Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Jumlah Pekerja RI 146,54 Juta Orang, Paling Banyak Lulusan SD

    Jumlah Pekerja RI 146,54 Juta Orang, Paling Banyak Lulusan SD

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penduduk usia kerja (PUK) pada Agustus 2025 sebanyak 218,17 juta orang, bertambah 2,80 juta orang jika dibanding Agustus 2024. PUK merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas.

    Dikutip dari laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025, Kamis (6/11/2025), disebutkan sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yang mencapai 154,00 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 64,17 juta orang.

    “Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2025 terdiri dari 146,54 juta orang penduduk bekerja dan 7,46 juta orang penganggur. Apabila dibandingkan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja masing-masing bertambah sebanyak 1,89 juta orang dan 1,90 juta orang. Sementara jumlah pengangguran berkurang sekitar empat ribu orang,” bunyi laporan tersebut.

    Lebih lanjut, dalam laporan tersebut juga dijelaskan penduduk yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tingkat pendidikan ini dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

    “Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Agustus 2025 masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2023 dan Agustus 2024,” terang laporan tersebut.

    Pada Agustus 2025, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 34,75%. Sementara itu, penduduk bekerja berpendidikan Diploma IV, S1, S2, dan S3 10,84%, dan menunjukkan tren peningkatan sejak Agustus 2023.

    Kemudian, pendidikan Sekolah Menengah Atas 21,19%, Sekolah Menengah Pertama 17,11% dan Sekolah Menengah Kejuruan 13,89%. Serta, Diploma I, II, III sebesar 2,22%.

    Tonton juga video “Setibanya di Korsel, Prabowo Disambut Pekerja Migran Asal Indonesia”

    (acd/acd)

  • 3 Sektor Penyumbang PHK Terbanyak di RI

    3 Sektor Penyumbang PHK Terbanyak di RI

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap tiga sektor penyumbang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Agustus 2025, yakni industri pengolahan, pertambangan dan perdagangan.

    Adapun jumlah pekerja yang menjadi korban PHK, tercatat sebanyak 58.000 pekerja atau 0,77% dari jumlah pengangguran 7,46 juta pada Agustus 2025. Jumlah korban PHK, terdiri dari industri pengolahan 22.800, perdagangan 9.700, dan pertambangan 7.700 pekerja.

    “Jadi dari total pengangguran sebesar 0,77% adalah yang sebelumnya terkena PHK setahun yang lalu. Pengangguran yang terkena PHK paling banyak berasal dari industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Selain itu, jumlah yang telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja sebesar 9,07%. Edy menyebutkan, bagi orang yang sudah diterima bekerja namun belum mulai, atau memiliki usaha tetapi usahanya belum dimulai, tetap masuk kategori pengangguran.

    “Kemudian yang ketiga, angkatan kerja yang baru setahun yang terakhir, jadi fresh graduate, yang tidak terserap, jadi belum terserap, baru masuk di pasar tenaga kerja atau yang baru lulus itu sebesar 14,58%,” lanjutnya.

    BPS juga mencatat pengangguran jangka panjang atau orang yang mencari kerja lebih dari setahun lalu itu mencapai 31,08%.

    “Angkatan kerja yang baru non fresh graduate itu 13,29%. Serta yang keenam adalah pernah punya pengalaman sebelumnya tetapi saat ini menganggur, itu sebesar 30,53%,” pungkasnya.

    Tonton juga video “DPR-KSPSI Sidak Pabrik di Cikarang soal PHK Sepihak Massal”

    (acd/acd)

  • Pemerintah Matangkan Program Sekolah Rakyat, Putus Mata Rantai Kemiskinan

    Pemerintah Matangkan Program Sekolah Rakyat, Putus Mata Rantai Kemiskinan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memaparkan dua strategi utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satunya meningkatkan kualitas pendidikan lewat Sekolah Rakyat.

    Hal ini disampaikan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

    “Hari ini kami melanjutkan rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satu poin penting adalah mengatasi penanggulangan kemiskinan dengan cara memutus mata rantai kemiskinan melalui dua skema strategi,” ujar Cak Imin.

    Menurutnya, strategi pertama dilakukan melalui sektor pendidikan yang konkret diwujudkan lewat sekolah rakyat.

    Dia menjelaskan bahwa bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, pemerintah akan mengonsolidasikan pendidikan agar menjadi bagian integral dari solusi pengangguran dan tantangan dunia kerja di masa depan.

    Cak Imin menambahkan, strategi kedua dalam memutus rantai kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

    “Yang kedua, strategi memutus mata rantai kemiskinan dengan pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

    Dua strategi besar tersebut, lanjut Cak Imin, akan diterapkan melalui berbagai langkah konkret. Salah satunya adalah memperbanyak pelatihan vokasi agar lulusan SMA dan SMK lebih cepat terserap di dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    “Yang pertama, akan diperbanyak pelatihan-pelatihan vokasi untuk mendorong para alumni-alumni SMA dan SMK untuk bisa lebih cepat terserap di dalam dunia kerja di dalam negeri maupun di luar negeri,” katanya.

    Pemerintah juga akan melibatkan balai pelatihan kerja milik negara dan swasta agar dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja.

    “Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja,” jelasnya.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan perintah khusus untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, dengan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja.

    “Yang kedua, perintah presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi kepada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja,” ungkapnya.

    Cak Imin menyebut Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan pentingnya investasi negara dalam peningkatan skill vokasi serta penguasaan bahasa asing.

    “Presiden memerintahkan kita untuk tidak segan-segan melakukan investasi melalui anggaran negara di dalam meningkatkan kapasitas skill vokasi para anak didik kita dan lulusan-lulusan pendidikan formal kita. Termasuk, pak presiden minta supaya selain bahasa Indonesia, bahasa asing Inggris, Arab menjadi salah satu kewajiban bagi sekolah-sekolah untuk menerapkan,” ujarnya.

    Di akhir keterangannya, Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja maksimal dalam memperkuat dimensi pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan nasional.

    “Sekaligus, kita akan bekerja sungguh-sungguh dimensi pemberdayaan di dalam menanggulangi kemiskinan dalam berbagai program-program kita,” pungkasnya.

  • Job Fair Ponorogo 2025, Ribuan Pencari Kerja Bertemu Perusahaan di “Jabal Rahmah”

    Job Fair Ponorogo 2025, Ribuan Pencari Kerja Bertemu Perusahaan di “Jabal Rahmah”

    Ponorogo (beritajatim.com) – Ribuan pencari kerja memadati Graha Watoe Dhakon UIN Kiai Ageng Muhammad Besari. Mereka datang dari berbagai penjuru Ponorogo dan daerah sekitar untuk mengikuti Job Fair Ponorogo 2025 bertajuk “Waktunya Berkarya, Ayo Bekerja”.

    Selama dua hari, 5–6 November, ajang ini menjadi ruang pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan dalam satu forum terbuka. Di mana lengkap dengan expo lapangan kerja, rekrutmen bersama, hingga talk show inspiratif.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko hadir membuka kegiatan yang digagas kolaboratif oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo lewat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bersama UIN Kiai Ageng Muhammad Besari, dunia usaha, sejumlah instansi terkait. Dia menyebut acara ini sebagai bentuk nyata semangat gotong royong pentahelix untuk mempertemukan para pencari kerja dan pemberi kerja dalam satu ekosistem pembangunan sumber daya manusia yang utuh.

    “Ini upaya kita bersama, gotong royong semua pihak. Ada kampus UIN, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, pemerintah daerah. Semuanya komplit, bersama-sama mempertemukan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah,” kata Bupati Sugiri, usai membuka acara Job Fair tersebut, Rabu (5/11/2025).

    Metafora “Jabal Rahmah” yang digunakan Bupati Sugiri mengandung makna mendalam. Orang nomor satu di Bumi Reog itu, ingin menegaskan bahwa Job Fair bukan sekadar ajang mencari dan mendapatkan pekerjaan, melainkan perjumpaan antara niat, doa, dan semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik.

    “Pencari kerja dan yang membutuhkan tenaga kerja bertemu di Jabal Rahmah. Artinya jangan hanya dipahami mencari kerja dan mendapatkan pekerjaan, tapi ada jiwa, doa, dan ruh yang harus kita pikir bersama,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, Bupati Sugiri juga berpesan kepada perusahaan peserta agar tidak hanya menilai pelamar dari angka dan data di atas kertas. Kang Giri lebih menekankan pentingnya memahami karakter, kesungguhan, dan tekad calon pekerja.

    “Saya imbau perusahaan jangan hanya melihat kompetensi berdasarkan angka-angka di kertas. Dalamilah jiwanya, pencari kerja ini serius ingin bekerja, maka jangan ada yang ditolak. Saya yang bertanggung jawab, diterima semua,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Disnaker Ponorogo Suko Kartono mengatakan bahwa job fair ini bukan hanya pameran saja. Namun, juga ada wawancara langsung, sehingga pencari kerja bisa langsung diterima kerja.

    “Job fair ini bukan hanya pameran, tapi juga ada wawancara langsung dan bisa langsung diterima kerja. Harapan kami, dengan kegiatan ini angka pengangguran bisa terus turun,” kata Suko.

    Data Disnaker Ponorogo, tercatat ada 42 perusahaan yang ikut Job Fair kali ini. Dari jumlah itu, 18 perusahaan melakukan wawancara langsung di lokasi. Total 5.619 lowongan kerja tersedia, sementara 3.000 pencari kerja telah terdaftar. Mayoritas peserta merupakan lulusan SMK, sedangkan lulusan SD dan SMP diarahkan untuk mengikuti pelatihan tambahan atau kerja di luar negeri.

    “Kami targetkan 5.000 posisi bisa terisi semua. Masyarakat ayo manfaatkan peluang ini, datang dan daftar langsung,” pungkas Suko. (end/but)

  • BPS DKI: sektor perdagangan serap paling banyak tenaga kerja

    BPS DKI: sektor perdagangan serap paling banyak tenaga kerja

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, merujuk Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, mengungkapkan sektor perdagangan menyerap paling banyak tenaga kerja di Jakarta, yakni 23,01 persen.

    “Dari 5,13 juta orang penduduk yang bekerja, terserap pada berbagai lapangan usaha. Yang tertinggi pada sektor perdagangan, 23,01 persen,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Rabu.

    Sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja, yaitu akomodasi dan makan minum (12,67 persen), pengangkutan dan pergudangan (11,83 persen), industri pengolahan (11,14 persen), serta aktivitas jasa lainnya (9,4 persen).

    Lebih lanjut, Hasanudin mengatakan lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak sejak Agustus 2024-Agustus 2025, yakni sektor aktivitas jasa lainnya dengan jumlah 12 ribu orang, diikuti sektor pengadaan air, sampah dan daur ulang (4.780 orang) serta sektor perdagangan (2.610 orang).

    Sementara pada Agustus 2025 terhadap Februari 2025, lapangan usaha aktivitas kesehatan dan kegiatan sosial, industri pengolahan, dan aktivitas profesional dan perusahaan menyerap tenaga kerja terbesar.

    “Sementara untuk Februari, yang tertinggi di sektor aktivitas kesehatan dan kegiatan sosial di 39.950 orang. Juga ada di industri pengolahan 21,41 ribu orang dan di aktivitas profesional dan perusahaan 20.750 orang,” ujar Hasanudin.

    BPS DKI juga mencatat jumlah penduduk usia kerja di Jakarta sebesar 8,43 juta orang atau meningkat 65.800 orang dibandingkan Agustus 2024. Jumlah ini terdiri dari angkatan kerja sebanyak 5,46 juta orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 2,97 juta orang.

    Kemudian, dari total 5,46 juta angkatan kerja, sekitar 5,13 juta orang di antaranya bekerja, sementara sisanya pengangguran.

    “Besaran pengangguran 330 ribu orang, sebelumnya di Agustus (2024) 338 ribu orang. Perubahan ini kita bandingkan dengan Agustus 2024,” ungkap Hasanudin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS DKI catat 330 ribu orang di Jakarta masih menganggur

    BPS DKI catat 330 ribu orang di Jakarta masih menganggur

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, sebanyak 330 ribu orang dari 5,46 juta angkatan kerja di Jakarta masih belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur.

    Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 7.660 dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 338 ribu orang.

    “Besaran pengangguran 330 ribu orang, sebelumnya di Agustus (2024) 338 ribu orang. Perubahan ini kita bandingkan dengan Agustus 2024,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan jumlah penduduk usia kerja di Jakarta tercatat sebanyak 8,43 juta orang atau meningkat 65.800 orang dibandingkan Agustus 2024. Jumlah ini terdiri dari angkatan kerja sebanyak 5,46 juta orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 2,97 juta orang.

    Kemudian, dari 5,46 juta angkatan kerja, sekitar 5,13 juta orang bekerja, sementara sisanya pengangguran.

    Dia mengatakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025 mencapai 6,05 persen, yang berarti terdapat sekitar enam orang menganggur dari 100 orang angkatan kerja. Angka tersebut turun sebesar 0,16 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

    Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki mencapai 6,21 persen atau lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan yang hanya 5,79 persen.

    Sementara berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT Agustus 2025 mempunyai pola yang berbeda dengan Agustus 2024.

    Pada Agustus 2025, TPT tamatan SMA umum merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,18 persen. TPT terendah terjadi pada tamatan SD ke bawah sebesar 2,83 persen.

    Sedangkan pada Agustus 2024, TPT tertinggi terjadi pada tamatan SMA kejuruan dan terendah pada tamatan SMP.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar UMP 2026 Bila Naik 10,5%, Jakarta Nyaris Rp6 Juta

    Daftar UMP 2026 Bila Naik 10,5%, Jakarta Nyaris Rp6 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih terus digodok oleh pemerintah.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah tengah membahas formula baru UMP bersama pimpinan konfederasi, federasi, dan serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan di Jakarta pada Jumat (31/10/2025).

    Menurutnya, rancangan kebijakan pengupahan untuk UMP 2026 akan lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan daerah agar mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.

    “Formula baru ini penting untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja, keberlangsungan usaha, dan pemerataan ekonomi,” kata dia dalam keterangannya, dikutip dari Antaranews, Rabu (5/11).

    Anggota Depenas dari kalangan pengusaha, Sarman Simanjorang menyampaikan bahwa penetapan UMP harus mengacu dengan regulasi yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    “Artinya, kenaikan UMP harus mempertimbangkan aspek kemampuan dunia usaha. Kesejahteraan buruh tetap menjadi komitmen pengusaha, tetapi kenaikan itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini,” ujar Sarman saat dihubungi Bisnis, Rabu (27/8/2025) lalu.

    Pada dasarnya, waktu pengumuman UMP sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Di mana penetapan UMP diumumkan melalui keputusan gubernur yang dilakukan paling lambat pada 21 November tahun berjalan.

    Tuntut Kenaikan 10,5%

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10).

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama.

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun.

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya.

    Besaran UMP 2026 Apabila Naik 10,5%

  • Jumlah Pengangguran 7,46 Juta Orang

    Jumlah Pengangguran 7,46 Juta Orang

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah pengangguran pada posisi Agustus 2025 sebanyak 7,46 juta orang. BPS menyatakan, jumlah pengangguran ini turun jika dibandingkan Agustus 2024.

    “Angkatan kerja yang tidak terserap menjadi pengangguran sebesar 7,46 juta orang atau menurun sekitar 4.000 orang dibandingkan bulan Agustus 2024,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Dia menerangkan, jumlah penduduk yang masuk kategori usia kerja mencapai 218,17 juta orang per Agustus 2025. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 2,80 juta orang jika dibandingkan Agustus 2024.

    Kemudian, angkatan kerja mencapai 154 juta orang atau bertambah 1,89 juta orang. Sementara, bukan angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang atau bertambah sekitar 0,91 juta orang.

    Selanjutnya, dari angkatan kerja itu sebanyak 146,54 juta orang di antaranya bekerja. Jumlah tersebut bertambah sekitar 1,90 juta orang dibandingkan Agustus 2024.

    “Jika dirinci penduduk yang bekerja terdiri dari pekerja penuh sebanyak 98,65 juta orang, bertambah sekitar 0,20 juta orang. Sementara paruh waktu sebanyak 36,29 juta orang bertambah 1,66 juta orang. Kemudian setengah pengangguran 11,60 juta orang atau bertambah 0,04 juta orang,” katanya.

    Tonton juga video “Pramono Buka Job Fair di Jaktim: Masalah Pengangguran Prioritas”

    (acd/acd)

  • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Naik Agustus 2025, Sentuh 4,85%

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Naik Agustus 2025, Sentuh 4,85%

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 7,46 juta orang Indonesia masih menganggur atau tak punya pekerjaan pada Agustus 2025.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan selama periode Agustus 2024–Agustus 2025, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

    “Pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Edy dalam Rilis BPS, Rabu (5/11/2025).

    Sebagai pembanding, data BPS menunjukkan, TPT pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang yang menganggur atau TPT 4,91%.

    Meskipun demikian, TPT Agustus 2025 yang sebesar 4,85% ini naik jika dibandingkan Februari 2025 yakni 4,76%. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,28 juta orang.

    Jika dirinci, Edy mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus 2024 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun di perdesaan.

    Lebih jauh, TPT tertinggi terjadi pada penduduk laki-laki yang mencapai 4,85%, sedangkan perempuan sebanyak 4,84%. Sementara itu, TPT tertinggi terjadi di perkotaan yang mencapai 5,75%, sedangkan di perdesaan sebanyak 3,47% pada Agustus 2025.

    Secara keseluruhan, BPS mencatat, ada 218,17 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025. Angka tersebut bertambah 2,80 juta jika dibandingkan kondisi Agustus tahun lalu. Namun, tidak semua terserap di pasar kerja.

    Perinciannya, bukan angkatan kerja (BAK) tercatat mencapai 64,17 juta orang atau naik 0,91 juta orang dan angkatan kerja (AK) sebanyak 154,00 juta orang atau naik 1,89 juta orang.

    Adapun, penduduk yang bekerja mencapai 146,54 juta orang atau naik 1,90 juta orang, sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 7,46 juta orang atau turun 4.000 orang pada Agustus 2025.

    Secara terperinci, Edy mengungkap penduduk yang bekerja tersebut terdiri dari pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran.

    Pertama, pekerja penuh tercatat sebanyak 98,65 juta orang. Angka tersebut bertambah 0,20 juta orang dari Agustus 2024. Asal tahu saja, kategori pekerja penuh adalah para pekerja dengan jam kerja maksimal 35 jam seminggu.

    Kedua, pekerja paruh waktu atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Angkanya mencapai 36,29 juta orang atau bertambah 1,66 juta orang.

    Ketiga, setengah pengangguran. Edy menuturkan, sebanyak 11,60 juta orang masuk dalam kategori ini atau bertambah 0,04 juta orang pada Agustus 2025. Adapun, setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

  • BPS: 7,46 Juta Orang Indonesia Menganggur Per Agustus 2025

    BPS: 7,46 Juta Orang Indonesia Menganggur Per Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 7,46 juta orang menganggur berdasarkan survei ketenagakerjaan pada Agustus 2025.

    Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud pada konferensi pers, Rabu (5/11/2025). Hasil yang disampaikan BPS itu adalah temuan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.

    “Angkatan kerja yang tidak terserap menjadi pengangguran sebesar 7,46 juta orang atau menurun 4.000 orang dibandingkan Agustus 2024,” ujarnya.

    Jumlah pengangguran itu turun tipis apabila dibandingkan dengan periode Agustus 2024 yakni 7,47 juta orang. Namun, apabila dibandingkan dengan Februari 2025 naik dari 7,28 juta orang.

    Secara umum, BPS menemukan bahwa pada Agustus 2025 terdapat sebanyak 218,17 juta penduduk yang masuk kategori usia kerja. Jumlah itu meningkat sebanyak 2,80 juta orang jika dibandingkan Agustus 2024.

    Kemudian, angkatan kerja mencapai 154 juta orang atau bertambah 1,89 juta orang. Bukan angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang atau bertambah sekitar 0,91 juta orang.

    Selanjutnya, jumlah angkatan kerja tersebut meliputi 146,54 juta orang bekerja atau bertambah 1,90 juta orang dibandingkan Agustus 2024.

    Penduduk yang bekerja penuh sebanyak 98,65 juta orang atau bertambah 0,20 juta orang, sedangkan paruh waktu 36,29 juta orang atau bertambah 1,66 juta orang.

    Lalu, setengah pengangguran sebanyak 11,60 juta orang atau bertambah 0,04 juta orang.