Kasus: pengangguran

  • Ini Motif Pembunuhan Lansia Ibu Kos di Ngawi

    Ini Motif Pembunuhan Lansia Ibu Kos di Ngawi

    Ngawi (beritajatim.com) – Pelaku pembunuhan Darwati (78), lansia yang merupakan ibu kos di Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, ditahan di Rutan Polres Ngawi sejak Selasa (22/10/2025). Pelaku, Suroto (56), merupakan warga Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Suroto, yang merupakan salah satu penghuni kos milik korban, ditangkap di Indramayu, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan, pria yang diketahui pengangguran ini mengaku membunuh Darwati setelah ketahuan mencoba mencuri uang milik korban.

    “Motif utama pelaku adalah karena sudah ditagih untuk melunasi biaya kos yang sebesar Rp400 ribu, namun baru membayar Rp300 ribu. Korban meminta agar segera dilunasi karena uang tersebut akan digunakan keperluan di Surabaya. Pelaku, yang semula berniat kabur, kemudian melihat kesempatan untuk mencuri uang korban,” jelas Kapolres Ngawi, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, dalam konferensi pers di Polres Ngawi, Jumat (25/10/2024).

    Saat berusaha mengambil uang, Suroto dipergoki oleh korban. Dalam kondisi tersebut, Suroto memukul Darwati dengan tangan kosong, mengikat tangan dan kaki korban, serta membekap wajahnya dengan kain.

    Setelah membunuh korban, Suroto melarikan diri dengan membawa uang senilai Rp2 juta dan sepeda motor milik korban. Beberapa barang bukti seperti pakaian yang berlumuran darah, sepasang sarung tangan hijau, ponsel, dan tas korban dibuang ke Bengawan Solo, sementara dompet korban dibuang ke sungai di daerah Tegal.

    “Saat ini, sepeda motor korban masih dalam pencarian. Berdasarkan pengakuan tersangka, motor tersebut dijual ke seorang penadah di Indramayu,” tambah Kapolres Dwi.

    Lebih lanjut, diketahui bahwa Suroto sebelumnya pernah terlibat dalam puluhan kasus kriminal, terutama penggelapan kendaraan. Namun, pelaku belum pernah ditangkap atau dihukum atas tindakannya yang terdahulu. Kini, Suroto dijerat dengan Pasal 365 KUHP, yang membawa ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. [fiq/beq]

  • Ratusan warga padati pembukaan bursa kerja tahap ketiga di Jakpus

    Ratusan warga padati pembukaan bursa kerja tahap ketiga di Jakpus

    Terbantu banget karena ini lebih prioritas untuk mencari kerja dan panggilannya lebih cepat dibandingkan daftar di tempat biasaJakarta (ANTARA) – Ratusan warga memadati pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat untuk mengikuti pembukaan bursa kerja (job fair) tahap ketiga tahun 2024.

     

     

    Warga yang datang mayoritas merupakan warga Jakarta, dengan pakaian rapi membawa map coklat berisi dokumen dan data diri sesuai persyaratan untuk melamar di perusahaan dalam bursa kerja tersebut.

     

    “Iya rame banget saya dari Cengkareng udah datang dari jam tujuh pagi, lumayan panjang antreannya,” kata salah satu warga Jakarta Barat, Septiansyah (18) di Jakarta, Rabu.

     

    “Terbantu banget karena ini lebih prioritas untuk mencari kerja dan panggilannya lebih cepat dibandingkan daftar di tempat biasa. Bisa mengurangi angka pengangguran juga,” kata salah satu warga Jakarta Barat, Septiansyah (21) di Jakarta.

     

    Septiansyah mengaku mencari kerja di Jakarta ini merupakan hal yang mudah, karena banyaknya lowongan pekerjaan khususnya yang difasilitasi pemerintah. Namun, keputusannya kembali lagi di persoalan rezeki.

     

    “Cari kerja menurut saya gampang, semua tergantung rezeki, makanya saya ke sini mau lihat-lihat. Ini pengalaman kedua saya, yang pertama saya ikut Alhamdulillah lolos, cuman karena kontraknya sudah habis, sekarang saya daftar lagi,” ucap Septiansyah.

     

    Warga padati bursa kerja (job fair) tahap ketiga tahun 2024 di ITC Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Sama halnya pengalaman Martha Fransiska (24) warga Jakarta Pusat, yang mengaku baru pertama kalinya daftar di bursa kerja ini. Martha mengetahui informasi adanya job fair ini dari temannya.

     

    Menurut Martha, kondisi mencari kerja saat ini menjadi sulit ketika dihadapi persyaratan pendidikan dan pengalaman.

     

    “Kondisi kerja saat ini sulit karena tidak sesuai kriterianya. Kadang kita sudah kasih banyak surat lamaran dimana-mana, tapi tidak ada panggilan, gitu terus makanya sulit,” kata Martha.

    Baca juga: 3.381 pencari kerja padati bursa kerja di Jaksel

     

    Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) menyediakan 1.892 lowongan pekerjaan di bursa kerja tahap ketiga tahun 2024 di ITC Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, untuk menekan angka pengangguran.

     

    Bursa kerja tahap ketiga tahun 2024 yang dilaksanakan selama dua hari mulai Rabu (23/10) hingga Kamis (24/10) ini ada 40 perusahaan yang berpartisipasi. Setiap harinya kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Jakpus sediakan 1.892 lowongan kerja untuk tekan pengangguran

    Pemkot Jakpus sediakan 1.892 lowongan kerja untuk tekan pengangguran

    Terdapat 40 pemberi kerja yang berpartisipasi dalam job fair kali iniJakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) menyediakan 1.892 lowongan pekerjaan di bursa kerja (job fair) tahap ketiga tahun 2024 di ITC Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, untuk menekan angka pengangguran.

     

    “Untuk mengatasi masalah pengangguran, dilaksanakan program pembinaan dan penempatan tenaga kerja melalui  job fair yang diselenggarakan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Pusat,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Chaidir saat membuka bursa kerja ketiga tahun 2024 di Jakarta, Rabu.

    Baca juga: 3.381 pencari kerja padati bursa kerja di Jaksel

     

    Kegiatan bursa kerja ini merupakan salah satu kegiatan yang strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan ruang fasilitas bertemunya antara pencari kerja dengan penyedia kerja, kata Chaidir.

    Dalam ajang bursa kerja seperti ini penting untuk memahami kompetensi yang didalami sehingga memiliki pekerjaan yang lebih jelas dan terukur.

     

    Chaidir menyebutkan bursa kerja tahap ketiga tahun 2024 yang dilaksanakan selama dua hari mulai Rabu (23/10) hingga Kamis (24/10) ini ada 40 perusahaan yang berpartisipasi. Setiap harinya kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

    Baca juga: 212 orang diterima kerja lewat bursa kerja di Jaksel

     

    “Terdapat 40 pemberi kerja yang berpartisipasi dalam job fair kali ini, terdiri atas 38 perusahaan dan dua instansi, yaitu 
    Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat,” ujar Chaidir.

     

    Selain itu, Chaidir menyebut lowongan di bursa kerja ini dapat diikuti secara umum sebagaimana survei Badan Pusat Statistik (BPS), yakni tidak melihat NIK, tetapi dilihat berdasarkan kemampuan.

    Pencari kerja tertib mengantre pada acara pembukaan bursa kerja tahap ketiga tahun 2024 di ITC Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Pusat Noviar Dinariyanti menyebut sebanyak 40 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang seperti asuransi, otomotif, ritel, jasa, dan perusahaan penyalur jasa lainnya.
     

    Pencari kerja yang memenuhi kualifikasi dan mendaftar akan melalui tahapan sesuai proses penerimaan pegawai dari masing-masing perusahaan.

     

    Novi berharap kegiatan ini bisa mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

     

    “Sasaran dari program penempatan tenaga kerja melalui kegiatan pameran bursa kerja adalah pencari kerja atau pengangguran yang hadir sebanyak 1.500 per hari. Sehingga total dua hari ini semoga bisa mencapai 3.000 pencari kerja,” ujar Novi.

    Baca juga: 277 warga dapat pekerjaan dari bursa kerja pertama di Jakpus

     

    Adapun dasar pelaksanaan bursa kerja ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

     

    Lalu, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Surat Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, Nomor 095/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023.

     

    Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah pengangguran di Indonesia telah mencapai 7,2 juta jiwa pada Februari 2024.

     

    Angka itu telah mengalami penurunan sebanyak 0,79 juta penduduk dari sebelumnya sebesar 7,99 juta jiwa dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2023.

     

    Sejalan dengan jumlah pengangguran yang menurun, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia juga melandai menjadi 4,82 persen pada Februari 2024. Persentase itu berkurang sekitar 0,63 persen yang sebelumnya sebesar 5,45 persen pada Februari 2023.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apakah Ekonomi AS Terpengaruh pada Siapa yang Akan Jadi Presiden?

    Apakah Ekonomi AS Terpengaruh pada Siapa yang Akan Jadi Presiden?

    Jakarta

    Banyak waktu, tenaga, dan uang yang dihabiskan dalam pemilihan presiden dan pemilihan umum di Amerika Serikat (AS), tidak terkecuali penyelenggaraan tahun ini.

    Namun, data sejak 2009 menunjukkan bahwa siapa pun yang berkuasa, ekonomi AS tampaknya sama-sama terdampak oleh peristiwa global, perkembangan demografis, dan keputusan yang dibuat oleh Gedung Putih.

    Periode tersebut mulai dari 2009 hingga 2024, mencakup dua kali masa jabatan Barack Obama, ditambah satu masa jabatan Donald Trump dan Joe Biden, yang masa kepresidenannya akan segera berakhir.

    Melihat kembali era Obama, Trump, dan Biden

    Ada dua kendala utama bagi perekonomian AS selama periode ini. Yang pertama adalah krisis keuangan yang dimulai sebelum Obama menjabat pada Januari 2009, dan yang kedua adalah pandemi COVID-19 pada tahun 2029 di masa terakhir pemerintahan Trump.

    Krisis keuangan membuat beberapa pihak khawatir akan runtuhnya seluruh sistem perbankan AS. Segera setelah itu, GM dan Chrysler, dua produsen mobil terbesar di AS, menyatakan kebangkrutan untuk menata ulang bisnis mereka. Pasar perumahan, khususnya hipotek, juga menjadi tidak terkendali.

    Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang nyata terhadap ekonomi AS dan global. Pembatasan publik, krisis pasokan makanan karena rantai pasokannya yang rumit dan penutupan perbatasan negara mengakibatkan banyak kematian, kekacauan ekonomi, dan hilangnya pekerjaan secara besar-besaran.

    Namun, AS berhasil dengan cepat keluar dari kemerosotan pandemi dan melanjutkan pemulihan ekonominya, serta menciptakan pemulihan yang kuat.

    PDB AS versus raksasa ekonomi lainnya

    Berinvestasi dalam infrastruktur atau industri seperti pembuatan chip dirasa perlu, tetapi manfaatnya baru akan terasa jauh di masa depan. Memperketat perbatasan dengan Meksiko juga mungkin dapat mencegah beberapa migran untuk masuk ke AS, tetapi dampak dari hilangnya pekerja justru lebih membutuhkan waktu dan berdampak pada harga-harga di supermarket.

    Masalah lainnya adalah menilai dampak dari peran presiden itu secara terpisah dari keputusan yang dibuat bersama dengan para pembuat kebijakan di Kongres AS atau lembaga independen lain seperti Federal Reserve.

    Sejak 1990, produk domestik bruto (PDB) per kapita AS tumbuh setiap tahunnya kecuali pada 2009, dan itu adalah efek lanjutan dari krisis keuangan. Tahun lalu, PDB per kapita negara ini mencapai lebih dari $81.000 (sekitar Rp1,26 miliar).

    Pada saat yang sama, dalam hal persentase pertumbuhan tahunan per kapita, Cina dan India justru terlihat memiliki pertumbuhan yang lebih kuat. Meski tingkat pertumbuhan kedua negara itu lebih tinggi, PDB per kapita AS masih tiga kali lebih tinggi dibanding Cina, dan bahkan delapan kali lebih tinggi dibanding India.

    Pada 2023, PDB AS secara keseluruhan mencapai $27,36 triliun (sekitar Rp426 triliun), menjadikannya negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Cina berada di urutan kedua dengan $17,66 triliun (sekitar Rp275 triliun), diikuti oleh Jerman dan Jepang di urutan ketiga dan keempat.

    Pekerjaan bagi banyak orang

    Beberapa bulan pertama masa kepresidenan Obama, angka pengangguran meningkat akibat krisis keuangan AS. Dari April 2009 hingga September 2011, angka pengangguran itu mencapai 9% atau lebih.

    Setelah itu, tingkat pengangguran di AS perlahan merayap turun hingga mencapai level terendahnya sejak 1960-an, sebelum terjadi lonjakan singkat selama pandemi COVID-19, yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Tahun ini, tingkat pengangguran AS berada di kisaran 4%.

    Di sisi lain, pekerja di AS memang lebih produktif dibanding pekerja di negara lain. Itu semua berkat dari inovasi, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, serta kemauan para pekerja untuk berganti pekerjaan atau pindah ke jenjang yang lebih baik.

    Ketidaksetaraan upah di tingkat bawah

    Masalah lainnya yang juga meningkat adalah ketidaksetaraan gaji atau upah di AS, negara yang paling tidak memiliki kesetaraan updah dalam kelompok G7. 1% orang Amerika memegang sebagian besar kekayaan negara.

    Di Amerika Serikat, untuk masuk ke dalam 1% orang berpenghasilan tinggi dibutuhkan pendapatan rumah tangga tahunan sekitar $1 juta per tahun (sekitar Rp15,5 miliar) sebelum pajak. Sedangkan di Inggris, hanya dibutuhkan sekitar $250.000 (sekitar Rp3,9 miliar).

    Gaji para bos perusahaan juga lebih dari 250 kali lipat dari rata-rata gaji karyawan mereka, tulis Obama dalam sebuah surat terbuka kepada penggantinya di The Economist pada Oktober 2016.

    Selain itu, pada 1979, “1% keluarga kelas atas di AS menerima 7% dari seluruh pendapatan setelah pajak. Pada 2007, jumlah itu meningkat dua kali lipat menjadi 17%,” tulis Obama lebih lanjut. Hal yang lebih positif lagi, proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem justru menurun.

    Migrasi mengubah ekonomi AS

    Migrasi tidak resmi di AS sangat sulit untuk diukur, tetapi migrasi yang tercatat mudah untuk dihitung. Salah satu ukurannya adalah jumlah kartu hijau yang diberikan pemerintah AS dari 2009 hingga 2022, di mana tercatat ada lebih dari 14 juta penerima.

    Populasi kelahiran warga asing yang tinggal di AS, baik secara legal maupun tidak, telah berkembang pesat dalam lima dekade terakhir dalam hal jumlah dan pangsa populasinya, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Biro Sensus AS pada April tahun ini.

    Sementara pada 1970, terdapat 9,6 juta kelahiran pada penduduk asing. Di mana pada 2022, juga terdapat lebih dari 46 juta, atau hampir 14% dari total populasi warga AS.

    Dari total keseluruhan, hampir sepertiga dari populasi kelahiran warga asing di AS terjadi pada 2010 atau setelahnya, dan setengahnya tinggal di empat negara bagian AS, seperti California, Texas, Florida, dan New York. Lebih dari setengahnya juga telah menjadi warga negara.

    Inflasi tinggi menghantam AS

    Sejak Januari 2009, inflasi telah meningkat pesat, lapor Indeks Harga Konsumen.

    Ketika Obama mulai menjabat, inflasi berada di angka nol, lalu masuk ke wilayah negatif dan akhirnya naik ke level tertinggi 9,1% pada Juni 2022. September lalu, inflasi turun menjadi 2,4%, angka terendah sejak Februari 2021.

    Periode inflasi yang relatif singkat ini memiliki dampak yang panjang dan telah menyebabkan kenaikan biaya hidup yang cukup besar bagi banyak warga AS.

    Harga-harga konsumen naik, dan para pemilih sangat tidak senang akan hal itu. Ini adalah salah satu isu terpenting tahun ini dan dapat menentukan hasil pemilu di negara-negara bagian yang masih belum menentukan suara mayoritasnya. Ini juga merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk dikendalikan oleh presiden manapun.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orangJakarta (ANTARA) – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus meninjau kembali data masyarakat miskin untuk dapat mengatasi kemiskinan dengan efektif.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Maret 2024 terdapat Data statistik tahun 2024 sekitar 25 juta masyarakat miskin di Indonesia, sementara data BPJS mencatat bahwa golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ada lebih dari 96 juta orang.

    “Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang,” ucap Ajib Hamdani di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

    Hal tersebut dikarenakan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjaga jika angka kemiskinan dapat terus berkurang dan daya beli masyarakat meningkat.

    Selain kemiskinan, ia mengatakan bahwa pemerintahan baru juga menghadapi tekanan fiskal yang tinggi sehingga Kementerian Keuangan nantinya diharapkan dapat memiliki solusi konkret terhadap permasalahan anggaran tersebut.

    Baca juga: Sosok Budiman Sudjatmiko yang ditunjuk Prabowo untuk atasi kemiskinan

    Baca juga: Budiman Sudjatmiko sebut Prabowo minta bantu atasi kemiskinan

    Ajib menuturkan bahwa belanja APBN 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun dengan ditopang oleh penerimaan negara yang diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun.

    “Artinya potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah hutang negara. Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo hutang sekitar Rp800 triliun tahun 2025,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru adalah tingginya angka pengangguran yang menurut International Monetary Fund (IMF) tercatat sebesar 5,2 persen pada April 2024.

    Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian investasi yang selalu melebihi target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

    Bahkan menurutnya, terjadi paradoks pada sektor industri di Indonesia karena walaupun banyak investasi yang masuk, tapi semakin banyak pula fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Selain itu, angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR), atau besarnya tambahan modal baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output, terus mengalami peningkatan.

    “Artinya, investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi tersebut, Ajib mengatakan bahwa jajaran kabinet baru yang terbentuk nanti harus mampu menerjemahkan visi dan misi Asta Cita Prabowo-Gibran melalui kerangka reformasi ekonomi struktural.

    “Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur,” imbuhnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Tanah Air, meskipun Indonesia telah mampu masuk menjadi anggota G20 sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia.

    Baca juga: Prabowo bertekad hilangkan kemiskinan di Indonesia dengan hilirisasi

    Baca juga: Stafsus Presiden: Program penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan baik

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonom: Pelaku pasar akan sambut positif pelantikan presiden- wapres

    Ekonom: Pelaku pasar akan sambut positif pelantikan presiden- wapres

    Ekonom dan praktisi pasar modal Hans Kwee menyampaikan bahwa pelaku pasar keuangan akan menyambut positif pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah dilaksanakan pada Minggu ini.

    Selain itu, lanjutnya pelaku pasar juga akan menyambut positif apabila Sri Mulyani Indrawati kembali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan.

    “Rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pasar obligasi terlihat menguat. IHSG berpeluang menguat dengan support di level 7.600 sampai level 7.521 dan resistance di level 7.800 sampai level 7.950,” ujar Hans Kwee saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Sementara itu, dari mancanegara, Ia menjelaskan terdapat beberapa sentimen yang akan mempengaruhi sikap para pelaku pasar keuangan, di antaranya data ekonomi Amerika Serikat (AS), kebijakan European Central Bank (ECB), stimulus China, serta ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

    Dari AS, Ia menjelaskan bahwa data penjualan ritel dan klaim pengangguran AS lebih baik dibandingkan perkiraan.

    “Data ekonomi AS yang lebih baik ini mendorong probabilitas pemotongan 25 basis poin (bps) pada pertemuan awal November 2024 meningkat,” ujar Hans.

    Baca juga: Ekonom: Indonesia bisa tumbuh 8 persen dengan pendekatan komprehensif

    Baca juga: Ekonom: Investor asing akan respon positif Sri Mulyani sebagai Menkeu

    Lanjutnya, peluang pemotongan 44 bps sampai akhir tahun memiliki arti, bahwa kemungkinan November 2024 menjadi pemotongan terakhir pada tahun 2024, yang juga didukung potensi kemenangan Donald Trump pada Pemilihan Umum (Pemilu) AS pada November mendatang.

    “Kebijakan Trump lebih agresif, mulai dari pemangkasan pajak, pelanggaran regulasi keuangan dan bisnis, perang tarif. Semua kebijakan ini mendorong inflasi lebih tinggi dan berimbas pada naiknya Yield obligasi serta dolar yang kuat,” ujar Hans Kwee.

    Dari Eropa, Ia menyebut bahwa kebijakan ECB untuk memotong suku bunga acuannya positif bagi pasar keuangan, namun ekonomi Eropa masih di bayang-bayangi perlambatan ekonomi.

    Sementara itu, lanjutnya, stimulus dari China menjadi amunisi bagi penguatan pasar keuangan khususnya pasar saham, yang mana ekonomi China membutuhkan stimulus lebih besar untuk keluar dari masalah yang mereka hadapi.

    “Harga minyak cenderung melemah setelah ekonomi China terlihat lemah, dan potensi perdamaian di konflik Timur Tengah. Kematian pemimpin Hamas, Yahya Sinwar membuat potensi perdamaian menurun dan mendorong minyak cenderung naik,” ujar Hans.

    Baca juga: Ekonom: Fluktuasi pasar uang terus berlanjut karena faktor eksternal

    Baca juga: Ekonom Mandiri ungkap risiko ekonomi RI jika Trump menang Pemilu AS

  • DPD dengarkan usulan Pemprov Maluku Utara terkait otonomi daerah

    DPD dengarkan usulan Pemprov Maluku Utara terkait otonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkomitmen meningkatkan perhatian terhadap berbagai hal yang disoroti oleh masyarakat di wilayah timur Indonesia, salah satunya usulan Pemprov Maluku Utara terkait pembentukan daerah otonomi baru Sofifi.

    Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara saat ini menyandang status administratif sebagai kelurahan, bukan sebuah daerah otonom, seperti kota/kabupaten layaknya sebagai ibu kota provinsi di Indonesia.

    “Situasi ini tentu berpengaruh pada proses penyelenggaraan pemerintah yang selama ini tidak bisa bekerja optimal. Hal ini patut menjadi perhatian dan bisa ditindaklanjuti,” kata anggota DPD asal Maluku Utara Graal Taliawo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Mempertimbangkan hal tersebut, ia pun mengundang Pj. Gubernur Maluku Utara untuk menyampaikan permasalahan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka penyusunan RUU Program Rencana Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (16/10).

    “Ketika tahu ada agenda RDP, saya antusias langsung mengusulkan kepada Ketua PPUU untuk mengundang perwakilan pemerintah dari Maluku Utara. Kami menyadari pentingnya membuka ruang khususnya bagi Indonesia bagian timur untuk menyuarakan dan terlibat mendiskusikan kebijakan di level pemerintah,” ucap Graal.

    Ia menyatakan bahwa menyuarakan kebutuhan dan kepentingan daerah merupakan salah satu upaya untuk mendorong optimalisasi peran dan kewenangan legislasi DPD.

    Selain itu, lanjutnya, upaya optimalisasi peran DPD juga dapat dilakukan dengan menguatkan mekanisme internal, meningkatkan kualitas legislasi, serta melaksanakan pemantauan dan peninjauan undang-undang.

    Selain perwakilan pemerintah Maluku Utara, RDP tersebut juga mengundang Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim yang berharap ada RUU yang dapat menjawab dan menyelesaikan delapan permasalahan pokok di provinsi tersebut.

    Delapan permasalahan tersebut adalah kemiskinan, stunting, pengangguran, ketimpangan pembangunan, kesiapan bonus demografi, degradasi lingkungan, persoalan infrastruktur, dan ketahanan pangan.

    Graal, yang juga merupakan Wakil Ketua I Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, mengapresiasi berbagai masukan dan respons positif yang diberikan oleh para pemangku kepentingan bagi kerja PPUU ke depan.

    “Semua telah dicatat dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme di internal DPD. Keterlibatan dan kolaborasi dengan unsur pemerintah, legislatif daerah, serta masyarakat sipil adalah tahapan yang begitu penting dan tidak boleh terlewatkan dalam penyusunan Prolegnas yang dilakukan DPD ini,” imbuhnya.
     

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kaum Muda Jerman Khawatir Perang dan Kemiskinan

    Kaum Muda Jerman Khawatir Perang dan Kemiskinan

    Jakarta

    Menurut studi terbaru, perang yang tiada henti, dampak perubahan iklim yang dramatis dan polarisasi politis yang semakin nyata, jadi kekhawatiran banyak orang muda di Jerman. Studi itu berjudul “Pragmatism Between Disillusionment and Embracing Diversity” dari Shell Youth Study 2024. Mereka mengadakan survei atas 2.509 orang muda, antara usia 12 hingga 25 tentang politik, masyarakat dan lingkungan hidup. Penulis studi yang diadakan setiap lima tahun mengatakan, hasil survei memberikan gambaran jelas generasi yang “melihat masalah dan perlunya tindakan konkret.”

    Walaupun banyak orang muda dapat menerima posisi kaum populis di Jerman, mereka tidak menolak demokrasi dan masyarakat luas. Mayoritas dari mereka bahkan optimis tentang masa depan dan prospek yang ditawarkan kepada mereka oleh negara dan masyarakat. “Ini adalah hasil yang paling menarik, paling membingungkan, dan tidak kami sangka,” kata Mathias Albert, ahli ilmu politik dari Universtas Bielefeld dan salah seorang penulis studi.

    Kaum muda tetap percaya pada institusi negara, sistem politik dan demokrasi, walaupun mereka mengkritik kurangnya solusi dan kekhawatiran akan perang dan ekonomi. Albert mengungkap, penjelasan yang paling masuk akal adalah, generasi muda mengalami sendiri krisis saat pandemi COVID-19, dan melihat bahwa masyarakat yang demokratis mampu melalui masa sulit itu.

    Studi menunjukkan, dari mereka yang berusia antara 15 hingga 25 tahun, minat dalam politik meningkat signifikan sebagai bagian tren jangka panjang dalam dua dekade terakhir. 55% dari mereka yang ikut survei berminat dalam politik. Sedangkan tahun 2002 lalu, hanya 34%. Sekarang, untuk pertama kalinya, jumlah remaja perempuan dan perempuan yang tertarik pada politik sama seperti pria. Minat kaum muda untuk aktif dalam politik juga meningkat. Menurut penulis studi, ini bukan sekedar efek jangka pendek pada apa yang disebut ‘Generation Greta.’

    Kekhawatiran terbesar: perang di Eropa dan kemiskinan

    Kekhawatiran akan perang di Eropa diakibatkan agresi Rusia atas Ukraina. 81% orang muda berpendapat perang bisa meluas ke seluruh Eropa, dan ini merupakan peningkatan tajam dibanding survei tahun 2019. 67% khawatir akan kemiskinan. Namun demikian, hanya 35% yang khawatir akan pengangguran. Ini jumlah terendah sejak Shell Youth Study memulai publikasi data tahun 1953.

    Perubahan iklim dan polusi lingkungan hidup tetap jadi kekhawatiran besar bagi mayoritas orang muda, tetapi jumlah mereka yang khawatir tentang polusi lingkungan jumlahnya berkurang dibanding tahun 2019. 64% dari mereka khawatir akan meningkatnya kekerasan. Tahun 2019 hanya 56%. 58% dari peserta studi khawatir akan xenofobia yang sering disinggung di Jerman, sementara yang khawatir akan bertambahnya jumlah imigran di Jerman hanya 34%.

    “Orang muda sadar bahwa politik dunia tidak berada di luar sana, dan tidak bisa dihindari lagi,” kata Albert. “Walaupun orang tidak terlalu tertarik pada politik, begitu pengungsi dari Ukraina atau negara lain hadir di kelas mereka, orang mulai memikirkan masalah ini.”

    60% dari mereka yang berusia antara 15 dan 25 tahun setuju “Rusia menyerang Ukraina sehingga harus dihukum.” Hanya 13% dari mereka tidak sependapat. Namun demikian, kecaman terhadap Rusia bukan berarti dukungan sepenuhnya bagi bantuan militer bagi Ukraina. 50% setuju Jerman membantu Ukraina secara militer, sementara 24% menolak sokongan bagi Ukraina.

    Konflik Israel dan Gaza adalah topik kontroversial

    Warga muda berusia 15 hingga 25 tahun memiliki pendapat berbeda-beda berkaitan dengan reaksi militer Israel atas serangan Hamas tanggal 7 Oktober 2023. Sekitar 30% setuju dengan langkah Jerman yang memihak Israel. Tapi jumlah yang menolak juga sama, sementara 27% tidak memberikan pendapat. 52% peserta survei ingin Jerman lebih mengakui kesengsaraan warga Palestina di Gaza. Hanya 11% memiliki pendapat berbeda, dan 26% tidak memberikan pendapat.

    Sekitar sepertiga menekankan kewajiban khusus Jerman terhadap Israel. Namun sekitar sepertiga berpendapat berbeda, dan jumlah sama tidak memberikan pendapat.

    Di samping itu, 26% kaum muda yang berlatar belakang Arab atau Turki setuju, bahwa Jerman punya kewajiban istimewa terhadap Israel, sementara 42% dari mereka menolak.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris.

    (ita/ita)

  • Pelaku ekonomi kreatif Jakarta dukung pasangan RIDO

    Pelaku ekonomi kreatif Jakarta dukung pasangan RIDO

    Harga untuk bisa mendapatkan izin juga kerap kali berbedaJakarta (ANTARA) – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) kembali mendapatkan dukungan dan kali ini dari pelaku ekonomi kreatif di Jakarta, khususnya yang berada di Jakarta Selatan.

     

    “Alhamdulillah saya mendapat dukungan dan aspirasi dari pelaku ekonomi kreatif se-Jakarta, khususnya yang ada di Jakarta Selatan, khususnya lagi di Cipete,” kata Ridwan Kamil saat menghadiri diskusi dengan pegiat kreatif di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa.

    Selama 10 tahun lebih, Cipete ini membuat gerakan yang namanya “Cipete Creative District” yang menghasilkan banyak lapangan pekerjaan. “Mayoritasnya adalah ekonomi kreatif,” katanya.

     

    Selain dukungan, dalam diskusi tersebut, Kang Emil, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa para pegiat ekonomi kreatif mengeluhkan banyak hal. Salah satunya tentang perizinan dan pajak.

     

     

    Selain itu, pegiat kreatif juga sangat membutuhkan dukungan pemerintah untuk menghadirkan ruang kreasi dan ekspresi.

     

    “Mereka merasa, ruang-ruang ini sangat kurang dan terbatas. Mereka juga mempertanyakan terkait perizinan,” katanya.

    Untuk mengadakan kegiatan (event) terkadang perizinan tidak satu pintu. “Harga untuk bisa mendapatkan izin juga kerap kali berbeda,” katanya.

     

    Menjawab aspirasi tersebut, Kang Emil menuturkan, pihaknya ingin membawa Jakarta menjadi kota ekonomi kreatif global.

     

     

    Tak hanya itu, pasangan RIDO juga akan memperbanyak ekspresi budaya yang punya nilai ekonomi supaya mampu mengurangi angka pengangguran. Hal itu karena ke depan Jakarta akan difokuskan menjadi kota bisnis, ekonomi kreatif global dan wisata.

     

    “Nanti juga akan dihadirkan lembaga ekonomi kreatif sehingga cara pikirnya akan terstruktur, kolaborasinya bisa terjalin dengan baik antara pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah provinsi,” katanya.

    Khusus untuk pajak, ekonomi kreatif masih kelas menengah. “Nanti kami cek ‘treatment’ perpajakannya, mudah-mudahan bisa kita berikan insentif dan lain-lain,” kata mantan gubernur Jawa Barat itu.

     

    Untuk menjadikan Jakarta sebagai kota ekonomi kreatif global, kata Kang Emil, ada langkah yang harus dilakukan. Yakni menjaga kekompakan, mulai dari masyarakatnya, komunitasnya, pemerintahnya, akademisi, media dan sebagainya.

    Baca juga: Tim Pemenangan RIDO yakin menang satu putaran

     

    Pasangan RIDO mengusung Desentralisasi, Kolaborasi dan Inovasi (DKI) untuk menjadikan Jakarta naik kelas.

     

    “Untuk bisa maju tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Karena kekuatan pemerintah terbatas. Maka dari itu, kita perlu merangkul masyarakat agar kekuatannya bertambah,” katanya.

    RIDO mengajak semua orang yang cinta Jakarta untuk bergabung, merumuskan secara bersama-sama, bekerja bersama untuk menghadirkan Jakarta Baru Jakarta Maju.

    *Berita ini telah diperbaiki sebagaimana permohonan hak jawab dari Toko Kopi Tuku*

    Baca juga: Pelaku ekonomi kreatif Jakarta dukung pasangan RIDO

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pekerja China Jadi Target Serangan-Penculikan di Luar Negeri, Kenapa?

    Pekerja China Jadi Target Serangan-Penculikan di Luar Negeri, Kenapa?

    Beijing

    Pada Minggu (06/10), dua warga negara China meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka dalam insiden yang diduga sebagai serangan bunuh diri di dekat Bandara Karachi, Pakistan. Tentara Pembebasan Balochistan (BLA) mengeklaim bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

    Ini adalah serangan terbaru dari beberapa serangan yang menyasar pekerja China di Pakistan dan beberapa negara lain dalam beberapa tahun terakhir.

    Ada lebih dari setengah juta pekerja China yang bekerja di proyek-proyek pembangunan di seluruh dunia. Banyak di antara mereka berada di wilayah dengan situasi politik yang bergejolak dan banyak pula yang tewas dibunuh atau diculik.

    Seberapa sering para pekerja China menjadi sasaran di Pakistan?

    Pada 6 Oktober lalu, dua warga negara China yang merupakan bagian dari konvoi pekerja proyek pembangunan pembangkit listrik di Port Qasim, dekat Karachi, tewas akibat bom mobil di dekat bandara.

    Sedikitnya 10 orang luka-luka dalam serangan tersebut.

    BLA menyatakan mereka “menargetkan konvoi insinyur dan investor China tingkat tinggi” yang tiba di bandara.

    Serangan ini mereka klaim sebagai serangan bunuh diri.

    BLA melakukan pemberontakan sejak lama demi pembentukan sebuah negara yang terpisah dari Pakistan.

    Serangan yang terjadi pada Minggu (06/10) adalah serangan terbaru dari rangkaian serangan pekerja China di Pakistan (Getty Images)

    Sebanyak dua warga negara China yang mereka bunuh sedang bekerja dalam proyek pengembangan Port Qasim, yang berada di dekat Karachi, Pakistan.

    BLA juga mengaku menyerang pangkalan udara milik Angkatan Laut Pakistan di Pelabuhan Gwadar di Balochistan yang sedang digarap oleh perusahaan China, pada Maret lalu.

    Selain itu, mereka mengaku membunuh tiga akademisi China beserta sopir berkewarganegaraan Pakistan dalam serangan bunuh diri di dekat Confusius Institute yang dikelola China di Universitas Karachi pada April 2022.

    Menurut BLA, masyarakat Baloch belum mendapatkan pembagian kesejahteraan yang adil dari investasi atau ekstraksi mineral (seperti minyak) oleh perusahaan asing di wilayah mereka.

    Berapa banyak pekerja China yang bekerja di luar negeri dan mengapa?

    Sekitar 580.000 warga China bekerja di luar negeri pada berbagai proyek di seluruh dunia yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan China, menurut hitungan Kementerian Perdagangan pada 2022.

    Sebagian besar dari mereka mengerjakan proyek-proyek yang merupakan bagian dari rencana besar China, yakni Belt and Road Initiative (BRI).

    Proyek-proyek BRI diperkirakan telah menghabiskan US$1 triliun (sekitar Rp15,6 triliun) untuk membangun jalan raya dan jalur kereta api, pelabuhan, serta pembangkit listrik.

    Megaproyek tersebut bertujuan menciptakan rute baru bagi ekspor China dan memperdalam hubungan perdagangan antara China dan semua negara yang telah mendaftar untuk menjadi mitra dalam skema tersebut.

    Baca juga:

    Adapun Pakistan adalah rumah bagi salah satu proyek terbesar BRI: Koridor ekonomi China-Pakistan.

    Proyek ini meliputi sejumlah jalur jalan raya dan kereta api dari perbatasan barat China, melintasi Pakistan menuju Pelabuhan Gwadar di Laut Arab.

    Sebagaimana Pakistan, banyak negara di Afrikaseperti Kenya, Ethiopia, dan Senegaltelah meminjam miliaran dolar dari China untuk membangun infrastruktur transportasi dan energi yang lebih baik.

    Seringkali, warga negara tuan rumah mengeluh lantaran perusahaan China yang menjalankan proyek pembangunan hanya menawarkan sedikit lapangan pekerjaan bagi mereka. Sebagian besar proyek justru mempekerjakan warga negara China.

    Pekerjaan pada proyek pembangunan China di luar negeri sebagian diberikan kepada pekerja China (Getty Images)

    “Masyarakat lokal di negara-negara Afrika membenci hal tersebut,” ungkap Profesor Steve Tsang dari SOAS China Institute di London.

    “Perusahaan-perusahaan tersebut mendatangkan banyak pekerja asal China dan ada sentimen bahwa mereka mempekerjakan masyarakat setempat untuk pekerjaan kasar atau kondisi yang sangat keras,” katanya kemudian.

    “China mengatakan bahwa investasinya di luar negeri adalah sesuatu yang saling menguntungkan,” tutur Dr Alex Vines dari Chatham House, sebuah wadah pemikir urusan luar negeri yang berbasis di Inggris.

    “Namun mereka memberikan pekerjaan di sana ke para pekerja China untuk memecahkan masalah pengangguran di China,” ujarnya lagi.

    Apa bahaya yang mengintai para pekerja China yang bekerja di luar negeri?

    Investasi China di luar negeri mengakibatkan pekerja China harus bekerja di beberapa negara paling berbahaya di dunia, termasuk zona konflik yang aktif.

    Pakistan, misalnya, termasuk salah satu negara yang paling tidak stabil secara politik, menurut klasifikasi Bank Dunia.

    Koresponden BBC World Service di Karachi, Riaz Sohail, mengatakan ada 16 serangan terkait proyek pembangunan China yang mengakibatkan 12 warga negara China tewas dan 16 lainnya luka-luka.

    Rangkaian peristiwa ini mencakup pembunuhan terhadap lima insinyur China pada Maret 2024. Kelima individu itu bekerja di bendungan pembangkit listrik tenaga air Dasu di wilayah Bisham, Khyber Pakhtunkhwawilayah yang sangat bergejolak di barat laut negara tersebut.

    Pada November 2018, orang-orang bersenjata membunuh sedikitnya empat orang dalam serangan yang menyasar konsulat China di Karachi.

    Pekerja Tiongkok kerap menjadi sasaran para militan Pakistan di Pelabuhan Gwadar (Getty Images)

    Tak satu pun pihak menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    Di Afrika, terjadi beberapa serangan terhadap pekerja China di tambang emas di Republik Demokraktik Kongo tempat kekerasan politik oleh kelompok milisi bersenjata kerap terjadi.

    Pada Juli 2024, enam warga negara China dan setidaknya dua tentara Kongo ditembak di lokasi tambang emas di timur laut Kongoyang sebagian dimiliki sebuah perusahaan China, demikian dilaporkan kantor berita Reuters.

    Pelakunya disebut-sebut adalah anggota milisi yang dikenal sebagai Cooperative for the Development of the Congo. Kelompok ini merupakan salah satu dari beberapa kelompok yang berjuang untuk menguasai lahan dan sumber daya alam di wilayah tersebut.

    Pada Januari 2022, orang-orang bersenjata di Nigeria dilaporkan telah menculik tiga pekerja China di lokasi pembangunan bendunganyang dibangun oleh perusahaan milik China, Sinohydro.

    Menurut laporan Peterson Institute for International Economics (PIEE) yang berbasis di AS, kelompok bersenjata di Afrika dan Asia Tenggara sering kali menganggap penculikan warga negara China adalah hal yang menguntungkan, karena mereka berharap perusahaan akan membayar uang tebusan dalam jumlah besar agar pekerjanya bisa kembali.

    Taliban, misalnya, berulang kali menculik pekerja asing asal China demi uang tebusan.

    Bagaimana upaya China melindungi pekerjanya di luar negeri?

    Menurut PIEE, pemerintah China dan perusahaan-perusahaan China sejauh ini telah menangani berbagai serangan terhadap pekerjanya di luar negeri dengan “membayar uang tebusan untuk menjamin pembebasan, menekan pejabat negara tuan rumah untuk memastikan jaminan keamanan yang lebih baik, serta mengekspor teknologi pengawasan untuk membantu mengidentifikasi dan menghalangi calon ekstremis.”

    China juga melatih militer di negara-negara tuan rumah sehingga mereka dapat memberikan keamanan yang lebih baik.

    Selain itu, perusahaan-perusahaan China semakin banyak mempekerjakan perusahaan keamanan swasta di lokasi proyek untuk mengantisipasi pelaku bom bunuh diri serta kelompok bersenjata dan penculik.

    “Namun ada batasan apa yang bisa diharapkan oleh Beijing untuk bisa diterapkan oleh negara-negara tuan rumah,” kata laporan PIEE.

    “Penanaman modal asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) China telah menargetkan negara-negara dengan supremasi hukum yang lebih lemah.”

    Setelah serangan terbaru di Pakistan, Kedutaan Besar China di sana mengingatkan warganya dan perusahaan China di Pakistan untuk waspada dan “melakukan yang terbaik untuk mengambil tindakan pencegahan keselamatan”.

    (nvc/nvc)