Kasus: pengangguran

  • Petisi Desak Prabowo Batalkan PPN 12 Persen Tembus 193 Ribu Teken

    Petisi Desak Prabowo Batalkan PPN 12 Persen Tembus 193 Ribu Teken

    Jakarta, CNN Indonesia

    Petisi daring berjudul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” yang bertujuan mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan PPN 12 persen sudah tembus 193 ribu tanda tangan.

    Sebanyak 193.020 orang sudah menandatangani petisi itu hingga siang ini. Sejumlah 6.423 tanda tangan dibubuhkan hari ini.

    Petisi yang diinisiasi kelompok Bareng Warga itu meminta Prabowo membatalkan kebijakan PPN 12 persen. Petisi itu meminta pemerintah mengkaji ulang PPN 12 persen karena kondisi perekonomian masyarakat yang sedang buruk.

    “Rencana menaikan kembali PPN merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat. Sebab harga berbagai jenis barang kebutuhan, seperti sabun mandi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik. Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik,” tulis Bareng Warga pada petisi daring di situs change.org.

    Bareng Warga mengingatkan pemerintah masih ada 4,91 juta orang pengangguran. Ada pula 83,83 juta orang yang bekerja di sektor formal.

    Selain itu, upah minimum untuk Jakarta saja hanya di angka Rp5,06 juta. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut kebutuhan hidup layak di Jakarta mencapai Rp14 juta per bulan.

    Bareng Warga telah mengirimkan salinan petisi itu ke Kementerian Sekretariat Negara. Aksi unjuk rasa juga digelar pada Kamis (19/12) di depan istana untuk menuntut pembatalan kenaikan PPN 12 persen.

    “Jangan dipelintir-pelintir. Batalin semuanya untuk PPN 12 persen,” kata perwakilan Bareng Warga Risyad Azharai di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (19/12).

    (DAL/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kaleidoskop 2024: Harga Emas Antam Terus Melonjak, Beli 1 Januari Sudah Untung Rp390 Ribu per Gram – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Harga Emas Antam Terus Melonjak, Beli 1 Januari Sudah Untung Rp390 Ribu per Gram – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) 24 karat sejak 1 Januari 2024 hingga 25 Desember 2024 telah melonjak Rp390 ribu per gram.

    Tercatat, harga 1 gram emas batangan Antam pada 1 Januari 2024 di level Rp1.130.000 dan hari ini Rabu (25/12/2024) senilai Rp1.520.000 per gram.

    Pergerakan harga emas sepanjang Januari hingga akhir Februari relatif stagnan.

    Harga terendah periode tersebut berada di angka Rp 1.114.000 per gram dan harga emas tertinggi berada di 1.151.000 per gram.

    Barulah kenaikan signifikan tercatat baru mulai terjadi sejak Maret 2024, di mana harga emas terus mengalami peningkatan hingga berada di level Rp 1.249.000 per gram pada 31 Maret. Artinya, harga emas naik Rp 135.000 sejak awal tahun hingga akhir kuartal I 2024.

    Harga emas mulai mengalami lonjakan pada April 2024 dengan angka tertinggi Rp 1.347.000 per gram, kemudian berlanjut hingga Mei 2024 ke level Rp 1.363.000 per gram.

    Kenaikan masih berlanjut ke bulan-bulan berikutnya, di mana pada 30 September 2024 di posisi Rp1.464.000 per gram.

    Lalu, harga emas Antam pada 2024 juga telah mencetak rekor tertinggi, di mana pada Rabu (30/10/2024) telah naik Rp12 ribu ke level Rp1.560.000 per gram.

    Faktor Harga Emas Naik

    Adapun kenaikan harga emas ini didorong berbagai faktor, mulai dari kebijakan moneter hingga ketidakpastian geopolitik yang terus berkembang.

    Kenaikan harga emas yang signifikan tahun ini sebagian besar didorong pembelian aktif oleh bank-bank sentral di berbagai negara.

    Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar, bank sentral cenderung meningkatkan cadangan emas mereka sebagai bentuk perlindungan nilai.

    Pembelian besar-besaran ini menciptakan tekanan permintaan yang kuat, mendorong harga emas ke level tertinggi sepanjang masa.

    Kemudian, ketidakpastian geopolitik terus meningkat, terutama dengan adanya konflik di Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, dan situasi politik yang tidak stabil di beberapa negara besar.

    Ketidakpastian ini mendorong investor untuk mencari aset yang dianggap aman, seperti emas.

    Emas dikenal sebagai “safe haven” dalam kondisi ketidakpastian, di mana investor mengalihkan aset mereka ke emas untuk menghindari risiko yang lebih besar di pasar keuangan. 

    Selanjutnya, salah satu faktor utama yang mendorong harga emas adalah ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve Amerika Serikat.

    Data inflasi yang lebih lambat dari perkiraan dan peningkatan angka pengangguran memicu spekulasi bahwa The Fed mungkin akan melakukan pemotongan suku bunga dalam waktu dekat.

    Penurunan suku bunga biasanya akan menekan imbal hasil obligasi dan melemahkan dolar AS, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik emas sebagai aset investasi.

    Harga Emas Saat Natal

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu, 25 Desember 2024:

    Harga emas 0,5 gram: Rp810.000.
    Harga emas 1 gram: Rp1.520.000.
    Harga emas 2 gram: Rp2.980.000.
    Harga emas 3 gram: Rp4.445.000.
    Harga emas 5 gram: Rp7.375.000.
    Harga emas 10 gram: Rp14.695.000.
    Harga emas 25 gram: Rp36.612.000.
    Harga emas 50 gram: Rp73.145.000.
    Harga emas 100 gram: Rp146.212.000.
    Harga emas 250 gram: Rp365.265.000.
    Harga emas 500 gram: Rp730.320.000.
    Harga emas 1.000 gram: Rp1.460.600.000.

    Sedangkan harga jual kembali (buyback) emas batangan di angka Rp1.369.000 per gram.

    Proyeksi Harga Emas di 2025

    Kenaikan harga emas sepanjang 2024 diperkirakan membuka peluang untuk reli serupa pada 2025. 

    Adapun faktor-faktor kenaikan harga emas yakni pembelian emas oleh bank sentral secara berkelanjutan, ketegangan geopolitik yang meningkat, pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve.

    Di sisi lain, Donald Trump yang akan kembali menjabat sebagai Presiden AS pada Januari 2025, investor di AS bersiap menghadapi perubahan kebijakan signifikan. 

    Kebijakan tersebut mencakup tarif perdagangan yang lebih tinggi, deregulasi, dan perubahan perpajakan, yang semuanya dapat memicu inflasi.

    “Jika tarif benar-benar diterapkan, ini akan mengurangi ruang bagi The Fed untuk terus memangkas suku bunga. Pasar telah mulai menurunkan ekspektasi pemangkasan lebih lanjut untuk tahun 2025,” ucap Frank Watson, analis logam mulia dari Kinesis Money.

    Sementara itu, Supervisor Butik Antam Palembang, Haris Bahalwan mengatakan harga logam mulia diprediksi akan naik menjadi Rp 2 juta per gram tahun depan.

    “Harga logam mulia terus naik saat ini dan tahun depan akan semakin naik jadi Rp 2 juta,” ujar Haris dikutip dari TribunSumsel, Rabu (23/10/2024).

    Haris mengatakan harga Rp 2 juta itu diprediksi bakal terjadi pada pertengahan 2025.

    Karena pada akhir tahun ini diprediksi masih akan berkisar Rp 1,5 juta dan awal tahun depan juga tidak akan jauh dari harga Rp 1,5-1,7 jutaan.

    Dia menyebut jika punya uang yang cukup dan ingin berinvestasi maka waktu yang tepat untuk investasi yakni dengan membeli logam mulia karena emas murni 99,99 persen kadarnya.

    “Waktu tepat untuk investasi emas saat ini karena nanti diprediksi akan naik lagi harganya dan terbukti saat ini harga terus merangkak naik,” kata Haris.

     

     

     

  • Profil Partai Politik Jerman Jelang Pemilu Dini 2025 – Halaman all

    Profil Partai Politik Jerman Jelang Pemilu Dini 2025 – Halaman all

    Uni Kristen Demokrat (CDU) dan Uni Kristen Sosial (CSU).

    Warna: Hitam

    Ketua: Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU)

    Pemimpin parlemen: Friedrich Merz (CDU)

    Anggota: CDU 363.100 (2024), CSU 131.000 (2024)

    Basis pemilih: Uni Kristen Demokrat, CDU, dan “partai bersaudara” di negara bagian Bayern, Uni Kristen Sosial, CSU, tergolong populer di kalangan warga berusia di atas 60 tahun, jemaat gereja, dan khalayak di pedesaan daripada daerah perkotaan. CDU juga secara umum lebih disukai oleh kalangan industri dan pemilik usaha kecil, serta banyak dipilih warga berpendidikan rendah atau menengah.

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 24,1% (2017: 32,9%)

    Sejarah: CDU didirikan di Jerman Barat pada tahun 1950 setelah Perang Dunia II dengan tujuan menarik semua pemilih konservatif Kristen di Jerman. CDU/CSU menjadi kekuatan politik paling dominan di era pascaperang, dan mendominasi pemerintahan selama beberapa dekade.

    Kanselir CDU Konrad Adenauer, yang memerintah dari tahun 1949 hingga 1963, adalah orang yang paling dekat dengan pendiri Republik Federal. Adenauer dan menteri ekonominya (dan penggantinya sebagai kanselir), Ludwig Erhard, yang memimpin “keajaiban ekonomi” Jerman Barat. Reputasi partai sebagai batu karang stabilitas moral dan ekonomi Jerman berlanjut di bawah kanselir CDU lain, Helmut Kohl, yang mendorong penyatuan kembali Jerman pada tahun 1990, sebuah momen bersejarah.

    Adapun Kanselir Angela Merkel (2005-2021) dikenal banyak mengadopsi program sosialis dan menggeser konservatisme CDU semakin ke tengah.

    Platform: CDU/CSU berjanji untuk mengurangi pajak perusahaan dan memberi manfaat bagi mereka yang berpenghasilan tinggi.

    Terkait migrasi, CDU/CSU menekankan komitmennya terhadap hak dasar untuk mendapatkan suaka, tetapi mereka menginginkan pembatasan yang lebih ketat terhadap siapa yang dapat mengajukan suaka, dan mereka menekankan perlunya mendeportasi pengungsi yang telah melakukan tindak pidana di Jerman.

    Mitra koalisi pilihan: Partai Liberal Demokrat (FDP)

    Partai Sosial Demokrat (SPD)

    Warna: Merah

    Ketua: Saskia Esken, Lars Klingbeil

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 25,7% (2017: 20,5%)

    Anggota: 365.000 (2024)

    Basis pemilih: SPD Sosial Demokrat yang berhaluan kiri-tengah secara tradisional menampung kelas pekerja dan serikat buruh. Seperti CDU, partai ini memiliki basis pemilih yang menua. Lumbung suara terbesar SPD tetap berada di kawasan industri padat penduduk di Jerman bagian barat, khususnya kawasan Ruhr di Rhine-Westfalen Utara, serta negara bagian Hesse dan Niedersachsen.

    Sejarah: SPD didirikan pada tahun 1875 dan merupakan partai politik tertua di Jerman. Pada dekade pertama abad ke-20 yang penuh gejolak, SPD bertindak sebagai organisasi payung bagi sejumlah gerakan kiri, serikat pekerja, dan komunis. Namun, dengan berdirinya Partai Komunis Jerman, KPD, pada tahun 1919, SPD menjadi rumah permanen bagi para reformis keadilan sosial, alih-alih kaum revolusioner.

    Banyak petinggi SPD yang kemudian dijebloskan ke kamp konsentrasi selama kekuasaan Nazi Jerman.

    Kanselir pertama SPD pascaperang, Willy Brandt, memerintah Jerman Barat dari tahun 1969 hingga 1974. Dia memperoleh reputasi internasional karena mendorong rekonsiliasi dengan Eropa Timur di tengah Perang Dingin. Dia digantikan oleh Helmut Schmidt, legenda lain SPD. Keduanya menjadi tokoh yang sangat dihormati dalam politik Jerman.

    Kader SPD, Gerhard Schröder memimpin pemerintahan bersama Partai Hijau dari tahun 1998 hingga 2005. SPD kemudian bermitra dengan CDU dalam koalisi dengan Kanselir Angela Merkel sebelum mengambil alih kendali pada tahun 2021 di bawah Kanselir Olaf Scholz. Di bawahnya, Jerman memiliki koalisi tiga partai pertama dengan Partai Hijau dan FDP.

    Platform: Program pokok SPD berkisar pada kebijakan sosial seperti upah minimum atau bantuan langsung tunai. SPD pernah meformasi pasar tenaga kerja di bawah Kanselir Schröder pada awal tahun 2000-an. Dia memperketat persyaratan bantuan negara bagi para pengangguran dan membatasi tunjangan serta bantuan sosial.

    Langkah ini memecah belah partai kaum konservatif. Di tubuh partai memuji dampak yang menguntungkan terhadap pertumbuhan lapangan kerja, sementara faksi di spektrum kiri mengecamnya sebagai kebijakan yang tidak manusiawi dan neoliberal.

    Saat ini para pemilih tradisional SPD, buruh industri, dan tenaga kerja berupah rendah mulai berpaling dari partai. Fenomena itu menjamur setelah SPD menjalin koalisi hampir dua dekade bersama partai konservatif CDU dan sebabnya dianggap telah kehilangan jati diri.

    Mitra koalisi pilihan: Partai Hijau

    Partai Hijau

    Warna: Hijau

    Ketua: Franziska Brantner, Felix Banaszak

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 14,8% (2017: 8,9%)

    Anggota: 150.000 (2024)

    Basis pemilih: Partai Hijau yang fokus pada isu lingkungan sangat bergantung pada demografi perkotaan yang berpendidikan tinggi sebagai basis pemilih mereka. Kebanyakan hidup di kota-kota besar di Jerman bagian barat, terutama di lingkungan universitas. Dari segi pendapatan, pemilih Partai Hijau saat ini cenderung berpenghasilan tinggi, bukan lagi dari kaum berupah rendah, seperti yang kini sedang diupayakan. Dalam pemilu terakhir, Partai Hijau memperoleh dukungan terbesar dari pemilih muda, diyakini karena terinspirasi gerakan lingkungan Fridays for Future dan kekhawatiran umum atas dampak perubahan iklim.

    Sejarah: Partai Hijau lahir dari peleburan berbagai gerakan sosial tahun 1980-an. Sebagian besar pendukung inti partai adalah pegiat lingkungan dan sosial yang memperjuangkan gerakan anti energi nuklir hingga kesetaraan hak bagi minoritas seksual. Keberhasilan Partai Hijau sejak didirikan pada 1980 adalah membawa isu-isu sosial progresif ke tatanan politik praktis.

    Partai Hijau menjadi sangat menonjol dalam politik Jerman antara tahun 1998 dan 2005, saat menjadi mitra koalisi junior bagi SPD di bawah Gerhard Schröder. Ketua umum partai saat itu, Joschka Fischer, menjabat sebagai menteri luar negeri dan wakil kanselir.

    Partai Hijau telah lama terbagi menjadi “realis” yang bersedia mengkompromikan tujuan partai untuk memiliki suara dalam pemerintahan, dan “fundamentalis” yang lebih berhaluan kiri, yang lebih dekat dengan akar budaya tandingan partai. Untuk pemilu dini 2025, Partai Hijau mengusung Menteri Perekonomian Robert Habeck sebagai kandidat kanselir.

    Platform: Partai Hijau menekankan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman, dengan dalih bahwa beban ekonomi utang negara lebih kecil ketimbang infrastruktur yang tidak memadai.

    Partai Hijau juga mendorong elektrifikasi kendaraan hingga ekspansi produksi energi terbarukan untuk menghasilkan listrik dan pemanas. Dalam hal kebijakan sosial, Partai Hijau menganjurkan pembayaran pensiun minimum wajib yang disubsidi melalui peningkatan pendapatan pajak, sementara sistem baru ditetapkan di mana pegawai negeri juga akan memberikan kontribusi. Mereka juga mendukung “jaminan pendapatan”, peningkatan upah minimum.

    Dalam hal kebijakan luar negeri, mereka menginginkan pendekatan yang tegas berdasarkan nilai-nilai yang lebih langsung mengkritik Cina dan Rusia atas pelanggaran hak asasi manusia.

    Mitra koalisi pilihan: SPD

    Partai Liberal Demokrat (FDP)

    Warna: Kuning

    Ketua: Christian Lindner

    Anggota: 71.800 (2024)

    Basis pemilih: Sebagai partai neoliberal yang pro-pasar bebas, FDP secara tradisional memperoleh pemilih terbanyak di kalangan wiraswasta, terutama pemilik bisnis dan profesional seperti dokter gigi dan pengacara. Dukungan dari kelas pekerja sebaliknya tercatat sangat minim.

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 11,5% (2017: 10,7%)

    Sejarah: FDP telah menjadi penghuni tetap di parlemen Jerman sejak awal bedirinya Republik Federal. Namun, FDP mengalami kekalahan besar dalam pemilihan umum tahun 2013 karena gagal melewati ambang batas parlemen sebesar 5%. Kebangkitan kembali FDP tercatat di bawah pimpinan baru Christian Lindner.

    Didirikan pada bulan Desember 1948, FDP acap menjadi penentu kemenangan bagi CDU dan SPD di masa lalu. Partai ini berpartisipasi dalam pemerintahan federal selama total 41 tahun, lebih lama daripada partai lainnya. Akibatnya, partai ini menyediakan banyak menteri kabinet bagi partai-partai yang lebih besar, beberapa di antaranya, seperti menteri luar negeri jangka panjang Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher, menjadi tokoh sejarah utama pascaperang.

    Platform: Kebebasan individu, dan pembatasan kekuasaan negara, telah menjadi prinsip panduan partai. FDP ingin memerangi perubahan iklim dengan mempromosikan teknologi baru dan telah berjanji untuk mempercepat upaya digitalisasi Jerman yang lamban.

    Program partai ini didasarkan pada prinsip kebebasan individu dan hak-hak sipil. Partai ini selalu berkampanye untuk lebih banyak pemotongan pajak. FDP menentang perampasan, pengendalian sewa, atau pembatasan sewa dan ingin melihat peningkatan jumlah rumah yang dimiliki pemiliknya. FDP menginginkan lebih banyak privatisasi, menentang batas kecepatan di jalan bebas hambatan, dan percaya bahwa teknologi akan mengatasi dampak buruk perubahan iklim.

    FDP adalah partai pro-Eropa dan ingin memungkinkan pekerja terampil untuk bermigrasi ke Jerman di bawah sistem poin berdasarkan model Kanada. Pengungsi perang akan diberikan status perlindungan sementara dengan birokrasi minimum dan harus segera kembali ke negara asal setelah konflik berakhir. Partai ini kritis terhadap Rusia dan Cina dan mendukung kemitraan Jerman dengan Amerika Serikat dan peran Jerman yang kuat di Uni Eropa.

    Mitra koalisi pilihan: CDU

    Alternatif untuk Jerman (AfD)

    Warna: Biru muda

    Ketua: Tino Chrupalla, Alice Weidel

    Anggota: 48.000 (2024)

    Basis pemilih: AfD telah menarik pemilih dari semua partai besar lainnya kecuali Partai Hijau, dan secara bersamaan berhasil memobilisasi banyak non-pemilih. AfD mendapat skor terbaik di antara pemilih berpendapatan menengah hingga rendah, dan pemilih dari berbagai kelas sosial. AfD terutama sangat sukses di Jerman Timur. Sementara itu, keanggotaannya memiliki satu fitur penting, yakni hanya 17% yang merupakan perempuan.

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 10,3%

    Sejarah: Alternatif untuk Jerman yang berhaluan kanan ekstrem telah melonjak menjadi terkenal sejak didirikan pada tahun 2013 sebagai partai Euroskeptis. Sejak saat itu, warga Jerman memilih AfD untuk parlemen federal dan juga di setiap negara bagian dalam pemilihan daerah serta parlemen Eropa.

    AfD awalnya dibentuk oleh sekelompok akademisi neoliberal sebagai protes terhadap mata uang tunggal Euro. Mereka marah khususnya atas keputusan Merkel untuk menyelamatkan Yunani pada tahun 2010 setelah krisis keuangan Eropa. Namun, setelah masuknya pengungsi terutama dari Suriah yang dilanda perang pada tahun 2015, partai tersebut menetapkan agenda nasionalis, anti-imigran, dan anti-Islam yang terang-terangan.

    AfD memiliki bagian ekstremis yang kuat yang diawasi oleh dinas intelijen domestik.

    Platform: AfD ingin mencegah pengungsi untuk masuk ke Jerman sama sekali. Partai ini ingin mendeportasi setiap pemohon suaka yang ditolak. Sejak tahun 2024, banyak anggota AfD yang menggunakan istilah “remigrasi” untuk merujuk pada deportasi massal dan pengusiran migran dan keturunan mereka.

    Partai ini bersikeras pada keutamaan budaya “tradisional” Jerman dan menolak Islam sebagai bagian dari masyarakat Jerman. Partai ini juga mempertanyakan gagasan bahwa perubahan iklim disebabkan oleh manusia, ingin menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga, dan menentang isu-isu keberagaman dan gender.

    AfD ingin membatasi wilayah operasi NATO pada wilayah negara-negara anggotanya dan mengganti UE dengan organisasi baru.

    Partai ini menyangkal bahwa perubahan iklim dipengaruhi oleh manusia dan ingin Jerman kembali menggunakan energi nuklir.

    Aliansi Sahra Wagenknecht (BSW)

    Warna: Ungu

    Ketua: Sahra Wagenknecht, Amira Mohamed Ali

    Anggota: Sekitar 1.000

    Basis pemilih: Sebagian besar mantan pendukung Partai Kiri dan mantan pendukung AfD, sebagian besar di Jerman timur.

    Sejarah: Didirikan pada tahun 2024 oleh para pemberontak Partai Kiri

    Platform: Aliansi Sarah Wagenknecht yang populis berhaluan kiri dalam isu-isu ekonomi: keadilan sosial, jaminan kerja, upah yang lebih tinggi, tunjangan yang besar, dan sistem pajak yang dirubah. Aliansi ini dekat dengan sayap kanan dalam isu-isu seperti imigrasi dan topik-topik seperti keberagaman gender.

    BSW mengkritik pengiriman senjata ke Ukraina dan para pendukungnya dalam Perang Rusia-Ukraina, dan menyalahkan NATO karena memprovokasi konflik. Mengacu pada perang Israel-Hamas, Wagenknecht menggambarkan Jalur Gaza sebagai “penjara terbuka.”

    BSW menentang peralihan ke energi terbarukan termasuk kendaraan listrik.

  • Tunggu Donald Trump Dilantik, Pelemahan Rupiah Diproyeksi Masih Terjadi hingga Awal 2025

    Tunggu Donald Trump Dilantik, Pelemahan Rupiah Diproyeksi Masih Terjadi hingga Awal 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Depresiasi atau pelemahan rupiah berpotensi masih akan terjadi hingga awal 2025 mengingat banyak ketidakpastian, terutama penantian pasar atas pelantikan presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada 20 Januari 2025.

    “Pada 20 Januari Donald Trump dilantik. Jadi nanti akan lebih jelas lagi kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil Donald Trump secara resmi ketika memegang kendali pemerintahan di Amerika,” tutur Head of Macroeconomic and Financial Market Research PT Bank Mandiri Tbk, Dian Ayu Yustina dalam “Investor Market Today” di IDTV, Senin (23/12/2024).

    Dikatakan Dian, pelaku pasar menunggu outlook variabel penting di AS, seperti inflasi dan tingkat pengangguran setelah Donald Trump dilantik. Jika dua indikator makroekonomi AS tersebut sejalan dengan bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed), pasar dapat bernapas lega. 

    Namun, jika kontradiksi, akan memberi sentimen negatif.  “Nah, kita harus cautious. Jadi mungkin sampai awal 2025 kita perlu tetap waspadai volatilitas nilai tukar rupiah,” kata dia.

    Dalam sepekan terakhir, rupiah terus melemah bahkan sempat menyentuh Rp 16.300 per dolar AS. Depresiasi atau pelemahan rupiah dipicu kebijakan suku bunga The Fe dan lonjakan indeks dolar Amerika Serikat, utamanya seusai pengumuman Gubernur The Fed Jerome Powell tentang arah pemangkasan suku AS pada 2025. 

    Menjelang Donald Trump dilantik, data Bloomberg Selasa (24/12/2024) pagi menyebutkan, rupiah berada pada level Rp 16.180 per dolar AS atau menguat tipis 16 poin (0,10 persen) dibandingkan perdagangan sebelumnya.
     

  • Penyebab KDRT di kalangan perempuan sering disebabkan masalah ekonomi

    Penyebab KDRT di kalangan perempuan sering disebabkan masalah ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di kalangan perempuan sering disebabkan masalah ekonomi sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi.

    “Kasus KDRT terhadap perempuan sering kali berakar pada masalah ekonomi. Karena itu, kita perlu fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi, terutama bagi generasi muda,” kata Andi di Jakarta, Selasa.

    Andi menilai pemerintah harus memastikan ada lebih banyak lapangan pekerjaan yang bisa diakses oleh generasi muda, agar mereka tidak terjebak dalam kondisi yang memperburuk sehingga terjadi KDRT.

    Selain itu, Yuliani juga menekankan pentingnya peran pendidikan dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan.

    Karena itu, dia menyarankan agar kurikulum pendidikan di tingkat SMK dan SMA serta universitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang berkembang.

    Banyak lulusan sekolah saat ini, menurut dia, yang tidak siap menghadapi tantangan dunia kerja karena keterbatasan keterampilan yang relevan.

    “Karena itu, kita perlu segera memperbaharui kurikulum pendidikan agar lulusannya dapat siap bersaing di dunia kerja,” katanya.

    Menurut Yuliani, hal ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang memiliki kecerdasan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan mengurangi potensi terjadinya KDRT.

    Ketua Umum Yayasan Kemanusiaan Rombongan Ibu-Ibu Eksis (Rombsis) Indonesia Andi Idhanursanty menjelaskan bahwa pendidikan tentang KDRT harus dimulai dari keluarga, terutama dari orang tua.

    Idha menilai sosok ibu sebagai figur sentral dalam keluarga, berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak-anak.

    Karena itu, ibu-ibu diharapkan tidak hanya memberikan pendidikan agama dan pendidikan formal kepada anak-anak, tetapi juga menjadi contoh yang baik dalam hal nilai-nilai kehidupan.

    “Keberhasilan anak-anak itu tergantung pada pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Ibu adalah sosok yang sangat penting dalam membimbing anak-anak,” ujar Idha.

    Idha juga menekankan pentingnya kesadaran tentang keberadaan KDRT dan perlunya ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan edukasi guna memahami bagaimana menjadi perempuan yang bermanfaat, baik untuk keluarga maupun masyarakat.

    Ia juga mengingatkan agar ibu-ibu dapat menjaga sumber penghasilan yang halal dan tidak terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan keluarga, seperti kerja paksa atau kekerasan dalam rumah tangga.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengangguran Capai 7,5 Juta Orang, Pariwisata Digalakkan

    Pengangguran Capai 7,5 Juta Orang, Pariwisata Digalakkan

    Medan, CNN Indonesia

    Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 7,5 juta orang. Salah satu solusi pemerintah adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para calon pencari kerja, terutama di bidang pariwisata.

    “Pengangguran kita saat ini sekitar 7,5 juta, jadi solusi terdekat beberapa minggu yang lalu saya diskusi dengan Presiden RI, beliau menyampaikan, untuk short term adalah pariwisata,” kata Yassierli saat mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan di Kota Medan, Senin (23/12).

    Dia mengajak perusahaan dan kepala daerah untuk memanfaatkan fasilitas dan kapasitas balai vokasi/pelatihan untuk bisa upskilling/reskilling terkait profil tenaga kerja.

    “Kami sudah berkoordinasi, menindaklanjuti, jadi balai-balai, di awal tahun depan (tahun 2025), kita akan fokus untuk pelatihan terkait pariwisata,” ujarnya.

    Menurut Yassierli, pelatihan terkait pariwisata perlu dilakukan karena durasi pelatihannya yang memang juga cukup cepat.

    “Durasi pelatihannya cukup cepat, kemudian requirement peserta tidak tinggi, sedangkan kebutuhan itu ada. Ini paralel dengan program pemerintah untuk menyiapkan lima daerah unggulan pariwisata,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Gibran Rakabuming Raka didampingi istri Selvi Ananda mengunjungi sejumlah stan Perusahaan (pemberi kerja) pada Festival Vokasi Temu Mitra Industri di BBPVP Medan, Jalan Amal, Medan Sunggal.

    Gibran yang mengenakan kemeja biru muda, langsung mengunjungi stan-stan perusahaan yang ada di acara Job Fair tersebut. Dirinya juga melakukan dialog dengan perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja dan para calon pelamar kerja.

    Selain itu Wapres Gibran juga menanyakan kompetensi apa saja yang diperlukan para perusahaan dan berapa peluang pencari kerja disabilitas untuk bisa diterima di perusahaan. Perwakilan perusahaan tersebut tampak antusias menjelaskan lowongan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan.

    (fnr/sfr)

  • Link Petisi Tolak PPN 12%. Tembus 176 Ribu Tanda Tangan!

    Link Petisi Tolak PPN 12%. Tembus 176 Ribu Tanda Tangan!

    Jakarta: Kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 telah memicu protes luas di kalangan masyarakat. Salah satu bentuk protes tersebut adalah petisi daring yang saat ini menjadi perbincangan hangat.

    Berikut adalah informasi penting tentang petisi ini:

    Petisi ini berjudul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!”. Petisi digagas Bareng Warga pada 19 November 2024 melalui platform Change.org.

    Hingga 23 Desember 2024, petisi ini telah ditandatangani oleh lebih dari 176 ribu orang dan terus bertambah seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu ini. Tagar seperti #PajakMencekik dan #TolakKenaikanPPN menjadi viral di media sosial.

    Kenaikan PPN dinilai memberatkan rakyat karena beberapa alasan. Pertama, kenaikan ini akan berdampak langsung pada harga barang kebutuhan pokok seperti sabun mandi dan BBM, yang semakin menekan daya beli masyarakat. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa daya beli masyarakat sudah menurun sejak Mei 2024.

    Kedua, tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dengan 4,91 juta pengangguran terbuka menurut data BPS Agustus 2024. Sebanyak 57,94% pekerja, terutama di sektor informal, hidup dengan pendapatan tidak stabil.

    Sementara itu, rata-rata upah pekerja semakin mendekati upah minimum provinsi (UMP), dengan selisih hanya 154 ribu rupiah pada 2024. Di Jakarta, biaya hidup mencapai 14 juta rupiah per bulan, sementara UMP hanya 5,06 juta rupiah.

    Kenaikan PPN ini juga dinilai berisiko memperburuk masalah sosial seperti tunggakan pinjaman online, yang telah menjadi beban berat bagi masyarakat miskin dan kelas menengah. Harga barang yang melonjak akan semakin menyulitkan kelompok rentan ini.

    Sobat dapat mendukung gerakan ini dengan menandatangani petisi melalui tautan berikut: Petisi Tolak PPN 12% di Change.org. 

    Baca Juga:
    Terapkan Kebijakan PPN 12% Mulai 2025, Pemerintah Siapkan Strategi Kurangi Beban Masyarakat

    Jakarta: Kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 telah memicu protes luas di kalangan masyarakat. Salah satu bentuk protes tersebut adalah petisi daring yang saat ini menjadi perbincangan hangat.
     
    Berikut adalah informasi penting tentang petisi ini:
     
    Petisi ini berjudul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!”. Petisi digagas Bareng Warga pada 19 November 2024 melalui platform Change.org.
    Hingga 23 Desember 2024, petisi ini telah ditandatangani oleh lebih dari 176 ribu orang dan terus bertambah seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu ini. Tagar seperti #PajakMencekik dan #TolakKenaikanPPN menjadi viral di media sosial.
     
    Kenaikan PPN dinilai memberatkan rakyat karena beberapa alasan. Pertama, kenaikan ini akan berdampak langsung pada harga barang kebutuhan pokok seperti sabun mandi dan BBM, yang semakin menekan daya beli masyarakat. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa daya beli masyarakat sudah menurun sejak Mei 2024.
     
    Kedua, tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dengan 4,91 juta pengangguran terbuka menurut data BPS Agustus 2024. Sebanyak 57,94% pekerja, terutama di sektor informal, hidup dengan pendapatan tidak stabil.
     
    Sementara itu, rata-rata upah pekerja semakin mendekati upah minimum provinsi (UMP), dengan selisih hanya 154 ribu rupiah pada 2024. Di Jakarta, biaya hidup mencapai 14 juta rupiah per bulan, sementara UMP hanya 5,06 juta rupiah.
     
    Kenaikan PPN ini juga dinilai berisiko memperburuk masalah sosial seperti tunggakan pinjaman online, yang telah menjadi beban berat bagi masyarakat miskin dan kelas menengah. Harga barang yang melonjak akan semakin menyulitkan kelompok rentan ini.
     
    Sobat dapat mendukung gerakan ini dengan menandatangani petisi melalui tautan berikut: Petisi Tolak PPN 12% di Change.org. 
     
    Baca Juga:
    Terapkan Kebijakan PPN 12% Mulai 2025, Pemerintah Siapkan Strategi Kurangi Beban Masyarakat
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Mengapa Faktor Ekonomi Menjadi Penghambat Mobilitas Sosial? Ini Alasannya

    Mengapa Faktor Ekonomi Menjadi Penghambat Mobilitas Sosial? Ini Alasannya

    Jakarta

    Ada sejumlah faktor penghambat mobilitas sosial, salah satunya terkait ekonomi. Kemampuan ekonomi yang kurang baik dianggap menghalangi keinginan masyarakat untuk memperbaiki status sosial.

    Sama halnya dengan perkembangan ekonomi yang tidak bisa maksimal, tanpa adanya dukungan dan hubungan sosial antara semua faktor. Untuk mengetahui hubungan ekonomi dan mobilitas sosial, berikut penjelasannya dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VII SMP/MTs.

    Pengertian Mobilitas Sosial

    Dilihat dari asal katanya, mobilitas berasal dari bahasa latin mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara kata sosial bermakna hubungan seseorang dengan masyarakat.

    Pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau status seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan lainnya. Misalnya seorang staf kantor beralih posisi menjadi manajer, atau seorang guru SD pindah ke SD lainnya.

    Alasan Mengapa Faktor Ekonomi Menjadi Penghambat Mobilitas Sosial

    Lantas mengapa faktor ekonomi menjadi penghambat mobilitas sosial? Faktor ekonomi akan menghambat mobilitas sosial ke arah yang lebih baik jika kondisi perekonomian sulit.

    Hal ini terjadi, misalnya ketika masyarakat sulit memperoleh modal usaha, lapangan kerja sempit, daya beli masyarakat menurun sehingga pemasukan pedagang berkurang, atau masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan dasar. Masalah ekonomi tersebut akan membuat seseorang atau kelompok orang tidak bisa mengalami kenaikan mobilitas sosial.

    Sebaliknya, faktor ekonomi bisa menjadi pendorong mobilitas sosial ketika modal usaha mudah didapat, lapangan kerja yang luas, daya beli masyarakat tinggi, dan masyarakat tercukupi kebutuhan dasarnya. Hal ini membuat orang bisa naik kelas, misalnya dari pengangguran menjadi karyawan atau pengusaha.

    Faktor Lain yang Mempengaruhi Mobilitas Sosial

    Selain faktor ekonomi, berikut ini sejumlah faktor yang juga mempengaruhi mobilitas sosial:

    1. Faktor Struktural

    Faktor struktural yang tertutup membuat mobilitas sosial sulit terwujud. Misalnya pada struktur masyarakat kerajaan yang membuat rakyat sulit menjadi petinggi negara. Atau pada sistem kasta, seorang sudra akan sulit berubah menjadi ksatria.

    Sementara di Indonesia yang menganut sistem demokrasi, strukturnya lebih terbuka, sehingga siapa pun boleh mencalonkan sebagai pejabat negara. Delapan Presiden Indonesia memimpin negara setelah dipilih dalam Pemilu.

    2. Faktor Individu

    Faktor individu adalah pengaruh dari sikap dan pemikiran masing-masing orang. Setiap orang mungkin memiliki cara tersendiri. Misalnya dua orang sarjana sama-sama melamar pekerjaan, tetapi hanya satu yang dipilih karena memiliki keterampilan tertentu.

    3. Faktor Sosial

    Mobilitas sosial juga dipengaruhi faktor sosial atau lingkungannya. Seseorang yang lahir dari keluarga miskin bisa terdorong untuk mengubah nasibnya karena contoh dari saudaranya atau tetangganya.

    4. Faktor Politik

    Faktor politik juga sangat berpengaruh terhadap mobilitas sosial. Kondisi politik yang tidak stabil akan berpengaruh pada perekonomian dan banyak hal. Jelas ini akan menghambat seseorang meningkatkan statusnya. Sebaliknya, kondisi politik yang stabil akan mudah meningkatkan mobilitas sosial.

    5. Akses Pendidikan

    Akses terhadap pendidikan bisa jadi mempengaruhi mobilitas sosial. Misalnya dengan bersekolah lebih tinggi, seseorang bisa melamar pekerjaan dengan posisi lebih tinggi.

    Namun jika pendidikan mahal, banyak anak tidak sekolah, maka orang akan sulit melakukan mobilitas sosial ke arah yang lebih baik.

    6. Diskriminasi

    Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok, bisa karena perbedaan bangsa, suku, ras, agama, atau golongan. Misalnya pada masa penjajahan, warga pribumi sulit mendapatkan pendidikan, sulit mengakses sumber pendapatan, sehingga kemiskinan masih tinggi.

    Bentuk Mobilitas Sosial

    Detikers juga harus memahami beberapa bentuk mobilitas sosial. Ada tiga bentuk, yaitu:

    1. Mobilitas Sosial Vertikal ke Atas

    Mobilitas sosial vertikal ke atas juga disebut sebagai social climbing, yaitu mobilitas yang terjadi karena adanya kenaikan posisi atau status seseorang. Misalnya seorang guru yang ditunjuk menjabat sebagai kepala sekolah.

    2. Mobilitas Sosial Vertikal ke Bawah

    Mobilitas sosial vertikal ke bawah juga disebut sebagai social sinking, yaitu mobilitas yang terjadi karena penurunan status atau kedudukan seseorang. Misalnya seorang seorang bos perusahaan yang tiba-tiba bangkrut dan kini menjadi miskin.

    3. Mobilitas Sosial Horizontal

    Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial yang setara, alias tidak naik maupun turun. Misalnya seorang manajer bagian yang digeser menjadi manajer di bagian lain yang setara, atau seorang kepala SMP yang dipindah menjadi kepala SMP lainnya.

    Ekonomi dan mobilitas sosial sebetulnya adalah dua hal yang saling terkait. Perbaikan yang berkelanjutan di keduanya bisa meningkatkan kualitas dan standar hidup masyarakat.

    (bai/row)

  • Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama

    Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama

    Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama
    Aktivis yang Nyambi Jadi Politisi. Selalu belajar dari sekitar. Politisi Partai Golkar, Anggota DPR RI, Koordinator Presidium MN KAHMI
    PRESIDEN
    Prabowo Subianto melempar wacana pentingnya kita mengkaji ulang sistem
    Pilkada langsung
    yang saat ini berjalan. Proposal itu disampaikan pada HUT ke-60 Tahun Partai Golkar, beberapa waktu lalu.
    Inti dari pesan Presiden bahwa
    demokrasi
    harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan rakyat. Barangkali itu berbasis dari Pembukaan UUD 1945, “…untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”.
    Dalam konteks tersebut, pemborosan APBN untuk Pilkada harus dihindari.
    “Berapa puluh triliun (rupiah) habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik. Kalau dilakukan oleh DPRD, negara bisa hemat dan efisien seperti di Malaysia dan Singapura,” kata Presiden.
    Tak menunggu lama, isu ini menjadi debat publik dan memancing pro dan kontra.
    Jauh sebelum polemik tersebut muncul, penulis dalam Kolom di
    Kompas.com
    , beberapa waktu lalu, sudah mengulas
    pentingnya penyempurnaan sistem politik
    .
    Ibarat tubuh manusia, sistem politik merupakan jaringan yang hidup dan saling memengaruhi satu sama lain.
    Saat tangan kita tergores, misalnya, maka mulut dan otak akan merasakan sakit. Begitu juga dengan sistem politik, bila virus moral hazard seperti
    money politics
    menjalar “merata” ke seluruh tubuh, maka demokrasi akan menjerit. Tak hanya itu, keuangan negara akan terpukul dan inflasi melejit.
    Begitu juga dengan usia, di mana semakin lama (atau tua) sistem politik berlaku, maka perlu dilakukan penyempurnaan (evaluasi) untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah.
    Saat pertama kali digelar, Juni 2005, Pilkada langsung membawa semangat demokratisasi pemilihan, yaitu memindahkan
    votes right
    dari meja parlemen ke meja rakyat di TPS.
    Saat itu, konteks politiknya adalah bahwa kita baru keluar dari sistem Orde Baru yang otoriter, sehingga ruang untuk partisipasi publik di semua hal menjadi kebutuhan.
    DPR saat Orde Baru tak lebih dari ornamen politik yang sulit melakukan terobosan. Tentu saja image parlemen hari ini berbeda dengan dahulu.
    Setelah hampir dua dasawarsa berlangsung, benar bahwa Pilkada langsung menghasilkan kemajuan di beberapa daerah. Namun pada saat yang sama, terjadi penurunan kualitas demokrasi dan beban pembiayaan politik yang semakin besar.
    Dampak negatifnya lebih massif daripada kemajuan di sejumlah titik tadi. Itu juga bukan preseden yang baru, karena di medio 2010-2012, Pilkada langsung juga sempat mendapat gugatan dari berbagai pihak.
    Mengutip pandangan Ryas Rasyid, mantan Menteri Dalam Negeri, di
    Kompas
    tahun 2011, beliau mencatat setidaknya ada tiga dampak negatif Pilkada langsung yang memprihatinkan.
    Yaitu penggunaan uang yang semakin marak untuk membeli suara konstituen (
    vote buying
    ), tidak adanya jaminan pasangan calon terbaik akan menang, dan potensi perilaku koruptif kepala daerah terpilih akibat
    high costs
    politik.
    Kita harus berani mengakui bahwa tiga dampak negatif tersebut semuanya sudah terjadi hari ini.
    Vote buying
    misalnya, pada Pileg dan Pilpres lalu sebagian besar elite politik menyimpulkan bahwa praktik
    money politics
    tidak hanya terjadi, tapi dilakukan secara “ugal-ugalan”.
    Kurang tegasnya penyelenggara Pemilu dalam melakukan pengawasan, membuat banyak pihak “menormalisasi” politik sembako, bantuan,
    cash money
    dan sebagainya.
    Jumlahnya mencengangkan, mendekati Rp 1.000 Triliun di Pileg dan Pilpres lalu. Itu hitungan kasar dari penulis, yang terdiri dari Rp 200-an trilun biaya pelaksanaan dari APBN dan biaya yang dikeluarkan tiap caleg berjumlah ribuan.
    Imbasnya, parlemen didominasi oleh mereka yang berlatar belakang pebisnis. Sepintas tidak salah dengan praktik tersebut. Namun, bila menengok frasa “ugal-ugalan” di atas, maka yang sesungguhnya terjadi adalah
    unfairness competition
    , pihak yang memiliki logistik berlebih (pengusaha) akan diuntungkan dari proses ini.
    Hasilnya pun dapat dilihat pada Pileg terakhir (2024), di mana 61 persen anggota DPR terpilih terafiliasi dengan kelompok bisnis tertentu. Angka yang lebih besar bahkan terekam di Pemilu lima tahun sebelumnya.
    Sementara para aktivis dan akademisi yang memiliki komitmen perjuangan, sering kali kalah di TPS dalam Pileg maupun Pilkada langsung, karena sulit bersaing dengan para pengusaha dalam mobilisasi logistik.
    Di sisi lain, pemilih yang rata-rata lulusan SMP belum mencapai tahapan memilih secara rasional.
    Akibatnya, keprihatinan kedua terjadi, di mana pemilih tidak mendapatkan pemimpin ideal yang bersih dan berpihak ke rakyat, karena
    popular vote
    sangat rentan dengan mobilisasi suara melalui
    vote buying
    tersebut.
    Dampak lanjutannya, performance pembangunan di banyak daerah yang
    busines as usual
    selama rezim Pilkada langsung, menjadi bukti bahwa ada yang salah dengan sistem yang berlaku selama ini.
    Alih-alih membangun, ratusan kepala daerah hasil Pilkada langsung justru menjadi tersangka kasus korupsi.
    Data KPK menyebutkan, sejak 2004 hingga 2023, terdapat 601 kasus korupsi di pemerintah kabupaten, kota, melibatkan wali kota, bupati, dan jajarannya. Angka ini akan bertambah jika kasus di provinsi dimasukkan.
    Artinya, kita tidak bisa lagi menganggap kasus-kasus tersebut sebagai moral hazard personal. Bila kejadiannya massal, maka itu menggambarkan sistem politik yang sakit atau terganggu.
    Benar bahwa tidak selalu Pilkada langsung memacu seorang calon untuk melakukan korupsi. Namun, faktor politik biaya tinggi membuat mereka tidak punya pilihan. Ditambah hasrat berkuasa yang membuncah, maka korupsi tak terelakkan.
    Sekali lagi, baik Pilkada langsung maupun perwakilan, dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Lebih dari itu, keduanya harus
    relate
    dengan kultur politik aktual di negara tersebut.
    Menurut penulis, Pilkada langsung hanya akan efektif bila masyarakat imun terhadap
    money politics
    . Itu artinya pendapatan per kapita (IPC) warga negara harus meningkat dulu, sehingga roda demokrasi langsung akan berjalan di atas jalan pikiran, bukan di atas statistik kemiskinan dan pengangguran.
    Fenomena ini juga mengingatkan kita pada pidato Prof Dr Boediono, yang juga Wapres 2009-2014, pada pengukuhan Guru Besarnya di UGM, 2007.
    Beliau menganalisis bahwa
    based on
    pengalaman empiris di seluruh dunia selama 1950-1990, rezim demokrasi di negara-negara dengan IPC 1.500 dollar AS atau kurang hanya bertahan 8 tahun.
    Lalu, negara dengan IPC 1.500-3.000 dollar AS, demokrasinya
    average
    stabil hanya dalam 18 tahun.
    Baru pada negara dengan IPC di atas 6.000 dollar AS, daya tahan sistem demokrasi jauh lebih besar.
    Dalam hal ini, bila melihat IPC Indonesia saat ini sekitar 4.900 dollar AS, maka perlu strategi tertentu untuk mengawal demokrasi agar
    on the tracks
    dan memiliki daya tahan.
    Termasuk keberanian kita melakukan transisi dan modifikasi, agar tidak “plek-ketiplek” meng-
    copy
    demokrasi yang berlaku di negara maju. Misalnya, demokrasi liberal di negara Barat yang dianggap ideal di sana, belum tentu sesuai dengan kultur masyarakat di Timur.
    Pengalaman negara lain dalam Pilkada juga beragam, termasuk banyak juga yang memilih melalui parlemen, bahkan ditunjuk oleh kepala negara.
    Misalnya India, di mana gubernur negara bagian ditunjuk oleh PM. Lalu Jerman, yang gubernurnya atau
    Ministerpräsident
    dipilih oleh parlemen. Begitu juga Spanyol, Italia dan banyak negara lainnya.
    Memang sebagian negara-negara di atas menganut sistem parlementer. Namun, ada juga negara dengan sistem presidensial yang melakukannya.
    Termasuk AS di masa-masa awal, di mana gubernur di sejumlah negara bagian sempat dipilih oleh parlemen.
    Indonesia selama era Orde Baru menerapkan sistem presidensial. Saat itu pemilihan gubernur dilakukan melalui penunjukan oleh presiden. Terlepas dari image otoritarian, tapi semua mengakui bahwa pembangunan di era Orde Baru relatif lebih sistematis daripada era sekarang.
    Poinnya adalah, selama pemerintah dan DPR berkomitmen menjaga segala bentuk potensi pelanggaran, pemilihan kepala daerah melalui DPRD belum tentu lebih buruk dari Pilkada langsung.
    Begitu juga dengan
    Pilkada Langsung
    yang berjalan selama ini dan menghasilkan ratusan kasus korupsi.
    Bila memang kita ingin mempertahankan sistem langsung, maka perlu penyempurnaan sistem penyelenggaraan Pilkada secara ketat. Tujuannya agar virus lama dapat diminimalkan, khususnya
    money politics
    dan keterlibatan birokrasi.
    Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun lalu juga memberikan 10 catatan dalam Perppu saat pembatalan Pilkada via DPRD. Pertanyaannya, apakah 10 catatan itu sudah dilaksanakan? Atau jangan-jangan kita tidak menghiraukannya?
    Di atas semuanya, penulis memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang membuka diskursus ini di awal-awal pemerintahannya. Sehingga tidak memancing spekulasi adanya
    vested interests
    , sebagaimana rencana amandemen UUD 1945 yang gagal tahun lalu, karena terlalu dekat dengan Pemilu.
    Dengan adanya perdebatan publik di awal pemerintahan, semua pihak dapat menyampaikan pikirannya, sehingga nantinya akan ditemukan formula terbaik untuk mendorong Pilkada yang prorakyat, prokesejahteraan, bukan hanya asal kelihatan demokratis.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petisi Batalkan PPN 12 Persen Banjir Dukungan, Tembus 174.740 Tanda Tangan

    Petisi Batalkan PPN 12 Persen Banjir Dukungan, Tembus 174.740 Tanda Tangan

    loading…

    Petisi Batalkan PPN 12 Persen Banjir Dukungan, Tembus 174.740 Tanda Tangan. Ilustrasi/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Petisi yang meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, banjir dukungan. Hingga Senin (23/12/2024) pukul 14.07 WIB, petisi tersebut tembus 174.740 tanda tangan.

    Diketahui, petisi tersebut dibuat pada 19 November 2024. Yang dipetisi adalah Presiden Republik Indonesia. Dilihat di laman change.org, terdapat gambar berwarna biru di bagian halaman petisi tersebut. “Menarik pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat. Tolak PPN 12% ,” demikian tulisan yang tertera di gambar tersebut.

    Petisi yang dimulai oleh Bareng Warga ini mengkritisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang isinya mulai 1 Januari 2025 Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Sebelumnya, atau kira-kira dua tahun lalu Pemerintah sudah pernah menaikkan PPN. Dari yang tadinya 10% naik ke angka 11%.

    “Rencana menaikkan kembali PPN merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat. Sebab harga berbagai jenis barang kebutuhan, seperti sabun mandi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik. Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik,” demikian isi petisi tersebut.

    Di bagian lain petisi tersebut juga disebutkan soal data pengangguran terbuka. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, angkanya masih sekitar 4,91 juta orang. Kemudian dari 144,64 juta orang yang bekerja, sebagian besar atau 57,94% bekerja di sektor informal. Jumlahnya mencapai 83,83 juta orang.

    “Urusan pendapatan atau upah kita juga masih terdapat masalah. Masih dari data BPS per Bulan Agustus, sejak tahun 2020 rata-rata upah pekerja semakin mepet dengan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP). Trennya sempat naik di tahun 2022, namun kembali menurun di tahun 2023. Tahun ini selisihnya hanya 154 ribu rupiah,” tulis petisi tersebut.

    Atas dasar itu, lanjut petisi tersebut, pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam UU HPP. “Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membesar dan menyebar ke mana-mana,” demikian bagian akhir petisi tersebut.

    Sebelumnya, pada Kamis (19/12/2024), elemen masyarakat sipil menyerahkan petisi online yang ditandatangani oleh ratusan ribu warga kepada Kementerian Sekretariat Negara. Petisi tersebut berisi desakan terhadap pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan PPN 12 persen.