Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Ekonomi Domestik RI Kuat, Pemerintah Pede Bisa Tumbuh 5,2% Tahun Ini

    Ekonomi Domestik RI Kuat, Pemerintah Pede Bisa Tumbuh 5,2% Tahun Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan, ketahanan perekonomian domestik Indonesia masih tangguh, meskipun tekanan perekonomian global masih tinggi.

    Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, ketahanan ekonomi domestik ini terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang mampu tumbuh 5,12%.

    “Ini cerminan resiliensi ekonomi domestik 5,12% itu karena 80% sumbernya domestik, itu dari konsumsi maupun investasi,” kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025)

    Ferry menjelaskan, kuatnya ketahanan ekonomi domestik ini menjadi alasan utama pemerintah terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

    Oleh sebab itu, ia memastikan, sepanjang tahun ini, pertumbuhan ekonomi akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN 2025 sebesar 5,2%. Ditopang oleh indikator sosial yang terjaga baik seperti tingkat kemiskinan rendah di level 8,47% dan pengangguran 4,78%, hingga inflasi di kisaran target 2,5% plus minus 1%.

    “Dengan domestik jadi engine utama yang membuat kita tumbuh di 5,12% di Semester I juga masih di sekitar 5% an. Mudah mudahan di kuartal III maupun kuartal IV bisa akselerasi target pertumbuhan 5,2% bisa dicapai,” paparnya.

    Sebagaimana diketahui, target pertumbuhan ekonomi 2025 ini memang lebih tinggi dari realisasi pada 2024 yang hanya sebesar 5,03%

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Live Now! 100 Ekonom Bahas Potensi Ekonomi RI di Tengah Gejolak Dunia

    Live Now! 100 Ekonom Bahas Potensi Ekonomi RI di Tengah Gejolak Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menghadapi jalan terjal di 2025. Bukan tanpa alasan, kombinasi atas tekanan global dan domestik membuat ekonomi nasional beberapa kali mengalami gangguan.

    Sebut saja konflik geopolitik global seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China dan ketegangan di Timur Tengah. Hal ini berdampak pada rantai pasok dan lonjakan harga minyak dunia. Sedangkan di dalam negeri, perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh lemahnya sektor manufaktur, meningkatnya jumlah gelombang PHK, dan daya beli masyarakat yang tertekan.

    Berbagai tantangan ini menyebabkan asumsi dasar APBN 2025 meleset. Di sisi lain, kebijakan efisiensi belanja pemerintah belum berdampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

    Dari sisi moneter, Indonesia sempat mengalami deflasi 0,08% pada Agustus 2025, sebelum akhirnya kembali mencatat inflasi sebesar 0,21% pada September 2025. Nilai tukar rupiah juga masih bergejolak dan berada di level Rp 16.629 per dolar AS pada Kamis (23/10/2025). Padahal, Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai intervensi, termasuk dengan memangkas suku bunga acuan hingga ke level 4,75%.

    Indonesia juga masih menghadapi masalah ketimpangan sosial dan antar wilayah. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan, pengangguran, disparitas layanan kesehatan, pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    Sebagai contoh, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kemiskinan Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025. Meski angka kemiskinan secara nasional tersebut merupakan yang terendah selama dua dekade, angka kemiskinan di perkotaan justru mengalami kenaikan 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025.

    Melihat hal tersebut,Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan forum ekonom menggelar Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada hari ini Selasa, 28 Oktober 2025 mulai pukul 09:00 WIB di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta.

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia merupakan forum dialog para ekonom bersama pemerintah yang diselanggarakan oleh INDEF sejak 2016. INDEF pun kembali bekerja sama dengan CNBC Indonesia dalam penyelenggaraan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 dan disiarkan secara langsung melalui CNBC Indonesia TV dan CNBCIndonesia.com.

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia dimulai dengan Welcoming Speech oleh Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti. Setelah itu dilanjutkan dengan Keynote Speech oleh Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan yang diikuti dengan penyerahan Buku 100 Ekonom secara Simbolis kepada Perwakilan Kemenko Perekonomian.

    Usai acara pembukaan, Sarasehan 100 Ekonom dilanjutkan dengan dialog dengan para Menteri yang meliputi beberapa klaster prioritas, yaitu hilirisasi, kedaulatan energi, sumber daya manusia dan kesehatan, serta fiskal dan moneter.

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia ini diharapkan dapat memberikan saran kebijakan kepada pemerintahan, sehingga ekonomi Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi gejolak kondisi dunia dan memberikan kesejahteraan untuk Masyarakat Indonesia.

    Jadi, jangan lupa saksikan secara langsung di CNBC Indonesia Televisi dan live streaming di CNBCIndonesia.com dan juga YouTube CNBC Indonesia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengamat: Hari Sumpah Pemuda momentum tingkatkan peran aksi nyata

    Pengamat: Hari Sumpah Pemuda momentum tingkatkan peran aksi nyata

    “Harus ada langkah out of the box (inovatif) yang diharapkan dapat memberi terobosan jangka panjang bagi pemuda,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat sosial kemasyarakatan Serian Wijatno mengatakan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober merupakan momentum untuk meningkatkan peran pemuda dengan aksi nyata yang berdampak jangka panjang.

    Serian mengajak semua pihak, khususnya pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan transformasi program kerja kepemudaan. Terlebih, kata dia, mengingat tantangan digital dan pengangguran usia muda belakangan ini.

    “Harus ada langkah out of the box (inovatif) yang diharapkan dapat memberi terobosan jangka panjang bagi pemuda,” kata Serian dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pendekatan yang mengandalkan slogan puitis harus ditinggalkan. Dia menyebut langkah yang perlu dilakukan di antaranya adalah meningkatkan indeks pembangunan pemuda (IPP) pada bidang pendidikan dan lapangan kerja.

    “Sehingga menjadikan pemuda siap kerja, bukan hanya siap bersatu dalam seremoni,” imbuhnya.

    Serian menekankan, Hari Sumpah Pemuda harus menjadi momentum aksi nyata menggantikan retorika. Ia menyebut pengukur semangat sumpah pemuda tidak lagi pada kemeriahan seremoni, tetapi pada peningkatan kualitas pemuda.

    Di samping itu, dia menilai Hari Sumpah Pemuda harus menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk merefleksikan semangat persatuan dan kesatuan di era digital yang bersifat global.

    “Mari seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bergerak maju dalam menghadapi tantangan global. Pemuda hari ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang positif dan cerdas dalam menggunakan teknologi untuk memperkuat nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda,” katanya.

    Ia pun menekankan pentingnya menjaga identitas nasional di tengah arus budaya asing. Generasi muda perlu menyadari bahwa kekuatan bangsa terletak pada keberagaman dan perbedaan merupakan kekayaan yang dapat memperkuat persatuan.

    Dalam menghadapi tantangan global, Serian mendorong generasi muda untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam menciptakan solusi inovatif dan kreatif.

    “Melalui semangat Sumpah Pemuda, kita dapat membangun Indonesia yang lebih kuat, bersatu, dan maju,” tuturnya.

    Dia mengakui generasi muda Indonesia saat ini memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemuda, menurut dia, telah menjadi kekuatan utama di balik peningkatan ekonomi di Indonesia dengan semangat inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan.

    Maka dari itu, Serian menyarankan ekosistem positif bagi pengembangan generasi muda perlu terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serapan Pekerja Sektor Industri di Cianjur Lesu, Ini Penyebabnya Bandung 28 Oktober 2025

    Serapan Pekerja Sektor Industri di Cianjur Lesu, Ini Penyebabnya Bandung 28 Oktober 2025

    Serapan Pekerja Sektor Industri di Cianjur Lesu, Ini Penyebabnya
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com
    – Dinamika geopolitik internasional seperti konflik dan perang di berbagai negara berdampak besar terhadap sektor industri di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
    Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Kabupaten Cianjur, Hero Laksono, mengemukakan bahwa serapan tenaga kerja tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu.
    “Pasalnya, banyak perusahaan di Cianjur yang barang produksinya untuk ekspor. Situasi konflik internasional itu mengakibatkan pajak tinggi sehingga perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerjanya di sini,” ujar Hero, ditemui Kompas.com di ruang kerjanya, Senin (27/10/2025) petang.
    Imbasnya, ungkap dia, angka pengangguran di Cianjur mengalami kenaikan tahun ini karena beberapa perusahaan mengalami kerugian hingga pailit.
    “Dari 2023 ke 2024, angka pengangguran menurun, dari 7,71 persen menjadi 5,99 persen. Namun, tahun ini, berdasarkan data BPS, angkanya naik jadi 6,5 persen. Beberapa perusahaan tidak lagi membuka lowongan pekerjaan, bahkan merumahkan banyak pekerjanya,” terang dia.
    Lebih lanjut, dikemukakan Hero, di tengah melemahnya serapan tenaga kerja di sektor industri formal, sektor industri rumah tangga seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru mengalami kenaikan yang signifikan.
    “Sebenarnya ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah juga dalam mengembangkan sektor UMKM untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan,” ucapnya.
    Namun, Hero berharap tahun depan tren pekerjaan padat karya, terutama di sektor formal kembali positif sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja, sekaligus menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Cianjur.
    “Karenanya, aplikasi pencari kerja seperti SIAPKerja Kemenaker RI akan lebih disosialisasikan lagi supaya lebih diketahui seluruh lapisan masyarakat,” ujar Hero.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Bank Sentral Warning Ekonomi Menuju “Mati Suri” Gegara Utang

    Gubernur Bank Sentral Warning Ekonomi Menuju “Mati Suri” Gegara Utang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Bank of France, Francois Villeroy de Galhau, mengeluarkan peringatan keras bahwa Prancis berada dalam risiko “mati suri ekonomi” jika negara tersebut tidak segera mengatasi masalah anggaran dan utangnya.

    Dalam sebuah wawancara akhir pekan lalu, Villeroy de Galhau mengakui bahwa Prancis menghadapi “masalah anggaran yang serius,” di mana defisit pemerintah diproyeksikan tetap tinggi sebesar 5,4% dari PDB pada 2025, hanya sedikit membaik dari 5,8% tahun lalu.

    Ia juga mendesak pemerintah untuk menurunkan defisit tersebut hingga 3% pada tahun 2029 demi memulihkan kredibilitas fiskal.

    “Negara kita tidak terancam kebangkrutan, tetapi dengan mati suri bertahap,” kata Villeroy de Galhau, menunjuk pada biaya pembayaran utang yang diproyeksikan meningkat tajam.

    Biaya layanan utang Prancis diperkirakan akan melonjak dari 30 miliar euro (sekitar Rp579,2 triliun) pada tahun 2020 menjadi lebih dari 100 miliar euro (sekitar Rp1.930 triliun) pada akhir dekade ini.

    Ia memperingatkan bahwa suku bunga yang lebih tinggi sudah mendorong biaya pinjaman untuk rumah tangga dan bisnis, sekaligus mengalihkan dana dari prioritas seperti pertahanan dan transisi hijau.

    Villeroy de Galhau juga menyoroti beban utang yang diwariskan kepada generasi mendatang.

    “Akhirnya, dan di atas segalanya, itu adalah utang yang makin besar yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita,” katanya.

    Utang publik Prancis saat ini berada di angka 3,3 triliun euro (sekitar Rp63.713 triliun) atau sekitar 115% dari PDB-nya.

    Komentar Villeroy de Galhau muncul tak lama setelah Moody’s merevisi prospek kredit Prancis dari stabil menjadi negatif, mengutip “fragmentasi politik” yang dapat menghambat pembuatan kebijakan.

    Sebelumnya pada tahun ini, Fitch Ratings dan S&P Global Ratings juga telah menurunkan peringkat kredit Prancis menjadi A+, menunjukkan risiko fiskal dan politik yang meningkat.

    Villeroy de Galhau mencatat bahwa Moody’s kini menjadi satu-satunya lembaga besar yang masih memberikan Prancis peringkat double-A, yang ia gambarkan sebagai “tanda bahwa negara itu mempertahankan kekuatannya, meskipun prospeknya negatif.”

    Meskipun dihadapkan pada ancaman fiskal, Gubernur tersebut mempertahankan perkiraan pertumbuhan yang moderat sekitar 0,7% pada 2025, mencatat bahwa Prancis tetap menjadi “negara Eropa utama yang menciptakan lapangan kerja terbanyak selama sepuluh tahun terakhir.”

    Adapun tingkat pengangguran di Prancis, yang secara tradisional tinggi, saat ini berada di sekitar 7,5%.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cek Pabrik Baru di Jepara, Luthfi Targetkan Kemiskinan Jateng di Bawah 9%

    Cek Pabrik Baru di Jepara, Luthfi Targetkan Kemiskinan Jateng di Bawah 9%

    Jakarta – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meresmikan dan meninjau pabrik PT Formosa Industrial Park di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, hari ini.

    Luthfi mengungkapkan kehadiran pabrik tekstil di bawah naungan Korrun Group ini akan menambah daya serap tenaga kerja di Jawa Tengah, khususnya di Jepara. Tercatat, Korrun Group telah menyerap sekitar 20 ribu tenaga kerja di Jawa Tengah.

    “Terima kasih atas dibukanya PT Formosa di bawah Korrun Group yang berinvestasi sangat luar biasa di Jawa Tengah. Ini adalah perusahaan yang sangat luar biasa dengan sistem padat karya,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

    Luthfi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Upaya ini meliputi, optimalisasi balai Latihan kerja (BLK), sekolah vokasi, penyediaan kawasan industri, dan sebagainya.

    Menurutnya, investasi yang ditanamkan oleh oleh Korrun Group sejalan dengan upaya Pemprov Jateng untuk meningkatkan investasi, terutama investasi padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan begitu, investasi ini mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan.

    Ia pun menargetkan angka kemiskinan di Jateng bisa di bawah 9%. “Dengan besarnya investasi yang ditanamkan dari dalam dan luar negeri, minimal pengurangan pengangguran juga akan tercapai,” katanya.

    Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan kehadiran Korrun Group di Jepara akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Di mana produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut diekspor untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.

    Sebagai informasi, geliat investasi di Jawa Tengah terus menunjukkan tren positif. Hingga triwulan III tahun 2025, capaian nilai investasi di Jateng sudah mencapai Rp66,13 triliun, atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal. Dari jumlah tersebut, investasi ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 326.462 orang.

    Sementara itu, Founder Korrun Group, Fan Jinsong mengatakan Korrun Group merupakan perusahaan global dan go public. Produk utamanya adalah pakaian, tekstil, tas, dan koper yang melayani produk-produk terkenal di dunia.

    Korrun Group sudah memiliki lima pabrik produksi di Indonesia. Adapun empat di antaranya ada di Jawa Tengah dengan jumlah karyawan mencapai sekitar 20 ribu orang, termasuk PT Formosa.

    “Kami berencana meningkatkan investasi di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan dengan memperluas kapasitas produksi. Kami berharap jumlah karyawan kami dapat meningkat sampai 40 ribu atau 50 ribu orang,” ucapnya.

    Pada kesempatan ini, Jinsong juga mengapresiasi Pemprov Jateng atas dukungan dalam mengembangkan investasi di wilayahnya. Ia juga memuji seluruh karyawan Korrun Group di Indonesia karena kecerdasan, kerja keras, dedikasi, serta sikap terbuka dalam mendukung peningkatan besar manajemen dan efisiensi operasional perusahaan.

    “Karyawan adalah aset berharga kami di Indonesia. Kami ingin mengembangkan perusahaan ini bersama masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Mungkin Datanya Tak Diberi Lengkap

    Mungkin Datanya Tak Diberi Lengkap

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tingkat pengangguran terbuka merupakan yang terendah sejak krisis tahun 1998.

    Prabowo menyebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke 4,67 persen dalam setahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Calon Presiden pada Pilpres 2024, Anies Baswedan pun menanggapi pernyataan Prabowo Subianto.

    Ia mengunggah video melalui akun instagram pribadinya terkait angka pengangguran tersebut.

    “Infonya tingkat pengangguran terbuka kita paling rendah sejak 1998? Tapi kenapa masih banyak berita soal PHK dan banyak yg gelisah soal lowongan dan lapangan kerja? Mungkin ini penjelasannya,” tulis Anies Baswedan di caption instagram dikutip, Sabtu (25/10/2025).

    Anies mengungkit pernyataan Prabowo Subianti yang menyebut angka pengangguran terendah sejak tahun 1998

    “Bagus dong kalau gitu, tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengeran malah sebaliknya, susah cari kerja, lowongan seret, PHK dimana-mana,” katanya.

    Anies mengakui tanggungjawab terbesar di pemerintah.

    Tetapi bila data yang ditampilkan hanya setengah maka akan membingungkan publik.

    “Mau dukung ke mana atau jangan-jangan presiden juga tidak diberi data yang lengkap ya?” kata Anies tersenyum sambil menutup mulutnya dengan jari telunjuk.

    Awalnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa persoalan pengangguran tidak bisa berhenti pada angka di lapangan.

    “Ceritanya jauh lebih kompleks misalnya nih kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi satu pengangguran absolut justru naik,” kata Anies.

    “Jadi persentasenya memang turun tapi jumlah orangnya nambah karena angkatan kerjanya membesar. Nah kita kejar-kejaran tuh disi tuh,” sambung Anies.

    Faktor kedua, kata Anies, kualitas kerja melemah.

    Dimana jumlah pekerjaan yang bersifat part time bertambah.

    Sementara, jumlah pekerjaan full time berkurang.

    “Banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran, padahal mereka itu kerja part time, dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak,” kata Anies.

    Faktor ketiga, Anies menuturkan 60 persen masih pekerja informal.

    Hal itu terkait upah cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial dan hukum yang cukup.

    Fokus keempat, lanjut Anies, pengangguran anak muda tetap paling tinggi.

    Padahal, kata Anies, anak muda paling semangat tetapi paling sulit masuk ke tempat kerja

    “Nah terakhir, rata-rata upah kita naiknya tipis, presiden bilang inflasi kita ini 2,3 persen itu terendah di antara negara-negara G20,” kata Anies.

    “Masalahnya, upah kita naiknya cuman 1,8 persen jadi ya masih kalah sama inflasi apalagi inflasi makanannya malah justru makin tinggi,” tutur Anies.

    “Jadi pantas ya kalau banyak yang merasa apa yang ada di berita itu beda dengan apa yang ada di dompet, di pasar sepi, cicilan makin berat, grup chat alumni isinya cari info loker. Nah kita enggak usah takut lah lihat kenyataan dengan lengkap,” sambung Anies.

    Anies menuturkan publik bisa mendukung langkah pemerintah menciptakan lapangan kerja formal dan full time yang bermartabat bila data pengangguran dibuka dengan jujur dan lengkap.

    Selain itu, Anies mengatakan, pekerja informal dapat naik kelas.

    “Menyerap anak-anak muda dengan ekosistem usaha yang adil,” katanya.

    (*)

  • Babak Baru Timor Leste Akhirnya Jadi Anggota ASEAN

    Babak Baru Timor Leste Akhirnya Jadi Anggota ASEAN

    Kuala Lumpur –

    Timor Leste resmi bergabung menjadi anggota ke-11 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Timor Leste telah menunggu sekitar 14 tahun untuk menjadi anggota ASEAN.

    “Peranannya (Timor Leste) di sini melengkapi keluarga besar ASEAN, menegaskan kembali takdir bersama kita dan rasa kekerabatan regional yang mendalam,” ujar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur, seperti dilansir AFP, Minggu (26/10/2025).

    KTT ke-47 ASEAN berlangsung mulai 26 hingga 28 Oktober di Kuala Lumpur. Salah satu agenda KTT ASEAN adalah Penandatanganan Deklarasi Penerimaan Timor Leste ke dalam ASEAN.

    Deklarasi itu menandai penerimaan Timor Leste secara resmi sebagai negara anggota ASEAN ke-11. PM Malaysia Anwar Ibrahim akan memimpin KTT ASEAN ke-47, yang dibagi menjadi sesi pleno dan retret.

    Sesi pleno juga akan melibatkan partisipasi tamu ASEAN, yaitu Perdana Menteri Kanada, Presiden Dewan Eropa, dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF).

    KTT ASEAN di Kuala Lumpur ini telah didahului oleh berbagai pertemuan tingkat menteri luar negeri dan menteri ekonomi, serta pejabat senior, dari 22 hingga 25 Oktober 2025.

    KTT ini juga merupakan puncak dari kepemimpinan Malaysia 2025, sebelum Filipina akan mengambil alih Kepemimpinan ASEAN mulai 1 Januari 2026. Upacara serah terima kepemimpinan ASEAN dari Malaysia kepada Filipina akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2025.

    Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao hadir bersama para pemimpin ASEAN dalam pertemuan puncak dan upacara penandatanganan deklarasi itu. Dia mengatakan bergabungnya Timor Leste dengan ASEAN merupakan awal dari perjalanan panjang Timor Leste.

    “Ini bukan hanya mimpi yang terwujud, tetapi juga penegasan kuat atas perjalanan kita, yang ditandai dengan ketangguhan, tekad, dan harapan. Ini bukan akhir dari perjalanan kita. Ini adalah awal dari babak baru yang menginspirasi,” ujarnya.

    Timor Leste merupakan negara termuda di ASEAN. Negara ini berdiri pada tahun 2002.

    Presiden Jose Ramos-Horta telah lama berkampanye agar Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Permohonan keanggotaan Timor Leste pertama kali diajukan pada tahun 2011.

    Penerimaan negara ini dipandang sebagai salah satu pencapaian puncak kepemimpinan Malaysia di ASEAN. Timor Leste diberikan status pengamat pada tahun 2022, tetapi keanggotaan penuhnya tertunda karena berbagai tantangan.

    Negara ini terus bergulat dengan tingkat ketimpangan, malnutrisi, dan pengangguran yang tinggi. Negara tersebut masih sangat bergantung pada minyak, dengan sedikit diversifikasi ke sektor lain, dan masih terdapat beberapa kekhawatiran mengenai kemampuannya untuk berpartisipasi secara bermakna dalam agenda pembangunan ASEAN.

    Negara ini juga menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia, yang dipandang penting untuk partisipasi efektif dalam komunitas ekonomi ASEAN. Pada September lalu, ribuan demonstran yang dipimpin mahasiswa berdemonstrasi menentang rencana pembelian SUV Toyota Prado senilai jutaan dolar untuk masing-masing dari 65 anggota parlemen negara tersebut dan program pensiun seumur hidup untuk mantan anggota parlemen.

    Demonstran dan polisi bentrok selama 3 hari sebelum parlemen membatalkan pengadaan kendaraan tersebut. Parlemen juga telah tunduk pada tekanan publik terkait pensiun anggota parlemen.

    ASEAN berawal sebagai blok beranggotakan lima negara pada tahun 1967 dan secara bertahap berkembang. Sebelum Timor Leste, Kamboja merupakan anggota termuda ASEAN yang bergabung pada tahun 1999.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • Trans Sulawesi Lumpuh, Warga Lokal Aksi Blokade Jalan, Protes PT BMS Regional 25 Oktober 2025

    Trans Sulawesi Lumpuh, Warga Lokal Aksi Blokade Jalan, Protes PT BMS Regional 25 Oktober 2025

    Trans Sulawesi Lumpuh, Warga Lokal Aksi Blokade Jalan, Protes PT BMS
    Tim Redaksi
    LUWU, KOMPAS.com
    – Warga dari sejumlah desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, memblokade Jalan TransSulawesi, Sabtu (25/10/2025) sore.  
    Blokade dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap proses rekrutmen tenaga kerja di industri smelter nikel PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) yang dinilai tidak berpihak kepada warga lokal.
    Menurut warga, mayoritas pelamar asal Kecamatan Bua tidak lolos seleksi administrasi. Bahkan, sejumlah karyawan lama yang telah bekerja bertahun-tahun di perusahaan tersebut justru terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
    Kepala Desa Padang Kalua, Umi mengatakan, warga merasa terpanggil untuk menyuarakan hak mereka yang selama ini diabaikan oleh pihak manajemen perusahaan.
    “Hari ini kami merasa terpanggil untuk turun ke jalan meneriakkan hak-hak rakyat yang sudah diabaikan oleh manajemen PT BMS. Harapan kami, aksi ini bisa menjadi teguran agar mereka membuka proses rekrutmen secara transparan,” kata Umi di lokasi aksi, Sabtu sore.
    Umi menyebutkan, pihak perusahaan baru-baru ini melakukan pemutusan kontrak terhadap lebih dari 400 tenaga kerja, yang sebagian besar adalah warga lokal.
    “Pemutusan kontrak terhadap ratusan tenaga kerja ini jelas menambah angka pengangguran baru di Luwu.”
    “Kami berharap karyawan yang sudah di-PHK bisa kembali dipekerjakan di pabrik dua yang baru saja beroperasi,” ucap dia.
    Ia juga menyoroti kebijakan perusahaan yang dinilai tidak konsisten. “Yang menjadi dilematis sekarang, ketika mereka melakukan pemutusan hubungan kerja, mereka juga membuka lowongan kerja baru.”
    “Padahal seharusnya mereka bisa mengakomodasi masyarakat yang sudah lama bekerja di dalam, mulai dari konstruksi hingga proses pembangunan pabrik. Ini yang membuat masyarakat merasa sangat kecewa,” ujar dia.
    Dalam aksi itu, warga menutup jalan dengan membakar ban bekas dan berorasi di tengah jalan. Aksi berlangsung beberapa jam dan menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi lumpuh total.
    Petugas dari Polres Luwu turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas.
    Umi mengatakan, warga akan melanjutkan aksiserupa  pada Senin (27/10/2025) mendatang di area depan pabrik PT BMS jika tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan.
    “Kami berharap pihak perusahaan segera duduk bersama dengan perwakilan masyarakat agar ada solusi yang adil bagi tenaga kerja lokal,” tegas dia.
    Hingga berita ini ditayangkan, pihak PT BMS belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga dan aksi blokade jalan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lagi, Anies Sindir Pedas Prabowo Soal Lowongan Kerja Seret dan PHK Dimana-mana

    Lagi, Anies Sindir Pedas Prabowo Soal Lowongan Kerja Seret dan PHK Dimana-mana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan calon presiden pada Pilpres 2024, Anies Baswedan menyoroti klaim Presiden RI Prabowo Subianto terkait tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,76 persen, angka tersebut menurut Prabowo terendah sejak krisis ekonomi 1998.

    Anies menyampaikan, pernyataan tersebut justru bertolak belakang dengan realitas di lapangan yang memperlihatkan kompleksitas lebih tinggi.

    “Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 1998. Bagus dong kalau gitu, tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya, susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana,” ujar Anies dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, dikutip pada Sabtu (25/10/2025).

    “Lah kok bisa? Ya memang sebenarnya kita tidak bisa ya berhenti di satu angka saja di lapangan ceritanya jauh lebih kompleks,” sambungnya mengawali kritik.

    Anies menyebut, jika melihat data lebih dalam ada sejumlah masalah yang terjadi.

    Pertama, pengangguran absolut justru naik, presentasenya memang turun tapi jumlah orang nambah karena angkatan kerjanya membesar.

    Kedua, kualitas kerjanya melemah. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, pekerjaan yang sifatnya part time jumlahnya nambah sementara yang full time jumlahnya berkurang.

    “Nah, banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran padahal mereka itu kerja part time dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak,” ucap dia.

    Selanjutnya, Anies menuturkan mayoritas pekerja di Indonesia 60% masih pekerja informal dengan upahnya cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial, dan tidak punya pelindungan hukum yang cukup.