Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025

    Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025

    Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Kontainer Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (19/11/2024). ANTARA FOTO/Yegar Sahaduta Mangiri/YU/Spt.

    Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 18:55 WIB

    Elshinta.com – Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi Indonesia untuk menavigasi tantangan dan peluang ekonomi di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Di pedesaan, petani menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Selatan bahkan telah memprediksi indeks La Nina terjadi hingga 2025 mendatang.

    Kepala BMKG Sulsel, Ayi Sudrajat, sempat menyebut kondisi tersebut akan mengakibatkan terjadinya peningkatan curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya.

    Kondisi ini mungkin saja berpotensi menyebabkan banjir yang merusak lahan pertanian dan mengancam produksi pangan nasional, khususnya padi.

    Produksi padi, yang berkontribusi 30 persen terhadap kebutuhan pangan domestik, bisa saja menurun signifikan jika dampak perubahan iklim ini tidak segera diantisipasi.

    Ketergantungan Indonesia pada impor pangan, juga bisa menjadi ancaman besar lainnya bagi kemandirian pangan.

    Berdasarkan data BPS, Indonesia tercatat telah mengimpor beras sebanyak 3,48 juta ton hingga Oktober 2024.

    Negara-negara yang menjadi sumber impor beras Indonesia adalah Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan Kamboja. Proyeksi impor beras Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,17 juta ton, yang berpotensi menjadi rekor impor beras terbesar. Itu belum termasuk komoditas pangan impor lainnya seperti gandum, jagung, dan gula.

    Di sisi lain, di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta, transformasi digital membuka peluang besar bagi pengusaha muda, tetapi tantangan infrastruktur teknologi tetap menjadi penghalang.

    Sebuah survei terbaru yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa di tahun 2024, sebanyak 82,6 persen penduduk daerah tertinggal di Indonesia telah terhubung internet.

    Padahal, studi Google dan Temasek mencatat bahwa UMKM yang terhubung dengan platform digital dapat meningkatkan pendapatan hingga 26 persen.

    Potensi ekonomi digital Indonesia, yang diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025, terancam tidak optimal jika kesenjangan akses internet tidak segera diatasi.

    Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu proyek strategis terbesar dalam sejarah Indonesia.

    Dengan target investasi Rp466 triliun, di mana 80 persen diharapkan berasal dari sektor swasta, proyek ini diharapkan mampu memacu pemerataan pembangunan.

    Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp309,2 triliun per Oktober 2024 menimbulkan kekhawatiran tentang prioritas alokasi sumber daya.

    Proyek ini perlu dikelola dengan transparansi tinggi untuk menjawab kekhawatiran publik.

    Banyak studi menunjukkan bahwa proyek infrastruktur yang direncanakan dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan signifikan, menjadikan proyek IKN sebagai peluang yang baik jika diterapkan secara efektif.

    Di sektor energi, Indonesia masih bergantung pada batu bara sebagai sumber utama pendapatan ekspor, yang mencapai 45 miliar dolar AS pada 2022.

    Namun, ketergantungan ini bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060.

    Saat ini, hanya 12 persen energi Indonesia berasal dari sumber terbarukan, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, bauran energi terbarukan Indonesia mencapai 12,30 persen,

    Sebagai perbandingan, beberapa negara tetangga memiliki proporsi energi terbarukan yang lebih tinggi. Misalnya, Vietnam memiliki kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 45.327 MW, menjadikannya yang terbesar di ASEAN.

    Sementara potensi energi terbarukan Indonesia, yang mencapai 442 GW menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perlu segera dimanfaatkan melalui investasi dalam teknologi energi bersih dan reformasi subsidi energi fosil.

    Dengan strategi yang tepat, sumber seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi dapat memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menopang transisi menuju keberlanjutan.

    Di tengah kemajuan teknologi, tantangan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian.

    Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,86 persen pada Agustus 2023, tetapi ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri tetap menjadi tantangan signifikan.

    Laporan dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pada 2015, ketidaksesuaian vertikal (perbedaan antara tingkat pendidikan dan pekerjaan) mencapai 53,33 persen, sementara ketidaksesuaian horizontal (perbedaan antara bidang studi dan pekerjaan) mencapai 60,52 persen.

    Kondisi ini mencerminkan fenomena “pengangguran struktural” yang menghambat daya saing tenaga kerja Indonesia.

    Untuk menghadapi tantangan ini, reformasi sistem pendidikan menjadi kunci, dengan penekanan pada kurikulum berbasis keterampilan dan program pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak otomatisasi.

    Solusi strategis
    Di tengah berbagai tantangan tersebut, solusi strategis menjadi kebutuhan mendesak. Ketahanan pangan dapat diperkuat melalui teknologi pertanian modern seperti irigasi pintar dan pemantauan berbasis drone.

    Diversifikasi pangan lokal, seperti pemanfaatan sagu, sorgum, dan singkong, juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

    Di sektor digital, pemerintah dan swasta perlu bersinergi dalam investasi infrastruktur teknologi, terutama untuk wilayah pedesaan yang masih minim akses internet.

    Pelatihan digital bagi UMKM juga perlu ditingkatkan untuk membuka peluang lebih luas bagi usaha kecil.

    Dalam pengelolaan proyek strategis seperti IKN, pendekatan public-private partnership (PPP) dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban fiskal pemerintah sekaligus memastikan keberlanjutan proyek.

    Di sektor energi, percepatan transisi ke sumber terbarukan memerlukan insentif pajak untuk proyek energi hijau dan reformasi subsidi energi fosil.

    Langkah ini perlu dilakukan dengan investasi besar pada teknologi bersih seperti panel surya dan tenaga angin.

    Reformasi pendidikan juga menjadi prioritas untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di era digital. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri serta program reskilling dan upskilling menjadi langkah penting untuk memastikan tenaga kerja Indonesia tetap kompetitif.

    Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menata ulang strategi ekonominya.

    Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan menjadi kunci.

    Perjalanan ekonomi Indonesia bukan hanya tentang mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga tentang menciptakan pembangunan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Dengan komitmen yang kuat dan langkah strategis yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif.

    Tantangan hari ini adalah pijakan untuk masa depan yang lebih cerah, di mana setiap rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi yang dikelola dengan bijak.

    Sumber : Antara

  • PSN Tropical Coastland Berdampingan dengan Proyek PIK2, Cek Faktanya!

    PSN Tropical Coastland Berdampingan dengan Proyek PIK2, Cek Faktanya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan rilis terkait 14 Proyek Startegis Nasional (PSN) baru di berbagai sektor Pada 24 Maret 2024. Antara lain 8 kawasan industri, 2 kawasan pariwisata, 2 jalan tol, 1 kawasan pendidikan, riset, dan teknologi kesehatan, serta 1 proyek Migas lepas pantai.

    Dari 14 PSN baru tersebut salah satu di antaranya berdampingan dengan Proyek PIK2, yakni pengembangan Green Area dan Eco-City yang dinamai Tropical Coastland. Artinya persepsi bahwa seluruh proyek PIK2 sebagai PSN kurang tepat. Karena, PSN yang dimaksud Pemerintah hanya berdampingan dengan kawasan pengembangan PIK2.

    Adapun PSN Tropical Coastland adalah pengembangan Green Area dan Eco City di lokasi lahan milik pemerintah yang berlokasi di Provinsi Banten dengan luas kurang lebih 1.836 hektare. PSN sektor pariwisata ini didukung oleh Menteri Pariwisata dan telah mengikuti alur proses pengusulan sesuai aturan yang berlaku. Dengan tahapan usulan dengan lampiran Surat Komitmen Daftar PSN Menteri/ Kepala Lembaga, rencana pendanaan, hasil kajian, hingga rencana aksi.

    Dalam usulan PSN Tropical Coastland diketahui akan mendatangkan 10 juta wisatawan dengan 6.235 tenaga kerja langusng dan 13.550 tenaga kerja dari warga masyarakat sekitar sebagai efek pengganda (multiplier efek).

    Setelah usulan diserahkan, akan dilakukan evaluasi dengan kriteria dasar, kriteria strategis, maupun kriteria operasional. Langkah selanjutnya adalah usulan akan menjadi bahan rapat tim pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan lebih lanjut kepada Pesiden. Setelah semua langkah itu selesai barulah bisa mendaftar PSN.

    Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan PSN Tropical Coastland dijamin tidak akan dibiayai dengan biaya APBN. Pemerintah telah mendapatkan komitmen dari Badan Usaha Pengusul PSN untuk melakukan pembangunan secara bertahap dengan dana sepenuhnya oleh swasta.

    Ditambah lagi, kawasan PSN Tropical Coastland juga dijamin berbeda dengan kawasan hunian, apalagi sesuai dengan usulan yang diajukan, PSN Tropical Coastland akan berisi dengan ecotourism, safari, golf, Taman Bhineka, wisata mangrove, dan lainnya. Atau secara zona, PSN Tropical Coastland terbagi menjadi ke dalam beberapa zona pembangunan.

    Tidak tanggung-tanggung, PSN Tropical Coastland untuk revitalisasi mangrove akan membuat kawasan mangrove yang tadinya hanya 91,97 hektare akan menjadi 515,79 hektare atau bertambah 423,83 hektare.

    Selain itu, dari PSN Tropical Coastland juga akan sangat menyerap tenaga kerja, secara rinci untuk Taman Bhineka dan wisata mangrove saja, setidaknya pada masa kontruksi akan menyerap 1.000 tenaga kerja, pada masa operasional 500 tenaga kerja, dan masih ada efek pengganda mencapai 3.300 tenaga kerja. Jumlah tersebut belum ditambah dengan zona B, C, dan D yang didalamnya ada kebun binatang, resort, sarana olahraga, dan masih banyak lagi.

    Untuk diketahui, proyek PIK2 sendiri sudah menampung tenaga kerja tidak kurang dari 163 ribu orang dari periode 2021 sampai 2024 dari warga sekitar. Adapun yang ditampung bekerja di sektor pembangunan proyek, vendor outsourcing, dan ada juga yang bekerja sebagai karyawan di area komersial.

    Secara rinci, lapangan kerja yang tercipta ada untuk tenaga konstruksi, tenaga landscape, kemudian tenaga jasa servis yang lain-lain. Ditambah lagi, dari lapangan kerja ini juga menciptakan efek domino kepada lingkungan terutama di Kecamatan Teluk Naga, Kosambi, dan Paku Haji di utara Kabupaten Tangerang merupakan kecamatan dengan tingkat pengangguran yang tinggi

    Sementara sumber dana untuk pembangunan PIK2 Tropical Coastland dipastikan tidak berasal dari APBN, melainkan investor yang diperkirakan mencapai Rp 39 triliun.

    (dpu/dpu)

  • Banjir Tekstil Ilegal dari China, DPR Sentil Bea Cukai: Cuma Tajam ke Masyarakat Sendiri

    Banjir Tekstil Ilegal dari China, DPR Sentil Bea Cukai: Cuma Tajam ke Masyarakat Sendiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkritisi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan usai adanya dugaan masuknya puluhan ribu kontainer tekstil ilegal dari China.

    Cucun menilai banjir produk impor merupakan penyebab hancurnya industri tekstil Tanah Air, seperti yang terlihat jelas dari kasus pailitnya raksasa PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang beberapa waktu lalu.

    Dia pun mengutip temuan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), yang menyatakan dalam lima tahun terakhir terdapat 72.250 kontainer impor TPT ilegal dari China yang masuk ke Indonesia. Kerugian negara terhitung mencapai sekitar Rp46 triliun.

    Oleh sebab itu, Cucun mempertanyakan pengawasan Bea Cukai. Dia bingung padahal selama ini Bea Cukai tampak keras terhadap barang bawaan warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri.

    “Taringnya tajam ke masyarakat kita sendiri, tapi barang impor banjir masuk kok didiamkan saja?” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Tak hanya Bea Cukai, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyentil kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya, Kemendag seakan abai atas maraknya barang impor ilegal yang menjadi katalisator maraknya PHK massal belakangan ini di industri tekstil dan garmen.

    Cucun pun mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan, yang mana sudah ada hampir 60 ribu orang yang terkena PHK dari Januari—Oktober 2024. Provinsi yang paling banyak melakukan PHK yaitu di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang.

    Dia khawatir akan semakin banyak industri tekstil yang gulung tikar jika tak ada perbaikan pengawasan dan penegakan hukum dari praktik impor tekstil ilegal. Akibatnya, angka pengangguran semakin meningkat yang buat daya beli masyarakat semakin menurun.

    “Ini sangat bahaya dan bisa menghambat target pemerintah yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, pimpinan DPR bidang koordinator kesejahteraan rakyat ini juga mendorong Pemerintah segera merevisi Permendag No. 8/2024 yang dianggap menjadi salah satu faktor pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dengan harga murah sehingga menggerus para pelaku usaha nasional.

    Cucun mengingatkan, industri tekstil merupakan sektor padat karya yang menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).

  • 6 Strategi Ampuh Dapat Pekerjaan Impian di Tengah Badai PHK – Page 3

    6 Strategi Ampuh Dapat Pekerjaan Impian di Tengah Badai PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Biaya hidup yang semakin tinggi telah memaksa ribuan bisnis melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dampaknya banyak orang kehilangan pekerjaan.

    Jumlah karyawan yang terkena PHK di Indonesia terus mengalami peningkatan sepanjang 2024. Berdasarkan Satudata Kementerian Ketenagakerjaan, 63.947 pekerja terkena PHK dari Januari hingga Oktober 2024. Selain itu, jumlah pengangguran di Indonesia hampir menyentuh 7,5 juta orang.

    Dikutip melalui BBC, Sabtu (30/11/2024), kondisi mencari kerja saat ini sangat menantang karena persaingan tidak hanya dengan para fresh graduate tetapi juga korban PHK yang sudah memiliki pengalaman kerja. 

    Para konsultan karier pun memberikan tips agar bisa mendapat kerja yang kamu impikan. Mau tahu caranya? Simak di sini:

    1. Cari Lowongan Kerja hingga Jauh ke Luar Kota 

    Perubahan besar dalam dunia kerja, seperti sistem kerja hibrida dan fleksibel, memungkinkan kamu memperluas pencarian secara geografis.

    Kepala Divisi Keberagaman dan Inklusi di Hays Recruitment, Yvonne Smyth mengatakan, “Lokasi tidak lagi sepenting dulu, jadi perbanyak jangkauan pencarian pekerjaanmu.”

    Ia juga menambahkan, jika kamu ingin bekerja paruh waktu atau empat hari dalam seminggu, jangan ragu melamar pekerjaan penuh waktu. Banyak perusahaan bersedia beradaptasi jika kamu kandidat yang tepat.

    2. Gunakan Kata Kunci saat Mencari Kerja

    Smyth juga menyarankan pentingnya menggunakan kata kunci dalam pencarian pekerjaan online. Misalnya, jika kamu tertarik dengan bidang tertentu seperti penjualan atau ritel, pastikan algoritma platform pencarian mendeteksi minatmu.

    Lakukan pencarian harian dengan kata-kata tersebut.

    Interaksi di platform juga penting. Klik pada pekerjaan yang sesuai minat atau perusahaan yang kamu sukai untuk memunculkan lebih banyak peluang serupa.

  • Buka OPOP Expo 2024, Pj Gubernur Adhy: Produk Pesantren Jadi Unggulan Jatim

    Buka OPOP Expo 2024, Pj Gubernur Adhy: Produk Pesantren Jadi Unggulan Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono membuka gelaran One Pesantren One Product (OPOP) Expo 2024 yang diikuti oleh 35 booth produk pesantren di Royal Plaza Surabaya, Jumat (29/11/2024).

    Dalam sambutannya, Pj Gubernur Adhy menyampaikan bahwa produk-produk dari pesantren saat ini menjadi unggulan Provinsi Jawa Timur. Terbukti, produk seperti kopi hingga olahan daun kelor diekspor ke sejumlah negara.

    Produk-produk yang kini masuk dalam daftar ekspor unggulan Jatim tersebut antara lain minuman kopi kaleng besutan Koperasi Ponpes An Nur 2 Al Murtadlo Malang serta Daun kelor dari OPOP Sumenep. Kedua produk itu diekspor ke Jerman.

    “Inilah bukti bahwa kontribusi dari pesantren untuk ekonomi Jatim betul-betul signifikan termasuk membawa Jatim mendunia dengan cara ekspor produk unggulan,” ujar Adhy.

    Lebih lanjut, Adhy mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Jatim mencapai 4,91 persen. Angka tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di antara provinsi di pulau Jawa, dengan kontribusi 14,5 persen untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan 25,14 persen untuk Pulau Jawa.

    “Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi ini, salah satunya dari kontribusi pesantren. Jadi OPOP ikut berkontribusi dalam memperkuat ekonomi di Jawa Timur dan Indonesia,” katanya.

    Selain pertumbuhan ekonomi, hadirnya OPOP juga membantu pemerintah dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Jatim. Hal ini terlihat dari jumlah santri yang telah dibina untuk berwirausaha mencapai lebih dari 500 ribu orang dan telah terbentuk 1.210 pesantren preneur.

    Saat ini, lanjut Pj Gubernur Adhy, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim per Agustus 2024 berada di angka 4,19 persen atau 1,02 juta dan turun 0,69 persen poin dibandingkan TPT Agustus 2023 yaitu 4,88 persen atau 1,17 juta.

    Hal serupa juga terjadi pada kemiskinan ekstrem. Di mana terjadi penurunan yang signifikan selama 4 tahun terakhir atau turun dari 4,4 persen di tahun 2020 menjadi 0,66 persen per Maret 2024.

    “Ekosistem ekonomi yang terbangun di pesantren, sebagian besar mampu menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jatim. Oleh karena itu OPOP dapat menjadi bagian penting dalam strategi exit dari kemiskinan dan pengangguran,” ucapnya.

    Di akhir, Adhy juga mengajak pondok pesantren untuk terus menggelorakan produk halal kepada masyarakat. Karena selain memberikan perlindungan kepada konsumen, juga bagian dari upaya menjangkau pasar yang lebih luas.

    “Dari hasil survei, penduduk muslim dunia di tahun 2050 akan mencapai 2,8 miliar. Negara-negara seperti Jepang, Taiwan sudah memulai diplomasi produk halal. Oleh karena itu kita harus pastikan agar semua produk OPOP harus bersertifikat halal,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Endy Alim Abdi Nusa menyampaikan, OPOP Expo tahun ini merupakan penyelenggaraan yang keenam kalinya. Kali ini akan dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 29 November – 1 Desember 2024.

    Dalam Expo hari ini, akan diisi dengan fashion show muslim dari Pondok Pesantren Al Hidayah Kabupaten Ngawi, serta penyerahan sertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang perancang pemasaran online serta penyerahan sertifikat zona kuliner halal aman sehat (khas).

    “Kami sengaja menyelenggarakan di Royal Plaza agar masyarakat umun dapat melihat dan mengenal produk-produk unggulan yang dibuat oleh pondok pesantren kita,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Elnusa Luncurkan Program CSR Si Manis di Amurang

    Elnusa Luncurkan Program CSR Si Manis di Amurang

    Amurang, Minahasa Selatan, Beritasatu.com – PT Elnusa Tbk melalui anak perusahaan PT Elnusa Petrofin meluncurkan program tanggung jawab perusahaan (corporate social responsibility/CSR) “Sapi Ternak Sapa Maju dan Laris” (Si Manis) di Desa Sapa Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (29/11/2024). Peluncuran CSR ditandai dengan penyerahan secara simbolis bantuan sapi dan kandang penggemukan.

    Presiden Direktur PT Elnusa Petrofin Doni Indrawan menyatakan setiap tahun pihaknya melakukan program CSR sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Secara umum, perusahaan menyelenggarakan program CSR di 53 wilayah operasi. Salah satunya di wilayah operasi Terminal LPG Amurang.

    CSR PT Elnusa Petrofin di wilayah operasi Terminal LPG Amurang pada tahun ini diberikan dalam bentuk bantuan sapi dan kandang penggemukan bagi kelompok peternak di Desa Sapa Barat. Pihaknya menyumbangkan delapan ekor sapi.

    Selain menyumbangkan sapi, perusahaan juga membantu peternak memperbaiki gizi sapi melalui penyiapan pakan berkualitas. Dengan demikian diharapkan para peternak dapat menghasilkan sapi berkualitas.

    Menurut Doni Indrawan, program CSR PT Elnusa harus berkelanjutan, sehingga pihaknya akan terus membantu para peternak, termasuk memasarkan sapi dari Desa Sapa Barat. Pihaknya akan membeli dan menyalurkan sapi peternak sebagai hewan kurban di 53 wilayah operasi di seluruh wilayah Indonesia setiap tahun.

    Presiden Direktur PT Elnusa Petrofin Doni Indrawan. – (Beritasatu.com/Anselmus Bata)

    “Sapi dari peternak akan diserap sebagai hewan kurban. Selain itu, kotoran sapi akan diolah sebagai kompos,” katanya saat memberi sambutan pada peluncuran program CSR di Amurang, ibu kota Minahasa Selatan.

    Pada kesempatan yang sama, Camat Tenga, Sonny H Sagai mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan perusahaan bidang energi yang beroperasi di wilayahnya.

    Selain CSR, pihaknya berharap PT Elnusa Petrofin bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja dari sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Tenga, khususnya di Desa Sapa Barat.

    “CSR PT Elnusa di Amurang ini sangat membantu peternak dan kami berharap lebih banyak tenaga kerja bisa diserap untuk membantu pemerintah mengatasi masalah pengangguran,” ujarnya.

  • Cara Daftar Petani Milenial 2024 Jateng, Gaji Rp 10 Juta Lebih Sebulan, Ini Kriteria Maksimal Umur

    Cara Daftar Petani Milenial 2024 Jateng, Gaji Rp 10 Juta Lebih Sebulan, Ini Kriteria Maksimal Umur

    TRIBUNJATENG.COM – Cara Daftar Petani Milenial 2024 Jateng, Gaji Rp 10 Juta Lebih Sebulan, Ini Kriteria Maksimal Umur Pendaftarnya

    Baru-baru ini pemerintah membuat program khusus bagi masyarakat yang berminat untuk menggarap pertanian melalui Petani Milenial 2024. 

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, tujuan program ini adalah mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas untuk mendukung visi Presiden yaitu swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

    “Mereka yang akan menjadi ujung tombak pertanian masa depan karena menggerakan roda ekonomi dan juga memiliki kemampuan untuk mentransformasi pertanian tradisional ke modern,” jelasnya.

    Pasalnya sektor pertanian masih kurang diminati oleh para kaum muda, padahal menjadi poin penting dalam keberlangsungan hidup di negara Indonesia. 

    Maka dari itu program Petani Milenial dibuat untuk bisa menjaring para kaum muda sehingga bisa terjun langsung pada sektor pertanian.

    Keuntungan yang didapatkan oleh petani milenial juga ditargetkan bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan. 

    Melansir rilis Kementan, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti mengatakan, setiap petani berpotensi memiliki pendapatan lebih dari Rp 10 juta per bulan.

    Hitung-hitungan tersebut berasal dari swakelola bagi hasil antara lapangan usaha dan petani baik dari sisi pendapatan produksi maupun hasil jual.

    Dia pun memastikan angka sebesar itu merupakan pendapatan murni alias bukan gaji yang selama ini muncul di pemberitaaan.

    “Itu bukan gaji tapi pendapatan dari harga jual GKG yang mencapai Rp 6000 perkilogram.

    Kemudian ada juga pembagian lainya seperti 20 persen lapangan usaha.

    Jadi kami sudah hitung di dalam 15 orang anggota brigade swasembada panga itu pendapatan perorangnya bisa 10 juta,” katanya.

    Menurut Idha, semua pendapatan itu juga tak lepas dari peran pemerintah yang telah menyiapkan skema pertanian modern untuk memangkas biaya produksi hingga 50 persen.

    Pemerintah akan memberi hibah berupa alat mesin pertanian kepada setiap kelompok brigade swasembada pangan.

    “Dukungan dari pemerintah juga termasuk benih dan juga pupuk yang disiapkan untuk menopang jalanya produksi brigade swasembada pangan,” katanya.

    Idha mengatakan terdapat beberapa kriteria bagi petani milenial yang akan masuk dan menjadi bagian dari brigade swasembada pangan ini.

    “Pertama harus jujur, punya prinsip dan memiliki komitmen meningkatkan produktivitas.

    Nanti di lapangan luas lahan yang akan dikelola brigade pangan sekitar 200 hektare melalui kelola kemitraan,” katanya.

    Berikut Syarat Pendaftaran Petani Milenial 2024:

    1. Berusia 19 sampai 39 Tahun

    Perlu kamu ketahui bahwa syarat usia mendaftarkan diri sebagai Petani Milenial adalah berusia 19 tahun sampai 39 tahun terhitung saat pendaftaran. 

    Bagi kamu yang tergolong ke dalam jenjang usia tersebut, kamu bisa daftar.

    2. Berdomisili di Daerah yang Memiliki Program

    Program Petani Milenial belum diterapkan seluruhnya di semua wilayah kota dan kabupaten.

    Untuk memastikan tersebut, baiknya kamu melakukan konfirmasi ke Dinas Pertanian setempat.

    3. Punya Pengalaman

    Kamu juga diharuskan memiliki pengalaman dan terlibat dalam pertanian.

    Hal ini penting agar kamu dapat langsung bekerja dengan maksimal.

    4. Minat dalam Pertanian

    Selain memiliki pengalaman, kamu juga harus memiliki minat dalam usaha pertanian.

    Jika memiliki minat yang lain, tidak disarankan untuk melakukan pendaftaran.

    Cara Daftar Petani Milenial 2024

    Merujuk Rilis Kementan 774/HM.160/A.7/11/2024,  langkah pertama untuk calon petani harus datang langsung ke dinas-dinas pertanian baik yang ada di Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.

    “Dari sana (dinas) akan mengarahkan ke pendamping atau mentor dari kami (kementan),” jelas Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti.

    Petani Milenial 2024 pertama kali diumumkan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. (*)

  • Muhammad Fawait-Djoko Susanto Menangi Pilkada Jember

    Muhammad Fawait-Djoko Susanto Menangi Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Calon bupati Muhammad Fawait dan calon wakil bupati Djoko Susanto memenangi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (27/11/2024).

    Berdasarkan data dari sejumlah sumber, Fawait-Djoko yang diusung koalisi Gerindra, PKB, PKS, Nasdem, PPP, PAN, dan Golkar ini meraup 54,3 persen suara . Sementara pasangan petahana Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang diusung PDI Perjuangan menperoleh 45,7 persen, dari jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara kurang lebih 1,1 juta.

    Fawait-Djoko menang di 25 kecamatan. Sementara Hendy-Firjaun menang di enam kecamatan, di antaranya adalah tiga kecamatan kota, yakni Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang.

    “Alhamdulillah, ini adalah kemenangan masyarakat Jember. Kemenangan petani, kemenangan buruh tani, lemenangan nelayan, kemenangan wong cilik, kemenangan kaum termarginalkan, dan kemenangan kita semua,” kata Fawait.

    Fawait menyebut Djoko, koalisi partai, tim pemenangan, relawan, dan masyarakat. Dia berharap kemenangannya dan Djoko membuat Jember semakin baik.

    “Jember baru, Jember maju. Kemiskinan turun, angka pengangguran turun, ketimpangan juga harus turun. Anak-anak di Jember harus bisa sekolah dan kuliah,” kata Fawait.

    “Anak-anak di Jember kalau sakit harus mendapatkan pelayanan yang baik. Bukan cuma di rumah sakit pemerintah, tapi juga di rumah sakit swasta. Bahkan di seluruh Indonesia, dengan UHC (Universal Health Coverage) dijalankan dengan baik,” kata Fawait.

    Fawait memilih menunggu hasil resmi penghitungan Komisi Pemilihan Umum Jember. “Setelah itu baru kita bahas program pertama bersama Pak Djoko. Tapi yang jelas, sekali lagi dari awal, kita tidak butuh super man. Kita butuh super team. Saya dan Pak Djoko bersama semua tim harus memikirkan langkah-langkah taktis apa yang harus kita lakukan untuk membuat perubahan di Kabupaten Jember,” katanya.

    Fawait berjanji akan merangkul semua pendukung Hendy-Firjaun. “Slogan kami: semua karena cinta. Maka penuh cinta. Alhamdulillah masyarakat Jember penuh cinta,” katanya. [wir]

  • Pemerintah Akan Gelontorkan Bansos Subsidi Listrik Sebelum PPN Naik

    Pemerintah Akan Gelontorkan Bansos Subsidi Listrik Sebelum PPN Naik

    GELORA.CO – Pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial berbentuk subsidi listrik. 

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bansos akan digelontorkan bagi masyarakat kelas menengah dan miskin. Bansos digelontorkan sebelum pemerintah memberlakukan kenaikan PPN jadi 12 persen.

    Luhut mengatakan bansos berbentuk subsidi listrik dilakukan agar tak disalahgunakan masyarakat, termasuk untuk main judi.

    “Karena kalau diberikan (BLT) ke rakyat takut dijudikan lagi nanti,” katanya Rabu (27/11) seperti dikutip dari detik.com.

    Selain menghindari penyalahgunaan, Luhut mengatakan bansos subsidi listrik juga lebih gampang penyalurannya.

    “Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung apakah dari 1.300 sampai 1.200 watt ke bawah, ya orang-orang yang mungkin udah enggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah,” tambahnya.

    Luhut tidak mengungkap kapan bansos subsidi listrik itu akan mulai digelontorkan. Ia hanya mengatakan bahwa pemberlakuan kenaikan PPN jadi 12 persen hampir pasti diundur dengan kebijakan itu.

    Hal itu dilakukan supaya masyarakat lebih siap dalam menghadapi dampak kenaikan PPN.

    “Ya, hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang (stimulus). Ya, kira-kira begitulah (menunggu stimulus),” ujar Luhut.

    Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai tahun depan. Kenaikan dilakukan berkaitan dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Dalam beleid itu, PPN ditetapkan naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025.

    Namun rencana kenaikan itu mendapatkan tentangan dari banyak kalangan. Salah satunya buruh.

    Mereka sudah mengeluarkan ancaman kalau pemerintah tak membatalkan rencana kenaikan itu, mereka akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran.

    “Jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12 persen apalagi tidak diimbangi kenaikan upah sesuai tuntutan, KSPI bersama serikat buruh lainnya akan melakukan mogok nasional dengan melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia,” kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya Selasa (19/11) kemarin.

    Tak hanya buruh, petisi menolak rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 juga menggema di kalangan warganet di media sosial.

    Bukan tanpa sebab, mayoritas warganet menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen bakal sangat membebani masyarakat harga berbagai jenis barang kebutuhan pokok akan naik.

    Padahal, keadaan ekonomi masyarakat belum membaik, apalagi dengan tingginya angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Petisi tersebut dibuat dan dibagikan oleh akun X @barengwarga pada Selasa (19/11) silam. Dalam cuitannya, akun itu menuntut pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan PPN.

    “Kenaikan PPN tersebut secara langsung akan membebani masyarakat, karena menyasar barang-barang kebutuhan pokok. Kalau keputusan menaikkan PPN itu dibiarkan bergulir, mulai harga sabun mandi sampai bahan bakar minyak (BBM) akan ikut naik. Otomatis daya beli masyarakat akan terganggu dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup,” bunyi cuitan akun itu.

    Selain aksi petisi, warganet juga menyuarakan gerakan gaya hidup minimalis sebagai bentuk perlawanan. Dalam gerakan itu, masyarakat diajak untuk mengurangi konsumsi barang-barang tertentu yang terdampak PPN guna menekan beban pajak.

    Luhut merespons keberatan itu dengan santai.

    Menurut Luhut, penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen muncul karena masyarakat belum mengetahui pemerintah tengah menyiapkan stimulus bagi yang terdampak.

    “Karena orang kan belum tahu kalau ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, (kemudian) presiden putuskan. Kira-kira berkembang di situ,” terangnya.

  • Pilkada Kota Madiun, Maidi-Panuntun Klaim Unggul 56,04 Persen

    Pilkada Kota Madiun, Maidi-Panuntun Klaim Unggul 56,04 Persen

    Madiun (beritajatim.com) – Paslon Nomor Urut 2 Maidi-F Bagus Panuntun (Madiun), calon petahana unggul 56,04 persen Pilwakot 2024 Madiun dalam hitung cepat yang dilakukan oleh tim internal, Rabu (27/11/2024).

    Angka ini unggul signifikan dibandingkan paslon Bonie Laksmana-Bagus Rizki Dinarwan (Bonus) yang memperoleh 39,23 persen dan paslon Inda Raya Ayu Miko Saputri-Aldi Dwi Prastianto (Dadi) yang meraih 4,73 persen.

    “Kami masih menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU. Ini adalah kemenangan masyarakat Kota Madiun. Terima kasih kepada masyarakat yang telah menunjukkan kecerdasan dalam memilih pemimpin sesuai harapan bersama,” ujar Maidi.

    Menurut Maidi, hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan kesinambungan keberhasilan dan kemajuan Kota Madiun. Ia pun berkomitmen untuk menjawab kepercayaan masyarakat dengan kerja nyata selama lima tahun ke depan.

    “Insya Allah, hasil ini akan membawa Kota Madiun menuju kesempurnaan yang lebih baik,” ujarnya dengan optimis.

    Maidi juga mengajak seluruh pendukung, termasuk simpatisan paslon lainnya, untuk bersatu memajukan Kota Madiun. Dia menekankan pentingnya menghilangkan perbedaan demi kepentingan bersama.

    “Jika paslon nomor urut 2 memiliki kekurangan atau kesalahan terhadap pihak lain, kami mohon maaf, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita bersama-sama melawan musuh utama seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran, narkoba, judi, dan korupsi,” tegas Wali Kota Madiun periode 2019-2024 itu.

    Di tempat yang sama, calon wakil wali kota F Bagus Panuntun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan masyarakat. Dia yakin program-program yang diusung paslon Maidi-F Bagus diterima baik oleh warga Kota Madiun.

    “Ini adalah hasil kerja keras kita semua, terutama masyarakat Kota Madiun. Kami juga memohon maaf jika ada perkataan atau tindakan yang kurang berkenan, khususnya kepada paslon rival. Semua calon adalah putra-putri terbaik Kota Madiun dengan tujuan mulia untuk memajukan daerah ini,” ucap Bagus.

    Dia juga mengundang seluruh elemen masyarakat untuk memberikan saran dan masukan demi kemajuan Kota Madiun. “Kami harap seluruh pihak dapat bersinergi untuk menjadikan Kota Madiun lebih baik di masa depan,” tutupnya. [fiq/aje]