Kasus: penembakan

  • Buntut Penembakan WNI di Malaysia, DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang

    Buntut Penembakan WNI di Malaysia, DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Perdagangan Orang. Desakan ini muncul menyusul maraknya praktik perdagangan orang yang menjerat pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, termasuk kasus terbaru penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

    “Saya mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas Mafia Perdagangan Orang karena situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan,” ujar Umbu kepada wartawan, Sabtu (1/2/2025).

    Data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mencatat sekitar 6 juta PMI ilegal bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi. Akibatnya, 60-65 persen korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berasal dari kelompok ini.

    Antara tahun 2020-2024, sebanyak 110.641 PMI ilegal telah dideportasi dari berbagai negara. Dari jumlah tersebut, 2.597 PMI ilegal dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia, atau rata-rata 2-3 orang meninggal per hari akibat kondisi kerja yang buruk dan minimnya perlindungan hukum.

    Umbu menegaskan angka-angka ini menunjukkan PMI ilegal berada dalam situasi yang sangat rentan. Kasus penembakan lima PMI di Malaysia harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan memastikan mereka bekerja secara legal.

    Menurut Umbu, Satgas Pemberantasan Mafia Perdagangan Orang yang ia usulkan tidak hanya bertugas melindungi PMI, tetapi juga menindak tegas pihak-pihak yang merekrut PMI ilegal, termasuk perusahaan yang terlibat dalam praktik perdagangan orang.

    Lebih lanjut, ia mendorong adanya aturan yang lebih ketat dan mengikat antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja. Ia menilai perbedaan kebijakan antara kedua negara sering kali membuat pekerja migran berada dalam posisi rentan, terutama dalam aspek perlindungan hukum dan jaminan sosial.

    “Ketika kita berbicara mengenai tenaga kerja Indonesia yang menyumbang devisa besar bagi negara, seharusnya kita tidak lagi mendengar kisah pilu PMI yang tidak dibayar gajinya, meninggal karena tidak bisa berobat, atau menjadi korban eksploitasi,” tegasnya.

    Selain mendesak pembentukan Satgas, Umbu juga mengecam penembakan lima PMI oleh APMM di Malaysia. Ia meminta pemerintah Indonesia dan Malaysia mengusut kasus tersebut secara terbuka dan transparan.

    “Kami mengecam tindakan tersebut dan meminta penjelasan resmi dari pemerintah Malaysia. Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti kasus ini demi menjaga harga diri bangsa serta hak-hak pekerja migran Indonesia,” tegasnya.

  • WNI Jadi Korban Penembakan APMM, BP3MI Riau Desak Transparansi dari Pemerintah Malaysia

    WNI Jadi Korban Penembakan APMM, BP3MI Riau Desak Transparansi dari Pemerintah Malaysia

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Tiga dari lima korban penembakan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Jumat (24/1/2025) lalu adalah warga negara Indonesia (WNI) asal Provinsi Riau. Berdasarkan pembaruan terakhir yang disampaikan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau, identitas ketiga korban asal Riau adalah MZ, HA, dan B.

    Selain mereka, terdapat satu warga Aceh dengan inisial MH dan satu korban lainnya yang masih belum terverifikasi karena kondisinya masih kritis setelah menjalani operasi.

    Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu, mengungkapkan salah satu korban, B, yang meninggal dunia akibat insiden tersebut sudah dimakamkan pada Rabu (29/1/2025) di kampung halamannya, Desa Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau.

    “Sudah terverifikasi tiga warga Riau, satu warga Aceh dengan inisial MH, dan satu korban lainnya yang masih belum terverifikasi karena kondisinya kritis setelah operasi,” ujar Fanny Wahyu, Sabtu (1/2/2025).

    Dua korban asal Riau, MZ dan HA, yang berhasil selamat, kini dalam kondisi yang mulai membaik dan dapat memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut. MZ menyatakan mereka tidak menyerang aparat APMM, meskipun sebelumnya Malaysia mengeklaim mereka yang diserang terlebih dahulu.

    Fanny menegaskan pemerintah Indonesia melalui KP2MI terus mendesak pihak Malaysia untuk memberikan transparansi terkait kronologi kejadian ini.

    “Perwakilan BP2MI, melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI, tetap mengawal kasus hukum ini dan memastikan korban mendapatkan perlindungan yang sesuai,” kata Fanny.

    Pemerintah juga akan mengawasi pemulihan korban dan proses pengembalian mereka ke Indonesia setelah kondisi mereka pulih. BP3MI Riau juga mengimbau agar calon pekerja migran Indonesia untuk mengikuti jalur resmi dalam bekerja di luar negeri.

    “Patuhi aturan dan prosedur yang ada. Hindari oknum atau sindikat yang menawarkan pekerjaan secara ilegal atau instan,” pesan Fanny.

  • Kerap Terlibat Penembakan Warga, Buronan KKB Ditangkap di Jayapura

    Kerap Terlibat Penembakan Warga, Buronan KKB Ditangkap di Jayapura

    GELORA.CO -Satgas Ops Damai Cartenz-2025 berhasil menangkap Yantis Murib alias Nosin Murib, seorang DPO Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), di Sentani, Jayapura, pada Jumat, 31 Januari 2025.

    Yantis merupakan bagian dari kelompok yang dipimpin oleh Jeki Murib alias Papuanus alias Kasuari dan terlibat dalam berbagai aksi kekerasan di Papua.

    “DPO KKB Yantis Murib diketahui beralamat di Kampung Pinggil/Eronggobak, Kabupaten Puncak,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangan resmi pada Jumat.

    Dari tangan Yantis, petugas juga  mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya KTP, dompet, tiket pesawat, kalung manik-manik, noken, serta sejumlah uang tunai.

    Adapun catatan kriminal yang dilakukan Yantis Murib yakni terlibat penembakan terhadap warga sipil di Ilaga pada tahun 2024, yang mengakibatkan seorang korban bernama Suherman mengalami luka di bagian kaki.

    “Yantis Murib berperan sebagai pembawa motor dan senjata revolver dalam aksi penembakan di Ilaga,” kata Faizal.

    Dengan tertangkapnya buronan KKB, di sisi lain, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo tetap mengimbau masyarakat Papua untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta segera melaporkan potensi gangguan keamanan kepada aparat.

    “Mari kita jaga Papua agar tetap damai dan pastikan para pelaku yang tertangkap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” kata Yusuf.

  • PM Malaysia Pastikan Penyelidikan Transparan dan Menyeluruh atas Insiden Penembakan WNI

    PM Malaysia Pastikan Penyelidikan Transparan dan Menyeluruh atas Insiden Penembakan WNI

    GELORA.CO -Penyelidikan menyeluruh dan transparan atas kasus penembakan lima WNI oleh aparat keamanan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) akan dilakukan secara transparan dan menyeluruh. 

    Komitmen itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 31 Januari 2025. 

    PM Anwar menyambut baik keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin agar kasus penembakan itu diusut hingga tuntas. 

    Mengingat hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia, Anwar berjanji pihaknya akan melakukan penyelidikan yang transparan dan menyeluruh terkait insiden perbatasan yang menyebabkan satu WNI tewas dan empat lainnya luka-luka.

    “Indonesia adalah negara sahabat.  Jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan cukup menyeluruh, cukup transparan dan tidak melindungi siapa pun,” tegasnya.

    Sebagai bentuk transparansi, Anwar menyatakan bahwa laporan awal penyelidikan sudah disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia dapat mengikuti perkembangan kasus ini secara langsung.  

    “Pagi ini saya sudah meminta agar berita acara pemeriksaan sementara dikirimkan ke KBRI. Ini hanya terjadi karena negara ini adalah teman baik. Dan penyelidikan ini, jika sudah lengkap, akan diperiksa juga oleh teman-teman kita di Indonesia,” lanjutnya.  

    Sebagai langkah konkret, Anwar mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri serta Kepolisian Malaysia untuk meninjau kembali prosedur operasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.  

    “Saya pribadi sudah berdiskusi dengan Irjen Pol dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri agar hal ini bisa dikaji agar hubungan kita dengan Indonesia tetap baik,” papar Anwar.

    Dalam pidatonya, PM Anwar juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia.

    Ia mengingatkan bahwa meskipun ada insiden yang memicu emosi, kedua negara harus tetap mengikuti jalur hukum yang berlaku.  

    “Kita tidak ingin hal-hal tersebut mengganggu hubungan baik. Tapi negara ini harus mengikuti hukum. Terlalu banyak orang yang datang tanpa izin, terlalu banyak yang datang melalui penyelundupan manusia, narkoba, barang ilegal, dan kita harus tegas mencegah hal-hal tersebut,” tegasnya

  • Anwar Ibrahim Respons Aksi Pelemparan Telur di Depan Kedubes Malaysia Jakarta

    Anwar Ibrahim Respons Aksi Pelemparan Telur di Depan Kedubes Malaysia Jakarta

    GELORA.CO -Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, merespons aksi pelemparan telur yang terjadi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. 

    Insiden ini diduga sebagai bentuk protes atas kasus penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam operasi penindakan penyelundupan manusia di perbatasan kedua negara.  

    Dalam pidatonya hari Jumat, 31 Januari 2025, PM Anwar menegaskan bahwa pemerintah Malaysia akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap insiden penembakan yang mengakibatkan seorang WNI tewas dan empat lainnya terluka. 

    “Saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan cukup menyeluruh, cukup transparan, dan tidak melindungi siapa pun,” ujarnya. 

    Ia juga menyebut bahwa berita acara pemeriksaan sementara telah dikirimkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sebagai bentuk keterbukaan Malaysia terhadap Indonesia.  

    Anwar menyoroti bahwa kejadian ini tidak boleh mengganggu hubungan baik antara kedua negara. Ia mengingatkan bahwa Malaysia tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum dalam menanggulangi penyelundupan manusia, narkotika, dan barang ilegal di wilayah perbatasan.

    “Negara ini harus mengikuti hukum. Terlalu banyak orang yang datang tanpa izin, melalui penyelundupan manusia, narkoba, barang ilegal, dan kita harus tegas mencegah hal-hal tersebut,” tegasnya.  

    Terkait aksi pelemparan telur di Kedubes Malaysia di Jakarta, Anwar menyatakan bahwa ia memahami adanya kemarahan dari sebagian pihak di Indonesia.

    Namun, ia berharap agar masyarakat kedua negara tidak terpancing emosi dan tetap mengikuti jalur hukum dalam menyikapi persoalan ini. 

    “Saya tahu ini hanya kelompok kecil. Tapi saya berharap di Malaysia tidak ada reaksi serupa. Mari kita ikuti hukum dan memahami bahwa terkadang kemarahan didasari oleh laporan yang tidak bertanggung jawab,” kata dia.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menunggu hasil penyelidikan sebelum membuat kesimpulan atau mengambil tindakan lebih lanjut. 

    “Saya ingin memberi jaminan bahwa harus ada penyelidikan yang transparan dan kedua belah pihak harus mengetahui hasilnya,” tutup Anwar.  

    Sejumlah perwakilan massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh melempari Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia dengan telur ayam, pada Kamis, 30 Januari 2025.

    Aksi pelemparan telur itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kasus penembakan 5 orang WNI oleh kepolisian Malaysia, beberapa waktu lalu.

    Para buruh menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Malaysia atas kasus itu dan meminta agar aparat yang menjadi pelaku penembakan tersebut diadili.

    Sejumlah massa melempar telur ayam yang diarahkan ke lambang Kedubes Malaysia di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

    Perwakilan massa mengatakan, aksi lempar telur ayam ini sebagai bentuk perjuangan kaum buruh yang diperlakukan tidak adil.

    “Atas nama perjuangan buruh Indonesia, satu, dua, tiga,” ungkap seorang buruh mengkomandoi aksi lempar telur

    Insiden penembakan di perbatasan dan aksi protes di Jakarta menjadi ujian bagi hubungan diplomatik kedua negara. 

    Pemerintah Malaysia dan Indonesia kini tengah berkoordinasi untuk memastikan bahwa insiden ini tidak merusak kerja sama yang telah terjalin lama.

  • Top 5 News: Rekaman Video Baru Kecelakaan Pesawat PSA Air hingga Kecelakaan Mobil Larasati Nugroho

    Top 5 News: Rekaman Video Baru Kecelakaan Pesawat PSA Air hingga Kecelakaan Mobil Larasati Nugroho

    Jakarta, Beritasatu.com – Rekaman video terbaru ungkap momen paling jelas tabrakan pesawat PSA Air dan helikopter Black Hawk serta 4 warga negara Indonesia (WNI) korban penembakan masih tertahan di Malaysia, menjadi berita terpopuler atau top 5 news sepanjang Jumat (31/1/2025).

    Kemudian, berita lainnya pada Jumat (31/1/2025) yang tidak kalah menarik adalah warga Jerman hingga saksi mata sebut mobil Larasati Nugroho dikejar pengendara motor.

    Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com yang dirangkum pada Sabtu (1/2/2025).

    1. Rekaman Video Terbaru Ungkap Momen Paling Jelas Tabrakan Pesawat PSA Air dan Helikopter Black Hawk

    Pada Jumat (31/1/2025), sebuah rekaman dari kamera pengintai (CCTV) dalam dua video baru memberikan pandangan lebih jelas tentang momen tabrakan antara pesawat penumpang PSA Air dan helikopter militer AS di atas Sungai Potomac, Washington, DC, pada Rabu (29/1/2025) malam.

    Dalam video pertama tabrakan pesawat dan helikopter terlihat helikopter UH-60 Black Hawk terbang dengan kecepatan tinggi dari sisi kiri layar. Helikopter tersebut memiliki lampu merah berkedip di bagian ekor dan badan pesawat serta lampu hijau di bagian hidung. 

    2. 4 WNI Korban Penembakan Masih Tertahan di Malaysia, 2 Orang Kritis

    Sebanyak empat WNI masih tertahan dan menjalani perawatan di Malaysia setelah menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Jumat (24/1/2025).

    Keempat WNI korban penembakan di Malaysia tersebut adalah MH dan AR warga Aceh, MZ dari Riau, serta AH yang diduga berasal dari Kepulauan Riau (Kepri).

    3. Warga Jerman Komentari Positif Program Makan Bergizi Gratis

    Top 5 news berikutnya adalah program makan bergizi gratis yang digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak hanya diapresiasi orang tua murid, tetapi juga warga asing. 

    Salah seorang WNI yang mengenyam pendidikan Master of Arts di Jerman, Boy Tri Rizky menyebut banyak warga Jerman memberikan komentar positif dari program makan bergizi gratis.

    4. Stasiun Karet Ditutup mulai April 2025, Naik-Turun Penumpang di BNI City

    PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) mengumumkan proses integrasi Stasiun Karet, Stasiun BNI City, dan Stasiun Sudirman di Jakarta akan dimulai pada April 2025. Stasiun Karet nantinya tidak lagi melayani naik-turun penumpang, melainkan hanya akan dilalui oleh Kereta Rel Listrik (KRL). 

    Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menjelaskan, seluruh penumpang yang sebelumnya menggunakan Stasiun Karet akan diarahkan ke Stasiun BNI City, yang memiliki fasilitas lebih nyaman dan area peron lebih luas.

    5. Sebelum Kecelakaan, Saksi Mata Sebut Mobil Larasati Nugroho Dikejar Pengendara Motor

    Penyebab kecelakaan artis FTV Larasati Nugroho mulai menunjukkan titik terang. Pasalnya, saksi mata di tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan menyebut, sebelum kecelakaan mobil Larasati Nugroho sempat dikejar sejumlah pengendara motor.

    “Tidak lama setelah mobil kakak ini (Larasati Nugroho) mengalami kecelakaan, ada beberapa motor yang datang ternyata mereka menguber mobil ini,” kata saksi mata, Sabit, kepada awak media di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Demikian top 5 news Beritasatu.com yang menarik perhatian pembaca. Namun, terdapat update berita lainnya yang tak kalah menarik, informatif, serta menghibur yang bisa pembaca simak lebih lanjut.

  • Garda Satu Minta Pemerintah Malaysia Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan

    Garda Satu Minta Pemerintah Malaysia Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan

    loading…

    Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure saat orasi dalam aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Ratusan orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia oleh Otoritas Maritim Malaysia pada Jumat (24/1/2025) pekan lalu.

    Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini bukan yang pertama. Berdasarkan data Migrant Care, dalam 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.

    “Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa dalam kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini bukan baru pertama kali, tapi sudah berkali-kali,” kata Pure di lokasi.

    GARDA SATU juga meminta pemerintah Malaysia meminta maaf secara resmi kepada rakyat Indonesia serta memberikan santunan kepada keluarga korban, khususnya kepada Sanggup Basri, salah seorang korban penembakan.

    “Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam kepada pemerintah Malaysia agar segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta kepada pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya kepada Sanggup Basri dan keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.

    Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU dan berjanji menyampaikannya kepada pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.

    “Tentu. Kalau tidak ditangkapi dalam 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar untuk mengepung pemerintahan Malaysia di Jakarta,” katanya.

    Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.

    (abd)

  • Pelaku Sipil yang Gelapkan Mobil Bos Rental Ilyas Bakal Jadi Saksi di Sidang Pengadilan Militer

    Pelaku Sipil yang Gelapkan Mobil Bos Rental Ilyas Bakal Jadi Saksi di Sidang Pengadilan Militer

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG – Tersangka sipil yang terlibat dalam perkara penggelapan mobil bos rental Ilyas Abdurrahman akan dihadirkan pada sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

    Mereka bakal dihadirkan sebagai saksi dalam sidang yang mengadili tiga tersangka oknum anggota TNI Angkatan Laut (AL) pelaku pembunuhan Ilyas di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

    Tiga oknum anggota TNI AL tersebut yakni Sersan Satu (Sertu) AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala (KLK) BA yang kini sudah ditahan, dan akan segera diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

    “Seluruh saksi baik sipil atau militer akan dihadirkan, bahkan (di kasus Ilyas) mayoritas (saksi) sipil,” kata Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel Kum Riswandono Hariyadi, Jumat (31/1/2025).

    Pasalnya sebelum mobil korban dimiliki oknum anggota TNI AL terdapat pelaku warga sipil yang melakukan penggelapan, hingga akhirnya kendaraan berpindah tangan ke oknum anggota TNI AL.

    Namun karena merupakan warga sipil proses hukum dilakukan terpisah dengan oknum anggota TNI AL, para pelaku sipil diproses pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri

    Oditur Militer atau penuntut umum dalam peradilan militer menyatakan secara keseluruhan dalam berkas perkara terdapat 19 saksi, meliputi warga sipil maupun anggota TNI.

    Jumlah 19 saksi tersebut belum termasuk Ramli Abu Bakar, rekan Ilyas yang turut menjadi korban penembakan oknum anggota TNI AL di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

    Ramli belum diperiksa menjadi saksi karena saat proses penyidikan dilakukan Polisi Militer (POM), Ramli masih menjalani perawatan di RS Cipto Mangunkusumo akibat luka tembak.

    “Seperti saudara Ramli yang ketika penyidikan kan kondisinya sakit. Nanti saudara Ramli kita panggil sebagai saksi tambahan. Itu dibenarkan (secara aturan hukum),” ujar Riswandono.

    Bila dalam sidang terdapat saksi memiliki keterangan penting namun belum diperiksa, maka pengacara tiga oknum anggota TNI AL dan Oditur Militer dapat menghadirkan sebagai saksi tambahan.

    Baik saksi meringankan dari pihak pengacara oknum anggota TNI AL, ataupun saksi memberatkan tindak penggelapan mobil dan pembunuhan yang dihadirkan Oditurat Militer II-07 Jakarta.

    Kini Oditur Militer masih menunggu ketetapan Pengadilan Militer II-08 Jakarta terkait kapan proses sidang terhadap tiga oknum anggota TNI AL pembunuhan Ilyas akan dimulai.

    “Misal ada saksi lain, pihak pengacara (terdakwa) ataupun Oditur akan bisa menghadirkan sebagai saksi tambahan. Baik saksi meringankan atau memberatkan,” tutur Riswandono.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Siapa Salwan Momika? Pria Pembakar Al-Quran di Swedia yang Ditembak Mati, Ternyata Izin Tinggal Dicabut

    Siapa Salwan Momika? Pria Pembakar Al-Quran di Swedia yang Ditembak Mati, Ternyata Izin Tinggal Dicabut

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang pria Irak yang memicu kecaman dari seluruh dunia pada 2023 lalu karena membakar Al-Quran di depan umum ditemukan telah ditembak mati di Swedia.

    Menurut laporan media lokal Swedia, polisi mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa seorang pria yang diduga berusia 40-an ditembak mati pada Rabu malam, yang mengungkapkan bahwa lima orang telah ditangkap atas dugaan pembunuhan tersebut.

    Pria yang dimaksud terungkap sebagai Salwan Momika yang berusia 38 tahun, seorang warga negara Irak yang tinggal di Swedia. Ia menjadi terkenal karena melakukan banyak protes anti-Islam dan membakar salinan Al-Quran di luar Masjid Pusat Stockholm pada tahun 2023.

    Tindakan itu memicu protes dan kemarahan di seluruh dunia, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim.

    Seperti apa krolonologi penembakannya dan siapa itu Salwan Momika?

    Penembakan dan Penangkapan

    Menurut The Local yang berbasis di Swedia, penembakan terjadi sekitar pukul 11 ​​malam, di mana Momika sedang melakukan live streaming langsung pada saat itu. Polisi menahan lima orang terkait dengan kasus tersebut tetapi belum mengonfirmasi identitas korban atau rincian luka-lukanya. Investigasi masih berlangsung sementara pihak berwenang memeriksa kemungkinan motif di balik serangan tersebut.

    Pembakaran Al-Quran dan Tanggapan Global

    Pembakaran Al-Quran yang dilakukan Momika dan Najem pada tahun 2023 menyebabkan kecaman luas, terutama dari negara-negara mayoritas Muslim. Insiden tersebut memicu protes keras, termasuk serangan terhadap kedutaan besar Swedia di Baghdad.

    Di Teheran, para pengunjuk rasa melambaikan bendera Iran sambil meneriakkan yel-yel menentang Amerika Serikat, Inggris, Israel, dan Swedia. Pihak berwenang Swedia telah mengutuk penodaan tersebut tetapi mengatakan bahwa mereka menegakkan undang-undang kebebasan berbicara negara tersebut. Menanggapi masalah keamanan, badan intelijen Swedia menaikkan tingkat kewaspadaan teror menjadi empat dari lima.

    Siapakah Salwan Momika?

    Momika, yang berasal dari Qaraqosh di provinsi Nineveh, Irak utara, lahir dalam keluarga Katolik Asiria. Selama kekerasan sektarian antara tahun 2006 dan 2008, ia bergabung dengan Partai Patriotik Asiria dan bekerja sebagai penjaga keamanan di Mosul.

    Setelah ISIS merebut Mosul pada tahun 2014, ia menjadi bagian dari Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), muncul dalam rekaman dengan mengenakan perlengkapan militer dan menyatakan kesetiaan kepada Brigade Imam Ali. Pada tahun 2017, ia pindah ke Jerman menggunakan visa Schengen, di mana ia secara terbuka meninggalkan keyakinannya dan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang ateis.

    Pada tahun 2018, ia mencari suaka di Swedia dan diberi status pengungsi. Dia kemudian menerima izin tinggal sementara pada tahun 2021, tetapi permohonannya untuk mendapatkan tempat tinggal tetap ditolak karena ketidakkonsistenan dalam permohonan suakanya, termasuk klaim yang disengketakan tentang hubungannya dengan Brigade Imam Ali.

    Di Swedia, dia terlihat berinteraksi dengan politisi, termasuk Anggota Parlemen Demokrat Kristen Robert Halef dan Julia Kronlid dari Demokrat Swedia, dan kemudian menjajaki potensi karier politik dengan Demokrat Swedia.

    Status Imigrasi Momika

    Momika melarikan diri ke Swedia setelah menghadapi masalah hukum di Irak. Pada Oktober 2023, Swedia mencabut izin tinggalnya, dengan alasan informasi palsu dalam permohonan suakanya. Irak meminta ekstradisinya, tetapi pihak berwenang Swedia menghentikan sementara deportasinya.

    Momika kemudian mencari suaka di Norwegia tetapi dideportasi kembali ke Swedia, di mana ia diberi izin selama satu tahun. Pihak berwenang Swedia melanjutkan penyelidikan mereka atas penembakan tersebut sambil menilai potensi risiko keamanan yang terkait dengan kasus tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pencegahan PMI Ilegal, Alissa Wahid Minta Pemerintah Perketat Regulasi Penyaluran

    Pencegahan PMI Ilegal, Alissa Wahid Minta Pemerintah Perketat Regulasi Penyaluran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyarankan pemerintah memperketat lembaga penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencegah insiden penembakan terulang kembali.

    “Jadi, pekerjaan rumah Pemerintah Indonesia itu bukan hanya mengatasi (PMI) yang di sana (luar negeri), tetapi dari sininya sudah diperketat, izin nggak bisa sembarangan, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan yang mengurus tenaga kerja Indonesia ini mereka harus memenuhi kebijakan pengamanannya, itu harus ada,” katanya saat ditemui usai Kongres Keluarga Maslahat NU di Jakarta, Jumat.

    Menurut putri Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, pengelolaan pekerja migran di luar negeri sangat sulit, utamanya bagi PMI yang ilegal, sehingga pengetatan tersebut sangat penting untuk memberikan perlindungan sejak dari Indonesia.

    “Kalau masih gampang-gampangan di Indonesia mengurus ini itunya, akhirnya si pekerja ke sananya menjadi ilegal. Kasus seperti yang terjadi di Malaysia ini, memang ada kesulitan tingkat tinggi, kalau di Malaysia atau di negara-negara sekitar Indonesia dan bahkan di Arab Saudi itu adalah pengelolaan pekerja migran yang ada di sananya, itu agak susah, apalagi kalau pekerja migran yang ilegal,” ujarnya.

    Alissa juga menyebutkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) tengah berproses menjalin kerja sama perlindungan PMI dengan menandatangani kesepahaman bersama.

    “Pemerintah akan membuat kerja sama atau MoU dengan PBNU dalam waktu dekat, kira-kira dua minggu lagi. Itu salah satunya dalam rangka untuk memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tuturnya.