Xcloud.id

Kasus: penembakan

  • Mengurai Narasi ‘Red-Pill’, di Balik Topeng Maskulinitas Beracun

    Mengurai Narasi ‘Red-Pill’, di Balik Topeng Maskulinitas Beracun

    Jakarta –

    Dalam film fiksi ilmiah tahun 1999, The Matrix, peretas Neo dihadapkan pada sebuah keputusan. Pejuang perlawanan Morpheus memberinya dua pil. Jika Neo menelan pil biru, semuanya akan tetap sama — kehidupan yang nyaman di dunia fantasi. Jika ia menelan pil merah, ia akan melihat “realitas sejati” — dunia distopia tempat manusia diperbudak oleh mesin. Neo memilih pil merah, yang membawa pengetahuan, tetapi juga rasa sakit, kehilangan, dan perjuangan.

    Sejak awal tahun 2000-an, pengguna di forum-forum daring telah mengadopsi metafora ini. Awalnya muncul di kalangan para pick-up artist — pria yang mengklaim diri sebagai ahli dalam “menaklukkan” perempuan dengan teknik-teknik yang kontroversial — dan kemudian menyebar ke kelompok pria di Amerika Serikat yang menyebut diri mereka sebagai pembela hak-hak laki-laki. Dari sinilah lahir apa yang dikenal sebagai “manosphere” atau manosfer: Sebuah kumpulan longgar blog dan forum tempat misogini, teori konspirasi, dan ideologi swakendali diri saling bercampur.

    Hingga kini, komunitas-komunitas tersebut masih menyuarakan narasi bahwa feminisme telah menguasai masyarakat dan menekan laki-laki. Peran gender dianggap telah ditentukan secara biologis: Perempuan, menurut mereka “diprogram” untuk mendambakan pria yang dominan dan superior secara fisik — bahkan jika pria tersebut merendahkan atau mengontrol mereka.

    Ekspor AS

    Amerika Serikat hingga kini dianggap sebagai pusat ideologis dari subkultur ini. Dari forum-forum r”ed pill”, berkembanglah apa yang disebut sebagai budaya incel — yang sejak penembakan massal di Isla Vista pada tahun 2014, yang menewaskan enam orang, mulai menjadi perhatian para peneliti.

    Incel merupakan singkatan dari involuntary celibate (selibat tak disengaja), merujuk pada komunitas daring pria-pria yang tidak memiliki kehidupan seksual dan memandang hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan sosial.

    Pelaku penembakan di Isla Vista meninggalkan sebuah manifesto dan video yang secara eksplisit menyampaikan kebenciannya terhadap perempuan serta rasa bencinya pada pria-pria yang dianggap “berhasil” secara seksual.

    Banyak motif dalam budaya ini — mulai dari keluhan tentang “perempuan yang dianggap berpikiran dangkal” hingga narasi tentang diri sendiri sebagai pria lajang yang tak diinginkan — masih terus diasosiasikan dengan komunitas Pil Merah atau “red pill” dan incel hingga hari ini.

    Penyebaran digital

    Peran penting dalam penyebaran ini dimainkan oleh logika platform digital itu sendiri. Algoritma YouTube atau TikTok cenderung mengganjar konten provokatif yang memicu emosi — termasuk narasi-narasi anti-feminis yang sengaja dipertajam. Banyak influencer Red-Pill secara sadar memanfaatkan mekanisme ini, menggabungkan pesan-pesan self-improvement dengan retorika misoginis. Dengan cara ini, mereka berhasil menjangkau audiens muda di luar komunitas inti mereka.

    Jerman: Kedekatan dengan ekstremisme

    Di Jerman, sejak 2019, komunitas ini mulai lebih terlihat melalui YouTube dan Instagram. di bidang kebugaran dan bisnis seperti Karl Ess mulai mengadopsi istilah dan narasi khas red pill — sering kali dibungkus dalam retorika pengembangan diri dan pelatihan sukses.

    Sejalan dengan itu, berbagai penelitian — seperti Studi Otoritarianisme Leipzig 2024 — menunjukkan adanya penyebaran sikap antifeminisme yang semakin meluas. Menurut studi tersebut, seperempat masyarakat Jerman menganut pandangan antifeminisme secara menyeluruh.

    Pandangan seperti ini sering kali menjadi jembatan menuju lingkungan ekstremis,di mana antifeminisme merupakan elemen ideologis inti.

    Dalam serangan teror di Halle tahun 2019, seorang pelaku ekstremis sayap kanan membunuh dua orang setelah gagal menyerang sebuah sinagoga. Hasil penyelidikan setelahnya menunjukkan bagaimana di berbagai forum daring, konten “red-pill” dan incel kerap menyatu dengan teori konspirasi berhaluan ekstrem kanan.

    Seruan di seluruh dunia

    Ideologi “red-pill” telah menjadi fenomena global. Di Brasil, misalnya, seorang influencer bernama Thiago Schutz (dikenal sebagai “Coach do Campari”) meniru konten-konten Andrew Tate dan berhasil meraih ratusan ribu pengikut, sebelum kemudian menjadi sorotan media karena mengancam seorang aktris.

    Para peneliti melihat adanya penyebab struktural di balik meluasnya teori-teori semacam ini. Di Brasil, sejak tahun 2010, perdebatan mengenai keadilan gender semakin dipolitisasi dan bahkan tersingkirkan dari ranah pendidikan formal di sekolah-sekolah. Sebagai gantinya, muncul peran influencer dan aktor konservatif yang mengaitkan konten red-pill dengan nilai-nilai moral tradisional.

    Konsep yang adaptif secara budaya

    Gerakan pil merah juga terbukti beragam dan adaptif secara regional. Peneliti Universitas Bielefeld, Vildan Aytekin, telah mengikuti kaum incel muslim yang dikenal sebagai “Mincels.” Dalam masyarakat muslim, hierarki daya tarik yang dipengaruhi Barat digantikan oleh konsep “spiritualitas dan maskulinitas,” katanya.

    Feminitas diidealkan, bukan untuk menciptakan kesetaraan, tetapi untuk melegitimasi peran tradisional atas dasar agama. “Penyebab banyaknya frustrasi yang diungkapkan dalam lingkup incel dikaitkan dengan gaya hidup Barat yang ‘sesat’, yang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup hedonisme dan nihilisme,” papar Aytekin.

    Sebuah studi tahun 2022 oleh Sahar Ghumkhor dan Hizer Mir dalam jurnal ReOrient juga menjelaskan bagaimana manosfer muslim telah muncul. Contohnya termasuk tokoh-tokoh seperti pengkhotbah daring Daniel Haqiqatjou dan penulis Nabeel Aziz, yang menggoda dengan istilah-istilah seperti “Syariah Putih.” Mereka menggabungkan narasi antifeminisme dengan argumen-argumen keagamaan, campuran subkultur Barat dan arus tradisionalis dalam Islam.

    Memakan rasa tidak aman kaum pria

    Tetapi seberapa relevankah sebenarnya adegan pil merah? Terutama terbatas pada forum daring, cakupannya kemungkinan relatif kecil. Tetapi kode dan meme telah menyusup ke arus utama, tandas Brigitte Temel, yang meneliti incel dan manosfer di Institut Penelitian Konflik Wina. “Banyak anak muda yang akrab dengan istilah-istilah itu,” katanya, menambahkan bahwa pusat konseling Austria yang berfokus pada aliran sesat juga melaporkan adanya kebutuhan yang semakin meningkat di bidang ini. Namun, masih sulit untuk mengukur pengaruh kualitatif adegan tersebut.

    Studi menunjukkan bahwa gerakan ini tidak hanya mendapatkan pengikut baru, tetapi juga menggabungkan dan memperkuat kebencian yang sudah ada. Metafora pil merah memberikan narasi sederhana yang menerjemahkan frustrasi pribadi menjadi kebenaran sosial yang tampaknya lebih besar. Selain komponen ideologis, kepentingan ekonomi juga berperan bagi para influencer dan pelatih (coach), seperti yang dijelaskan Temel: “Mereka mengambil uang dari kantong pria-pria yang merasa tidak aman.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Sisi Maskulin Putri Marino Bakal Terungkap di Film ‘Kabut Berduri’” di sini:

    (ita/ita)

  • Pimpinan Komisi I Minta Evaluasi Sistem Keamanan Perwakilan RI Usai Diplomat Ditembak di Peru Nasional 2 September 2025

    Pimpinan Komisi I Minta Evaluasi Sistem Keamanan Perwakilan RI Usai Diplomat Ditembak di Peru Nasional 2 September 2025

    Pimpinan Komisi I Minta Evaluasi Sistem Keamanan Perwakilan RI Usai Diplomat Ditembak di Peru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah mengevaluasi sistem keamanan perwakilan RI di luar negeri, usai ditembaknya diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang bertugas di KBRI Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba.
    Evaluasi meliputi penempatan personel, koordinasi dengan aparat lokal, dan mitigasi risiko.
    “Pemerintah, khususnya Kemenlu, perlu segera mengevaluasi sistem keamanan bagi seluruh perwakilan RI di luar negeri, termasuk penempatan personel, koordinasi dengan aparat lokal, dan mitigasi risiko,” kata Dave dalam siaran pers, Selasa (2/9/2025).
    Dave juga mendesak otoritas Peru melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan, serta memastikan pelaku diadili sesuai hukum yang berlaku, dengan pengawalan aktif dari Kemenlu melalui jalur diplomatik dan hukum.
    Menurutnya, sebagai mitra kerja Kemenlu di parlemen, pihaknya mendorong langkah-langkah konkret untuk memastikan perlindungan, keadilan, dan akuntabilitas dalam kasus ini.
    “Negara juga wajib hadir memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan administratif kepada keluarga almarhum, serta menjamin pemenuhan hak-hak beliau sebagai ASN dan diplomat,” ucapnya.
    Tak hanya itu, ia menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Zetro Leonardo Purba.
    Peristiwa penembakan ini adalah tragedi yang sangat mengusik kemanusiaan.
    “Peristiwa penembakan yang merenggut nyawa beliau adalah tragedi yang sangat mengusik rasa kemanusiaan dan menjadi perhatian serius bagi kami di Komisi I DPR RI,” tandas Dave.
    Sebelumnya diberitakan, Zetro Leonardo Purba menjadi korban penembakan di Lima pada Senin (1/9/2025) waktu setempat.
    Zetro Leonardo Purba ditembak sebanyak tiga kali oleh orang tidak dikenal, tak jauh dari kediamannya di wilayah Lince, Lima, Peru.
    Kepolisian dan tim forensik setempat telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penembakan Zetro Leonardo Purba.
    Menurut informasi dari media setempat, KBRI Lima telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Peru terkait peristiwa penembakan diplomat RI itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menlu Sugiono Berduka atas Tewasnya Diplomat RI di Peru

    Menlu Sugiono Berduka atas Tewasnya Diplomat RI di Peru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono angkat bicara terkait peristiwa penembakan seorang diplomat RI di Peru.

    Dalam video yang diunggah pada akun media sosial Instagram @menluri, Selasa (2/9/2025), Sugiono mengonfirmasi diplomat RI bernama Zetro Leonardo Purba meninggal dunia di Lima, Peru karena ditembak oleh orang yang tidak dikenal.

    “Saya selaku pimpinan kementerian luar negeri merasakan duka yang mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas,” katanya.

    Sugiono menuturkan Zetro meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Dia juga mengatakan telah melakukan pembicaraan lewat telepon kepada, istri almarhum, Ibu Priscillia dan juga kepada Duta Besar Indonesia untuk Peru, Ricky Suhendar di Lima. 

    Sugiono menambahkan dirinya telah memerintahkan Kedubes RI di Lima untuk mengawal proses penyelidikan kematian Zetro. Selain itu, proses pemulangan jenazah Zetro juga sedang diupayakan.

    Dia juga menyampaikan kepada seluruh jajaran di Kementerian Luar Negeri untuk tetap sabar, tabah, dan tegar, dan tetap menjadikan faktor keselamatan sebagai sesuatu yang utama di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

    “Kami sangat berduka kehilangan. Saudara Zetro Purba adalah seorang penata kanselerai di Kedutaan RI di Lima, seorang pegawai yang penuh dedikasi, dan saya harap yang terbaik bisa kita berikan dalam rangka mengusut kasus ini hingga tuntas,” katanya.

    Sebelumnya, dilansir dari situs berita Infobae pada Selasa (2/9/2025), Korban bernama Zetro Leonardo Purba (40), ditembak hingga tiga kali oleh dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Dia sempat dilarikan ke Klinik Javier Prado, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah.

    Kepolisian Nasional Peru (PNP) juga tengah melakukan penyelidikan di lokasi. “Ini adalah kasus pertama pembunuhan dengan modus pembunuhan berbayar di Distrik Lince tahun ini. Motif penembakan masih belum diketahui,” ujar Komisaris PNP Guívar kepada TV Perú Noticias.

    Dia juga tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini terkait aksi balas dendam. “Kami masih mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan rekaman kamera keamanan, diduga pelaku adalah warga asing,” tambahnya.

  • Zetro Leonardo Purba Diplomat Indonesia Tewas Usai Ditembak Tiga Kali di Peru

    Zetro Leonardo Purba Diplomat Indonesia Tewas Usai Ditembak Tiga Kali di Peru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Seorang diplomat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Peru, dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi korban penembakan pada Senin (1/9/2025) malam waktu setempat.

    Diplomat bernama Zetro Leonardo Purba itu ditembak tiga kali oleh orang tak dikenal (OTK) hanya beberapa meter dari rumahnya di kawasan Lince, Lima. Peristiwa tersebut dilaporkan media lokal Panamericana Television, seperti dikutip Antara News, Selasa (2/9/2025).

    Zetro yang menjabat sebagai Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima diketahui sedang bersepeda bersama istrinya saat penembakan terjadi. Ia sempat dilarikan ke Klinik Javier Prado, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.

    Sementara itu, istrinya berhasil selamat dari serangan tersebut dan kini berada di bawah perlindungan kepolisian setempat.

    Menurut keterangan kepolisian, Zetro baru lima bulan bertugas di Peru setelah sebelumnya berdinas di KJRI Melbourne, Australia. Pihak kepolisian dan tim forensik setempat telah melakukan olah TKP dan masih menyelidiki pelaku penembakan.

    Media lokal menyebut KBRI Lima telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Peru terkait penanganan kasus ini.

    Kementerian Luar Negeri RI melalui akun Instagram resminya @kemlu_ri menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Zetro. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait detail kasus penembakan tersebut. (bs-zak/fajar)

  • Staf KBRI Tewas di Peru, Ditembak 3 Kali Saat Bersepeda Bersama Istri

    Staf KBRI Tewas di Peru, Ditembak 3 Kali Saat Bersepeda Bersama Istri

    Lima –

    Seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Zetro Leonardo Purba, tewas setelah menjadi korban penembakan di Lima, ibu kota Peru, pada Senin (1/9) malam. Zetro dilaporkan ditembak tiga kali oleh orang tak dikenal di dekat kediamannya.

    Laporan media lokal Panamericana Television, seperti dikutip Antara News, Selasa (2/9/2025), staf KBRI itu meninggal dunia setelah ditembak tiga kali oleh seseorang yang tak dikenal, beberapa meter dari tempat tinggalnya di wilayah Lince, Lima.

    Zetro yang mengalami luka parah akibat tembakan itu sempat dievakuasi ke Klinik Javier Prado, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.

    Zetro yang menjabat sebagai Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima tersebut dilaporkan sedang bersepeda bersama istrinya saat ditembak.

    Sang istri berhasil selamat dari penyerangan tersebut, dan saat ini masih di bawah perlindungan kepolisian setempat.

    Motif penembakan tersebut belum diketahui secara jelas.

    Menurut informasi dari pihak kepolisian setempat, Zetro baru tiba di Peru untuk tugas diplomatiknya lima bulan yang lalu. Dia diketahui sempat bertugas di KJRI Melbourne, Australia.

    Kepolisian dan tim forensik setempat telah melakukan olah TKP tempat wafatnya staf KBRI tersebut. Menurut informasi dari media setempat, KBRI Lima telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Peru terkait peristiwa ini.

    Laporan media lokal terkemuka Peru, Expreso, menyebut bahwa Kepolisian Nasional Peru melakukan pengepungan di area sekitar lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan berbagai yurisdiksi untuk mencari pelaku penembakan mematikan tersebut.

    Divisi Investigasi Kriminal Kepolisian Lince telah memeriksa rekaman kamera keamanan yang ada di sekitar lokasi kejadian.

    Menlu Sugiono Berduka Pegawai Kemlu Tewas Ditembak di Peru

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono berduka atas tewasnya Zetro yang ditembak orang tak dikenal. Menlu telah berkoordinasi dengan pihak Peru, Lima, untuk mengusut tuntas kasus penembakan staf KBRI.

    “Pada pagi hari ini kami mendapatkan berita duka dari Lima, salah seorang pegawai Kementerian Luar Negeri, Saudara Zetro Leonardo Purba, beberapa jam yang lalu meninggal dunia di Lima karena ditembak oleh orang yang tidak dikenal,” ujar Sugiono dalam keterangan video, Selasa (2/9/2025).

    “Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas,” imbuh Sugiono.

    Tonton juga video “Sederet Fakta Kasus Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Staf KBRI Tewas Ditembak di Peru

    Staf KBRI Tewas Ditembak di Peru

    Lima –

    Seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Peru dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi korban penembakan pada Senin (1/9) malam waktu setempat. Staf KBRI itu dilaporkan ditembak tiga kali oleh orang tak dikenal (OTK) dalam jarak hanya beberapa meter dari rumahnya.

    Menurut laporan media lokal Panamericana Television, seperti dikutip kantor berita Antara News, Selasa (2/9/2025), staf KBRI yang meninggal itu bernama Zetro Leonardo Purba.

    Disebutkan Panamericana Television bahwa Zetro meninggal setelah ditembak tiga kali oleh seseorang yang tak dikenal beberapa meter dari tempat tinggalnya di wilayah Lince, Lima, ibu kota Peru.

    Zetro yang bekerja sebagai Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima tersebut dilaporkan sedang bersepeda bersama istrinya saat ditembak.

    Dia sempat dievakuasi ke Klinik Javier Prado, tapi nyawanya tak dapat diselamatkan.

    Sang istri selamat dari penyerangan tersebut, dan saat ini masih di bawah perlindungan kepolisian setempat.

    Tonton juga video “Menlu Sugiono Bicara soal Kematian Arya Daru, Sampaikan Belasungkawa” di sini:

    Menurut informasi dari pihak kepolisian setempat, Zetro baru tiba di Peru untuk tugas diplomatiknya lima bulan yang lalu. Dia diketahui sempat bertugas di KJRI Melbourne, Australia.

    Kepolisian dan tim forensik setempat telah melakukan olah TKP tempat wafatnya staf KBRI tersebut. Menurut informasi dari media setempat, KBRI Lima telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Peru terkait peristiwa ini.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI baru menyampaikan pernyataan belasungkawa atas wafatnya Zetro melalui akun Instagram @kemlu_ri.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 10 Pembubaran Demo di Unpas dan Unisba, Puluhan Proyektil Gas Air Mata Ditemukan Bandung

    10 Pembubaran Demo di Unpas dan Unisba, Puluhan Proyektil Gas Air Mata Ditemukan Bandung

    Pembubaran Demo di Unpas dan Unisba, Puluhan Proyektil Gas Air Mata Ditemukan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Aparat keamanan melakukan upaya pembubaran dan penyisiran lingkungan kampus Universitas Pasundan (Unpas) dan Universitas Islam Bandung (Unisba), Jalan Tamansari, usai aksi unjuk rasa di Kota Bandung, Senin (1/9/2025) malam.
    Sejumlah mahasiswa yang berada di dalam kampus menjadi sasaran tembakan gas air mata dari aparat.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com di lapangan, insiden tersebut menyebabkan kaca masjid di dekat gedung Unpas pecah.
    Satu unit sepeda motor yang terparkir di luar kampus juga dilaporkan terbakar.
    Hingga Selasa (2/9/2025) pagi, petugas keamanan (satpam) kampus masih berjaga di depan gerbang masuk Unpas dan Unisba.
    Dari lokasi kejadian, ditemukan sekitar 48 proyektil peluru gas air mata yang berserakan.
    Kanit Keamanan Kampus Unpas, Rosid, mengatakan bahwa kampus Unpas menjadi titik evakuasi aksi unjuk rasa yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir.
    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 23.30 WIB, yang mengakibatkan sekitar 12 mahasiswa pingsan.
    Para mahasiswa tersebut langsung dievakuasi ke dalam gedung kampus.
    “Titik evakuasinya cuma di Unpas saja. Kalau kronologi, nah terus kalau malam saya enggak
    ngeduga
    ada lagi demo kejadiannya 23.30 WIB,” ucap Rosid saat ditemui di lokasi.
    Rosid menjelaskan, aparat keamanan datang dari arah Jalan Wastukencana dan Tamansari.
    Menurut dia, aparat tidak masuk ke dalam kampus, tetapi membubarkan massa di area luar.
    “Anggota aparat keamanannya datangnya dari bawah. Walaupun itu diblokade, blokade sama bakar-bakaran kayu sama ban,” kata Rosid.
    Ia menambahkan, pembubaran dilakukan setelah terjadi insiden di kawasan sekitar DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro.
    Aparat kemudian melakukan penyisiran ke sejumlah jalan dan menemukan massa dalam jumlah besar berkumpul di Unpas.
    “Polisi membubarkan kerumunan sebetulnya kan setelah kejadian di Gasibu itu
    sweeping
    , Pak,
    sweeping
    ke jalan-jalan. Dia mengetahui juga di sini ada kumpulan lebih banyak, jadi titik kumpulnya di sini,” ujar Rosid.
    Menurut Rosid, saat aparat datang tidak ada perlawanan dari mahasiswa.
    “Enggak ada perlawanan (mahasiswa) karena di sini udah
    ngumpul
    . Teriak-teriak saja di sini,” ucapnya.
    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, dalam keterangan videonya menjelaskan bahwa pihak kepolisian bersama TNI tengah melakukan patroli gabungan ke beberapa titik lokasi berdasarkan laporan intelijen dan masyarakat.
    “Saat di lokasi Jalan Taman Sari ditemukan tumpukan batu dan kayu serta bakar-bakaran ban, dan di saat yang sama terdapat sekelompok orang yang memakai baju hitam yang diduga sebagai anarko,” kata Hendra dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).
    Menurut Hendra, kelompok tersebut melakukan penutupan dan memblokade jalan di Taman Sari serta bersikap anarkistis.
    “Sehingga tim patroli berskala besar gabungan TNI-Polri ini turun,” ucapnya.
    “Mereka secara khusus merancang skenario provokator di mana mereka memancing petugas dan memaksa mundur ke kampus Unisba dengan harapan petugas menyerang kampus,” ujar Hendra.
    Menurut Hendra, petugas tetap bersikap tenang dan berusaha tidak terpancing dengan skenario kelompok tersebut.
    “Kami tetap tenang dan tidak terpancing dengan skenario mereka dan kami lakukan penyisiran sepanjang jalan,” katanya.
    Akan tetapi, kata Hendra, dalam video rekaman yang didapatkan kepolisian, kelompok tersebut melemparkan bom molotov ke tim patroli yang saat itu menggunakan motor dan mobil patroli hingga kendaraan rantis Brimob.
    “Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patroli kendaraan roda dua dan empat mobil rantis Brimob, terlihat yang ada di video kami,” kata Hendra.
    Akibat tindakan itu, polisi melakukan penembakan gas air mata di jalan raya dan asap gas tertiup angin ke arah parkiran Unisba.
    “Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba, ini yang kemudian diinginkan oleh provokator anarko, dan memang mereka menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas,” kata Hendra.
    Menurut Hendra, peristiwa petugas yang merangsek masuk kampus dan menembakkan gas air mata adalah hoaks.
    “Mereka membuat framing di media sosial di akun-akun mereka bahwa petugas masuk kampus dan membawa senjata peluru karet serta menembakkan gas air mata, yang semua itu adalah hoaks,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SAFEnet Sorot Penindasan Digital Selama Aksi Demonstrasi

    SAFEnet Sorot Penindasan Digital Selama Aksi Demonstrasi

    Jakarta –

    Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyoroti represi atau penindasan aktivitas digital selama aksi demonstrasi yang terjadi dalam sepekan terakhir.

    Seperti diketahui, berbagai elemen masyarakat di sejumlah kota di Indonesia menggelar aksi menyuarakan keresahan terhadap kondisi politik serta ketidakadilan sosial dan ekonomi di Tanah Air.

    SAFEnet dalam pernyataan sikapnya menyebutkan bahwa aksi yang telah berlangsung sejak 25 Agustus 2025 tidak hanya diwarnai dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada para peserta, tetapi juga berdampak pada hak-hak digital pengguna internet di Indonesia secara masif.

    “Situasi di lapangan juga menunjukkan adanya praktik-praktik yang diduga melanggar prinsip kebebasan berekspresi di ruang digital oleh pemerintah dan platform media sosial,” tulis SAFEnet seperti dikutip dari safenet.or.id, Senin (1/9/2025).

    Sebagai organisasi masyarakat sipil dan non-pemerintah (NGO) yang memperjuangkan hak-hak digital, SAFEnet memandang situasi ini sebagai upaya pembatasan kebebasan berekspresi, otoritarianisme digital, dan militerisasi ruang siber Indonesia.

    Ada enam poin yang disorot SAFEnet terkait pelanggaran serius terhadap hak-hak digital warga, selengkapnya dibeberkan sebagai berikut:

    Kriminalisasi terhadap Khariq Anhar, aktivis mahasiswa dari Universitas Riau dan pengelola akun media sosial Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP) menggunakan Pasal 32 Ayat (1) dan/atau Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut ‘UU ITE’). Khariq ditangkap pada 28 Agustus 2025 di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta setelah melakukan kampanye mengenai aksi protes bulan Agustus melalui akun Instagram AMP.Beredarnya kontak WhatsApp sejumlah pegiat koalisi masyarakat sipil yang secara keliru dipresentasikan sebagai milik sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga menimbulkan spam, pelecehan, sampai gangguan keamanan kepada mereka yang terdampak. Lebih lanjut, ditemukan berbagai macam intimidasi secara masif di ruang digital mulai dari pengancaman, pengungkapan data pribadi, kekerasan berbasis gender online, dan berbagai serangan digital lainnya yang menargetkan individu-individu yang menyampaikan kritik di media sosial.Adanya gangguan terhadap akses internet dan informasi di ruang digital. Moderasi konten, pembatasan akses terhadap sejumlah fitur, dan pemadaman listrik yang terjadi di beberapa bagian wilayah Jakarta dan Bandung yang menjadi titik sentral aksi menyebabkan hambatan arus informasi bagi masyarakat secara umum serta memperbesar potensi ancaman fisik kepada para peserta aksi. Selain itu, ditemukan dugaan sabotase kabel optik server dengan pembakaran yang berpotensi mengganggu jaringan internet serta memengaruhi arus komunikasi dan informasi di Jakarta. Pola ini serupa dengan pola-pola gangguan akses internet pada sejumlah demonstrasi selama beberapa tahun belakangan, di mana peserta kesulitan untuk terhubung ke Internet selama aksi berlangsung.Ditangguhkannya fitur siaran langsung milik TikTok, yang telah menjadi saluran alternatif untuk mendokumentasikan jalannya demonstrasi di jalanan berbagai kota di Indonesia dan merekam tindakan brutal aparat penegak hukum, atas alasan keamanan. Penangguhan ini selain membatasi akses informasi dan komunikasi, juga berimbas pada aspek ekonomi, di mana pengusaha UMKM yang mengandalkan fitur siaran langsung untuk berjualan telah terdampak.Terdapatnya indikasi adanya operasi informasi yang bertujuan mengalihkan perhatian publik dari isu kekerasan polisi. Narasi yang disebarkan berupaya mengarahkan fokus massa untuk menyasar DPR, alih-alih menuntut pertanggungjawaban atas brutalitas polisi. Pada saat yang sama, peserta aksi semakin sering dilabeli sebagai kelompok anarkis, sebagai upaya untuk mendelegitimasi tuntutan mereka. Selain itu, juga terdapat narasi hasutan untuk melakukan tindak kekerasan kepada etnis Tionghoa yang memunculkan trauma peristiwa 1998. Militer juga tampak mencari panggung. Narasi dari sejumlah akun media sosial, termasuk @PuspenTNI, yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia hadir sebagai penengah, pencair suasana, dan turun ke titik-titik demonstrasi untuk mengamankan demonstrasi. Padahal, TNI tidak memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengamankan atau mencairkan suasana di titik-titik demonstrasi.Dikeluarkannya pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Digital mengenai rencana pemanggilan perwakilan Meta dan TikTok pada 26 Agustus 2025 untuk mendiskusikan pemberantasan konten yang dilabeli pemerintah sebagai disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK).

    Hanya dalam beberapa hari, moderasi konten berlebihan (overmoderation) terjadi di platform milik kedua perusahaan tersebut, antara lain Instagram, YouTube, dan TikTok. Sejumlah akun ditangguhkan dan banyak unggahan terkait kekerasan polisi diturunkan dengan dalih ‘penghasutan dan kekerasan’. Selain itu, beberapa pengguna X juga mendapatkan notifikasi permintaan penurunan konten dari Komdigi. Padahal, konten-konten yang disebarkan merupakan ekspresi yang sah, termasuk dugaan video perintah penembakan dari Kapolri terhadap massa aksi.

    Atas dasar keenam fakta dan peristiwa yang telah dikemukakan di atas, SAFEnet mendesak kepada pihak-pihak berikut untuk segera mengambil tindakan:

    Pemerintah Indonesia, utamanya Kepolisian Republik Indonesia, untuk menghentikan segala bentuk represi digital dalam menangani demonstrasi. Pembatasan HAM harus berdasarkan three-part test, yaitu asas legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Pemerintah juga harus memastikan perlindungan terhadap hak atas informasi publik di masa krisis. Media, termasuk media independen, harus diberi ruang penuh untuk melakukan liputan tanpa hambatan teknis.Perusahaan-perusahaan media sosial, utamanya Meta, ByteDance, dan Google, untuk memastikan operasi bisnisnya menghormati HAM sesuai dengan Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM dan Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional mengenai Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab dan tidak tunduk pada permintaan moderasi konten maupun pembatasan fitur dari pemerintah Indonesia yang bertentangan dengan HAM.Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menarik pasukan-pasukannya dari titik demonstrasi dan kembali ke barak, serta menghentikan narasi di media sosial bahwa TNI hadir sebagai penengah, pencair suasana, dan turun ke titik-titik demonstrasi untuk mengamankan demonstrasi.Komnas HAM dan institusi HAM nasional lainnya untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap pelanggaran HAM yang terjadi.Komite HAM PBB dan Prosedur Khusus Dewan HAM PBB untuk terus memantau perkembangan situasi hak-hak digital di Indonesia dan melakukan investigasi menyeluruh mengenai pelanggaran hak-hak digital yang terjadi selama masa-masa kritis.

    Demi memastikan keamanan dan keselamatan bersama selama aksi, SAFEnet juga mengimbau agar:

    Seluruh elemen masyarakat sipil untuk meningkatkan keamanan holistik, termasuk keamanan digital, dalam melakukan kerja-kerja organisasi maupun gerakan. Masyarakat sipil dapat beralih ke platform-platform alternatif yang lebih aman sebagai sarana komunikasi dan diseminasi informasi.Seluruh elemen masyarakat sipil untuk tidak terprovokasi oleh upaya yang berpotensi menciptakan konflik horizontal. Penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun tidak memuat stigma, pelabelan, maupun hasutan kebencian terhadap kelompok-kelompok kelompok rentan, marjinal, dan minoritas.Masyarakat sipil internasional untuk terus memantau perkembangan terbaru mengenai situasi hak-hak digital di Indonesia dan bersolidaritas bersama masyarakat Indonesia.

    (rns/fay)

  • Trump Makin Gila! Usai Ibu Kota, Tentara Sipil Serbu Chicago-Baltimore

    Trump Makin Gila! Usai Ibu Kota, Tentara Sipil Serbu Chicago-Baltimore

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menggepung kota baru dengan tentara cadangan negeri itu, Garda Nasional. Setelah ibu kota Washington, kini beberapa kota dan negara bagian mendapat peringatan dari sang presiden.

    Trump sebelumnya mengklaim langkah itu untuk menurunkan tingkat kejahatan di sejumlah kota. Setelah ibu kota Washington. D.C, kebijakan Trump itu kini menghantui kota Chicago, negara bagian Illinois dan kota Baltimore, negara bagian Maryland.

    Perlu diketahui Garda Nasional adalah kekuatan cadangan utama militer pemerintah federal dan negara bagian AS. Garda nasional biasa disebut tentara sipil dengan jumlah sekitar 419.000 di 2023.

    “Tujuan utama Presiden AS Donald Trump dalam mengirimkan pasukan ke kota-kota Amerika adalah untuk menguasai pemilu pada tahun 2026,” kata Gubernur Illinois JB Pritzker pada hari Minggu, dikutip AFP, Senin (1/9/2025).

    Menurutnya “tidak ada upaya dari pemerintahan Trump untuk mengoordinasikan rencana tersebut dengan para pejabat setempat”. Kota-kota lain yang diancam akan dikirimi pasukan oleh pemerintahan Partai Republik Trump juga “dikuasai oleh rival-rival politiknya”.

    “Dia ingin menghentikan pemilu pada tahun 2026 atau, sejujurnya, mengambil alih kendali pemilu tersebut,” kata Pritzker kepada acara CBS Sunday “Face the Nation”.

    “Dia hanya akan mengklaim bahwa ada masalah dengan pemilu, lalu dia menempatkan pasukan di lapangan yang dapat mengambil alih kendali,” jelasnya.

    Gubernur tersebut mengatakan bahwa setiap pengerahan pasukan yang bertentangan dengan keinginan pemerintah negara bagiannya akan menjadi “invasi oleh pasukan AS jika mereka benar-benar melakukannya”.

    Sementara itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem sebelumnya mengatakan bahwa dia akan menambah sumber daya untuk operasi Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) di Illinois. Ttetapi keputusan apa pun untuk mengirim pasukan cadangan Garda Nasional atau pasukan lainnya sepenuhnya berada di tangan Trump.

    “Jika pasukan dikirim bersama ICE, mereka akan segera diadili, karena itu ilegal,” kata Pritzker lagi.

    Trump sendiri langsung mengkritik Pritzker. Hal ini diutarakannya di laman media sosialnya, Truth Social.

    “Enam orang tewas, dan 24 orang tertembak, di Chicago akhir pekan lalu, dan JB Pritzker, Gubernur Illinois yang lemah dan menyedihkan, baru saja mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan dalam mencegah KEJAHATAN,” tulis Trump di platform Truth Social.

    “Dia GILA!!! Sebaiknya dia membereskannya, CEPAT, atau kita akan datang!” tegasnya.

    Merujuk Washington D.C, CBS mengutip penurunan tajam dalam kejahatan selama pengerahan pasukan yang sedang berlangsung. Saat ini kebijakan memasuki minggu ketiga.

    Angka pembunuhan turun 41%. Sementara angka perampokan 69%, dan pembajakan mobil 83%.

    Di sisi lain, seorang warga Chicago berusia 35 tahun yang bekerja di toko rokok, CJ Jackson, mengatakan pengerahan Garda Nasional akan menjadi “ide yang bagus”.

    “Kita membuat beberapa remaja lepas kendali di sini… Mereka menembak anak-anak setiap hari,” katanya menyebut kasus penembakan massal di AS.

    Namun, Greta, 24 tahun, seorang pekerja toko yang tidak mau menyebutkan nama belakangnya, mengatakan ia “sedikit gugup” tentang potensi pasukan militer di jalan.

    “Ada sisi buruk di setiap kota… Saya pikir itu lebih menakutkan daripada membuat orang merasa aman,” tambahnya.

    Dalam data AFP, meski Trump menyebutkan kota-kota yang dipimpin Partai Demokrat memiliki kriminalitas tinggi, angka menunjukkan, kejahatan kekerasan yang tinggi tersebar di sejumlah kota, termasuk di Missouri, Texas, dan Tennessee yang dikuasai Partai Republik.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Safenet Sorot 6 Penindasan Digital Selama Aksi Demonstrasi di RI

    Safenet Sorot 6 Penindasan Digital Selama Aksi Demonstrasi di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Organisasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak digital, Southeast Asia Freedom of Expression (SAFEnet) menyoroti praktik represi digital selama aksi demonstrasi satu minggu terakhir. Disebutkan aksi tersebut sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi.

    “Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital, SAFEnet melihat situasi sebagai pembatasan kebebasan berekspresi, otoritarianisme digital, serta militerisasi ruang siber Indonesia,” kata SAFEnet dalam keterangan resminya di akun Instagram resmi, dikutip Senin (1/9/2025).

    Dalam unggahan tersebut, SAFEnet memberikan beberapa pelanggaran serius pada hak digital masyarakat. Mulai dari kriminalisasi pada aktivis mahasiswa Universitas Riau Khariq Anhar, beredarnya kontak WhatsApp pegiat koalisi masyarakat sipil yang disebut anggota DPR membuat adanya spam, pelecehan dan gangguan keamanan, serta intimidasi digital pada mereka yang menyuarakan kritikan pada media sosial, termasuk ancaman, doksing, kekerasan online berbasis gender, dan serangan siber lainnya.

    Gangguan akses internet dan informasi di ruang digital juga disinggung oleh SAFEnet, termasuk terkait moderasi konten, pembatasan konten, pemadaman listrik di beberapa wilayah seperti Jakarta dan Bandung, serta dugaan sabotase kabel optik server dengan dibakar.

    Dimatikannya fitur Livestream Tiktok pada Sabtu malam juga berdampak karena menjadi salah satu cara dokumentasi demo dan merekam tindakan tindakan brutal penegak hukum. SAFEnet juga menyoroti kebijakan itu juga berdampak pada aspek ekonomi. Sebab pengusaha UMKM yang mengandalkan fitur tersebut kesulitan untuk mengakses.

    Adanya indikasi pengalihan isu dari kekerasan polisi, dengan menyasar ke DPR dan pelabelan kelompok anarkis pada peserta aksi. Muncul juga narasi untuk melakukan tindakan kekerasan pada etnis Tionghoa dan militer yang sepertinya ikut mencari panggung.

    Terakhir SAFEnet menyoroti adanya praktik overmoderasi konten di sejumlah platform media sosial, yakni Meta, Tiktok dan Youtube. Kejadian ini tak lama setelah Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut akan memanggil platform digital untuk moderasi konten.

    SAFEnet mendesak pemerintah serta kepolisian menyetop bentuk represi digital pada penanganan demonstrasi. Perusahaan media sosial juga diminta menghormati HAM dan tindak tunduh pada pemrintaan moderasi konten serta pembatasan fitur yang bertentangan dengan HAM.

    Berikut adalah 6 represi digital yang disorot Safenet:

    Kriminalisasi terhadap Khariq Anhar, aktivis mahasiswa dari Universitas Riau dan pengelola akun media sosial Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP) menggunakan Pasal 32 Ayat (1) dan/atau Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut “UU ITE”). Khariq ditangkap pada 28 Agustus 2025 di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta setelah melakukan kampanye mengenai aksi protes bulan Agustus melalui akun Instagram AMP.
    Beredarnya kontak WhatsApp sejumlah pegiat koalisi masyarakat sipil yang secara keliru dipresentasikan sebagai milik sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga menimbulkan spam, pelecehan, sampai gangguan keamanan kepada mereka yang terdampak. Lebih lanjut, ditemukan berbagai macam intimidasi secara masif di ruang digital mulai dari pengancaman, pengungkapan data pribadi, kekerasan berbasis gender online, dan berbagai serangan digital lainnya yang menargetkan individu-individu yang menyampaikan kritik di media sosial.
    Adanya gangguan terhadap akses internet dan informasi di ruang digital. Moderasi konten, pembatasan akses terhadap sejumlah fitur, dan pemadaman listrik yang terjadi di beberapa bagian wilayah Jakarta dan Bandung yang menjadi titik sentral aksi menyebabkan hambatan arus informasi bagi masyarakat secara umum serta memperbesar potensi ancaman fisik kepada para peserta aksi. Selain itu, ditemukan dugaan sabotase kabel optik server dengan pembakaran yang berpotensi mengganggu jaringan internet serta memengaruhi arus komunikasi dan informasi di Jakarta. Pola ini serupa dengan pola-pola gangguan akses internet pada sejumlah demonstrasi selama beberapa tahun belakangan, di mana peserta kesulitan untuk terhubung ke Internet selama aksi berlangsung.
    Ditangguhkannya fitur siaran langsung milik TikTok, yang telah menjadi saluran alternatif untuk mendokumentasikan jalannya demonstrasi di jalanan berbagai kota di Indonesia dan merekam tindakan brutal aparat penegak hukum, atas alasan keamanan. Penangguhan ini selain membatasi akses informasi dan komunikasi, juga berimbas pada aspek ekonomi, di mana pengusaha UMKM yang mengandalkan fitur siaran langsung untuk berjualan telah terdampak.
    Terdapatnya indikasi adanya operasi informasi yang bertujuan mengalihkan perhatian publik dari isu kekerasan polisi. Narasi yang disebarkan berupaya mengarahkan fokus massa untuk menyasar DPR, alih-alih menuntut pertanggungjawaban atas brutalitas polisi. Pada saat yang sama, peserta aksi semakin sering dilabeli sebagai kelompok anarkis, sebagai upaya untuk mendelegitimasi tuntutan mereka. Selain itu, juga terdapat narasi hasutan untuk melakukan tindak kekerasan kepada etnis Tionghoa yang memunculkan trauma peristiwa 1998. Militer juga tampak mencari panggung. Narasi dari sejumlah akun media sosial, termasuk @PuspenTNI, yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia hadir sebagai penengah, pencair suasana, dan turun ke titik-titik demonstrasi untuk mengamankan demonstrasi. Padahal, TNI tidak memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengamankan atau mencairkan suasana di titik-titik demonstrasi.
    Dikeluarkannya pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Digital mengenai rencana pemanggilan perwakilan Meta dan TikTok pada 26 Agustus 2025 untuk mendiskusikan pemberantasan konten yang dilabeli pemerintah sebagai disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK). Hanya dalam beberapa hari, moderasi konten berlebihan (overmoderation) terjadi di platform milik kedua perusahaan tersebut, antara lain Instagram, YouTube, dan TikTok. Sejumlah akun ditangguhkan dan banyak unggahan terkait kekerasan polisi diturunkan dengan dalih “penghasutan dan kekerasan”. Selain itu, beberapa pengguna X (Twitter) juga mendapatkan notifikasi permintaan penurunan konten dari Komdigi. Padahal, konten-konten yang disebarkan merupakan ekspresi yang sah, termasuk dugaan video perintah penembakan dari Kapolri terhadap massa aksi.

    Pernyataan Komdigi

    Sejumlah pengguna internet juga sempat menduga pembatasan akses media sosial X saat aksi demonstrasi memanas beberapa hari lalu dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pihak Kementerian telah membantah duggaan tersebut.

    “Perlu diketahui tidak ada arahan dari Komdigi maupun pemerintah untuk menurunkan atau membatasi akses terhadap platform media sosial pada saat aksi di DPR tanggal 28 Agustus,” kata Direktur Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar kepada awak media Jumat lalu.

    Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebut penonaktifan fitur live Tiktok dilakukan sukarela oleh pihak platform. Dia mengharapkan kebijakan itu tak berlangsung lama.

    Sebab dampak kebijakan penonaktifan fitur Live Tiktok juga dirasakan bagi pelaku UMKM. Diharapkan fitur itu bisa segera berangsur normal saat kondisi Indonesia sudah mulai membaik.

    “Termasuk disampaikan bahwa live TikTok itu, kami pun melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok. Bahwa mereka melakukan secara sukarela, untuk penurunan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama,” ujar Meutya dikutip dari Detik.com.

    “Jadi kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi fitur live TikTok dan pada saat ini negara, kami memahami bahwa ada UMKM yang terdampak yang berjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa e-commerce tanpa live. Sekali lagi kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kondisi membaik, sehingga fitur live TikTok bisa kembali,” imbuhnya.

    Dalam keterangan resminya, Juru Bicara Tiktok menjelaskan alasan penangguhan fitur Live sebagai langkah pengamanan tambahan untuk platform tetap menjadi ruang yang aman dan beradab.

    “Sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia, kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab. Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada,” kata Juru Bicara Tiktok.

    Pantauan CNBC Indonesia, fitur Live belum juga bisa diakses hingga Senin pagi (1/9/2025).

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]