Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Apa yang Bisa Diharapkan dari Presiden Baru Iran Pezeshkian?

    Apa yang Bisa Diharapkan dari Presiden Baru Iran Pezeshkian?

    Jakarta –

    Pemilih Iran memilih Masoud Pezeshkian yang relatif moderat sebagai presiden yang baru. Siapakah dia, yang berhasil mengalahkan kandidat kubu ultra konservatif Saeed Jalili?

    Masoud Pezeshkian, seorang dokter ahli bedah jantung, telah menjadi anggota parlemen Iran sejak 2008. Dia pernah menjabat sebagai menteri kesehatan dari tahun 2001 hingga 2005 di bawah kepemimpinan presiden Mohammad Khatami, yang dipandang sebagai seorang reformis.

    Presiden terpilih berusia 69 tahun itu berjanji membangun lagi kepercayaan antara “pemerintahan moderat” dan masyarakat. Kampanyenya berupaya memenangkan hati para pendukung kubu reformis yang kecewa.

    Kubu reformis Iran memang mendukung Pezeshkian, dengan dukungan utama datang dari dua mantan presiden Mohammad Khatami dan Hassan Rouhani. Selama kampanye, Pezeshkian telah secara terbuka menyatakan kesetiaannya kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan tidak mempunyai niat untuk menghadapi para pemimpin garda revolusi dan penguasa agama yang kuat di republik Islam ini.

    Pezeshkian tidak akan melakukan reformasi besar

    Dalam sistem politik Republik Islam, presiden bukanlah kepala negara melainkan hanya kepala pemerintahan. Sebagian besar wewenang berada di tangan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang menjabat sejak 1989.

    Presiden, misalnya, tidak dapat melakukan perubahan apa pun terhadap program nuklir Iran, kebijakan luar negeri, atau keamanan. Keputusan terakhir ada di tangan Ali Khamenei. Selain itu, hampir setiap cabang pemerintahan Iran sebagian besar dikendalikan oleh kelompok garis keras, sehingga membatasi kekuasaan presiden atas pemerintahan negara itu.

    “Kebijakan luar negeri Republik Islam Iran, seperti yang dinyatakan oleh Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, tidak termasuk dalam politik pengambilan keputusan presiden,” kata Ighan Shahidi, peneliti Iran di Universitas Cambridge.

    Iran hadapi tantangan ekonomi yang sangat besar

    Ada juga ketidakpuasan dalam negeri yang sangat besar atas buruknya kondisi perekonomian Iran. Negara ini menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, sementara inflasi berada pada kisaran 40%, dan mata uang Rial Iran kini berada pada rekor terendah. Sepertiga dari 90 juta penduduk Iran kini hidup dalam kemiskinan, menurut data resmi.

    Hamid Babaei, asisten profesor di IESEG School of Management di Paris, mengatakan kepada DW bahwa tantangan terbesar Pezeshkian adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. “Selama 15 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kumulatif hampir nol. Inflasi di Iran merupakan masalah kronis, terutama disebabkan oleh defisit anggaran dan ekspansi moneter,” ujarnya.

    Babaei yakin “sangat kecil kemungkinannya” Pezeshkian mampu mengatasi tantangan ekonomi tersebut. “Dapat dikatakan bahwa indikator makroekonomi Iran berada pada awal penurunan, yang tampaknya mustahil dikendalikan oleh presiden mana pun,” tegasnya.

    Dalam masa kampanye, Pezeshkian berjanji untuk “memperbaiki perekonomian”. Salah satu rencananya adalah menjangkau negara-negara Barat dalam upaya “mengeluarkan Iran dari isolasi” dan membebaskan negara tersebut dari sanksi internasional. Presiden baru Iran juga mendukung gagasan menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar.

    Ighan Shahidi mengatakan kepada DW, dia tidak mengharapkan adanya perbaikan di Iran dalam hal hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan kelompok agama minoritas yang teraniaya seperti komunitas Bahai.

    “Yang jelas ada arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi dan lembaga tingkat tinggi pemerintah Iran lainnya, seperti Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan, yang berujung pada pelanggaran hak-hak rakyat Iran,” jelasnya. “Presiden tampaknya tidak memiliki wewenang atau kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan apa pun dalam kasus seperti ini.”

    (hp/as)

    (ita/ita)

  • Usia 28 Tahun, Jordan Bardella Berpeluang Jadi PM Prancis Termuda

    Usia 28 Tahun, Jordan Bardella Berpeluang Jadi PM Prancis Termuda

    Paris –

    Jordan Bardella dari partai sayap kanan jauh (far-left), National Rally (RN) baru berusia 28 tahun. Dia berpeluang menjadi Perdana Menteri Prancis termuda jika partainya menang pemilu.

    Dilansir AP, Minggu (7/7/2024), Bardella sudah membantu partainya meraih posisi terkuat saat ini.

    Partai RN, partainya Marine Le Pen, sudah menang di pemilu legislatif putaran pertama. Partai ini menonjol karena sikap nasionalisnya yang anti-imigran. Hari ini, Pileg Prancis putaran kedua sedang berlangsung.

    Dilansir BBC, Bardella punya karier politik yang cepat meroket, dari anak tidak lulus sekolah dan pengangguran dari pinggiran utara Paris ke partainya Le Pen, dan akhirnya menjadi Presiden Partai RN itu. Bardella berasal dari daerah Seine-Saint-Denis, wilayah tertinggal yang diliputi masalah narkoba, kemiskinan, dan ketidakteraturan kedatangan imigran.

    “Saya di politik karena segala yang saya lalui di hidup saya. Untuk menghentikan masalah itu menjadi kenormalan di seluruh Prancis. Karena apa yang terjadi di situ tidak normal,” ujar Bardella.

    Secara garis keturunan, Bardella sebenarnya juga punya nasab luar Prancis. Kedua orang tuanya adalah keturunan Italia, dan bapaknya punya nenek orang Aljazair. Namun, Bardella selanjutnya diasuh oleh ibunya.

    Usia dan pengalaman agaknya tidak diperhitungkan di kancah politik Prancis kiwari. Presiden Prancis Emmanuel Macron kini berusia 46 dan Perdana Menteri Prancis kini Gabriel Attal berusia 35 tahun.

    (dnu/imk)

  • Pemuda Menganti Gresik Edarkan Ratusan Pil Koplo

    Pemuda Menganti Gresik Edarkan Ratusan Pil Koplo

    Gresik (beritajatim.com) – Raut wajah tersangka Ahmad Sudarsono (24) pemuda asal Desa Putalor, Kecamatan Menganti, Gresik, hanya bisa berkerut. Pemuda pengangguran itu terbukti mengedarkan 215 butir pil koplo berlogo LL dan kini mendekam di penjara usai menjalani pemeriksaan.

    Penangkapan tersangka tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat ada peredaran pil koplo di daerah Menganti. Mendapat informasi itu, anggota Satreskoba Polres Gresik melakukan penyelidikan.

    Hasil penyelidikan mengarah ke tersangka Ahmad Sudarsono. Selanjutnya, rumah tersangka digeledah serta ditemukan sejumlah barang bukti.

    Kasatreskoba Polres Gresik Iptu Joko Suprianto membenarkan telah mengamankan tersangka Ahmad Sudarsono beserta barang bukti 215 butir pil koplo.

    “Barang bukti yang kami amankan berupa 1 bungkus rokok berisi 8 tik yang berisi 10 butir pil berlogo LL total 80 butir. Satu bungkus rokok berisi 4 plastik klip yang berisi 10 butir pil warna putih berlogo LL. Selanjutnya, 3 plastik klip yang berisi sebanyak 30 butir. Kemudian 1 plastik klip yang berisi 5 butir pil koplo dengan jumlah total 135 butir, dan uang tunai sebesar Rp 240 ribu,” ujarnya, Selasa (2/7/2024).

    Atas dasar itu, tersangka sudah ditahan dan masih terus dilakukan penyelidikan untuk pengembangan kasus ini.

    “Tersangka kami jerat dengan pasal 435 serta pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” ungkap Joko.

    Sementara tersangka Ahmad Sudarsono mengatakan, dirinya hanya seorang seorang diri saat melakukan peredaran pil koplo. Semua barang itu, diambil dari rekannya di Surabaya lalu diedarkan di Menganti Gresik.

    “Saya baru pertama kali mengedarkan pil koplo itupun tergiur karena hasilnya cukup lumayan,” tandasnya. [dny/but]

  • Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Jakarta –

    Di tengah popularitas yang melambung tinggi, kelompok oposisi konservatif semakin gencar mendorong pemulangan pengungsi Ukraina di Jerman. Baru-baru ini, Partai Uni Sosial Kristen di negara bagian Bayern bahkan mengimbau para pelarian perang untuk pulang jika tidak ingin bekerja dan berkontribusi pada pajak.

    “Sudah lebih dari dua tahun setelah dimulainya perang, prinsip ini sekarang harus ditegakkan: Bekerjalah di Jerman atau kembali ke wilayah aman di barat Ukraina,” kata tokoh CSU Alexander Dobrindt kepada surat kabar tabloid Bild am Sonntag, akhir pekan lalu.

    Dalam sebuah jumpa pers di Berlin Senin (24/6), Kementerian Luar Negeri menolak desakan tersebut dengan dalih tidak ada wilayah aman di Ukraina, yang sepenuhnya berada dalam jangkauan peluru kendali Rusia.

    Meskipun telah berulang kali dibantah oleh para peneliti migrasi, Dobrindt mengulangi argumen bahwa jaminan tunjangan pengangguran mengendurkan niat warga Ukraina untuk mencari pekerjaan. “Kita memerlukan kewajiban yang lebih kuat untuk bekerja sama bagi para pencari suaka dalam hal mendapatkan pekerjaan,” tambah Dobrindt.

    Argumen tersebut sebelumnya dibuat oleh Uni Demokratik Kristen, CDU, yang berkoalisi dengan CSU di level federal, dan Partai Demokrat Bebas, FDP, yang duduk di koalisi pemerintahan.

    “Pengungsi perang yang baru tiba dari Ukraina seharusnya tidak lagi menerima bantuan tunai, melainkan harus tunduk pada Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka,” kata Sekretaris Jenderal FDP Bijan Djir-Sarai kepada Bild, Senin lalu. Hal ini, menurutnya, akan memaksa lebih banyak warga Ukraina untuk mencari pekerjaan.

    “Kita mengalami kekurangan tenaga kerja di banyak sektor, semisal di industri restoran dan konstruksi atau di sektor perawatan kesehatan,” tambah Djir-Sarai. “Kita seharusnya tidak lagi menggunakan uang pembayar pajak untuk membiayai pengangguran, namun kita perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pekerjaan.”

    Tapi baik Partai Sosial Demokrat, SPD, yang berhaluan kiri-tengah dan mitra koalisinya lainnya, Partai Hijau, menolak gagasan tersebut.

    Populisme buta

    Menurut data pemerintah pada Maret 2024, sekitar 1,3 juta orang berkewarganegaraan Ukraina berstatus pengungsi dan tinggal di Jerman, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Menurut Kementerian Dalam Negeri, cuma sekitar 260.000 di antaranya yang layak tempur, yakni berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 18 hingga 60 tahun.

    Sebabnya, ekonom Jerman Marcel Fratzscher menyebut tuntutan kelompok konservatif sebagai “populisme buta”. Menurutnya, “tidak seorangpun akan diuntungkan, tidak ada yang akan mendapat satu euro lebih banyak, jika Jerman memperlakukan pengungsi lebih buruk dan memotong tunjangan mereka,” kata Fratzscher, presiden Institut Penelitian Ekonomi Jerman (DIW), kepada RND pada hari Selasa.

    Juru bicara pemerintah mengklarifikasi, tidak ada rencana untuk mengubah skema bantuan kepada pengungsi Ukraina. Pekan lalu, menteri dalam negeri Uni Eropa malah setuju memperpanjang status perlindungan khusus bagi pengungsi Ukraina hingga tahun 2026. Pengungsi Ukraina hanya berhak atas tunjangan sosial jika pendapatan dan aset mereka tidak cukup untuk menutupi biaya hidup.

    Hal ini dialami Alexander, seorang pengungsi Ukraina berusia 37 tahun yang mendapat tunjangan selama satu tahun setibanya di Jerman. Dia mengaku bisa memahami sentimen kelompok konservatif, namun juga menegaskan betapa tunjangan negara membantunya keluar dari masa paling gelap dalam hidupnya.

    “Ketika saya datang ke sini saya benar-benar tersesat, mental saya runtuh,” katanya kepada DW. “Kemudian kami pergi ke Job Center, dari mereka kami mendapat tunjangan uang dan bantuan lain. Dalam kasus saya, semuanya berjalan lancar.”

    Tunjangan negara dipatok sebesar 563 Euro per bulan untuk para lajang, termasuk Alexander, yang sukses bekerja sebagai produser musik dan desainer audio di Ukraina. Oleh pemerintah Jerman, dia diberikan akses konseling kerja dan bantuan dalam mencari kursus bahasa Jerman. Berdasarkan Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka, Alexander hanya menerima 354 Euro per bulan, yang dalam banyak kasus hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar di kota besar.

    Integrasi pasar kerja

    Menurut Badan Ketenagakerjaan, lebih dari 700.000 warga Ukraina menerima tunjangan dasar bagi pencari kerja pada bulan Maret 2024. Jumlah ini mencakup 501.000 orang yang berad pada kisaran usia tergolong layak untuk bekerja dan 217.000 orang yang tidak, karena sebagian besar adalah anak-anak.

    Sekitar 185.000 pengungsi Ukraina saat ini sudah mendapatkan pekerjaan dan ikut membayar iuran jaminan sosial. Pada bulan Oktober 2023, studi yang dilakukan oleh Yayasan Friedrich Ebert mengungkapkan, integrasi pengungsi Ukraina ke pasar tenaga kerja Jerman masih tertinggal dibandingkan negara-negara UE lainnya. Saat ini, hanya 18 persen pengungsi Ukraina yang mendapatkan pekerjaan di Jerman, sedangkan di Polandia, Ceko Republik dan Denmark angkanya lebih besar dua pertiga atau lebih.

    Kseniia Gatskova, dari Institut Penelitian Ketenagakerjaan atau IAB yang mengoordinasikan survei jangka panjang mengenai pengungsi Ukraina di Jerman, menekankan bahwa dalam dua tahun terakhir, jumlah warga Ukraina yang mendapatkan pekerjaan telah meningkat.

    “Mereka sangat ingin berintegrasi di pasar tenaga kerja. Lebih dari 90 persen pengungsi dari Ukraina ingin bekerja di Jerman,” katanya, sembari menggarisbawahi pentingnya bantuan negara. “Bagaimana para pengungsi bisa membiayai dirinya sendiri ketika mereka belum belajar bahasa Jerman, kualifikasinya belum diakui, dan belum mendapat pekerjaan?”

    Bagi Alexander, bantuan Jerman kepada pengungsi Ukraina di saat bencana telah menciptakan ikatan emosional terus berbekas. “Cara orang memandang perang di sini, dan cara pandang orang dari negara di mana terjadi perang, sangatlah berbeda,” kata dia.

    “Saya pikir jika suatu negara menjanjikan bantuan, dan masyarakatnya membutuhkan bantuan, maka negara tersebut tetap perlu membantu masyarakatnya sendiri. Dalam kasus saya, saya merasa berhutang budi kepada Jerman, dan saya sangat berterima kasih atas bantuan selama ini, dan saya akan melunasinya kembali dengan membayar pajak.”

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Ketakutan Meningkat di Lebanon Atas Potensi Perang dengan Israel

    Ketakutan Meningkat di Lebanon Atas Potensi Perang dengan Israel

    Jakarta –

    Ketika pertempuran terbaru antara Israel dan Hizbullah, kelompok militan yang berbasis di Lebanon, dimulai, seorang perempuan Lebanon bernama Malak Daher berharap pertempuran itu hanya akan berlangsung beberapa hari saja.

    “Sangat sulit untuk berada jauh dari kehidupan Anda,” ujar perempuan berusia 30 tahun itu. Ia sebelumnya telah mengungsi dari kota selatan Mais al-Jabal. Kota ini terletak hampir tepat di perbatasan Lebanon-Israel, lokasi pertempuran berpusat.

    “Kamu merasa hidupmu terhenti. Seperti, hidup sedang berjalan di tempat lain, tapi waktumu sendiri telah berhenti,” tambahnya.

    Tapi harapan Daher tak bersambut. Pertempuran antara Hizbullah dan militer Israel belum berakhir. Faktanya, dalam beberapa minggu terakhir, hal tersebut tampaknya telah meningkat.

    Daher selamat dari perang tahun 2006 di Lebanon selatan antara Israel dan Hizbullah, namun mengatakan hal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perang yang terjadi saat ini.

    Pada awal Juni, kelompok hak asasi manusia melaporkan bahwa Israel menembakkan amunisi fosfor putih ke kota-kota di Lebanon, yang melanggar hukum kemanusiaan internasional. Sementara pekan ini, Hizbullah telah menembakkan lebih dari 160 roket ke Israel, sebagai balasan atas pembunuhan dua komandan mereka oleh Israel.

    Sejak serangan pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan oleh kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza, yang menyebabkan kematian sekitar 1.200 orang, situasi di perbatasan Israel-Lebanon menjadi tegang.

    Setelah dua perang yang tidak membuahkan hasil pada 1996 dan 2006, pasukan Israel dan Hizbullah lebih memilih melakukan serangan balasan dari wilayah masing-masing, tanpa menimbulkan korban jiwa yang besar.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Kekhawatiran akan terjadinya perang besar-besaran

    Namun, sejak tanggal 7 Oktober, serangan-serangan semacam ini telah meluas dari kedua belah pihak, baik dalam ukuran maupun jangkauannya.

    Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kerusuhan di perbatasan akan berubah menjadi perang skala penuh. Beberapa politisi ekstremis Israel mengatakan bahwa Israel harus menyerang Hizbullah sekarang. Sebuah survei bulan ini juga menunjukkan bahwa mayoritas warga Israel berpendapat, memulai perang dengan Hizbullah adalah ide yang bagus.

    “Serangan 7 Oktober secara dramatis meningkatkan ketidakamanan Israel,” demikian penjelasan yang disampaikan oleh lembaga think tank yang berbasis di Washington, Pusat Studi Strategis dan Internasional, pada Maret. “Jika Hamas, yang persenjataan dan pelatihannya kurang memadai dibandingkan Hizbullah, dapat membunuh lebih dari 1.100 warga Israel secara brutal, apa yang mungkin dilakukan oleh Hizbullah yang lebih tangguh?”

    Tidak jelas apakah perang yang lebih luas akan terjadi. Upaya diplomasi internasional saat ini didedikasikan untuk mencegah hal ini, dan sebagian besar ahli berpendapat bahwa tidak bijaksana jika Israel membuka front lain ketika mereka terus melanjutkan operasi militernya di Gaza. Ahli juga menggarisbawahi bahwa Hizbullah adalah musuh yang persenjataannya lebih bagus dan lebih kuat dibandingkan Hamas, musuh Israel di Gaza.

    Adapun Lebanon telah terperosok dalam krisis ekonomi dan politik selama bertahun-tahun. Sekalipun penduduknya bersimpati dengan warga Palestina, penduduk lokal Lebanon, yang berjuang melawan inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian politik, kemungkinan besar tidak akan mendukung Hizbullah yang akan menyeret mereka ke arah perang.

    Otoritas Lebanon mengatakan ada lebih dari 375 korban jiwa di Lebanon sejak Oktober 2023, termasuk 88 warga sipil, akibat serangan Israel. Militer Israel menghitung 18 tentara dan 10 warga sipil tewas akibat tembakan Hizbullah.

    Puluhan ribu orang terpaksa pengungsi

    Puluhan ribu warga sipil, sekitar 100.000 warga Lebanon dan lebih dari 60.000 warga Israel, yang tinggal di kedua sisi perbatasan juga terpaksa mengungsi akibat pertempuran.

    Penduduk setempat mengatakan kepada DW bahwa mereka yang meninggalkan Lebanon selatan enggan untuk kembali kecuali mereka benar-benar terpaksa. Beberapa orang kembali lagi untuk memeriksa properti ketika keadaan tampak lebih tenang, atau untuk menghadiri pemakaman, misalnya. Namun sebagian besar toko dan supermarket di wilayah tersebut tutup, dan sulit mendapatkan persediaan, kata mereka.

    Ketika Daher pertama kali melarikan diri ke Beirut setelah pertempuran di perbatasan dimulai pada akhir 2023, perawat terlatih tersebut menganggur. Jadi, dia memutuskan untuk kembali bekerja di sebuah rumah sakit di tenggara Bint Jbeil, juga dekat perbatasan Lebanon dengan Israel. Kini, dia tinggal di sana selama tiga hari, bekerja secara shift, lalu kembali ke Beirut, tempat dia dan ibunya tinggal bersama kerabatnya.

    Suatu ketika, Daher sangat ingin kembali ke Mais al-Jabal sehingga dia dan ibunya yang berusia 60 tahun, yang dulunya bekerja dengan menanam zaitun dan tembakau di desa perbatasan, melakukan perjalanan pulang. Tapi itu adalah mimpi buruk, kata Daher kepada DW. Mereka tidak bisa tidur karena rudal dan roket datang sepanjang malam, sehingga mereka harus bersembunyi di koridor.

    “Saya pikir kami akan mati bersama,” kenang Daher, yang suaminya bekerja di Kuwait. Begitu matahari terbit, pasangan itu kembali ke Beirut. Kini Daher baru kembali bekerja, padahal dia sadar betul betapa berbahayanya pekerjaan itu. Pada akhir Mei, serangan Israel hampir menghantam rumah sakit tempatnya bekerja.

    “Mereka tidak hanya mengambil waktu saya,” kata Daher tentang militer Israel. “Mereka telah mencuri ambisi dan kedamaian saya. Saya telah menjadi perempuan pemarah dan cemas yang menunggu bantuan. Sebelumnya, saya adalah perempuan mandiri.”

    Beberapa orang di Lebanon menolak meninggalkan rumah

    Segelintir orang di Lebanon selatan menolak untuk pergi, meskipun pertempuran sedang berlangsung dan ancaman perang semakin meningkat. Salah satunya adalah Issam Alawieh, 44 tahun dan ayah tujuh anak. Dia tinggal di rumahnya di desa perbatasan Maroun el-Ras bersama istri dan dua putranya. Keluarga tersebut telah selamat dari tiga serangan udara Israel sejauh ini.

    “Anda hanya mendengar suara benturan. Ini seperti gunung berapi yang muncul dari bawah Anda,” kata Alawieh, yang kehilangan pendengarannya selama seminggu setelah satu serangan.

    Alawieh terus bekerja di toko roti di dekat Bint Jbeil.

    “Meski pendapatannya kurang bagus dan penjualannya turun 95%, saya harus tetap menyediakan makanan untuk anak-anak saya,” katanya kepada DW.

    Hidup dalam kondisi berbahaya seperti itu lebih baik daripada menjadi pengungsi dan terpaksa menerima bantuan di tempat lain, kata Alawieh. Tetangga yang meninggalkan kota menyebutnya gila, katanya, tapi dia yakin keluarganya telah beradaptasi. Anak-anak mulai terbiasa dengan suara bom.

    “Jika saya pergi dan meninggalkan semuanya di sini, saya akan dipermalukan, dan saya tidak menginginkan hal itu,” jelasnya. Tapi ada yang lebih dari itu, tambahnya: Ini adalah rumahnya.

    “Saya tidak bisa tinggal jauh dari Lebanon selatan. Tanah ini seperti ibu saya,” ujarnya. “Saya tidak bisa bertahan hidup tanpa dia, dan kami akan menang selama kami teguh di tanah kami.” (rs/gtp/hp)

    (ita/ita)

  • PBB Ungkap Tingkat Pengangguran di Palestina Capai 80% Sejak Invasi Israel

    PBB Ungkap Tingkat Pengangguran di Palestina Capai 80% Sejak Invasi Israel

    Jakarta –

    Perang antara Hamas dan Israel telah menyebabkan tingkat pengangguran di wilayah Palestina melonjak hingga hampir 80 persen. Hal ini diungkapkan oleh Badan Tenaga Kerja PBB.

    Dilansir AFP, Sabtu (8/6/2024), Badan Tenaga Kerja PBB mengatakan perang antara Hamas dan Israel telah menyebabkan hilangnya pekerjaan dan mata pencaharian dalam skala besar. Sejak perang dimulai pada Oktober tahun lalu, tingkat pengangguran di Jalur Gaza telah mencapai angka 79,1 persen, kata Organisasi Buruh Internasional (ILO).

    ILO mencatat di Tepi Barat, pengangguran telah mencapai 32 persen, tambah ILO. Jika digabungkan, di Tepi Barat dan Gaza mencapai 50,8 persen.

    “Namun, angka-angka ini tidak memperhitungkan mereka yang telah meninggalkan angkatan kerja karena prospek pekerjaan terbukti tidak mungkin tercapai,” katanya.

    “Jumlah sebenarnya mereka yang kehilangan pekerjaan bahkan lebih tinggi dari angka pengangguran yang ditunjukkan,” tambahnya.

    Serangan militer balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 36.731 orang di Gaza. Sebagian besar adalah warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikelola Hamas.

    (azh/azh)

  • Perekrutan Perawat Brasil oleh Jerman Picu Kisruh Bilateral

    Perekrutan Perawat Brasil oleh Jerman Picu Kisruh Bilateral

    Jakarta –

    Kunjungan Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva ke ibu kota Jerman, Berlin, pada bulan Desember lalu sejatinya diwarnai keakraban. Namun, kehangatan tersebut menutupi kisruh antara kedua negara mengenai upaya Jerman merekrut perawat asal Brasil.

    Adalah Menteri Tenaga Kerja Luiz Marinho yang mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap cara Jerman merekrut pekerja terampil Brasil dalam pertemuan dengan rekan sejawat dari Jerman, Hubertus Heil. Menurutnya, pemerintah di Berlin tidak mematuhi prosedur yang sudah disepakati, kata Marinho.

    Dia merujuk kepada Letter of Intent atau Surat Pernyataan Kehendak yang ditandatangani oleh kedua menteri di ibu kota Brasilia pada bulan Juni 2023. Di dalamnya, kedua negara mengatur rincian kerja sama dalam perekrutan pekerja terampil. Saat itu, Heil dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melawat ke Brasilia sebagai upaya mengatasi kelangkaan tenaga perawat di Jerman.

    Kementerian Tenaga Kerja Brasil berasumsi bahwa pemerintah Jerman akan berhenti merekrut perawat Brasil hingga terjalinnya kesepakatan antara kedua negara. Namun, perekrutan tetap berjalan dan baru terhenti pada akhir tahun 2023, setelah diprotes oleh pemerintah Brazil.

    Asosiasi Perawat Brasil, yang mewakili 15 serikat pekerja regional, juga menyerukan diakhirinya program perekrutan tenaga kerja yang sebelumnya diterapkan pada pemerintahan sebelumnya.

    Perjanjian kontroversial

    Pada Juni 2022, Badan Ketenagakerjaan Jerman menandatangani perjanjian dengan Dewan Keperawatan Federal Brasil, Cofen, untuk mempromosikan program perekrutan perawat.

    Perjanjian ini mendulang kontroversi setelah lengsernya Presiden Jair Bolsonaro. Pemerintahan baru di bawah Presiden Lula da Silva mempertanyakan legitimasi Cofen dalam menandatangani perjanjian dengan agen tenaga kerja Jerman. Mara Lacerda, kepala kantor urusan internasional Kementerian Tenaga Kerja Brasil, mengatakan kepada DW bahwa Cofen tidak memiliki yurisdiksi untuk menandatangani perjanjian semacam itu.

    “Kalau perawat mau pindah ke luar negeri atas inisiatif sendiri, boleh saja asalkan kondisinya baik. Tapi kami tidak mendorong mereka untuk melakukan itu dan menurut kami mereka tidak perlu didorong untuk melakukan itu,” ujarnya.

    Cofen menjelaskan pihaknya ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja untuk menandatangani perjanjian dengan Jerman. Menurut lembaga tersebut, perjanjian dengan Jerman bermanfaat bagi perawat Brasil karena memudahkan mereka untuk mendapatkan pengalaman internasional dan pergi ke luar negeri.

    “Perjanjian ini adalah kesempatan bagi perawat yang ingin tinggal di negara lain, dengan kepastian gaji yang baik dan kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan profesional,” kata penasihat legislatif Cofen, Alberto Cabral, kepada DW.

    Badan Ketenagakerjaan Jerman mengaku pihaknya menyesalkan penangguhan perjanjian dengan Brasil. “Dari sudut pandang kami, perjanjian penempatan dalam bentuk yang ada saat ini menawarkan kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk migrasi kerja yang teratur, adil, dan dapat dibenarkan secara etika serta memenuhi standar internasional.”

    Pembicaraan mengenai kerja sama baru dengan pemerintah Brasil diperkirakan akan berlanjut pada paruh kedua tahun 2024.

    Surplus perawat?

    Alberto Cabral membenarkan Kamar Perawat yang mengeklaim terdapat surplus pekerja kesehatan di Brasil. Menurutnya, tingkat pengangguran di kalangan perawat saat ini mencapai 10 persen.

    Konfederasi Perawat Brasil sebaliknya membantah klaim tersebut, dengan dalih pendistribusian pekerja terampil yang timpang, karena terkonsentrasi di kota-kota besar dan menjauhi daerah terpencil.

    Kementerian Tenaga Kerja di Brasilia juga membenarkan tidak adanya surplus tenaga perawat. Namun begitu, tidak ada data terkini mengenai tingkat pengangguran di sektor keperawatan. Angka terbaru yang dikutip Cofen berasal dari survei tahun 2015.

    “Tenaga kerja kami dicuri”

    Kontroversi pengiriman perawat ke Jerman berkaitan dengan besarnya investasi pemerintah, kata Maira Lacerda dari Kementerian Tenaga Kerja. Menurutnya, program pelatihan keperawatan di Brasil berlangsung “panjang dan solid” dengan studi selama lima tahun dan dua tahun kerja praktek. Dia mengkritik bahwa pekerja terampil “yang selama ini dibiayai oleh pemerintah Brasil” akan diambil tanpa imbalan.

    Akhir April lalu, Lula juga mengkritik perekrutan tenaga ahli asal Brasil oleh produsen pesawat terbang Amerika Serikat, Boeing. “Tidaklah jujur jika Anda mencuri para insinyur kami tanpa mengeluarkan satu sen pun untuk pelatihan mereka,” kata Presiden Lula.

    Badan Ketenagakerjaan Jerman menegaskan tidak bermaksud menciptakan fenomena “brain drain” di Brasil dan sebabnya mengumumkan, “perekrutan yang kami lakukan akan segera dihentikan.”

    Kementerian Tenaga Kerja Jerman mengatakan kepada DW bahwa penerapan nota kesepahaman dengan Brasil memiliki prioritas tinggi. “Penting untuk mendorong pertukaran yang menguntungkan kedua negara, serta tentunya para pekerja.”

    (rzn/yf)

    (ita/ita)

  • Pengangguran Asal Gresik Lakukan Transaksi Sabu di Balai Dusun

    Pengangguran Asal Gresik Lakukan Transaksi Sabu di Balai Dusun

    Gresik (beritajatim.com)- Seorang pengangguran, Kevin Faresa (27), warga Desa Gedangkulut, Kecamatan Cerme, Gresik, hanya bisa pasrah saat diamankan polisi. Pemuda pengangguran itu kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam sobekan sabu.

    Dalam menjalankan aksinya, tersangka melakukan transaksi barang haram di Balai Dusun Jenggolok, Desa Gedangkulut, Kecamatan Cerme. Sebelum bertransaksi dia diamankan polisi.

    “Selain mengamankan tersangka kami menyita satu klip sabu yang dibungkus plastik dengan berat timbang netto ± 0,038 gram. Kemudian sewaktu digeledah lagi ada 12 plastik klip sabu dengan berat timbang bervariasi,” ujar Kasatreskoba Polres AKP Joko, Senin (3/6/2024).

    Perwira pertama Polri ini menambahkan, saat dilakukan penyelidikan tersangka mengaku masih menyimpan di tempat tinggalnya. Sewaktu digeledah lagi ada sabu yang diletakan di atas rak meja dalam kamarnya.

    “Dari hasil transaksi sebelum tertangkap, tersangka mengaku mendapatkan uang Rp650 ribu. Bahkan, untuk melakukan hal itu, tersangka memanfaatkan ponselnya sewaktu bertransaksi,” imbuhnya.

    Kini Kevin mendekam di penjara usai menjalani pemeriksaan. Atas perbuatannya, yang bersangkutan dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    Kevin mengaku hanya seorang diri melakukan transaksi barang haram ini. Dirinya mengedarkan sabu dengan dibungkus satu klip plastik. “Saya seorang diri dan baru pertama kali. Tapi malah keburu diamankan polisi,” ungkapnya. [dny/suf]

  • Tergiur Upah Rp10 Juta, Pengangguran Jadi Budak Peredaran Narkoba

    Tergiur Upah Rp10 Juta, Pengangguran Jadi Budak Peredaran Narkoba

    Surabaya (beritajatim.com) – Rizatulloh Farhan nekat menjadi budak narkoba, alasan berstatus pengangguran alias tak memiliki pekerjaan membuat dia menerima tawaran untuk mengantarkan barang haram jenis narkoba sebanyak dua koper tersebut. Iming-Iming upah Rp 10 juta membuat Terdakwa semangat untuk menerima tawaran tersebut.

    Namun, bukan upah Rp 10 juta yang diterima terdakwa. Sebab perbuatannya tersebut diendus pihak kepolisian dan akhirnya kasusnya disidangkan di PN Surabaya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dzulkifly Nento, dari Kejari Surabaya pun menghadiahinya tuntutan delapan tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda Rp 1 miliar, Subsidar 3 bulan penjara.

    “Menyatakan Terdakwa Rizatulloh Farhan alias Reza bin Hasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rizatulloh Farhan alias Reza bin Hasan,dengan pidana penjara selama delapan tahun,” ujar Jaksa dalam tuntutannya.

    Menyatakan barang bukti satu bungkus kertas warna orange merk Marks Brand berisi daun dan dan biji kering ganja dengan berat 36,46 gram serta pembungkusnya. Satu pak kertas papir, dan satu buah HP dirampas untuk dimusnahkan.

    Diketahui, pada Rabu 08 November 2023 bertempat di Desa Tamiang Kab Aceh terdakwa Rizatulloh Farhan alias Reza bin Hasan,Mas M (DPO) melalui HP, menawarkan pekerjaan yaitu mengambil barang Narkotika jenis ganja di Desa Aceh Tamiang.

    Karena membutuhkan pekerjaan, terdakwa lalu menyetujuinya, Mas M (DPO) menjelaskan setelah berhasil mengambil barang ganja tersebut akan diberi imbalan uang Rp. 10.000.000,-serta akomodasi penginapan dan transportasi yang ditanggung oleh Mas M (DPO).

    Selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan pesawat, tiba hari Sabtu 04 November 2023 dari Juanda menuju Bandara Kualanamo Medan, setiba di Medan terdakwa menuju ke desa Aceh Tamiang, setiba disana bertemu Olin (DPO) di penginapan, dipenginapan Olin sudah membawa 2 buah koper hitam dan biru tua berisikan Ganja dari Aceh pada Rabu 08 November 2023, di Desa Tamiangg Kab. Aceh.

    Setelah menerima 2 koper, terdakwa menggunakan transportasi darat naik bus dan translit ke kota Palembang dan langsung menuju kota Nganjuk,
    Minggu 19 November 2023 jam 14.00 wib di depan Hotel Jaya – Nganjuk,dalam Mobil Datsun silver terdakwa menyerahkan 2 koper hitam dan biru tua milik Olin berisikan ganja pada Mas M, setelah menyerahkan Ganja tersebut, terdakwa diajak Mas M. dan Mbambleh menggunakan Ganja didalam mobil.

    Ganja dilinting terdakwa dan Mas M. dalam jumlah banyak saat menuju Surabaya, terdakwa mendapatkan upah Cuma-Cuma 1 bungkus plastik kresek hitam berisi daun dan biji kering ganja, sampai di rumah terdakwa memindahkan 1 bungkus plastik kresek hitam ganja 36,46 gram serta bungkusnya, di pindah ke bungkus kertas orange bermerk MARS BRAND, selain itu terdakwa diberi imbalan Mas M uang tunai Rp. 5.000.000,- sisanya Rp. 5.000.000,- di transfer ke rek. BCA An. Muga Novita Sari.

    Saksi Agus Supriyanto bersama saksi Muh.Daniel Mahendra dari Polrestabes Surabaya, mendapat informasi masyarakat adanya peredaran ganja dilakukan terdakwa di Rusun Penjaringan sari Blok FB No.415 Kel. Penjaringan Kec. Rungkut Surabaya.

    Jum’at 24 November 2023 jam 15.40 Wib,dilakukan penangkapan, terdakwa sedang tidur, dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti, 1bungkus kertas orange merk MARS BRAND berisi daun dan biji kering ganja berat 36,46 gram berikut bungkusnya, 1pak kertas papir di bawa tempat tidur, 1unit HP merk Vivo. Rencana ganja 36,46 gram tersebut akan dijual Rp.1.200.000. [uci/but]

  • Kasus Pembunuhan Mahasiswi Asal Ngawi di Malang Terungkap, Begini Kata Keluarga Korban 

    Kasus Pembunuhan Mahasiswi Asal Ngawi di Malang Terungkap, Begini Kata Keluarga Korban 

    Ngawi (beritajatim.com) – Diah Ayu Lestariningsih (17) mahasiswi Universitas Negeri Malang tewas bersimbah darah di kamar kosnya pada 22 Desember 2022 lalu. Saat itu petugas kesulitan mengungkap pelaku. Pun, akhirnya setelah hampir dua tahun berlalu, Polres Kota Malang menangkap pelaku.

    Terungkapnya pembunuhan berawal dari rekaman kamera closed circuit television (CCTV) di sekitar kos korban di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Pelakunya adalah pemuda pengangguran, Hisyam Akbar Pahlevi (19), dia melakukan pembunuhan saat tengah mabuk. Saat itu, pelaku masih berusia 17 tahun 9 bulan.

    Sebelum melakukan pembunuhan, pelaku sempat pesta miras bersama tetangganya. Kemudian, pelaku pamit membeli rokok. Namun ternyata, pelaku justru mendatangi kos korban. Pelaku sangat hafal dengan lokasi kos-kosan karena masih kerabat dengan pemilik kos korban.

    Saat sampai di kos, pelaku naik ke lantai dua untuk mengambil pisau dapur. Kemudian, ke lantai satu, yakni beberapa kamar kos untuk melakukan pencurian.

    Saat pelaku melancarkan aksinya, pintu kamar kos korban tak terkunci. Pelaku kemudian langsung masuk. Korban yang terbangun dari tidur pun berusaha melawan pelaku. Namun, pelaku lebih dulu menusuk dada korban. Setelah korban meninggal, pelaku kemudian mengambil ponsel korban.

    ‘’Pelaku kemudian naik ke lantai dua untuk mencuci pisau dapur tersebut. Dan kemudian merusak kamera CCTV di sekitar kos. Kemudian, selama ini hidup seperti biasa seperti tak melakukan kejahatan,’’ kata Kasat Reskrim Polres Kota Malang Kompol Danang Yudanto dilansir dari IDN Times.

    Pelaku kemudian ditangkap polisi pada 8 Mei 2024. Saat itu juga pelaku mengaku membunuh korban usai ditanyai petugas. PUn, langsung dilakukan rekonstruksi.

    Mendengar perkembangan terkait kasus tersebut, pihak keluarga korban pun memberikan respons. Supatmawati, bibi korban mengaku bersyukur pelaku akhirnya ditangkap. Dia menghendaki pelaku dihukum seberat-beratnya.

    ‘’Kami harap pelaku dihukum berat. Nyawa harus dibayar nyawa. Tapi, negara ini kan punya aturan hukum yang berlaku. Kami harap pelaku dapat hukuman setimpal,’’ kata Supatmawati.

    Diketahui, sejak Diah ditemukan meninggal, pihak keluarga sudah berupaya agar pihak kepolisian bisa mengusut kasus tersebut. Serta meminta bantuan pihak kampus tempat korban berkuliah dulu untuk mengawal kasus tersebut. [fiq/ian]