Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Strategi Pemkab Kutai Timur Tingkatkan Jumlah Desa Maju

    Strategi Pemkab Kutai Timur Tingkatkan Jumlah Desa Maju

    Sangatta: Pemberdayaan masyarakat desa dalam Sustainable Development Goals (SDGs) adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. SDGs merupakan serangkaian tujuan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

    Itulah sebabnya, SDGs Desa bukan sekadar agenda pembangunan, tetapi juga refleksi dari cita-cita mulia untuk membangun Indonesia dari pinggiran. SDGs Desa menjadi kompas pembangunan yang holistik dan selaras dengan kearifan lokal.

    Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Timur, terus berupaya menguatkan desa. Di antaranya melalui program pembangunan desa jangka panjang. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat dan kemandirian desa.  
     

    Upaya itu terbukti berhasil. Terlihat dari jumlah desa maju yang semakin bertambah. Jika pada 2020 hanya ada 37 desa, kemudian pada 2023 menjadi 69 desa. 

    Perkembangan juga terlihat pada data desa mandiri. Jika pada 2020 hanya berjumlah 10 desa saja, pada 2023 sudah ada 19 desa mandiri di Kabupaten Kutai Timur.

    Kepala DPMD Kabupaten Kutai Timur Muhammad Basuni mengatakan pemerintah daerah terus melakukan public hearing untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat desa yang akan disertakan dalam rancangan program atau dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pun telah memenuhi alokasi dana desa (ADD) sebesar 10 persen atau sekitar Rp9,1 triliun yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Ini potensi sangat besar dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa tugas dari kepala desa ini sangat penting. Terutama dalam menggali potensi mereka, memberikan pelayanan ke masyarakat, hingga pengelolaan dana yang begitu besar. Maka, pemerintah daerah menaikkan tunjangan perangkat desa, kepala desa, BPD, lembaga desa, sampai kepada RT,” ujar Muhammad Basuni.

    Menurutnya, langkah tersebut adalah wujud apresiasi dari pemerintah daerah terhadap kerja perangkat desa. Dengan harapan, kinerjanya bisa menjadi lebih baik. 

    Kepala DPMD Kabupaten Kutai Timur Muhammad Basuni (Foto:Dok.Pemkab Kutai Timur)

    Pemerintah daerah juga memberikan kegiatan langsung kepada RT dalam bentuk kegiatan operasional dan pelatihan bagi masyarakat. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang kecil pada masyarakat yang bisa dicover di setiap RT. Nilainya sekitar Rp50 juta per tahun untuk setiap RT. Di Kabupaten Kutai Timur terdapat 1.650 RT. 

    Upaya berikutnya berupa bantuan untuk pengembangan usaha skala rumah dengan sasaran untuk UMKM, UP2K, dan lainnya. Langkah ini dimulai dari peningkatan kapasitas dan legalitas usaha, bantuan prasaran produksi, bantuan sarana usaha, dan bantuan modal usaha skala rumah tangga. 

    Selain itu diadakan peningkatan sarana/prasarana lingkungan RT dengan sasaran fasilitas umum RT dan infrastruktur dan sarana RT. Ada dua langkah dilakukan yakni rehabilitasi fasilitas umum di tingkat RT dan pengadaan inftrastruktur/sarana tingkat RT. Kegiatan yang bisa dibiayai sebesar Rp50 juta per RT yang telah diatur melalui Perbup Nomor 140/K.542/2024. 

    “Hasil kajian kami, peningkatan sarana/prasarana ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan di tingkat RT. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berkomitmen akan menambah nilainya untuk tahun depan. Kisarannya mungkin Rp100 juta. Ini kita akan atur kembali. Paling tidak, sebagai tindak lanjut terhadap nilai Rp50 juta tahun ini. Tahun depan penggunaannya akan kita perluas,” ucapnya.

    Setelah semua pelatihan diberikan, kata Basuni, pihaknya juga akan memberikan penyediaan bantuan untuk sarana-sarananya. Kemudian, bantuan pemasarannya dalam pengembangan ekonomi di desa.

    Dengan visi menjadikan desa yang memiliki jiwa entrpreneur, Pemkab Kutai Timur berharap, desa bisa memperoleh pendapatannya sendiri dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dana yang dikucurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

    Selain itu, tenaga kerja yang dipersiapkan berasal dari putra putri daerah agar tidak ada lagi pengangguran di desa. Program ini adalah langkah ke depan sebagai wujud investasi. Terlebih tahun ini ada peningkatan kapasitas kepala desa, BPD, sekretaris, lembaga, dan BUMDes.

    Pihaknya juga akan melindungi para perangkat desa agar investasi tersebut tidak sia-sia karena penggantian perangkat desa. Caranya, dengan memformulasi peraturan yang melindungi mereka. Melalui pergub yang memuat tentang NIPD atau nomor induk perangkat desa selayaknya NIP dalam lingkup PNS.
     

    Pemkab Kutai Timur juga akan membuat aturan agar kepala desa tidak mudah diberhentikan, yaitu dengan membuat standar dalam kinerja dan keaktifan mereka.

    “Kemudian dalam perekrutannya kita juga akan membuat tim independen untuk melakukan itu. Sehingga yang diperoleh nanti adalah perangkat desa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk mendukung visi-visi daripada desa ini,” katanya.

    Pemkab Kutai Timur juga telah meluncurkan aplikasi Sipades versi 3.0, yang merupakan aplikasi berbasis web untuk pencatatan administrasi aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan yang dilengkapi kodefikasi dan labelisasi aset desa. Tujuannya untuk keseragaman agar terwujud tertib administrasi pengelolaan aset desa. Perhatian yang besar terhadap aset desa dilakukan karena bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. 

    Maka dari itu, ia ingin agar aset-aset yang dimiliki oleh desa ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada UU No.6 Tahun 2014, bahwa pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa di samping meningkatkan pendapatan desa.

    Progres lainnya yang sudah terlihat dari usaha beberapa tahun terakhir ini adalah penurunan jumlah desa tertinggal. Jika pada 2020 terdapat 22 desa tertinggal, pada 2023 tidak ada lagi desa tertinggal. Begitu pula dengan jumlah desa berkembang yang berjumlah 70 desa pada 2020, menjadi 51 desa pada 2023.

    Seiring dengan itu, jumlah desa maju semakin bertambah. Pada 2020, hanya ada 37 desa maju. Pada 2021 menjadi 55, kemudian pada 2022 menjadi 61, dan pada 2023 menjadi 69 desa. 

    Perkembangan juga terlihat pada data desa mandiri. Jika pada 2020 hanya berjumlah 10 desa, pada 2021 bertambah menjadi 15 desa, kemudian pada 2022 menjadi 18, dan 2023 sudah ada 19 desa mandiri di Kabupaten Kutai Timur.

    Sangatta: Pemberdayaan masyarakat desa dalam Sustainable Development Goals (SDGs) adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. SDGs merupakan serangkaian tujuan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.
     
    Itulah sebabnya, SDGs Desa bukan sekadar agenda pembangunan, tetapi juga refleksi dari cita-cita mulia untuk membangun Indonesia dari pinggiran. SDGs Desa menjadi kompas pembangunan yang holistik dan selaras dengan kearifan lokal.
     
    Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Timur, terus berupaya menguatkan desa. Di antaranya melalui program pembangunan desa jangka panjang. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat dan kemandirian desa.  
     

    Upaya itu terbukti berhasil. Terlihat dari jumlah desa maju yang semakin bertambah. Jika pada 2020 hanya ada 37 desa, kemudian pada 2023 menjadi 69 desa. 
    Perkembangan juga terlihat pada data desa mandiri. Jika pada 2020 hanya berjumlah 10 desa saja, pada 2023 sudah ada 19 desa mandiri di Kabupaten Kutai Timur.
     
    Kepala DPMD Kabupaten Kutai Timur Muhammad Basuni mengatakan pemerintah daerah terus melakukan public hearing untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat desa yang akan disertakan dalam rancangan program atau dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
     
    Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pun telah memenuhi alokasi dana desa (ADD) sebesar 10 persen atau sekitar Rp9,1 triliun yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
     
    “Ini potensi sangat besar dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa tugas dari kepala desa ini sangat penting. Terutama dalam menggali potensi mereka, memberikan pelayanan ke masyarakat, hingga pengelolaan dana yang begitu besar. Maka, pemerintah daerah menaikkan tunjangan perangkat desa, kepala desa, BPD, lembaga desa, sampai kepada RT,” ujar Muhammad Basuni.
     
    Menurutnya, langkah tersebut adalah wujud apresiasi dari pemerintah daerah terhadap kerja perangkat desa. Dengan harapan, kinerjanya bisa menjadi lebih baik. 
     

    Kepala DPMD Kabupaten Kutai Timur Muhammad Basuni (Foto:Dok.Pemkab Kutai Timur)
     
    Pemerintah daerah juga memberikan kegiatan langsung kepada RT dalam bentuk kegiatan operasional dan pelatihan bagi masyarakat. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang kecil pada masyarakat yang bisa dicover di setiap RT. Nilainya sekitar Rp50 juta per tahun untuk setiap RT. Di Kabupaten Kutai Timur terdapat 1.650 RT. 
     
    Upaya berikutnya berupa bantuan untuk pengembangan usaha skala rumah dengan sasaran untuk UMKM, UP2K, dan lainnya. Langkah ini dimulai dari peningkatan kapasitas dan legalitas usaha, bantuan prasaran produksi, bantuan sarana usaha, dan bantuan modal usaha skala rumah tangga. 
     
    Selain itu diadakan peningkatan sarana/prasarana lingkungan RT dengan sasaran fasilitas umum RT dan infrastruktur dan sarana RT. Ada dua langkah dilakukan yakni rehabilitasi fasilitas umum di tingkat RT dan pengadaan inftrastruktur/sarana tingkat RT. Kegiatan yang bisa dibiayai sebesar Rp50 juta per RT yang telah diatur melalui Perbup Nomor 140/K.542/2024. 
     
    “Hasil kajian kami, peningkatan sarana/prasarana ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan di tingkat RT. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berkomitmen akan menambah nilainya untuk tahun depan. Kisarannya mungkin Rp100 juta. Ini kita akan atur kembali. Paling tidak, sebagai tindak lanjut terhadap nilai Rp50 juta tahun ini. Tahun depan penggunaannya akan kita perluas,” ucapnya.
     
    Setelah semua pelatihan diberikan, kata Basuni, pihaknya juga akan memberikan penyediaan bantuan untuk sarana-sarananya. Kemudian, bantuan pemasarannya dalam pengembangan ekonomi di desa.
     
    Dengan visi menjadikan desa yang memiliki jiwa entrpreneur, Pemkab Kutai Timur berharap, desa bisa memperoleh pendapatannya sendiri dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dana yang dikucurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
     
    Selain itu, tenaga kerja yang dipersiapkan berasal dari putra putri daerah agar tidak ada lagi pengangguran di desa. Program ini adalah langkah ke depan sebagai wujud investasi. Terlebih tahun ini ada peningkatan kapasitas kepala desa, BPD, sekretaris, lembaga, dan BUMDes.
     
    Pihaknya juga akan melindungi para perangkat desa agar investasi tersebut tidak sia-sia karena penggantian perangkat desa. Caranya, dengan memformulasi peraturan yang melindungi mereka. Melalui pergub yang memuat tentang NIPD atau nomor induk perangkat desa selayaknya NIP dalam lingkup PNS.
     

    Pemkab Kutai Timur juga akan membuat aturan agar kepala desa tidak mudah diberhentikan, yaitu dengan membuat standar dalam kinerja dan keaktifan mereka.
     
    “Kemudian dalam perekrutannya kita juga akan membuat tim independen untuk melakukan itu. Sehingga yang diperoleh nanti adalah perangkat desa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk mendukung visi-visi daripada desa ini,” katanya.
     
    Pemkab Kutai Timur juga telah meluncurkan aplikasi Sipades versi 3.0, yang merupakan aplikasi berbasis web untuk pencatatan administrasi aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan yang dilengkapi kodefikasi dan labelisasi aset desa. Tujuannya untuk keseragaman agar terwujud tertib administrasi pengelolaan aset desa. Perhatian yang besar terhadap aset desa dilakukan karena bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. 
     
    Maka dari itu, ia ingin agar aset-aset yang dimiliki oleh desa ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada UU No.6 Tahun 2014, bahwa pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa di samping meningkatkan pendapatan desa.
     
    Progres lainnya yang sudah terlihat dari usaha beberapa tahun terakhir ini adalah penurunan jumlah desa tertinggal. Jika pada 2020 terdapat 22 desa tertinggal, pada 2023 tidak ada lagi desa tertinggal. Begitu pula dengan jumlah desa berkembang yang berjumlah 70 desa pada 2020, menjadi 51 desa pada 2023.
     
    Seiring dengan itu, jumlah desa maju semakin bertambah. Pada 2020, hanya ada 37 desa maju. Pada 2021 menjadi 55, kemudian pada 2022 menjadi 61, dan pada 2023 menjadi 69 desa. 
     
    Perkembangan juga terlihat pada data desa mandiri. Jika pada 2020 hanya berjumlah 10 desa, pada 2021 bertambah menjadi 15 desa, kemudian pada 2022 menjadi 18, dan 2023 sudah ada 19 desa mandiri di Kabupaten Kutai Timur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Wamenkop: Koperasi solusi masyarakat terhindar dari rentenir

    Wamenkop: Koperasi solusi masyarakat terhindar dari rentenir

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa koperasi menjadi salah satu solusi bagi para pelaku usaha mikro, ultra mikro, dan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah agar terbebas dari rentenir.

    Saat membuka Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perhimpunan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Indonesia di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/11), Ferry mengatakan koperasi juga menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang atau turun 0,33 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 25,9 juta orang.

    “Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapat pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir,” katanya dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Jumat.

    “Kehadiran BMT adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan untuk lebih sejahtera,” kata dia lagi.

    BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum, dan didirikan berdasarkan prinsip koperasi dan syariah. BMT didirikan oleh masyarakat setempat dengan mengumpulkan modal simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

    Dalam skala ekonomi yang lebih besar, BMT dinilai Ferry memiliki peran yang strategis untuk mendorong pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia yang sedang digalakkan pemerintah.

    Dengan jumlah penduduk Muslim yang begitu besar, BMT juga dinilai berpeluang besar untuk masuk dalam ekosistem ekonomi syariah.

    Ferry menegaskan Kemenkop siap meningkatkan dukungan kepada BMT di seluruh Indonesia khususnya dari sisi dukungan pembiayaan yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB-KUMKM) agar mereka memiliki likuiditas yang cukup.

    Diharapkan penambahan dukungan tersebut dapat meningkatkan peran dan fungsi koperasi khususnya BMT dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Ke depan koperasi akan kita gerakkan untuk lebih banyak bergerak di sektor riil agar bisnisnya mengalir,” kata Wamenkop Ferry.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe membenarkan bahwa kehadiran rentenir yang marak di masyarakat sangat meresahkan karena akan memicu angka kemiskinan ekstrem semakin tinggi.

    Dengan jumlah anggota BMT sebanyak 351 unit, aset Rp13,55 triliun serta kantor 1.231, perhimpunan BMT Indonesia bertekad untuk membantu pemerintah mewujudkan masyarakat sejahtera.

    “Ayo para anggota BMT kalau belum bisa buka cabang, maka perbesar usaha sektor riil untuk mengurangi jumlah pengangguran, sebab pengangguran dan kemiskinan itu menjadi permasalahan kita bersama,” kata Rambe.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat Endrizal juga berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah khususnya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah memperkuat peran koperasi terutama BMT dalam pendampingan usaha masyarakat di sektor riil.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ramalan Ekonomi Indonesia 2025 dari Indef, Inflasi Mendekati 3%

    Ramalan Ekonomi Indonesia 2025 dari Indef, Inflasi Mendekati 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute For Development of Economics and Finance atau Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di level 5% pada 2025 mendatang

    Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menjelaskan pihaknya telah memproyeksikan lima indikator utama perekonomian Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi, Indef juga memproyeksikan inflasi, kurs rupiah, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan pada tahun depan.

    “Kami memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 itu sekitar 5%, inflasi kami prediksi sebesar 2,8%, kurs sekitar Rp16.100/dolar Amerika Serikat, tingkat pengangguran terbuka itu sekitar 4,75%, dan tingkat kemiskinan itu sekitar 8,8%,” ungkap Esther dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

    Berbagai proyeksi tersebut, sambungnya, dihitung berdasarkan evaluasi kinerja perekonomian selama 2024. Dia mengingatkan bahwa telah terjadi penurunan daya beli masyarakat.

    Dia mencontohkan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan sejak Kuartal IV/2023 hingga Kuartal III/2024 laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi secara umum.

    Tak hanya itu, data Indef menampilkan indikator daya beli di lokapasar terjadi penurunan harga antara Juli dan Agustus namun pada September mulai meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut menggambarkan terdapatnya perlambatan daya beli pada Juli-Agustus, dan kondisi sedikit membaik pada September.

    Oleh sebab itu, Esther menekankan pentingnya stimulus ke perekonomian terutama ke sektor industri untuk memperbaiki penurunan daya beli tersebut. Indef, lanjutnya, mendorong Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga untuk menstimulus sektor-sektor riil.

    “Karena kita lihat data menunjukkan bahwa sejak pandemi covid ternyata tidak hanya perlemahan daya beli, tetapi juga kredit bank itu juga relatif menurun,” jelasnya.

    Tak hanya dari sisi moneter, Indef juga menyoroti dari sisi fiskal. Esther menjelaskan bahwa beban fiskal semakin berat dari tahun ke tahun, terlihat dari nilai utang pemerintah yang terus meningkat.

    Indef mengidentifikasi subsidi energi menjadi salah satu area yang paling besar membebani fiskal. Oleh sebab itu, Indef mendorong reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

    “Subsidi tidak tepat sasaran jadi tantangan utama pemerintah, harus didorong untuk segera mengubah mekanisme subsidi yang tadinya terbuka ya ke tertutup,” kata Esther.

  • Jakarta bakal berwajah Betawi di tangan Pram-Doel

    Jakarta bakal berwajah Betawi di tangan Pram-Doel

    Bahkan kalau menjamu tamu itu harus ada bir pletok, bukan yang lain

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal mengubah Jakarta saat ini menjadi berwajah Betawi jika menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    “Saya akan mengubah wajah Jakarta saat ini menjadi wajah Betawi,” kata Pramono di Jakarta Timur, Kamis.

    Wajah Betawi yang akan ditampilkan Pramono-Rano atau Doel dilakukan dengan memperbanyak ornamen seni dan budaya Betawi di fasilitas umum dan fasilitas pemerintahan.

    Termasuk di bandara hingga kantor pemerintah dan Balai Kota DKI Jakarta harus ada dan diperbanyak ornamen Betawi. “Kalau kita ke Yogya atau ke Bali selalu ada nuansa identitas daerah yang kental,” katanya.

    Menurut Pramono, kesenian Palang Pintu juga perlu dikurasi dengan baik agar semakin menarik bagi siapapun, termasuk wisatawan yang datang ke Jakarta.

    “Sebagai kota global, wajah Betawi ini juga harus tampil internasional, tapi tidak boleh kehilangan wajah keislamannya,” katanya.

    Pramono juga akan menyelesaikan persiapan
    mendasar terkait persoalan di Jakarta dalam 100 hari pertama setelah dilantik sebagai pemimpin pemerintahan di Jakarta.

    “Akan menyelesaikan persiapan mendasar dalam 100 hari pertama. Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, lansia, difabel dan sebagainya,” kata Pramono.

    Pramono menyebutkan, ada hal yang tidak kalah penting, yakni hubungan ulama dan pemimpin pemerintah (umara) di Jakarta yang harus semakin terjalin baik dan erat.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo menginisiasi Silaturahmi Masyarakat Jakarta untuk mendukung Pramono-Rano di Pilkada.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Pramono Anung serta berbagai elemen tokoh agama dan tokoh masyarakat Jakarta yang merupakan bagian dari Gerakan Kolaborasi Jakarta.

    Fauzi Bowo mengatakan, sebagai orang Betawi, dirinya sangat menaruh kepedulian terhadap kampungnya agar ke depannya harus lebih maju, aman dan semakin sejahtera. Kemudian, warga Jakarta juga harus lebih berakhlakul karimah.

    “Saya ini orang Betawi, saya tidak punya kampung lain. Jadi itu ‘concern’ saya yang utama itu mengenai kampung saya ini,” ujar Fauzi.

    Menurut Fauzi, sebagai seorang muslim sangat penting bisa memilih pemimpin sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

    “Pasti tidak bisa sama, tapi kita pilih yang mendekati. Punya sifat sidiq, tablig, amanah dan fathonah. Orang Betawi itu suka Maulid, kalau dia cinta Rasul dia tidak akan menjelekkan Rasulullah, termasuk membandingkannya dengan pengangguran,” katanya.

    Fauzi Bowo meyakini, dengan kepemimpinan Pramono-Rano, Jakarta tidak hanya semakin maju, aman dan sejahtera tetapi warganya semakin berakhlak mulia.

    Gerakan Kolaborasi Jakarta terus bekerja maksimal menjadi mesin pemenangan Pramono-Rano melalui berbagai aktivasi seperti Rembug Warga, Jumat berkah, penjualan sembako murah hingga pengajian.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Debat Paslon Tunggal Pilkada Pangkalpinang, Pengangguran dan Timah Jadi Sorotan Regional 21 November 2024

    Debat Paslon Tunggal Pilkada Pangkalpinang, Pengangguran dan Timah Jadi Sorotan Regional 21 November 2024

    Debat Paslon Tunggal Pilkada Pangkalpinang, Pengangguran dan Timah Jadi Sorotan
    Tim Redaksi
    PANGKALPINANG, KOMPAS.com
    –
    Debat publik
    pasangan calon tunggal untuk Pilkada Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, digelar di Swissbel Hotel, Kamis (21/11/2024) malam.
    Acara ini dihadiri ratusan undangan. Sementara area lantai satu yang dilengkapi proyektor disediakan untuk menampung tim relawan yang tidak dapat masuk ke ruang utama di lantai dua.
    Maulan Aklil, yang maju berpasangan dengan Masagus Hakim, memaparkan berbagai upaya yang akan dilakukan dalam pembangunan Kota Pangkalpinang.
    Salah satu persoalan yang dihadapi saat ini adalah lesunya usaha di sektor pertimahan.
    “Setiap tahun angka
    pengangguran
    kita selalu turun. Namun, pada 2024 ada kenaikan karena masalah timah yang jadi penyebabnya,” kata Molen saat sesi debat.
    Calon petahana yang berusaha melanjutkan periode kedua ini mengakui adanya tambahan 500 pengangguran baru di Pangkalpinang akibat tutupnya sejumlah smelter.
    “Kami akan mendorong pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan sehingga semua smelter dibuka kembali. Dengan demikian, jumlah pengangguran tersebut akan kembali bekerja,” jelas Molen.
    Diketahui bahwa lima smelter di Pangkalpinang berhenti operasional terkait kasus tata niaga timah yang diduga merugikan lingkungan.
    Sementara itu, Masagus Hakim berjanji untuk memperkuat lapangan usaha di bidang pariwisata dan perdagangan.
    Ia juga menyatakan, lahan kosong di Pangkalpinang akan dimanfaatkan untuk daur ulang logam.
    “Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi akan bergerak dalam sektor perdagangan dan jasa. Semua sektor akan digerakkan, termasuk perikanan yang memiliki potensi,” ujar Hakim, disambut yel-yel para pendukung.
    Dalam bidang kesehatan, Hakim, yang juga mantan kepala Dinas Kesehatan Pangkalpinang, berkomitmen untuk melanjutkan program yang sudah dijalankan.
    “Selama lima tahun ini kami telah melakukan rehabilitasi Puskesmas dan pengadaan cathlab, yang saat ini hanya ada dua, satu di provinsi dan satu di RSUD Pangkalpinang,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6,09 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Miliaran Rupiah Hasil Penindakan Bea Cukai Kudus Dimusnahkan 

    6,09 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Miliaran Rupiah Hasil Penindakan Bea Cukai Kudus Dimusnahkan 

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS- Bea Cukai Kudus kembali melakukan pemusnahan jutaan batang rokok ilegal dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berstatus Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN), Kamis (21/11/2024).

    Pada pemusnahan ketiga kali tahun ini, terdapat 6,09 juta batang rokok ilegal berbagai merek dari jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dimusnahkan. 

    Selain itu, pemusnahan juga menyasar 341.000 gram tembakau iris (TIS), 8 roll kertas rokok, 5 buah alat pemanas, 6 karton filter rokok, dan 96 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan total berat 10,5 ton.

    Dari semua barang yang dimusnahkan, diperkirakan senilai Rp 7,72 miliar. 

    Semuanya merupakan Barang Kena Cukai (BKC) berstatus Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dan telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

    Dari peredaran BKC ilegal tersebut menimbulkan kerugian negara dari penerimaan cukai sebesar Rp 4,12 miliar, PPN sebesar Rp 764 juta, dan pajak rokok Rp 412 juta.

    Di mana perkiraan nilai barang atas BMMN dihitung berdasarkan hasil perkalian antara jumlah batang rokok ilegal dengan Harga Jual Eceran (HJE) terendah.

    Sedangkan potensi kerugian penerimaan negara dihitung berdasarkan akumulasi dari nilai cukai ditambah dengan nilai PPN dan pajak rokok.

    Nilai cukai dihitung berdasarkan hasil perkalian tarif cukai terendah hasil tembakau yang bersangkutan dengan jumlah batang produk. 

    Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Lenni Ika Wahyudiasti menyampaikan, Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) yang dimusnahkan pada hari ini berasal dari kegiatan penindakan di seluruh wilayah kerja Bea Cukai Kudus. Meliputi, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora kurun waktu antara Januari 2023 hingga Januari 2024.

    Penegakan hukum di bidang cukai dilakukan melalui operasi pasar, penindakan terhadap bangunan yang dijadikan gudang penimbunan atau tempat produksi rokok ilegal, penindakan pada jasa ekspedisi atau jasa pengiriman, juga penindakan terhadap sarana pengangkut yang membawa rokok ilegal.

    Kata dia, dari total barang hasil penindakan, sebagian dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman Kantor Bea Cukai Kudus. Sisanya diangkut untuk ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo, Kudus.

    “Peredaran rokok ilegal tidak hanya mengganggu penerimaan negara dari sektor cukai, namun turut 
    menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di masyarakat,” terangnya.

    Bea Cukai Kudus sebelumnya sudah dua kali melakukan pemusnahan jutaan rokok ilegal pada 2024 hasil penindakan yang dilakukan di lima daerah. 

    Pemusnahan pertama terjadi pada 21 Februari 2024 sebanyak 6,42 juta batang rokok ilegal senilai Rp 7,69 miliar. Sedangkan pemusnahan kedua dilakukan pada 17 Mei 2024 sebanyak 11,25 juta batang rokok ilegal senilai Rp 14,14 miliar.

    Lenni menyatakan, berdasarkan survei rokok ilegal 2023 yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), angka peredaran rokok ilegal pada 2023 diperkirakan sebesar 7,56 persen.

    Namun, dikarenakan adanya extra effort melalui operasi Gempur Rokok Ilegal, angka prosentase rokok ilegal dapat ditekan menjadi 6,9 persen.

    Peredaran rokok ilegal yang dicatat relatif menurun pada periode 2018-2023. Terlihat dari hasil survei yang dilakukan UGM, mengindikasikan keberhasilan dari intervensi yang dilakukan pada periode tersebut.

    Pengawasan yang efektif terhadap seluruh lini, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi yang dilakukan oleh Bea Cukai Kudus memberikan kontribusi 
    penting guna menekan peredaran rokok ilegal.

    Sepanjang 2023, lanjut dia, Bea Cukai Kudus telah melaksanakan penindakan sebanyak 181 kali. Hasilnya, 19,6 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan dan telah dilakukan penyidikan 16 kali 
    dengan jumlah tersangka 18 orang.

    Sementara 24 kasus dilakukan upaya penegakan hukum melalui proses ultimum remidium atau restorative justice di bidang cukai dengan denda administrasi sebesar Rp 1,9 miliar.

    Pada 2024, Bea Cukai Kudus telah melakukan 150 kali penindakan dari Januari – 20 November dengan hasil penindakan 20,83 juta batang rokok ilegal diamankan dan ultimum remidium/restorative justice di bidang cukai atas 10 kasus dengan denda administrasi sebesar Rp 2,25
    miliar.

    Lenni Ika menjelaskan, data yang dihimpun Bea Cukai Kudus, dampak dari peredaran rokok ilegal, industri rokok resmi mengalami kelesuan sehingga omsetnya menurun dan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

    Hal ini menimbulkan multiplier effect berdampak pada naiknya angka pengangguran dan kemiskinan.

    Bea Cukai Kudus bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Rembang dan Blora secara massif melakukan upaya persuasif melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Baik secara tatap muka, online melalui media sosial, 
    maupun dengan menyebarkan brosur guna memberikan pemahaman ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat.

    Petugas yang terjun dalam kegiatan penegakan hukum di bidang cukai juga diberi pembekalan berbagai pelatihan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas agar lebih profesional dalam menjalankan kinerjanya.

    “Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada segenap jajaran pemerintah kabupaten di lima daerah kerja kami, Forkopimda, serta rekan-rekan media dalam upaya penegakan hukum dan edukasi di bidang cukai,” ujarnya.

    Pihaknya menyadari bahwa perjuangan panjang penuh liku dalam mengumpulkan penerimaan negara tentunya tidak dapat diselesaikan secara sendiri.

    Sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak sangat diharapkan dalam rangka memberantas peredaran rokok ilegal, supaya tidak marak di lingkungan masyarakat. 

    “Kami mengimbau agar masyarakat menjalankan usaha secara resmi, tidak menjual dan tidak membeli rokok yang ilegal. Pengurusan izin untuk menjalankan usaha industri hasil tembakau dapat diperoleh di Kantor Bea dan Cukai tanpa dipungut biaya. Dan apabila ada informasi peredaran rokok ilegal atau sejenisnya dapat disampaikan ke Bea Cukai Kudus,” pintanya.

    Rencananya, Bea Cukai Kudus juga akan melakukan pemusnahan sisa jutaan batang rokok yang masih ada di gudang Kantor Bea Cukai pada Desember nanti.

    Upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal terus dilakukan. Mengajak masyarakat untuk terus berintegritas dengan cara memberantas rokok ilegal. 

    Tidak hanya sekadar menindak bangunan, juga memantau perjalanan rokok ilegal di luar wilayah kerja Bea Cukai Kudus. Dengan cara berkoordinasi dengan Kantor Bea Cukai di daerah lain dalam rangka upaya penegakan hasil pengembangan dan koordinasi dengan Kantor Bea Cukai lainnya. (Sam)

     
     

  • Pentingnya Pemahaman Fikih Sosial di Era Medsos guna Menghindari Kesalahan Pemahaman Beragama

    Pentingnya Pemahaman Fikih Sosial di Era Medsos guna Menghindari Kesalahan Pemahaman Beragama

    Liputan6.com, Garut – Banyaknya informasi yang salah kaprah mengenai pemahaman beragama di media sosial (Medsos), menuntun cendekiawan muda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gus Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir, aktif mengkampanyekan fikih sosial di era medsos.

    “Selama ini fikih kita itu fikih ibadah, ada orang yang alim secara ritual, tetapi secara sosial bermasalah. Seakan akan semakin dia alim, semakin beragama, semakin jauh dari masyarakat,” ujarnya saat ngaji bareng Gus Nadir ‘Memahami Peran Medsos dan Fiqih Sosial di Era Digital, di Pesantren Fauzan, Garut, Rabu (20/11/2024)

    Menurutnya, ajaran islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW penuh kasih sayang dan perhatian kepada sesama, sehingga dibutuhkan pemahaman keagamaan yang menyeluruh terutama di era medsos saat ini. “Belajar agama itu untuk membersihkan hati kita, orang mau membersihkan hati, karena dia mengakui ada yang kotor di hatinya, sehingga perlu dibersihkan. Kalau sudah merasa suci tidak usah dibersihkan,” ujar dia.

    Saat ini ujar dia, medsos kerap dijadikan menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat, tanpa penjelasan yang lengkap dan benar sesuai dengan ajaran agama.”Masyarakat harus bijak, harus cerdas. Misalnya soal boikot (produk) ini menjadi fenomena yang luar biasa,” kata dia.

    Ia mencontohkan bagaimana emosi masyarakat Indonesia kerap tersulut persoalan perang Palestina dan Israel di wilayah Gaza, yang akhirnya menyebar menjadi isu ekonomi akibat banyaknya produk yang diboikot. “Jangan sampai emosi kita itu menimbulkan kemadaratan, merespons masalah dengan masalah baru, rekan-rekan kita banyak yang di-PHK, tokonya tutup, jangan-jangan terjadi perang dagang dibalut dengan boikot,” kata dia.

    Efeknya dari tidak lengkapnya yang disampaikan, ada perusahaan menutup sekian gerai dan memPHK ribuan karyawan, sehingga berdampak pada penurunan kesejahnteraan warga di Indonesia yang bekerja di perusahaan itu.

    “Saya bukan tidak setuju dengan boikot, tapi harus boikot yang cerdas sehingga tidak ada efek merugikan bagi saudara-saudara kita,” terang Gus Nadir.

    Tidak hanya itu, ketika MUI bilang harus boikot, jelas Gus Nadir, akhirnya timbul persoalan baru yang berkembang di masyarakat seiring timbulnya persoalan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan baru, akibat persoalan yang tidak jelas itu.

    “Apa hukumnya orang yang ikut-ikutan boikot yang efeknya banyak orang yang kena PHK, kita ikut dosa tidak? Ini fenomena sosial dan kita harus hati-hati,” jelasnya.

    Untuk itu, Gus Nadir meminta semua pihak menahan diri dan tidak terbawa informasi yang tidak jelas sebelum hadirnya verifikasi seluruh produk yang diboikot itu produk zionis Israel, termasuk perusahaan yang membuka  bisnisnya di Israel.

    “Jangan sampai salah sasaran boikot karena MUI tidak mengeluarkan daftar list perusahaannya, lalu siapa yang mensuplai data list perusahaan itu?,” tandas dia.

    Melihat fenomena itu, Gus Nadir meminta masyarakat lebih bijak dan jangan menjadikan informasi di medsos, sebagai pijakan utama dalam menentukan sebuah keputusan. “Seakan-akan disebut benar kalau sharenya banyak, sementara kita diajarkan di pondok tidak seperti itu, harus tabayun (konfirmasi), kekuatan dalil,” ujar salah satu guru besar Fakultas Hukum, Universitas Melbourne, Australian itu.

    Kemudian, untuk mengingatkan masyarakat, tercatat dalam beberapa tahun terakhir, sosok muda NU itu, getol mengkampanyekan pentingnya pemahaman fikih sosial dalam menerapkan ajaran islam yang penuh kasih sayang.

    “Saya tidak bisa menyelesaikan masalah dengan saya sendiri, saya datang tidak dengan jawaban, tetapi saya mengajak ayo kita pikirkan (solusi dalam menyelsaikan persoalan sosial),” ujar dia.

  • Pengangguran Sentuh 7,5 Juta Orang, Jakarta Langsung Buka 35 Ribu Lowongan Kerja – Page 3

    Pengangguran Sentuh 7,5 Juta Orang, Jakarta Langsung Buka 35 Ribu Lowongan Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan persoalan pengangguran masih jadi perhatian pemerintah. Menyusul jumlah pengangguran di Indonesia yang hampir menyentuh 7,5 juta orang.

    Menurutnya masalah pengangguran salah satunya disebabkan karena kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

    “Pengangguran, tentu ini adalah masalah yang tidak hanya beban tanggung jawab dari Kementerian Ketenagakerjaan, kondisi ekonomi kita saat ini memang, kalau meminjam istilah dari bu Sri Mulyani sedang tidak baik-baik saja,” kata Yassierli dalam Jaknaker Expo 2024, di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Hal itu ditunjukkan dengan melemahnya aktivitas ekonomi nasional. Misalnya, adanya deflasi selama 5 bulan berturut-turut sejak Mei-Oktober 2024. Belum lagi, adanya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Selain itu secara nasional kita juga dihadapkan tingkat pengangguran yang masih tinggi. 4,8 atau 4,9 (persen) dengan jumlah sekitar 7,5 juta orang se-Indonesia,” jelasnya.

    Untuk itu, Yassierli melihat upaya job fair seperti Jaknaker Expo 2024 menjadi upaya positif untuk menyambungkan para pencari kerja dengan sejumlah perusahaan.

    “Jadi tentu kami dari oemerintah saya sebagai Menteri Ketenagakerjaan sangat mengapresiasi kegiatan ini, ini adalah sebuah kegiatan yang luar biasa dan bagi BUMD tentu dibawah koordinasi Disnakertrans dan dari industri,” bebernya.

     

  • Lapangan kerja isu yang dikhawatirkan warga Jakarta saat ini

    Lapangan kerja isu yang dikhawatirkan warga Jakarta saat ini

    Jakarta (ANTARA) – Sebuah survei yang dilakukan lembaga riset pasar, Jakpat mengungkapkan bahwa lapangan pekerjaan atau pengangguran menjadi salah satu isu yang dikhawatirkan warga di Jakarta saat ini dengan besaran sebanyak sembilan persen.

    Survei juga mengungkapkan masalah lain yang dikhawatirkan warga Jakarta, yakni pengangguran (9 persen), kesenjangan sosial (9 persen), kemiskinan (9 persen) dan ekonomi sulit (9 persen), masalah keamanan (7 persen) seperti kriminalitas (7 persen) dan kerusuhan (7 persen).

    Kepala Peneliti Jakpat, Aska Primardi dalam keterangannya, Kamis, mengungkapkan,
    survei yang juga dilakukan di sejumlah kota lainnya di Indonesia ini bertujuan untuk mengetahui sejumlah hal mencakup masalah sosial dan politik di wilayah tersebut.

    Apalagi dalam waktu dekat, masyarakat menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Tujuan lainnya yakni mengetahui aspek evaluasi sosial dan politik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, serta citra pemimpin daerah yang diinginkan masyarakat.

    Kondisi sosial dan politik di Indonesia sangat dinamis, segala bentuk perubahan dapat terjadi dalam waktu singkat. Karena itu Jakpat berinisiatif untuk melakukan riset ini untuk memberikan gambaran umum kondisi politik di enam daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

    Survei dilakukan pada 27 Agustus hingga 3 September 2024, melibatkan sebanyak 809 responden dari generasi Z (usia 15 -27 tahun) sebanyak 33 persen, milenial (28-43 tahun) sebanyak 50 persen dan generasi X (lebih dari 44 tahun) sebanyak 17 persen.

    Kuesioner survei didistribusikan pada 809 responden Jakpat di Jakarta secara acak melalui aplikasi seluler.

    Dia mengemukakan bahwa survei juga memperlihatkan sebanyak empat dari 10 masyarakat setuju bahwa situasi politik dan sosial di wilayahnya berada di kondisi sama saja dibandingkan dengan periode kepemimpinan sebelumnya.

    “Saat ini kita sudah memasuki era post-truth, dimana kebenaran faktual bukanlah titik penentu keputusan seseorang, tetapi lebih banyak ditentukan oleh opini, persepsi, dan perasaan subjektif seseorang,” ujar Aska.

    Menurut dia, indikator keberhasilan kebijakan seorang pemimpin bukan hanya dinilai dari data dan faktanya secara langsung, tetapi juga bagaimana perasaan publik terhadap kebijakan tersebut.

    “Semua politisi saat ini berlomba untuk memenangkan sentimen positif dari publik,” tutur Aska.

    Pemungutan suara Pilkada tahun ini dijadwalkan pada 27 November 2024 dan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pada kesempatan ini, kata Aska, masyarakat akan memilih sosok yang mereka yakini mampu menyuarakan kepentingan mereka.

    Ini karena pilihan masyarakat mempengaruhi kehidupan bersama. Pejabat terpilih diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerahnya serta menjadi wakil rakyat yang mumpuni di berbagai bidang, dari politik hingga sosial.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • PPN Naik Jadi 12 Persen, Pengamat Ekonomi Sebut Daya Beli Masyarakat Bakal Turun

    PPN Naik Jadi 12 Persen, Pengamat Ekonomi Sebut Daya Beli Masyarakat Bakal Turun

    Ilustrasi BAS

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah bakal menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen per Januari 2025. Jika itu terjadi, pengamat memprediksi daya beli masyarakat bakal turun.

    Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui mengatakan harga barang akan naik. Jika PPN naik.

    Ketika pendapatan masyarakat naik, maka daya beli tidak akan turun.

    “Apabila PPN dinaikkan berarti akan terjadi kenaikan harga, namun apabila kenaikan harga diikuti dengan kenaikan pendapatan tidak terjadi penurunan daya beli,” kata Sutardjo kepada fajar.co.id, Kamis (21/11/2024).

    Tapi realitas hari ini, kata dia tidak demikian. Saat ini Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana-mana.

    Selain itu, pendapatan masyarakat juga tidak meningkat. Karenanya daya beli akan turun.

    “Namun sebaliknya harga naik tapi terjadi PHK, peningkatan pengangguran atau tidak terjadi peningkatan pendapatan itu berakibat daya beli turun,” terangnya.

    Diketahui sebelumnya, tarif PPN 10%. Lalu pada 1 April 2022 naik 11 pesen, sesuai aturan Pasal 4 angka 2 UU HPP yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PPN.

    Kemudian tarif PPN naik menjadi 12% per 1 Januari 2025 mendatang.

    Kemudian, diatur dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP yang mengubah Pasal 7 ayat (3) UU PPN dan penjelasannya, berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. (Arya/Fajar)