ditangkap Tidak Lulus Sekolah dan Pengangguran

    Bisnis.com, JAKARTA – Sosok pemilik akun peretas yang kerap menghebohkan publik, Bjorka akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian.

    Polda Metro Jaya mengklaim telah menangkap pria yang mengaku pemilik akun Bjorka dalam kasus ilegal akses, manipulasi dan peretasan data 4,9 juta nasabah bank.

    Kasubidpenmas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan pria tersebut berinisial WFT berusia 22 tahun. Dia ditangkap di Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025.

    “Yang bersangkutan ditangkap pada Selasa, 23 September 2025 di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Reonald di Polda Metro Jaya, Kamis (2/10/2025).

    Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya Fian Yunus menjelaskan, pemuda pemilik akun Bjorka tersebut diketahui sama sekali tidak memiliki latarbelakang pendidikan di dunia teknologi informasi.

    Bahkan, pelaku tersebut diketahui tidak menamatkan sekolah menengah kejuruannya. 

    “Jadi yang bersangkutan ini bukan ahli IT, hanya orang yang tidak lulus SMK. Namun sehari-hari secara otodidak dia selalu mempelajari IT, jadi dia mempelajari segala sesuatunya itu hanya dari IT dan melalui komunitas-komunitas media sosial,” jelasnya.

    Fian menambahkan, Bjorka menjalankan seluruh aksinya seorang diri. Seluruh data yang berhasil terkumpul digunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

    Dia menjelaskan, pelaku diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya melakukan fokus melakukan pembobolan data melalui komunitas yang dibangunnya sejak 2020.

    “Ya, sehari-hari dia tidak ada pekerjaan, jadi memang setiap hari hanya di depan komputer, terus melalui komunitas yang sudah dia bangun sejak lama,” jelasnya.