Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Putin Melawan Sanksi AS, Tetap Ekspor Minyak dan Gas ke Luar Negeri – Halaman all

    Putin Melawan Sanksi AS, Tetap Ekspor Minyak dan Gas ke Luar Negeri – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

     

    TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin terang-terangan melawan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat ke negaranya dengan terus melanjutkan ekspor minyak dan gas ke pasar global.

    Pernyataan itu diungkap Putin pasca AS memberlakukan sanksi paling agresif terhadap industri minyak Rusia yang menargetkan dua produsen dan eksportir besar, perusahaan asuransi.

    AS juga menetapkan 180 kapal pengangkut minyak sebagai “properti yang diblokir.” Banyak dari kapal-kapal tersebut adalah bagian dari “armada bayangan” Rusia yang digunakan untuk mengangkut minyak Rusia secara diam-diam ke seluruh dunia. 

    Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam sanksi-sanksi baru AS terhadap sektor energi Moskow sebagai upaya untuk merusak ekonomi Rusia dengan risiko mengganggu kestabilan pasar global.

    Lantaran sanksi tersebut berpotensi membuat harga minyak Rusia akan dibanderol jauh lebih mahal, menambah beban bagi pasar Asia terutama India dan China yang telah menjadi konsumen minyak Rusia selama beberapa tahun terakhir, sebagaimana dikutip dari Reuters.

    Kendati demikian, Kemlu Rusia berjanji akan terus melaksanakan proyek-proyek produksi minyak dan gasnya dalam jumlah besar, seperti substitusi impor, penyediaan layanan ladang minyak dan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di negara-negara ketiga.

    Kemlu Rusia dalam pernyataannya juga mencatat bahwa Moskow tetap dan senantiasa menjadi pemain kunci dan handal di pasar energi dunia.

    “Terlepas dari pergolakan di Gedung Putih dan intrik lobi Russophobia di Barat yang mencoba menyeret sektor energi dunia ke dalam perang hibrida yang dilancarkan Amerika Serikat melawan Rusia, negara kita telah dan tetap menjadi pemain kunci dan andal di pasar bahan bakar global,” tegas Kemlu Rusia.

    Rusia Kebal Sanksi AS

    Sanksi-sanksi seperti ini sebelumnya telah diberlakukan AS dan sekutunya sejak tahun 2022 silam, tepatnya ketika perang antara Moskow dan Kiev pecah. Namun Presiden Vladimir Putin mengklaim sanksi-sanksi Eropa tidak memberikan kerugian pada Rusia.

    “Kami mengalami pertumbuhan, sementara mereka mengalami penurunan,” kata Putin.

    Dalam hal keuangan, stimulus fiskal besar pemerintah Rusia selama pandemi Covid-19 telah membuka jalan bagi pertumbuhan yang kuat dan pengangguran yang rendah.

    Bank sentral Rusia telah memiliki keberhasilan serupa dalam mendukung rubel, sehingga menekan inflasi dan menjaga pemerintahnya tetap untung.

    Kesuksesan ini yang membuat posisi perdagangan Rusia kembali menguat dalam waktu singkat, menyusul guncangan akibat sanksi barat. 

    Menurut Atlantic Council, Rusia berhasil menjual minyak ke luar negeri dengan harga di atas batas harga yang telah ditentukan G7.

    Mereka mengatakan bahwa sekitar 1.000 kapal tanker “bayangan” digunakan untuk pengiriman minyak tersebut.

    Badan Energi Internasional menambahkan bahwa Rusia saat ini juga masih mengekspor 8,3 juta barel minyak per hari, terutama ke India dan China. 

    Sementara menurut para peneliti di King’s College London, Rusia juga masih mampu mengimpor banyak barang-barang Barat yang dikenai sanksi dengan membelinya melalui negara-negara seperti Georgia, Belarus, dan Kazakhstan.

     

  • HUT ke-21 Polda Banten, Kapolda Minta Personel Beri Layanan Terbaik

    HUT ke-21 Polda Banten, Kapolda Minta Personel Beri Layanan Terbaik

    Serang –

    Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto ingin momentum 21 tahun berdirinya Polda Banten sebagai upaya personel memberikan pengabdian terbaik ke masyarakat. Ia juga menekankan soal layanan terbaik sebagaimana dituangkan dalam commander wish atau kebijakan pimpinan.

    Program dalam kebijakan itu di antaranya Warung Bhabinkamtibmas atau Warban, Pergelaran Cepat Anggota Kepolisian Polda Banten atau Pecak, dan Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran. Hal itu disampaikan melalui Wakapolda Banten Brigjen Hengki, HUT Polda Banten ke-21 jatuh pada Minggu (12/1) kemarin.

    Polda kemudian melakukan upacara pada Senin (13/1/2025). Dalam kegiatan itu ditekankan agar program unggulan Kapolda Suyudi berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh setiap personel di wilayah hukum Polda Banten.

    “Di dalam memberikan pelayanan masyarakat di ulang tahun ini tentu ada hal-hal yang perlu kami sampaikan secara umum bahwa di wilayah hukum Polda Banten sampai sore hari ini dalam keadaan aman dan kondusif termasuk pasca pelaksanaan pengamanan Pilkada Serentak,” kata Henki kepada wartawan.

    Selain itu, di momen HUT ini Polda Banten memberikan reward kepada personel yang telah bekerja dengan baik. Khususnya untuk pengungkapan perkara yang menjadi perhatian publik.

    Reward tersebut katanya diberikan ke Kasatreskrim Polresta Tangerang dan tim yang telah mengungkap kasus penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak. Kedua ke Kanit Reskrim di Polsek Ciwandan yang dengan kegigihan dan keberaniannya yang ingin menangkap pelaku pencurian dan pemotongan penerangan jalan umum di Kota Cilegon hingga ia terluka saat melakukan pengamanan.

    Ia mengatakan bahwa reward dan punishment yang diberikan sesuai dengan penilaian. Mulai penilaian dari Irwasda, SDA hingga Propam.

    Hengki menekankan soal arahan-arahan dari Kapolda Banten terkait dengan pelayanan untuk masyarakat. Dia mengatakan, berkaca pada perkara di Polsek Cinangka, bahwa setiap pimpinan baik itu di Polda, Polres, hingga Polsek harus langsung turun untuk memberikan arahan-arahan pada setiap personel.

    “Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bahwa memberikan pelayanan terbaik tidak mengenal waktu, kami selalu siap memberikan darma bakti kami untuk masyarakat Banten,” tegasnya.

    (bri/lir)

  • Berhasil kendalikan inflasi, Pemprov Jateng beri penghargaan kepada 12 anggota TPID eksternal 

    Berhasil kendalikan inflasi, Pemprov Jateng beri penghargaan kepada 12 anggota TPID eksternal 

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Berhasil kendalikan inflasi, Pemprov Jateng beri penghargaan kepada 12 anggota TPID eksternal 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada 12 instansi anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dari unsur eksternal, atas peran aktif aktifnya dalam pengendalian inflasi pada 2024.

    Piagam penghargaan diserahkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dalam Rapat Koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 13 Januari 2024.  

    Penghargaan itu diberikan  kepada Polda Jateng, Kodam IV Diponegoro, Kejati Jateng, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jateng, Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng.

    Kemudian, Perum Bulog Kanwil Jateng, Forum BPR BKK Jateng, Forum Badaan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Jasa dan Produksi Jateng, PT BPR BKK Jateng (Perseroda), PT Jamkrida Jateng (Perseroda), PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda).

    Nana  mengatakan, alasan pemberian penghargaan itu, karena Jawa Tengah belum lama ini mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik se-Indonesia. 

    Dibeberkan dia,  kinerja pengendalian inflasi Jateng selama tahun 2024 dinilai positif. Tingkat inflasi Desember 2024 sebesar 1,67% year on year (y-o-y).

    Nana menyampaikan terimakasih kepada TPID atas kinerjanya dalam pengendalian inflasi. 

    “Semoga dengan penghargaan ini, jadi membuat kita terlecut untuk lebih baik lagi dalam pengendalian inflasi,” ujar Nana seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Senin (13/1). 

     Kinerja TPID, lanjut Nana,  sekaligus mendukung program Presiden RI, terutama ketahanan pangan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pengangguran, hingga stunting. Dia berharap, langkah-langkah yang telah dilakukan, mendapatkan hasil yang baik. 

    “Dengan penghargaan tadi, pada 2025 ini semoga jadi amanat baru untuk TPID Jateng dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Anggarkan Rp1 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis, Pemkot Surabaya Libatkan UMKM

    Anggarkan Rp1 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis, Pemkot Surabaya Libatkan UMKM

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    “Pemkot dan DPRD sudah menganggarkan Rp1 triliun, tapi masih menunggu Juknisnya (Petunjuk Teknis) seperti apa. Jadi kita akan support program makan bergizi gratis untuk anak-anak yang ada di Surabaya,” ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat meninjau pelaksanaan program MBG di SMPN 13, Senin (13/1/2025).

    Eri berharap program ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak tetapi juga mampu memberdayakan pelaku UMKM lokal. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi agar UMKM Surabaya dapat menjadi bagian dari pelaksanaan program ini.

    “Jadi sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak,” katanya.

    Menurutnya, jika petunjuk teknis dari pemerintah pusat memungkinkan, Pemkot Surabaya akan memprioritaskan UMKM sebagai penyedia makanan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung ekonomi kerakyatan.

    “Kami dengan DPRD berharap itu bisa dilakukan oleh UMKM Kota Surabaya. Karena saya yakin, pemerintah pusat dengan program makan gratis ini juga (bertujuan) menggerakkan masyarakat, menggerakkan UMKM, sehingga ekonomi kerakyatan juga akan tumbuh,” imbuhnya.

    Uji Coba di 10 Sekolah, Libatkan 6.159 Siswa

    Program MBG di Kota Surabaya saat ini masih dalam tahap uji coba yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pada tahap awal, program ini menyasar 6.159 siswa di 10 lembaga pendidikan, termasuk SD Takuma, SMP Negeri 13, dan SMA Negeri 10 di Kecamatan Wonocolo, serta SDN Penjaringansari 1 dan MTs 3 di Kecamatan Rungkut.

    “BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN,” tutur Eri.

    Eri menambahkan bahwa program ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan agar dapat memberikan manfaat optimal, baik bagi siswa maupun masyarakat. “Kalau nanti Juknisnya diminta menggunakan APBD dan itu digunakan untuk warga Surabaya, kita akan lakukan,” tegasnya.[asg/kun]

  • 5 Anggota DPR Sebut Usia Pensiun Jadi 59 Tahun Picu Kenaikan Angka Pengangguran, Kenapa? Nasional

    5 Anggota DPR Sebut Usia Pensiun Jadi 59 Tahun Picu Kenaikan Angka Pengangguran, Kenapa? Nasional

    Anggota DPR Sebut Usia Pensiun Jadi 59 Tahun Picu Kenaikan Angka Pengangguran, Kenapa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi IX DPR
    Fraksi Nasdem
    Irma Suryani Chaniago
    membeberkan plus minus yang didapat dari
    usia pensiun
    yang diperpanjang menjadi 59 tahun.
    Irman mengatakan, untuk plusnya, perusahaan jadi tidak perlu merekrut pekerja baru lagi karena karyawan lama masih bisa mengabdi lebih lama.
    “Plusnya pekerja yang memang masih produktif di usia 57 tahun masih dapat mengabdi pada perusahaan. Dan perusahaan juga tidak perlu melakukan
    recruitment
    baru yang tentu juga membutuhkan biaya. Belum lagi jika tenaga kerja yang di-
    recruit
    belum berpengalaman,” ujar Irma kepada
    Kompas.com
    , Senin (13/1/2025).
    Sedangkan untuk minusnya, Irma melihat usia pensiun menjadi 59 tahun ini bisa menyebabkan kenaikan angka pengangguran.
    Sebab, dengan makin lamanya seorang pekerja bekerja, maka ketersediaan lapangan kerja semakin sedikit.
    “Minusnya, di tengah bonus demografi, di mana angkatan kerja muda lebih banyak dan yang pensiun sedikit, maka tentu sedikit banyak akan mempengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan,” katanya.
    “Dan ini akan memicu makin tingginya angka pengangguran,” ujar Irma lagi.
    Irma sendiri mengaku, tidak masalah jika usia pensiun diperpanjang menjadi 59 tahun. Menurut dia, orang Indonesia berusia 57-60 tahun masih sehat dan produktif.
    Meski demikian, dia turut mendorong kejelasan dari pemerintah perihal usia pensiun menjadi 59 tahun tersebut.
    “Pensiun diperpanjang dua tahun ini apakah sudah menjadi keputusan pemerintah? Harus jelas, BPJS Ketenagakerjaan, Kemenaker dan Menpan-RB harus duduk bersama dulu, jangan sampai nanti tidak sinkron satu dengan yang lain,” katanya.
    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menegaskan usia pensiun pekerja Indonesia pada 2025 naik menjadi 59 tahun.
    Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, usia pensiun pekerja bertambah satu tahun setiap tiga tahun. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
    Pada 2019 usia pensiun dipatok di usia 57 tahun, lalu naik ke usia 58 tahun pada 2022, dan kini menjadi 59 tahun pada 2025.
    Batas usia ini akan terus bertambah hingga menjadi 65 tahun pada 2043.
    Hal ini didasarkan pada kajian mendalam terkait angka harapan hidup di Indonesia yang terus meningkat serta membaiknya kondisi kesehatan masyarakat.
    ”
    Usia pensiun
    pekerja pada tahun 2025 ini ditetapkan 59 tahun sesuai amanat PP Nomor 45 Tahun 2015,” ujar Sunardi dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com pada 9 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rupiah melemah karena data ekonomi AS yang solid

    Rupiah melemah karena data ekonomi AS yang solid

    Peluang pelemahan rupiah hari ini terbuka ke arah Rp16.250 dengan potensi support di kisaran Rp16.150

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan, data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang solid dapat memicu Federal Reserve (The Fed) menahan diri tak pangkas suku bunga, sehingga mendorong kenaikan dolar AS dan melemahkan nilai tukar (kurs) rupiah.

    “Peluang pelemahan rupiah hari ini terbuka ke arah Rp16.250 dengan potensi support di kisaran Rp16.150,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Pada Jumat (10/1), data tenaga kerja AS Non Farm Payrolls (NFP) pada Desember 2024 tercatat sebesar 256 ribu, lebih dari bulan sebelumnya yang sebesar 212 ribu.

    Data tingkat pengangguran AS juga mengalami penurunan menjadi 4,1 persen untuk Desember 2024 dari 4,2 persen pada bulan sebelumnya.

    “Solidnya data tenaga kerja bisa memicu The Fed menahan diri tidak memangkas suku bunga acuannya lagi, sehingga ekspektasi ini mendorong kenaikan dolar AS,” ungkap Ariston.

    Rilis dari dua data ekonomi tersebut turut meningkatkan indeks dolar AS yang berada di level tertinggi baru dalam dua tahun terakhir, yakni 109,96 pada Jumat (10/1) dan 109,65 pada hari ini.

    Menurut dia, capaian yang baik dari ekonomi AS karena pengeluaran konsumsi personal di negara tersebut mencapai 68,24 persen atau di atas rata-rata sebesar 64,32 persen.

    “Konsumsi yang masih kuat di AS mendukung pertumbuhan ekonomi AS, roda ekonomi berjalan masih bagus. Ekonomi yang bertumbuh bagus membuka kesempatan kerja yang lebih banyak,” ucapnya.

    Untuk pekan ini, Ariston tidak melihat ada rilis data ekonomi Indonesia. Namun, akan ada rilis data neraca perdagangan pada hari ini dan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal IV pada Jumat (17/1) dari China.

    “Sinyal pelambatan ekonomi China juga bisa menekan rupiah karena relasi dagang yang besar antara China dan Indonesia,” kata dia.

    Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi melemah 60 poin atau 0,37 persen menjadi Rp16.250 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.190 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muhammad Khan Pernah Merasakan Menjadi “Pengangguran”

    Muhammad Khan Pernah Merasakan Menjadi “Pengangguran”

    JAKARTA – Muhammad Khan sukses menjadi bintang film layar lebar setelah sebelumnya berada di panggung teater. Perjalanan karier Muhammad Khan tidak mudah. Ia ungkapkan pernah menjadi pengangguran lantaran semua project filmnya dibatalkan. Simak wawancara selengkapnya berikut ini.

  • Kadi Ungkap Dumping Baja China Banjiri Industri Otomotif, 55% Lebih Murah

    Kadi Ungkap Dumping Baja China Banjiri Industri Otomotif, 55% Lebih Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengungkap hasil penyelidikan atas dugaan praktik dumping pada produk baja Cold Rolled Coil (CRC) dari produsen China yang membanjiri pasar domestik. 

    Ketua KADI Danang Prasta Danial mengatakan impor baja asal China yang seringkali digunakan sebagai bahan baku otomotif itu terbukti dumping dengan kisaran harga lebih murah 5%—55%. 

    “KADI telah menyelesaikan penyelidikan tersebut dan ditemukan bukti dumping dengan kisaran 5,9%-55,6%,” kata Danang kepada Bisnis, dikutip Minggu (12/1/2025). 

    Adapun, pihaknya telah selesai melakukan pembuktian dan saat ini dalam tahap pembahasan kembali oleh Pemerintah terkait implementasinya, yakni Kementerian Keuangan. 

    Sebelumnya, KADI juga telah merampungkan penyelidikan dugaan praktik dumping produk impor baja hot rolled plate oleh perusahaan asal China. Hasil penyelidikan tersebut dapat mempengaruhi industri baja dalam negeri. 

    Dalam 10 tahun terakhir pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap produk baja impor dari China untuk melindungi produsen lokal.  

    “KADI baru saja selesai penyelidikan untuk produk baja hot rolled plate dari yang berasal dari RRT,” kata Danang kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/10/2024).  

    Praktik dumping produk impor baja telah lama diwanti-wanti oleh pelaku usaha lokal. Pengamanan melalui pengenaan tarif hingga larangan dan pembatasan (lartas). 

    Dalam memberikan pengamanan bagi industri dalam negeri, KADI melakukan penyelidikan untuk mengetahui produk baja impor tersebut terbukti dumping atau tidak.  

    “Jika iya, maka akan direkomendasikan pengenaan BMAD dengan besaran yang sesuai dengan hasil penyelidikan tersebut,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, berdasarkan catatan KRAS, volume impor produk CR Coil/S paling besar masuk dengan volume 1,36 juta ton, diikuti oleh produk HR Coil sebesar 1,35 juta ton pada periode Januari-Oktober 2024. 

    Direktur Utama KRAS Muhammad Akbar mengatakan, produsen baja CRC nasional sudah mengajukan kebutuhan penerapan BMAD sejak 5 tahun lalu. Hal ini pun telah ditindaklanjut oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan hingga Komite Antidumping Indonesia (KADI). 

    “Yang paling penting terutama sektor otomotif itu yang kita butuhkan bea masuk antidumpingnya adalah CRC ya cold rolled coil itu yang belum dikeluarkan oleh BMAD. Terus terang itu sudah dari 5 tahun lalu diajukan oleh industri CRC nasional bukan hanya KS [Krakatau Steel],” kata Akbar saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

    Tingkat utilisasi kapasitas industri baja nasional rata-rata sebesar 57% per 2023. Adapun, untuk produk CRC/S utilisasinya sebesar 53% dengan total kapasitas produksi 2,6 juta ton per tahun dan kapasitas terpasang 1,4 juta ton per tahun. 

    Adapun, produk tersebut kebanyakan diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 1,3 juta ton dan sisanya untuk ekspor. Dengan konsumsi rata-rata 3,2 juta ton, share impor masih mendominasi sebesar 56%. 

    “Yang kita khawatirkan dampaknya satu industrialis ini sama produsen akan berubah mental jadi trader akhirnya pengangguran akan terus nambah, penganggurannya ini ratusan ribu potensinya, kalau ini kita tidak lakukan upaya yang cepat,” tegasnya. 

  • Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Paparkan Keberhasilan Kendali Inflasi & Kemiskinan

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Paparkan Keberhasilan Kendali Inflasi & Kemiskinan

    Sumber foto: Evaluasi Triwulan II (LT)

    Evaluasi Triwulan II

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Paparkan Keberhasilan Kendali Inflasi & Kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 20:43 WIB

    Elshinta.com Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan capaian kinerjanya selama periode 24 September hingga 24 Desember 2024, seperti pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, serapan anggaran hingga peningkatan layanan publik.

     

    Hal ini disampaikan dalam kegiatan Laporan Kinerja Triwulan II periode 24 September sampai 24 Desember 2024 kepada Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

     

    Pada periode 24 September-24 Desember 2024 Pemprov Sumut berhasil mengendalikan inflasi. Sementara itu, pada bulan September inflasi Sumut berada di angka 1,40% (yoy), lebih rendah dari nasional (1,84%). Bulan Oktober berada sejajar dengan nasional, 1,59% (yoy). Kemudian, pada bulan November inflasi Sumut kembali di bawah nasional 1,49% (yoy), atau 0,14% lebih rendah dari nasional sedangkan di bulan Desember inflasi Sumut meningkat ke angka 2,12%, di atas nasional yang sebesar 1,57%.

     

    “Secara umum kita berhasil mengendalikan inflasi selama periode tersebut, targetnya 2,5(+-) 1, dan ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi, Sumatera Utara mencatat pertumbuhan yang signifikan sebesar 5,20% (y-on-y) pada triwulan III-2024, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 4,95%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi q-to-q mencapai 2,25%, juga melampaui tingkat nasional sebesar 1,5%,” kata Fatoni.

     

    Tentunya capaian tersebut didapatkan dengan melakukan sejumlah upaya. Di antaranya melaksanakan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumatera Utara, Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumatera Utara di 33 Kabupaten/Kota, kolaborasi antar stakeholder, melakukan kerjasama antar daerah, menggelar mudik gratis saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 juga melakukan high-level meeting.

     

    Tak hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam kesempatan ini Fatoni juga menyampaikan berbagai capaian pembangunan di Sumut. Di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi, pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kualitas pelayanan publik, persoalan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan, pengelolaan Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perizinan berusaha, serta kegiatan inovasi dan unggulan lainnya.

     

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang senantiasa membina dan mengevaluasi kami, sehingga dalam tiga bulan ini kami bisa menjalankan roda pemerintahan, pembangunan di Sumut,” kata Fatoni.

     

    Sementara itu, terkait dengan penurunan stunting berdasarkan hasil rilis SSGI (Survey Standar Gizi Indonesia) Kemenkes RI tahun 2023 bahwasanya angka prevalensi stunting Sumatera Utara sebesar 18,9 persen berada dibawah angka nasional sebesar 21,5 persen artinya prevalensi stunting Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 2,6 persen, dimana pada tahun 2022 angka prevalensi stunting Sumatera Utara sebesar 21,1 persen. 

     

    Selain itu, Pemprov Sumut juga berhasil menurunkan angka kemiskinan pada periode ini. Berdasarkan data BPS angka kemiskinan Sumut menurun dari 8,15% tahun 2023 menjadi 7,99% pada 2024. Ini mencerminkan pengurangan jumlah masyarakat miskin dari 1.240.000 jiwa menjadi 1.228.000 jiwa. Lebih jauh lagi, kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 118.420 jiwa (0,78%) pada tahun 2023 menjadi 81.983 jiwa (0,54%) pada tahun 2024.

     

    Saat ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara berjumlah 408 ribu jiwa atau 5,10 persen dari jumlah angkatan kerja. Tren TPT Sumatera Utara 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2023 TPT Sumatera Utara sebesar 5,24 persen atau 408.000 jiwa, terjadi penurunan pengangguran sebanyak 5.000 jiwa. 

     

    “Sesuai dengan arahan dari pusat, kita mengimplementasikan 3 strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan, tentu ini semua didukung anggaran yang cukup,” kata Fatoni.

     

    Fatoni mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah melakukan sejumlah upaya melalui berbagai kegiatan andalan, salah satunya adalah dengan melaksanakan Gerakan Serentak. Di antaranya, Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumut, Gerakan Serentak Pembangunan se-Sumut dan Gerakan Memberikan Tablet Tambah Darah Serentak se-Sumut.

     

    Selanjutnya, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak se-Sumut, Gerakan Serentak Lindungi Pekerja Rentan se-Sumut, Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumut, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Berkoperasi Serentak se-Sumut dan Gerakan Inovasi Serentak se-Sumut. Tak hanya itu, Pemprov Sumut juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Polda/Polres/Polsek se-Sumut, Bulog dan mengimplementasikan 4K.

     

    “4K itu yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Begitupun dengan upaya-upaya lainnya dalam membangun Provinsi Sumut telah kami lakukan,” ucap Fatoni.

     

    “Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat menjadi masukan dan kami laksanakan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ke depannya,” sambungnya. 

     

    Secara keselurhan terdapat 10 aspek yang disampaikan Fatoni ke Kemendagri, selain inflasi dan pembangunan sebagai bentuk pertangungjawaban. Aspek lain tersebut antara lain BUMD, stunting, pelayanan publik, pengangguran, kesehatan, serapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan. Kemudian selain itu ada 106 indikator pemerintahan yang dinilai selama dia memimpin Sumatera Utara.

     

    “Alhamdulillah, secara umum semua berjalan dengan baik, ini berkat kerja keras kita bersama, perlu kita pertahankan dan kita perbaiki apa yang masih dirasa kurang,” kata Fatoni.(LT)

    Sumber : Sumber Lain

  • Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni banjir apresiasi saat evaluasi kinerja di Kemendagri

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni banjir apresiasi saat evaluasi kinerja di Kemendagri

    Sumber foto: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan capaian kinerjanya selama periode 24 September hingga 24 Desember 2024 (Sumber foto : Istimewa)

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni banjir apresiasi saat evaluasi kinerja di Kemendagri
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 21:05 WIB

    Elshinta.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni dibanjiri apresiasi dari Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apresiasi tersebut disampaikan usai pemaparan capaian kinerjanya selama periode 24 September 2024 hingga 24 Desember 2024 di hadapan Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta, Jumat (10/1/2024)

     

    Salah satu apresiasi disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga selaku Ketua Tim Evaluasi. Menurutnya, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni telah menyajikan laporan dengan sangat baik dan sistematis.

     

    “Yang pasti semua evaluator memuji kesiapan bahan paparan Gubernur Sumut, ini kerja sama yang luar biasa bersama OPD-OPD di lingkungan Pemprov Sumut,” ucap Kastorsius.

     

    Kastorsius juga menyebut Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni telah bekerja dengan sangat baik guna kemajuan daerah. Bahkan hasil rekomendasi dan masukan pada evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti secara menyeluruh.

     

    Apresiasi lain juga dilontarkan oleh Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Dia mengatakan Provinsi Sumut telah mencetak prestasi luar biasa bahkan skala nasional saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21.

     

    “Pelaksanaan PON pada tahun 2024 sangatlah luar biasa, bahkan Pj Gubernur Sumut juga meraih berbagai penghargaan pada tahun 2024 lalu. Selain itu, berbagai inovasi juga telah dilalaikan serentak pada 33 Kabupaten/Kota se-Sumut,” ucap Yusharto.

     

    Selain itu, Plt. Inspektur Khusus Itjen Kemendagri Kusna Tambunan juga mengapresiasi kerja keras Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin bagus. Hal ini tentunya memberi kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat Sumatera Utara dalam menggunakan layanan publik.

     

    Kemudian, apresiasi lain disampaikan oleh Inspektur 4 Muhammad Valiandra. Dia mengapresiasi laporan yang telah dipaparkan Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni.

     

    Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal M. Dimiyathi. Menurutnya, laporan capaian kinerja yang disampaikan oleh Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni sangatlah lengkap.

     

    “Tak hanya itu, terkait Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumut juga bagus dan hal ini tentunya patut diapresiasi,” ucap Dimyathi.

     

    Sementara itu, PPUPD Ahli Utama Itjen Kemendagri R. Himawan Sugiharto juga mengapresiasi upaya penyelesaian tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

     

    Selanjutnya, PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Bachtiar Sinaga juga mengapresiasi terkait biaya pengawasan yang telah memenuhi mandatory spending. Dirinya pun mengingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan pengelolaan anggaran.

     

    Tak berhenti di situ, apresiasi lain juga dilontarkan oleh Auditor Ahli Madya Wiratmoko terkait penyelesaian stunting di Sumatera Utara. Menurutnya, Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni sangat berperan penting dalam mengatasi persoalan tersebut.

     

    “Peran Gubernur tentunya sangat optimal dalam penanganan stunting, bahkan sangat merata di Kabupaten/Kota se-Sumut,” kata Wiratmoko.

     

    Terakhir, Auditor Ahli Utama Tumonggi Siregar juga mengapresiasi pengolaaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Utara. Menurutnya, pengolahan BUMD di Sumatera Utara sangatlah baik.

     

    “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas pengelolaan BUMD di Sumut yang sehat,” ucapnya.

     

    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan berbagai capaian keberhasilan seperti pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, serapan anggaran hingga peningkatan layanan publik. Pada periode 24 September-24 Desember 2024 Pemprov Sumut berhasil mengendalikan inflasi.

     

    “Secara umum kita berhasil mengendalikan inflasi selama periode tersebut, targetnya 2,5(+-) 1 dan ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi kita di TW III, 5,20%, lebih tinggi dari nasional, 4,95,” kata Fatoni.

     

    Secara keselurhan terdapat 10 aspek yang disampaikan Fatoni ke Kemendagri, selain inflasi dan pembangunan sebagai bentuk pertangungjawaban. Aspek lain tersebut antara lain BUMD, stunting, pelayanan publik, pengangguran, kesehatan, serapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.

     

    Sebagai informasi, terdapat 106 indikator pemerintahan yang dinilai selama Fatoni memimpin Sumatera Utara. Penilaian tersebut terbagi dalam tiga aspek, yaitu Aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

     

    “Alhamdulillah, secara umum semua berjalan dengan baik, ini berkat kerja keras kita bersama, perlu kita pertahankan dan kita perbaiki apa yang masih dirasa kurang,” kata Fatoni.

     

    Dalam masa kepemimpinannya, Fatoni juga telah melaunching 23 Gerakan Serentak guna pembangunan masyarakat se-Sumatera Utara. Selain itu, Fatoni juga telah meraih 31 penghargaan dari berbagai institusi. (LT)

    Sumber : Sumber Lain