Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Indikator pembangunan Jakarta bergerak ke arah positif

    Indikator pembangunan Jakarta bergerak ke arah positif

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, indikator pembangunan di Jakarta telah mencerminkan pergerakan kinerja menuju arah yang positif.

    Menurut Marullah dalam kegiatan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, hal itu tidak terlepas dari koordinasi, inovasi dan sinergi pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik serta kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Ada tiga aspek yang kita tekankan, pertama, tentang kesejahteraan masyarakat, kemudian layanan publik, dan daya saing,” ujar Marullah.

    Terkait aspek kesejahteraan masyarakat, menurut dia, secara keseluruhan sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dan mencapai angka 0,35 persen pada 2024 serta ketepatan dalam intervensi program, baik secara spesifik maupun sensitif.

    Kemudian penurunan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), saat ini berada pada 6,21 persen, seiring penciptaan lapangan kerja yang berkontribusi terhadap tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Jakarta.

    “Maka itu, kita harus siapkan fasilitas dan semua kebutuhannya. Harapannya, ketika Jakarta menjadi kota global, kita sudah siap,” kata Marullah.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bantuan Dengan Dana Pribadi, Boleh Atas Nama Pemberi

    Bantuan Dengan Dana Pribadi, Boleh Atas Nama Pemberi

    GELORA.CO -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan usai membagikan bantuan sosial kepada warga terdampak banjir di Jakarta Timur. Bantuan tersebut dikemas dalam tas bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” dan “Istana Wakil Presiden”.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno mengkritik langkah tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan yang menggunakan anggaran negara harus disebut sebagai bantuan negara, bukan atas nama pribadi pejabat.

    “Sebaliknya, bantuan dengan dana pribadi boleh disebut atas nama pemberi bantuan,” kata Adi kepada RMOL, Rabu 4 Desember 2024.

    Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menyampaikan bahwa sekadar membagikan bantuan bukan ukuran kinerja yang substansial.

    “Segala sesuatu untuk bantuan sudah tersedia. Yang perlu ditonjolkan adalah langkah terukur seperti mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan masalah mendasar lainnya,” ujarnya.

    Menurutnya, Wapres Gibran sebaiknya memanfaatkan forum besar untuk menyampaikan gagasan strategis yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan.

    “Hal ini dinilai lebih penting untuk memperlihatkan arah kebijakan pemerintah secara komprehensif, ketimbang bagi-bagi bantuan yang sebenarnya bisa dilakukan Kementerian Sosial,” pungkasnya

  • Calon Petahana Tumbang di Pilkada Jombang, Pengamat Ungkap Penyebabnya

    Calon Petahana Tumbang di Pilkada Jombang, Pengamat Ungkap Penyebabnya

    Jombang (beritajatim.com) – Calon petahana Mundjidah Wahab-Sumrambah tumbang dalam Pilkada Jombang yang digelar 27 November 2024. Sang penantang, H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau Warsa, menang telak dengan selisih cukup tinggi.

    Tentu saja, kalahnya calon petahana ini cukup mengejutkan. Betapa tidak, Mundjidah-Sumrambah adalah Bupati-Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023. Mereka kembali berpasangan mengikuti kontestasi Pilkada 2024.

    Sesuai hasil quick count atau hitung cepat Lingkar Survei Indonesia (LSI), Warsubi-Salman meraih suara 74,49 persen dan Mundjidah-Sumrambah 25,51 persen suara. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan real count dari Tim Warsubi-Salman.

    Hingga Kamis (28/11/2024) pukul 00.00, telah masuk suara dari 1942 TPS se Kabupaten Jombang (100%). Perolehan suara untuk Warsubi-Salman adalah sebanyak 550.500 (75,07%). Sementara Mundjidah-Sumrambah memperoleh suara 182.848 (24,93%).

    Hal senada juga nampak dalam rapat pleno terbuka pengitungan suara Pilkada serentak 2024 yang dilakukan oleh KPU Jombang, Selasa (3/12/2024) malam. Pasangan Mundjidah-Sumrambah tertinggal jauh. Sang penantang Warsubi-Salman menyapu bersih kemenangan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.

    Warsubi-Salman mendulang 515.880 suara. Sedangkan Mundjidah-Sumrambah hanya meraup 173.098 suara. Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang.

    Jubir (Juru Bicara) pasangan WarSa, Muhammad Subaidi Muchtar berpandangan, kemenangan Warsubi-Salman adalah karena kepercayaan yang tinggi masyarakat terhadap program-program WarSa yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat.

    “Abah Warsubi dan Gus Salman merasa terharu atas tingginya kepercayaan masyarakat Jombang kepada Warsa. Kepercayaan yang tinggi tersebut artinya, program yang di tawarkan Warsa memang betul-betul yang menjadi kebutuhan dan harapan masyakat,” ungkapnya.

    Tingkat Kepuasan Menurun

    Pernyataan Subaidi ini selaras dengan hasil survei yang dilakukan LSI Denny JA pada pertengahan November 2024. Lembaga ini mengungkap fakta mengejutkan bahwa 70,9% masyarakat Jombang ingin ganti bupati.

    Hasil survei ini meneguhkan temuan Pusdeham Unair dimana 77,7% masyarakat Jombang menginginkan hadirnya pemimpin baru yang jujur dan amanah. Saat didalami alasan kenapa masyarakat Jombang ingin ganti bupati, kedua lembaga kredibel ini sama-sama menemukan fakta di lapangan bahwa tidak ada legacy yang bisa berdampak pàda perbaikan ekonomi masyarakat.

    Justru kepemimpinan lama hanya memproduksi kemiskinan dan pengangguran. Survei tersebut juga mengungkap bahwa tingkat kepuasan kinerja Mundjidah-Sumrambah rendah. Padahal keduanya memimpin Jombang selama lima tahun, yakni 2018 sampai 2023.

    Peneliti LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA Fadhli Fakhri Fauzan dalam siaran persnya merinci, secara personal kesukaan terhadap Warsubi di angka 95,4% dan Salmanudin di angka 95,2%. Sementara Mundjidah di angka 86,8% dan Sumrambah di angka 89,1%.

    “Kondisi ini juga turut didasari oleh tingkat kepuasaan terhadap kinerja dan tingkat keberhasilan Mundjidah Wahab-Sumrambah sebagai kepala daerah sebelumnya yang semakin menurun,” jelasnya.

    Angka kepuasan dan keberhasilan yang rendah ini, lanjutnya, menjadi penyebab tingkat menginginkan kembali pasangan petahana menjadi rendah. Yakni, hanya di angka 31,8% dibanding yang tidak menginginkan di angka 55,9%.

    Pengamat politik Jombang Mukari menyampaikan pernyataan yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, hasil Pilkada Jombang sangat mengejutkan, yakni tumbangnya calon petahana Mundjidah-Sumrambah. Padahal kedua sosok tersebut memilik basis massa yang solid, juga ketokohannya cukup kuat.

    Namun demikian, menurut Mukari, untuk mengoreksi petahana cukup mudah. Kelemahannya bisa dipelajari banyak orang. Karena mereka sudah menjabat selama lima tahun.

    Mukari melanjutkan bahwa masyarakat memilik tiga hal yang perlu dijelaskan. Pertama, persoalan masyarakat yang bisa diatasi, kemudian kebutuhan yang bisa dipenuhi, serta harapan masyarakat kedepan.

    “Nah, ketika petahana tidak bisa memenuhi tiga unsur kebutuhan masyarakat tersebut, maka mereka akan memilih calon yang lain. Mereka meninggalkan petahana dan memilih pendatang baru,” kata dosen Fisipol Undar (Universitas Darul Ulum) Jombang ini, Selasa (3/12/2024).

    Mukari menambahkan bahwa konteks Pilkda hari ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, sangat tergantung dengan kondisi politik nasional. Yakni, semacam pertarungan antara partai penguasa dengan kubu yang menempatkan diri sebagai oposisi.

    Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • Ketua DPR: LPI didirikan untuk perkuat kapasitas pembangunan nasional

    Ketua DPR: LPI didirikan untuk perkuat kapasitas pembangunan nasional

    Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan amanat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Lembaga Pengelola Investasi (LPl) didirikan untuk memperkuat kapasitas pembangunan nasional.

    Hal itu disampaikan Puan saat memimpin DPR bertemu dengan Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi LPl di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Pertemuan ini dalam rangka konsultasi antara Pansel dan DPR guna membahas pergantian anggota Dewas LPI dari unsur profesional.

    “LPI didirikan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan nasional, yang dikelola secara korporasi dan profesional. LPI membutuhkan orang profesional yang ahli di bidangnya tersebut,” kata Puan dalam keterangannya.

    Puan mengatakan bahwa pertemuan pada hari Selasa ini dalam rangka pemberian nama calon anggota Dewas LPI yang telah disepakati Pansel kepada DPR untuk dikonsultasikan sebelum calon terpilih nantinya dilantik oleh Presiden.

    Dua calon anggota Dewas LPI yang telah dijaring Pansel adalah Erwandi Hendarta dan Timur Sukimo juga turut hadir dalam pertemuan ini.

    Pemerintah membentuk Pansel Anggota Dewas LPI karena masa jabatan 3 tahun untuk Yozua Makes akan berakhir pada tanggal 22 Januari 2025.

    Hal itu sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah harus melakukan konsultasi dengan DPR untuk membahas calon anggota Dewas LPI.

    Dua calon anggota Dewas LPI dari unsur profesional yang telah dipilih Pansel memiliki pengalaman masing-masing di bidangnya.

    Erwandi Hendarta saat ini menjabat sebagai senior partner and the Head of Finance & Projects Practice Group in Hadiputranto, Hadinoto & Partners diketahui memiliki pengalaman mendalam di bidang hukum.

    Sementara itu, Timur Sukimo memiliki pengalaman di bidang hukum dan pengawasan, antara lain, sebagai komisaris independen Garuda Indonesia.

    Puan berharap bagi siapa saja yang terpilih nanti sebagai anggota dewas untuk membantu menunjang kinerja LPI.

    Berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pembentukan Lembaga Pengelola Investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

    “Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan amanat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja,” ujarnya.

    Dewas di lembaga ini sendiri bertugas melakukan seleksi dan pengangkatan dewan direktur yang bertanggung jawab dalam melaksanakan operasionalisasi LPI.

    Selain itu, Dewas LPI juga bertugas untuk menyusun pengaturan dasar-dasar pengelolaan LPI sebagai landasan bagi kegiatan operasional lembaga tersebut.

    Puan ingin anggota dewas baru nanti dapat memberi pengawasan terbaik kepada LPI dalam upaya meningkatkan investasi Indonesia dan menggerakkan perekonomian Indonesia, serta menyerap tenaga kerja.

    “LPI harus bisa menarik dana investasi untuk negara dan membantu menggerakkan ekonomi Indonesia, serta mengatasi pengangguran sesuai semangat UU Cipta Kerja,” tutup Puan.

    Sebagai informasi, LPI dinakhodai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Hadir dalam pertemuan ini, Sri Mulyani, Wamenkeu Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Rionald Silaban, serta seluruh perwakilan fraksi DPR RI.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertama di Dunia, PSK Belgia Dapat Asuransi Kesehatan-Pensiun

    Pertama di Dunia, PSK Belgia Dapat Asuransi Kesehatan-Pensiun

    Brussels –

    Para pekerja seks komersial (PSK) di Belgia kini mendapatkan hak yang sama seperti para pekerja lainnya berdasarkan undang-undang (UU) baru di negara itu. Belgia pun menjadi negara pertama di dunia yang yang mengatur hak-hak pekerja untuk para pekerja seks.

    Di bawah UU baru tersebut, para pekerja seks di Belgia berhak atas asuransi kesehatan, cuti melahirkan, tunjangan sakit dan tunjangan kerja lainnya.

    UU terbaru ini, seperti dilansir CBS News, Selasa (3/12/2024), akan memungkinkan para pekerja seks untuk menandatangani kontrak kerja dan mendapatkan manfaat dari hak dan perlindungan hukum yang sama seperti para pekerja lainnya, yang juga mencakup pensiun, tunjangan pengangguran dan liburan tahunan.

    Prostitusi konsensual sudah didekriminalisasi di Belgia, namun hingga saat ini, prostitusi masih berada di wilayah abu-abu hukum di negara tersebut.

    “Saya sangat bangga menjadi pekerja seks Belgia saat ini. Ini adalah langkah yang sangat penting bagi kami sebagai pekerja seks. (Muncikari) Tidak bisa memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan,” ucap salah satu pekerja seks Belgia yang menggunakan nama online, Mel Melicioiuss, kepada followersnya di Instagram. Mel Melicioiuss juga dikenal sebagai seorang penulis di Belgia.

    UU baru ini tidak berlaku bagi pekerja seks mandiri, namun akan mencegah para muncikari dengan riwayat tindak kejahatan sebelumnya, seperti perdagangan manusia atau penganiayaan, untuk bekerja kembali di lapangan. Secara hukum, para muncikari juga harus menyediakan lingkungan kerja yang aman, yang dilengkapi dengan tombol alarm.

    Para pekerja seks di Belgia juga bisa menolak klien atau tindakan seksual tanpa takut dipecat atau dihukum karena memberikan penolakan.

  • Ekonomi AS Tumbuh 2,8% di Kuartal III 2024 – Page 3

    Ekonomi AS Tumbuh 2,8% di Kuartal III 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ekonomi Amerika Serikat tumbuh di angka 2,8% pada kuartal ketiga 2024.

    Melansir Associated Press, Selasa (3/12/2024) Departemen Perdagangan AS mencatat bahwa kinerja ekonomi di kuartal ketiga ditopang oleh belanja konsumen yang kuat dan peningkatan ekspor.

    Namun, PDB yang mencakup output barang dan jasa ekonomi melambat.

    Tetapi laporan PDB AS masih menunjukkan bahwa ekonomi terbesar di dunia itu bertahan. AS berhasil mencatat pertumbuhan di kisaran 2% selama delapan dari sembilan kuartal terakhir.

    Belanja konsumen, yang mencakup sekitar 70% dari aktivitas ekonomi AS, meningkat ke laju tahunan 3,5% pada kuartal ketiga, naik dari 2,8% pada periode April-Juni dan pertumbuhan tercepat sejak kuartal keempat 2023. Ekspor juga berkontribusi pada pertumbuhan kuartal ketiga, meningkat pada tingkat 7,5%, tertinggi dalam dua tahun.

    Namun, pertumbuhan ekspor AS di kuartal ketiga dalam belanja konsumen dan ekspor lebih rendah dari perkiraan awal Departemen Perdagangan AS.

    Sementara itu, pertumbuhan investasi bisnis melambat tajam karena penurunan investasi di sektor perumahan dan bangunan nonhunian seperti kantor dan gudang. Sebaliknya, belanja untuk peralatan melonjak.

    Adapun angka pengangguran yang tercatat sebesar 4,1%. Inflasi, yang mencapai titik tertinggi empat dekade 9,1% pada Juni 2022, telah turun menjadi 2,6%.

    Seperti diketahui, angka inflasi AS masih di atas target Federal Reserve sebesar 2%, tetapi bank sentral merasa cukup puas dengan kemajuan untuk memangkas suku bunga acuannya pada bulan September dan sekali lagi bulan ini.

    Sebagian besar pedagang Wall Street memperkirakan The Fed akan kembali memangkas suku bunga pada bulan Desember.

     

  • Pemerintah Beri Respons soal Risiko PHK Massal Imbas UMP Naik 6,5%

    Pemerintah Beri Respons soal Risiko PHK Massal Imbas UMP Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah sudah mempertimbangkan setiap kemungkinan, termasuk PHK massal, sebelumnya memutuskan naikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Airlangga menjelaskan notabenenya alokasi anggaran perusahaan untuk menggaji para buruh tidak terlalu signifikan. Menurutnya, industri padat karya hanya mengalokasikan 30% anggarannya untuk menggaji buruh, bahkan industri non-padat karya hanya 15%.

    Oleh sebab itu, pemerintah melihat masih ada ruang untuk peningkatan gaji buruh. Airlangga meyakini, banyak pilihan yang bisa dilakukan perusahaan daripada lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha ya,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Bagaimanapun, sambungnya, peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% diambil berdasarkan banyak pertimbangan terutama tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi.

    Airlangga mengaku pemerintah juga telah menemui para pelaku usaha. Dia mencontohkan dirinya yang menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 pada Minggu (1/12/2024). “Sudah jelas di Rapimnas Kadin,” jelas mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.

    Sebelumnya, Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie meminta pengusaha untuk menghindari PHK karyawan menyusul kenaikan UMP sebesar 6,5% pada 2025.

    Anindya meminta agar perusahaan mengambil berbagai langkah agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, [perusahaan] melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Menurut dia, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil pengusaha. PHK hanya akan menambah jumlah masyarakat yang kehilangan pendapatan, sehingga akan berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi.

  • Waka MPR Dorong Peningkatan Link and Match Pendidikan dengan Industri

    Waka MPR Dorong Peningkatan Link and Match Pendidikan dengan Industri

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya untuk mewujudkan link and match antara Pendidikan kejuruan, vokasi, dan dunia industri. Hal itu bertujuan agar lulusan pendidikan vokasi dapat menjawab perkembangan kebutuhan dunia industri.

    “Upaya untuk mewujudkan link and match antara program pendidikan kejuruan, vokasi, dan kebutuhan dunia usaha harus terus ditingkatkan. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan dunia usaha agar lulusan pendidikan vokasi dapat terserap di dunia kerja dengan baik,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) terbesar berasal dari lulusan SMK sejumlah 9,01%. Urutan kedua berasal dari lulusan SMA sebesar 7,05%, selanjutnya TPT disumbang lulusan diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 5,25%.

    Peringkat berikutnya penyumbang TPT adalah lulusan sekolah vokasi atau Diploma I/II/III sebesar 4,84%, dan untuk lulusan SMP, TPT tercatat sebesar 4,11%. Sementara itu pada urutan keenam TPT disumbang lulusan SD ke bawah sebesar 2,32%.

    Menurut Lestari, sejumlah catatan BPS tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan berbagai langkah evaluasi agar upaya perbaikan kualitas lulusan sekolah kejuruan dan pendidikan vokasi dapat segera dilakukan.

    “Di era globalisasi yang sarat perkembangan teknologi saat ini, sangat mempengaruhi kebutuhan dari dunia usaha,” jelasnya.

    “Dengan semakin banyak anak bangsa terlatih yang mampu diserap sektor industri, pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus ditingkatkan hingga mencapai target yang ditetapkan,” tutupnya.

    (akn/ega)

  • Kadin Imbau Pengusaha Hindari PHK Seusai Kenaikan UMP 2025

    Kadin Imbau Pengusaha Hindari PHK Seusai Kenaikan UMP 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mendorong pengusaha untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Dalam konferensi pers seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024), Anindya menekankan pentingnya langkah preventif agar kenaikan UMP tidak berdampak negatif pada tingkat pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau (perusahaan) agar melakukan segala macam cara supaya tidak terjadi PHK,” kata Anindya.

    Ia menegaskan, PHK seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil, karena dapat memperburuk kondisi ekonomi dengan bertambahnya masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan.

    Anindya menambahkan, meskipun kenaikan UMP akan memberikan tambahan pengeluaran bagi perusahaan, tetapi kenaikan UMP juga dapat mendorong daya beli masyarakat.

    “Jadi tentu semua itu ada plus minusnya, tetapi yang kita lihat upaya dari pemerintah itu lebih untuk memastikan daya beli tidak hilang karena memang butuh bantuan,” kata Anindya mengomentari kenaikan UMP. 

  • Anindya Bakrie Imbau Pengusaha Hindari PHK Usai Penetapan Kenaikan UMP 6,5%

    Anindya Bakrie Imbau Pengusaha Hindari PHK Usai Penetapan Kenaikan UMP 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) versi Munaslub 2024, Anindya Bakrie meminta pengusaha untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Anindya meminta agar perusahaan mengambil berbagai langkah agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, (perusahaan) melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Menurut dia, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil pengusaha. PHK hanya akan menambah jumlah masyarakat yang kehilangan pendapatan, sehingga akan berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi.

    Kadin juga menyoroti soal rencana pemerintah yang bakal membentuk Satgas PHK. Diharapkan Satgas tersebut nantinya mampu membantu perusahaan mencari solusi agar tidak harus melakukan PHK akibat penyesuaian UMP.

    “Tapi kita mau lihat bagaimana Satgasnya ini dan pasti biasanya bekerja sama dengan dunia usaha. Karena yang melakukan PHK itu ya dari dunia usaha, entah dari BUMN, koperasi atau swasta. Jadi kami akan berkomunikasi melihat,” katanya.

    Meski begitu, Anindya mengakui bahwa kondisi perusahaan berbeda-beda, sehingga beberapa pengusaha mungkin menghadapi tekanan berat dalam menyeimbangkan antara kelangsungan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Namun, ia tetap berharap ada langkah-langkah inovatif untuk menghindari keputusan sulit seperti PHK.

    Sebagai organisasi yang mewadahi pelaku usaha, Kadin terus berupaya mendorong perusahaan untuk berpikir jangka panjang.

    “Tapi memang sebagai pengusaha juga kita berpikir untuk berlanjutan. Jadi kadang-kadang pilihan itu tidak enak ditempuh, tapi kadang-kadang ya menjadi pilihan,” ucap Anindya.

    Meskipun PHK terkadang menjadi langkah yang tak terhindarkan, Anindya optimistis bahwa dengan strategi yang tepat, perusahaan akan mampu mengatasi tantangan itu tanpa harus mengurangi jumlah karyawan.

    “Tapi kami melihat cukup banyak upaya-upaya untuk mencegah dan mencari jalanlah supaya tidak kejadian (PHK),” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) seusai adanya kebijakan kenaikan UMP di 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Pemerintah akan membuat Satgas terkait dengan PHK,” kata Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu.

    Rencana pembentukan Satgas PHK merupakan respons pemerintah terhadap potensi PHK yang diambil perusahaan terhadap karyawan atau pekerja menyusul adanya kenaikan UMP.

    “Sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana,” ucap Airlangga.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk tahun 2025, berdasarkan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait, Jumat (29/11/2024) sore.

    “Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%,” kata Presiden dalam pengumumannya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Presiden mengatakan kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6%.

    Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    Presiden menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh.

    Presiden juga menekankan bahwa penetapan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha.