BPS Pastikan THR dan Gaji ke-13 Pegawai Cair meski Ada Efisiensi Anggaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Pusat Statistik (
BPS
) memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (
THR
) dan
gaji ke-13
pegawai tetap cair meski pagu anggaran diefisiensi pada tahun 2025.
Diketahui, BPS kena
efisiensi anggaran
senilai Rp 1,59 triliun dari total pagu anggaran Rp 5,7 triliun. Dengan begitu, pagu pasca efisiensi menjadi Rp 4,11 triliun.
“Untuk efisiensi di BPS ini, kami mengamankan gaji dan juga termasuk gaji ke-13 dan ke-14. Jadi tidak mengganggu hak dari karyawan kami dan juga operasional yang efisien untuk betul-betul karyawan kami bisa bekerja secara optimal,” kata Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Amalia menyebut, efisiensi anggaran juga tidak menyasar pada pembayaran gaji dan operasional dengan anggaran sekitar Rp 3,3 triliun.
Selain itu, dia mengatakan, program penyediaan dan pelayanan informasi statistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 716 miliar, tidak akan terganggu.
Amalia juga memastikan bahwa efisiensi ini dilakukan dengan tetap menjaga pada penyediaan data statistik yang sangat penting hingga operasional untuk pendukung penyediaan data statistik penting.
“Karena kami pegawainya se-Indonesia, Bapak-Ibu, dengan jumlah pegawai 17.500, dan 514 kabupaten kota dan 34 provinsi,” ujar Amalia.
Adapun statistik yang penting tersebut, meliputi statistik sosial rumah tangga, untuk penyediaan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, angka gini rasio atau ketimpangan melalui berbagai survei.
Kemudian, statistik ketenagakerjaan, meliputi angka pengangguran, pekerja menurut status formal dan informal melalui survei Angkatan Kerja Nasional, baik di Februari maupun bulan Agustus 2025.
Begitu pula statistik lainnya yang menjadi data dasar dan penting. Amalia pun menegaskan bahwa data yang dihasilkan BPS adalah data yang berkualitas dan akurat.
“Di saat kami mengalokasikan dan mengutamakan statistik-statistik yang super prioritas, itu tentunya tetap kami jaga kualitasnya. Tentunya ada metodologi standar yang kami acu,” kata Amalia.
“Dan ini sebagian besar ada metodologi yang distandarisasi secara internasional dan proses bisnis pun kami jaga, termasuk sampai dengan verifikasi, validasi yang tetap harus ada,” jelasnya lagi
Kendati begitu, BPS tetap mengusulkan relaksasi efisiensi anggaran senilai Rp 1,05 triliun untuk pembiayaan tiga sensus yang terancam tidak terlaksana.
Beberapa survei penting tersebut, meliputi Sensus Ekonomi 2026 dengan anggaran Rp 828,8 miliar.
Kemudian, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 dengan nilai Rp 147,6 miliar. Lalu, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025 senilai Rp 81,2 miliar.
“Kami mengusulkan relaksasi efisiensi anggaran terutama untuk Sensus Ekonomi 2026, SUPAS, dan Susenas September,” ujar Amalia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kasus: pengangguran
-
/data/photo/2025/02/13/67adc9c515e1d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "BPS Pastikan THR dan Gaji ke-13 Pegawai Cair meski Ada Efisiensi Anggaran")
BPS Pastikan THR dan Gaji ke-13 Pegawai Cair meski Ada Efisiensi Anggaran
-
Ketua DPRD Bondowoso Minta Pemkab tak Literal Terjemahkan Efisiensi Anggaran
Bondowoso (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H Ahmad Dhafir, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk tidak menerjemahkan kebijakan efisiensi anggaran secara literal.
Menurut Dhafir, pemerintah pusat memang melakukan efisiensi anggaran secara nasional, termasuk dengan memangkas beberapa pos belanja seperti alat tulis kantor (ATK) hingga 90 persen.
Namun, ia menekankan bahwa Pemkab Bondowoso harus lebih selektif dalam menerapkan kebijakan ini agar tidak berdampak buruk, terutama terhadap tenaga honorer.
“Saya minta jangan menerjemahkan secara literal. Artinya, anggaran di luar yang dituangkan dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 29 Tahun 2025 itu masih bisa disisir untuk efisiensi. Sehingga anggaran yang ada bisa dialokasikan ke sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti infrastruktur,” ujar Dhafir kepada BeritaJatim.com, Kamis (13/2/2025).
Ia mengungkapkan, untuk tahun 2025, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan jalan masih diterima oleh Bondowoso.
Namun, ada pengurangan signifikan, bahkan beberapa pos untuk pembangunan infrastruktur jalan mengalami pemangkasan hingga nol.
Oleh karena itu, ia mendorong agar efisiensi dilakukan dengan bijak, sehingga kepentingan masyarakat tetap berjalan.
Salah satu kekhawatiran utama Dhafir adalah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga honorer.
Ia menegaskan bahwa hal ini bisa berdampak besar, seperti meningkatnya angka pengangguran di Bondowoso.
“Jangan sampai seperti kabupaten lain, jangan sampai ada PHK massal. Dampaknya luar biasa. Maka, bagaimana honor mereka bisa dijadikan solusi. Prinsipnya, jangan sampai ada PHK,” tegasnya.
Ia juga menyoroti program pemerintah pusat yang mendorong peningkatan gizi anak untuk mencegah stunting. Menurutnya, kebijakan ini baik, tetapi tidak boleh mengabaikan kondisi ekonomi keluarga.
“Oke, anak-anak bisa makan bergizi gratis. Tapi kalau orang tuanya di-PHK? Bagaimana mereka bisa bertahan? Artinya, kebijakan pemerintah pusat menyiapkan generasi cerdas dan sehat, tetapi jangan sampai di sisi lain menambah angka pengangguran,” katanya.
Dhafir pun berharap agar tenaga honorer tetap fokus bekerja, sementara Pemkab dan DPRD Bondowoso akan terus mencari solusi terbaik agar mereka tetap bisa bertahan.
Pihaknya menekankan agar Pemkab Bondowoso mengedepankan aspek kemanusiaan dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya mengutamakan penghematan, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (awi/ted)
-
Pengamat Soroti Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo, Sudah Tepat atau Justru Sebaliknya? – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) merupakan langkah yang tepat atau sebaliknya?
Sejumlah pengamat mengkritik langkah ini karena dinilai akan membawa efek domino kepada ekonomi masyarakat.
Namun, ada juga yang berpendapat sebaliknya, seraya menyatakan langkah yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan, misalnya, menilai hal ini sebagai langkah positif di tengah keterbatasan APBN.
“Saya melihatnya adalah sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas,” ucap Iwan lewat keterangan, Rabu (12/2/2025).
Ia berpendapat, penghematan anggaran dapat mengurangi beban utang negara dan juga menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting yang sifatnya seremoni.
“Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin,” katanya.
Iwan juga menyoroti perkataan Prabowo yang menyebut ada pihak-pihak yang ingin melawan kebijakan efisiensi anggaran adalah ‘raja kecil’.
Menurut Iwan, yang disebut Prabowo sebagai raja kecil adalah oknum ASN bahkan pejabat yang selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas.
“Kalau kita memperhatikan penjelasan Presiden, yang dimaksud sebagai raja kecil itu adalah pihak atau oknum birokrat bahkan penjabat yang selama ini sudah nyaman dan punya mainan/project tertentu dari yang diefisiensi itu,” jelas Iwan.
“Salain itu juga mungkin perjalanan dinas luar negeri dan studi-studi banding bahkan FGD yang harusnya tidak perlu yang dijadikan agenda rutin, juga akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Itu yang dimaksud Presiden,” tambah dia.
Oleh karena itu, Iwan mengapresiasi langkah berani Prabowo dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran. Sebab efisiensi ini dapat membantu menekan inflasi secara efektif.
Menurutnya, penghematan anggaran ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan seleksi dan membersihkan oknum-oknum raja kecil itu.
Namun, perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan agar penghematan tidak berdampak negatif pada sektor-sektor tertentu, seperti perhotelan, infrastruktur, dan ekonomi daerah.
“Efisiensi anggaran merupakan bentuk political will yang cukup berani dari seorang kepala negara. Efisiensi anggaran ini juga dapat dengan efektif membantu menekan inflasi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang memiliki dampak inflasi rendah, seperti pendidikan dan kesehatan,” ucap Iwan.
Bisa timbulkan masalah baru?
Pendapat berbeda datang dari Direktur Eksekutif Ramangsa Institute Maizal Alfian.
Ia memberikan pandangannya sebagai akademisi dan pengamat kebijakan publik terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Inpres tersebut menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Alfian menyatakan bahwa efisiensi anggaran adalah langkah penting untuk mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
Namun, ia menekankan bahwa penerapan efisiensi harus dilakukan dengan pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan.
“Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berfokus pada pemotongan biaya secara drastis, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” kata Alfian dari keterangannya pada Rabu (12/2/2025).
Sekretaris Jenderal IKA Ubhara Jaya, ini menyoroti beberapa lembaga, instansi, dan badan yang mungkin salah mengartikan instruksi efisiensi anggaran dengan melakukan pengurangan pegawai atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Tindakan seperti ini dapat menciptakan masalah baru, seperti meningkatnya angka pengangguran dan bertambahnya jumlah keluarga miskin di berbagai daerah,” ujar Alfian.
Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menyebut ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran yang telah diputuskan.
Pernyataan itu diungkap Prabowo saat berpidato dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2/2025).
“Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil, ada, saya mau hemat uang. Uang itu untuk rakyat,” kata Prabowo.
Sumber: Warta Kota
-
Bertemu Dedi Mulyadi, Legislator PKB Jabar Titipkan Dasa Aratula untuk Jawa Barat
JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah menyampaikan sepuluh harapan strategis kepada Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi.
Sepuluh harapan strategis atau Dasa Aratula tersebut, disampaikan kepada Gubernur Jabar terpilih dalam pertemuan bersama anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat di Lembur Pakuan, Subang, Selasa, 11 Februari 2025.
Maulana menilai, Dasa Aratula ini merupakan sepuluh harapan atau cita-cita hasil dari pengamatan terhadap permasalahan yang ia temui selama menjabat sebagai DPRD Provinsi Jabar.
“Saya menitipkan sepuluh harapan agar mampu dijalankan atas kekuasaan, kewenangan, dan kebaikan Gubernur terpilih, Kang Dedi Mulyadi, untuk mengurangi permasalahan yang ada di Jawa Barat,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Selasa (11/2).
BACA JUGA: Komisi III DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan Soal DAU Disdik dalam Rapat Kerja
Maulana juga menegaskan, sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.
Dasa Aratula untuk Jawa Barat
Sepuluh poin Dasa Aratula yang disampaikan Maulana Yusuf Erwinsyah kepada Gubernur terpilih Dedi Mulyadi, meliputi:
1. Peningkatan kesejahteraan guru, termasuk guru ngaji.
2. Pengangkatan guru dan tenaga pendidikan minimal melalui skema PPPK.
3. Kepedulian terhadap anak-anak miskin dan yatim piatu sebagai bagian dari keberkahan kepemimpinan.
4. Penyediaan minimal satu guru BK di setiap sekolah untuk mengatasi masalah kekerasan dan kesehatan mental.
5. Penyelesaian kisruh ijazah tanpa merugikan sekolah swasta maupun siswa.
6. Gerakan bersama untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan pelajar di Jawa Barat.
7. Penambahan kuota pelatihan vokasi untuk menekan angka pengangguran.
8. Integrasi data pendidikan dan kebijakan untuk mengatasi dominasi lulusan SMK dalam angka pengangguran.
9. Pengurangan pengangguran pemuda dan peningkatan PAD pada 2027 melalui optimalisasi aset Pemprov Jabar.
10. Peningkatan modal alih profesi bagi pekerja seks komersial (PSK).BACA JUGA: Komisi IV DPRD Jabar Galang Dukungan DPR RI Dongkrak BIJB Kertajati
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap, program-program tersebut dapat menjadi perhatian utama dalam pemerintahan baru di Jawa Barat.
-
Sri Mulyani yakin negara lain iri dengan tingkat inflasi RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025). ANTARA/Imamatul Silfia
Sri Mulyani yakin negara lain iri dengan tingkat inflasi RI
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 11 Februari 2025 – 15:14 WIBElshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini negara lain iri dengan tingkat inflasi Indonesia yang berada dalam level rendah.
“Saat ini, kita mungkin berada di level inflasi terendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN maupun G20, yang membuat banyak negara iri,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2).
Menurut dia, tingkat inflasi yang rendah merupakan hasil dari kebijakan moneter dan fiskal yang aktif dalam menstabilkan harga. Dari segi fiskal, misalnya, dengan memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang mampu mengendalikan inflasi.
Kebijakan fiskal juga memainkan peran penting dalam menstabilkan dan menurunkan harga pangan, termasuk beras, ayam, hingga telur.
Menkeu menekankan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga tidak boleh diremehkan, karena ini sangat penting dalam menentukan kualitas perekonomian. Tak hanya dalam hal pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki sumber daya untuk mendapatkan makanan di meja mereka.
Dia pun optimistis upaya pemerintah itu turut menjelaskan mengapa tingkat pertumbuhan di Indonesia disertai dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harga yang stabil atau inflasi rendah, serta penurunan pengangguran dan kemiskinan adalah pencapaian luar biasa yang jarang terjadi di negara lain,” ujarnya.
Menurut Menkeu, sejumlah negara mungkin unggul dalam aspek tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, tetapi kurang berhasil dalam mengendalikan inflasi. Ada juga yang berhasil menekan kemiskinan, tetapi dengan mengorbankan aspek lainnya.
“Namun, mencapai pertumbuhan yang tinggi, inflasi yang rendah, serta penurunan pengangguran dan kemiskinan secara bersamaan merupakan prestasi yang luar biasa,” tuturnya.
Tingkat inflasi Indonesia tercatat sebesar 0,76 persen (year-on-year/yoy) pada Januari 2025, tingkat kemiskinan 8,57 persen pada September 2024, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen secara kumulatif sepanjang 2024.
Sumber : Antara
-
Efisiensi Anggaran APBN Rp306 Triliun ala Prabowo, DPR Ungkap Target Penyelesaian Terbaru
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V DPR Lasarus mengungkapkan rapat pembahasan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo kepada kementerian lembaga untuk mendapat persetujuan DPR ditargetkan selesai paling lambat pada awal Maret 2025.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran di parlemen. Alasannya, pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran. Lasarus pun mengapresiasi keputusan pemerintah melakukan rekonstruksi anggaran APBN 2025 itu. Dia mengaku telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR untuk menunda rapat sampai rekonstruksi anggaran itu rampung.
“Tidak akan memakan waktu lama, tentu saya juga sebagai anggota DPR, wakil rakyat tidak boleh lama karena kalau semakin lama ini kan semua pada diam ini, contoh hari ini ada 2,5 juta pekerja kontruksi yang belum bisa bekerja, semua masih nunggu,” kata Lasarus dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).
Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu meyakini pemerintah masih punya cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas.
“Kita belum terlambat, kalau bicara waktu kita masih punya cukup waktu lah, ini baru Februari, kalau minggu depan dikirim ke kami, kami percaya paling lama dua minggu selesai dibahas [awal Maret],” ujarnya.
Lebih lanjut, Lasarus berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Pemotongan setiap pagu anggaran, sambungnya, harus diperhitungkan secara matang agar tak berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat.
Dia mengingatkan meski tujuan efisiensi anggaran baik, namun jika dilakukan dengan gegabah maka akan timbul efek negatif kepada massa. Contohnya, banyaknya pengangguran hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.
Lasarus menekankan ada banyak dampak dari pemblokiran sementara pembahasan anggaran terutama untuk sektor infrastruktur seperti berhentinya kegiatan konstruksi.
“Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana,” ujarnya.
Hanya saja, Lasarus menyatakan DPR akan menghormati efisiensi anggaran seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025.
“Mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi mana yang tidak perlu diefisiensi,” katanya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025 lewat Inpres 1/2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025 tersebut. Sri Mulyani memerintahkan kementerian/lembaga (K/L) untuk melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan dalam lampiran surat itu.
Selanjutnya, setiap usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu paling lambat tanggal 14 Februari 2025.
Kendati demikian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pimpinan komisi parlemen untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan K/L mitra kerjanya masing-masing.
Dalam surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025, Dasco menyampaikan pemerintah akan melakukan rekonstruksi anggaran kembali.
Pemerintah terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri belum memberikan penjelasan terkait rekonstruksi anggaran kembali tersebut. Oleh sebab itu, kini belum jelas kelanjutan efisien belanja pemerintah seperti arahan Prabowo.
-
Efisiensi Anggaran Harus Bijak, Jangan Sampai Merugikan Rakyat
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi V DPR Lasarus mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan efisiensi anggaran dengan bijak dan tidak gegabah. Menurutnya, setiap pemotongan pagu anggaran harus dihitung secara matang agar tidak berdampak buruk pada masyarakat.
“Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah,” ujar Lasarus di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Lasarus menegaskan efisiensi yang dilakukan tanpa perencanaan matang dapat menciptakan efek domino negatif. Misalnya, menurunnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya angka pengangguran, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah.
“APBN bukan hanya soal untung dan rugi. APBN berperan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, anggaran harus dimanfaatkan dengan optimal agar ekonomi masyarakat tetap bergerak,” tegasnya.
Lasarus menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap mitra kerja Komisi V DPR, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia mengungkapkan banyak proyek konstruksi dan preservasi jalan yang terhenti akibat pemangkasan anggaran.
“Preservasi jalan adalah bagian penting dalam perawatan infrastruktur agar tetap dalam kondisi baik. Jika anggaran ini dipangkas, kondisi jalan akan memburuk. Apalagi menjelang Lebaran, kita tidak ingin jalan-jalan di seluruh Indonesia rusak karena tidak ada anggaran preservasi,” jelasnya.
Meski demikian, Lasarus mengapresiasi keputusan pemerintah untuk melakukan rekonstruksi APBN 2025. Ia bahkan telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR, termasuk menghentikan sementara rapat kerja dengan para menteri hingga rekonstruksi anggaran selesai.
“Proses ini tidak akan memakan waktu lama. Saya sebagai wakil rakyat tentu tidak ingin berlarut-larut karena semakin lama, semakin banyak sektor yang terdampak. Saat ini, misalnya, ada 2,5 juta pekerja konstruksi yang belum bisa bekerja. Bisnis batu, pasir, dan semen juga mandek. Semua masih menunggu kepastian,” kata Lasarus.
Lebih lanjut, Lasarus berharap pemerintah mempertimbangkan kembali aspirasi dari anggota Komisi V DPR. Menurutnya, masih ada cukup waktu untuk melakukan revisi dan memastikan sektor-sektor penting yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat tetap berjalan.
“Kita belum terlambat. Masih ada waktu untuk merombak kembali efisiensi anggaran. Jika minggu depan rancangan revisi dikirim ke DPR, saya yakin dalam dua minggu pembahasan bisa selesai. Setelah itu, kita bisa melanjutkan program yang ditunggu masyarakat, seperti padat karya dan proyek infrastruktur,” pungkasnya.
-
Rupiah melemah seiring peningkatan ketegangan perdagangan global
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Rupiah melemah seiring peningkatan ketegangan perdagangan global
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 10 Februari 2025 – 17:56 WIBElshinta.com – Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi membeberkan bahwa pelemahan nilai tukar (rupiah) dipengaruhi peningkatan kekhawatiran terkait ketegangan perdagangan ekonomi global.
“Trump (Presiden Amerika Serikat/AS Donald Trump) mengumumkan tarif baru sebesar 25 persen untuk semua impor baja dan aluminium. Langkah ini telah meningkatkan kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan perdagangan dan dampak potensialnya terhadap ekonomi global,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Selain itu, China mulai hari ini telah mengenakan tarif tambahan 15 persen terhadap batu bara dan gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat sebagai bentuk balasan atas pemberlakuan tarif impor barang dari AS sebesar 10 persen. Sejumlah barang dari AS juga akan dikenai bea masuk 10 persen.
Di sisi lain, pengamat pasar uang Ariston Tjendra menilai kondisi ketenagakerjaan AS yang masih solid menjadi faktor kurs rupiah melemah.
Tercatat, tingkat pengangguran AS bulan Januari 2025 menurun jadi 4,0 persen dari sebelumnya 4,1 persen, kenaikan upah naik 0,5 persen dari sebelumnya 0,3 persen, dan ekspektasi inflasi naik 4,3 persen dari sebelumnya 3,3 persen.
“Hasil data ini tentu saja mendukung penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya,” kata Ariston.
Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta menguat hingga 75 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.358 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.283 per dolar AS.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.350 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.325 per dolar AS.
Sumber : Antara
-
Prabowo Bersiap Reshuffle, IHSG Masih Merah di 6.648
GELORA.CO -KINERJA suram akhirnya menjadi sentimen dan warna dominan pada jalannya sesi perdagangan awal pekan ini di Asia, Senin 10 Februari 2025.
Adalah rilis data ketenaga kerjaan terkini AS yang dilakukan akhir pekan lalu yang kali ini menjadi sorotan investor. Laporan lebih jauh menyebutkan besaran serapan tenaga kerja, non-farm payroll (NFP) untuk Januari lalu yang hanya sebesar 143.000 atau jauh di bawah ekspektasi pasar di kisaran 170.000.
Catatan menunjukkan kinerja tersebut juga semakin terpaut jauh dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 307.000, di mana hal Ini sekaligus menandai warisan atau awal sangat buruk bagi pemerintahan Presiden Donald Trump. Meski data ini agak tertepis oleh turunnya tingkat pengangguran yang kini sebesar 4,0 persen, sikap pesimis pelaku pasar terlalu sulit dihindarkan.
Akibatnya, tekanan jual agresif mendera seluruh Indeks Wall Street dalam menutup sesi pekan lalu. Situasi ini kemudian menjadi bekal yang jauh dari bersahabat bagi sesi perdagangan awal pekan ini di Asia. Pantauan menunjukkan, jalannya sesi perdagangan di Asia yang sempat berjibaku dengan tekanan jual lanjutan. Sikap pesimis di Asia semakin kukuh akibat keputusan terkini pemerintahan Trump yang mengenakan tarif masuk atas produk baja dan aluminum dari semua negara sebesar 25 persen.
Sedikit beruntungnya, kabar positif datang dari China yang merilis kinerja inflasi periode Januari lalu yang sebesar 0,5 persen atau lebih tinggi dari ekspektasi yang sebesar 0,4 persen. China juga menyajikan data indeks harga produsen yang turun 2,3 persen atau penurunan lebih tajam dibanding ekspektasi di kisaran 2,1 persen.
Akibat dati rangkaian sentimen yang tersedia, sesi perdagangan di Asia akhirnya mampu beralih mixed.
Pantauan hingga penutupan sesi perdagangan memperlihatkan, Indeks Nikkei (Jepang) yang berakhir flat alias naik sangat tipis 0,04 persen di 38.801,17, sementara Indeks KOSPI (Korea Selatan) juga flat atau turun sangat tipis 0,03 persen di 2.521,27 dan indeks ASX200 (Australia) terkikis 0,34 persen di 8.482,8. Bervariasi nya kinerja Indeks di Asia mencerminkan masih tersedianya tekanan jual yang mungkin berpotensi kembali bangkit di sesi perdagangan sepanjang pekan ini.
Sentimen dari masih belum positif nya sesi perdagangan di Asia kemudian menjadi landasan bertahannya tekanan jual di bursa saham Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah rontok curam dalam dua hari terakhir sesi perdagangan akhir pekan lalu kembali terhajar tekanan jual. Minimnya sentimen domestik, memaksa sikap pesimis pelaku pasar di Jakarta berlanjut.
Satu-satunya sentimen domestik yang tersedia kali ini datang dari kabar rencana reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun kabar tersebut hingga kini masih sekedar sinyal dan belum ada kejelasan.
Sikap pesimis akhirnya semakin kukuh untuk memerosokkan IHSG lebih dalam. IHSG terlihat konsisten menjejak zona merah di sepanjang sesi perdagangan pagi. Meski sempat berupaya mengikis penurunan, IHSG justru kembali menapak penurunan lebih tajam menjelang penutupan sesi pagi dengan sempat menembus level psikologisnya di 6.500 dengan meninju kisaran 6.585,98.
Situasi dan jalannya sesi perdagangan juga terkesan tak banyak beranjak pada sesi sore. IHSG kemudian menutup sesi awal pekan dengan merosot tajam 1,4 persen di 6.648,14. Pantauan rinci dari jalannya sesi perdagangan memperlihatkan, kembali runtuh curamnya IHSG yang dikontribusi sangat signifikan oleh saham-saham sektor energi dan sektor infrastruktur.
Hal ini terlihat dari kinerja Indeks Saham sektor energi yang ambruk curam hingga kisaran 4,09 persen. Indeks sektor energi tercatat menutup sesi dengan ambruk 2,43 persen di 2.605,23. Sementara kinerja Indeks saham sektor infrastruktur, terjungkal lebih parah dengan berakhir runtuh 3,09 persen di 1.351,31.
Pantauan juga menunjukkan, kinerja saham-saham unggulan yang tergabung dalam 20 saham BUMN terkemuka dan saham-saham dengan kinerja pemberi dividend terbesar yang kembali terhajar tekanan jual. Sejumlah saham unggulan yang masuk dalam jajaran teraktif ditransaksikan juga kompak terseok di zona merah, seperti: BBRI, BMRI, BBCA, BBNI, ADRO, ASII, TLKM, UNTR, ISAT, ICBP, SMGR, PTBA dan BBTN.
Meski demikian, empat saham unggulan tercatat mampu mengakhiri sesi dengan kenaikan: INDF, JPFA, PGAS dan UNVR.
-
Mentan Minta Bantuan Polri Awasi Serapan Gabah Petani, Cegah Harga Jatuh – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman meminta bantuan Polri agar mengawal serapan gabah petani dan mencegah potensi penyimpangan di lapangan.
Pemerintah sudah menetapkan harga beli gabah petani sebesar Rp6.500 per kilogram dan harus dipatuhi oleh pengusaha beras dan penggilingan padi.
“Kesejahteraan NTP (Nilai Tukar Petani) jangan sampai jatuh. Supaya kesejahteraan petani terjaga,” ujar Amran di kantor Kementan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Amran menjelaskan, jika harga gabah jatuh, hal itu akan berisiko mengurangi pendapatan petani, bahkan menambah tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Pada akhirnya, hal itu akan berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi negara. Karena itu Amran berharap harga gabah bisa meningkat untuk mendongkrak kesejahteraan petani.
“Kita harus jaga jangan sampai harga jatuh di bawah HPP. Karena itu akan menimbulkan berdampak pada kemiskinan, berdampak pada pengangguran, berdampak pada kesejahteraan petani. Jadi dampaknya luar biasa pada negara kita,” ujar Amran.
Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Wahyu Widada menegaskan, Polri telah melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan harga dan distribusi beras.
Dia juga menginstruksikan jajaran Direktorat Tindak Pidana Khusus (Ditkrimsus) untuk melakukan pengawasan harian guna memastikan seluruh penggilingan padi mematuhi ketentuan HPP.
“Polri sudah melakukan pemantauan, banyak permasalahan terkait beras yang kami tangani. Kami akan terus menekan dan memastikan penggilingan padi tetap berkomitmen sesuai HPP,” ujar Wahyu.
Dia juga menegaskan kesiapan Polri dalam mendukung percepatan swasembada pangan sesuai arahan Presiden dan Mentan Amran.
“Kami siap mengawal dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tuturnya.