Kasus: penembakan

Fakta-fakta Kasus Pekerja Migran Indonesia Ditembak Aparat Malaysia Nasional 27 Januari 2025

Fakta-fakta Kasus Pekerja Migran Indonesia Ditembak Aparat Malaysia
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Lima warga negara Indonesia (WNI) berprofesi pekerja migran ditembak di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2024) dini hari.
Penembakan itu dilakukan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), insiden terjadi sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.
Petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi lima PMI melintas di perairan tersebut. Dari kejadian itu, satu PMI dilaporkan meninggal dunia, satu dalam kondisi kritis, dan tiga lainnya menderita luka-luka.
Atas insiden tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur akan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong penyelidikan atas insiden penembakan yang menimpa lima WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
Tak hanya itu, dalam nota diplomatik tersebut, KBRI menuliskan dugaan penggunaan kekuatan berlebih terhadap PMI oleh APMM.
“Selain nota diplomatik kemungkinan KBRI (mempertimbangkan) penggunaan
excessive use of force
,” kata Judha.
Hal yang sama disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Kementerian mengecam keras tindakan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh APMM.
“Kami mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli jika terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan,” tegas Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, Minggu.
Melalui nota diplomatik yang disampaikan, KBRI meminta agar Pemerintah Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden ini, termasuk dugaan
excessive use of force
oleh petugas patroli APMM.
Adapun penembakan tersebut terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.
“Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut,” kata Christina.
Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara satu lainnya berada dalam kondisi kritis.
“Tiga PMI lainnya mengalami luka-luka dan saat ini sedang menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia,” ujar Christina.
Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki sebuah kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal.
Penembakan dilakukan dalam rangka menghentikan kapal setelah diduga terjadi perlawanan dari WNI di kapal tersebut.
“Penembakan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan. Dalam insiden tersebut, 1 WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka. Data para korban masih terus didalami,” kata Judha.
Christina mengungkapkan bahwa para pekerja migran yang menjadi korban penembakan oleh APMM tidak membawa identitas resmi.
Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan proses identifikasi korban penembakan.
“Karena mereka tidak membawa identitas, prosesnya membutuhkan waktu,” kata Christina.
Meskipun demikian, Christina memastikan, pihaknya terus menelusuri identitas korban dengan bantuan kepolisian.
Saat ini, Kementerian berusaha untuk memulangkan para korban selamat yang masih dirawat di rumah sakit.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase Polisi di KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan akses kekonsuleran kepada para korban yang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor,” tambah Christina.
Sementara itu, Judha memastikan pihaknya akan membantu dan memudahkan akses kepulangan jenazah dan menjenguk korban yang dirawat di Rumah Sakit.
“Kami juga telah meminta akses kekonsuleran untuk (memulangkan) jenazah dan menemui para korban yang saat ini dirawat di rumah sakit,” tambah Judha.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/01/2025 08:29
Setelah IDF Bunuh 22 Orang, Hizbullah Desak Israel Mundur dari Lebanon sesuai Perjanjian – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Hizbullah Lebanon menyerukan mediator untuk mewajibkan Israel menarik diri sepenuhnya dari Lebanon selatan pada Minggu (26/1/2025), sesuai kesepakatan gencatan senjata yang disetujui pada 27 November 2024.

Dalam perjanjian itu, Israel harus menarik pasukannya dari Lebanon dan diberi waktu hingga 60 hari.

Namun, pada Minggu kemarin, pasukan Israel masih berada di Lebanon dan menembaki perbatasan hingga menewaskan 22 orang dan melukai 124 lainnya.

“Komunitas internasional, yang dipimpin oleh negara-negara yang mensponsori perjanjian tersebut, diharuskan memikul tanggung jawabnya dalam menghadapi pelanggaran dan kejahatan musuh Israel dan mewajibkan mereka untuk sepenuhnya menarik diri dari tanah kami,” kata Hizbullah pada Minggu (26/1/2025).

Sementara itu, tentara Lebanon mengumumkan mereka berdiri berdampingan dengan penduduk kota-kota perbatasan di selatan negara itu dalam menghadapi tentara Israel.

Tentara Lebanon mengatakan penembakan tersebut terjadi karena Israel menargetkan rakyat Lebanon dan terang-terangan menolak untuk mematuhi gencatan senjata.

Tentara Lebanon juga mengimbau warganya untuk tidak memasuki beberapa tempat yang masih ada tentara Israel.

Sementara itu, tentara Israel merilis pernyataan yang mengatakan, “Tentara (Israel) melepaskan tembakan peringatan setelah melihat tersangka mendekati mereka,” menurut klaim mereka.

Tentara Israel mengatakan mereka menangkap sejumlah orang yang merupakan ancaman bagi pasukannya dan mereka sedang diinterogasi.

Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Hizbullah

Perjanjian gencatan senjata Israel dan Hizbullah mulai berlaku pada 27 November 2024, dengan mediasi dari sekutu Israel, Amerika Serikat (AS).

Perjanjian itu mengharuskan Israel menarik pasukannya dari Lebanon dalam waktu 60 hari, yaitu paling lambat pada 26 Januari 2025, dan disertai dengan peningkatan penempatan Angkatan Darat Lebanon dan UNIFIL.

Sementara itu, Hizbullah harus menarik anggota dan peralatannya serta mundur ke utara Sungai Litani, yang berjarak sekitar 30 kilometer dari perbatasan, dan membongkar semua struktur militer yang tersisa di wilayah Selatan.

Namun, pada Jumat (24/1/2025), Israel menuduh pemerintah Lebanon tidak sepenuhnya menerapkan perjanjian tersebut.

Sementara, tentara Lebanon menganggap Israel tidak mematuhi perjanjian itu karena tidak menarik semua pasukannya hingga batas waktu.

Tentara Lebanon mengatakan telah meningkatkan penempatan pasukan di selatan Sungai Litani dan berkoordinasi dengan komite lima partai yang mengawasi pelaksanaan perjanjian itu dan UNIFIL.

Tentara Lebanon menegaskan, keterlambatan dalam sejumlah tahap terjadi karena penundaan penarikan pasukan Israel.

Mereka menekankan siap untuk menyelesaikan penempatan tentara Lebanon segera setelah Israel menarik pasukannya dari Lebanon.

Sebelumnya, Hizbullah mendukung Hamas di Gaza dan terlibat pertempuran dengan Israel di perbatasan Lebanon selatan sejak 8 Oktober 2023.

Hizbullah sebelumnya mengatakan tidak akan berhenti menyerang Israel jika Israel masih melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

Namun, pada 27 November 2024, Israel dan Hizbullah menyetujui perjanjian gencatan senjata.

Sementara itu, Hamas menghormati keputusan Hizbullah meski saat itu Israel masih melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

Jumlah Korban di Jalur Gaza

Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 47.306 jiwa dan 111.483 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Minggu (26/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

Pada Minggu (19/1/2025), Israel-Hamas melakukan pertukaran 3 wanita Israel dengan 90 warga Palestina sebagai bagian dari tahap 1 dalam perjanjian gencatan senjata.

Israel dan Hamas melakukan pertukaran tahanan kedua pada 25 Januari 2025, dengan menukar 4 tahanan tentara wanita Israel dengan 200 tahanan Palestina.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

27/01/2025 07:31
5 Fakta Warga Negara Indonesia Ditembak di Perairan Malaysia

Jakarta –

Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan pekerja migran ditembak di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Lima orang jadi korban, di mana satu orang tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur mengirimkan nota diplomatik meminta agar peristiwa tersebut diselidiki. Berikut fakta-fakta terkait insiden penembakan tersebut.

Kronologi

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (24/1). Insiden penembakan PMI itu dilakukan oleh otoritas Maritim Malaysia, yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

“Jadi kronologi kejadiannya berawal pada hari Jumat 24 Januari 2025 pukul 03.00 pagi di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Di mana saat itu patroli APMM tengah bertugas dan ada sebuah kapal yang ditumpangi atau diawaki oleh lima orang WNI Pekerjaan Migran Indonesia unprocedural,” kata Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dalam konferensi pers di Gedung Kementerian P2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025).

“Atas nama Kementerian P2MI, saya Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengucapkan turut berduka mendalam atas meninggalnya seorang pekerjaan migran kita ini korban penembakan dan mendoakan agar 4 orang yang saat ini tengah dirawat bisa segera diberikan kesembuhan,” tambahnya.

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani (Foto: Dwi/detikcom)1 Orang Tewas

“Intinya telah terjadi penembakan yang menimbulkan korban satu orang pekerjaan migran meninggal dunia dan empat orang dalam keadaan luka-luka. Yang satu juga kabarnya saat ini tengah kritis,” ujar Christina.

“Jadi ada beberapa rumah sakit, ada tiga orang di rumah sakit beberapa rumah sakit di daerah Selangor dan satu lagi juga di rumah sakit yang dekat juga dengan Tanjung Rhu ini, sama masih di Selangor juga,” ucapnya.

“Sikap kami, Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia terhadap 4-5 orang pekerja migran yang telah menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka,” kata Christina.

Identitas Korban Diselidiki

Lima pekerja migran Indonesia menjadi korban penembakan di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) saat ini menelusuri identitas para korban.

“Nah data-data diri karena mereka memang kebetulan tidak membawa identitas sehingga data-data itu tidak ada. Tapi, kami sedang melakukan penelusuran dengan dibantu oleh atase polisi juga untuk mengetahui asal dari mana lalu siapa keluarganya, namanya, bekerja di mana seperti itu,” kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dalam konferensi pers di kantornya, Minggu (26/1/2025).

Baca berita di halaman selanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/01/2025 05:34
Israel Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Hadang Warga Palestina Kembali ke Rumah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Hamas memantau pergerakan Israel yang melakukan penghadangan terhadap warga Palestina yang ingin kembali dari Gaza selatan ke utara.

Menurut Hamas, tindakan penghadangan oleh Israel ini adalah sebagai bentuk pelanggaran perjanjian gencatan senjata.

Berdasarkan kesepakatan, Israel pada Sabtu (25/1/2025) akan mulai mengizinkan warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka di Gaza utara.

Hamas menegaskan bahwa Israel telah menunda pelaksanaan perjanjian gencatan senjata.

Dikutip dari Al Mayadeen, kelompok Palestina itu menganggap pendudukan Israel bertanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan gencatan senjata.

“Kami bekerja secara bertanggung jawab dengan para mediator untuk mencapai solusi yang menjamin kembalinya para pengungsi,” tegas Hamas.

Times of Israel mengutip sumber diplomatik yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu “bersikukuh pada keputusannya untuk tidak mengizinkan warga Gaza melewati Koridor Netzarim ke utara”.

Akibat keributan ini, salah seorang warga Palestina harus tewas dan tujuh orang lainnya terluka akibat tembakan dari Israel.

Pria itu ditembak dan dua lainnya terluka Sabtu malam, menurut Rumah Sakit Awda, yang menerima korban.

Lima warga Palestina lainnya, termasuk seorang anak, terluka Minggu dini hari dalam penembakan terpisah, kata rumah sakit itu.

Belum ada komentar langsung dari militer Israel.

Dikutip dari Arab News, Israel telah menarik diri dari beberapa wilayah Gaza sebagai bagian dari gencatan senjata, yang mulai berlaku Minggu lalu.

Tetapi, militer Israel telah memperingatkan orang-orang untuk menjauh dari pasukannya, yang masih beroperasi di zona penyangga di dalam Gaza di sepanjang perbatasan dan di koridor Netzarim.

Awal Mula Kekacauan

Kekacauan ini bermula ketika proses pembebasan sandera, di mana Hamas diharuskan untuk membebaskan empat wanita Israel pada Sabtu.

Namun, berdasarkan ketentuan perjanjian penyanderaan, warga sipil perempuan Israel, Arbel Yehoud, seharusnya dibebaskan sebelum keempat tentara tersebut.

Yehoud termasuk dalam kategori ini bersama dengan Shiri Bibas dan kedua putranya, Kfir dan Ariel.

Akibatnya, setelah keempat sandera dikembalikan dengan selamat ke Israel, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa warga Gaza tidak akan diizinkan kembali ke bagian utara Jalur Gaza sampai Yehoud dikembalikan dengan selamat.

“Israel hari ini menerima empat tentara wanita yang diculik dari organisasi Hamas, dan sebagai gantinya, akan membebaskan tahanan keamanan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati,” kata Kantor Netanyahu, dikutip dari The Jerusalem Post.

“Sesuai dengan kesepakatan tersebut, Israel tidak akan mengizinkan warga Gaza menyeberang ke Jalur Gaza utara – hingga pembebasan warga sipil Arbel Yehoud, yang seharusnya dibebaskan hari ini, diatur,” lanjut mereka.

Hamas mengatakan telah membuktikan kepada Israel bahwa sandera Arbel Yehoud masih hidup.

Kelompok tersebut menyalahkan Israel karena melanggar persyaratan kesepakatan penyanderaan dalam pengumuman resmi pada hari Minggu.

“Kami menindaklanjuti dengan para mediator mengenai pencegahan pendudukan terhadap kembalinya para pengungsi dari selatan ke utara (Gaza), yang merupakan pelanggaran perjanjian gencatan senjata,” kata Hamas.

“Pendudukan terhenti dengan dalih tahanan Arbel Yehoud, meskipun kami telah memberi tahu para mediator bahwa dia masih hidup, dan kami telah memberikan semua jaminan yang diperlukan untuk pembebasannya.”

“Kami menganggap pendudukan bertanggung jawab atas hambatan dalam pelaksanaan perjanjian, dan kami menindaklanjuti dengan para mediator dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai solusi yang mengarah pada pemulangan para pengungsi,” pungkas mereka.

Trump Minta Yordania dan Mesir Terima Warga Palestina

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump meminta kepada Yordania dan Mesir untuk menerima lebih banyak warga Palestina dari Gaza.

Ketika ditanya apakah ini merupakan solusi sementara atau jangka panjang untuk Gaza, Trump mengatakan: “Bisa jadi salah satunya”.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang telah berulang kali menyerukan kembalinya pemukim Yahudi ke Gaza, menyambut seruan Trump sebagai “ide yang sangat bagus” dan mengatakan dia akan berupaya mengembangkan rencana untuk melaksanakannya.

Namun seorang pejabat Hamas bereaksi dengan curiga, menyuarakan ketakutan lama warga Palestina tentang pengusiran permanen dari rumah mereka.

“Palestina tidak akan menerima tawaran atau solusi apa pun, bahkan jika (tawaran tersebut) tampaknya memiliki niat baik dengan kedok rekonstruksi, seperti yang diumumkan dalam proposal Presiden AS Trump,” kata anggota biro politik Hamas, Basem Naim kepada Reuters.

Pejabat Hamas lainnya, Sami Abu Zuhri, mendesak Trump untuk tidak mengulangi ide-ide “gagal” yang dicoba oleh pendahulunya, Joe Biden.

“Warga Gaza telah menanggung kematian dan menolak meninggalkan tanah air mereka dan mereka tidak akan meninggalkannya apa pun alasannya,” kata Abu Zuhri kepada Reuters.

Yordania juga tampaknya menolak usulan Trump, dengan Menteri Luar Negerinya Ayman Safadi mengatakan kepada wartawan bahwa pendirian negara itu terhadap pemindahan warga Palestina dari Gaza tetap “tegas dan tidak tergoyahkan”.

Mesir belum berkomentar, tetapi telah mengatakan pada beberapa kesempatan bahwa negara itu menolak pemindahan warga Palestina.

Washington tahun lalu menyatakan menentang pemindahan paksa warga Palestina.

Kelompok hak asasi manusia dan lembaga kemanusiaan selama berbulan-bulan menyuarakan keprihatinan atas situasi di Gaza, dengan perang yang menyebabkan hampir seluruh penduduk mengungsi dan menyebabkan krisis kelaparan.

“Saya katakan kepadanya, saya ingin Anda menangani lebih banyak hal karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini dan keadaannya kacau, benar-benar kacau. Saya ingin dia menangani orang-orang,” kata Trump setelah menelepon Raja Yordania, Abdullah pada hari Sabtu.

“Saya ingin Mesir menerima orang-orang itu,” ucap Trump.

Trump menambahkan bahwa ia akan berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada hari Minggu.

“Anda berbicara tentang satu setengah juta orang, dan kita baru saja membersihkan semuanya,” ujarnya. (*)

27/01/2025 00:58
Buntut 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia, Kemenlu Bakal Kirim Nota Diplomatik Nasional 26 Januari 2025

Buntut 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia, Kemenlu Bakal Kirim Nota Diplomatik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur akan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong penyelidikan atas insiden penembakan yang menimpa lima Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
“KBRI akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan
excessive use of force
,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI, Judha Nugraha, kepada
Kompas.com
, Minggu (26/1/2025).
Melalui nota diplomatik yang disampaikan, KBRI meminta agar Pemerintah Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden ini, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (
excessive use of force
) oleh petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (
APMM
).
“Kami juga telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban yang saat ini dirawat di rumah sakit,” tambah Judha.
Dia menyampaikan bahwa insiden penembakan tersebut dilakukan oleh APMM terjadi pada 24 Januari 2025.
“Berdasarkan komunikasi KBRI dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM), kami mendapatkan konfirmasi bahwa penembakan terjadi terhadap WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal,” ujarnya.
“Penembakan dilakukan dengan alasan bahwa WNI tersebut melakukan perlawanan,” tambah dia.
Insiden itu menyebabkan satu WNI meninggal dunia, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka.
Saat ini, data para korban masih terus didalami oleh pihak KBRI dan otoritas Malaysia.
Kemenlu dan
KBRI Kuala Lumpur
menegaskan akan terus memantau penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia.
Pihaknya juga berkomitmen memberikan bantuan kekonsuleran kepada para korban, termasuk pendampingan kepada keluarga korban meninggal dunia.
“Kami berupaya memastikan bahwa hak-hak WNI terlindungi dan proses investigasi dilakukan secara adil, transparan, serta bertanggung jawab,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/01/2025 20:28
Warga Palestina Bertekad Kembali ke Gaza Utara – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Warga Palestina yang berkumpul di sepanjang Jalan Al-Rasheed menunjukkan tekad kuat untuk kembali ke Gaza utara, meskipun wilayah tersebut hancur akibat serangan militer Israel selama 15 bulan terakhir.

Mereka menegaskan bahwa mereka adalah pemilik sah tanah tersebut.

Keinginan untuk Kembali

Seorang warga yang berkemah di sepanjang jalan menyatakan, “Kami sudah di sini sejak tadi malam dan kami di sini bersikeras untuk kembali, bahkan jika kami tinggal di reruntuhan rumah kami.”

Ia menekankan bahwa leluhurnya telah memegang kunci rumah mereka selama tujuh dekade, sejak pendudukan Israel di Palestina dimulai, yang mengakibatkan pengusiran 750.000 orang dalam peristiwa yang dikenal sebagai Nakba.

Insiden Penembakan

Sementara itu, pada Sabtu malam (25 Januari 2025), seorang pria Palestina tewas dan tujuh orang lainnya terluka akibat tembakan Israel.

Hal ini dilaporkan oleh pejabat kesehatan setempat pada hari Minggu.

Rumah Sakit Awda yang merawat korban mencatat bahwa dua orang terluka dalam insiden tersebut.

Lima warga Palestina lainnya, termasuk seorang anak, juga mengalami luka-luka dalam penembakan terpisah pada Minggu dini hari.

Gencatan Senjata dan Usulan Pemindahan

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlangsung selama seminggu, bertujuan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan.

Dalam konteks ini, Presiden AS Donald Trump mengusulkan agar sebagian besar penduduk Gaza dipindahkan sementara ke negara lain, termasuk Mesir dan Yordania, untuk membersihkan daerah yang dilanda perang.

Namun, usulan tersebut ditolak oleh Mesir, Yordania, dan Palestina sendiri.

Sesuai dengan gencatan senjata, Israel berencana untuk mulai mengizinkan warga Palestina kembali ke rumah mereka di Gaza utara melalui koridor Netzarim.

Namun, langkah ini ditunda hingga Hamas membebaskan seorang sandera yang menjadi syarat bagi Israel untuk melanjutkan proses pengembalian tersebut.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

26/01/2025 18:50
Kemlu Pantau Kasus 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia Nasional 26 Januari 2025

Kemlu Pantau Kasus 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Luar Negeri RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur tengah memonitor insiden penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat
Malaysia
yang terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI)
Kemenlu RI
, Judha Nugraha, mengonfirmasi bahwa insiden tersebut terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, dan melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).
“Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur telah memonitor informasi mengenai insiden penembakan terhadap WNI di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia,” kata Judha kepada
Kompas.com
, Minggu (26/1/2025).
“WNI diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal,” tambahnya.
Judha mengatakan bahwa alasan penembakan itu adalah karena WNI melakukan perlawanan.
“Penembakan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan,” tambahnya.
Dalam insiden tersebut, satu WNI meninggal dunia, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka.
Saat ini, Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur masih mendalami data para korban.
Atas insiden ini, KBRI telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah korban serta menemui para korban luka-luka.
“KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force),” tambah Judha.
Kemenlu RI menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini.
“Kami berkomitmen untuk memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara transparan oleh otoritas Malaysia serta memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI yang menjadi korban,” jelasnya.
Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur juga menyatakan akan terus memberikan pendampingan kepada keluarga korban, termasuk memastikan pemulangan jenazah WNI yang meninggal dunia.
Judha memastikan bahwa hak-hak para WNI yang menjadi korban terlindungi, dan penyelidikan dilakukan untuk mengungkap penyebab serta memastikan kejadian serupa tidak terulang.
“Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/01/2025 18:20
Pemerintah Belum Bisa Pastikan Identitas 5 WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia di Selangor – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menegaskan sejauh ini pemerintah masih terus berupaya untuk memastikan identitas lima pekerja migran Indonesia (PMI) unprosedural yang ditembak otoritas maritim Malaysia di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan kelima PMI itu memang tidak mengantongi identitas saat insiden terjadi.

Diketahui, akibat penembakan tersebut, satu PMI meninggal dunia sementara empat lainnya mengalami luka-luka.

“Nah data-data diri karena mereka memang kebetulan tidak membawa identitas sehingga data-data itu tidak ada,” kata Christina saat jumpa pers di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025).

“Tapi kami sedang melakukan penelusuran dengan dibantu oleh atase polisi juga untuk mengetahui asal dari mana lalu siapa keluarganya, namanya, bekerja di mana seperti itu,” lanjut dia.

Politikus Partai Golkar tersebut menyatakan, terhadap empat korban yang mengalami luka-luka saat ini tengah menjalani perawatan di dua rumah sakit berbeda di Selangor.

Lanjut dia, dua di antara korban luka daat ini kondisinya kritis.

“Jadi ada beberapa rumah sakit, ada tiga orang di rumah sakit beberapa rumah sakit di daerah Selangor dan satu lagi juga di rumah sakit yang dekat juga dengan tanjung ruh ini, sama masih di Selangor juga,” beber dia.

Terhadap korban meninggal dunia ataupun yang mengalami luka-luka, pemerintah, kata Christina, akan terus memantau agar bisa mendapatkan perawatan yang baik.

“Mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah,” kata dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase Koalisi di KBR Kuala Lumpur untuk menjenguk para korban yang saat ini tengah dirawat di berbagai rumah sakit tadi.

Terakhir, pihaknya kata dia, akan mendorong adanya pertemuan dengan Pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi kemudian hari.

“Termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan pekerja migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang unprocedural atau ilegal,” ujar Christina.

Tak hanya itu, pemerintah kata dia, mendesak pemerintahan Malaysia untuk mengambil tindakan tegas terhadap aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang menembak total 5 orang Warga Nergara Indonesia (WNI) tersebut.

Pasalnya, pemerintah Indonesia menduga telah terjadi penggunaan kekuasaan yang berlebihan dilakukan otoritas maritim Malaysia.

“Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force,” kata Christina.

Terpisah, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kemenlu RI Judha Nugraha mengatakan, penembakan terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor pada Jumat (24/1/2025) malam.

“Berdasarkan komunikasi KBRI dengan PDRM didapat konfirmasi bahwa benar pada 24 Januari 2025 telah terjadi penembakan oleh APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia) terhadap WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal,” kata Judha.

Judha menyebut, penembakan dilakukan terhadap lima pekerja migran unprosedural itu diduga karena melakukan perlawanan.

“Dalam insiden tersebut, 1 WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka. Data para korban masih terus didalami,” ucap Judha.

Atas insiden ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka.

Lebih lanjut, Judha juga menduga kalau insiden ini terjadi lantaran adanya penggunaan kekuasaan yang berlebih dilakukan oleh pihak keamanan Malaysia.

“KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force,” ujar dia.

“Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysja dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI,” kata Judha.

Sementara itu, polisi Selangor Malaysia menerima laporan mengenai tiga pria yang diyakini warga negara Indonesia dirawat di rumah sakit Serdang karena mengalami luka tembak.

“Semua pasien mengalami luka tembak di tubuh dan dalam keadaan sadar,” kata Kepala Polisi Selangor Hussein Omar Khan dalam sebuah pernyataan hari ini.

Media Malaysia Freemalaysiatoday pada Minggu (26/1/2025) menulis lima WNI yang berada di dalam perahu menabrak kapal Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) yang sedang melakukan tugas patroli di Tanjung Rhu dini hari kemarin.

Dalam insiden tersebut, anggota MMEA melepaskan beberapa tembakan untuk membela diri.

“Apalagi disebutkan dua tersangka dari kapal, bersenjata parang, menyerang mereka,” kata Hussein.

Satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka dalam insiden penembakan tersebut.

Tiga korban luka dilarikan ke rumah sakit di Serdang.

Sementara satu lainnya ke Rumah Sakit Klang.

Sementara itu, Direktur Maritim Selangor Abdul Muhaimin Salleh, dalam pernyataan terpisah, menginformasikan bahwa MMEA menerima informasi dari masyarakat tentang kapal fiber yang terdampar sekitar 0,4 mil laut barat daya Pulau Carey, kemarin.

“Dua orang yang diduga warga negara Indonesia ditemukan di dalam perahu. Satu orang dipastikan meninggal di tempat kejadian, sementara satu orang lainnya terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Klang untuk menjalani perawatan,” katanya.

26/01/2025 18:17
1 WNI Tewas Ditembak Otoritas Malaysia, Lainnya Terluka

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa satu warga negara Indonesia atau WNI tewas ditembak oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Selangor, Malaysia.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan peristiwa penembakan itu terjadi di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025). APMM menembak WNI lantaran diduga keluar dari Malaysia menggunakan jalur ilegal.

“Penembakan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan. Dalam insiden tersebut, 1 WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2025).

Dia menambahkan, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur (KL) masih melakukan pendataan terkait dengan data korban dalam peristiwa penembakan itu.

Lebih jauh, kata Judha, KBRI KL saat ini telah mengirimkan nota diplomatik agar bisa mendorong penyelidikan atas insiden dugaan penggunaan kekuatan berlebihan.

“Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI,” tambahnya.

Adapun, KBRI KL juga telah meminta izin akses agar bisa menjenguk jenazah dan menemui korban luka peristiwa penembakan tersebut.

“Atas insiden ini, KBRI telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka,” pungkasnya.

26/01/2025 17:51
Warga Palestina Ingin Kembali ke Gaza Utara meski Tinggal di Reruntuhan: Kami Pemilik Sah Tanah Ini – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Warga Palestina yang berkumpul di sepanjang Jalan Al-Rasheed berharap untuk kembali ke Gaza utara.

Mereka bertekad kembali meskipun daerah itu hancur akibat serangan militer Israel selama 15 bulan terakhir.

“Kami sudah di sini sejak tadi malam dan kami di sini, bersikeras untuk kembali, bahkan jika kami tinggal di reruntuhan rumah kami,” ucap seorang warga yang berkemah di sepanjang jalan kepada Al Jazeera, Minggu (26/1/2025).

“Kami teguh karena kami adalah pemilik sah tanah ini,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa leluhurnya telah memegang kunci rumah mereka selama tujuh dekade, ketika pendudukan Israel di Palestina dimulai dan 750.000 orang diusir selama “Nakba”, atau bencana.

Warga Palestina Dilarang Memasuki Wilayah Gaza Utara

Diberitakan AP News, seorang pria Palestina tewas dan tujuh orang lainnya terluka akibat tembakan Israel pada Sabtu (25/1/2025) malam.

Hal ini disampaikan pejabat kesehatan setempat pada hari Minggu, saat massa berkumpul dengan harapan dapat kembali ke Jalur Gaza utara di bawah gencatan senjata yang telah berlangsung seminggu, yang bertujuan untuk mengakhiri perang.

Pria itu ditembak dan dua lainnya terluka pada Sabtu malam, menurut Rumah Sakit Awda, yang menerima korban.

Lima warga Palestina lainnya, termasuk seorang anak, terluka pada Minggu dini hari dalam penembakan terpisah, kata rumah sakit itu.

Dalam perkembangan terpisah, Presiden AS Donald Trump pada hari Sabtu mengusulkan agar sebagian besar penduduk Gaza setidaknya dipindahkan sementara ke tempat lain, termasuk di Mesir dan Yordania, untuk “membersihkan” daerah kantong yang dilanda perang itu.

Mesir, Yordania, dan Palestina sendiri sebelumnya telah menolak skenario semacam itu.

Berdasarkan gencatan senjata Israel-Hamas, Israel pada hari Sabtu akan mulai mengizinkan warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka di Gaza utara dengan berjalan kaki melalui apa yang disebut koridor Netzarim yang membelah wilayah tersebut.

Namun, Israel menunda langkah tersebut hingga Hamas membebaskan seorang sandera yang menurut Israel seharusnya dibebaskan hari itu.

Gencatan Senjata di Gaza

Israel telah menarik diri dari beberapa wilayah Gaza sebagai bagian dari gencatan senjata, yang mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025) lalu.

Tetapi militer telah memperingatkan orang-orang untuk menjauh dari pasukannya, yang masih beroperasi di zona penyangga di dalam Gaza di sepanjang perbatasan dan di koridor Netzarim.

Hamas membebaskan empat tentara wanita muda Israel pada hari Sabtu, dan Israel membebaskan sekitar 200 tahanan Palestina, yang sebagian besar menjalani hukuman seumur hidup setelah dihukum karena serangan mematikan.

Namun Israel mengatakan sandera lainnya, warga sipil perempuan Arbel Yehoud, seharusnya dibebaskan juga, dan Israel tidak akan membuka koridor Netzarim sampai dia dibebaskan.

Israel juga menuduh Hamas gagal memberikan perincian tentang kondisi sandera yang akan dibebaskan dalam beberapa minggu mendatang.

Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar, yang menengahi gencatan senjata, bekerja untuk mengatasi perselisihan tersebut.

Layanan darurat sedang membersihkan jalan-jalan di utara Jalur Gaza. (Quds News Network)

Gencatan senjata dicapai awal bulan ini setelah lebih dari setahun negosiasi ditujukan untuk mengakhiri perang 15 bulan yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan membebaskan sejumlah sandera yang masih ditawan di Gaza dengan imbalan ratusan tahanan Palestina.

Sekitar 90 sandera masih ditahan di Gaza, dan otoritas Israel meyakini sedikitnya sepertiga, dan hingga setengah dari mereka, tewas dalam serangan awal atau meninggal saat ditawan.

Tahap pertama gencatan senjata berlangsung hingga awal Maret dan mencakup pembebasan total 33 sandera dan hampir 2.000 tahanan Palestina.

Tahap kedua — dan yang jauh lebih sulit — belum dinegosiasikan.

Hamas mengatakan tidak akan membebaskan sandera yang tersisa tanpa mengakhiri perang, sementara Israel mengancam akan melanjutkan serangannya hingga Hamas dihancurkan.

Militan yang dipimpin Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang dalam serangan 7 Oktober, sebagian besar warga sipil, dan menculik sekitar 250 orang.

Lebih dari 100 orang dibebaskan selama gencatan senjata selama seminggu pada November 2023.

Pasukan Israel telah menyelamatkan delapan sandera yang masih hidup dan menemukan sisa-sisa puluhan lainnya, setidaknya tiga di antaranya secara keliru dibunuh oleh pasukan Israel.

Tujuh orang telah dibebaskan sejak gencatan senjata terakhir dimulai.

Sementara itu, kampanye militer Israel telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, lebih dari separuhnya adalah wanita dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Kementerian tersebut tidak menyebutkan berapa banyak dari mereka yang tewas adalah pejuang.

Di sisi lain, militer Israel mengatakan telah menewaskan lebih dari 17.000 pejuang, tanpa memberikan bukti.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

26/01/2025 16:59