Kasus: penembakan

Trump Jadi Presiden, Israel Mulai Penyerbuan Besar-besaran di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Beringas
 

TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) pada Selasa (21/1/2025) mengumumkan kalau mereka telah memulai apa yang disebutnya sebagai operasi kontraterorisme di Jenin, sebuah kota Palestina di Tepi Barat utara.

Israel menilai, Jenin telah menjadi sarang militansi kelompok perlawanan Palestina.

The New York Times melansir, IDF tidak memberikan perincian lebih lanjut, tetapi penyerbuan baru militer secara besar-besaran itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Tepi Barat. 

Otoritas Palestina, yang biasanya menyerahkan keamanan di wilayah itu kepada Israel, telah melakukan tindakan keras yang tidak biasa terhadap kelompok perlawanan di wilayah yang diduduki Israel itu.

Pada Senin (20/1) malam, ekstremis Yahudi secara beringas menyerbu beberapa desa Palestina di Tepi Barat, hanya beberapa jam setelah Presiden Baru Amerika Serikat (AS), Donald Trump mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden terhadap puluhan warga Israel dan kelompok pemukim Yahudi sayap kanan yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.

Pembatalan sanksi ke pemukim ilegal Yahudi Israel tersebut merupakan salah satu dari daftar panjang perintah eksekutif yang ditandatangani langsung oleh Donald Trump segera setelah pelantikannya. 

Pejabat Palestina mengecam keras tindakan tersebut, dengan mengatakan kalau hal itu kemungkinan akan mendorong kekerasan dan perlawanan lebih lanjut dan luas.

Artinya, perlawanan akan muncul dan perang akan terjadi antara kelompok milisi Palestina dan militer Israel dibantu para pemukim Yahudi ekstremis.

Wajah kehancuran Jalur Gaza pun membayangi Tepi Barat dalam situasi eskalasi kekerasan seperti ini.

Anggota garis keras dari pemerintah sayap kanan Israel dan para pemimpin gerakan permukiman Yahudi di Tepi Barat telah meminta pencabutan sanksi oleh AS, yang diberlakukan oleh Presiden Biden saat itu berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatanganinya hampir setahun yang lalu.

Beberapa pemimpin pemukim telah membina hubungan dekat dengan rekan-rekan Trump selama bertahun-tahun, termasuk Mike Huckabee , pilihan Trump sebagai duta besar berikutnya untuk Yerusalem.

Pembatalan sanksi tersebut bertepatan dengan malam kedua berturut-turut terjadinya kekerasan di Tepi Barat saat para pemukim Yahudi ekstremis memprotes gencatan senjata di Gaza, yang mulai berlaku pada hari Minggu dan mengawali masa tenang setelah 15 bulan perang yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

Operasi Banjir Al-Aqsa 7 Oktober 2023, disebut Hamas sebagai akumulasi perlawanan atas penindasan Israel selama bertahun-tahun kepada warga Palestina. 

Para penyerang membakar kendaraan dan properti, menurut pejabat Palestina dan militer Israel.

Serangan pemukim Israel ke warga Palestina dan propertinya di kota Al-Funduq dan Jinsafut dekat Qalqilya di wilayah utara Tepi Barat yang diduduki. (khaberni/tangkap layar)

Anggota sayap kanan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel dan para pendukung mereka menentang gencatan senjata, yang tahap pertama menyerukan gencatan senjata selama enam minggu dan pertukaran mingguan dari total 33 sandera yang ditawan di Gaza dengan ratusan tahanan Palestina.

Rincian tahap kedua kesepakatan tersebut belum dinegosiasikan, tetapi kesepakatan itu menyerukan gencatan senjata sementara menjadi permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Kekerasan di Tepi Barat meningkat tajam setelah serangan 7 Oktober. Meningkatnya kekuatan militan di kota-kota Tepi Barat seperti Jenin dan Tulkarm telah memicu serangkaian serangan mematikan Israel dan serangan pesawat tak berawak , yang telah menghancurkan lingkungan Palestina.

Pasukan Israel telah merebut beberapa permukiman selama berhari-hari, mencari tersangka militan sementara buldoser menggerus jalan untuk mencari bahan peledak.

Militer Israel mengatakan tentaranya terpaksa melakukan penggerebekan mematikan untuk menumpas militan.

Legalitas PA Memudar

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth melaporkan kalau pihak-pihak keamanan pendudukan Israel khawatir kalau kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas akan memperburuk situasi di Tepi Barat.

Seperti diketahui, kesepatakan gencatan senjata di Jalur Gaza berisi sejumlah poin yang satu di antaranya adalah pembebasan banyak tahanan Palestina yang ada di penjara Israel.

Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa masalah terbesar terletak pada penguatan posisi Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina.

“Meski mendapat serangan, Hamas menunjukkan ketabahan yang besar,” tulis ulasan Khaberni, mengutip laporan tersebut, Jumat (17/1/2025).

Di Tepi Barat, entitas Palestina yang menjadi pihak otoritas pemerintahan adalah Otoritas Palestina (PA).

Namun, legitimasi PA memudar seiring aksi repsresif mereka yang kian menjadi ke warga Palestina di Tepi Barat.

Di sisi lain, Hamas, justru kian mendapat tempat karena pada kenyataannya jalan perjuangan mereka dianggap mampu menekan Israel, termasuk bisa membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Konstalasi ini yang membuat Israel gerah dan mengancam PA akan mengambil alih kendali keamanan di Tepi Barat.

Militer Israel (IDF) belakangan bahkan sudah melakukan pengeboman di Jenin, Tepi Barat, untuk pertama kalinya sejak PA mendapat kewenangan hukum sebagai pengendali Tepi Barat.

Tentara Israel menyerbu kota Jenin di Tepi Barat dan mengerahkan alat berat untuk merusak infrastruktur jalan di kota ini dengan cara menggali jalan di kota tersebut, 5 Juli 2024. (Nedal Eshtayah/Anadolu Agency)

Berniat Ubah Tepi Barat Menjadi Gaza

Editorial media Israel berbahasa ibrani, Haaretz, Rabu (8/1/2025) lalu mengulas niat rezim Israel saat ini untuk mengubah wilayah Tepi Barat, Palestina, yang mereka duduki, menjadi puing-puing seperti Jalur Gaza.

Niat itu satu di antaranya dilontarkan langsung Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich.

Smotrich pada Senin kemarin mengatakan kalau Tepi Barat yang diduduki “harus terlihat seperti Jabalia di Gaza,”.

Ancaman Smotrich itu mengacu pada kerusakan luas yang disebabkan Israel di daerah kantong yang terkepung yang diserang oleh tentara Israel yang didukung Amerika Serikat selama 15 bulan.

Komentar yang menghasut itu muncul setelah tiga pemukim Israel tewas dan delapan lainnya terluka dalam operasi penembakan di dekat pemukiman ilegal Kedumim di Tepi Barat.

Setidaknya dua warga Palestina menembaki mobil dan bus di luar pemukiman sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, menurut laporan.

Smotrich, yang terkenal karena komentar genosida terhadap warga Palestina, mengatakan, “Funduq, Nablus, dan Jenin pasti terlihat seperti Jabalia,” mengacu pada wilayah Gaza utara.

Pemandangan umum menunjukkan bangunan yang hancur di Gaza Utara, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, 11 November 2024. (tangkap layar/REUTERS/Amir Cohen)

Jabalia mengalami kerusakan besar-besaran selama genosida dengan Israel menganggap semua yang ada di wilayah itu sebagai target, termasuk rumah sakit.

Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 45.800 warga Palestina telah tewas, sekitar 11.000 orang hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan. Di Tepi Barat, serangan Israel menewaskan 835 warga Palestina dan melukai 6.450 lainnya.

Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusannya yang bersejarah, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah melanggar hukum, beserta dengan rezim permukiman, aneksasi, dan penggunaan sumber daya alam yang terkait.

Mahkamah tersebut menambahkan bahwa undang-undang dan tindakan Israel melanggar larangan internasional tentang segregasi rasial dan apartheid.

Resolusi ini juga mengamanatkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya, membongkar permukimannya, memberikan ganti rugi penuh kepada korban Palestina, dan memfasilitasi pemulangan masyarakat terlantar.

Para ahli PBB telah menyerukan  embargo senjata , diakhirinya semua kegiatan komersial lainnya yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

Seorang orang tua warga Palestina memegang bendera Palestina saat berjalan di jalanan Jenin, Tepi Barat yang hancur karena agresi militer Israel di kota tersebut selama 10 hari berturut-turut. (rntv/tangkap layar)

Netanyahu Setujui Operasi Ofensif dan Defensif Baru di Tepi Barat

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menyetujui serangkaian operasi militer tambahan di Tepi Barat.

Menurut kantor Netanyahu, operasi ini mencakup “tindakan ofensif dan defensif tambahan” di Tepi Barat, serta menangkap para pelaku operasi terhadap Israel dan membawa mereka ke pengadilan.

Keputusan tersebut menyusul pertemuan Netanyahu pada 6 Januari dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Herzi Halevi.

Otoritas Palestina (PA) tengah melancarkan operasi besar-besaran terhadap pejuang perlawanan di kamp pengungsi Jenin atas nama Israel

Sebelumnya hari ini, Netanyahu berjanji akan melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tiga pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Senin pagi.

“Kami akan menemui para pembunuh, menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan mereka yang membantu mereka, dan tidak seorang pun akan lolos dari kami,” kata Netanyahu.

Israel meningkatkan ukuran dan jumlah operasi militernya terhadap kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

The Guardian mencatat bahwa ini adalah “operasi terbesar yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang didukung Barat tersebut dalam 30 tahun sejak dibentuk.”

Setelah kunjungan baru-baru ini ke Jenin, The Guardian mengamati bahwa “Israel berharap dapat mendelegasikan pemberantasan aktivitas militan kepada otoritas yang berpusat di Ramallah, dan PA berusaha membuktikan bahwa mereka akan mampu menangani pemerintahan di Jalur Gaza ketika perang di sana berakhir.”

Namun, penduduk kamp marah terhadap pasukan keamanan PA karena kolaborasi mereka dengan Israel melawan pejuang perlawanan lokal.

“Sebagian besar pemuda ini merupakan bagian dari milisi ad hoc kecil yang hanya berafiliasi secara longgar dengan faksi tradisional Palestina, seperti  Fatah dan saingannya Hamas,” tambah surat kabar Inggris tersebut.

Mariam, seorang warga kamp berusia 23 tahun, menyatakan, “Ini pada dasarnya adalah perang saudara, warga Palestina membunuh warga Palestina.”

Warga semakin marah setelah seorang penembak jitu dari pasukan keamanan PA menembak dan membunuh mahasiswa jurnalisme berusia 22 tahun Shatha al-Sabbagh pada hari Sabtu.

Di tengah kekerasan di Jenin, pemukim Yahudi Israel berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mengizinkan mereka untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

New York Times (NYT) melaporkan pada hari Senin bahwa “Beberapa pilihan staf Presiden terpilih Donald J. Trump telah meningkatkan harapan di antara para pemukim bahwa [aneksasi] dapat terjadi.”

Anggota staf Trump, termasuk Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah mengunjungi permukiman Tepi Barat dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permukiman tersebut dan Israel.

“Tim Trump ada di sini, mereka melihat kenyataan, dan bagi saya, itu melegakan,” kata Israel Ganz, kepala dewan yang mengatur pemukiman Shiloh.

Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus dibongkar.

Pasukan Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman ilegal bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang dicuri sejak saat itu.

 

(oln/tnytms/khbrn/*)