Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Gerakan Nurani Bangsa Nilai PPN 12 Persen Akan Menyulitkan Masyarakat

    Gerakan Nurani Bangsa Nilai PPN 12 Persen Akan Menyulitkan Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari gabungan tokoh lintas bidang dan agama menilai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen akan menyulitkan masyarakat.

    “Kami menilai kebijakan akan semakin menyulitkan masyarakat menengah bawah yang belakangan ini sudah melemah daya belinya,” kata Alissa Wahid mewakili sikap GNB dalam konferensi pers daring, pada Sabtu (28/12/2024).

    GNB menilai, rencana kenaikan PPN jadi 12 persen juga akan menyebabkan inflasi yang menambah kompleksitas masalah, yang akan berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Alissa mengatakan gilirannya kebijakan ini akan melemahkan daya tahan bangsa.  

    Tidak hanya itu, GNB berharap pemerintah memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mengelola pendapatan dan belanja negara secara berhati-hati dan bijak, serta memformulasikan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial terlebih menghadapi tantangan ekonomi yang makin kompleks.

    Dalam penilaian tersebut, Alissa juga mengatakan pemulihan ekonomi pascapandemi belum sepenuhnya kokoh, dengan indikator-indikator, seperti tingkat pengangguran, inflasi, dan pendapatan riil masyarakat yang masih membutuhkan perhatian.

    “Kebijakan yang memperberat beban masyarakat dalam situasi ini dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah kurang sensitif terhadap kebutuhan rakyat,” lanjut Alissa.

    GNB juga mengajak pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam putusan kebijakan ini, di antaranya dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha agar mendapat perspektif yang lebih kaya dan menghindari resisten sosial yang tidak diinginkan.

    Adapun sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12 persen mulai awal Januari 2025. Kebijakan kenaikan PPN tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Kenaikan PPN 12 persen merupakan kesepakatan pemerintah bersama DPR berupa kenaikan tarif secara bertahap, agar tidak mendadak dan besar yang akan berdampak pada daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. 

  • Kenaikan PPN 12% Membebani Masyarakat

    Kenaikan PPN 12% Membebani Masyarakat

    loading…

    Rencana kenaikan tarif PPN 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya Pengurus Cabang PMII Pamekasan. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan.

    Ketua Umum PC PMII Pamekasan Homaidi mengatakan, kenaikan PPN 12% memberatkan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, serta berpotensi memperburuk perekonomian nasional.

    Sejumlah analis ekonomi menyatakan kenaikan tarif PPN 12% dapat menambah pengeluaran rumah tangga kelas menengah hingga Rp354.000 per bulan atau lebih dari Rp4 juta per tahun.

    “Beban ini dinilai berat mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi,” ujar Homaidi, Jumat (27/12/2024).

    Dia juga menyoroti dampak lain yang diantisipasi yakni kenaikan harga barang dan jasa hingga 5% yang diprediksi akan memicu inflasi. Kenaikan ini berisiko menekan daya beli masyarakat terhadap barang nonesensial dan menurunkan omzet pelaku UMKM, sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

    “Jika daya beli terus melemah, sektor usaha yang bergantung pada konsumsi domestik pun terancam mengalami penurunan kinerja, sehingga memicu potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meningkatnya angka pengangguran,” katanya.

    Dia menilai kenaikan tarif PPN tidak hanya menambah beban bagi masyarakat luas, tetapi juga membahayakan kelangsungan UMKM.

    “Kebijakan ini tidak lagi bijak di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kami mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut dengan mempertimbangkan dampak sistemiknya, yang berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi,” tegasnya.

    Sikap PC PMII Pamekasan sejalan dengan Pengurus Besar PMII yang meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan PPN.

    PC PMII Pamekasan menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini. Pihaknya berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi rakyat dan mengambil langkah yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil dan pelaku UMKM.

    “Ini momentum untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar untuk kepentingan rakyat. Kami akan terus memperjuangkan keadilan ekonomi yang lebih baik,” kata Homaidi.

    (jon)

  • Rupiah Ditutup Melemah, Tergerus Data Ekonomi AS

    Rupiah Ditutup Melemah, Tergerus Data Ekonomi AS

    Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau masih terdepresiasi hingga sore ini.
     
    Mengacu Bloomberg, Jumat, 27 Desember 2024, rupiah tergerus 45 poin atau 0,28 persen pada penutupan perdagangan hari ini menjadi Rp16.235 per USD.
     
    Hampir sama dengan data Bloomberg, data Yahoo Finance juga menunjukan rupiah turun 46 poin atau 0,28 persen menjadi Rp16.230 per USD.
    Melansir Antara, Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi penguatan dolar AS setelah data klaim pengangguran AS sedikit lebih kuat dari perkiraan.
     

    Rupiah berkonsolidasi
    “Rupiah diperkirakan berkonsolidasi di tengah ‘mood’ liburan dengan potensi melemah terbatas terhadap dolar AS setelah data pekerjaan AS, klaim pengangguran, sedikit lebih kuat dari perkiraan,” ujar Lukman Leong.
     
    Tercatat, klaim pengangguran AS mencapai 219 ribu dari perkiraan 224 ribu. Data ini juga lebih rendah dari angka sebelumnya yang sebesar 220 ribu.
     
    Sementara itu, untuk ekonomi Tiongkok, data laba industri melemah jadi minus 4,7 persen, turun dari bulan Oktober 2024 yang terkontraksi 4,3 persen.
     
    “Namun, juga ada berita positif dari Tiongkok sepekan ini, yaitu penerbitan 411 miliar dolar AS obligasi untuk mendukung ekonomi mereka, serta revisi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari 4,8 persen menjadi 4.9 persen untuk tahun ini oleh Bank Dunia. Untuk 2025, juga lebih tinggi dari 4,1 persen menjadi 4,5 persen,” ungkap dia.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • PHRI Prediksi PPN 12 Persen Bikin Tarif Hotel Naik 10 Persen di Bali

    PHRI Prediksi PPN 12 Persen Bikin Tarif Hotel Naik 10 Persen di Bali

    Denpasar, CNN Indonesia —

    Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memperkirakan pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen akan memicu kenaikan tarif hotel di Pulau Dewata sebesar 10 persen.

    Suryawijaya mengungkapkan besaran kenaikan tarif hotel di Bali akan bervariasi. Namun, ia berkaca dari kenaikan sebelumnya di mana saat PPN 11 persen berlaku tarif hotel di Bali menanjak dua digit.

    “Kalau itu bisa sampai 10 persen. Karena kalau satu persen dibagi itu satu persen hitungan yang ada saat ini. Biasanya barang-barang juga bisa akan naik, prediksi saya bisa 10 persenan (kenaikan tarif hotel),” ujarnya saat dihubungi Jumat (27/12).

    Ia mengingatkan kenaikan PPN bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Pasalnya, daya beli masyarakat tengah melemah.

    “Ketika pajak dinaikkan, belum tentu bisa menambah pendapatan. Ternyata nanti banyak pengusaha yang mengurangi tenaga kerja. Bahkan, pengangguran akan bertambah jadi melakukan efisiensi pengusaha-pengusaha,” ujarnya.

    Menurutnya, PPN 12 persen memiliki efek berganda bagi pengusaha. Padahal, bisnis masih dalam tahap pemulihan usai pandemi covid-19.

    “Pesan saya kepada pemerintah agar lebih bijak dan lebih baik menekan korupsi. Jadi kalau korupsi bisa ditekan diberantas, saya rasa tanpa menaikkan pajak pun program pemerintah akan bisa terealisasi,” terangnya.

    Alih-alih menaikkan PPN, ia mengimbau pemerintah sebaiknya serius memberantas korupsi. Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong peningkatan penerimaan dari sumber-sumber lain.

    “Saran saya selaku tokoh pariwisata di Bali, jadi pemerintah harus melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran APBN. Kedua menekan korupsi karena dari ribu triliun itu dan ratusan triliun sampai ada yang korupsi, kan kebocoran artinya. Yang ketiga menambah sumber-sumber pendapatan yang lain selain di luar pajak. Sehingga terciptanya kondusivitas daripada iklim usaha yang ada,” jelasnya.

    Di sisi lain, ia optimistis meski tarif hotel naik, tren kunjungan wisatawan ke Bali tetap terjaga.

    “Kalau penurunan wisatawan mungkin tidak signifikan. Cuma yang saya khawatirkan adalah jadi pengusahanya yang tidak kuat. Nanti melakukan efesiensi banyak kemudian prodaknya menurun servisnya, karena mengurangi karyawannya, bisa berkurang, itu yang akan ditakutkan,” katanya.

    Selain itu, bisa juga terjadi PHK pada karyawan hotel di Bali untuk efisiensi.

    “Makanya, hati-hati tidak mungkin satu sektor saja mempengaruhi, multiplier efeknya yang banyak,” jelasnya.

    Ia juga mengimbau pemerintah untuk lebih banyak mendukung lahirnya pengusaha baru. Apabila wirausaha semakin banyak maka akan menambah potensi pemasukan pajak ke depan.

    “Dari 280 juta penduduk ini kan baru berapa persennya jadi pengusaha. Jadi untuk dia berusaha itu kalau dibebani aturan banyak, pajak dan segala macam kan orang takut juga, mendingan mereka diam (tidak membuat usaha),” katanya.

    (kdf/sfr)

  • Mayoritas Wall Street Melemah, tetapi Dow Jones Menguat

    Mayoritas Wall Street Melemah, tetapi Dow Jones Menguat

    Jakarta, Beritasatu.com – Perdagangan bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street melemah pada Kamis (26/12/2024). Namun, Dow Jones Industrial Average berhasil melawan tren negatif hingga membalikkan kerugian yang sempat terjadi di awal sesi perdagangan.

    Mengutip CNBC International, Jumat (27/12/2024), Dow Jones mencatat kenaikan tipis sebesar 28,77 poin (0,07%) menjadi 43.325,80, setelah sebelumnya turun sekitar 182 poin di awal sesi. Sementara itu, indeks S&P 500 turun sedikit sebesar 2,45 poin (0,04%) menjadi 6.037,59, dan Nasdaq Composite merosot kurang dari 0,1% ke posisi 20.020,36. Pasar saham sebelumnya ditutup pada Rabu untuk libur Natal.

    Pergerakan pasar Kamis ini terjadi setelah S&P 500 mencatat performa solid menjelang Natal, dengan kenaikan 1,1% pada Selasa yang menjadi performa terbaik di malam Natal sejak 1974. Sepanjang pekan ini, S&P 500 telah naik 1,8%, sementara Dow Jones menguat 1,1%. Kenaikan signifikan pada saham-saham teknologi awal pekan ini juga mendorong Nasdaq naik 2,3% hingga saat ini.

    Meskipun mayoritas Wall Street melemah, tetapi para investor tampak optimistis menghadapi fenomena yang dikenal sebagai Santa Claus Rally, yaitu tren kenaikan pasar saham pada lima hari perdagangan terakhir di akhir tahun dan dua hari pertama Januari. Sejak 1950, S&P 500 mencatat rata-rata kenaikan 1,3% selama periode ini, jauh di atas rata-rata kenaikan pasar dalam tujuh hari biasa yang hanya 0,3%, menurut data LPL Financial. Kamis menandai hari kedua Santa Claus Rally.

    Manajer portofolio senior UBS Wealth Management Michael Zinn menyatakan, fenomena Santa Claus Rally masih berpotensi berlanjut. 
    “Kita lihat saja nanti, meski ini juga bisa menjadi periode yang tidak stabil. Ini adalah waktu yang tenang, di mana aktivitas perdagangan institusi menurun, sehingga lebih banyak didominasi oleh investor ritel. Jadi, pergerakan akhir tahun belum tentu mencerminkan tren di Januari atau Februari,” jelasnya.

    Dari sisi data ekonomi, klaim pengangguran baru di Amerika Serikat untuk pekan yang berakhir 21 Desember tercatat 219.000, lebih rendah dari proyeksi konsensus ekonom sebesar 225.000 menurut survei Dow Jones. Namun, klaim lanjutan, yaitu pengajuan kembali tunjangan pengangguran, naik menjadi 1,91 juta, tertinggi sejak 13 November 2021.

    Saat Wall Street melemah, S&P 500 hanya naik tipis 0,1% selama Desember. Sementara Nasdaq yang didominasi saham teknologi meningkat signifikan sebesar 4,2%, didukung oleh penguatan saham Tesla, Apple, dan Alphabet. Sebaliknya, Dow Jones justru mencatat penurunan 3,5%, menjadikannya bulan terburuk sejak April.

  • Sektor Pertambangan Terbanyak Melakukan Perampingan, 1.127 Karyawan di Sulawesi Tenggara Kena PHK – Halaman all

    Sektor Pertambangan Terbanyak Melakukan Perampingan, 1.127 Karyawan di Sulawesi Tenggara Kena PHK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, – Industri di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam daftar provinsi yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Hingga Desember 2024, ada 1.127 karyawan sudah di PHK.

    Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Kadis Transnaker) Sultra, Laode Muhammad Ali Haswandy mengatakan, penyumbang terbesar kasus PHK di Sultra adalah sektor pertambangan, terutama dari dua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bombana. 

    Menurutnya, kedua perusahaan tersebut menghadapi kendala dalam mempertahankan tingkat produksi, sehingga terpaksa melakukan perampingan karyawan.

    “Produksi yang tidak dapat terpenuhi atau berkurangnya hasil produksi menjadi faktor utama kedua perusahaan ini melakukan PHK,” kata Ali dikutip dari TribunSultra, Kamis (26/12/2024).

    Ali Haswandy menyampaikan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, dari total karyawan yang terkena PHK, hanya 146 orang yang mengklaim jaminan kehilangan pekerjaan.

    Padahal apabila melapor, karyawan yang terkena PHK akan menerima gaji sebesar 45 persen dari upah pokok selama tiga bulan pertama, dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya.

    “Bisa jadi mereka tidak mengetahui haknya atau ada alasan lain yang tidak kami ketahui secara pasti,” tuturnya.

    Ia pun menyampaikan untuk mengatasi terjadinya tingkat pengangguran akibat PHK tersebut, pihaknya memfasilitasi karyawan yang terkena PHK untuk mendapatkan informasi terkait peluang kerja baru.

    Ali berharap kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sultra agar membuka lowongan pekerjaan sebesar-besarnya bagi masyarakat Sultra.

    “Kami berharap sebelum mereka mencari tenaga kerja dari luar, mereka membuka lowongan terlebih dahulu untuk masyarakat Sultra,” jelasnya.(Dewi Lestari/TribunSultra)

     

     

  • Kebijakan PPN 12% Bikin Geger 2024

    Kebijakan PPN 12% Bikin Geger 2024

    Jakarta –

    Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 2025 menjadi buah bibir masyarakat sepanjang 2024. Kebijakan ini dinilai akan menekan daya beli masyarakat karena potensi kenaikan harga yang terjadi.

    PPN 12% berlaku mulai 1 Januari 2025 berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan tersebut dibahas bersama di DPR RI, di mana delapan fraksi setuju (kecuali PKS) untuk aturan itu disahkan.

    Pemerintah mengklaim hanya barang dan jasa mewah yang dikenakan PPN 12% di antaranya bahan makanan premium (beras, buah-buahan, ikan dan daging premium), pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA.

    Sementara barang yang dibebaskan dari PPN adalah sembako meliputi beras, daging, telur hingga ikan dan susu. Begitu juga dengan jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi serta air.

    “PPN tahun depan akan naik 12% per 1 Januari, namun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

    Sedangkan untuk tepung terigu, minyak goreng dan gula industri hanya akan dikenakan PPN sebesar 11% karena 1%-nya akan ditanggung pemerintah selama satu tahun. Untuk mendukung aturan tersebut, pemerintah sedang menyiapkan aturannya termasuk daftar barang dan jasa mewah yang akan dikenakan PPN 12%.

    Insentif Digelontorkan Dukung PPN 12%

    Agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, pemerintah telah menyiapkan insentif berupa paket stimulus ekonomi. Di antaranya Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kg per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama 2 bulan (Januari-Februari 2025), serta pemberian diskon biaya listrik sebesar 50% selama 2 bulan (Januari-Februari 2025) bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

    Selanjutnya untuk kelompok masyarakat kelas menengah, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai stimulus kebijakan untuk menjaga daya beli. Stimulus tersebut yaitu dengan melanjutkan pemberian sejumlah insentif yang telah berlaku sebelumnya seperti PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai Rp 2 miliar, PPN DTP KBLBB atau Electric Vehicle (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu, PPnBM DTP KBLBB/EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan EV roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), serta Pembebasan Bea Masuk EV CBU.

    Di samping itu, terdapat juga kebijakan baru yang akan diterapkan untuk masyarakat kelas menengah, mulai dari pemberian PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Padat Karya dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta/bulan, optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan tidak hanya manfaat tunai, tapi juga manfaat pelatihan dan akses informasi pekerjaan, serta Relaksasi/Diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sektor industri padat karya.

    Masyarakat bikin petisi, simak berita lengkap di halaman berikutnya…

    Geger Petisi Minta PPN 12% Batal

    Petisi online muncul meminta pemerintah membatalkan kenaikan tarif PPN 12%. Petisi itu berjudul ‘Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!’ yang dimulai pada 19 November 2024 hingga telah ditandatangani oleh ratusan ribu orang.

    Inisiator petisi menilai PPN 12% justru akan membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semakin sulit. Menurut mereka, kenaikan PPN juga dilakukan pada saat yang tidak tepat karena masih tingginya angka pengangguran di Indonesia.

    “Kita tentu sudah pasti ingat, sejak bulan Mei 2024 daya beli masyarakat terus merosot. Kalau PPN terus dipaksakan naik, niscaya daya beli bukan lagi merosot, melainkan terjun bebas,” bunyi petisi tersebut.

    Atas dasar itu, pemerintah dirasa perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membesar dan menyebar ke mana-mana,” tulis mereka.

    Ada Ajakan Boikot Bayar Pajak

    Penolakan terhadap PPN 12% semakin kencang. Di media sosial ada ajakan untuk boikot bayar pajak.

    “Jika PPN dipaksakan naik 12%, mari kita boikot bayar pajak. Jadi pemerintah kok bisanya cuma malakin rakyat,” cuit akun @*ala*4*ar* di X atau Twitter.

    Menurutnya, boikot bayar pajak bisa dilakukan dengan berbelanja di pengusaha kecil seperti warung-warung. Selain tidak kena PPN, cara itu disebut bisa membantu tetangga dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

    “Bisa disiasati dengan meminimalisir belanja di mall, lebih support pengusaha kecil. Misal, cari makan dan ngopi di warung rumahan aja. Masih banyak kok yang bebas pajak,” ucapnya.

    PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah Omong Kosong

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai PPN 12% hanya untuk barang mewah hanya omong kosong alias penamaan saja. Semua barang dan jasa disebut akan kena PPN 12%.

    “Secara menyeluruh memang kena 12%, tapi ada beberapa bahan pokok sembako itu yang tidak terkena. Jadi sebenarnya dasarnya semua barangnya akan terkena 12%. Bahwa penamaan itu sebagai barang mewah atau bahan premium, itu bisa saja, tapi hampir semua itu terkena 12%,” kata Shinta di kantornya, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Shinta menilai PPN menjadi 12% akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat kelas menengah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 66,35% dari total penduduk Indonesia.

    Nilai konsumsi pengeluaran dari kedua kelompok tersebut mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Menurutnya, persentase itu akan menurun dengan tekanan PPN 12%.

    “Kondisi ini tentu akan diperparah dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025, yang diperkirakan akan menambah tekanan pada daya beli masyarakat,” tuturnya.

    Fraksi di DPR Saling Menyalahkan

    Fraksi di DPR RI saling lempar bola terkait kebijakan PPN 12%. Lewat para kadernya, PDIP mengusulkan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kebijakan PPN 12%.

    Usulan membatalkan kebijakan PPN 12% sempat diungkapkan pada rapat paripurna DPR RI, Kamis (5/12) oleh politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dia berharap hal ini menjadi kado tahun baru bagi rakyat.

    “Dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna kali ini mendukung Presiden Prabowo, pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,” ujar Rieke.

    Bahkan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit menyebut PPN 12% di 2025 bisa ditunda tanpa perlu mengubah UU HPP. Penundaan itu bisa dilakukan pemerintah jika mau.

    “Oh iya, undang-undang pajaknya nggak perlu diubah karena di undang-undang itu sudah memberikan amanat ke pemerintah. Kalau mau turunin tarif boleh, tapi minta persetujuan DPR,” kata Dolfie kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (21/11).

    Pernyataan PDIP itu direspons keras oleh berbagai partai, utamanya Partai Gerindra. Pihaknya menilai PDIP plin-plan meminta PPN dibatalkan, padahal UU HPP yang menjadi cikal bakal kebijakan itu dibesut sendiri oleh partainya.

    Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI, Wihadi Wiyanto menyebut wacana kenaikan PPN 12% merupakan keputusan UU HPP. Aturan itu disebut produk DPR periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDIP.

    “Kenaikan PPN 12%, itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11% tahun 2022 dan 12% hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” kata Wihadi dalam keterangannya, Minggu (22/12).

  • Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Picu Krisis Ekonomi, Pemerintah Didesak Terbitkan Perppu Pembatalannya

    Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Picu Krisis Ekonomi, Pemerintah Didesak Terbitkan Perppu Pembatalannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen bisa memicu terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Pemerintah didesak membatalkan kebijakan itu melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

    “Langkah ini diperlukan untuk mencegah dampak buruk bagi ekonomi dan masyarakat,” kata Direktur Hukum Celios Mhd Zakiul Fikri dalam keterangannya, Kamis (26/12/2024).

    Kenaikan tarif PPN 12 persen pada awal 2025 bisa memicu naiknya harga barang dan jasa serta mengganggu daya beli masyarakat. Pemerintah diminta membatalkan kebijakan itu.  

    Zakiul mengatakan ada tiga alasan mengapa Perppu pembatalan kenaikan PPN 12 persen harus dikeluarkan. 

    Pertama, norma kenaikan PPN menimbulkan masalah hukum yang mendesak untuk diselesaikan, mulai dari inflasi atau naiknya harga barang jasa, merosotnya kemampuan konsumsi rumah tangga kelas menengah ke bawah, meningkatnya angka pengangguran, tertekannya UMKM, industri manufaktur, dan potensi menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia. 

    Kedua, keberadaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Bab IV Pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tidak memadai, karena tidak memuat kepatutan dan keadilan hukum.

    Ketiga, kondisi saat ini tidak mungkin diatasi dengan cara membuat atau merevisi undang-undang melalui prosedur biasa, mengingat memakan waktu yang cukup lama sementara keadaan telah mendesak.

    “Keadaan mendesak sebab per 1 Januari 2025 perintah norma yang problematik dari Pasal 7 ayat (1) Bab IV Pasal 4 Angka 2 Undang-Undang HPP 2021 harus dilaksanakan. Sementara, DPR RI sedang berada pada masa reses dari 6 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025 sehingga tidak mungkin persoalan tersebut dibicarakan bersama dalam waktu dekat,” kata Zakiul.

    Menurut dia, hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Jadi, lanjut Zakiul, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menerbitkan Perppu yang membatalkan berlakunya ketentuan kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. 

    Menerbitkan Perppu yang dimaksud merupakan wujud komitmen pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

    Pemerintahan Jokowi, kata Zakiul, pernah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kepentingan Pajak. Perppu ini lahir terkait tax amnesty yang lebih banyak dinikmati oleh orang kaya dan pengemplang pajak.

    “Kalau Jokowi menerbitkan Perppu untuk orang kaya dan pengemplang pajak, maka ini saatnya Prabowo meninggalkan bayang-bayang Jokowi, dengan menerbitkan perppu membatalkan kenaikan PPN 12 persen di Undang-Undang HPP dan saatnya berpihak pada masyarakat menengah bawah yang tengah dihimpit berbagai kesulitan ekonomi,” ujar Zakiul.

  • Emil Dardak Hadiri Perayaan Natal di GSJA Surabaya, Ajak Jaga Kebersamaan

    Emil Dardak Hadiri Perayaan Natal di GSJA Surabaya, Ajak Jaga Kebersamaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Emil Elestianto Dardak, menghadiri perayaan Natal di Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Eben Haezer, Ambengan, Surabaya. Kehadirannya disambut hangat oleh para jemaat yang antusias menyapa hingga mengajak berfoto bersama.

    Dalam perayaan tersebut, Emil mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraannya dapat berbagi momen istimewa bersama umat Kristiani. “Karena kebersamaan dengan segenap umat Kristiani setiap waktu Natal adalah sebuah rutinitas yang selalu saya lakukan setiap tahunnya,” ujar Emil di hadapan jemaat.

    Emil juga berbagi pengalaman pribadi menghadapi curah hujan tinggi beberapa hari terakhir yang menyebabkan banjir di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Ia menceritakan kesulitannya saat banjir mencapai lutut, bahkan sempat menghambat aktivitas sehari-harinya.

    “Saya terus terang kemarin sempat nervous, sempat khawatir karena curah hujan yang sedemikian besarnya di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali wilayah Surabaya dan sekitarnya termasuk Sidoarjo menyebabkan saya sendiri tidak bisa keluar rumah,” ungkapnya.

    Meski demikian, Emil tetap bersyukur bisa menghadiri perayaan Natal bersama jemaat GSJA. Ia menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk banjir yang terjadi.

    Dalam pidatonya, Emil juga mengingatkan jemaat tentang tantangan yang dihadapi selama pandemi Covid-19, termasuk meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Namun, ia menyampaikan kabar baik bahwa Jawa Timur telah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada tahun 2024.

    “Angka kemiskinan dan pengangguran telah berhasil turun ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Tapi semua tidak ada artinya kalau kita tidak bisa membangun kebersamaan,” tegas Emil.

    Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kebersamaan dalam momen-momen penting seperti Natal. Menurut Emil, kebersamaan adalah kunci dalam menghadapi tantangan dan mencapai kemajuan.

    Selain berbagi cerita dan refleksi, Emil menyampaikan apresiasinya kepada para petugas keamanan yang telah bekerja keras menjaga kelancaran dan keamanan perayaan Natal. Ia juga mengakhiri pesannya dengan harapan agar kedamaian dan kebahagiaan terus menyertai masyarakat Jawa Timur, serta menyambut tahun baru 2025 dengan optimisme.

    “Semoga kedamaian selalu berada bersama dengan kita semuanya, dan izin saya juga mengucapkan selamat menyambut datangnya Tahun Baru 2025,” pungkas Emil.

    Dalam suasana hangat perayaan Natal, Emil menyumbangkan suara emasnya dengan membawakan lagu “Sesaat Kau Hadir” ciptaan almarhum Utha Likumahuwa. Penampilannya membawa kenangan manis dan kedamaian di tengah jemaat.

    Gembala GSJA Ambengan, Pendeta Triyogo Setyatmoko, juga turut mendoakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Ia berharap Emil Dardak dapat menjalankan tugasnya dengan bijak dan membawa perubahan positif bagi provinsi ini.

    “Izin saya mewakili Jemaat GSJA Eben Haezer mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Wakil Gubernur, Emil Dardak yang sangat kita kasihi. Tolong sampaikan salam dan hormat kami kepada Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan juga Istri Tercinta Arumi Bachsin,” ujar Pdt Triyogo. [asg/beq]

  • Perayaan Natal di Betlehem Sepi, Tak Ada Dekorasi dan Gemerlap Lampu Imbas Serangan Israel – Halaman all

    Perayaan Natal di Betlehem Sepi, Tak Ada Dekorasi dan Gemerlap Lampu Imbas Serangan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perayaan Natal tahun ini di kota kelahiran Yesus Kristus,  Betlehem, Tepi Barat, Palestina, sepi imbas serangan Israel ke Gaza yang kian memanas.

    Ini merupakan kali kedua perayaan Natal di Betlehem bernuansa muram dan minim dekorasi, seiring peningkatan konflik di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Biasanya, pada saat seperti ini, jalan-jalan, gang-gang, dan gereja-gereja di Betlehem dihiasi dengan dekorasi lampu Natal.

    Bahkan salah satu pohon Natal terindah di dunia didirikan di Manger Square dekat gereja yang terkenal itu. 

    Para turis dan wisatawan lokal juga biasanya memadati wilayah itu selama musim libur Natal.

    Namun, dua tahun belakangan perayaan Natal di Betlehem digelar umat Kristiani dengan kesedihan yang mendalam.

    Tak ada dekorasi lampu dan pohon natal, pawai marching band pemuda yang sering menjadi bagian dari perayaan Natal juga tidak digelar. 

    Issa Thaljieh, pendeta komunitas Ortodoks Yunani di Betlehem, menggambarkan kota itu sebagai “sedih dan suram” tahun ini karena perang Israel yang sedang berlangsung.

    “Pesan kami kepada dunia, terlepas dari penderitaan, kesulitan, dan perang, adalah bahwa Kristus Palestina memanjatkan doa selama Natal agar perdamaian, cinta, dan belas kasihan menang. Dari Betlehem, pesan cinta dan perdamaian menyebar ke seluruh dunia,” kata Thaljieh, dikutip Anadolu.

    Hal serupa juga dilontarkan oleh Wali Kota Betlehem, Anton Salman.

    Dalam keterangan resminya, ia menggambarkan suasana Natal tahun ini sebagai “suram” mengingat perang yang sedang berlangsung di Gaza.

    Berbagai perayaan Natal juga dibatalkan sebagai wujud kepedulian pada apa yang terjadi pada umat Kristiani di Gaza.

    “Selalu, pesan Bethlehem adalah pesan perdamaian dan harapan,” kata Salman, dikutip dari The Associated Press.

    “Namun di hari-hari ini, kami juga mengirimkan pesan kepada dunia: Perdamaian dan harapan, tetapi dunia harus bekerja untuk mengakhiri penderitaan kami sebagai bangsa Palestina,” katanya.

    Perekonomian Kota Kelahiran Yesus Suram 

    Jeries Qumsieh, juru bicara Kementerian Pariwisata Palestina, menyebut perayaan Natal tahun ini muram dan suram, ditandai perayaan terbatas pada ritual keagamaan.

    “Tahun ini, tidak ada delegasi turis atau peziarah karena perang dahsyat yang dilancarkan Israel terhadap rakyat kami,” kata Qumsieh.

    “Bethlehem sedang menderita kemerosotan ekonomi yang signifikan, dengan pemesanan hotel hanya 3 persen tahun ini,” tambahnya.

    Selama perang berkecamuk, kerugian harian Betlehem akibat perang Israel diperkirakan membengkak sebesar hingga 1,5 juta dollar AS.

    Ini lantaran sektor pariwisata yang diandalkan kota Betlehem mandek beroperasi akibat perang serta kerusuhan yang terus berlangsung di Tepi Barat.

    Sebagai informasi sebelum perang pecah, para turis berziarah ke tempat kelahiran Yesus setiap tahunnya.

    Namun, setelah perang meletus sektor pariwisata kota ini sepi pelancong.

    Menurut Jiries Qumsiyeh, juru bicara Kementerian Pariwisata Palestina, jumlah pengunjung ke Bethlehem pada 2024 diperkirakan tidak lebih dari 100.000 orang. 

    Bahkan, saat ini, hampir semua dari total 5.500 kamar hotel yang tersedia di Betlehem masih kosong. 

    Tingkat hunian hotel di kota itu anjlok dari sekitar 80 persen pada awal 2023 menjadi sekitar 3 persen saat ini.

    Imbasnya pendapatan Betlehem  dari sektor pariwisata menyusut 70 persen, menandai kehancuran ekonomi yang parah. 

    Lebih lanjut, Wali Kota Salman menyatakan, angka pengangguran di Betlehem kini mencapai sekitar 50 persen.

    Angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata pengangguran di Tepi Barat yang berada pada angka 30 persen. 

    Kendati perekonomian tengah suram, namun pastor paroki Gereja Ortodoks Yunani di Gereja Kelahiran, Bethlehem, Pastor Issa Thaljieh mendorong warga Palestina di Betlehem untuk tetap tinggal meskipun menghadapi tantangan.

    “Gereja tanpa orang Kristen bukanlah gereja. Cahaya yang lahir ketika Yesus Kristus lahir di sini adalah cahaya yang bergerak melampaui kegelapan, jadi kita harus menunggu, kita harus bersabar, kita harus banyak berdoa, dan kita harus tetap dengan akar kita karena akar kita ada di Betlehem,” katanya. 

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)