Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Bak Malin Kundang, Pria di Tanjung Balai Sumut Tega Aniaya Ibunya

    Bak Malin Kundang, Pria di Tanjung Balai Sumut Tega Aniaya Ibunya

    Liputan6.com, Tanjung Balai – Entah apa yang ada dalam pikiran seorang pria di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara (Sumut) hingga tega menganiaya ibu kandungnya yang telah melahirkan dan mengurusnya hingga dewasa.

    Pria tersebut bernama DN alias Dandi (26), anak kandung dari SIS alias Inang (49). Keduanya warga Jalan Rukun, Lingkungan V, Kelurahan Kuala Silo Bestari, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai.

    “DN kita tangkap karena menganiaya ibu kandungnya, SIS, dengan cara memukul. Sehari-hari, DN tidak bekerja alias pengangguran,” kata Kapolres Tanjung Balai, AKBP Yon Edi Winara, melalui Kapolsek Tanjung Balai Utara Iptu M Rony, Minggu (2/2/2025).

    Penganiayaan dilakukan DN terhadap ibu kandungnya pada Jumat, 31 Januari 2025, pukul 10.00 WIB. Saat itu SIS yang baru saja kembali ke rumahnya, tiba-tiba dianiaya DN.

    “Korban dianiaya pelaku menggunakan kayu broti. Pelaku memukul kepala ibunya. Meski sempat ditangkis, pukulan itu juga mengenai tangan serta punggung ibunya,” Rony mengungkapkan.

     

    Anak Terduga Pembunuh Ibu Kandung Dibekuk di Cilacap

  • Pendamping Desa di Jember Perlu Dievaluasi, Jangan Terafiliasi Parpol

    Pendamping Desa di Jember Perlu Dievaluasi, Jangan Terafiliasi Parpol

    Jember (beritajatim.com) – Pendamping desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, perlu dievaluasi. Proses rekrutmennya tidak boleh berdasarkan afiliasi politik kepartaian.

    Demikian benang merah rapat dengar pendapat Komisi A dengan Komite Informasi Masyarakat (KIM), di gedung DPRD Jember, Senin (3/2/2025). Rapat ini diikuti juga oleh Inspektur Inspektorat Jember Ratno Sembada Cahyadi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jember Adi Wijaya.

    Rapat bertolak dari informasi adanya pengelolaan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) yang tidak transparan. “Banyak kepala desa yang terjerat hukum karena pelanggaran dalam penggunaan dana desa. Temuan banyak,” kata Koordinator KIM Miftahul Rachman.

    Kendati ada penggunaan dana desa yang tidak tepat, Rachman tidak mau terburu-buru menuduh adanya niat jahat. “Bisa saja itu terjadi karena memang sumber daya manusia aparatur pemerintah desa kurang. Bisa jadi sumber daya manusianya tidak berkapasitas dan berkompeten. Tinggal kita benahi,” katanya.

    Penyimpangan pengelolaan keuangan di desa hanya bisa dicegah dengan transparansi informasi publik. “Ini pintu masyarakat untuk terlibat dalam proses itu, dan ini dibenarkan dalam Undang-Undang Desa,” kata Rachman.

    Lebih jauh lagi, Rachman menyebut persoalan penggunaan dana desa ini tak lepas dari peran pendamping desa. “Kami mendesak dilakukan evaluasi ulang terhadap seluruh pendamping desa yang ada, apalagi ini mendekati masa rekrutmen pendamping desa,” kata Rachman.

    Rachman juga mendesak perekrutan pendamping desa oleh pemerintah dilepaskan dari kepentingan afiliasi politik tertentu. Perekrutan berdasarkan afiliasi dan preferensi politik tidak membuat anggaran negara efektif digunakan masyarakat.

    Alfan Yusfi, anggota Komisi A DPRD Jember, mengakui banyaknya indikasi penyelewenangan dana desa sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal oleh pendamping desa. Namun banyak dinamika di lapangan yang membuat pendamping desa kesulitan menjalankan tugas.

    “Kepala desa punya legitimasi kuat di masyarakat, sehingga ketika pendamping desa harus menjadi filter, sesuatu yang salah bisa dianggap samar, bisa salah, bisa benar,” kata Alfan.

    Apalagi, pendamping desa di Jember tengah mengalami kekurangan sumber daya manusia. “Jadi kami meminta dinas terkait agar rekrutmen pendamping desa harus betul-betul sesuai dengan kemampuannya,” kata Alfan.

    Selain itu pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) juga penting. “Selama ini yang jadi ketua BUMDes kadang kala orang yang tidak jelas kapasitas dan kompetensinya. Kami memberikan solusi kepada DPMD agar rekrutmen pengurus BUMDes harus diisi orang-orang yang punya inisiatif ke depan untuk mengelola dana desa melalui BUMDes ini tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Alfan.

    Langkah pertama yang harus dilakukan Pemkab Jember saat ini adalah mengupayakan sistem informasi pengelolaan DD dan ADD bisa terbuka. “Ada beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan, seperti pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi),” kata Alfan.

    Komisi A meminta DPMD jember untuk menginstruksikan kepada pemerintah desa agar menyampaikan informasi melalui PPID. “Selain itu perlu ada pembinaan kepada kepala desa dan pendamping desa agar hal-hal yang bisa menyebabkan kesalahan pemahaman di masyarakat bisa diminimalkan,” kata Alfan.

    Dalam rapat itu, ada kesepakatan antara organisasi non pemerintah dan semua pihak yang berwenang mengawasi pelaksanaan DD dan ADD tanpa berupaya mencari-cari kesalahan.

    “Keterbukaan informasi publik adalah sarana agar DD dan ADD bisa dilaksanakan maksimal, sehingga tujuan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pencegahan stunting, dan lainnya bisa berjalan baik,” kata Alfan.

    Alfan yakin ada penyimpangan dalam pengelolaan DD dan ADD selama ini. “Tapi mekanisme penanganannya kan juga kurang transparan, sehingga penegakannya seolah-olah tumpul. Tapi kami tidak melihat sisi itu. Kami ke depannya ingin agar pelaksanaan ADD dan DD bisa tepat untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

    Komisi A akan lebih evaluatif dalam mengawasi pelaksanaan DD dan ADD. “Tapi ketika ada hal-hal yang mumgkin terindikasi kuat adanya pelanggaran, kami bicarakan bersama dengan pihak yang berkompeten,” kata Alfan.

    Miftahul Rachman mengingatkan kembali iIndikator keberhasilan pelaksanaan dana desa dan pendampingannya, yakni kemiskinan, stunting, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan partisipasi publik.

    Faktanya, lanjut Rachman, isu kemiskinan, stunting, dan pengangguran masih menguat. Begitu juga angka tengkes (stunting) yang masih tinggi. “Pertumbuhan ekonomi bergerak di situ-situ saja. Oleh karena itu, kami mendesak ruang publik dibuka untuk mendapatkan informasi tentang pemanfaatan dana desa,” katanya. [wir]

  • Larangan Pengecer Jual LPG Susahkan Rakyat Kecil, Pengamat Ekonomi: Harus Dibatalkan

    Larangan Pengecer Jual LPG Susahkan Rakyat Kecil, Pengamat Ekonomi: Harus Dibatalkan

    PIKIRAN RAKYAT – Larangan pengecer menjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji tabung 3 kg dinilai menyusahkan rakyat kecil. Kebijakan ini justru berpotensi mematikan pedagang kecil karena menyusahkan konsumen untuk mendapatkan LPG 3 kg. Ini berbanding terbalik dengan komitmen Presiden Prabowo yang ingin berpihak pada rakyat kecil.

    “Selama ini pengecer merupakan pedagang dan warung-warung kecil untuk mengais pendapatan dengan berjualan LPG 3 kg. Larangan bagi pengecer menjual LPG 3 kg mematikan usaha mereka,” kata pengamat ekonomi Fahmy Radhi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.

    Fahmi mengatakan, pelarangan tersebut bisa berdampak bagi wirausaha akar rumput. Mereka bisa saja kehilangan pendapatan. Efek buruknya, mereka kembali menjadi pengangguran dan terperosok menjadi rakyat miskin. 

    Fahmi meminta Presiden Prabowo menegur kebijakan yang dibuat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tersebut.

    “Kebijakan melarang pengecer menjual LPG 3 harus dibatalkan. Prabowo harus menegur Bahlil atas kebijakan blunder tersebut agar kebijakan serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.

    Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, kebijakan pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer dan hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina mulai 1 Februari 2024, tidak menjamin beban subsidi elpiji pemerintah berkurang.

    “Jika kebijakan tersebut dimaksudkan agar penyaluran elpiji subsidi tepat sasaran, maka seharusnya dilakukan dengan membuat peraturan yang tegas atas siapa yang berhak atas LPG bersubsidi, bukan hanya mengalihkan pengecer menjadi pangkalan resmi LPG subsidi,” katanya.

    Sofyano menilai, penetapan pengguna yang berhak atas LPG 3 kg sebagaimana diatur dalam Perpres 104 Tahun 2007 khusus untuk rumah tangga dan usaha mikro, justru terbaca abu-abu.

    Akhirnya pada penyaluran di tingkat bawah yakni pangkalan dan pengecer dipahami bahwa rumah tangga golongan apapun berhak membeli elpiji bersubsidi. 

    Di sisi lain, lanjut Sofyano, ketentuan pada Perpres 104 Tahun 2007 tentang Pengguna Usaha Mikro yang Boleh Menggunakan LPG 3 kg, dalam pelaksanaan di lapangan lebih dipahami bahwa usaha golongan menengah pun dianggap sebagai usaha mikro pula.

    “Oleh karenanya, hal utama yang harusnya dibenahi pemerintah adalah justru merevisi Perpres 104 Tahun 2007 khususnya terkait siapa pengguna yang berhak dan juga pengawasannya di lapangan,” ujarnya.

    Menurut Sofyano, persoalan utama yang dihadapi pemerintah terkait LPG subsidi pada dasarnya bukanlah soal distribusi atau penyaluran, juga tidak pula terkait soal harga eceran. 

    Buat pemerintah adalah lebih kepada meningkatnya beban subsidi LPG 3 kg serta yang berkaitan dengan meningkatnya kuota. Sulit mengatakan secara pasti sesuai ketentuan hukum bahwa LPG 3 kg dominan diselewengkan atau dinyatakan salah sasaran sepanjang ketentuan peraturannya dinilai abu abu seperti yang terjadi selama ini. 

    “Karenanya, saya melihat bahwa pengangkatan pengecer menjadi pangkalan resmi LPG subsidi tidak menjamin bahwa besaran subsidi elpiji pasti akan berkurang karena dianggap penyaluran bisa tepat sasaran,” kata Sofyano.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengamat Minta Presiden Prabowo Tegur Bahlil karena Batasi Pengecer Jual Gas LPG 3 Kg

    Pengamat Minta Presiden Prabowo Tegur Bahlil karena Batasi Pengecer Jual Gas LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom UGM, Dr. Fahmy Radhi, MBA mengatakan bahwa larangan pengecer menjual gas LPG 3 Kg yang digagas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hanya akan menyusahkan rakyat kecil.

    Menurutnya, kebijakan ini justru berpotensi mematikan pedagang kecil lantaran menyusahkan konsumen untuk mendapatkan LPG 3 Kg.

    Selain itu, kebijakan Bahlil ini disebut berbanding terbalik dengan komitmen Presiden Prabowo yang ingin berpihak pada rakyat kecil.

    “Selama ini pengecer merupakan pedagang dan warung-warung kecil untuk mengais pendapatan dengan berjualan LPG 3 Kg. Larangan bagi pengecer menjual LPG 3 Kg mematikan usaha mereka,” ujarnya, di Kampus UGM, Senin, 3 Februari 2025, seperti dilansir dari laman resmi UGM.

    Fahmin mengatakan bahwa pelarangan tersebut bisa berdampak bagi wirausaha akar rumput. Mereka bisa saja kehilangan pendapatan.

    Efek buruknya, mereka kembali menjadi pengangguran dan terperosok menjadi rakyat miskin.

    Mengacu pada alasan ini, ia meminta Presiden Prabowo menegur kebijakan yang dibuat oleh Bahlil tersebut.

    “Kebijakan melarang pengecer menjual LPG 3 harus dibatalkan. Prabowo harus menegur Bahlil atas kebijakan blunder tersebut agar kebijakan serupa tidak terulang kembali,” ia menambahkan.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah telah membuat kebijakan bahwa penjualan gas LPG 3 kg resmi dilarang dilakukan melalui pengecer atau warung per 1 Februari 2025.

    Nantinya, pembelian gas melon harus dilakukan langsung ke pangkalan resmi.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima harga resmi sesuai ketetapan pemerintah.

    “Ini kita kan lagi menata. Ini kan bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Di sisi lain, pemerintah juga membuka kesempatan bagi warung dan perseorangan untuk menjadi pangkalan resmi gas LPG 3 Kg.

  • 3 Tahun Kepemimpinan Afif-Albar: IPM Wonosobo Meningkat, Kemiskinan Turun dan Ekonomi Tumbuh

    3 Tahun Kepemimpinan Afif-Albar: IPM Wonosobo Meningkat, Kemiskinan Turun dan Ekonomi Tumbuh

    TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO – Kabupaten Wonosobo di kepemimpinan Afif Nurhidayat – Muhammad Albar menorehkan berbagai perubahan.

    Mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera 5 program unggulan yang diusungnya terus digaungkan mulai dari Wonosobo Maer, Wonosobo Sehat, Wonosobo Pinter, Wonosobo Aman, dan Wonosobo Makmur.

    Bupati Afif menyampaikan apresiasinya kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan mitra kerja atas dukungan yang telah diberikan selama tiga tahun kepemimpinannya ini.

    Afif menegaskan tekadnya bersama wakilnya Albar memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Wonosobo meskipun masa kerjanya tidak genap 5 tahun.

    “Berkurang satu tahun, namun kami bertekad untuk memanfaatkan setiap detik waktu yang diberikan kepada kami untuk bekerja secara maksimal. Mudah-mudahan, tiga setengah tahun ini menjadi waktu yang berkualitas bagi kami dan masyarakat,” ujar Afif.
     
    Menurutnya, penting untuk kerja keras, kerja sama, dan kerja cerdas untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Alhasil di masa kepemimpinan Wonosobo berhasil meraih berbagai penghargaan.

    “Penghargaan-penghargaan ini kami dedikasikan sepenuhnya kepada masyarakat Wonosobo yang selama ini telah memberikan dukungan penuh kepada kami. Semua ini adalah hasil kerja keras bersama,” ungkap Afif. 

    Selaras dengan hal itu, Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar menyampaikan, apresiasinya atas dukungan masyarakat selama masa kepemimpinannya. 

    Meskipun banyak tantangan yang masih harus dihadapi, dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat, Pemerintah Kabupaten Wonosobo yakin dapat menghadapi segala permasalahan demi kesejahteraan masyarakat.

    Ia optimis ke depannya Wonosobo dapat mewujudkan cita-cita besarnya dalam mewujudkan zero stunting dan zero kemiskinan, dengan kepemimpinan selanjutnya.

    “Ke depan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah masih membutuhkan dukungan dan masukan dari masyarakat agar dapat bekerja lebih tertata dan fokus dalam memberikan pelayanan terbaik,” terangnya.

    Berbagai prestasi berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Wonosobo selama kepemimpinan Afif – Albar beberapa tahun ini.

    Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo tahun 2024 mencapai angka 70,63 poin, meningkat 0,45 poin dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 70,18 poin. 

    Selama kurun waktu 2021-2024, IPM Kabupaten Wonosobo rata-rata meningkat sebesar 0,57 persen. Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

    Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Wonosobo berjumlah 123,70 ribu jiwa dan di tahun 2024 turun menjadi 121,49 ribu jiwa. 

    Sebelumnya Wonosobo dinobatkan sebagai daerah paling miskin di Jawa Tengah, secara bertahap terus ada perbaikan sehingga saat ini ada di peringkat ke 33 di Jawa Tengah.

    Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh berbagai pemerintah daerah adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka. Namun Wonosobo berhasil menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2024 menjadi 4,02 persen, mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya di tahun 2023 sebesar 4,9 persen.

    Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2023 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,30 persen.

    PDRB perkapita Kabupaten Wonosobo dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan signifikan. Angka PDRB riil per kapita dapat menjadi indikator yang menunjukan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

    Sejumlah indikator kerja lainnya juga mengalami peningkatan mulai dari survei kepuasan masyarakat mendapat nilai A dengan angka 90,85, indeks keterbukaan informasi 97,61, hingga prevalensi stunting di tahun 2024 berdasarkan EPPGBM 16,31 persen. 

    Keduanya menginginkan seluruh masyarakat terus berbangga menjadi bagian dari perubahan yang sedang terjadi di Wonosobo. Harapannya, di masa kepemimpinan mereka akan dikenang dengan prestasi-prestasi positif yang bermanfaat bagi masyarakat Wonosobo. (ima)

  • BPS Umumkan Ekonomi Indonesia Januari 2025 Alami Deflasi

    BPS Umumkan Ekonomi Indonesia Januari 2025 Alami Deflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2025 terpantau deflasi 0,76%.

    Kepastian terjadinya deflasi bulanan ini disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparan bulanan hari ini, Senin, (3/2/2025).

    “Pada Januari 2025 secara bulanan atau MtM dan tahun kalender ytd terjadi deflasi 0,76% atau terjadi penurunan IHK dari 106,80 pada Desember 2024 menjadi 105,99 pada Januari 2025”, kata Amalia.

    Dia menyebut deflasi bulanan terjadi di tengah kebijakan pemerintah memberi diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan PLN hingga 2200 VA, kenaikan harga BBM non subsidi, kenaikan harga eceran produk tembakau, dan curah hutan kriteria menengah dan diatas normal sehingga berdampak kepada produksi hortikultura. 

    Deflasi adalah kondisi penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu kondisi kenaikan harga secara terus-menerus. Deflasi dapat menyebabkan dampak negatif pada perekonomian, seperti penurunan pendapatan bisnis, peningkatan pengangguran, penurunan investasi, stagnasi ekonomi yang berujung meningkatnya beban utang.

    Amalia juga menekankan, deflasi bulanan pada Januari 25 menjadi catatan pertama. Deflasi bulanan terakhir yang dicatat BPS sebelumnya terjadi pada September 2024. 

    “Pada Januari 25 angka bulanan (mtm) dan year to date (ytd) akan sama karena pembandingnya sama. Sementara itu, secara year on year (yoy), terjadi inflasi sebesar 0,76%,” kata Amalia.

    BPS mencatat kelompok penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah dari perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang deflasinya sebesar 9,16% dan ini memberikan andil deflasi sebesar -1,44%.

    Realisasi ekonomi Januari 2025 itu di luar perkiraan sejumlah analis. Sebelumnya Ekonom memproyeksikan Indeks Harga Konsumen atau IHK bulanan pada Januari 2025 masih akan mencatatkan inflasi, tetapi lebih lambat dari bulan sebelumnya, alias terjadi disinflasi.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan IHK akan mencatat tingkat inflasi bulanan sebesar 0,4% secara bulanan atau (month to month/MtM). Angka tersebut lebih rendah dari 0,44% pada Desember 2024.

    “Kelompok harga bergejolak menjadi pondorong terbesar inflasi sepanjang bulan Januari yang lalu,” ujarnya, Minggu (2/2/2025).

    Sekalipun menjadi pendorong inflasi, Josua memperkirakan inflasi kelompok harga bergejolak inflasi 1,71% (MtM), sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami kenaikan 2,04%.

    Kenaikan komponen inflasi harga bergejolak sejalan dengan pola musiman dari masalah pasokan bahan makanan menjelang musim panen. Di sisi lain, seiring dengan berkurangnya permintaan dari musim liburan, inflasi harga bergejolak cenderung menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

    Indeks harga yang diatur pemerintah secara bulanan diperkirakan akan stabil, karena pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga yang signifikan untuk energi atau barang/jasa lainnya.

    Sementara itu, inflasi inti diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 0,18% (MtM) dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga emas.

    Adapun, secara tahunan (year on year/YoY), Josua memperkirakan tingkat inflasi umum akan meningkat dari 1,57% pada Desember 2024 menjadi 1,94% di Januari 2025. Sebaliknya, inflasi IHK inti tahunan diperkirakan turun tipis menjadi 2,24% dari 2,26% di Desember 2024.

    Indeks harga yang diatur pemerintah diperkirakan akan menunjukkan tingkat inflasi sebesar 1,05%, sedangkan indeks harga bergejolak diperkirakan mengalami inflasi sebesar 1,82%.

    “Kami memperkirakan inflasi akan meningkat menjadi sekitar 2% di tahun 2025, seiring dengan revisi peraturan kenaikan tarif PPN oleh pemerintah,” lanjutnya.

    Senada, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang meramalkan inflasi Indonesia pada Januari 2025 pada level 0,3% (MtM), dengan inflasi tahunan sebesar 1,83% dan inflasi inti di 2,3% (YoY).

    Hosianna menyebutkan kendati ada faktor musiman yang mempengaruhi harga barang, seperti permintaan tinggi, secara keseluruhan inflasi terjaga dengan baik.

    “Tren ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat, seiring dengan kebijakan moneter yang proaktif dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga,” tuturnya.

  • Elpiji 3 Kg Langka, Pengamat: Kebijakan Bahlil Menyusahkan Konsumen – Halaman all

    Elpiji 3 Kg Langka, Pengamat: Kebijakan Bahlil Menyusahkan Konsumen – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kebijakan pemerintah melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (Kg), merupakan kebijakan blunder. 

    Kini, penjualan elpiji 3 Kg hanya boleh dilakukan di pangkalan atau penyalur resmi Pertamina.

    Pengecer yang ingin tetap menjual elpiji 3 Kg harus mengubah dari pengecer menjadi pangkalan atau penyalur resmi Pertamina, yang diberi waktu 1 bulan untuk pengubahan tersebut.

    “Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut merupakan kebijakan blunder lantaran mematikan pengusaha akar rumput, menyusahkan konsumen, dan melabrak komitmen Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Fahmy saat dihubungi Tribunnews, Senin (3/2/2025).

    Selama ini, ucap Fahmy, pengecer merupakan pengusaha akar rumput dan warung-warung kecil untuk mengkais pendapat dengan berjualan elpiji 3 Kg. Larangan bagi pengecer menjual elpiji 3 Kg mematikan usaha mereka. 

    “Dampaknya, pengusaha akar rumput kehilangan pendapatan, kembali menjadi pengangguran dan terperosok menjadi rakyat miskin,” ujar Fahmy

    Sebab, lanjut dia, mustahil bagi pengusaha akar rumput untuk mengubah menjadi pangkalan atau pengecer resmi Pertamina karena dibutuhkan modal yang tidak kecil untuk membayar pembelian elpiji 3 Kg dalam jumlah besar.

    “Kebijakan Bahlil juga menyusahkan bagi konsumen, yang kebanyakan rakyat miskin,  untuk membeli kebutuhan elpiji 3 kg di pangkalan yang jauh dari tempat tinggalnya,” kata Fahmy.

    Kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 Kg melabrak komitmen Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil, baik pengusaha akar rumput maupun konsumen rakyat miskin. 

    “Berhubung kebijakan Bahlil itu mematikan pengusaha akar rumput, menyusahkan konsumen rakyat miskin, dan bertentangan dengan komitmen Prabowo, maka kebijakan pemerintah melarang pengecer menjual elpiji 3 kg harus dibatalkan,” tuturnya.

  • Pengamat Sebut Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Menyusahkan Masyarakat Kecil

    Pengamat Sebut Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Menyusahkan Masyarakat Kecil

    Jakarta –

    Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kebijakan pemerintah yang melarang penjualan Liquefied Petroleum Gas 3 Kg (LPG 3 Kg) di pengecer berlaku sejak 1 Februari 2025 merupakan kebijakan blunder.

    Menurutnya, kebijakan ini dapat mematikan pengusaha akar rumput, menyusahkan konsumen, dan melabrak komitmen Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil.

    Pasalnya kata Fahmy selama ini banyak masyarakat yang mencari rezeki dari penjualan LPG 3Kg dengan menjadi pengecer.

    “Larangan bagi pengecer menjual LPG 3 Kg mematikan usaha mereka. Dampaknya, pengusaha akar rumput kehilangan pendapatan, kembali menjadi pengangguran dan terperosok menjadi rakyat miskin,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (2/2/2025).

    Fahmy juga mengatakan menyoroti terkait pengecer yang ingin tetap menjual LPG 3 Kg harus mengubah dari pengecer menjadi pangkalan atau penyalur resmi Pertamina, yang diberi waktu 1 bulan untuk pengubahan tersebut.

    Ia menyampaikan bahwa mustahil bagi pengusaha akar rumput untuk mengubah menjadi pangkalan atau pengecer resmi Pertamina karena dibutuhkan modal yang tidak kecil untuk membayar pembelian LPG 3 dalam jumlah besar.

    Oleh karena itu, ia meminta agar kebijakan ini dibatalkan, lantaran melabrak komitmen Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil, baik pengusaha akar rumput maupun konsumen rakyat miskin.

    “Kebjakan pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 harus dibatalkan,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan tidak ada lagi pengecer Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg per tanggal 1 Februari 2025 mendatang. Ia mengatakan, para pengecer akan didorong untuk menjadi pangkalan resmi PT Pertamina (Persero).

    Langkah ini ia lakukan untuk menata kembali penjualan LPG sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Ke depan, para pengecer yang bertransformasi menjadi pangkalan akan mendapat nomor induk usaha.

    “Ini kita kan lagi menata, bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi yang pengecar, justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendapatkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” kata Yuliot kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Yuliot mengatakan, peralihan pengecer menjadi pangkalan telah diberi jeda waktu selama satu bulan. Adapun para pengecer di seluruh Indonesia dapat mendaftarkan diri secara online.

    “Jadi kan perseorangan pun itu boleh. Mereka bisa mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar. Kemudian masuk ke sistem OSS. Itu kita juga sudah integrasikan dengan sistem yang ada di kependudukan Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.

    (kil/kil)

  • Pakar UGM Nilai Kinerja Ekonomi Kabinet Merah Putih Belum Optimal, Ini Penjelasan Lengkapnya!

    Pakar UGM Nilai Kinerja Ekonomi Kabinet Merah Putih Belum Optimal, Ini Penjelasan Lengkapnya!

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Para ekonom dan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan pandangan kritis terhadap kinerja ekonomi pemerintahan baru. Mereka menyoroti tantangan besar yang dihadapi kabinet dalam mencapai target pembangunan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan reformasi sektor pendidikan serta kesehatan.

    Tantangan dalam Pembangunan Ekonomi

    Ekonom UGM, Dr. Dumairy, menilai bahwa masih terlalu dini untuk mengukur keberhasilan ekonomi Kabinet Merah Putih. Banyak program yang saat ini dijalankan merupakan kelanjutan dari kabinet sebelumnya. Hal ini membuat implementasi kebijakan menjadi tidak sepenuhnya inisiatif baru. “Tidak mudah menjalankan program yang bukan berasal dari ide awal pemerintahan saat ini,” ujar Dumairy.

    Pemerintah telah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan tingkat pengangguran pada tahun 2025. Namun, menurut Dumairy, target tersebut hanya dapat tercapai jika diiringi pertumbuhan ekonomi yang stabil serta distribusi pendapatan yang lebih merata. “Pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pertumbuhan yang inklusif,” tambahnya.

    Pengelolaan Sumber Daya dan Hilirisasi Ekonomi

    Dumairy juga menekankan pentingnya semangat nasionalisme dalam mengelola sumber daya ekonomi. Pemerintah perlu menata ulang penguasaan sektor strategis seperti pertambangan dan lahan agar lebih bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, ia mengusulkan agar kebijakan hilirisasi industri lebih inklusif, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh korporasi besar, tetapi juga masyarakat luas. “Keuntungan dari hilirisasi seharusnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak,” tegasnya.

    Tantangan dalam Sektor Pendidikan dan Kesehatan

    Selain ekonomi, sosiolog politik UGM, Dr. Arie Sujito, mengkritisi sistem pelayanan kesehatan, khususnya BPJS, yang menurutnya masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia menekankan perlunya reformasi manajemen BPJS agar lebih adil dan efisien. “Jangan sampai terjadi ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan,” ujarnya.

    Dalam sektor pendidikan, Arie menyoroti mahalnya biaya pendidikan yang menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Ia juga mengkritik kebijakan anggaran pendidikan yang dinilai kurang memadai dan justru memperburuk kondisi pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, perguruan tinggi seharusnya lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan daripada terlibat dalam proyek yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti bisnis pertambangan. “Pendidikan seharusnya bebas dari kepentingan bisnis yang berisiko merusak demokrasi akademik,” tambahnya.

    Peran Mahasiswa dalam Transformasi Sosial

    Meskipun situasi saat ini penuh tantangan, Arie tetap optimis bahwa perubahan dapat terjadi jika masyarakat, terutama mahasiswa, bersatu dalam gerakan sosial yang kuat. Ia mencontohkan aksi mahasiswa dalam menentang kebijakan pajak 12% sebagai bentuk konsolidasi yang berhasil dalam mendorong perubahan kebijakan. “Mahasiswa memiliki peran strategis dalam transformasi demokrasi,” pungkasnya. [aje]

  • Nilai Tukar Rupiah 1 Dolar Hanya Rp8 Ribu karena Google Eror, Diduga Serangan Hacker

    Nilai Tukar Rupiah 1 Dolar Hanya Rp8 Ribu karena Google Eror, Diduga Serangan Hacker

    PIKIRAN RAKYAT – Data nilai tukar (kurs) rupiah Rp8.170,65 per dolar Amerika Serikat (AS) tercantum di Google pada Sabtu, 1 Februari 2025 sore.

    Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi menduga, data nilai tukar rupiah hanya Rp8.170,65 per dolar AS pada tampilan Google adalah serangan peretas (hacker).

    “Ini kemungkinan besar hanya sesaat, di hari Senin sudah kembali normal,” kata Ibrahim di Jakarta pada Sabtu, 1 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    1 Dolar Berapa Rupiah?

    Kurs rupiah berada pada level Rp16.305 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 31 Januari 2025, jauh di atas nilai tukar yang ditampilkan Google Sabtu sore.

    Pendapat Ibrahim, para hacker mempermainkan nilai tukar rupiah sebagai ekspresi kekecewaan mereka.

    Asumsi Ibrahim mempertimbangkan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Menurutnya, data kurs pada Google itu adalah cara hacker menunjukkan, rupiah dapat bernilai Rp8.000 jika pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen tahun 2025.

    Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025

    Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 4,8-5,1 persen dan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 3,3 persen.

    Kementerian Keuangan memproyeksikan 5,2 persen. Kondisi ekonomi kelas menengah ke bawah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama risiko lonjakan pengangguran.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersentralisasi dikhawatirkan tak optimal mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika konsumsi masyarakat meningkat tapi investasi stagnan, ekonomi sulit tumbuh signifikan.

    Kebijakan Presiden AS Donald Trump dikhawatirkan mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Perang dagang AS dengan Tiongkok, Eropa, Kanada dan Meksiko diperkirakan terjadi Januari dan Februari.

    Trump mengancam memberi denda 100 persen negara-negara anggota BRICS yang tak menggunakan dolar AS dalam perdagangan internasional.

    Federal Reserve memutuskan tetap mempertahankan suku bunga meski Trump meminta melakukan penyesuaian. Berbagai gejolak ekonomi ini kemungkinan besar pemicu kurs rupiah dipermainkan hacker.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, nilai tukar rupiah Rp16.312 per dolar AS pada Jumat, 31 Januari 2025.

    “Kami sedang berkoordinasi dengan pihak Google Indonesia terkait ketidaksesuaian tersebut untuk segera dapat melakukan koreksi yang diperlukan,” ucap Ramdan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News