Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

    Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengukir sejarah baru dalam kepemimpinan Kota Surabaya. Ia menjadi Wali Kota Surabaya pertama yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

    Satyalancana Karya Bhakti Praja adalah lencana yang hanya diperuntukkan bagi kepala daerah dan hanya diberikan sekali dalam seumur hidup. Sedangkan Kota Eri Wali Kota Surabaya pertama yang menerima tanda kehormatan tersebut.

    Penganugerahan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini diberikan kepada Wali Kota Eri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

    Tanda kehormatan ini diberikan oleh Presiden sebagai penghargaan atas jasa besar dan prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

    Tanda kehormatan ini disematkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII. Istimewanya, penghargaan ini diberikan di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Pasalnya, Kota Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah dan menjadi tempat Upacara Peringatan Hari Otoda 2024. Tentu, ini sejarah baru bagi Balai Kota Surabaya yang baru pertama kali menjadi tempat upacara di tingkat nasional.

    Selain menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Wali Kota Eri juga menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diraih berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

    Hasil penilaian tersebut menyatakan Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

    “Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini,” kata Mendagri Tito Karnavian.

    Menurutnya, berdasarkan prinsip reward and punishment, ia menegaskan bahwa penghargaan ini untuk menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

    “Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif,” harapnya.

    Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

    Ia juga menegaskan bahwa penerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi patut berbangga.

    Sebab, penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh berbagai pihak yang profesional. Artinya tidak hanya dilakukan sendiri oleh Kemendagri melainkan dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

    “Termasuk dari Sekretaris Militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi. Jadi, rekan-rekan yang terpilih perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang,” katanya.

    Seusai menerima dua penghargaan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih banyak kepada ASN Pemkot Surabaya dan warga Kota Surabaya.

    Ia mengaku mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH).

    Bagi dia, semua unsur tersebut telah berjuang bersama dengan Pemerintah Kota dalam membangun Surabaya menjadi lebih baik, termasuk dalam pembentukan Kampung Madani.

    “Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RT/RW tadi,” ujarnya.

    Ia menyadari bahwa kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. Makanya, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama.

    “Karenanya, saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK dan KSH, bahwa tujuan semua ini adalah bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warganya,” kata dia.

    Berkat kerja keras dari berbagai stakeholder itu, akhirnya di masa kepemimpinan Wali Kota Eri, penyelenggaraan pemerintah daerah selalu berkinerja tinggi.

    Bahkan, berdasarkan hasil EPPD 2023, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi dan menempati posisi pertama secara nasional di tingkat kota, sehingga diraihlah kedua penghargaan ini.

    Penilaian yang berbuah penghargaan ini menjadi bukti bahwaberbagai program yang telah dijalankan oleh Wali Kota Eri berhasil. Selama 3 tahun lebih memimpin Surabaya, ia sudahberhasil menurunkan angka pengangguran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 berada di angka menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 turun menjadi 7,62 persen, hingga akhirnya di tahun 2023 turun lagi menjadi 6,76 persen.

    “Alhamdulillah angka kemiskinan juga terus menurun. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Surabaya pada tahun2021 berada di angka 5,23 persen, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen,” tegasnya.

    Selain itu, salah satu fokus utama Wali Kota Eri bersama jajaran Pemkot Surabaya adalah menekan angka stunting. Pada tahun2022 angka stunting di Surabaya berada di angka 4,8 persen. Selanjutnya, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan di 2023 angka stunting di Surabaya tersisa 1,6 persen.

    Akhirnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, IPM Surabaya tahun 2021 berada di angka 82,31 dan selanjutnya pada tahun 2022 mencapai 82,74. Kemudian di tahun 2023, IPM Surabaya sudah mencapai 83,99.

    “Saya yakin dengan kerja keras dan kerjasama dari berbagai stake holder serta cinta kasihnya warga Kota Surabaya, kita akan bisa membangun Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, kita akan membentuk Kampung Madani yang merupakan kampung peradaban, yang mana di dalamnya tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, tidak ada stunting, tidak ada yang putus sekolah dan sebagainya, sehingga Surabaya bisa menjadi kota yang baldatun toyyibatun warobbun ghafur,” pungkasnya. [ADV/beq]

  • Otoda, Pemkab Lamongan Terima Penghargaan dari Kemendagri

    Otoda, Pemkab Lamongan Terima Penghargaan dari Kemendagri

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menerima penghargaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

    Penghargaan dengan kategori kinerja tinggi (skor 3,5018) tersebut diterima langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda), pada (25/4/2024) kemarin, di Grand City Surabaya.

    Menurut Bupati Yuhronur, penghargaan ini adalah wujud kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan pembangunan daerah.

    “Alhamdulillah, penghargaan ini wujud kerja keras seluruh insan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Namun penghargaan ini juga wujud keberhasilan dari pembangunan daerah atau berdampak kepada masyarakat,” tutur Yuhronur usai menerima penghargaan dari Mendagri, Tito Karnavian.

    Yuhronur menjelaskan, kategori kinerja tinggi merupakan hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) tahun 2023, dari laporan cakupan indikator makro, di antaranya penurunan kemiskinan ekstrem, angka pengangguran terbuka dan lainnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf saat memimpin peringatan Hari Otoda ke XXVIII di Lamongan mengungkapkan bahwa momen peringatan ini sebagai kontribusi atas pembangunan daerah kepada pembangunan nasional. Dia berkata, tujuan utama dari otonomi daerah ada dua yakni kesejahteraan dan demokrasi.

    “Makna dari otonomi daerah ialah kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan setempat, guna mewujudkan dua tujuan,” ujar Rouf.

    “Dalam mewujudkan kesejahteraan tentu dapat dicapai melalui pelayanan yang berkualitas. Sedangkan dalam tujuan yang kedua yakni demokrasi dapat direalisasikan melalui kegiatan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan daerah,” imbuhnya.

    Wabup Rouf juga menyebut salah satu program yang sudah diterapkan di Lamongan yakni program prioritas 100 persen pelayanan publik berkualitas, yang bertujuan mendekatkan dan memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Tdak hanya secara teknis, melainkan pelayanan yang diberikan juga memiliki kualitas yang maksimal.

    Lebih lanjut, Wabup Rouf menambahkan bahwa kebijakan pembangunan daerah akan berkontribusi dalam menuntaskan program pembangunan nasional, di antaranya penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi.

    Lalu peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian daerah hingga nasional, serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

    “Pemkab Lamongan memiliki 11 program prioritas yang mana bertujuan menciptakan kejayaan Lamongan yang berkeadilan atau mengembangkan dan memaksimalkan potensi Lamongan. Capaian di daerah yang terus menunjukkan trend positif salah satunya angka kemiskinan di Lamongan yang terus menurun,” jelas Rouf.

    “Oleh sebab itu, mari terus memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran dalam menjalankan amanah pembangunan berkelanjutan, agar menciptakan masa depan yang berkelanjutan pula bagi generasi mendatang,” pungkasnya. [riq/aje]

  • Puji Rekomendasi DPRD Jember, Bupati Hendy Menyatakan Diri Tak Sempurna

    Puji Rekomendasi DPRD Jember, Bupati Hendy Menyatakan Diri Tak Sempurna

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto memuji rekomendasi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    “Rekomendasi teman-teman DPRD Jember bagus semua. Tentunya ini bagian dari koreksi terhadap kami, melengkapi apa yang jadi kekurangan kami,” kata Hendy, usai sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Kamis (25/4/2024).

    Hendy berjanji akan memperbaiki kinerjanya sesuai rekomendasi DPRD Jember. “Semua saran itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Kami akan perbaiki semua. Tidak ada kesempurnaan pada kami. Tentu kami butuh dukungan dari DPRD. Ini yang kami harapkan dari DPRD,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, ini adalah LKPJ terakhir pada masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto untuk periode 2021-2024. “DPRD Jember tetap menaruh harapan besar agar target yang dicanangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setidaknya kalau pun tidak bisa tercapai seratus persen, karena pasca Covid semua kayak diopname, kami tetap berharap (terealisasi),” katanya.

    Itqon mengingatkan, realisasi RPJMD adalah bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap masyarakat Jember. “Kalau pun tidak seratus persen, masih ada waktu, dioptimalkan,” kata Itqon.

    “Kalau DPRD tidak muluk-muluk, yang penting jangan sampai indeksnya di bawah Provinsi Jawa Timur. Dari tahun ke tahun semakin baik dan mohon fokus pada pengentasan kemiskinan, pengangguran terbuka, usia sekolah, stunting, kematian ibu dan anak,” kata Itqon. [wir]

  • Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (1): Mulai dari Investasi Sampai Penataan PKL

    Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (1): Mulai dari Investasi Sampai Penataan PKL

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan 25 rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024). DPRD Jember meminta pemerintah daerah merumuskan kembali strategi pembangunan melalui program yang lebih memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sebagai sektor pertumbuhan ekonomi primer.

    Pemkab Jember juga diminta memperhatikan ekonomi inklusif yang menciptakan peluang ekonomi yang adil bagi semua masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. “Tumbuh pesatnya perkembangan Jember merupakan momentum bagi pemerintah untuk merumuskan dan memperjelas kebijakan dan program peningkatan investasi,” kata Mufid.

    Investasi disarankan untuk diarahkan pada sektor ekonomi yang dominan dan mampu menyerap lapangan usaha yang besar. “Bukan investasi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan sebagian masyarakat. Hal ini dilihat bahwa investasi tidak memiliki efek apapun dalam pengurangan kemiskinan, pengguran dan ketimpangan,” kata Mufid.

    DPRD Jember meminta pemerintah daerah agar menata kembali pembangunan kota yang ramah terhadap publik, baik dari sisi penggunaan fasilitas publik, transportasi publik, terutama dalam mendukung geliat Jember sebagai barometer kota pendidikan di Jawa Timur.

    Mufid mendesak jargon kolaborasi dibumikan bupati dengan lebih mempertegas lagi semangat program dan kegiatan. “Terutama dalam mengatasi persoalan pendidikan, karena riilnya progress peningkatan target capaian pendidikan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” jelasnya.

    Dalam sektor kesehatan, DPRD Jember merekomendasikan dilakukannya akselerasi pencapaian cakupan jaminan pelayan kesehatan (UHC atau Universal Health Coverage) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. “Dengan target prioritas warga yang benar – benar membutuhkan untuk mendapatkan fasilitas jaminan layanan kesehatan,” kata Mufid.

    Pemkab Jember juga disarankan mengoptimalkan perbaikan layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit rujukan milik pemerintah, sebagai prioritas bagi pasien rujukan yang didanai sistem jaminan kesehatan yang bersumber dari APBD.

    “Optimalkan percepatan penurunan stunting sebagaimana peraturan presiden dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, melalui evaluasi capaian delapan aksi konvergensi stunting sebagaimana dijelaskan dalam hasil evaluasi kami,” kata Mufid.

    Parlemen juga mendesak Pemkab Jember agar lebih serius dalam mengakselerasi penyusunan kebijakan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Benar-benar optimalkan peran Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), dan tidak memperlakukan TKPRD sebaga alat stempel yang hanya dibutuhkan tanda tangannya untuk persetujuan izin tata ruang,” kata Mufid.

    Pemkab Jember juga diminta segera menata dan menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar penggunaan fasilitas publik.

    Dalam urusan kemiskinan, DPRD Jember meminta pemerintah daerah segera mendata dan memutakhirkan data kemiskinan daerah secara berkala enam bulan sekali sesuai dengan ketentuan. “Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengoptimalkan koordinasi penanganan kemiskinan, serta memperbaiki kualitas data dan program yang lebih tepat sasaran,” kata Mufid.

    Penanganan yang lebih tepat sasaran bisa dilaksanakan dengan memfungsikan peran koordinasi lintas sektoral melalui Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di bawah kepeimpinan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlama. Targetnya tentu saja menekan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen tahun ini.

    Dalam hal ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Jember disarankan untuk serius melakukan terobosan dan inovasi program yang efektif dan efisien untuk menyerap tenaga kerja dan mengatasi pengangguran. DPRD juga meminta pemerintah lebih serius dalam program penanganan permasalahan hubungan industrial dengan lebih meningkatkan kolaborasi dengan serikat pekerja, atau assosiasi buruh.

    “Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam peran mediasi untuk hubungan industrial. Pemerintah harus lebih tegas dalam memberlakukan pemenuhan upah minimum regional pada perusahan-perusahan yang beroperasi di Jember,” kata Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember diminta segera mengimplementasikan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran dengan membuat peraturan daerah dan pusat pelayanan terpadu, baik di tingkat daerah maupun desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran.

    “Pemerintah Kabupaten Jember harus serius dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender melalui pangarusutamaan gender di setiap organisasi perangkat daerah, baik untuk pendataan, perencananaaan program, serta peningkatan anggaran,” kata Mufid. [wir]

  • Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung Tahun Ini

    Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung Tahun Ini

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya ditargetkan rampung di 2024 tahun ini.  Pasalnya, pada tahun2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah fokus pada penanganan Covid-19, lalu tahun 2022-2023, pemkot fokus pada pemulihan ekonomi dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia(SDM) melalui program Padat Karya, sehingga Kota Surabaya terbebas dari kemiskinan, pengangguran, hingga  stunting.

    Akhirnya, di tahun 2024 ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi fokus pada pembangunan infrastruktur. Salah satu pengerjaanyang ditargetkan selesai pada tahun 2024 adalah  penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya timur.

    Rumah sakit baru ini telah dimulai pembangunannya pada 5 Oktober 2023 dan ditargetkan rampung pada bulan Oktober 2024.

    “Karena izin operasional RSUD Surabaya Timur mulai di tahun ini. InsyaAllah di bulan Oktober sudah bisa mulaiberoperasi,” kata Wali Kota Eri.

    Prioritas pembangunan infrastruktur lainnya adalah radial road untuk memecah kemacetan di Jalan Raya Lontar. Pemkot juga akan memulai lagi overlay jalan di Wiyung, Kertajaya, Banyu Urip. “Semua jalan akan kita overlay,” katanya.

    Di tahun ini pula, Pemkot Surabaya akan memulaipembangunan Tunnel yang menghubungkan Kebun BinatangSurabaya (KBS) ke Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) gunamencegah kemacetan di kawasan Terminal Joyoboyo. Pembangunan Tunnel ini ditargetkan akan rampung pada bulanSeptember 2024.

    “Terkait mencegah kemacetan dari KBS menuju ke Joyoboyo agar parkirnya tidak di jalan, kita buatTunnel yang menghubungkan itu, Insyaallah bulan September juga selesai,” terangnya.

    Sedangkan dalam rangka menyelesaikan persoalan banjir di Kota Pahlawan, pemkot juga akan melanjutkan pembangunansaluran diversi Gunungsari sampai dengan Pondok BenowoIndah (PBI) sepanjang 500 meter. Bahkan, pemkot juga akan pembangunan saluran diversi Wiyung hingga Lembah Harapan sepanjang 500 meter.

    “Pembangunan diversi gunungsari itu sekarang sampai denganPondok Benowo Indah. Tahun 2024 itu akan sampai dengan 500 meter, tahun 2025 akan sampai Jembatan Raci-Benowo, dan tahun 2026 sampai dengan Gresik, terangnya. Wiyung juga sama, tahun ini sampai dengan Lembah Harapan. Setelah itutahun 2026 akan sampai dengan Puskesmas Lidah. Tahun 2026 akan berjalan lagi, dan tahun 2027 akan sampai dengan titik di Gresik,” imbuhnya.

    Sedangkan pada pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), Wali Kota Eri memastikan bahwa seluruh wilayah di Kota Surabaya sudah diterangi oleh PJU. Total pemasangan PJU barudi Surabaya sebanyak 7.586 titik dan saat ini sudah terpasang di 6.154 titik.

    Penuntasan persoalan di perkampungan itu juga akandilanjutkan dengan pengerjaan saluran. Hal itu juga tercantumdalam berita acara komitmen bersama yang sudahditandatangani oleh RT/RW, baik melalui Musrenbang maupunketika Wali Kota Eri melakukan pengecekan saluran di perkampungan.

    Penuntasan pengerjaan saluran itu ditargetkanakan selesai pada bulan April dan Mei 2024. “Juga ketika kitaturun di lapangan, yang kita tandatangani berita acara itu selesaidi bulan April dan Mei,” tegasnya.

    Selain itu, pemkot juga tengah melakukan penataan kota lama di kawasan Surabaya Utara. Penataan itu ditargetkan selesai pada bulan Mei 2024. Dari arah Jalan Rajawali menuju ke kawasanPecinan di Kembang Jepun Kya-Kya, Jalan Panggung, dan kawasan Ampel saat ini sedang di tata.

    Pemkot Surabaya juga akan menyurati pihak BUMN yang memiliki bangunan di kawasan tersebut.

    “Penataan pohon dan pemasangan lampu dalam rangka penataanulang Kota Tua di kawasan Eropa, Pecinan, dan Arab akandiresmikan pada bulan Mei 2024,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan bahwa pada tahun2024 ini pemkot memiliki prioritas pembangunan yang tidakhanya berfokus pada SDM, namun juga menyentuh infrastrukturdi beberapa lokasi di Surabaya.

    “Seperti pembangunan RSUD Surabaya Timur, melakukanpenataan wilayah meliputi penanganan banjir atau genangan, pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu), jalan kota dan jalan lingkungan, persampahan, transportasi publik, termasukjuga penguatan Surabaya sebagai smart city,” kata Irvan.

    Saat ini, pembangunan RSUD Surabaya Timur telah mencapai40 persen dan ditargetkan selesai pada Bulan September 2024. RSUD Surabaya Timur dibangun guna memeratakan layanankesehatan di Kota Surabaya.

    “Selain 2 rumah sakit, yakni RSUD Dr. Soewandi dan BDH, RSUD Surabaya Timur ini juga akanmenambah layanan kita pada pemerataan layanan kesehatan,” ujar dia.

    Selanjutnya, pada penataan wilayah, pemkot masih berfokuspada penangan banjir dan genangan. Setidaknya terdapat 250 lokasi genangan di Kota Surabaya, dan di tahun 2023 pemkottelah menyelesaikannya di 31 lokasi.

    Di skala kota ini, pemkotakan mengembangkan sistem drainase di 12 lokasi pompa, sertapembangunan saluran U-ditch di 547 lokasi.

    “Untuk prioritas penangan banjir dan genangan ini, kitamelanjutkan pembangunan saluran diversi Gunungsari yang sekarang pada tahapan lelang, ini diharapkan bisamenyelesaikan persoalan. Minimal mengurangi problem banjirdan genangan di kawasan Surabaya Barat,” terangnya.

    Pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi prioritas PemkotSurabaya, terdapat 519 ruas jalan yang akan diperbaiki. Meliputi71 ruas jalan arteri sekunder, 53 ruas jalan kolektor sekunder, dan 395 ruas jalan lokal sekunder.

    Ada pula pengerjaan flexible pavement atau pengaspalan di 21 lokasi, rigid pavement sebanyak 1 lokasi, jembatan sebanyak 12 lokasi, pedestrian sebanyak 8 lokasi, paving sebanyak 26 lokasi, serta paving dan saluran sebanyak 121 lokasi.

    “Proyek infrastruktur jalan lain yang tidak kalah penting adalahmelanjutkan pembangunan radial road yang ditargetkan akanselesai pada Oktober 2024. Dari Jalan Yono Suwoyo menuju kekawasan Citraland,” tutur dia.

    Ia menambahkan, untuk arah Wiyung-Menganti, saat ini masihdalam proses lelang, dan proses pembebasan lahan. Dengan demikian, pembangunan jalan akan diteruskan dari arah BabatanUnesa menuju ke barat.

    “Kurang lebih dari total yang dibutuhkan 1,4 kilometer, tahun ini secara bertahap kita lakukanpembangunan jalan atau pelebaran itu 300 meter,” imbuhnya.

    Tak hanya itu saja, pemkot juga tengah melakukan penataan di kawasan kota lama Surabaya. Di sana akan terbagi menjadi empat zona. Di antaranya, Zona Eropa, Zona Pecinan, Zona Melayu, dan Zona Arab.

    Penataan kawasan kota lama inisemakin menunjang pariwisata Heritage, yakni memperkuatidentitas Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan, salah satunyadengan mengkoneksikan antar zona.

    “Penataan kota, khususnya di bidang pariwisata mulaimembangun, mengembalikan, dan revitalisasi di kawasanSurabaya Utara. Proses penataan itu saat ini telah mencapai 70 persen, dan ditargetkan selesai pada akhir Mei 2024 untuksegera diresmikan,” terang dia.

    Dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya, tentunya hal ini turut menyeimbangkan upaya integrasi teknologi dan komunikasidalam tata kelola kota.

    Sebab, saat ini, pemkot juga tengahmengembangkan sistem open data atau menyediakan data yang dapat diakses oleh masyarakat guna memperkuat Surabaya sebagai smart city.

    “Dalam rangka single sign on, bagaimana tata kelola teknologikomunikasi informasi ini, masyarakat bisa lebih mudahmengakses data melalui sistem single sign on untuk publikmaupun untuk internal. Kita juga menggunakan satu peta berbasis geospasial untuk menunjang itu semua. Insyaallah dengan berbagai pembangunan infrastruktur ini, Surabaya akan lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya. (ADV)

  • Eri Cahyadi Bakal Terima Penghargaan dari Presiden Jokowi di Surabaya

    Eri Cahyadi Bakal Terima Penghargaan dari Presiden Jokowi di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Eri Cahyadi , Wali Kota Surabaya, bakal menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini diberikan kepada Kepala Daerah yang berprestasi dan memiliki kinerja tertinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (EPPD) Tahun 2022.

    “Insyaallah presiden hadir memberikan penghargaan lencana kepada wali kota, bupati dan gubernur. Ini diberikan sekali seumur hidup atas prestasi di wilayah masing-masing dan itu untuk tahun 2021/2022. Tahun 2023 diberikan piagam, sedangkan yang di 2021 yang mendapatkan piagam, akan diberikan Lencana,” ujar Eri, Selasa (23/4/2024).

    Eri Cahyadi menyebut setidaknya ada 15 kepala daerah yang bakal mendapat penghargaan tersebut. Satu gubernur dan 14 wali kota/bupati.

    Diantaranya, anak dan menantu Presiden Jokowi, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution Wali Kota Medan. Selain itu, juga ada Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa.

    Eri menyebut, dirinya adalah Wali Kota Surabaya pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan itu juga diberikan satu kali seumur hidup bagi kepala daerah.

    “(Penilaiannya) satu penurunan stunting, transportasi atau akomodasi, dan kelayakan atau kenyamanan kota. Tetapi terpenting penilaia itu adalah bagaimana pelibatan masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan kota surabaya,” jelasnya.

    Eri berharap setelah mendapat penghargaan tersebut akan ada kampung madani yang bisa menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, hingga angka putus sekolah di Surabaya.

    “Saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK, KSH Insyaallah kalau bergerak minggu depan jadi kampung madani. Kalau saya sendiri yang bergerak tidak bisa apa-apa,” pungkas dia. [asg/suf]

  • Kemiskinan dan Pengangguran di Surabaya Menurun, PDIP: Keterpaduan Data

    Kemiskinan dan Pengangguran di Surabaya Menurun, PDIP: Keterpaduan Data

    Surabaya (beritajatim.com) – Kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya menurun. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kemiskinan di Surabaya terjun signifikan selama tiga tahun terakhir.

    Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Surabaya mencapai 5,23 persen atau sekitar 152,49 ribu jiwa. Angka ini kemudian turun menjadi 4,72 persen atau sekitar 138,21 ribu jiwa di tahun 2022, dan terus menurun menjadi 4,65 persen atau sekitar 136,37 ribu jiwa di tahun 2023.

    Penurunan angka kemiskinan ini dibarengi dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Surabaya. Pada tahun 2021, TPT Surabaya mencapai 9,68 persen. Angka ini kemudian turun menjadi 7,62 persen di tahun 2022, dan terus menurun menjadi 6,76 persen di tahun 2023.

    Menanggapi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, menekankan pentingnya keterpaduan data warga tidak mampu sebagai kunci untuk menekan angka kemiskinan.

    “Datanya harus sesuai dengan kondisi faktual, lalu data itu kan dinamis jadi harus ada salurannya apabila ada warga tidak mampu membutuhkan intervensi bisa terlayani dengan baik,” kata Achmad Hidayat, Selasa (23/4/2024).

    Achmad Hidayat juga menyampaikan bahwa sejumlah program Kepemimpinan Eri Cahyadi – Armuji mampu mengatasi permasalahan kemiskinan melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat.

    “Memang masih ada yang kondisinya membutuhkan namun kesulitan mengusulkan, seharusnya Lurah dan camatnya responsif. Tidak perlu berulang kali mendata cukup sekali tapi bisa digunakan banyak pihak karena datanya valid dan reliabel,” ungkap Achmad Hidayat.

    PDIP, kata dia, memberikan perhatian serius terhadap urusan kemiskinan dan upaya penanggulangannya. PDIP juga terlibat aktif dalam mendampingi masyarakat, memberikan masukan, dan menggunakan saluran politik untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dalam rangka menekan angka kemiskinan di Surabaya.

    Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya menunjukkan bahwa program-program pemerintah dan kerja keras semua pihak mulai membuahkan hasil.

    “Keterpaduan data dan kebijakan yang tepat menjadi kunci untuk terus menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Surabaya,” pungkas dia. [asg/beq]

  • Bareng Halal Bihalal, DPRD Terima LKPJ Bupati Tuban 2023

    Bareng Halal Bihalal, DPRD Terima LKPJ Bupati Tuban 2023

    Tuban (beritajatim.com) – DPRD Tuban menerima penyerahan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023 dari Bupati Aditya Halindra Faridzky. Acara tersebut digelar bersamaan dengan Halal Bihalal DPRD Tuban.

    Ketua DPRD Tuban H.M. Miyadi mengatakan, sebetulnya ini agenda rapat paripurna penyerahan LKPJ akhir tahun 2023, namun kita agendakan pula halal bihalal DPRD Tuban bersama Pemkab.

    “Karena sebagai manusia sudah menjadi ketetapan akan memiliki kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Sehingga, kita barengkan acara rapat paripurna ini sekaligus halal bihalal,” ujar Miyadi.

    Ia juga memberikan apresiasi atas capaian target kinerja OPD dan penghargaan yang ditorehkan baik di tingkat provinsi maupun nasional dan capaian tersebut hendaknya dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

    “Lalu, bagi OPD yang belum memenuhi target kinerja dapat dievaluasi dan diberikan pendampingan,” imbuhnya.

    Sehingga, beberapa rekomendasi juga turut diberikan oleh DPRD Tuban untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemkab Tuban. Sebab, perlu adanya peningkatan layanan primer kesehatan dapat terus dengan cara promotif dan preventif.

    “Kami juga rekomendasikan adanya percepatan upaya pengentasan permasalahan sosial, diantara menekan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban,” paparnya.

    Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui penguatan sektor pendidikan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidik, dan penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kondisi yang ada.

    “Rekomendasi itu dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Tuban,” kata dia.

    Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky juga menyampaikan, permohonan maaf atas kesalahan dan kekhilafan selama memimpin Kabupaten Tuban selama 3 tahun terakhir.

    “Kami harap koordinasi dan kolaborasi dengan DPRD kabupaten Tuban menjadi program pembangunan berjalan on the track dan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” imbuhnya.

    Kemudian, bertepatan dengan halal bihalal dan juga ulang tahun Ketua DPRD Tuban, Mas Lindra sapanya mengucapkan selamat ulang tahun dan turut mendoakan agar selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu.

    “Kami juga berharap wujud kolaborasi lintas sektoral ini harus dapat dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik untuk mensejahterakan masyarakat,” tutup Mas Lindra. [ayu/beq]

  • Kandidat Bupati Gus Fawait Sambangi PDIP Jember

    Kandidat Bupati Gus Fawait Sambangi PDIP Jember

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad ‘Gus’ Fawait, legislator DPRD Jawa Timur yang digadang-gadang menjadi kandidat bupati, menyambangi kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember, di kawasan Baratan, Kecamatan Patrang, Senin (15/4/2024) malam.

    Menurut informasi dari Sekretaris Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan DPC PDI Perjuangan Jember, Martin Rachmanto, Fawait berada di kantor partai itu sejak pukul sepuluh malam hingga 00.15 WIB, Selasa (16/4/2024). Dia ditemani sejumlah pengurus DPC Partai Gerindra Jember.

    Fawait dan para pengurus PDI Perjuangan Jember banyak berdiskusi soal kemiskinan. “Mas Arif Wibowo berpesan kepada Gus Fawait agar menambah literasi bacaan tokoh-tokoh ekonomi yang membedah masalah pengentasan kemiskinan,” kata Martin.

    Fawait membenarkan informasi kunjungannya ke kantor PDI Perjuangan Jember. “Ini lanjutan setelah pertemuan buka puasa bersama di Rumah Makan Lestari. Kebetulan ini momentum Idulfitri. Kami bersilaturahmi, halalbihalal, saling memaafkan, sekaligus melanjutkan diskusi di Lestari,” katanya.

    Fawait merasa sangat terhormat bisa diterima pengurus DPC PDI Perjuangan Jember. “Diskusinya sangat kekeluargaan. Sangat gayeng. Politik riang gembira. Ternyata pemikiran kawan-kawan pengurus PDI Perjuangan sama dengan semangat kami, yang terfokus pada masalah kemiskinan,” katanya.

    Saat ini, menurut Fawait, jumlah orang miskin di Jember terbanyak kedua di Jawa Timur. “Persentase pengangguran kita lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lumajang dan Banyuwangi. Ini jadi keresahan bersama. Apalagi itu menjadi concern PDI Perjuangan dan kami,” katanya.

    Angka tengkes (stunting) juga masih tinggi. “Ada salah satu pengurus PDI Perjuangan yang prihatin dengan tingginya angka stunting, menjadi salah satu yang tertinggi di Jatim. Ditambahi angka kematian ibu dan bayi,” kata Fawait.

    Fawait sepakat dengan PDI Perjuangan yang ingin memberikan ruang lebih besar kepada kaum perempuan untuk berdaya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

    “PDI Perjuangan ini partai yang membela wong cilik, membela orang-orang yang hari ini terpinggirkan karena ksmiskinan. Saya banyak klik dengan kawan-kawan PDI. Kami berdiskusi enjoy sekali sembari dibumbui canda dan tawa. Tidak terasa lebih dari dua jam kami ngobrol terkait masalah Jember dan Indonesia,” kata Fawait.

    Fawait berterima kasih kepada Arif yang banyak memberikan referensi buku untuk mengkaji persoalan-persoalan kemiskinan. “Saya senang sekali, tukar-menukar (informasi) buku terkait masalah kemiskinan, terkait bagaimana berbangsa dan bernegara, dan buku-buku yang menarik untuk kita baca, menguatan ekonomi kerakyatan,” katanya.

    “Kami janjian dengan beliau untuk mengagendakan diskusi informal. Fokusnya lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan buku dan keilmuan. Saya sangat senang, karena basic pendidikan saya ekonomi, S1 sampai S3,” kata Fawait.

    Fawait memuji Arif Wibowo sebagai sosok tokoh nasional yang layak menjadi panutan. “Beliau politisi senior dan lebih dulu menggeluti perekonomian dibanding saya, sehingga bisa menambah referensi bacaan saya. Bisa memperkuat keinginan kami untuk mengatasi masalah kemiskinan di Jember,” kata Fawait. [wir]

  • Eri Cahyadi dan Armuji Safari Politik ke Gerindra Surabaya, Siap Sinergi!

    Eri Cahyadi dan Armuji Safari Politik ke Gerindra Surabaya, Siap Sinergi!

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji kembali melakulan safari politik ke partai politik. Kali ini mereka berkunjung ke Kantor DPC Gerindra Surabaya.

    Eri dan Armuji menghadiri acara sarasehan pejuang politik partai Gerindra. Acara ini bukan hanya sekadar buka bersama, tetapi juga merupakan momen silaturahmi dengan para kader dan caleg Gerindra Surabaya yang telah terpilih.

    Dalam pertemuan tersebut, Eri Cahyadi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan legislatif.

    “Setelah caleg dilantik sebagai anggota DPRD, sinergitas harus tetap terjaga. Kepentingan umat harus selalu menjadi prioritas,” ujar Eri, Jumat (5/4/2024).

    Menurut dia, perbedaan pandangan politik di antara partai adalah hal yang biasa. Dia berharap para caleg dari berbagai partai, termasuk Gerindra dapat berjuang untuk kesejahteraan masyarakat kota Surabaya.

    Dalam konteks membangun kota Pahlawan, Eri mengakui bahwa sinergi antara pemerintah dan DPRD memiliki dampak positif.

    “Kerjasama antara keduanya turut menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Stunting pun menurun. Ini adalah hasil luar biasa bagi masyarakat,” tegasnya.

    Eri juga memberikan apresiasi kepada Partai Gerindra Surabaya atas peran mereka dalam menjaga kondusivitas Pemilu.

    “Kepentingan umat Kota Surabaya jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi dan golongan,” kata dia.

    “Dengan kunjungan ini, terjalinlah kolaborasi politik yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga Surabaya. Semoga sinergi ini terus berlanjut untuk kebaikan bersama,” tambah dia.

    Di tempat yang sama, Ketua DPC Gerindra Surabaya Cahyo Harjo Prakoso menganggap wajar Eri Cahyadi dan Armuji berkunjung ke kantornya di Jalan Teluk Tomini.

    Dan menurutnya kepimpinan dua tokoh ini berdasarkan kajian dan survei serta masukan dari masyarakat bahwa banyak terobosan yang dilakukan Pemkot Surabaya.

    “Tetapi misalkan ada kekurangan, yaitu juga namanya manusia ada kekurangan. Karena itulah dibutuhkan sinergi, kolaborasi. Karena itu kami partai Gerindra juga menyampaikan kepada pak wali dan pak wawali selaku pemerintah kota memperkenalkan caleg terpilih periode ke depan,” tuturnya.

    Cahyo pun menilai bahwa Gerindra Surabaya dengan Eri Cahyadi maupun Armuji semangat yang sama yakni mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam menghadapi pesta demokrasi.

    “Nah semangat yang sama ini kami rasa baik tetapi apakah bisa melangkah menjadi satu koalisi, yang tahu nanti dewan pimpinan pusat,” tuturnya.

    Terkait apakah Gerindra Surabaya akan mengusung Eri Cahyadi dan Armuji di kontestasi pilkada serentak. Cahyo menegaskan bahwa hal tersebut merupakan keputusan dari Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai Gerindra.

    “Politik ini art of possibility, semuanya bisa mungkin, semuanya bisa tidak mungkin. Tetapi kembali lagi kami di Gerindra punya mekanisme bahwa paslon yang diusung dalam pilkada nanti ke depan khususnya pilwalli ini itu berdasarkan keputusan dari dewan pimpinan pusat,” pungkasnya.[asg/ted]