Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • DPRD Pamekasan Desak Semua SPPG Penuhi Standar Gizi Demi Kemaslahatan

    DPRD Pamekasan Desak Semua SPPG Penuhi Standar Gizi Demi Kemaslahatan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, mendesak semua dapur Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat, agar memenuhi standar gizi demi kemaslahatan bersama.

    “Semua SPPG dalam program MBG itu harus selalu memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan, termasuk juga harus melibatkan ahli gizi di setiap dapur guna memastikan menu MBG sesuai ketentuan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili Yasin, Selasa (4/11/2025).

    Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab selama ini terdapat beragam kasus keracunan penerima manfaat program MBG yang mencederai cita-cita mulia dari Presiden Prabowo Subianto. “Selana ini hampir semua SPPG di Pamekasan, belum memiliki ahli gizi. Hal ini tentu perlu menjadi evaluasi khusus untuk mencegah kejadian serupa terulang,” ungkapnya.

    “Sejauh ini kami legislatif belum memiliki kewenangan teknis terkait pengelolaan MBG, tapi kita tetap melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait sebagai bentuk sinergi pengawasan terhadap program MBG, terutama setelah pembentukan Satgas MBG,” imbuhnya.

    Meski begitu, pihaknya menilai jika saat ini program MBG mulai berjalan tertib dan tidak ada lagi kasus keracunan. “Untuk saat ini realisasi program MBG sudah mulai stabil, artinya sudah tidak ada lagi kasus keracunan. Tapi perlu diingat jika segala persyaratan dari dinas tetap perlu dipenuhi oleh semua SPPG,” tegasnya.

    Sebelumnya Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur juga sempat mengingatkan pelaksanaan program MBG agar memprioritaskan aspek kesehatan dan kemanusiaan dibanding bisnis semata. Hal tersebut disampaikan sering dengan adanya laporan kasus keracunan hingga temuan hewan buah dalam menu makanan MBG.

    Terlebih program tersebut memiliki manfaat penting bagi masyarakat, beberapa di antaranya menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di wilayah setempat. Hanya saja sangat penting juga untuk memprioritaskan keamanan dan kesehatan masyarakat. [pin/kun]

  • SPPG Gadungan Kediri Libatkan Komunitas Disabilitas dalam Produksi Atribut dan Perlengkapan

    SPPG Gadungan Kediri Libatkan Komunitas Disabilitas dalam Produksi Atribut dan Perlengkapan

    Kediri (beritajatim.com) – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gadungan di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri resmi dibuka pada Selasa (4/11/2025).

    Berbeda dari SPPG lain di wilayah Kabupaten Kediri, SPPG Gadungan ini melibatkan komunitas disabilitas sebagai mitra dalam penyediaan berbagai kebutuhan operasionalnya.

    Mitra SPPG Gadungan, Septa Widyastutik, menjelaskan bahwa seluruh atribut dan perlengkapan yang digunakan karyawan berasal dari hasil karya teman-teman disabilitas.

    “Semua seragam yang dipakai karyawan saya itu buatan teman disabilitas. Mulai dari APD, apronnya, kaosnya, kemudian alat dapur yang terbuat dari bambu, itu buatan teman disabilitas juga. Bahkan tali, tali untuk ompring itu kalau di SPPG lain kebanyakan pakai tali rafia, nggih. Kalau saya enggak, enggak pakai rafia, pakai tali itu juga dibuat sama teman disabilitas,” jelasnya.

    Widya menambahkan, berkat kolaborasi dan semangat dari para penyandang disabilitas, proses pembangunan SPPG Gadungan dapat rampung hanya dalam waktu tiga bulan, termasuk penyelesaian Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang telah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kediri.

    Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Ariyanto, menyambut positif keterlibatan komunitas disabilitas dalam kegiatan SPPG. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berkontribusi bagi masyarakat luas.

    “Alhamdulillah terkait dengan SPPG ini, salah satunya dari penyandang disabilitas dan hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan itu bukan halangan untuk berkontribusi kepada masyarakat,” tuturnya.

    Ari menegaskan bahwa keterlibatan disabilitas dalam kegiatan ini memiliki nilai sosial tinggi dan sejalan dengan semangat pemberdayaan yang diusung Dinas Sosial. Ia menilai langkah ini juga bisa berdampak positif terhadap pengurangan angka pengangguran di wilayah setempat.

    “Karena yang namanya MBG (Makanan Bergizi Gratis), pasti nanti ada nilai sosial di situ dan ini menunjukkan bahwa dalam hubungan masyarakat, bahwa teman-teman disabilitas itu juga lebih bisa mengekspresikan dirinya sesuai dengan kompetensinya. Karena memang saya lihat dari Mbak Widi, Mbak Widya ini yang juga merupakan Mitra Dinsos, binaan Dinsos selama ini cukup aktif. Dia dengan segala keterbatasannya, dia mampu berwirausaha,” paparnya.

    Dukungan juga datang dari Kepala Desa Gadungan, yang memastikan pihaknya siap bersinergi agar program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal di desanya.

    “Karena ini program prioritas Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita mendukung penuh kegiatan MBG yang ada di Desa Gadungan,” katanya.

    Ia berharap keberadaan SPPG Gadungan dapat memperkuat kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyediaan bahan baku agar ekonomi lokal ikut tumbuh.

    “Dan harapan kami nanti, selanjutnya bisa bekerja sama dengan KDMP untuk belanja bahan dasar, supaya KDMP yang ada di Desa Gadungan dan Bumdes yang ada di Desa Gadungan dan sekitarnya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

    SPPG Gadungan rencananya mulai beroperasi pada Kamis (5/11/2025) dengan melibatkan 44 karyawan untuk melayani kebutuhan gizi 2.255 anak penerima manfaat dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP di Desa Gadungan. Di wilayah tersebut terdapat lima SD negeri, dua MI, sepuluh PAUD/TK, dan satu SMP yang seluruhnya akan menerima manfaat program MBG. [nm/ted]

  • Mendagri: Rp210 triliun capex Kopdeskel hidupkan ekonomi desa-daerah

    Mendagri: Rp210 triliun capex Kopdeskel hidupkan ekonomi desa-daerah

    “Ini luar biasa karena biasanya awal tahun belanja daerah lamban. Dana belum turun, kegiatan baru lelang, dan belanja baru meningkat di akhir tahun. Dengan Rp210 triliun yang turun di awal, akan ada kompensasi untuk menggerakkan ekonomi daerah sejak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang mencapai sekitar Rp210 triliun akan memberikan dampak besar sebagai motor penggerak keuangan daerah.

    “Ini luar biasa karena biasanya awal tahun belanja daerah lamban. Dana belum turun, kegiatan baru lelang, dan belanja baru meningkat di akhir tahun. Dengan Rp210 triliun yang turun di awal, akan ada kompensasi untuk menggerakkan ekonomi daerah sejak awal tahun,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Tito mengungkapkan anggaran tersebut akan dikucurkan untuk pembangunan gerai dan fasilitas Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia. Pembangunan dilakukan dengan sistem padat karya dan memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya lokal.

    “Ini memberi efek berganda bagi daerah, terutama yang tengah menyesuaikan diri dengan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) dan masih mengandalkan PAD,” ujarnya.

    Tito menyebut, program Kopdeskel Merah Putih akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat sekaligus membantu kepala daerah mencapai indikator kinerja utama (KPI).

    “Program ini akan membantu menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperbaiki gini ratio, dan menjaga inflasi. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan intervensi ekonomi melalui koperasi yang hadir di desa,” kata Tito.

    Selain itu, keberadaan Kopdeskel Merah Putih juga akan menekan peran tengkulak dan rentenir, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal secara merata.

    “Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Setiap kepala daerah akan diuntungkan jika program ini berjalan karena berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” tuturnya.

    Untuk merealisasikan program ini, Kemendagri meminta pemerintah daerah kabupaten/kota segera mendata aset lahan atau bangunan yang dapat digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih.

    Dari 75.266 desa, baru 5.339 desa (7 persen) yang memiliki data aset lahan atau bangunan, sedangkan dari 514 kabupaten/kota, baru 15 daerah (3 persen) yang melaporkan asetnya.

    Oleh karena itu, Tito meminta kepala daerah mempercepat proses ini karena menjadi prasyarat utama penyaluran dana Rp210 triliun tersebut.

    “Pendataan ini harus jadi prioritas. Kami minta kepala daerah membentuk satgas, berkoordinasi dengan sekda, dinas pemerintahan desa, dan dinas koperasi,” kata Mendagri.

    Kemendagri juga menyiapkan tim supervisi yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto untuk memantau progres setiap dua hari sekali dan melakukan evaluasi mingguan.

    Daerah dengan kinerja terbaik akan menerima insentif tambahan sebesar Rp5 miliar pada Februari 2026.

    Tito menekankan, lahan yang digunakan untuk Kopdeskel Merah Putih harus memenuhi empat kriteria utama: pertama status hukum jelas, seperti aset desa, pemda, atau hibah. Kedua, luas minimal 1.000 meter persegi. Ketiga, lokasi strategis dan mudah diakses publik.Keempat, bebas dari risiko bencana alam.

    Beberapa daerah mulai menunjukkan dukungannya. Pemkab Aceh Barat, misalnya, tengah menyiapkan lahan untuk 16 Kopdeskel prioritas tahap awal. Sementara di Kabupaten Mappi, Papua Selatan, pemerintah daerah berencana membangun 7 hingga 8 Kopdeskel Merah Putih setelah proses pemetaan aset selesai.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gelar Sarjana Tak Laku, Perusahaan Lebih Pilih Rekrut Lulusan SMA

    Gelar Sarjana Tak Laku, Perusahaan Lebih Pilih Rekrut Lulusan SMA

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tren bursa kerja mulai bergeser. Gelar sarjana tak menjadi penentu seseorang bisa mendapat pekerjaan dengan gaji layak. Bahkan, banyak lulusan kuliah yang jadi pengangguran meski sudah mencoba melamar di banyak perusahaan. 

    Beberapa saat lalu, CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan pekerjaan yang dicari di masa depan membutuhkan keterampilan fisik. Misalnya tukang ledeng dan tukang listrik untuk membangun data center yang menjadi infrastruktur penting dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI).

    Perusahaan analitik data bernama Palantir Technologies juga mengamini hal tersebut. Startup yang mendadak terkenal karena mendapat banyak kontrak di pemerintahan Trump tersebut memilih merekrut karyawan lulusan SMA.

    Perusahaan itu memiliki program Beasiswa Meritokrasi buatan CEO Alex Karp dengan tawaran bekerja penuh waktu di sana. Menurut Palantir, kampus adalah sistem yang rusak dan penerimaannya menggunakan kriteria yang cacat.

    Bahkan, Karp menyebutkan kampus di Amerika Serikat (AS) tidak bisa diandalkan atau diperlukan untuk melatih pekerja.

    Sekitar 500 lulusan SMA mendaftar Beasiswa Meritokrasi. Beberapa orang mendaftar mengaku karena tak tertarik untuk kuliah, sementara lainnya mendaftar setelah ditolak kampus yang diinginkan, dikutip dari WSJ, Senin (3/11/2025).

    Pada angkatan pertama, terdapat 22 orang penerima beasiswa. Dimulai dengan seminari empat minggu dengan banyak pembicara.

    Tema yang dibawakan cukup bervariasi, dari fondasi Barat, sejarat AS, hingga studi kasus pemimpin. Program akan berakhir November ini, dan bagi yang lulus akan punya kesempatan bekerja di Palantir secara full-time.

    Karena yang dihadapi adalah anak-anak lulusan SMA, program ini juga dibuat berbeda dari magang lainnya. Konselor senior yang bekerja dengan Karp dalam proyek khusus, Jordan Hirsch mengatakan punya kewajiban menyediakan sesuatu yang lebih bagi mereka.

    Hirsch juga harus menghadapi anak-anak yang belum berpengalaman. Misalnya belum pernah mencatat selama seminar atau mengerjakan sesuatu di luar pelajaran sekolahnya.

    Mantan editor majalah Foreign Affairs dan asisten profesor tambahan di Barnard College, Gideon Rose mengatakan pelajaran yang diberikan pada penerima beasiswa tak membahas soal perspektif ideologis atau partisan politik. Namun pada pengantar hubungan internasional.

    Berikutnya penerima beasiswa juga berkesempatan pergi bersama tim yang ada di Palantir. Ini menjadi ajang uji coba, dan mereka bisa mengalami sendiri bertemu klien saat bekerja.

    Minggu ketiga atau keempat, bos-bos di Palantir telah memiliki gambaran siapa saja yang bekerja baik untuk lingkungan perusahaan.

    Meski begitu, bekerja cepat tanpa kuliah bukan pilihan mudah bagi penerima beasiswa. Mereka harus mendapatkan tantangan dari orang tua dan orang terdekatnya.

    Salah satunya Matteo Zanini yang mengaku mendapatkan beasiswa saat menerima pemberitahuan penerimaan di Universitas Brown. Tidak ada yang menyarankan untuk ikut dalam beasiswa tersebut, sementara orang tuanya menyerahkan keputusan itu pada dirinya.

    Karyawan perusahaan, Sam Feldman mengatakan mungkin ada beberapa orang yang menolak bekerja di tempatnya dan mendaftar untuk kuliah. Dia memastikan tidak ada satupun penerima beasiswa yang akan bekerja di bidang investasi dan konsultan.

    “Mereka telah merasakan rasanya membangun dan memiliki agensi,” ungkapnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Inovasi RT Pro-Lingkungan Taufiq Supriadi Disorot di Sumedang

    Inovasi RT Pro-Lingkungan Taufiq Supriadi Disorot di Sumedang

    Liputan6.com, Sumedang Pemerintah Kabupaten Sumedang mengapresiasi kiprah Dr. Taufiq Supriadi selaku Ketua RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dia sukses memantik gerakan warga melalui inovasi lingkungan berbasis ekonomi kerakyatan dan tata kelola digital di tingkat RT.

    Apresiasi tersebut mengemuka dalam sharing session bertajuk “Menjaga Kelestarian Lingkungan dalam rangka mendukung Asta Cita”, yang berlangsung di Gedung Negara Kabupaten Sumedang pada Sabtu (1/11). Acara dihadiri juga oleh jajaran pegawai kecamatan, kepala desa, serta perwakilan RT/RW se-Kabupaten Sumedang, 

    Pada kesempatan tersebut, Taufiq memaparkan model RT Pro-Lingkungan yakni mengubah saluran air lingkungan menjadi budidaya lele bertingkat, menggerakkan kompos biopori, serta mengakselerasi transparansi RT melalui aplikasi RTOnline, sebuah sistem pelaporan keuangan dan data warga berbasis digital.

    “Perubahan besar bisa lahir dari lorong yang sempit. Jika data rapi, warga terlibat, dan lingkungan dibersihkan sambil diberi nilai ekonomi, maka RT menjadi lokomotif kemajuan—bukan sekadar penerima program,” kata Taufiq. 

    Dalam sambutannya, Bupati Sumedang menyebut jika inovasi yang digagas Taufiq menunjukkan RT/RW adalah garda terdepan pembangunan. “Teladan Dr. Taufiq dari Jakarta Timur ini relevan untuk direplikasi: bersih, produktif, dan transparan,” ungkapnya. 

     

    Model RT Pro-Lingkungan memadukan ketahanan pangan mikro, ketahanan air-energi, dan akuntabilitas data. Pendekatan ini sejalan dengan agenda Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045, mendorong desa/kota tangguh dari unit sosial terkecil (RT). Undangan resmi dari Sumedang kepada Taufiq sebagai narasumber menegaskan posisi strategis inisiatif ini dalam jejaring inovasi daerah.

    Ada beberapa program yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut, di antaranya:

    Ekonomi hijau tingkat RT: saluran air dimanfaatkan menjadi kolam lele bertingkat, mendatangkan pendapatan, mengangkat pengangguran sekaligus menata kebersihan lingkungan.

    Sirkularitas sampah & air: biopori dan kompos rumahan mengurangi beban TPA dan meningkatkan serapan air.

    Tata kelola digital: RTOnline mendorong transparansi keuangan, validasi bantuan sosial, jumlah penduduk dan partisipasi warga secara real-time.

    Replikasi lintas daerah: Forum Sumedang menjadi wahana berbagi praktik baik untuk RT/RW se-Kabupaten dan daerah lain. Taufiq siap menjadi Living Laboratorium dikunjungi oleh RT RW yang mau belajar.

    Sebagai informasi, Dr. Taufiq Supriadi sendiri adalah seorang praktisi akuntabilitas publik dan inovator komunitas. Dia telah menginisiasi lebih dari 45 praktik pro-lingkungan tingkat RT (budidaya lele U-ditch, kompos biopori, penghematan energi, dan RTOnline). Sosoknya kerap diundang untuk berbagi di lintas daerah dan dunia kampus, serta aktif mendorong standardisasi data RT demi pelayanan publik yang tepat sasaran.

  • Maxim Respons Wacana Perubahan Status Mitra Jadi Pekerja, Bisa Picu Efek Domino

    Maxim Respons Wacana Perubahan Status Mitra Jadi Pekerja, Bisa Picu Efek Domino

    Bisnis.com, JAKARTA— Maxim Indonesia merespons rencana pengubahan status hukum pengemudi transportasi daring dari mitra menjadi pekerja.

    Government Relation Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf mengatakan rencana tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan ekosistem transportasi daring di Indonesia. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan secara komprehensif berbagai efek domino yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.

    “Baik terhadap kesejahteraan pengemudi maupun keberlanjutan industri secara keseluruhan,” kata Rafi dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/11/2025).

    Rafi menilai skema kemitraan yang berlaku saat ini masih sangat relevan dengan karakteristik ekonomi digital yang menekankan fleksibilitas dan kemandirian. Selain itu, lanjut dia, penguatan serta pengklasifikasian mitra pengemudi dalam ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi alternatif yang lebih inklusif.

    Menurutnya, melalui pendekatan ini para mitra tetap memiliki ruang untuk mengatur waktu dan pendapatan secara mandiri, sekaligus memperoleh akses terhadap perlindungan sosial, insentif, subsidi, serta berbagai program pengembangan kapasitas.

    Meski demikian, Maxim menilai penting adanya kejelasan posisi serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam proses perumusan kebijakan.

    “Regulasi yang ideal hendaknya mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan sosial bagi mitra, keberlanjutan usaha bagi platform, dan dorongan terhadap inovasi teknologi di sektor transportasi daring,” kata Rafi.

    Dari sisi ekonomi, Rafi menilai skema ketenagakerjaan justru berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Dengan beban biaya yang lebih besar, menurutnya, aplikator akan cenderung melakukan seleksi ketat dan hanya mempertahankan pengemudi yang sangat aktif.

    “Akibatnya, pemutusan kerja sama dalam jumlah besar bisa terjadi, sementara proses perekrutan menjadi lebih birokratis dan terbatas,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Maxim menilai kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya kesempatan masyarakat luas untuk memperoleh penghasilan harian, yang selama ini menjadi keunggulan utama sektor transportasi daring.

    Secara bisnis, perubahan status mitra menjadi pekerja juga akan meningkatkan biaya operasional perusahaan secara signifikan. Rafi mengatakan kenaikan tersebut berpotensi memicu peningkatan harga layanan yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat.

    Pada akhirnya, lanjutnya, turunnya permintaan dari pengguna justru dapat mengurangi pendapatan pengemudi, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan mitra tidak tercapai.

    “Maxim Indonesia berharap agar proses penyusunan kebijakan terkait transportasi daring dapat dilakukan secara inklusif dan berbasis pada dialog yang konstruktif antara pemerintah, aplikator, dan perwakilan mitra pengemudi,” kata Rafi.

    Terakhir, Rafi menegaskan pihaknya meyakini keberhasilan regulasi di sektor ini bergantung pada kemampuan semua pihak menjaga keseimbangan antara kesejahteraan mitra pengemudi dan keberlanjutan ekosistem platform.

    “Oleh karena itu, Maxim berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, progresif, dan berpihak pada kesejahteraan bersama tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia,” tandas Rafi.

  • Mendagri Yakin Kopdeskel Merah Putih Bisa Basmi Tengkulak dan Kurangi Pengangguran

    Mendagri Yakin Kopdeskel Merah Putih Bisa Basmi Tengkulak dan Kurangi Pengangguran

    Mendagri Yakin Kopdeskel Merah Putih Bisa Basmi Tengkulak dan Kurangi Pengangguran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian meyakini program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih bisa membasmi tengkulak dan mengurangi angka pengangguran.
    Dalam rapat pendataan aset pemerintah daerah untuk mendukung program Kopdeskel Merah Putih, Tito menyinggung tugas kepala daerah salah satunya adalah menurunkan kemiskinan.
    “Adanya Koperasi Merah Putih yang berbasis desa, langsung atau tidak langsung pasti akan mengurangi kemiskinan,” kata Tito dalam rapat yang digelar secara hybrid, Jumat (31/10/2025).
    Tito meyakini, indeks pembangunan manusia daerah yang memiliki Kopdeskel Merah Putih akan membaik, karena ekonomi bergerak di tiap-tiap desa.
    “Mengurangi juga angka pengangguran karena koperasi ini pasti akan menarik pekerja,” ucapnya.
    Program ini juga dipercaya Tito akan menurunkan gini ratio terkait dengan masyarakat kaya dan miskin juga semakin kecil dan mempersempit jarak di antara mereka.
    “Inflasi juga akan bisa tertangani karena intervensi pemerintah bisa masuk ke, selain bisa menyerap dari para petani produsen, nelayan juga bisa (mendapatkan) intervensi dari Badan Pangan, Bulog langsung bisa tersalurkan ke koperasi yang ada di desa-desa sehingga inflasi juga akan bisa dikendalikan,” imbuhnya.
    Tito juga mengatakan, selain hal positif di atas, program Koperasi Merah Putih ini juga dinilai bisa memberikan dampak positif terkait dengan tengkulak dan rentenir.
    “Saya kira masih banyak hal-hal lain yang positif termasuk mengurangi, menekan tengkulak rentenir ketahanan pangan di daerah-daerah karena desanya masih-masih sudah kuat semua sembadanya,” tuturnya.
    Sebab itu, dia meminta agar seluruh kepala daerah di Indonesia mendukung program yang langsung dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo’s MBG di Pujer Bondowoso: 3.572 Siswa Terpenuhi Gizinya, Puluhan Warga Lokal Dapat Lapangan Kerja Baru

    Prabowo’s MBG di Pujer Bondowoso: 3.572 Siswa Terpenuhi Gizinya, Puluhan Warga Lokal Dapat Lapangan Kerja Baru

    Bondowoso (beritajatim.com) – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto, kini menunjukkan dampak ganda di Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

    Tidak hanya ribuan siswa mendapatkan asupan gizi seimbang, tetapi puluhan warga lokal juga memperoleh pekerjaan baru.

    SPPG Pujer, sebagai ujung tombak pelaksanaan program nasional ini, berhasil menjangkau 3.572 siswa dari lima desa — Desa Mangli, Maskuning Wetan, Maskuning Kulon, Randu Cangkring, dan Kejahan.

    Program ini mencakup semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/MA, baik sekolah negeri maupun swasta.

    Kepala SPPG Pujer, Dila Mufilda, menjelaskan bahwa pelaksanaan program menekankan kualitas bahan baku, kebersihan penyajian makanan, serta kepatuhan terhadap standar gizi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Setiap menu yang kami sajikan diproses secara higienis dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Anak-anak tidak hanya kenyang, tetapi juga sehat dan bergizi seimbang,” kata Dila, Kamis (30/10/2025).

    Selain fokus pada gizi siswa, program MBG juga membuka lapangan kerja bagi warga lokal, terutama ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap.

    Saat ini, 49 warga setempat dipekerjakan di dapur SPPG Pujer, mulai dari petugas dapur, tenaga kebersihan, hingga petugas distribusi makanan.

    Salah satunya Ulfiyah, ibu rumah tangga asal Desa Mangli, yang kini bertugas sebagai petugas kebersihan dapur. Ia mengaku sangat bersyukur bisa ikut terlibat dalam program ini.

    “Awalnya saya pengangguran. Alhamdulillah setelah adanya program MBG ini, saya bisa bekerja dan membantu ekonomi keluarga. Penghasilan saya meringankan beban suami,” ujar Ulfiyah.

    Selain penghasilan, Ulfi mengaku mendapat pengalaman dan pengetahuan baru tentang higienitas dapur dan cara memasak makanan bergizi.

    Ia juga menambah jaringan sosial dan rasa percaya diri karena bisa berkontribusi dalam program nasional.

    Dila Mufilda menegaskan bahwa perekrutan tenaga kerja diprioritaskan bagi warga lokal sesuai arahan BGN.

    “Tujuannya agar program ini tidak hanya menyehatkan anak, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar,” katanya.

    Dapur SPPG Pujer kini terbagi menjadi tujuh tim kerja utama yang menangani seluruh proses operasional harian, mulai persiapan bahan, pengolahan, pemorsian, distribusi, pencucian ompreng, hingga kebersihan dan keamanan dapur.

    “Setiap tim bekerja sesuai SOP agar makanan aman, bergizi, dan tepat waktu sampai ke sekolah,” ujar Dila.

    Keberhasilan program MBG di Pujer tidak lepas dari sinergi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pihak sekolah, dan partisipasi aktif masyarakat.

    Dila berharap program ini terus berlanjut, sehingga semakin banyak anak di Bondowoso bisa merasakan manfaatnya.

    “Anak sehat, cerdas, dan bergizi adalah investasi bangsa. Kami ingin program ini terus membuka peluang kerja bagi warga lokal sambil meningkatkan kesehatan generasi muda,” pungkasnya. (awi/ian)

  • Bos Buruh Lobi Pemerintah dan DPR Minta Upah Minimum Naik Segini

    Bos Buruh Lobi Pemerintah dan DPR Minta Upah Minimum Naik Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengaku telah melakukan lobi ke sejumlah pejabat pemerintah dan DPR, terkait kenaikan upah minimum tahun 2026. Ia menyebut telah menyampaikan langsung aspirasi buruh kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Saya sudah melakukan lobi-lobi dengan Mensesneg, Mas Pras dan Pak Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR. Mewakili kawan-kawan KSPI,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Menurut Iqbal, KSPI menolak apabila kenaikan upah minimum 2026 ditetapkan di bawah 6,5%. Angka tersebut, kata dia, menjadi dasar permintaan buruh kepada pemerintah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

    “Kalau sampai turun dari 6,5%, kami menolak. Jadi based on kenaikan upah itu, 6,5% ke atas. Karena kami percaya bapak presiden Prabowo Subianto menginginkan daya beli masyarakat itu naik,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, arah kebijakan ekonomi Prabowo dinilai berpihak pada peningkatan daya beli rakyat. Program seperti Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, hingga program perumahan dinilai bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan mendorong konsumsi masyarakat.

    “Presiden Prabowo menginginkan intinya purchasing power itu naik, orang nggak nganggur. Karena kalau orang nganggur, pasti purchasing power itu turun. Nah sekarang di sektor riil, massa yang punya purchasing power tertinggi, upahnya mau direndahin. Kalau upah rendah, ya kembali lagi. Siapa yang beli barang?” tegasnya.

    Foto: Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Ia menambahkan, jika konsumsi turun maka pertumbuhan ekonomi juga akan melambat.

    “Kalau konsumsi turun, pertumbuhan ekonomi turun. Kalau pertumbuhan ekonomi turun, angka kemiskinan naik, angka pengangguran naik,” lanjutnya.

    Lebih jauh, IqbaI menjelaskan bahwa KSPI saat ini meminta kenaikan upah 8,5%, sedikit lebih tinggi dari patokan pemerintah sebelumnya yang berada di angka 6,5 persen. Menurutnya, permintaan tersebut sudah sesuai dengan hasil perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Permintaan KSPI 8,5%. Kalau merujuk kepada angka-angka yang sudah keluar, inflasi 2,65%, pertumbuhan ekonomi 5,12%, ketemunya 7,77%. Itulah yang saya sampaikan. Lobi-lobi ya, sekarang ini sedang melobi,” ucap dia.

    Ia juga menyinggung pentingnya menjaga rasio upah antara level pekerja, manajer, dan direksi agar tetap seimbang. Iqbal menilai ketimpangan saat ini semakin besar karena pejabat publik pun mendapatkan kenaikan tunjangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan buruh.

    “Teman-teman lihat DPR kemarin reses berapa naikin dia uang reses? Ratusan juta kan? Terus, kita semua berjuang bareng-bareng, kemarin tunjangan rumah DPR sampai Rp50 juta, dia naikin upah kita Rp50 ribu, Rp75 ribu. Kita setuju mereka naikin tinggi, ya kita juga tinggi dong. Apa maksudnya? Rasio upah,” ujar Iqbal.

    Menurutnya, di berbagai negara, rasio upah antara operator, manajer, dan direksi dijaga agar tidak melebar terlalu jauh.

    Iqbal menyebut, usulan kenaikan upah minimum versi serikat buruh dan KSPI telah disampaikan kepada Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, dan kini masih menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo.

    “Kepada Mensesneg, kepada Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasco, saya menyampaikan itu. Dan beliau belum bisa memutuskan. Harus menyampaikan kepada Presiden duku,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Respons Grab Soal Aturan Ojol Terbaru, Ingatkan Soal Ini

    Respons Grab Soal Aturan Ojol Terbaru, Ingatkan Soal Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Grab Indonesia menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif pemerintah yang tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) soal ojek online (ojol). Regulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi online yang menjadi bagian penting dari ekonomi digital nasional.

    Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, mengatakan perusahaan menghormati proses penyusunan regulasi yang sedang berlangsung dan percaya bahwa kebijakan yang berimbang akan memperkuat ekosistem transportasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Grab berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap Mitra Pengemudi melalui model kemitraan yang memberikan fleksibilitas dan peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia,” ujar Tirza dalam keterangan resmi, Kamis (30/10/2025).

    Menurut Tirza, model kemitraan yang diterapkan selama ini memungkinkan para mitra untuk mengatur waktu kerja sesuai kebutuhan, sekaligus mendapatkan akses terhadap perlindungan sosial dan manfaat kesejahteraan jangka panjang. Grab, kata dia akan terus memastikan para mitra tetap memiliki pilihan dan kendali atas aktivitas mereka.

    Tirza juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pembahasan mengenai status hubungan kerja antara mitra dan perusahaan. Ia menilai, apabila mitra diklasifikasikan sebagai pekerja tetap atau mendapatkan hak seperti karyawan, maka fleksibilitas yang menjadi nilai utama dalam kemitraan akan hilang.

    “Jika hal ini diterapkan, jumlah mitra aktif yang dapat diserap perusahaan hanya sekitar 10-20% dari kondisi saat ini,” jelasnya.

    Perubahan seperti ini tidak hanya dapat mengurangi jumlah mitra aktif, tetapi perubahan model kemitraan tersebut juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran serta membatasi akses masyarakat terhadap sumber pendapatan fleksibel.

    “Karena itu, kami percaya pendekatan yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik pasar Indonesia akan lebih efektif untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem industri transportasi online,” jelas Tirza.

    Grab berharap agar rancangan Perpres ini dapat mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan, keberlanjutan, dan fleksibilitas yang telah menjadi ciri khas sektor ini.

    Grab percaya bahwa regulasi yang baik adalah regulasi yang mendorong kesejahteraan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat

    luas.

    “Kami berharap proses penyusunan Perpres ini dapat dilakukan secara inklusif dan berbasis dialog, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan – pemerintah, pelaku industri, akademisi, maupun komunitas Mitra Pengemudi aktif, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Sebelumnya dikabarkan pemerintah tengah menyiapkan aturan baru untuk mengatur kesejahterahan pengemudi ojol, juga untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antar aplikator.

    “Sedang dikomunikasikan semua,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada beberapa hal yang nantinya masuk dalam aturan itu. Antara lain terkait fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), juga ada beberapa hal teknis lainnya.

    “Fasilitas kemanfaatan untuk driver yang sekarang kita sudah berikan seperti fasilitas JKK, JKM, nanti ada hal-hal teknis,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025).

    Lebih lanjut, menurut Airlangga, tidak ada pembahasan batas tarif yang akan diatur dalam aturan itu, begitu juga dengan status kerja para mitra pengendara.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]