Kasus: pengangguran

Desa Xujiachong, Bukti Keberhasilan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Berdayakan Masyarakat Nasional 13 Oktober 2025

Desa Xujiachong, Bukti Keberhasilan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Berdayakan Masyarakat
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa pembangunan kemajuan tidak harus meniadakan masyarakat, melainkan justru memberdayakan masyarakat.
Desa Xujiachong merupakan bukti nyata keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
“Desa Xujiachong menjadi bukti bahwa pembangunan yang berpihak pada masyarakat mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Prinsipnya, pembangunan tidak boleh meniadakan masyarakat, tetapi harus memberdayakan mereka,” ujar Iftitah saat berkunjung ke Desa Xujiachong, Tiongkok, Senin (13/10/2025), seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com
Ia menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan komitmen yang akan terus didorong di kawasan transmigrasi Indonesia.
Untuk diketahui, Desa Xujiachong terbentuk seiring dengan adanya pembangunan infrastruktur besar berupa pembangkit listrik (
power plant
).
Meskipun tidak ada penolakan dari masyarakat, awalnya warga sempat diliputi rasa khawatir mengenai masa depan mereka. Hal ini merupakan salah satu tantangan umum bagi para transmigran.
“Oleh karena itu, kami belajar dari sini bagaimana ketika terjadi pembangunan, lalu harus dilakukan relokasi sekitar 1,3 juta penduduk, dan (relokasi) ini berlangsung dengan sangat baik,” kata Iftitah.
“Kami sudah berkunjung ke beberapa daerah, desa-desa transmigrasi. Saya bicara juga dengan kepala desa, kemudian mereka mengatakan sangat mendukung program pemerintah ini karena pembangunan ini akan bermanfaat untuk seluruh rakyat Tiongkok,” lanjutnya.
Iftitah menyampaikan bahwa pemerintah Tiongkok secara konsisten memberikan pendampingan dan berbagai bentuk insentif, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan warga.
Pendampingan berkelanjutan ini dinilai menjadi fondasi penting bagi masyarakat Xujiachong untuk beradaptasi dan berkembang.
Terbukti, setelah 15 tahun, pendampingan Pemerintah Tiongkok membuahkan hasil nyata. Pendapatan masyarakat desa kini meningkat hingga delapan kali lipat dibandingkan masa awal mereka menetap.
Kini, Desa Xujiachong mencapai kondisi tanpa kemiskinan dan tanpa pengangguran, seluruh warganya memiliki pekerjaan dan berperan aktif dalam roda ekonomi desa.
Aktivitas ekonomi di Xujiachong tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, tetapi juga telah merambah bidang industrialisasi rumah tangga.
Produk-produk kerajinan lokal bahkan mulai menembus pasar internasional, termasuk diekspor ke Amerika Serikat melalui platform global seperti Amazon.
“Keberhasilan ini lahir dari kombinasi antara determinasi luar biasa masyarakat dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah,” kata Iftitah.
Melihat capaian tersebut, lanjut dia, ke depan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berencana mengembangkan konsep
village sister
antara Desa Xujiachong dan beberapa desa transmigrasi lainnya untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan teknologi.
Menutup keterangannya, Iftitah menegaskan bahwa model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti di Xujiachong akan dipertimbangkan untuk diterapkan di kawasan-kawasan transmigrasi Indonesia, termasuk di Papua dan Rempang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 19:45
Buruh Ancam Demo hingga Mogok Kerja Jika Kenaikan UMP Tak Sesuai Harapan

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi serikat pekerja berencana akan menggelar aksi demonstrasi di berbagai wilayah hingga mogok kerja massal jika pemerintah hanya menerima masukkan sepihak dalam menaikkan upah minimum provinsi (UMP).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya melalui Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) yang mencakup 72 organisasi dengan 5 juta buruh anggota telah mengusulkan kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5%-10,5%.

“Bilamana, pemerintah memutuskan kenaikan upah minimum sepihak, yaitu hanya melalui Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, hanya mendengar saran Apindo, maka kami memutuskan buruh di KSP-PB itu yang jumlahnya ada 72 organisasi bergabung di dalamnya, kami memutuskan pemogokan besar-besaran di seluruh Indonesia,” kata Said, Senin (13/10/2025).

Said menerangkan rencana mogok nasional tersebut akan diawali dengan aksi-aksi regional di berbagai daerah. Meski aksi ini diprediksi akan diikuti hingga 5 juta buruh, pihaknya menegaskan bahwa gerakan tersebut bersifat damai, tertib, dan anti kekerasan.

Menurut dia, aksi besar-besaran ini melibatkan sekitar 7.000 pabrik di berbagai daerah. Dia juga menegaskan, jika ada kelompok yang bertindak di luar ketentuan dan melakukan kekerasan, pihaknya tidak bertanggung jawab karena aksi buruh ini terorganisir dengan jelas.

“Kami menyerukan aksi damai, anti kekerasan, tidak anarkis, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak merusak fasilitas. Aksi ini murni perjuangan untuk hak buruh,” tegasnya.

Adapun, salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Angka kenaikan tersebut dikalkulasikan berdasarkan formula Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu.

Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama.

Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun.

“Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Sementara itu, angka usulan upah 10,5% diharapkan berlaku untuk pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tumbuh di atas 20%.

“Contoh Maluku Utara 30% maka pakai indeks tertentunya 1,4 maka ketemulah 10,5%. Inflasinya 3,26% pertumbuhan ekonominya yang 20% tapi kalau pakai 20% tinggi maka kita pakai pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya.

Dalam hal ini, Said juga menegaskan bahwa pembahasan formula UMP tahun depan saat ini masih dalam proses pengumpulan data usulan di Dewan Pengupahan.

13/10/2025 14:12
Buruh Usul Upah Minimum 2026 Tetap Naik 8,5%-10%

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan usulan upah minimum provinsi (UMP) 2026 tetap diharapkan naik di kisaran 8,5%—10% atau lebih tinggi dari kenaikan tahun lalu sebesar 6,5%.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

“Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025).

Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama.

Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun.

“Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Sementara itu, angka usulan upah 10,5% diharapkan berlaku untuk pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tumbuh di atas 20%.

“Contoh Maluku Utara 30% maka pakai indeks tertentunya 1,4 maka ketemulah 10,5%. Inflasinya 3,26% pertumbuhan ekonominya yang 20% tapi kalau pakai 20% tinggi maka kita pakai pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya.

Dalam hal ini, Said juga menegaskan bahwa pembahasan formula UMP tahun depan saat ini masih dalam proses pengumpulan data usulan di Dewan Pengupahan.

“Jadi ini diperlukan untuk meningkatkan daya beli, menaikkan konsumsi, nantinya akan membuat pertumbuhan ekonomi naik. Upah naik pada tingkat yang wajar, itu rumus formulasi tadi,” pungkasnya.

13/10/2025 12:35
Cara Dedi Mulyadi Bereskan Sungai dan Pengangguran di Jabar: Bukan Seminar Bandung 13 Oktober 2025

Cara Dedi Mulyadi Bereskan Sungai dan Pengangguran di Jabar: Bukan Seminar
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah inovatif dalam menangani masalah kebersihan sungai dan lingkungan di daerahnya.
Alih-alih mengadakan seminar atau rapat koordinasi, Dedi berencana membuka lapangan kerja baru dengan menambah jumlah tenaga kebersihan sungai.
Para pekerja yang akan diberdayakan secara langsung ini akan membersihkan sungai dengan menggunakan cangkul.
“Sebab kalau sungai-sungai itu pengen tidak banjir bukan diseminarkan. Bukan didiskusikan. Tapi sungainya dibersihkan. Bisa pakai alat berat, bisa pakai cangkul,” ungkap Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (12/10/2025).
Dedi menjelaskan langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa solusi untuk mengatasi banjir tidak terletak pada tumpukan dokumen hasil seminar, melainkan pada tindakan nyata di lapangan.
“Saya akan memperbanyak pekerja membersihkan sungai menggunakan cangkul, agar rakyat Jabar banyak pakulian (pekerjaan),” tambahnya.
Mantan Bupati Purwakarta ini mengeklaim bahwa kegiatan tersebut tidak hanya akan menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di Jawa Barat.
Dedi menegaskan, pembangunan daerah tidak selalu berkaitan dengan proyek besar atau investasi raksasa, tetapi lebih kepada memastikan rakyat memiliki penghidupan yang layak.
“Yang penting dapur ngebul. Pokoknya
kumaha
(bagaimana)
carana
Jawa Barat,
jalanan leucir, caina ngalir, beuteng rakyatna buncit, huntuna nyengir
(jalannya bagus, airnya mengalir, perut rakyatnya terisi dan giginya nyengir),” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 06:24
Pendaftaran Magang Nasional Kemnaker 2025 Diperpanjang, Simak Infonya – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran untuk Program Magang Nasional 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons atas tingginya antusiasme pendaftar, memberikan kesempatan lebih banyak bagi lulusan baru perguruan tinggi untuk bergabung.

Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sekaligus mengurangi angka pengangguran di kalangan fresh graduate.

Perpanjangan jadwal pendaftaran peserta kini berlaku hingga 15 Oktober 2025, sementara pendaftaran bagi perusahaan penyelenggara diperpanjang hingga 14 Oktober 2025. Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menegaskan bahwa Kemnaker berkomitmen untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para lulusan perguruan tinggi yang ingin mengikuti program pemagangan ini.

Program Magang Nasional 2025 ini dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata dan meningkatkan kompetensi para peserta di berbagai sektor industri.

Program Magang Nasional Kemnaker 2025 ini menargetkan 20.000 lulusan baru perguruan tinggi pada tahap pertama, dengan durasi pemagangan selama enam bulan. Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan berbagai fasilitas menarik, termasuk uang saku setara upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bimbingan dari mentor profesional.

Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui platform resmi MagangHub Kemnaker, memastikan akses yang mudah dan transparan bagi seluruh calon peserta.

Magang menjadi proses yang harus dilalui calon karyawan. Tak jarang pekerjaan dilakukan kaku karena lingkungan baru. Seperti baru-baru ini viral video insiden di SPBU, terekam CCTV.

12/10/2025 13:23
Yassierli Blak-blakan soal 4 Tantangan Bangun Tenaga Kerja Hijau di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyoroti empat tantangan utama yang harus diselesaikan Indonesia untuk membangun pekerjaan dan keterampilan ramah lingkungan di tengah percepatan transisi energi.

Menurutnya, sektor energi hijau akan menjadi sumber pertumbuhan tenaga kerja baru dalam beberapa tahun mendatang, namun membutuhkan penyesuaian besar dalam sistem pelatihan, sertifikasi, dan pemerataan akses.

Berbicara dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025), Yassierli mengungkapkan bahwa menurut perkiraan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah pekerjaan ramah lingkungan di sektor energi diproyeksikan mencapai lebih dari dua juta posisi pada 2029 atau sekitar enam kali lipat dibandingkan 2022.

“Artinya, akan ada enam kali lebih banyak dibandingkan tahun 2022. Ini peluang besar bagi kita untuk tidak hanya menciptakan pekerjaan yang lebih baik, tetapi juga mengurangi pengangguran di Indonesia,” ujarnya.

Namun, Yassierli menegaskan, peluang besar tersebut datang bersama empat tantangan utama yang perlu segera dijawab oleh pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.

Pertama, dia menyoroti ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kurikulum pelatihan kejuruan, terutama di bidang energi terbarukan, serta minimnya skema sertifikasi nasional (SKKNI) yang relevan untuk pekerjaan hijau.

“Tantangan pertama adalah menyelaraskan kurikulum pelatihan kejuruan dengan program transisi energi,” katanya.

Kedua, menurut Yassierli, terdapat kesenjangan regional yang besar antara Pulau Jawa dan kawasan lain seperti Kalimantan dan Sulawesi. Padahal, sebagian besar potensi energi terbarukan justru berada di luar Jawa.

“Sebagian besar pusat pelatihan kejuruan dan universitas masih terkonsentrasi di Jawa. Ini menjadi pekerjaan rumah dalam membangun keterampilan hijau yang merata secara regional,” ujarnya.

Ketiga, dia menyoroti fasilitas dan tenaga instruktur pelatihan yang belum memadai. Banyak peralatan di pusat pelatihan kejuruan (BLK) yang sudah ketinggalan zaman, sementara sebagian instruktur belum memiliki pengalaman langsung di industri energi hijau.

“Teknologi ramah lingkungan akan menjadi hal baru bagi mereka, sehingga kita juga perlu program training for trainers,” ungkapnya.

Keempat, tantangan terakhir berkaitan dengan produktivitas industri. Menurutnya, inisiatif produktivitas yang berjalan saat ini belum cukup mendorong permintaan terhadap pekerjaan hijau.

“Namun kabar baiknya, kami bekerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO) untuk mengembangkan skema pelatihan dan kerangka kerja produktivitas ramah lingkungan,” ujarnya.

Yassierli menjelaskan bahwa Indonesia kini tengah membangun dasbor dan kalkulator produktivitas hijau untuk mengukur kontribusi sektor industri terhadap efisiensi energi dan pengurangan emisi.

Menurutnya, langkah ini diharapkan menjadi landasan bagi perencanaan tenaga kerja hijau nasional dalam mendukung komitmen Indonesia mencapai net zero emission 2060.

“Kita melihat transisi hijau bukan ancaman, tapi peluang besar untuk memperkuat ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkas Yassierli.

11/10/2025 19:17
Mendagri Ungkap Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Perumahan bagi MBR

Mendagri Ungkap Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Perumahan bagi MBR
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025).
Dalam sambutannya, Tito mengatakan bahwa sektor perumahan menjadi bagian penting dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden Prabowo menempatkan kebutuhan dasar rakyat, seperti sandang, pangan, dan papan, sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.
“Beliau sangat memegang paradigma ekonomi kerakyatan. Jadi, semua yang berbau mendukung rakyat kecil itu menjadi prioritas,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
Ia menjelaskan, saat ini masih banyak masyarakat belum memiliki rumah, termasuk adanya rumah yang tidak layak huni.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo mencanangkan program Tiga Juta Rumah per tahun yang dipimpin oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.
Program tersebut diyakini tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui rantai pasok yang melibatkan industri bahan bangunan hingga jasa keuangan.
Tito menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan program Tiga Juta Rumah.
Pemerintah, kata dia, mendorong sinergi berbagai pihak, antara lain pengembang real estat, perbankan, dan pemerintah daerah (pemda) untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.
Tito menyebutkan sejumlah kebijakan pemerintah yang bertujuan meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah.
Salah satunya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Kebijakan tersebut diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) sebagai dasar bagi pemda untuk memberikan insentif bagi MBR.
“Dengan kewenangan saya sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, ini (SKB) menjadi dasar bagi daerah,” tegas Tito.
Selain itu, masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
Kombinasi antara pembebasan PBG, BPHTB, dan skema KUR diharapkan mampu menurunkan biaya pembangunan rumah secara signifikan.
Tito menilai, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyatakan bahwa jika target pembangunan tiga juta rumah per tahun tercapai, akan memberikan kontribusi tambahan sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Itu artinya akan membuat ekonomi bangkit dan kemudian rakyat akan lebih sejahtera, pengangguran akan berkurang, lapangan pekerjaan akan lebih banyak,” kata Tito.
Pada kesempatan itu, ia turut mengapresiasi daerah-daerah yang aktif menerbitkan PBG bagi MBR.
Adapun Provinsi Sumut berada di posisi ketujuh dengan 7.096 unit rumah yang telah memperoleh izin PBG bagi MBR.
Tito secara khusus mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang yang menerbitkan PBG untuk mendukung pembangunan 4.007 unit rumah bagi MBR.
“Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemkab Deli Serdang yang telah mengeluarkan PBG 50 dan berdampaknya 4.007 (unit rumah bagi MBR terbangun),” ucapnya.
Tito juga menyoroti peran penting keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap daerah untuk mempercepat pelayanan publik dan mendukung kemudahan perizinan perumahan.
Menurutnya, sistem pelayanan terpadu akan mempercepat penerbitan izin termasuk PBG serta meningkatkan transparansi birokrasi.
Sebagai informasi, sosialisasi Kredit Program Perumahan tersebut juga dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Sumut, serta pejabat terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 17:50
Pendaftaran Program Magang Nasional Tingga Sehari, Peserta Jateng Dapat Upah Rp2,1 Juta per Bulan Regional 11 Oktober 2025

Pendaftaran Program Magang Nasional Tingga Sehari, Peserta Jateng Dapat Upah Rp2,1 Juta per Bulan
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah (Jateng) mengumumkan pendaftaran program magang nasional yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Pendafataran ini dibuka 7 Oktober 2025 hingga 12 Oktober 2025.
Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz menjelaskan, program ini akan menerima 20.000 peserta magang secara nasional. Untuk peserta asal Jawa Tengah berhak mendapatkan uang saku sebesar Rp2.169.348 per bulan.
“Programnya dari Kemenaker, tetapi kuota Jateng enggak ada, karena sampai sekarang kita belum dapat surat mengenai kuota masing-masing daerah. Namun, secara keseluruhan ini ditargetkan untuk 20.000 peserta,” ujar Aziz saat dikonfirmasi pada Sabtu (11/10/2025).
Aziz mendorong partisipasi peserta dari Jateng dengan menyebarluaskan informasi mengenai program ini melalui media sosial dan dinas-dinas tenaga kerja di 35 kabupaten/kota.
Dia menegaskan, program ini terbuka untuk semua lulusan perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan telah dinyatakan lulus sejak Agustus 2024.
“Mendaftarnya lewat aplikasi Kemenaker, ‘Siap Kerja’. Di situ ada pilihan magang nasional, pelatihan, dan sebagainya,” lanjutnya.
Program magang ini rencananya berlangsung maksimal enam bulan dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) masing-masing daerah. Di Jateng, UMP ditetapkan sebesar Rp2.169.348 per bulan.
Namun, peserta juga memiliki peluang untuk menerima uang saku yang lebih tinggi dari UMP jika perusahaan menerapkan standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Sebagai contoh, di Kota Semarang, UMK berada di angka Rp3.454.827 per bulan.
“Harapannya para
fresh graduate
Sarjana bisa memanfaatkan kesempatan ini. Karena sektor (perusahaan) juga variatif, bisa menambah bekal pengalaman untuk mendapatkan pekerjaan yang definitif. Sehingga bisa menekan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jateng,” tuturnya.
Lebih lanjut, mengacu pada jadwal magang nasional, pendaftaran perusahaan dan usulan program magang telah berlangsung dari 1 hingga 7 Oktober 2025.
Saat ini, tahap pendaftaran peserta magang sedang berlangsung hingga 12 Oktober 2025.
Seleksi dan pengumuman peserta magang dijadwalkan pada 13-14 Oktober 2025, dengan pelaksanaan magang dimulai pada 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 14:13
Angin Segar Bagi Fresh Graduate, Pemerintah Tambah 100 Ribu Kuota Magang Nasional

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyebut pemerintah telah menyiapkan opsi penambahan kuota hingga 100 ribu orang pada Program Magang Nasional 2025.

Kuota itu ditambah jika tahap pertama dengan target 20 ribu peserta berjalan sesuai rencana.

“Kalau target awal cepat terpenuhi, kita akan evaluasi dan melihat kemungkinan untuk menambah hingga 100 ribu pemagang. Tapi kita pastikan dulu hasil tahap pertama,” jelas Febrio di Jakarta, dikutip pada Sabtu (11/10/2025).

Program Magang Nasional 2025 ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi untuk menekan tingkat pengangguran, terutama di kalangan anak muda. Setiap tahun, sekitar 3,5 juta penduduk usia produktif masuk ke pasar kerja, termasuk lulusan perguruan tinggi.

Menurut Febrio, program magang nasional bisa menjadi jembatan agar lulusan baru lebih cepat masuk ke dunia kerja formal. Meski begitu, ia juga menilai sektor informal tetap memberi peluang, misalnya pekerjaan di gig economy yang fleksibel dan menjanjikan.

Peserta magang akan mendapat uang saku sebesar Rp 3,3 juta per bulan selama maksimal enam bulan, sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2025.

Namun, perusahaan penyelenggara magang diperbolehkan memberi upah lebih tinggi sesuai kebijakan masing-masing.

Uang saku tersebut akan disalurkan melalui bank-bank BUMN seperti BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI. Selain uang saku, peserta juga akan mendapat manfaat lain berupa jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), yang biayanya dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

11/10/2025 13:26
Pengacara Ajukan Restorative Justice untuk Empat Demonstran di Jember

Jember (beritajatim.com) – Pengacara dari firma hukum Massa and Partners mengajukan penyelesaian hukum secara restorative justice untuk empat demonstran kepada Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Jumat (10/10/2025).

Empat pria ini ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, karena dugaan melakukan perusakan di dekat Markas :Polres Jember, 30 Agustus 2025. Saat ini berkas mereka sudah berada di Kejaksaan Negeri Jember dan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jember.

Mereka adalah mahasiswa berinisial RAW (24), pekerja kafe berinisial MAF (21), pengemudi ojek online berinisial YNS (20), dan pengangguran berinisial SF (18).

“Kami memohon dalam perkara ini dilakukan restorative justice, yakni pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya pembalasan,” kata Purcahyono Juliatmoko, kuasa hukum empat orang tersebut.

Juliatmoko membenarkan keempat pria tersebut ikut dalam aksi unjuk rasa yang digelar aliansi organisasi mahasiswa ekstra kampus Cipayung dan Badan Ekekutif Mahasiswa, di Mapolres Jember, Jalan Kartini, 30 Agustus 2025.

Saat aksi tersebut berakhir, mereka tidak ikut membubarkan diri dan masih berdemo hingga azan magrib berkumandang. “Mereka terprovokasi oleh orang yang tidak dikenal dan tidak bertanggungjawab hingga menyebabkan terjadinya pembakaran tenda warna merah,” kata Juliatmoko.

Mereka ditahan dan dimintai keterangan oleh Polres Jember pada 3-4 September 2025. “Keempat tersangka mengaku baru pertama kali mengikuti demonstrasi dan mereka tidak memiliki catatan negatif kriminalitas,” kata Juliatmoko.

Juliatmoko juga menegaskan, mereka bukan aktor utama atau aktor intelektual dan penggerak kericuhan demonstrasi. “Mereka hanya warga biasa yang ingin menjalani kehidupan normal dan menyesali tindakan pembakaran barang yang dilakukan pada saat demonstrasi,” katanya.

RAW adalah pedagang warung kelontong di kampung. MAF menjadi tumpuan keluarga karena sang ibu yang orang tua tunggal selama ini tidak bekerja. Begitu pula YNS dan SF yang sama-sama menjadi harapan keluarga masing-masing.

“Usia mereka masih muda dan bersedia dibina oleh pemerintah agar memiliki masa depan bisa lebih baik. Apalagi keempat tersangka cukup kooperatif dalam proses penyelidikan maupun penyidikan,” kata Juliatmoko.

Dengan sederet alasan itu, Juliatmoko mengajukan penyelesaian restorative justice. Apalagi, ia memperkirakan nilai kerugian barang berupa tenda UMKM tidak sampai Rp 2,5 juta.

“Dalam peristiwa tersebut meski sempat ada kericuhan, secara faktual juga tidak ada kerusakan infrastruktur perkantoran pada Polres Jember. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat yang dialami oleh petugas kepolisian,” kata Juliatmoko. [wir]

10/10/2025 16:22