Kasus: pencurian

Jakarta –

Pemerintah Australia akan mewajibkan berbagai perusahaan media sosial mengambil “langkah yang masuk akal” untuk mencegah anak di bawah 16 tahun membuat akun mulai 10 Desember. Akun yang telah dibuat pun harus dinonaktifkan atau dihapus.

Pemerintah menyebut larangan ini, kebijakan pertama di dunia yang mendapat dukungan luas dari banyak orang tua bertujuan mengurangi “tekanan dan risiko” bagi anak-anak di media sosial.

Risiko itu muncul dari “fitur desain yang mendorong anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di layar, sambil menyajikan konten yang dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka,” demikian pernyataan pemerintah Australia.

Sebuah studi pesanan pemerintah Australia pada awal tahun ini menunjukkan, sebanyak 96% anak berusia 1015 tahun menggunakan media sosial.

Sementara tujuh dari 10 di antara mereka terpapar konten serta perilaku berbahaya. Paparan itu meliputi dari materi misoginis, video perkelahian, hingga konten yang mempromosikan gangguan makan serta bunuh diri.

Satu dari tujuh anak juga melaporkan mengalami perilaku diduga grooming dari orang dewasa atau anak yang lebih tua. Lebih dari separuh mengatakan mereka pernah menjadi korban perundungan siber.

Platform apa saja yang terdampak?

Sejauh ini, pemerintah Australia telah menyebut 10 platform yang masuk dalam larangan, yakni Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, serta platform streaming Kick dan Twitch.

Platform seperti Roblox dan Discord belakangan menerapkan pemeriksaan usia pada sejumlah fiturnya, sebagai upaya menghindar dari pelarangan pemerintah Australia.

Pemerintah Australia menyatakan akan terus meninjau daftar platform yang terdampak, dengan mempertimbangkan tiga kriteria utama.

Kriteria pertama, tujuan utama atau “tujuan signifikan” platform adalah menciptakan interaksi sosial daring antara dua pengguna atau lebih.

Kedua, platform memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sebagian atau seluruh pengguna lain.

Ketiga, platform memungkinkan pengguna mengunggah materi.

YouTube Kids, Google Classroom, dan WhatsApp tidak termasuk dalam daftar karena dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut.

Anak-anak juga tetap dapat menonton sebagian besar konten di platform seperti YouTube, yang tidak mensyaratkan pembuatan akun.

Bagaimana larangan ini akan ditegakkan?

Anak-anak dan orang tua tidak akan dikenai hukuman jika kedapatan melanggar larangan ini.

Pemerintah Australia menyatakan, perusahaan media sosial yang bertanggung jawab menegakkannya. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikenai denda hingga US$32 juta (sekitar Rp534,6 miliar) jika melakukan pelanggaran berat atau berulang.

Pemerintah Australia juga menyatakan perusahaan-perusahaan itu harus mengambil “langkah yang masuk akal” untuk menjaga anak-anak tetap berada di luar platform mereka, serta menerapkan penggunaan teknologi verifikasi usiatanpa memerinci data yang akan digunakan.

Sejumlah kemungkinan telah disebutkan, termasuk penggunaan kartu identitas pemerintah, pengenalan wajah atau suara, dan age inference.

Metode terakhir ini memakai informasi daring selain tanggal lahir seperti perilaku atau interaksi daring untuk memperkirakan usia seseorang.

Sebuah studi terbaru pemerintah Australia menemukan bahwa 96% anak usia 1015 tahun memakai media sosial dan tujuh dari 10 di antaranya pernah terpapar konten atau perilaku berbahaya. (Getty Images)

Pemerintah mendorong platform media sosial menerapkan berbagai metode sekaligus.

Pemerintah juga menegaskan bahwa platform medsos tidak diperkenankan mengandalkan pengguna untuk menyatakan umur mereka sendiri, atau mengandalkan orang tua untuk membenarkan umur anak.

Meta, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan Threads mengumumkan bahwa mereka akan mulai menutup akun remaja mulai 4 Desember.

Akun orang dewasa yang terkena penutupan bisa memakai kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah atau mengirim video selfie untuk memverifikasi usia, terang Meta.

Sementara platform lain yang terdampak sejauh ini belum menyampaikan bagaimana mereka akan mematuhi aturan tersebut.

Apakah aturan ini akan efektif?

Tanpa gambaran jelas tentang metode apa yang akan dipakai perusahaan-perusahaan medsos, sulit memastikan apakah larangan ini akan benar-benar efektif.

Di sisi lain, sejumlah kekhawatiran sudah bermunculan.

Teknologi verifikasi usia dikhawatirkan dapat salah memblokir pengguna yang sah dan gagal menangkap anak-anak yang berbohong soal usia mereka.

Laporan pemerintah menunjukkan bahwa teknologi pemindaian wajah, misalnya, justru paling tidak akurat untuk kelompok usia yang menjadi sasaran utama aturan ini.

Pertanyaan lain muncul soal besaran denda.

Mantan pejabat eksekutif Facebook, Stephen Scheeler, mengatakan kepada kantor berita Australia bahwa Meta hanya butuh sekitar satu jam 52 menit untuk meraup pendapatan US$50 juta (sekitar Rp835 miliar), yang setara dengan nilai denda maksimum.

Sebagian pengkritik menilai, sekalipun aturan ini ditegakkan dengan benar, dampaknya terhadap keamanan anak di dunia maya mungkin tetap terbatas.

Pasalnya, situs kencan dan platform gim tidak masuk aturan ini.

Chatbot AI juga tidak tercakup, padahal belakangan jadi sorotan setelah diduga mendorong anak untuk bunuh diri atau melakukan percakapan “sensual” dengan anak di bawah umur. Ada pula kekhawatiran bahwa remaja yang mengandalkan media sosial untuk mencari komunitas akan makin terisolasi.

Mereka berpendapat, mengajari anak cara menjelajahi media sosial secara aman lebih masuk akal ketimbang menutup aksesnya.

Menteri Komunikasi Australia, Annika Wells, mengakui larangan ini mungkin tidak akan “sempurna”.

“Prosesnya akan terlihat agak berantakan,” ujarnya awal November.

“Reformasi besar memang selalu begitu.”

Apakah ada kekhawatiran soal perlindungan data?

Kritik lain menyasar pada kebutuhan mengumpulkan dan menyimpan data pribadi dalam jumlah besar demi memverifikasi usia pengguna.

Risiko kebocoran dan penyalahgunaan data kembali jadi perhatian, mengingat Australia dalam beberapa tahun terakhir berkali-kali diguncang insiden pencurian data berskala besar.

Namun pemerintah menegaskan bahwa aturan ini memuat “perlindungan kuat” bagi data pribadi.

Aturan itu menyatakan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak boleh dipakai untuk tujuan selain verifikasi usia dan harus dimusnahkan setelah proses selesai.

Pemerintah juga menyatakan akan memberikan “sanksi serius” bagi pelanggaran.

Pemerintah juga mewajibkan platform menyediakan opsi selain identitas pemerintah untuk proses verifikasi usia, agar pengguna punya pilihan yang lebih aman.

Bagaimana respons perusahaan media sosial?

Sejumlah perusahaan media sosial mengaku terkejut tatkala pemerintah Australia mengumumkan larangan itu pada November 2024.

Mereka menilai aturan tersebut sulit diterapkan, mudah diakali, memakan waktu bagi pengguna, dan berisiko terhadap privasi mereka.

Selain itu, mereka berpendapat kebijakan itu bisa mendorong anak-anak masuk ke sudut gelap internet dan membuat remaja kehilangan ruang untuk berinteraksi sosial.

Snap perusahaan pemilik Snapchat dan YouTube bahkan membantah bahwa mereka adalah perusahaan media sosial.

Google, perusahaan induk YouTube, dilaporkan masih mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terkait masuknya platform itu dalam daftar.

BBC menghubungi Google untuk mengonfirmasi langkah tersebut, tapi tidak beroleh balasan.

Ilustrasi gedung dengan logo Youtube di fasadnya. (Getty Images)

Meski mengumumkan akan menerapkan aturan itu lebih cepat, Meta masih bersikukuh bahwa pelarangan ini akan membuat remaja menghadapi “perlindungan yang tidak konsisten di berbagai aplikasi yang mereka gunakan.”

Dalam sesi dengar pendapat di parlemen pada Oktober, TikTok dan Snap menyatakan mereka tetap menolak aturan itu, namun akan tetap menerapkannya.

Kick satu-satunya perusahaan Australia yang masuk dalam daftar menyatakan akan memperkenalkan “sejumlah langkah” dan terus berkomunikasi “secara konstruktif” dengan otoritas.

Apakah negara lain punya aturan serupa?

Larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun ini merupakan yang pertama di dunia, tapi sejumlah negara lain diperkirakan akan mengamati penerapan di Australia.

Berbagai pendekatan sudah dicoba di sejumlah wilayah untuk membatasi waktu layar dan akses media sosial bagi anak, serta mencegah mereka melihat konten berbahaya.

Namun, belum ada yang menerapkan larangan total terhadap platform-platform tersebut.

Di UK, aturan keselamatan yang diberlakukan pada Juli lalu membuat perusahaan daring terancam denda besar, bahkan para eksekutifnya dapat dipenjara, jika gagal menerapkan langkah-langkah untuk melindungi anak dari konten ilegal dan berbahaya.

Beberapa negara Eropa memperbolehkan penggunaan media sosial di bawah usia tertentu, tapi hanya dengan persetujuan orang tua.

Pada September, penyelidikan parlemen Prancis merekomendasikan larangan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun, serta “jam malam” media sosial untuk pengguna usia 15 hingga 18 tahun.

Denmark mengumumkan rencana untuk melarang media sosial bagi anak di bawah 15 tahun, sementara Norwegia sedang mempertimbangkan usulan serupa.

Pemerintah Spanyol pun telah mengirim rancangan undang-undang ke parlemen yang mewajibkan persetujuan wali sang anak di bawah 16 tahun untuk mengakses platform medsos.

Sebaliknya di Amerika Serikat, upaya Negara Bagian Utah untuk melarang remaja di bawah 18 tahun menggunakan media sosial tanpa persetujuan orang tua menemui jalan buntu, setelah tidak mendapat persetujuan hakim federal tahun lalu.

Apakah anak-anak akan mencoba mengakali larangan itu?

Remaja yang diwawancarai BBC mengaku mulai membuat akun baru dengan usia palsu menjelang pemberlakuan aturan tersebut meski pemerintah telah memperingatkan perusahaan media sosial bahwa mereka diharapkan mendeteksi dan menghapus akun-akun seperti itu.

Di internet, para remaja juga saling berbagi rekomendasi aplikasi alternatif atau memberikan strategi menghindari pelarangan.

Sejumlah remaja, termasuk influencer, beralih menggunakan akun bersama dengan orang tua.

Sementara para pengamat memperkirakan penggunaan VPN akan melonjak teknologi yang menyembunyikan lokasi pengguna. Fenomena ini terjadi di UK setelah aturan kontrol usia diberlakukan.

Lihat juga Video Cara Kemkomdigi Deteksi Anak yang Terpapar Konten Negatif di Medsos

(ita/ita)