Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Malam Tahun Baru 2025, ini pesan Teguh untuk Gubernur Jakarta terpilih

    Malam Tahun Baru 2025, ini pesan Teguh untuk Gubernur Jakarta terpilih

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi berpesan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk bisa fokus menyelesaikan permasalahan kemacetan, pendidikan hingga pertumbuhan ekonomi di kota metropolitan ini.

    “Sebagai kota besar ada masalah-masalah yang sering dihadapi. Apakah itu masalah kemacetan, perumahan yang layak huni untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” kata Teguh di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa malam.

    Selain itu masalah kesehatan dan pendidikan. “Tapi di DKI Jakarta juga ada masalah, misalnya, banjir,” katanya saat mengunjungi panggung hiburan dalam rangka menyambut Tahun Baru 2025.

    Teguh mengakui seringkali menyampaikan bahwa DKI Jakarta merupakan barometer dari berbagai kebijakan yang akan dilihat oleh daerah lain. Karena itu, Jakarta menjadi sorotan dan etalase secara nasional maupun internasional.

    “Apakah banjir yang karena hujan intensif tinggi, sungai ataupun rob, itu juga harus kita siapkan. Tapi yang utama juga antara lain adalah bagaimana masalah kesejahteraan, pengangguran, masalah-masalah yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, itu semuanya juga harus kita jaga,” ujar Teguh.

    Teguh berharap untuk pemimpin Jakarta selanjutnya bisa menyelesaikan berbagai masalah Jakarta termasuk memperbaiki sarana dan prasarana Jakarta.

    Lalu, Jakarta juga masih dihadapkan dengan masalah sanitasi, air bersih, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan membenahi kesehatan ataupun transportasi di Jakarta yang semakin terintegrasi.

    Di sisi lain, Teguh mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah melakukan berbagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

    “Saya sudah mencoba selama kurang lebih sekarang ini, saya sudah mencapai 2 bulan 13 hari, beberapa upaya-upaya terkait masalah perumahan untuk masyarakat penghasilan rendah, masalah bagaimana kesehatan yang terintegrasi, kemudian kita juga membenahi beberapa hal,” katanya.

    Menurut Teguh, untuk membangun satu daerah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya tidak cukup dua atau tiga bulan saja, tapi harus berkelanjutan.

    Teguh berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat terus membantu Jakarta untuk lebih baik ke depannya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sejarah USD (Dolar AS) Jadi Patokan Mata Uang Internasional

    Sejarah USD (Dolar AS) Jadi Patokan Mata Uang Internasional

    Jakarta –

    Setiap negara memiliki mata uang masing-masing. Namun untuk transaksi perdagangan internasional, dibutuhkan mata uang yang bisa dipakai kedua negara. Tentunya, mata uang ini memiliki nilai stabil dan disepakati kedua negara.

    Padahal pada zaman dahulu, emas selalu menjadi patokan mata uang karena dianggap memiliki nilai tukar yang stabil. Baru sekitar seabad lalu, dolar AS mulai mengambil peran ini sebagai standar nilai tukar mata uang internasional.

    Standar Emas Mulai Ditinggalkan Sejak PD I

    Dikutip dari Investopedia, mata uang dolar AS atau US dollar (USD) pertama kali dicetak pada 1914. Momen ini tepat setahun setelah berdirinya Federal Reserve sebagai bank sentral AS. Pada tahun yang sama terjadi Perang Dunia (PD) I.

    Dunia sebelumnya masih menggunakan standar emas untuk menstabilkan nilai tukar mata uang. Namun ketika Perang Dunia I terjadi, banyak negara mulai menggunakan uang kertas dan meninggalkan standar emas untuk membayar pengeluaran militer mereka.

    Perubahan tersebut mengakibatkan devaluasi terhadap mata uang mereka. Bahkan Inggris yang masih menggunakan standar emas untuk mempertahankan posisi poundsterling, tetap harus meminjam uang untuk pertama kalinya setelah tiga tahun berperang.

    Mulai saat itulah Amerika Serikat banyak memberi pinjaman uang kepada negara-negara yang bersedia membeli obligasi AS dengan mata uang dolar. Inggris lalu meninggalkan standar emas pada 1931. Dolar AS pun menggantikan poundsterling sebagai mata uang cadangan utama dunia.

    Amerika Menguasai Sebagian Besar Emas Dunia

    Dolar semakin kuat setelah AS menjadi pemasok persediaan utama senjata dan barang-barang lainnya dari sekutu sejak sebelum Perang Dunia II. Banyak negara yang membayar persenjataan itu dengan emas.

    Karena hal tersebut, AS kemudian menguasai sebagian besar emas dunia. Standar emas pun semakin sulit kembali menjadi patokan mata uang dunia karena sebagian besar negara sudah menghabiskan cadangan logam mulia mereka.

    Perjanjian Bretton Wood

    USD ditetapkan sebagai patokan mata uang dunia dalam Perjanjian Bretton Wood di New Hampshire pada 1944. Saat itu ada 44 negara sekutu yang bertemu di Bretton Wood, untuk membahas sistem pengelolaan devisa yang tidak merugikan semua pihak.

    Dalam pertemuan itu diputuskan, mata uang dunia tidak lagi dikaitkan dengan emas tapi dengan dolar AS. Dalam tiga dekade setelah pertama kali dicetak, dolar AS kemudian mampu menjadi mata uang dunia.

    “Bretton Woods muncul setelah era perang dunia kedua, ketika beberapa negara melakukan transaksi perdagangan dan menghasilkan kekacauan pembayaran. Mereka bingung karena mata uang lokal tidak diterima, tapi kalau dengan emas harganya fluktuatif,” kata ekonom Universitas Airlangga (Unair) Prof Rossanto Dwi Handoyo SE, MSi, PhD, dalam situs resmi universitas tersebut.

    AS juga berani menawarkan diri menjaminkan dolar sebagai mata uang pembayangan dalam perdagangan antar negara. Bahkan AS berkomitmen akan menjaminkan 1/35 oz emas dalam setiap cetakan satu dolar. Jumlah 1/35 oz emas kira-kira setara 0,81 gram emas dengan konversi 1 oz emas sama dengan 31,1 gram.

    “Dengan adanya jaminan Amerika seperti itu, akhirnya menimbulkan kepercayaan dunia internasional kepada USD. Selanjutnya, setiap Amerika mencetak mata uang harus ada back up emas pada bank sentral Amerika,” ucap guru besar bidang Ilmu Ekonomi Internasional itu.

    Sistem Runtuh tapi Belum Tergantikan

    Pada 1970-an, sistem mata uang tersebut runtuh karena AS tidak mampu lagi menjamin mata uangnya. Ekonomi AS mengalami stagflasi dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Meski demikian, negara-negara masih mempercayai dolar AS sehingga tetap menjadi patokan.

    “Walau sistem itu sudah runtuh, dunia masih percaya dengan USD daripada dengan mata uang yang lain. Sehingga sekarang berlaku sistem perdagangan mata uang dengan flexible exchange rate,” ujarnya.

    Dengan kepercayaan tersebut, hingga kini AS masih menempati posisi teratas sebagai cadangan devisa dunia. Menurut situs International Monetary Fund (IMF) pada 2022, bank sentral menyimpan sekitar 59% dari semua cadangan bank asing dalam bentuk dolar AS.

    Hingga kuadran pertama 2024, USD juga masih menempati posisi teratas sebagai cadangan devisa dunia yaitu 58,22% atau USD 6.675 miliar. Indonesia sendiri saat ini mengurangi ketergantungan pada USD melalui kesepakatan dengan beberapa negara misal Malaysia, Jepang, Thailand, dan China.

    (bai/row)

  • Waka DPR beberkan 2 agenda nasional yang patut disyukuri di 2024

    Waka DPR beberkan 2 agenda nasional yang patut disyukuri di 2024

    Dua agenda besar tersebut sangat penting karena dari sinilah rumusan dan pelaksanaan pembangunan berawal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal membeberkan terdapat dua agenda nasional di Indonesia selama tahun 2024 yang patut disyukuri.

    “Di penghujung tahun 2024 ini, ada dua agenda nasional yang patut disyukuri. Pertama, pergantian kepemimpinan nasional berjalan mulus, bahkan menghasilkan sentimen positif bagi kohesi sosial,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Kedua, lanjut dia, dinamika politik di DPR terkait perubahan rezim kepemimpinan nasional juga sangat kondusif.

    “Dua agenda besar tersebut sangat penting karena dari sinilah rumusan dan pelaksanaan pembangunan berawal,” ujarnya.

    Menurut dia, situasi yang kondusif dan harmonis menjadi syarat terciptanya pembangunan di tanah air. Bersamaan dengan itu, dia menyebut pembangunan terus dijalankan oleh seluruh komponen bangsa di tahun 2024 yang merupakan tahun politik dengan bergantinya rezim kepemimpinan.

    Menurut dia, kinerja pembangunan kesejahteraan Indonesia menunjukkan peningkatan di beberapa dimensi dan tingkatan, meski terdapat banyak catatan yang membutuhkan terobosan agar menghasilkan capaian yang optimal.

    Dia lantas menyinggung meski masih di tataran tengah-bawah, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 meningkat menjadi 75,08 sehingga menempatkan Indonesia dari urutan 114 ke 112.

    “Apalagi jika dibandingkan dengan capaian negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia yang memiliki IPM sangat tinggi. Tak bisa dipungkiri bahwa pendidikan adalah eskalator sosial bagi kesejahteraan,” tuturnya.

    Sementara itu, dia menilai capaian pendidikan di tanah air belum memperoleh perubahan signifikan, meski pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk menghasilkan pendidikan berkualitas tinggi.

    “Bagian dari pendidikan adalah mendidik masyarakat untuk ikut memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lonceng darurat kekerasan selalu menggema, namun solusinya belum banyak mengubah keadaan,” terangnya.

    Adapun dalam bidang kesehatan, dia menyebut Indonesia telah mencatat kemajuan dalam pengendalian penyakit menular seperti malaria, DBD, tuberkulosis, dan HIV-AIDS, meski masih memerlukan penguatan upaya pengendalian.

    “Respons terhadap penyakit menular baru, seperti flu burung H5N1 dan pandemi COVID-19 juga menunjukkan peningkatan kapasitas sistem kesehatan nasional, namun, beban penyakit tidak menular, seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan kanker, terus meningkat dan menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, melampaui penyakit infeksi seperti tuberkulosis dan infeksi saluran pernapasan,” paparnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di tanah air masih terbilang lambat, di mana penurunan tingkat kemiskinan hanya sekitar 2 poin persen atau 0,2 poin persen per tahunnya dalam sepuluh tahun terakhir.

    “Masalah ketimpangan kaya-miskin juga menjadi persoalan serius di Indonesia. Kalau melihat Indeks Gini, Indonesia dilaporkan menempati urutan peringkat kedua di ASEAN dalam hal ketimpangan,” ujarnya.

    Dia pun mengingatkan pembangunan kesejahteraan ke depannya menghadapi tantangan tidak ringan lantaran menghadapi era disrupsi digital yang menyapu banyak lapangan pekerjaan, bersamaan dengan munculnya lapangan-lapangan pekerjaan baru.

    “Karena itu, upaya pemerintah melakukan reskilling (pembekalan) dan upskilling (peningkatan) tak bisa ditawar lagi. Jika tidak, maka korban pengangguran dan kemiskinan akan bergelimpangan,” paparnya.

    Dia lantas menyoroti fenomena judi online yang menjadi penyakit mental dan moral masyarakat akibat kemajuan teknologi global. Di mana, dari 8,8 juta pemain judi online di tanah air, 80 persennya merupakan masyarakat bawah dan anak-anak muda.

    “Tidak ada kesejahteraan yang solusinya bersumber dari judi,” tegasnya.

    Dia mengingatkan pula agar program Makan Bergizi Gratis harus dipastikan lancar, tepat sasaran, dan mencapai progres peningkatan gizi masyarakat yang terukur secara objektif.

    Dia menambahkan bahwa perbaikan pendidikan pada aspek distribusi keadilan akses, infrastruktur yang memadai, dan peningkatan mutu, menjadi tantangan yang mendesak ke depannya. Hal itu diperlukan agar pendidikan memiliki hubungan yang kausatif terhadap kesejahteraan.

    “Berapa jumlah warga Indonesia yang sudah bertahun-tahun duduk di sekolah, dengan segala aturan dan pengorbanan, tapi ujung-ujungnya tidak mampu memperbaiki kesejahteraan?” ungkapnya.

    Terlepas dari itu, dia optimistis dengan upaya Presiden RI Prabowo Subianto yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat sebagai agenda super prioritas di pemerintahannya. Mulai dari urusan pangan, kesehatan, pekerjaan, dan pemerataan akses pendidikan.

    “Ini langkah yang tepat sebelum berbicara agenda pembangunan lain, seperti hilirisasi, investasi, IKN, dan seterusnya,” ucapnya.

    Dia mengingatkan tanpa tata kelola yang kuat maka sumber daya manusia (SDM) bangsa tidak dapat menjadi modal pembangunan, bahkan sebaliknya dapat menjadi beban dan ancaman pembangunan.

    Dia menyatakan untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kesejahteraan, dibutuhkan orkestrasi dan penataan untuk menghalau dampak ego sektoral hingga tabrakan kepentingan yang kerap menghambat pembangunan di lapangan.

    “Setiap tahun, negara menganggarkan tidak kurang dari 20 persen dari APBN untuk pendidikan, 5 persen dari APBN untuk kesehatan, dan 10 persen dari APBN untuk Program Perlindungan Sosial, namun peningkatan kesejahteraan rakyat berjalan lambat,” jelasnya.

    Melalui fungsi dan perannya masing-masing, tambah dia, pemerintah diharapkan terus melaksanakan kebijakan yang berpihak pada rakyat; DPR RI menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan target yang jelas; serta masyarakat aktif mendukung dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan.

    “Dengan semangat persatuan, cita-cita bangsa untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan merata di seluruh Indonesia dapat terwujud,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • 7 Peristiwa Dunia yang Paling Menggemparkan Sepanjang 2024

    7 Peristiwa Dunia yang Paling Menggemparkan Sepanjang 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sederet peristiwa politik yang memanas hingga perang masih mewarnai sepanjang 2024.

    Timur Tengah di tahun ini masih menjadi perhatian komunitas internasional, mulai dari agresi Israel di Palestina yang tak kunjung henti hingga perang rudal Iran-Israel.

    Banyak pengamat khawatir konflik di Timur Tengah bisa mengganggu stabilitas global.

    Di Asia, peristiwa politik paling dramatis mengguncang sejumlah negeri seperti Bangladesh dan Korea Selatan.

    Tahun ini juga bak tahun politik global lantaran banyak negara menggelar pemilihan umum termasuk Amerika Serikat dan Indonesia.

    Berikut peristiwa menggemparkan sepanjang 2024 yang dirangkum CNNIndonesia.com

    1. Perang rudal Iran-Israel

    Iran dan Israel sempat perang rudal sepanjang 2024.

    Perang itu muncul usai pasukan Israel membombardir fasilitas diplomatik Iran di Suriah pada 1 April. Serangan ini menewaskan dua komandan pasukan khusus dan empat perwira militer Iran.

    Iran tak tinggal diam. Dua pekan kemudian mereka meluncurkan ratusan rudal secara langsung ke Israel.

    Serangan itu berhasil dihalau karena sekutu dekat Israel, Amerika Serikat, dan Yordania disebut turut membantu mencegat rudal Iran.

    Kemudian pada 19 April, Israel balik menyerang Iran. Mereka menggempur fasilitas militer negara musuhnya.

    Serangan itu sempat membuat Iran menutup wilayah udara dan segera mengaktifkan sistem pertahanan udara. Pemerintah berulang kali menyatakan akan membalas Israel dengan lebih keras.

    Di tengah kemarahan Iran, mereka kehilangan Presiden Ebrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan pesawat pada Mei.

    Lalu pada Juli, Iran kian dongkol ke Israel usai bos Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam operasi pasukan Zionis di Teheran. Hamas merupakan milisi yang dilaporkan mendapat dukungan dan pelatihan dari Iran.

    Belum reda kemarahan mereka, Israel menghabisi ketua milisi Hizbullah, Hassan Nasrallah, pada September. Operasi ini juga menewaskan jenderal utusan Iran.

    Iran murka dan membalas Israel dengan meluncurkan 200 rudal balistik hingga hipersonik pada 1 Oktober.

    Serangan ini mengenai sistem pertahanan tercanggih Negeri Zionis, Iron Dome.

    “Beri tahu [Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu bahwa Iran bukanlah negara yang suka berperang, tetapi Iran berdiri teguh melawan ancaman apa pun,” kata Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

    Israel menganggap balasan Iran sebagai serangan rudal terbesar dalam sejarah. Beberapa pekan kemudian, pasukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu balik meluncurkan gempuran.

    Mereka menyerang empat kota Iran dan menyasar fasilitas militer termasuk gudang senjata dan situs untuk mengembangkan nuklir.

    2. Israel invasi Lebanon

    Di tengah agresi di Palestina dan konflik yang membara dengan Iran, Israel meluncurkan invasi ke Lebanon.

    Serangan intensif mereka terendus saat ribuan pager meledak di Lebanon pada 17 September. Israel dianggap dalang insiden ini.

    Tak lama setelah itu, Israel membunuh komandan strategis Hizbullah hingga Hassan Nasrallah.

    Menteri Pertahanan Israel Ketika itu Yoav Gallant bahkan sempat mengatakan negara dia sedang memasuki perang fase baru.

    Kemudian pada 1 Oktober, Israel meluncurkan invasi ke Lebanon selatan. Mereka mengklaim hanya menyasar infrastruktur Hizbullah.

    Namun, kenyataannya pasukan Israel menembaki kamp pengungsian hingga menyerang pos pasukan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

    3. Revolusi Gen Z Bangladesh

    Bangladesh sempat menjadi sorotan dunia karena demo besar-besaran yang berhasil menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina (76) pada Agustus lalu.

    Demo ini dijuluki revolusi Gen Z. Peserta aksi berisi mahasiswa-mahasiswi yang berusia 18 hingga 23 tahun.

    Protes Gen Z itu menguar sejak Juli lalu. Mereka saat itu menuntut pembatalan kuota pegawai negeri sipil (PNS) bagi keluarga pejuang yang dianggap diskriminatif.

    Kuota PNS ini menjadi cara Hasina melanggengkan kekuasaan dengan menempatkan para pendukungnya di lembaga pemerintah.

    Sistem kuota itu muncul saat Bangladesh menghadapi angka pengangguran yang meningkat drastis, lapangan kerja tak cukup bagi masyarakat, hingga ekonomi yang melemah.

    Di Bangladesh, lebih dari 30 juta orang tidak memiliki pekerjaan atau pendidikan.

    Demo kuota PNS yang berawal damai berujung kerusuhan dan menewaskan sekitar 300 orang. Saat itu, pasukan keamanan meluncurkan peluru karet dan para pedemo juga banyak yang membawa tongkat.

    Hasina lantas menyalahkan oposisi dan memutus internet di seluruh negeri.

    Kematian para demonstran menjadi api para mahasiswa-mahasiswi kembali menggelar aksi. Mereka tak puas dengan tindakan pemerintah dan menuntut Hasina mundur.

    Para pedemo lalu merangsek ke Istana PM di Dhaka. Hasina lalu mundur dan kabur ke luar negeri.

    Profesor yang mengkaji isu kekerasan politik dari Universitas Cornell, Sabrina Karim, mengatakan api revolusi menjalar di antara kaum muda saat melihat kawan-kawan mereka tewas.

    Semangat perubahan itu bahkan tak bisa dihentikan jam malam atau pemblokiran internet.

    “Ini mungkin merupakan revolusi pertama yang dipimpin oleh Generasi Z yang berhasil,” kata Karim, dikutip CNN.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    4. Penembakan Trump hingga menang Pilpres AS

    Donald Trump turut menjadi sorotan dunia karena tertembak saat kampanye untuk pemilu Amerika Serikat di Pennsylvania pada Juli lalu.

    Dia mengalami luka di bagian telinga kanan. Foto Trump mengepalkan tangan usai ditembak pun viral di media sosial.

    Sejumlah pengamat menilai insiden itu membuat nama Trump di atas angin saat Partai Demokrat sibuk mempertanyakan kandidat presiden mereka.

    Pemilu di AS berlangsung pada November. Trump berhasil mengalahkan calon dari Demokrat Kamala Harris. Dia mengantongi lebih dari 51 persen suara populer dan 299 suara elektoral.

    5. Drama darurat militer Korsel

    Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis usai Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember.

    Yoon mengatakan darurat militer perlu diambil untuk menjaga negara dan kekuatan anti negara yang ingin menghancurkan Korsel. Kekuatan anti negara yang dimaksud adalah oposisi yang menguasai parlemen, demikian dikutip Korea Herald.

    Status darurat militer memicu kecaman, kekacauan, hingga demo besar-besaran dari warga Korsel. Mereka mendesak Yoon mundur atau dimakzulkan.

    Lalu pada 14 Desember, parlemen berhasil memakzulkan Yoon melalui pemungutan suara.

    Usai pemakzulan, Yoon dibebastugaskan dari tugas dan wewenang sebagai presiden. Posisi ini sementara dipegang Perdana Menteri Han Duck Soo hingga muncul putusan Mahkamah Konstitusi Korsel soal status pemakzulan.

    Saat ini, status pemakzulan sedang diproses di MK Korsel dan akan memakan waktu hingga 6 bulan.

    Yoon juga dalam investigasi karena dianggap melakukan pemberontakan dan pengkhianatan usai darurat militer.

    6. Rezim Assad runtuh

    Kembali lagi soal Timur Tengah. Kekuasaan Presiden Suriah Bashar Al Assad yang berlangsung selama 24 tahun runtuh dalam hitungan hari.

    Sejak akhir November, milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) melancarkan serangan ke Suriah. Lalu pada awal Desember mereka berhasil menguasai kota terbesar kedua, Aleppo.

    Aleppo sekaligus menjadi gerbang milisi untuk menyerbu dan menguasai Damaskus.

    Pada 8 Desember mereka berhasil menguasai Damaskus dan mendeklarasikan keruntuhan rezim Assad. Dia dan keluarganya kabur ke Rusia.

    Lebih dari sepekan usai Suriah dikuasai HTS, Assad tak kunjung bicara. Lalu pada 16 Desember, dia mengeluarkan pernyataan perdana.

    Assad menyebut milisi yang saat ini mengendalikan Suriah adalah teroris. Selama ini, dia kerap melabeli siapa saja yang menentang pemerintahannya sebagai teroris.

    “Ketika negara jatuh ke tangan terorisme dan kemampuan memberi kontribusi yang berarti hilang, posisi apapun jadi tak ada gunanya,” kata dia dalam rilis resmi pada Senin (16/12), dikutip AFP.

    Assad juga membantah dia angkat kaki dari Damaskus saat milisi menyerbu ibu kota Suriah itu.

    “Kepergian saya dari Suriah tak direncanakan dan tak terjadi di jam-jam terakhir pertempuran, ” ujar dia.

    7. Desember kelabu di Kazakhstan hingga Korsel

    Desember jadi bulan paling kelabu bagi dunia dirgantara di sejumlah negara.

    Sejumlah kecelakaan pesawat penumpang terjadi di bulan itu. Terparah adalah kecelakaan Azerbaijan Airlines dan maskapai Korea Selatan Jeju Airlines. Azerbaijan Airlines jatuh di Kazakhstan menewaskan 39 orang diduga kena sasaran rudal Rusia.

    Jeju Airlines meledak dan menewaskan 179b orang setelah mendarat darurat di Bandara Muan, Korsel, diduga karena menabrak burung sehingga mengalami kerusakan mesin. Roda bagian depan juga tidak berfungsi sehingga pesawat mendarat tak bisa melakukan pengereman dan menabrak beton kemudian meledak.

    Pesawat Air France juga mengalami masalah darurat sehingga kembali ke Paris karena masalah mesin pesawat. Begitu pula pesawat KLM Belanda yang melakukan pendaratan darurat.

  • Sederet Tantangan yang Hantui Perekonomian di 2025

    Sederet Tantangan yang Hantui Perekonomian di 2025

    Jakarta, FORTUNE – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut 2025 sebagai momentum penting bagi perekonomian nasional di tengah berbagai situasi dan kondisinya yang menantang.

    Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, mengungkapkan bahwa meskipun potensi ekonomi Indonesia masih menyiratkan optimisme, berbagai tantangan dari dalam dan luar negeri bakal menjadi perhatian utama.

    “Kondisi geopolitik global meningkatkan risiko ketidakpastian, seperti gangguan pada rantai pasok, fluktuasi nilai tukar, hingga harga minyak dunia. Di dalam negeri, kita menghadapi pelemahan daya beli akibat menurunnya kelas menengah, meningkatnya pengangguran, serta performa sektor industri padat karya yang melemah di 2024,” kata Arsjad dalam keterangannya, Selasa (31/12).

    Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang kondusif menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut. “Kebijakan seperti pajak, upah minimum, devisa hasil ekspor (DHE), pengamanan rantai pasok, hilirisasi, hingga sinergi BUMN dan swasta perlu menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

    Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia menilai peran swasta harus diperkuat untuk mendorong investasi dan meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap PDB yang saat ini baru mencapai 29 persen.

    Kadin telah memfasilitasi investasi sebesar Rp840 miliar dan US$22,73 miliar sepanjang Januari-Oktober 2024.

    “Komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah menjadi kunci untuk menciptakan kerangka kebijakan yang kondusif dan menarik bagi investor. Dengan sinergi ini, target Pertumbuhan Ekonomi 2025-2029 sebesar 8 persen dapat tercapai,” ujarnya.

    Strategi mencapai indonesia emas 2045

    Untuk mendukung target pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, Kadin Indonesia meluncurkan White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi 2024-2029. Dokumen ini memetakan tujuh tema pertumbuhan prioritas, seperti hilirisasi industri, peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta pengentasan stunting.

    “White Paper ini sejalan dengan RPJMN 2024-2029 dan Asta Cita Presiden Prabowo. Implementasi tema-tema ini diproyeksikan akan menambah PDB Indonesia sebesar US$400-450 miliar dan menciptakan 16-18 juta lapangan kerja baru,” kata Arsjad.

    Kadin juga telah melaksanakan 162 dari 176 program kerja yang 81 persen di antaranya sesuai dengan rekomendasi White Paper. Program ini mencakup advokasi kebijakan, pengembangan akses pasar, penguatan kapasitas pengusaha nasional, serta dukungan terhadap UMKM melalui berbagai inisiatif, termasuk platform wikiexport.ai.

    Harapan untuk kebijakan pemerintah

    Arsjad berharap, hubungan dan dialog erat antara pemerintah dan dunia usaha untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi terus terjalin ke depan. 

    “Kadin Indonesia mendukung program strategis pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi saat ini, tetapi juga berorientasi pada masa depan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

  • Menelanjangi Retorika Palsu

    Menelanjangi Retorika Palsu

    Oleh: Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla*

    SELAMA hampir satu dasawarsa memegang kendali kekuasaan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dari tahun 2014 hingga 2024, meninggalkan catatan kelam dalam perjalanan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Janji perubahan dan kesejahteraan yang digaungkan di awal masa kepemimpinannya justru berujung pada serangkaian kegagalan yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara.

    Salah satu tragedi yang membekas dalam ingatan publik adalah kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019. Kasus ini menimbulkan tanda tanya besar tentang transparansi dan kejujuran dalam proses demokrasi di Indonesia. Hingga kini, penyebab kematian massal tersebut masih diselimuti kabut misteri, tanpa investigasi yang memadai dan memuaskan publik. Alih-alih menjadi pesta demokrasi, Pilpres 2019 justru menyisakan duka dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu di bawah pemerintahan PDIP.

    Kemudian, Kasus Kanjuruhan pada tahun 2022, di mana ratusan suporter tewas akibat tragedi di stadion, menjadi bukti nyata buruknya manajemen keamanan dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan betapa nyawa rakyat sering kali dianggap murah dan diabaikan oleh sistem yang korup dan tidak profesional. Keputusan hukum yang ringan bagi para pelaku juga menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memberikan keadilan bagi korban.

    Selanjutnya, masih segar dalam ingatan kita soal kematian enam anggota Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Cikampek pada tahun 2020 menambah daftar hitam pelanggaran hak asasi manusia di era pemerintahan PDIP. Peristiwa ini menimbulkan kontroversi besar karena banyaknya kejanggalan dalam proses hukum dan penyelidikan yang tidak transparan. Kasus ini menyoroti praktik kekerasan negara yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

    Tak hanya itu, dalam sepuluh tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sebagian besar kasus korupsi yang terungkap melibatkan pejabat dan kader PDIP. Mulai dari kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, hingga berbagai skandal lainnya yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif dari partai tersebut. Kasus ini menambah catatan suram PDIP sebagai partai penguasa yang gagal menjaga integritas dan amanah rakyat.

    Selain itu, kasus perampasan tanah dan alih fungsi lahan juga menjadi warisan buruk selama kekuasaan PDIP. Pulau Galang di Kepulauan Riau, yang memiliki potensi strategis dan sejarah besar, dialihfungsikan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal. Demikian pula dengan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK 2) yang melibatkan alih fungsi lahan besar-besaran di pesisir Jakarta, memunculkan polemik karena prosesnya yang sarat dengan isu ketidakadilan dan dugaan perampasan tanah rakyat.

    Kedua kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana oligarki ekonomi dan politik yang dipelihara selama era PDIP telah menguasai sumber daya alam dan mengorbankan hak-hak rakyat kecil. Proyek-proyek raksasa ini mengabaikan kesejahteraan rakyat demi keuntungan segelintir elite, yang sering kali berafiliasi dengan kekuasaan.

    Dalam satu dekade terakhir, Indonesia seharusnya menikmati bonus demografi dengan ledakan jumlah kaum milenial yang produktif. Namun, kesempatan emas ini terbuang sia-sia akibat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Pengangguran di kalangan anak muda meningkat, sementara lapangan kerja bagi tenaga kerja asing justru dipermudah. Kebijakan ini tidak hanya merampas hak rakyat atas pekerjaan, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.

    Rakyat juga dipaksa menanggung beban ekonomi yang semakin berat. Penerapan pajak di hampir semua sektor ekonomi menambah penderitaan, sementara kenaikan harga kebutuhan pokok memperburuk daya beli masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, yang justru menjadi korban utama dari ketidakstabilan ekonomi.

    Ironi Retorika Keadilan PDIP

    Di tengah catatan kelam ini, sangat ironis ketika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang kini menjadi tersangka korupsi, justru berbicara tentang perjuangan untuk keadilan rakyat. Pernyataan ini tidak hanya kontradiktif, tetapi juga mencerminkan sikap hipokrit yang mencederai akal sehat rakyat.

    Selama sepuluh tahun kekuasaan, PDIP memiliki kesempatan emas untuk memperbaiki sistem hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Namun, yang terjadi justru sebaliknya—kerusakan yang sistemik dan tatanan yang hancur lebur. Kini, setelah kehilangan kekuasaan, mereka berusaha membangun opini negatif terhadap pemerintahan baru, seolah-olah mereka telah lama menjadi partai oposisi.

    Rakyat Indonesia tentu tidak mudah melupakan semua ini. Politik pencitraan dan retorika kosong tidak lagi cukup untuk menutupi kegagalan yang telah tercatat dalam sejarah. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang jujur, berintegritas, dan benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar membangun narasi untuk menyelamatkan citra politik yang telah runtuh.

    Sudah saatnya Indonesia melangkah maju dengan meninggalkan pola-pola politik lama yang merusak dan beralih pada kerja nyata demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Rakyat menuntut keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar janji-janji kosong yang berulang kali dikhianati.

    *Penulis adalah Purnawirawan TNI AL, pemerhati masalah kebangsaan

  • Kenaikan PPN 12% Jadi Ancaman Baru Kaum Proletar, Ini Penjelasannya

    Kenaikan PPN 12% Jadi Ancaman Baru Kaum Proletar, Ini Penjelasannya

    Jakarta: Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan.
     
    Ketua Umum PC PMII Pamekasan Homaidi berpendapat, kenaikan PPN 12 persen memberatkan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah (proletariat), serta berpotensi memperburuk perekonomian nasional.
     
    Sejumlah analis ekonomi menyatakan kenaikan tarif PPN 12 persen dapat menambah pengeluaran rumah tangga kelas menengah hingga Rp354 ribu per bulan atau lebih dari Rp4 juta per tahun.
     
    “Beban ini dinilai berat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi,” kata Homaidi dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Minggu, 29 Desember 2024.
     
    Homaidi juga menyoroti dampak lain yang diantisipasi, yakni kenaikan harga barang dan jasa hingga lima persen, yang diprediksi akan memicu inflasi. Kenaikan ini berisiko menekan daya beli masyarakat terhadap barang non-esensial dan menurunkan omzet pelaku UMKM, sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
     
    “Jika daya beli terus melemah, sektor usaha yang bergantung pada konsumsi domestik pun terancam mengalami penurunan kinerja, sehingga memicu potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya angka pengangguran,” terangnya.
     

     

    Kelangsungan UMKM tersandera
     
    Homaidi menegaskan, kenaikan tarif PPN tidak hanya menambah beban bagi masyarakat luas, tetapi juga membahayakan kelangsungan UMKM.
     
    “Kebijakan ini tidak lagi bijak di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kami mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut dengan mempertimbangkan dampak sistemiknya, yang berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi,” tegas dia.
     
    Sikap PC PMII Pamekasan sejalan dengan Pengurus Besar PMII yang meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan ini. “Pemerintah seharusnya fokus pada kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat, bukan justru menambah beban pajak,” ujarnya.
     
    PC PMII Pamekasan menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini. Pihaknya berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi rakyat dan mengambil langkah yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
     
    “Ini momentum untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar untuk kepentingan rakyat. Kami akan terus memperjuangkan keadilan ekonomi yang lebih baik,” ucap Homaidi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • PHK 2024 Melonjak Drastis, Masih Akan Ada Banyak Buruh Jadi Pengangguran – Halaman all

    PHK 2024 Melonjak Drastis, Masih Akan Ada Banyak Buruh Jadi Pengangguran – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — Perekonomian Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Meski pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5 persen, pada kenyataannya pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin besar.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan sebanyak 80 ribu pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga awal bulan Desember 2024.

    Berdasarkan data Satudata Kemnaker, jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang tahun 2023 adalah 64.855 orang. 

    Artinya tahun ini terjadi kenaikan PHK lebih dari 25 persen.

    Jumlah itu berpotensi meningkat dalam waktu dekat karena ada puluhan perusahaan yang tercatat akan melakukan PHK.

    Artinya bakalan akan ada penambahan pengangguran lagi dalam waktu dekat ini.

    Berdasarkan data yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlahnya mencapai 60 perusahaan.

    “(Jumlah PHK ada) 80 ribuan lah. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Dan ini kan mengerikan sekali gitu,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Pria yang akrab disapa Noel itu menerima laporan dari kalangan serikat pekerja hingga pengusaha bahwa potensi PHK di 60 perusahaan ini lantaran Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    “Memang ada beberapa kritikan-kritikan soal sumber dari masalah ini. 

    Kawan-kawan yang memberi masukan ke saya, entah itu pengusaha, entah itu kawan-kawan serikat pekerja, dia bilang bahwa sumber itu adalah Permendag 8, lalu meringankan yang namanya impor bahan jadi,” jelas Noel.

    Maka itu Noel berharap Kementerian Perdagangan dapat segera mengevaluasi dampak regulasi tersebut terhadap sektor ketenagakerjaan. 

    “Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa didengar ke kementerian yang mengeluarkan Permendag itu,” ujarnya lebih lanjut.

    Berdasarkan Satudata Kemnaker, jumlah PHK periode Januari-November 2024 mencapai 67.870 orang. Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan jumlah PHK tertinggi mencapai 14.501 atau 21,37 persen. Kemudian di Jawa Tengah 13.012 orang.

    Banten ada 10.727 orang pekerja, Jawa Barat 9.510 pekerja, Jawa Timur 3.757 orang pekerja, DI Yogyakarta sebanyak 2.295 orang.

    Kemudian berdasarkan data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, (APSyFI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), dari 60 perusahaan yang tercatat tutup atau bakal melakukan PHK paling banyak merupakan perusahaan tekstil.

    Berdasarkan catatannya, 14 perusahaan tekstil telah melakukan PHK pada 13.061 tenaga kerja sejak tahun lalu sampai awal bulan ini.  

    Kemnaker juga menemukan ada 34 pabrik tekstil gulung tikar meski tak memiliki data lengkap PHK akibat penutupan pabrik tersebut.

    “Perusahaan tekstil yang statusnya kritis saat ini banyak, bukan hanya PT Sri Rejeki Isman Tbk saja. Kami akan melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan mitigasi,” kata Noel.

    Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Heru Widianto menjelaskan, tenaga kerja yang terkena PHK pada tahun ini berasal dari berbagai sektor.

    Meski demikian, ia menduga, sebagian buruh yang ter-PHK tahun ini telah kembali terserap di pasar kerja. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan data kebutuhan tenaga kerja yang diterbitkan Kementerian Investasi.

    Namun, ia memperkirakan, pekerja yang ter-PHK umumnya tidak kembali bekerja di sektor yang sama.

    “Jadi, mereka terkena PHK pada tahun ini, tapi kembali bekerja di tempat yang baru,” kata Heru. 

    Versi Pengusaha, PHK Lebih Besar

    Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo sebelumnya mengatakan sebanyak 108 ribu karyawan terkena PHK sepanjang 2024. Kondisi ini terjadi karena ekonomi global yang melemah, dampak pandemi Covid-19 yang mematikan industri, dan derasnya produk asing yang masuk ke Indonesia. 

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azzam mengatakan, tenaga kerja yang ter-PHK pada tahun ini umumnya berasal dari industri padat karya, seperti industri alas kaki. 

    Selain PHK, data Apindo juga menunjukkan ada tiga juta orang tahun ini yang berhenti membayar BPJS Kesehatan. Bob juga mengutip penelitian Litbang Universitas Indonesia yang menunjukkan dari 17 sektor industri unggulan, hanya enam sektor saja mengalami pertumbuhan positif. Sisanya mengalami tekanan. 

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) sebelumnya mengatakan terdapat 60 perusahaan di sektor hilir dan tengah industri tekstil tutup sepanjang 2022 hingga 2024. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, kondisi ini menyebabkan ratusan ribu orang terkena PHK. “Sekitar 250 ribu karyawan mengalami PHK,” kata Redma Gita dalam siaran persnya beberapa hari lalu.

    Penutupan perusahaan-perusahaan tekstil ini dipicu oleh meningkatnya impor ilegal ke pasar domestik tanpa kontrol yang ketat dari pemerintah. Hal ini memperburuk kondisi industri tekstil di Indonesia, yang sebenarnya sudah mengalami deindustrialisasi selama 10 tahun terakhir. 

    “Masalahnya adalah impor yang tidak terkendali. Hal ini menurunkan utilisasi industri kita dan berdampak pada sektor lain, seperti listrik dan logistik,” ujarnya.

    Tahun Depan PHK Diprediksi Lebih Parah Karena PPN 12 Persen

    Timboel Siregar pengamat ketenagakerjaan, mengatakan, meningkatnya PHK karena regulasi Peraturan pemerintah no 35 tahun 2021 yang mengatur perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahan dan PHK

    Perusahaan bisa melakukan PHK dengan 26 alasan yang tercantum dalam pasal 36, salah satu alas an tersebut adalah erusahaan bisa mem-PHK karena alasan efisiensi.

    Efisiensi ini yang menjadi alas an pengusaha mem-PHK pekerja lama yang memiliki gaji tinggi dan diganti pekerja baru yang gajinya lebih rendah.

    Selain itu alasan lain meningkatnya PHK karena regulasi terkait impor yang membuat produk local kalah bersaing. Kegagalan produk Indonesia mendapat pasar baru di pasar internasional dan dinamika geo politik  global juga memicu PHK.

    Tahun depan diperkirakan lebih parah lagi akibat pemberlakuan PPN 12 persen. Kenaikan upah minimum juga bisamenjadi alas an pengusaha mem-PHK karyawannya.

    Timbul meminta agar pemerintah melakukan intervensi. Ia mengapresiasi 3 paket kebijakan yang telah diumumkan untuk mengantisipasi dam[pak tersebut.

    “Seharusnya Ketika pemerintah memberikan insentif, dunia usaha tidak melakukan PHK,” ujar Timboel.

    10 Provinsi Korban PHK Terbanyak Januari-November 2024:

    1. DKI Jakarta sebanyak 14.501 orang
    2. Jawa Tengah sebanyak 13.012 orang
    3. Banten sebanyak 10.727 orang
    4. Jawa Barat sebanyak 9.510 orang
    5. Jawa Timur sebanyak 3.757 orang
    6. DI Yogyakarta sebanyak 2.295 orang.
    7. Sulawesi Tengah sebanyak 1.994 orang
    8. Bangka Belitung sebanyak 1.902 pekerja
    9. Sulawesi Tenggara sebanyak 1.156 pekerja
    10. Riau sebanyak 1.109 orang

    (Tribunnews.com/Kontan)

  • Pemkab Jayapura dorong pengembangan kawasan ekonomi khusus 2025

    Pemkab Jayapura dorong pengembangan kawasan ekonomi khusus 2025

    Salah satu pendukung dalam KEK yakni pelabuhan peti kemas Depapre, dan kalau ini berjalan maka otomatis kawasan Kabupaten Jayapura akan meningkat

    Sentani (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendorong kawasan ekonomi khusus atau KEK pada 2025.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Parson Horota di Sentani, Sabtu, mengatakan, dengan didorongnya KEK maka akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

    “Salah satu pendukung dalam KEK yakni pelabuhan peti kemas Depapre, dan kalau ini berjalan maka otomatis kawasan Kabupaten Jayapura akan meningkat,” katanya.

    Menurut dia, KEK yang telah dirancang yakni di Kawasan Alang-Alang Panjang Distrik Kemtuk.

    “Kawasan ini dianggap strategis karena dapat menopang pertumbuhan ekonomi di daerah pembangunan III (Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Gresi Selatan), bahkan Yapsi, Unurum Guay dan Kaureh,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, dengan adanya KEK maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, adanya lapangan kerja baru.

    Selain itu, dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta ada pengembangan industri dan teknologi.

    “Oleh sebab itu peluang ini harus didorong sebaik mungkin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Jayapura,” katanya.

    Dia menambahkan, dengan kehadiran KEK akan investasi di Kabupaten Jayapura terus meningkat, meningkatkan daya saing serta infrastruktur pasti semakin baik.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • PPN Naik Jadi 12 Persen, Daya Beli Masyarakat Makin Lemah

    PPN Naik Jadi 12 Persen, Daya Beli Masyarakat Makin Lemah

    PPN Naik Jadi 12 Persen, Daya Beli Masyarakat Makin Lemah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid merespon rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai awal Januari 2025.
    Menurut dia, kebijakan ini akan semakin melemahkan daya beli masyarakat.
    “Kami menilai kebijakan akan semakin menyulitkan masyarakat menengah bawah yang belakangan ini sudah melemah daya belinya,” kata Alissa dalam acara diskusi virtual, Sabtu (28/12/2024).
    Rencana itu juga akan menyebabkan inflasi yang menambah kompleksitas masalah. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
    “Pada gilirannya kebijakan ini akan melemahkan daya tahan bangsa,” tambah dia.
    Kebijakan kenaikan PPN tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
    Hal itu merupakan kesepakatan Pemerintah bersama DPR berupa kenaikan tarif secara bertahap, agar tidak mendadak dan kelewat besar yang akan berdampak pada daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
    “Kebijakan ini perlu ditinjau secara holistik agar tidak memberikan dampak yang kontraproduktif bagi perekonomian bangsa,” lanjut dia.
    Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang makin kompleks, Alissa juga berharap Pemerintah memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mengelola pendapatan dan belanja negara secara berhati-hati dan bijak, serta memformulasikan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.
    “Kami berpandangan bahwa konsekuensi hilangnya pendapatan sekitar Rp 75 triliun akibat pembatalan rencana kenaikan PPN, bisa disikapi dengan mengembangkan kreativitas Pemerintah dalam mencari penggantinya dari pos pendapatan atau sumber pendanaan lain,” kata Alisaa.
    Menurut dia, pemerintah juga bisa secara bersamaan melakukan efisiensi pada setiap pos pengeluaran secara sangat serius.
    Langkah penghematan dan efisiensi secara ketat harus dilakukan Pemerintah untuk menunjukkan
    sense of crisis.
    Alissa bilang, saat ini pemulihan ekonomi pasca-pandemi belum sepenuhnya kokoh, dengan indikator tingkat pengangguran, inflasi, dan pendapatan riil masyarakat yang masih membutuhkan perhatian.
    Kebijakan yang memperberat beban masyarakat dalam situasi ini dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah kurang sensitif terhadap kebutuhan rakyat.
    “Sebuah kebijakan yang berdampak luas seperti kenaikan PPN memerlukan pendekatan yang melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan,” tambah dia.
    Dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha dalam dialog terbuka, dia menilai pemerintah dapat memperoleh perspektif yang lebih kaya dan menghindari resistensi sosial yang tidak diinginkan.
    Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Namun, keputusan tersebut juga harus dilandasi oleh prinsip keadilan sosial dan pertimbangan yang matang atas kondisi sosial ekonomi masyarakat.
    “Dengan mengevaluasi kembali kebijakan ini, kita dapat memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi dan memperkuat ketahanan bangsa,” ujar Alissa.
    “Kami juga mengiimbau kepada masyarakat luas agar tetap bersikap dewasa dalam menyikapi kebijakan ini. Segala bentuk reaksi atas rencana kebijakan Pemerintah tersebut haruslah tetap berada dalam koridor hukum dan kesantunan bangsa,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.