Kasus: penembakan

Kelompok Hak Asasi Manusia Israel B’Tselem Peringatkan tentang ‘Gazafikasi’ di Tepi Barat

TRIBUNNEWS.COM- Begitu gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada 19 Januari, pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka menambahkan tuntutan untuk “meningkatkan aktivitas ofensif” di Tepi Barat yang diduduki ke dalam daftar resmi “tujuan perang”. 

Hal ini, kata organisasi hak asasi manusia Israel B’Tselem di situs webnya hari ini, hanyalah penegasan formal atas perlakuan Israel terhadap Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023 sebagai front lain dalam “perang habis-habisan yang dideklarasikan terhadap Palestina” sejak serangan Hamas.

“Sejalan dengan pendekatan ini, rezim Israel telah meningkatkan penindasannya terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan mengambil tindakan yang lebih ekstrem,” kata B’Tselem. 

“Tindakan ini meliputi kekerasan sewenang-wenang yang ekstrem terhadap warga sipil yang tidak bersalah; pelonggaran lebih lanjut kebijakan permisif untuk melakukan penembakan terbuka ; pembatasan pergerakan yang ketat dan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari; pembatalan menyeluruh izin untuk memasuki Israel; dan pembatasan ekstrem terhadap akses ke lahan pertanian yang sangat merusak mata pencaharian, penangkapan massal, dan transformasi fasilitas penahanan menjadi jaringan kamp penyiksaan.”

Kelompok hak asasi manusia itu mengatakan bahwa, dengan meningkatnya penindasan, di Tepi Barat utara Israel telah mulai meniru taktik dan doktrin tempur yang diasah dalam serangannya saat ini di Gaza. 

“Ini termasuk peningkatan penggunaan serangan udara di pusat-pusat populasi sipil, penghancuran rumah dan infrastruktur sipil secara luas dan disengaja, dan pemindahan warga sipil dari daerah-daerah yang ditetapkan oleh militer sebagai zona tempur.”

Tindakan-tindakan ini, kata B’Tselem, menunjukkan bahwa Israel tengah berupaya menuju “Gazafikasi” Tepi Barat.

Ini telah dilaksanakan di utara dan, menurut pernyataan pejabat pemerintah , diperkirakan akan menyebar ke bagian lain wilayah yang diduduki.

“Pada Maret 2025, pelaksanaannya berpusat di Tepi Barat utara, dan terutama kamp-kamp pengungsi di Distrik Jenin, Tulkarem, dan Tubas. Militer melakukan serangkaian invasi ke kamp-kamp ini pada awal perang, diikuti oleh Operasi Kamp Musim Panas yang diluncurkan pada Agustus 2024, dan eskalasi lebih lanjut setelah 19 Januari 2025,” jelas organisasi tersebut. 

“Pasukan Israel menyerbu beberapa kota dan kamp pengungsi di utara dalam jumlah besar dengan buldoser, dengan sengaja dan tanpa pandang bulu menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk jalan dan jaringan listrik, air, dan pembuangan limbah.”

Ratusan rumah dibom dan hancur sebagian atau seluruhnya tanpa ancaman konkret, kata B’Tselem. 

“Bantuan medis untuk warga terganggu, dan terjadi baku tembak besar-besaran dan membabi buta. Baru-baru ini, tank dan pengangkut personel lapis baja telah digunakan untuk pertama kalinya sejak intifada kedua.”

Elemen lain dari Gazafikasi, menurut kelompok hak asasi manusia, adalah meningkatnya penggunaan serangan udara, yang menargetkan beberapa wilayah terpadat di Tepi Barat dan sangat membahayakan warga sipil. 

Dari 7 Oktober 2023 hingga 8 Maret 2025, B’Tselem mendokumentasikan 69 serangan udara, yang menewaskan 261 orang, termasuk sedikitnya 41 anak-anak. 

Sebaliknya, serangan udara di Tepi Barat menewaskan 14 orang dalam 18 tahun sebelumnya, dari 2005 hingga 7 Oktober 2023.

“Aktivitas mematikan itu juga tercermin dalam kebijakan permisif tembak-menembak yang diterapkan oleh militer, yang telah merenggut banyak nyawa anak-anak Palestina. Pada tahun 2024, B’Tselem memantau pembunuhan sedikitnya 488 warga Palestina di Tepi Barat, 90 di antaranya anak-anak. Pada tahun 2023, 498 warga Palestina terbunuh, 120 di antaranya anak-anak dan empat di antaranya perempuan.”

Dengan pernyataan publik yang terus-menerus tentang rencana untuk memperluas aktivitas militer ini ke seluruh Tepi Barat, dua tahun terakhir – yang paling mematikan sejak puncak intifada kedua tahun 2002 – mungkin merupakan pratinjau untuk pertumpahan darah yang lebih besar di masa mendatang.

Manifestasi Gazafikasi yang paling mencolok, menurut B’Tselem, adalah pemindahan massal penduduk dari kamp-kamp pengungsian di Tepi Barat utara, tempat penduduk melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah karena ancaman aktivitas militer.

Menurut UNRWA , sejak “Operasi Tembok Besi” dimulai pada 21 Januari 2025 di kamp pengungsi Jenin, yang kemudian meluas ke kamp Tulkarm, Nur Shams, dan Al-Far’ah, sekitar 40.000 penduduk telah mengungsi. 

Beberapa telah menemukan solusi perumahan sementara, tetapi banyak yang masih tinggal di kamp-kamp pengungsi internal sementara, dan bergantung pada masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

“Berdasarkan pengalaman pahit Gaza,” kata B’Tselem, “ada kekhawatiran besar bahwa pengungsian ini tidak akan berlangsung lama. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Israel Katz mengklarifikasi bahwa pasukan Israel akan tetap berada di kamp pengungsi Jenin selama tahun mendatang, di mana penduduk tidak akan diizinkan untuk kembali.”

Sebagaimana dinyatakan oleh tokoh masyarakat Israel, perang Israel terhadap warga Palestina setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 tidak terbatas pada Gaza, tetapi juga menyasar semua warga Palestina yang tinggal di berbagai wilayah yang berada di bawah kendali Israel. 

Sejak perang dimulai, rezim apartheid Israel telah secara radikal meningkatkan penindasannya terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Negara pendudukan beroperasi di bagian utara Tepi Barat seolah-olah itu adalah zona pertempuran.

“Sejak gencatan senjata dideklarasikan pada 19 Januari 2025, Israel telah mengalihkan fokus serangannya terhadap warga Palestina di Tepi Barat, dan bertindak di sana dengan mengabaikan kewajibannya berdasarkan hukum internasional sambil menginjak-injak prinsip moral dasar,” B’Tselem memperingatkan. 

“Tindakan di lapangan dan pernyataan pejabat pemerintah ini, ditambah dengan rencana Trump dan Netanyahu untuk membersihkan Gaza secara etnis, menimbulkan kekhawatiran besar bahwa Israel bermaksud menggunakan perubahan dalam pertempuran untuk menetapkan fakta yang tidak dapat diubah di lapangan: membentuk kembali Tepi Barat untuk melanjutkan aspirasinya untuk menggusur secara permanen beberapa warga Palestina dan memaksa yang lain ke dalam kondisi kehidupan yang pada akhirnya akan mendorong mereka untuk pergi.”

 

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR