Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Rokok Ilegal Rugikan Penerimaan Negara, Pakar INDEF Serukan Langkah Luar Biasa

    Rokok Ilegal Rugikan Penerimaan Negara, Pakar INDEF Serukan Langkah Luar Biasa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menyatakan peredaran rokok ilegal berdampak negatif pada penerimaan negara. Dampak tersebut tidak hanya berasal dari kebocoran penerimaan cukai, tetapi juga pajak pertambahan nilai (PPN), mengingat cukai rokok menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan negara bersama PPN dan PPh.

    “Menurut saya, negara pasti kehilangan penerimaan, baik dari cukai maupun PPN. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah luar biasa. Jika tidak, kebocoran penerimaan negara tidak akan dapat diatasi,” ujar Andry saat mengikuti focus group discussion (FGD) bersama B-Universe di PIK 2, Kamis (12/12/2024).

    Ia menambahkan, industri rokok menyumbang sekitar 90% dari total penerimaan cukai nasional. Namun, maraknya rokok ilegal memberikan tekanan besar terhadap ekonomi, termasuk penurunan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Rokok legal menyumbang hampir 7% terhadap PDB. Kontribusi ini meliputi produksi, distribusi, ritel, hingga sektor perkebunan tembakau. Jika kita fokus pada pengembangan industri legal, dampaknya akan sangat signifikan bagi ekonomi nasional,” jelas Andry.

    Selain itu, Andry juga mengingatkan dampak rokok ilegal terhadap ekonomi daerah. Banyak wilayah di Indonesia bergantung pada aktivitas ekonomi berbasis tembakau. Penekanan berlebih pada industri tembakau legal berpotensi memicu peningkatan pengangguran di daerah penghasil tembakau dan penurunan pendapatan daerah.

    “Banyak daerah yang bergantung pada industri tembakau. Jika tekanan terhadap industri ini terlalu besar, tentu akan memengaruhi aktivitas ekonomi daerah dan menciptakan tekanan ekonomi signifikan,” tandasnya.

    Diskusi ini melibatkan narasumber kompeten, meliputi Direktur Eksekutif Indodata Danis Wahidin, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia Henry Najoan, Ketum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Benny Wachjudi.

    Kemudian, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, Kementerian Perindustrian Merrijanti Punguan; Kepala Pusat Industri Pedagangan & Investasi Indef Andry Satrio Nugroho; Direktur Komunikasi & Bimbingan Pengguna Jasa, Direktorat Jenderal Bea & Cukai Nirwala Dwi Heryanto, ikut hadir dalam diskusi peredaran rokok ilegal..

  • Perbaikan sistem perizinan penting untuk pertumbuhan ekonomi

    Perbaikan sistem perizinan penting untuk pertumbuhan ekonomi

    Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2024 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (11/12/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Sekjen: Perbaikan sistem perizinan penting untuk pertumbuhan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 14:19 WIB

    Elshinta.com – Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya perbaikan sistem perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Menurutnya, sistem perizinan yang cepat dan efisien dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga berkontribusi pada pengurangan pengangguran.

    “Karena kuncinya cuma di situ. Kalau perizinannya bisa baik, selesai semua urusan,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sebagai contoh, dia menyebutkan bahwa setiap izin yang dikeluarkan untuk proyek-proyek, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dapat menciptakan pekerjaan bagi masyarakat.

    Ia menjelaskan bahwa dengan jumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang mencapai 552 daerah, perizinan yang lebih cepat bisa membuka kesempatan bagi sekitar 30 juta tenaga kerja.

    Selain itu, Tomsi juga menyoroti tantangan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum sepenuhnya diterapkan di beberapa daerah.

    Tanpa adanya RTRW yang jelas, banyak proyek pembangunan menghadapi ketidakpastian lokasi dan izin. Hal ini berisiko menghambat investasi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian.

    “Dengan ketidakadaan RTRW, maka tidak ada kepastian keberlanjutan usaha,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

    Ia pun meminta agar ada persiapan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dihasilkan melalui kedatangan investor.

    Di samping itu, dia mengingatkan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penataan tenaga kerja non-ASN.

    Hal ini untuk memastikan bahwa tenaga kerja di pemerintahan benar-benar memiliki kualitas dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan.

    “Langkah ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih solid, profesional, dan berorientasi kepada hasil,” pungkas dia.

    Sumber : Antara

  • Mahfud MD Kutip Ucapan Prabowo Soroti Situasi Demokrasi, Hukum, dan Keadilan: Indonesia Bisa Bubar – Halaman all

    Mahfud MD Kutip Ucapan Prabowo Soroti Situasi Demokrasi, Hukum, dan Keadilan: Indonesia Bisa Bubar – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD menyoroti situasi demokrasi, hukum, dan keadilan di Indonesia yang mengalami kemerosotan.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengatakan hal itu dikonfirmasi bukan hanya berbagai pemberitaan yang masif, juga didukung fakta angka-angka hasil survei yang dilakukan secara ilmiah.

    Di bidang demokrasi, mantan Anggota DPR RI itu juga mengungkapkan The Habibie Center mencatat pada 2013-2014 atau sekira 10 tahun lalu perkembangan demokrasi di Indonesia masih cukup baik. 
     
    Akan tetapi, lanjut dia, sekarang situasi demokrasi di Indonesia sudah merosot menjadi demokrasi cacat. 

    Bahkan, kata Mahfud, ada yang menyebutnya demokrasi gagal. 

    Ia mengungkapkan berdasarkan Laporan Democracy Index 2023 Age of Conflict yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) menyebutkan peringkat demokrasi Indonesia turun dua peringkat.

    Mahfud menjelaskan berdasarkan laporan itu terdapat lima aspek yang berkontribusi pada kemerosotan demokrasi di Indonesia yakni proses pemilu dan pluralisme, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. 

    Perkembangan negatif Indeks Demokrasi tersebut, kata Mahfud, sejalan dengan perkembangan negatif penegakan hukum dan keadilan karena meluasnya korupsi yang penegakan hukumnya yang kurang bagus.

    Mahfud juga mengutip temuan Transparency Internasional Indonesia bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang semula berada di angka 40, tetapi dalam 3 tahun terakhir turun menjadi 34. 

    Di luar masalah korupsi tersebut, tingkat ketaatan negara pada hukum juga terrekam dalam survei tentang Indeks Negara Hukum Rule of Law yang hasilnya stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

    Menurut World Justice Project, lanjut Mahfud, pada 2015-2024 skor Rule of Law Indeks Indonesia stagnan di angka 0,52 atau sampai 0,53 dalam rentang nilai tertinggi 1.

    Hal tersebut, ujarnya, bermakna Indeks Negara Hukum Indonesia ada di bawah rata-rata dunia yang berada pada angka 0,55 dan rata-rata regional sebesar 0,59.

    Selain itu, ucap Mahfud, situasi tersebut juga buruk jika dikaitkan dengan kriteria Bank Dunia tentang aset sebuah negara. 

    Menurut laporan Bank Dunia seperti ditulis dalam Where is the Wealth of Nations, lanjutnya, kepatuhan atau penegakan hukum mencakup 44 persen dari aset suatu bangsa. 

    Rinciannya, jelas dia, sumber daya alam sebagai aset tangible (yang bisa dilihat, dipegang, dilihat dengan pancaindera) hanya mencakup 23 persen dari seluruh aset negara.

    Sedangkan 77 persen sisanya, sambung Mahfud, merupakan aset intangible yang terbagi dalam aset intangible penegakan hukum sebesar 44 persen dan aset intangible non hukum sebesar 33 persen.

    “Jadi kalau mau memperbaiki negara ini, ya penegakan hukum kuncinya,” kata Mahfud saat menyampaikan pidato kunci dalam Seminar Nasional “Outlook Penegakan Hukum Indonesia 2025” di Hotel Borobudur Jakarta pada Kamis (12/12/2024).

    Indonesia, lanjut Mahfud, sudah merumuskan langkah capaian tujuannya yakni Indonesia Emas Tahun 2045.

    Diproyeksikan, kata Mahfud, Indonesia sudah bersih dari kemiskinan dan keterbelakangan, pendapatan per kapitannya ada di kisaran USD24 ribu, partisipasi pendidikan tinggi akan mencapai 72 sampai 74 persen, dan tidak ada lagi pengangguran pada saat mencapai Indonesia Emas tahun 2045.

    Selain itu, ungkapnya, berdasarkan hitung-hitungan ilmiah hasil studi McKinsey tentang pemanfaatan dan perkembangan aset, maka keadaan Indonesia Emas akan benar-benar bisa dicapai asal Indonesia dikelola dengan profesional dan penuh kejujuran.

    “Tetapi jika kita menangani Indonesia dengan tidak profesional apalagi koruptif dan terus membiarkan lemahnya penegakan hukum dan maraknya ketidakadilan, maka yang akan terjadi bukan hanya Indonesia tidak bisa menjadi Indonesia Emas melainkan bisa bubar,” ujar Mahfud.

    “Konstatasi (melihat atau menetapkan gejala atau tanda dari suatu keadaan atau peristiwa) ini pernah dikatakan sendiri oleh Bapak Prabowo Subianto pada tahun 2018 dengan merujuk buku yang ditulis oleh novelis tentang Artificial Intelligence, yaitu August Cole dan PW Singer yang telah menulis novel (soal) AI judulnya Ghost Fleet pada tahun 2015,” sambung Mahfud.

    Mahfud menjelaskan di dalam buku itu Cole dan Singer menyebut dalam pertarungan Artificial Intelligence (AI) yang mengglobal, beberapa negara termasuk Indonesia sudah tidak ada di dalam percaturan dunia pada tahun 2030.

    Namun menurutnya, keterampilan anak-anak bangsa Indonesia untuk menghadapi perkembangan AI tak perlu terlalu dirisaukan. 

    Ia memandang banyak anak-anak bangsa yang cerdas untuk menghadapi itu. 

    Justru menurutnya hal yang harus dirisaukan adalah lemahnya penegakan hukum dan maraknya ketidakadilan.

    “Dengan lemahnya penegakan hukum dan ketidakadilan yang masif maka bisa saja Indonesia berantakan sebelum mencapai Indonesia Emas,” kata Mahfud.

    Untuk itu ia mengajak untuk tetap memiliki harapan di tengah keputusasaan yang mulai menghantui masyarakat belakangan ini. 

    Harapan besar tersebut, kata Mahfud, terletak pada pimpinan pemerintahan dengan langkah-langkahnya yang lebih nyata mulai tahun 2025.

    Ia mengatakan itu karena menurutnya semua teori untuk memperbaiki situasi sudah habis didiskusikan, bahkan diterapkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, namun hasilnya masih mengecewakan. 

    “Menurut saya, masih ada satu teori yang kita harapkan bisa dipakai dan mungkin workable, yaitu komitmen konsistensi, dan ketegasan Presiden saja dalam menegakkan hukum dan keadilan di dalam sistem demokrasi yang kita bangun,” kata dia.

    “Asa tersebut wajar kita ambil karena kita mencatat perjuangan, visi resmi, dan berbagai statement Presiden Prabowo selalu menekankan pada penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Jadi teorinya tinggal komitmen, konsistensi, dan ketegasan,” sambungnya.

    Mahfud menjelaskan publik telah mendengar komitmen dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato-pidatonya.

    Akan tetapi, Mahfud menantikan konsistensi Prabowo dalam penataan dan mereformasi pejabat di pemerintahannya.

    “Saya kira itu satu keperluan dan perlu keberanian. Bukan hanya, ‘ya harus begitu’. Kalau ‘harus-harus’ begitu presiden-presiden yang dulu juga sama kan. Semua komitmennya ada. Tapi konsistensinya yang tidak mudah memang. Implementasi itu tidak mudah. Justru itu perlu keberanian dan ketegasan,” pungkas Mahfud.

  • Wall Street Rebound, Nasdaq Melonjak di Atas 20 Ribu Usai AS Umumkan Laju Inflasi – Halaman all

    Wall Street Rebound, Nasdaq Melonjak di Atas 20 Ribu Usai AS Umumkan Laju Inflasi – Halaman all

     Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Mayoritas saham AS di bursa Wall Street mencatatkan kenaikan, termasuk indeks Nasdaq yang melesat di atas 20.000 untuk pertama kalinya usai   AS umumkan Laju Inflasi 

    Menurut pantauan Yahoo Finance, Indeks S&P 500 bertambah 49,28 poin, atau 0,82 persen, menjadi 6.084,19 disusul indeks Komposit Nasdaq yang meningkat 347,65 poin, atau 1,77 persen ke level 20.034,89 jadi ekor tertinggi sepanjang masa serta rekor penutupan. Sedangkan Dow Jones Industrial Average justru melemah dengan penurunan 0,2 persen. 

    Kepala Ekonom Spartan Capital Securities, Peter Cardillo, mengatakan penguatan Nasdaq terjadi karena prospek penurunan suku bunga minggu depan pasca data inflasi AS periode November 2024 sesuai dengan ekspektasi pasar sebelumnya.

    Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan lalu tumbuh 2,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dari sebelumnya pada Oktober lalu yang tumbuh 2,6 persen.

    Sementara secara bulanan (month-to-month/mtm), IHK AS pada November lalu tumbuh 0,3 persen, bila dibandingkan dengan periode sebelumnya dimana pada Oktober lalu IHK hanya tumbuh 0,2 persen.

    Pertumbuhan ini lantas membuat pasar berekspektasi bahwa The Fed kemungkinan besar akan memangkas suku bunga ke kisaran 4,25 persen hingga 4,5 persen pekan depan.

    Spekulasi meningkat setelah laporan ketenagakerjaan Jumat lalu, yang menunjukkan lonjakan jumlah pengangguran bersamaan dengan kenaikan pertumbuhan lapangan kerja.

    “Dengan angka-angka CPI yang secara umum sesuai, kemungkinan besar Fed tidak akan tergelincir dan akan memangkas suku bunga lagi minggu depan,” Jochen Stanzl, kepala analis pasar di CMC Markets.

    “Data tersebut bukan merupakan penghambat kenaikan harga saham di Wall Street saat ini,” tambahnya.

    Meski pemangkasan suku bunga masih dalam tahap wacana namun pasca pengumuman inflasi AS dirilis investor mulai melirik saham-saham teknologi untuk bulan keempat berturut-turut.

    Membuat saham Tesla Inc, Amazon.com Inc, dan induk perusahaan Facebook, Meta Platforms Inc mencapai titik tertinggi sepanjang masa. 

    Tak hanya itu, saham Nvidia dan Tesla juga tumbuh usai laporan data inflasi yang cukup tenang. Produsen chip itu tumbuh lebih dari 3 persen dan produsen kendaraan listrik tumbuh hampir 6 persen.

    Bursa Asia Bullish

    Mengekor kenaikan Wall Street, mayoritas saham Asia juga mencatatkan lonjakan. 

    Diantaranya seperti Saham berjangka Jepang dan Australia yang melesat sementara Hong Kong stabil, dengan sektor teknologi mendorong Amazon.com Inc dan Meta Platforms Inc ke rekor baru.

    Saham Broadcom Inc melonjak 6,6 persen setelah laporan bahwa perusahaan chip tersebut sedang menjajaki kerjasama kecerdasan buatan (AI) dengan Apple Inc.

     

  • Waka DPR Minta Pemerintah Beri Atensi soal Kebakaran Pabrik Garmen Magelang

    Waka DPR Minta Pemerintah Beri Atensi soal Kebakaran Pabrik Garmen Magelang

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah memberikan atensi terhadap kebakaran yang melanda pabrik garmen PT Anugerah Abadi Magelang (AAM) di Desa Girirejo, Tempuran, Magelang. Bila tak ada intervensi penanganan dari Pemerintah, industri tekstil Indonesia dikhawatirkan akan tamat riwayatnya.

    “Kejadian ini adalah tragedi besar, tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga bagi pekerja yang menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian lokal,” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Rabu (11/12/2024).

    Seperti diketahui, api besar membakar pabrik garmen milik PT AAM di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (8/12). Kebakaran ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan tetapi juga mengancam kesejahteraan ribuan pekerja dan masyarakat lokal.

    Menurut Cucun, kebakaran ini semakin memperparah industri tekstil Tanah Air yang belakangan tengah lesu, mulai dari badai PHK, perusahaan gulung tikar atau melakukan efisiensi, raksasa tekstil Sritex pailit, hingga sulitnya UMKM bersaing dengan produk asal China yang harganya jauh lebih murah.

    “Para pelaku tekstil ini sudah tidak berdaya. Sudah berlarut-larut masalahnya tapi belum ada juga kehadiran Pemerintah. Kalau Negara tidak hadir di sini dan punya kepedulian, bisa tamat riwayatnya mungkin industri tekstil ini dari hulu ke hilir,” ujar Cucun.

    “Bahkan yang mengerikan itu produksi garmen sekarang, yang jualan seperti di Jakarta itu saja sudah orang China-nya langsung. Bayangkan kita mau bersaing kayak gimana, mereka punya harga murah karena insentif mereka banyak di negaranya, jualan di sini mereka tidak bayar pajak,” paparnya.

    “Ini dampaknya bukan hanya di hilir saja, tapi sampai ke produsen hulunya, belum lagi para suplier bahan bakunya. Bisa mati industri ini kalau tidak ditangani dengan benar,” ungkapnya.

    Dengan jumlah pekerja yang mencapai 2.700 orang, kebakaran itu menjadi pukulan berat bagi ribuan keluarga yang menggantungkan penghidupan pada PT AAM. Termasuk pedagang dan UMKM sekitar yang juga bergantung dengan operasional pabrik tersebut.

    Jika perusahaan tidak segera bangkit dari keterpurukan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal menjadi kemungkinan yang sangat nyata. Cucun meminta manajemen mempertimbangkan posisi para pekerja sebagai tulang punggung keluarganya yang menggantungkan hidup di perusahaan itu.

    “Kami juga mendesak agar pihak manajemen dan Pemerintah memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak buruh di tengah situasi sulit ini,” sebutnya.

    Untuk itu, Cucun meminta Pemerintah hadir memberikan bantuan dan pendampingan bagi perusahaan mengingat dampak ekonomi dari kebakaran ini sangatlah besar. Kerugian yang diderita perusahaan diperkirakan mencapai miliaran rupiah dan operasional pabrik terancam lumpuh dalam waktu yang tidak dapat dipastikan.

    “Gangguan pada pabrik dapat memicu efek berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terhentinya aktivitas ekonomi lokal dan menambah jumlah pengangguran di wilayah Magelang,” terang Cucun.

    Bukan hanya pemasok bahan baku saja yang ada dalam rantai operasional itu, ada pula UMKM jasa transportasi hingga pendukung logistik lainnya yang sangat bergantung pada keberlanjutan operasional perusahaan. Cucun menyebut nasib para UMKM hingga pedagang lokal juga ikut dipertaruhkan, termasuk warung-warung makan sekitar yang mengandalkan operasional pabrik.

    “Jika pabrik tidak dapat segera kembali beroperasi, maka roda ekonomi lokal di sekitar Magelang dapat terhenti, mengakibatkan efek domino yang merugikan banyak pihak,” ujarnya.

    (eva/lir)

  • Inilah Data dan Fakta Pengungsi Suriah di Jerman – Halaman all

    Inilah Data dan Fakta Pengungsi Suriah di Jerman – Halaman all

    Jutaan warga Suriah telah melarikan diri sejak dimulainya perang saudara di Suriah pada tahun 2011. Meskipun sebagian besar mengungsi di dalam negeri, sejumlah besar pengungsi mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Turki, Lebanon, Yordania, Irak dan Mesir.

    Jerman khususnya telah menampung jumlah pengungsi terbanyak di Eropa. Adalah bekas Kanselir Angela Merkel yang pada tahun 2015 menangguhkan penerapan Regulasi Dublin dan membuka pintu bagi masuknya 320.000 warga Suriah di Jerman.

    Berapa banyak warga Suriah yang tinggal di Jerman?

    Menurut Kantor Statistik Federal, sekitar 973.000 warga Suriah tinggal di Jerman pada akhir tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 712.000 dianggap sedang mencari perlindungan. Status itu mencakup semua orang asing yang tinggal di Jerman dengan alasan kemanusiaan, termasuk pencari suaka, pencari suaka yang ditolak, dan orang-orang yang menikmati perlindungan sementara.

    Sebagian besar datang ke Jerman selama gelombang pengungsi tahun 2015. Meskipun banyak yang kini memiliki izin tinggal permanen, sejumlah kecil lainnya masih berstatus mengambang. Artinya, mereka hanya diizinkan tinggal, tanpa izin kerja atau akses bantuan sosial dan pendidikan kejuruan.

    Menurut Kantor Statistik Federal, warga negara Suriah merupakan kelompok terbesar di antara mereka yang dinaturalisasi tahun lalu. Jumlahnya meningkat sebanyak 75.500 orang. Rata-rata, mereka telah menetap selama 6,8 tahun sebelum mendapatkan paspor Jerman.

    Pada akhir tahun 2023, total lebih dari 160.000 warga Suriah menerima kewarganegaraan Jerman.

    Jerman hentikan permohonan suaka usai penggulingan Assad

    Pada tahun 2024, Suriah kembali menjadi negara asal pencari suaka terbesar di Jerman. Menurut perhitungan Kantor Statistik Federal, hampir 75.000 permohonan suaka diajukan oleh warga Suriah pada bulan November, diikuti oleh Afganistan dengan 34.300 permohonan dan Turki dengan sekitar 29.600 permohonan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Federal, total 5.090 warga Suriah diakui berhak mendapatkan suaka pada akhir Oktober tahun ini.

    Namun, pada tanggal 9 Desember, satu hari setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad, Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi, BAMF, menangguhkan keputusan suaka bagi warga negara Suriah. Menurut pihak berwenang, 47.270 permohonan suaka dari warga Suriah yang belum diputuskan akan terkena dampaknya, termasuk sekitar 46.000 aplikasi awal. Namun, situasi baru di Suriah saat ini tidak berdampak pada keputusan yang ada.

    Sebanyak sekitar 236.000 permohonan suaka telah diajukan di Jerman sepanjang tahun ini. Pengungsi Ukraina tidak dimasukkan karena mereka menerima status perlindungan sementara tanpa prosedur suaka.

    Usia rata-rata 25 tahun

    Mayoritas pengungsi Suriah di Jerman adalah laki-laki. Hanya sekitar 41 persen yang merupakan perempuan. Secara keseluruhan, warga Suriah di Jerman cenderung berusia lebih muda dibandingkan populasi umum: usia rata-rata mereka adalah sekitar 25 tahun. 37 persennya adalah anak di bawah umur.

    Menurut informasi BAMF, lebih dari 60 persen orang yang mengajukan permohonan suaka ke Jerman antara tahun 2017 hingga 2023 adalah orang yang sudah menikah. Banyak anak pengungsi Suriah yang lahir di Jerman: antara tahun 2019, saat survei dimulai, hingga tahun 2024 terdapat sekitar 56.200 anak.

    Lebih dari 60 persen warga Suriah yang mengajukan permohonan suaka ke Jerman sejak tahun 2015 adalah orang Arab. Sekitar sepertiganya adalah minoritas Kurdi. Mayoritasnya, lebih dari 90 persen adalah Muslim, kurang dari dua persen beragama Kristen, dan sekitar satu persen adalah Yazidi.

    Di mana warga Suriah tinggal di Jerman?

    Mayoritas warga Suriah tinggal di negara-negara bagian yang sangat atraktif karena kepadatan penduduknya – dan tawaran yang lebih baik di pasar tenaga kerja seperti di Nordrhein-Westfalen, Bayern dan Baden-Württemberg, .

    Kota-kota besar seperti Berlin, München, dan Hamburg juga menawarkan akses program dan jejaring sosial. Daerah pedesaan biasanya kurang populer karena menawarkan lebih sedikit program integrasi dan kesempatan kerja.

    Dibandingkan dengan kelompok pengungsi lainnya, pengungsi Suriah dinilai memiliki kualifikasi yang baik. Hampir separuh orang yang datang ke Jerman antara tahun 2015 dan 2017 adalah lulusan sekolah menengah atas atau universitas. Bagi pengungsi yang kemudian datang ke Jerman, angkanya lebih dari sepertiganya. Pada tahun ajaran 2022/23, sekitar 186.000 siswa Suriah bersekolah di sekolah pendidikan umum di Jerman, dan 50.000 lainnya bersekolah di sekolah kejuruan.

    Hambatan bahasa dan pengakuan

    Menurut Badan Ketenagakerjaan Federal, sekitar 226.600 warga Suriah bekerja dan membayar asuransi kesehatan, pensiun serta jaminan pengangguran. Sekitar 279.600 terdaftar sebagai “pencari kerja” pada akhir November 2024. Dari jumlah tersebut, 155.100 orang dianggap “pengangguran”. Artinya, tingkat pengangguran berkisar di angka 37 persen.

    Banyak warga Suriah yang bekerja di sektor konstruksi, katering atau keperawatan. Minat terhadap kualifikasi profesional juga meningkat tajam. Hambatan terbesar dalam mendapatkan pekerjaan adalah kendala bahasa dan masalah pengakuan ijazah dan kualifikasi warga Suriah.

    Pekerja asal Suriah memainkan peran penting, khususnya di sektor kesehatan, karena melakukan pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Banyak orang yang mampu menjalani profesi keperawatan, misalnya, melalui program pelatihan khusus.

    Jika mereka ingin atau harus kembali ke tanah air karena berakhirnya kediktatoran Assad, seperti yang dituntut oleh beberapa politisi, kekurangan pekerja terampil dalam sistem kesehatan dapat memburuk. Kementerian Kesehatan Federal mengeluh bahwa sekitar 200.000 posisi dalam profesi keperawatan sudah kosong.

  • Fakta tentang Hampir Sejuta Pengungsi Suriah di Jerman

    Fakta tentang Hampir Sejuta Pengungsi Suriah di Jerman

    Jakarta –

    Jutaan warga Suriah telah melarikan diri sejak dimulainya perang saudara di Suriah pada tahun 2011. Meskipun sebagian besar mengungsi di dalam negeri, sejumlah besar pengungsi mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Turki, Lebanon, Yordania, Irak dan Mesir.

    Jerman khususnya telah menampung jumlah pengungsi terbanyak di Eropa. Adalah bekas Kanselir Angela Merkel yang pada tahun 2015 menangguhkan penerapan Regulasi Dublin dan membuka pintu bagi masuknya 320.000 warga Suriah di Jerman.

    Berapa banyak warga Suriah yang tinggal di Jerman?

    Menurut Kantor Statistik Federal, sekitar 973.000 warga Suriah tinggal di Jerman pada akhir tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 712.000 dianggap sedang mencari perlindungan. Status itu mencakup semua orang asing yang tinggal di Jerman dengan alasan kemanusiaan, termasuk pencari suaka, pencari suaka yang ditolak, dan orang-orang yang menikmati perlindungan sementara.

    Sebagian besar datang ke Jerman selama gelombang pengungsi tahun 2015. Meskipun banyak yang kini memiliki izin tinggal permanen, sejumlah kecil lainnya masih berstatus mengambang. Artinya, mereka hanya diizinkan tinggal, tanpa izin kerja atau akses bantuan sosial dan pendidikan kejuruan.

    Menurut Kantor Statistik Federal, warga negara Suriah merupakan kelompok terbesar di antara mereka yang dinaturalisasi tahun lalu. Jumlahnya meningkat sebanyak 75.500 orang. Rata-rata, mereka telah menetap selama 6,8 tahun sebelum mendapatkan paspor Jerman.

    Pada akhir tahun 2023, total lebih dari 160.000 warga Suriah menerima kewarganegaraan Jerman.

    Jerman hentikan permohonan suaka usai penggulingan Assad

    Pada tahun 2024, Suriah kembali menjadi negara asal pencari suaka terbesar di Jerman. Menurut perhitungan Kantor Statistik Federal, hampir 75.000 permohonan suaka diajukan oleh warga Suriah pada bulan November, diikuti oleh Afganistan dengan 34.300 permohonan dan Turki dengan sekitar 29.600 permohonan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Federal, total 5.090 warga Suriah diakui berhak mendapatkan suaka pada akhir Oktober tahun ini.

    Sebanyak sekitar 236.000 permohonan suaka telah diajukan di Jerman sepanjang tahun ini. Pengungsi Ukraina tidak dimasukkan karena mereka menerima status perlindungan sementara tanpa prosedur suaka.

    Usia rata-rata 25 tahun

    Mayoritas pengungsi Suriah di Jerman adalah laki-laki. Hanya sekitar 41 persen yang merupakan perempuan. Secara keseluruhan, warga Suriah di Jerman cenderung berusia lebih muda dibandingkan populasi umum: usia rata-rata mereka adalah sekitar 25 tahun. 37 persennya adalah anak di bawah umur.

    Menurut informasi BAMF, lebih dari 60 persen orang yang mengajukan permohonan suaka ke Jerman antara tahun 2017 hingga 2023 adalah orang yang sudah menikah. Banyak anak pengungsi Suriah yang lahir di Jerman: antara tahun 2019, saat survei dimulai, hingga tahun 2024 terdapat sekitar 56.200 anak.

    Lebih dari 60 persen warga Suriah yang mengajukan permohonan suaka ke Jerman sejak tahun 2015 adalah orang Arab. Sekitar sepertiganya adalah minoritas Kurdi. Mayoritasnya, lebih dari 90 persen adalah Muslim, kurang dari dua persen beragama Kristen, dan sekitar satu persen adalah Yazidi.

    Di mana warga Suriah tinggal di Jerman?

    Mayoritas warga Suriah tinggal di negara-negara bagian yang sangat atraktif karena kepadatan penduduknya – dan tawaran yang lebih baik di pasar tenaga kerja seperti di Nordrhein-Westfalen, Bayern dan Baden-Wrttemberg, .

    Kota-kota besar seperti Berlin, Mnchen, dan Hamburg juga menawarkan akses program dan jejaring sosial. Daerah pedesaan biasanya kurang populer karena menawarkan lebih sedikit program integrasi dan kesempatan kerja.

    Dibandingkan dengan kelompok pengungsi lainnya, pengungsi Suriah dinilai memiliki kualifikasi yang baik. Hampir separuh orang yang datang ke Jerman antara tahun 2015 dan 2017 adalah lulusan sekolah menengah atas atau universitas. Bagi pengungsi yang kemudian datang ke Jerman, angkanya lebih dari sepertiganya. Pada tahun ajaran 2022/23, sekitar 186.000 siswa Suriah bersekolah di sekolah pendidikan umum di Jerman, dan 50.000 lainnya bersekolah di sekolah kejuruan.

    Hambatan bahasa dan pengakuan

    Menurut Badan Ketenagakerjaan Federal, sekitar 226.600 warga Suriah bekerja dan membayar asuransi kesehatan, pensiun serta jaminan pengangguran. Sekitar 279.600 terdaftar sebagai “pencari kerja” pada akhir November 2024. Dari jumlah tersebut, 155.100 orang dianggap “pengangguran”. Artinya, tingkat pengangguran berkisar di angka 37 persen.

    Banyak warga Suriah yang bekerja di sektor konstruksi, katering atau keperawatan. Minat terhadap kualifikasi profesional juga meningkat tajam. Hambatan terbesar dalam mendapatkan pekerjaan adalah kendala bahasa dan masalah pengakuan ijazah dan kualifikasi warga Suriah.

    Pekerja asal Suriah memainkan peran penting, khususnya di sektor kesehatan, karena melakukan pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Banyak orang yang mampu menjalani profesi keperawatan, misalnya, melalui program pelatihan khusus.

    Jika mereka ingin atau harus kembali ke tanah air karena berakhirnya kediktatoran Assad, seperti yang dituntut oleh beberapa politisi, kekurangan pekerja terampil dalam sistem kesehatan dapat memburuk. Kementerian Kesehatan Federal mengeluh bahwa sekitar 200.000 posisi dalam profesi keperawatan sudah kosong.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

  • Terima DIPA dan TKD 2025, Pj Gubernur Jatim Tancap Gas Optimalkan Anggaran

    Terima DIPA dan TKD 2025, Pj Gubernur Jatim Tancap Gas Optimalkan Anggaran

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono bersama Kementerian, Lembaga Negara dan Gubernur se-Indonesia menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara digital.

    DIPA dan TKD digital tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto secara simbolis di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Selain penyerahan DIPA dan TKD TA 2025, juga ada peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo sebagai upaya meningkatkan kinerja sistem e-Purchasing atau sistem pengadaan secara elektronik pemerintah melalui berbagai kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam transaksi atau belanja pemerintah.

    Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera bergerak cepat dalam merealisasikan arahan Presiden untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran guna meningkatkan pembangunan menuju Indonesia maju, makmur dan Indonesia emas tahun 2045.

    “Tentunya segala kebijakan dan program yang digulirkan Pemprov Jatim akan berselaras dengan program kebijakan Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, kita akan tancap gas lakukan percepatan optimalisasi penggunaan anggaran yang berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional,” ujarnya saat di Istana Negara.

    Adhy menambahkan, arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025 sendiri memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi serta perumahan.
    Maka, lanjut dia, semuanya itu akan menjadi dasar kebijakan bagi pemprov bersama DPRD Jatim dalam menyusun program pembangunan Jawa Timur yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim.

    “Hal tersebut selaras dan sinergi dengan program yang dirancang pemprov bersama DPRD Jawa Timur, dimana dari anggaran APBD tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 29,9 triliun, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi konsen kami dalam pembangunan Jawa Timur tahun 2025,” ungkapnya.

    “Di bidang pendidikan kita alokasikan sebesar 32 persen dari APBD, sedangkan sektor kesehatan sebesar 19,4 persen. Semua alokasi ini melebihi dari Mandatory Spending yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, artinya kita sangat serius dalam peningkatan pembangunan kedua sektor ini,” terang Adhy menambahkan.

    Lebih lanjut, kata Adhy, bahwa alokasi APBD Jatim TA 2025 sudah sejalan juga dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jatim, dimana ’Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Tranformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan’ menjadi tema RKPD Jatim tahun 2025.

    Hal itu, nantinya akan diwujudkan melalui delapan arah kebijakan prioritas pembangunan Jawa Timur, antara lain pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan.

    Selanjutnya, pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan, pembangunan karakter masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

    “Seluruh anggaran yang kita belanjakan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan dalam pelayanan dan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Semoga kebermanfaatannya dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

    Sementara itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia maju, Indonesia makmur, dan Indonesia emas tahun 2045.

    Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa APBN TA 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, namun tetap dengan kehati-hatian.

    “Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara pruden hati-hati, dan terencana dengan baik. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan,” tandasnya. [tok/aje]

  • Tantangan Program 3 Juta Rumah

    Tantangan Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) menggulirkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang patut diapresiasi. Program itu tiga kali program sebelumnya Program Sejuta Rumah (PRS) per tahun pada era Jokowi.

    Apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang wajib dipenuhi agar program itu berjalan mulus?

    Bagaimana kinerja PSR yang mulai berjalan pada 2015 ketika kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta? PSR diharapkan dapat menekan backlog menjadi 6,8 juta dalam waktu 5 tahun sejak 2015. Sayangnya, setelah hampir 10 tahun, backlog justru naik menjadi 9,9 juta per 2023 (BPS).

    Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR), target PSR mencapai 1.042.738 unit pada 2024. Hingga Agustus 2024, realisasi PSR mencapai 666.432 unit atau 63,9% dari target yang meliputi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk non-MBR. Realisasi dari 2015 hingga Agustus 2024 telah mencapai 9,8 juta unit rumah.

    Backlog boleh dikatakan akan terus mendaki sebab kebutuhan rumah mencapai 800.000 unit setahun. Oleh karena itu, Program Pembangunan 3 Juta Rumah setahun layak didukung.

    Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan yang wajib dipenuhi agar program tersebut berhasil?

    Pertama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) mengemukakan bahwa pencapaian program 3 juta rumah per tahun sulit terwujud jika hanya mengandalkan APBN.

    Anggaran perumahan pada 2024 tercatat Rp14 triliun sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp5 triliun. Jika hanya mengandalkan APBN, hanya sedikit rumah yang bisa dibangun.

    Ada tiga terobosan. Pertama, penyediaan tanah gratis atau lahan murah untuk pembangunan rumah rakyat. Kedua, pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan 21%. Biaya itu meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB) 5% dan retribusi 2,5%. Ketiga, efisiensi biaya material bangunan melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) yang bisa dilakukan pengembang perumahan dalam (Kompas, 13/11/24).

    Kedua, terobosan itu membutuhkan koordinasi prima dengan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

    Namun, rencana mengenai pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan itu bisa bertentangan dengan rencana kenaikan penerimaan negara dari pajak. Bahkan pemerintah akan mengenakan pajak untuk ekonomi bawah tanah (underground economy) yang selama ini terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

    Koordinasi itu hendaknya diwujudkan dalam memorandum of understanding (MoU). Hal itu bertujuan untuk menciptakan komitmen dan sinergi dalam pembangunan rumah sejalan dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing kementerian.

    Ketiga, satu hal yang juga wajib diperhatikan adalah legalitas surat kepemilikan lahan sitaan negara untuk dijadikan rumah (gratis). Hal ini penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi pemilik rumah. Bisa dibayangkan betapa nestapanya ketika di kemudian hari pemilik rumah digusur gegara tanah yang ditempati ternyata bermasalah.

    Keempat, sekalipun rumah sederhana, jangan pernah mengabaikan kualitas pembangunan rumah tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan spesifikasi rumah seperti material dan standar kualitas.

    Kelima, sumber pendanaan juga wajib dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66% per September 2024 atau masih di atas ambang batas 50%. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4% yang juga jauh di atas ambang batas 10%.

    Namun, bank juga dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu misalnya perumahan. Mengapa? Lantaran, hal itu bisa memicu potensi risiko konsentrasi kredit (Paul Sutaryono, Kompas, 12/11/24). Dengan bahasa lebih bening, pemerintah wajib mempertimbangkan sumber pendanaan lainnya di luar perbankan.

    Keenam, selain itu, pemerintah wajib menjamin kelancaran rantai pasokan (supply chain) bahan bangunan. Hal itu perlu dipertimbangkan sebagai salah satu variabel penting untuk mencapai target 250.000 sebulan atau 8.333 unit rumah sehari.

    Ketujuh, pembangunan perumahan dapat menggairahkan paling tidak 174 subsektor. Sebut saja, pasir, semen, batu kali, batu bata, cat, besi, kawat, paku, baja ringan, kayu, genteng dan arsitektur.

    Alhasil, sektor properti juga dapat membantu pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 4,91% per Agustus 2024 turun 0,41 poin dari 5,32% per Agustus 2023.

    Kedelapan, Indonesia bisa belajar dari China yang membangun rumah susun bukan rumah tapak seperti penulis amati di Beijing. Rumah susun itu lebih strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan.

    Kesembilan, Kementerian PRKP juga wajib menggandeng Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengelola rumah subsidi melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengapa? Lantaran selama ini Menteri PUPR sebagai Ketua Komite BP Tapera.

    BP Tapera memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. BP Tapera merupakan transformasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Bahkan BP Tapera sudah memiliki ekosistem pembiayaan pembangunan perumahan.

  • IHSG Bergerak Melemah, Investor Pakai Mode Wait and See

    IHSG Bergerak Melemah, Investor Pakai Mode Wait and See

    Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik arah setelah dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini.
     
    Mengacu data RTI, Selasa, 10 Desember 2024 IHSG dibuka pada level 7.437,73. Setelah bergerak menguat, kemudian pada lima menit perdagangan IHSG tersungkur dan jatuh ke zona merah.
     
    Pada pukul 09.05 WIB IHSG terpantau melemah 4,35 poin atau 0,06 persen menjadi 7.433,48. Pada perdagangan awal ini IHSG sempat menyentuh level tertinggi 7,458,95.
    Masih mengacu data yang sama, total volume saham yang telah diperdagangkan hari ini sebanyak 1,39 miliar dengan nilai transaksi Rp2,2 triliun.
     
    Selain itu, terpantau sebanyak 201 saham mengalami penguatan pagi ini. Lalu sisanya 153 saham melemah dan 222 lainnya stagnan.
     

    IHSG bergerak melemah
    Melansir Antara, IHSG bergerak melemah di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap rilis data inflasi Amerika Serikat (AS).
     
    “Fokus pelaku pasar tertuju pada data indeks harga konsumen (IHK) Amerika Serikat (AS) yang akan dirilis pada Rabu (11/12) besok, bersama dengan indeks harga produsen (PPI) pada Kamis (12/12) mendatang,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa
     
    Konsensus memperkirakan IHK AS secara tahunan akan meningkat dari 2,6 persen year on year (yoy) pada Oktober 2024 menjadi 2,7 persen (yoy) pada November 2024.
     
    Di lain sisi, proyeksi pemotongan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan mendatang melonjak hingga lebih dari 85 persen, setelah data tenaga kerja yang dirilis Jumat pekan lalu menunjukkan kenaikan tingkat pengangguran menjadi 4,2 persen pada November 1014 yang mengindikasikan meredanya pasar tenaga kerja.
     
    Dari Asia-Pasifik, pergerakannya cenderung bervariasi dengan mayoritas melemah, indeks KOSPI Korea Selatan masih menjadi yang terburuk kemarin, di tengah kondisi politik yang masih belum membaik.
     
    Tiongkok merilis data inflasi periode November 2024, dan pada hari ini Tiongkok akan merilis data perdagangannya pada periode November 2024, yang diperkirakan ekspor Tiongkok pada November 2024 akan cenderung melandai ke 8,5 persen (yoy), dari sebelumnya pada Oktober 2024 tumbuh 12,7 persen (yoy).
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)