Xcloud.id

Kasus: pembunuhan

  • Gelombang Protes di Jerman Menentang Perang-Penguatan Militer

    Gelombang Protes di Jerman Menentang Perang-Penguatan Militer

    Jakarta –

    Lebih dari 10.000 orang berkumpul di depan monumen bersejarah Brandenburger Tor Berlin menyerukan “Hentikan genosida di Gaza” juga tema lain seperti Perang Rusia terhadap Ukraina yang melanggar hukum internasional.

    Politisi Sahra Wagenknecht menjadi salah satu penggagas demonstrasi 13 September lalu. Pada Januari 2024 ia mendirikan partai seturut namanya, Bndnis Sahra Wagenknecht (BSW). Selain politisi, beberapa selebritis nampak di atas panggung, termasuk musisi Peter Maffay.

    Menyerukan negosiasi damai, menentang pengiriman senjata

    Kelompok yang beragam menuntut pemerintah federal untuk “secara aktif dan kredibel mendukung negosiasi perdamaian, baik di Timur Tengah maupun di Ukraina”. Selain itu, mereka juga menuntut penghentian pengiriman senjata ke daerah perang secara umum.

    “Kita semua ada di sini karena kita bersuara menentang perang yang tidak manusiawi di dunia ini,” kata Wagenknecht. “Kami juga mengutuk pembantaian mengerikan yang dilakukan Hamas dan penyanderaan.” Namun, tidak ada yang bisa membenarkan “pemboman, pembunuhan, kelaparan, dan pengusiran terhadap dua juta orang di Jalur Gaza, setengahnya adalah anak-anak”.

    Demonstrasi (13/09) adalah awal dari serangkaian demonstrasi yang terjadi di Berlin. Pada Sabtu (27/09) demonstrasi besar digelar di Berlin. Menurut pihak kepolisian diikuti sekitar 50.000 sebagai aksi solidaritas untuk Palestina dan Gaza, dengan tuntutan utama menghentikan perang di Gaza, mengakhiri ekspor senjata Jerman ke Israel, dan mendorong Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Israel atas dugaan pelanggaran HAM.

    Demonstrasi ini diorganisir oleh aliansi luas kelompok pro-Palestina, organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International Jerman dan Medico International, partai kiri Die Linke, serta komunitas diaspora Palestina dan kelompok budaya. Aksi tersebut diklaim sebagai salah satu protes terbesar di Jerman di tahun 2025.

    Demo masih terfragmentasi

    Mungkinkah aksi demonstrasi di Jerman ini mampu memobilisasi massa dan mempengaruhi perubahan politik? Seperti yang terjadi pada 1980-an, ketika Jerman yang saat itu masih terpecah antara barat dan timur, sekitar setengah juta orang berdemonstrasi di Bonner Hofgarten mengkhawatirkan terjadinya perang nuklir atau seperti pada tahun 2003, setengah juta orang di Berlin orang turun ke jalan memprotes perang Irak.

    “Ini berbeda dengan, misalnya, mobilisasi melawan perang Irak atau gerakan perdamaian yang ada sebelumnya. Saat ini masih relatif terfragmentasi. Namun, itu tidak berarti bahwa hal ini tidak dapat berkembang,” kata Grimm.

    Berupaya menyatukan banyak orang dalam isu wajib militer

    Wagenknecht yang memimpin orasi 13 September lalu sempat menuai kontroversi. Presiden Dewan Pusat Yahudi di Jerman, Josef Schuster, menuduhnya memicu “kebencian terhadap Israel di Jerman” dengan “sikap politis yang cenderung populis”.

    Ketua Partai Kiri, Jan van Aken mengkritik demonstrasi yang digagas BSW, “Menurut saya, kerja politik harus melibatkan sebanyak mungkin orang. Dan bagi saya, hanya mengandalkan beberapa nama saja bukanlah kerja politik.”

    Van Aken dan partainya ingin melakukan hal yang berbeda dalam demonstrasi (27/09), “Kami telah membentuk aliansi khusus dengan organisasi non-pemerintah, dengan organisasi Palestina. Kita harus menyatukan semuanya: orang Israel yang kritis, orang Israel yang beragama Yahudi.”

    Besar dalam gerakan perdamaian di tahun 1980-an, van Aken merasa salah satu isu yang dapat memobilisasi banyak orang adalah pertanyaan tentang wajib militer, “Ini bisa menjadi isu besar karena secara langsung mempengaruhi banyak kaum muda, yang mungkin akan turun ke jalan untuk memprotesnya.”

    Van Aken berharap protes di internet dapat berlanjut ke jalanan. Di internet petisi telah dimulai seorang pemuda: “Tidak ada wajib militer tanpa hak suara bagi kaum muda!”. Hingga 26 September, lebih dari 70.000 orang telah menandatangani petisi tersebut.

    “Jerman adalah negara yang pasifis”

    Partai Kiri menganggap perdebatan wajib militer sebagai salah satu isu terpenting, “Ini akan turut menentukan masa depan militer Jerman,” jelas van Aken. Selama 40 tahun terakhir, kekuatan militer selalu berhasil ditahan. “Jerman adalah negara pasifisme (menolak perang dan kekerasan). Namun saat ini, situasinya berubah,” katanya dengan cemas.

    Peneliti perdamaian dan konflik Jannis Grimm juga berpendapat bahwa protes yang semakin meningkat terhadap gerakan militer, khususnya terhadap kembalinya wajib militer adalah hal yang mungkin terjadi.

    Awalnya, Partai Hijau yang berhaluan pasifislah yang bahkan mendukung pembubaran Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) namun kini Partai Kiri dan BSWlah yang mengambil posisi tersebut saat Partai Hijau mulai berubah arah. Banyak anggota Partai Hijau mengatakan, “Menolak segala bentuk kekerasan bersenjata dan militer juga bukan cara untuk melindungi hak asasi manusia dan hukum internasional di dunia.”

    Gerakan perdamaian yang dulunya homogen dan bersatu kini terpecah belah. Yang paling aktif adalah kelompok kiri dan aliansi yang memisahkan diri dari mereka, Bndnis Sahra Wagenknecht (BSW). “Hal ini menyebabkan situasi di mana tidak ada satu pun partai yang secara jelas memiliki keterkaitan dengan aksi di jalanan,” menurut Grimm.

    Protes diperkirakan semakin meningkat. Puncaknya mungkin akan tercapai pada 3 Oktober di Hari Unifikasi Jerman. Pada hari itu, demonstrasi besar-besaran akan berlangsung bersamaan di Berlin dan Stuttgart. Lebih dari 400 inisiatif, organisasi, dan partai menyerukan “Tidak ada lagi perang! Mari berjuang untuk perdamaian!”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Menlu Jerman Soroti Kondisi Gaza: Perang Ini Harus Diakhiri!” di sini:

    (ita/ita)

  • Pancasila dan politik tanpa dendam

    Pancasila dan politik tanpa dendam

    Dengan landasan pada Pancasila, politik memang harus disikapi secara dewasa

    Bondowoso (ANTARA) – Bangsa Indonesia pernah larut dalam trauma berkepanjangan terkait pengkhianatan terhadap Pancasila. Puncaknya adalah Gerakan 30 September (G30S)/ PKI pada tahun 1965.

    Setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah jenderal TNI oleh PKI yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan paham komunis, bangsa kita kemudian terseret pada dendam politik yang nyaris tak berkesudahan.

    Pemerintahan Orde Baru, demi menjaga kesetiaan pada Pancasila, memberangus semua anggota PKI, bahkan hingga ke anak turunannya yang tidak tahu menahu dengan pilihan dan perilaku politik orang tua atau kakek neneknya, juga kena getahnya.

    Para anak turun PKI itu harus menghadapi konsekuensi dari pilihan ideologinya, sehingga hidupnya serba dibatasi. Se-Pancalais apapun perilaku anak turunan dari PKI itu, tetap akan dicap sebagai kelompok yang anti-Pancasila.

    Dengan landasan demi menjaga Pancasila, gerakan mereka yang terkait dengan PKI dibatasi. Pembatasan itu, bukan hanya kiprah di politik, tapi juga untuk urusan ekonomi dan sosial. Bahkan, segala tindakan mereka selalu diwaspadai.

    Pancasila tetap menjadi pegangan bersama, meskipun situasi dan keadaan terus berubah. Sistem politik bangsa ini memasuki babak lanjutan, setelah Era Reformasi lahir menggantikan Orde Baru. Indonesia memasuki etape hidup bernegara, dengan menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka.

    Pedoman pada ideologi Pancasila yang mengalami hantaman gelombang situasi politik dan keamanan, bahkan hingga titik paling kritis, telah membuktikan bahwa Pancasila memang sakti. Bangsa Indonesia tetap teguh berpegangan pada dasar Pancasila, meskipun praktiknya, terus menerus perlu disempurnakan.

    Pada akhirnya, sikap politik yang didasari oleh dendam, yang dalam falsafah Pancasila tidak memiliki tempat untuk tumbuh dan berkembang, sudah tidak berlaku.

    Pancasila kembali menghadapi ujian kesaktian ketika pilihan bangsa ini jatuh pada sistem demokrasi terbuka, salah satunya dengan pemilihan langsung oleh rakyat untuk menentukan presiden dan wakil presiden, termasuk kepala daerah.

    Sebagai pendatang baru dalam praktik sistem politik dengan pemilihan umum langsung, bangsa ini menghadapi riak-riak yang sempat mengkhawatirkan. Pada pemilihan presiden, kubu yang satu dengan kubu lainnya saling adu argumen dan strategi untuk memenangkan calon.

    Bahkan, tidak jarang, para pendukung calon itu saling menyerang, hingga muncul istilah kelompok cebong dan kadrun. Muncul kekhawatiran bangsa ini akan terpecah belah.

    Meskipun demikian, Pancasila kembali menunjukkan kesaktiannya. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, meskipun tidak sepanas pilpres sebelumnya, juga terjadi riak-riak terkait dengan dukung mendukung calon.

    Satu hari menjelang peringatan peringatan Hari G30S PKI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politiknya yang tidak menyimpan dendam pada pesaingnya di ajang pesta demokrasi itu.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejagung Terima Berkas 3 Pegawai Bank Tersangka Pembobol Rekening Dormant

    Kejagung Terima Berkas 3 Pegawai Bank Tersangka Pembobol Rekening Dormant

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima berkas tiga dari sembilan tersangka kasus dugaan pembobolan rekening dormant (pasif) senilai Rp204 miliar yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

    Tiga tersangka itu, yakni AP selaku kepala cabang bank, GRH selaku consumer relations manager bank, dan NAT selaku mantan pegawai bank yang menjadi eksekutor.

    “Tiga sudah berkas dan sudah dilakukan koordinasi untuk dilengkapi dalam pemberkasan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna dilansir dari Antara, Selasa (30/9/2025).

    Adapun enam tersangka lainnya, kata Anang, masih dalam tahap pemberkasan.

    Diketahui, Dittipideksus Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus pembobolan rekening dormant pada kantor cabang salah satu bank pelat merah di Jawa Barat senilai Rp204 miliar.

    Penyidik menetapkan sembilan tersangka dalam kasus tersebut. Pertama, dari kelompok karyawan bank, yaitu AP (50) selaku kepala cabang pembantu bank dan GRH (43) yang merupakan consumer relations manager bank.

    Selanjutnya, lima tersangka yang merupakan pembobol atau eksekutor, yaitu C (41), DR (44), NAT (36), R (51), dan TT (38).

    Terakhir, dua tersangka yang berperan melakukan pencucian uang, yaitu DH (39) dan IS (60).

    Selain itu, ada pula satu tersangka berinisial D yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Adapun tersangka C dan DH merupakan tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih.

    Modus yang digunakan para tersangka yang merupakan jaringan sindikat pembobol bank adalah menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dormant, di luar jam operasional bank.

    Pemindahan uang senilai Rp204 miliar itu dilaksanakan secara in absentia atau tanpa hadir langsung secara fisik di bank.

    Pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp200 miliar.

    Lalu, Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 perubahan kedua atas perubahan UU Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp600 juta.

    Kemudian, Pasal 82 pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana dengan ancaman hukuman yaitu 20 tahun penjara dan denda Rp20 miliar.

    Terakhir, Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) dengan ancaman penjara 20 tahun dan denda Rp10 miliar.

  • Hamas Tolak Rencana AS Siapkan Tony Blair Pimpin Pemerintahan Sementara Gaza

    Hamas Tolak Rencana AS Siapkan Tony Blair Pimpin Pemerintahan Sementara Gaza

    JAKARTA – Hamas menyebut mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai “sosok yang tidak diinginkan” dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

    Hal itu disampaikan anggota Biro Politik Hamas, Husam Badran, lewat aplikasi pesan Telegram, menanggapi laporan media Israel, Haaretz, yang menyebutkan Amerika Serikat tengah menyiapkan Blair untuk memimpin pemerintah sementara di Gaza.

    Badran menyebut keterkaitan Blair dengan rencana itu sebagai “pertanda buruk bagi rakyat Palestina.”

    Badran juga menggambarkan Blair sebagai sosok negatif yang layak diadili atas kejahatannya, khususnya dalam perang Irak (2003–2011), dan menyebut Blair sebagai “saudara iblis” yang selama ini tidak membawa kebaikan bagi Palestina dan dunia Arab.

    Menurut Badran, urusan Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, adalah “masalah internal yang harus diputuskan melalui konsensus nasional, bukan dipaksakan pihak asing.”

    “Rakyat Palestina mampu mengatur diri mereka sendiri; kami memiliki sumber daya dan keahlian untuk mengelola urusan kami sendiri serta hubungan kami dengan kawasan dan dunia,” kata dia dilansir ANTARA dari Anadolu, Senin, 29 September.

    Dia juga mengungkapkan sejak Desember 2023, Hamas sudah memutuskan secara internal untuk tidak terus memerintah Gaza sendirian, bahkan sebelum eskalasi konflik saat ini.

    Soal gencatan senjata, Badran menegaskan pihaknya belum menerima usulan resmi melalui mediator, melainkan hanya mendengar isu dari media, termasuk yang dikaitkan dengan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menambahkan, sering kali ide-ide dari AS dan Israel baru dikirimkan resmi setelah lama beredar.

    Hamas sebelumnya menyebut perundingan gencatan senjata terhenti sejak upaya pembunuhan oleh Israel terhadap para pemimpin Hamas di Doha, Qatar, pada 9 September, dan belum ada usulan baru sejak itu.

    Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pekan lalu, Trump mempresentasikan rencana 21 poin kepada pemimpin Arab dan Muslim untuk mengakhiri perang Israel di Gaza yang telah berlangsung dua tahun.

    Pada 18 Agustus, Hamas menyetujui usulan mediator soal gencatan senjata parsial dan pertukaran tawanan, tetapi Israel tidak memberikan respons. Padahal, rencana itu sesuai dengan inisiatif yang diajukan sebelumnya oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan disetujui oleh Tel Aviv.

  • Tak Kunjung Bayar Utang, Warga Surabaya Ditusuk Hingga Meninggal Dunia

    Tak Kunjung Bayar Utang, Warga Surabaya Ditusuk Hingga Meninggal Dunia

    Surabaya (beritajatim.com) – Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Munif Hariyanto kembali digelar di ruang Sari 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (29/9/2025). Tiga terdakwa, yakni Achmad Firdil Akbar, Sobirin Amin, dan Hasan, hadir secara langsung. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hajita Nurcahyo menghadirkan istri korban, Kiptyah, sebagai saksi kunci.

    Di hadapan majelis hakim, Kiptyah menceritakan detik-detik mencekam ketika mobil Toyota Rush yang ia tumpangi bersama Munif dihentikan secara paksa sepulang dari majelis dzikir di kawasan Jatipurwo.

    “Mobil kami ditabrak sepeda motor hingga berhenti. Dalam hitungan detik ada orang turun dari motor, langsung menusuk suami saya,” ungkapnya dengan nada bergetar.

    Menurut Kiptyah, usai kejadian Munif sempat dilarikan ke rumah sakit di Gresik, lalu dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Namun, nyawa suaminya tak tertolong dan meninggal beberapa hari kemudian.

    Saat diminta majelis hakim untuk menunjuk pelaku dari tiga terdakwa, Kiptyah mengaku tidak mengenali siapa penusuk suaminya. “Saya tidak tahu siapa yang menusuk suami saya,” tegasnya.

    Kesaksian lain disampaikan Fajar, kerabat korban, yang menyebut keluarga korban dan para terdakwa sudah menempuh jalur perdamaian. Menurutnya, terdakwa memberi santunan Rp50 juta.

    Majelis hakim kemudian memastikan sikap Kiptyah. “Apakah benar ibu memaafkan terdakwa? Apakah ibu ikhlas?” tanya hakim. Kiptyah pun menjawab ikhlas, membuat suasana ruang sidang mendadak haru.

    Sidang akan dilanjutkan Rabu (1/10/2025) dengan agenda pembacaan tuntutan JPU.

    Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Perak, motif utama pembunuhan adalah sakit hati terdakwa Achmad Firdil Akbar terhadap korban Munif yang disebut kerap ingkar janji dalam membayar utang. Firdil lalu merencanakan aksi balas dendam dengan menjanjikan imbalan Rp1 juta kepada Sobirin Amin jika berhasil melukai Munif.

    Rencana itu berkembang menjadi pembunuhan. Firdil menghubungi Sobirin agar mengajak Hasan dan Mat Tato (DPO) untuk mengeksekusi korban pada Selasa, 25 Februari 2025 seusai acara majelis dzikir di Surabaya.

    Hasan ditugasi menabrak mobil korban untuk memaksa berhenti, sementara Mat Tato bertindak sebagai eksekutor. Ketika mobil Toyota Rush bernopol W 1892 ON berhenti di dekat Pos Polisi Kelurahan Perak Timur, Munif turun memeriksa. Saat itu, Mat Tato langsung menusuk Munif dua kali di perut dan dada hingga korban tersungkur.

    Para pelaku kemudian melarikan diri. Korban sempat dirawat di RS Semen Gresik sebelum dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo. Namun, pada 1 Maret 2025, Munif dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk yang dideritanya. [uci/beq]

  • 15 Narapidana Kabur dari Lapas Nabire, Gunakan Kayu dan Net Voli

    15 Narapidana Kabur dari Lapas Nabire, Gunakan Kayu dan Net Voli

    Liputan6.com, Jakarta Lima belas warga binaan Kelas IIB Nabire kabur dari penjara, Senin (29/09/2025), sekira pukul 07.00 WIT. Ada dugaan, para narapidana kabur dengan memanjat tembok tahanan menggunakan kayu dan net voli.

    “Dari olah TKP ditemukan sejumlah barang bukti berupa tangga kayu dan net voli yang diduga digunakan oleh para napi untuk kabur,” kata Kapolres Nabire AKBP Samuel D Tatiratu.

    Aparat keamanan gabungan dari Polres Nabire, Polda Papua Tengah dan Brimob terus melakukan pengejaran.

    “Pemeriksaan internal di dalam lapas telah dilakukan, termasuk memeriksa saksi, sipir yang sedang piket. Pemeriksaan masih berlanjut,” terangnya.

    Untuk memperkecil ruang gerak narapidana, Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Papua Lapas Kelas IIB Nabire menerbitkan identitas 15 narapidana yang kabur.

    Berikut identitasnya:

    1.⁠ ⁠Adrian Melkisedek Torobi kasus narkotika

    2.⁠ ⁠Refli Bima Langitan kasus narkotika

    3.⁠ ⁠Jhon Mote kasus pemerasan dengan kekerasan

    4.⁠ ⁠Melianus Pigome kasus pencurian dengan kekerasan

    5.⁠ ⁠Meki Morin kasus pengrusakan

    6.⁠ ⁠Jack Daud Puara kasus narkotika

    7.⁠ ⁠Daniel Essue kasus narkotika

    8.⁠ ⁠Raimondus Goo kasus kekerasan seksual

    9.⁠ ⁠Elister Hasibuan kasus narkotika

    10.⁠ ⁠Danus Begal kasus narkotika

    11.⁠ ⁠Yakobus Waine kasus penyelundupan senjata api/senjata tajam

    12.⁠ ⁠Ayub Eyati Edowai kasus narkotika

    13.⁠ Valentino Elvis Mareku kasus pencurian dan pengeroyokan

    14.⁠ ⁠Roi Renhat Pais kasus narkotika

    15.⁠ ⁠Dalton Tamaroba kasus pembunuhan berencana.

  • Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah, Mantan Sekda Balangan Ajukan Praperadilan

    Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah, Mantan Sekda Balangan Ajukan Praperadilan

    JAKARTA – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Sutikno ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Majelis Taklim Al-Hamid.

    Meski sudah sepekan mendekam di Lapas Amuntai dititipkan selama 20 hari, namun Sutikno melakukan perlawanan melalui permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Paringin.

    Kuasa hukum Sutikno, Kamarudin Simanjuntak yang pernah menangani kasus korupsi e-KTP hingga pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat, mengatakan bila Sutikno diduga mendapat perlakuan tidak prosedural.

    Permohonan praperadilan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Paringin oleh tim kuasa hukum. Hottua Manalu, Advokat Firma Hukum Victoria yang mendaftar ke Pengadilan Negeri Paringin mengatakan bila penetapan tersangka terhadap Sutikno tidak memenuhi alat bukti yang cukup.

    “Alasan kita melakukan praperadilan, karena menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Balangan ada kesalahan prosedur dan tak memenuhi alat bukti yang cukup. Dan bahkan klien kita ditahan,” ujar Hottua Manalu dalam keterangan yang diterima, Minggu, 28 September.

    Hottua bilang terkait ini akan diuraikan saat sidang praperadilan yang kemungkinan digelar pekan depan oleh Pengadilan Negeri Paringin.

    “Kehadiran kita, supaya penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Paringin tegak dan sama. Termasuk terhadap Pak Sutikno,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Suwandi memvonis dua terdakwa penerima hibah Majelis Taklim Al Hamid. Yakni, Ketua Majelis Taklim, Mustafa Al Hamid dan Bendahara Majelis, Nudiansyah saat sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Banjarmasin.

    Mereka berdua, terbukti melakukan penyimpangan dana hibah Majelis Taklim Al-Hamid di Desa Bungin sebesar Rp1 miliar tahun anggaran 2023.

    Menyusul penyelesaian perkara kedua terdakwa ini, pihak Kejaksaan Negeri Balangan melakukan pengembangan dan menyeret nama Sutikno selaku Sekda pada era itu.

    Jaksa menilai Sutikno memberikan disposisi agar majelis taklim masuk daftar penerima hibah, padahal belum memenuhi syarat. Dari disposisi itulah pencairan dana Rp1 miliar terjadi.

    Meski tidak menikmati aliran dana, disposisi dari Sutikno dianggap membuka jalan korupsi hibah itu. Dana yang seharusnya untuk membeli tanah dan bangunan, sampai sekarang tak pernah ada wujudnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Mangantar Siregar mengatakan alasan penetapan tersangka menjurus ke Sutikno karena kewenangannya selaku Sekda saat itu.

    Perbuatan Sutikno yang melakukan disposisi untuk proposal hibah itu, digadang menjadi muara tindak pidana korupsi terjadi.

    Padahal saat itu, lanjut Mangantar, untuk kelengkapan penyaluran dana hibah masih ada syarat yang belum terpenuhi.

    “Seharusnya, lebih selektif. Disposisi ataupun perintah jangan dipermudah, sementara persyaratan gak ada yang terpenuhi,” ujarnya.

  • 3 Wanita Dibunuh Kartel Narkoba Disiarkan Live di Medsos Gemparkan Argentina

    3 Wanita Dibunuh Kartel Narkoba Disiarkan Live di Medsos Gemparkan Argentina

    Jakarta –

    Kasus penyiksaan, pembunuhan, disertai mutilasi tubuh tiga perempuan muda menggemparkan Argentina. Otoritas setempat mengaitkan pembunuhan ini dengan kartel narkoba.

    Peringatan: Artikel ini memuat detail yang dapat mengganggu kenyamanan Anda.

    Mayat tiga perempuan muda, Brenda del Castillo (20 tahun), Morena Verdi (20), dan Lara Gutierrez (15) ditemukan pada Rabu, (24/09).

    Ketiga jenazahnya terkubur di halaman sebuah rumah di kota Florencio Varela, bagian dari Gran Buenos Airessekitar 20 kilometer di selatan ibu kota.

    Brenda dan Morena adalah sepupu.

    Menurut pihak berwenang, pembunuhan brutal yang terjadi pada Sabtu (20/09) dini hari itu diperintahkan pemimpin kartel narkoba, dan disiarkan langsung melalui Instagram untuk grup tertutup yang terdiri dari 45 orang.

    “Pemimpin kelompok itu, dalam sesi tersebut, mengatakan: ‘Ini yang terjadi pada orang yang mencuri narkoba saya’,” kata Menteri Keamanan Provinsi Buenos Aires, Javier Alonso, kepada saluran berita lokal TN.

    Salah satu korban, Lara Gutierrez, lima jari tangan kirinya diamputasi dan sebagian telinganya dipotong sebelum dibunuh.

    Dua korban lainnya dipukuli dengan kejam sebelum dibunuh. Brenda juga dipotong sebagian tubuhnya setelah meninggal.

    “Autopsi menunjukkan, dua gadis itu menderita sangat parah,” tambah Alonso dalam pernyataannya kepada CNN Radio Argentina.

    Pemimpin geng tersebut berusia 23 tahun dan dikenal sebagai “Pequeo J” atau “Julito,” kata Alonso.

    BBCKetiga perempuan ini telah dilaporkan hilang sejak Jumat lalu.

    Alonso juga menyebutkan, mereka telah mengidentifikasi anggota-anggota lain.

    “Motifnya adalah untuk mendisiplinkan, untuk membangun citra teroris oleh pemimpin organisasi tersebut,” tambah pejabat tersebut di saluran televisi.

    Alonso mengatakan, ketiga perempuan tersebut dibawa ke rumah tempat kejadian perkara dengan tipu daya.

    Mereka terakhir kali terlihat masih hidup pada Jumat (19/9/2025), saat naik ke sebuah van putih yang membawa mereka ke lokasi tersebut, menurut rekaman kamera keamanan.

    “Mereka mengira diundang untuk sebuah acara. Mereka pergi dengan sukarela bersama orang kepercayaan mereka,” katanya.

    Menurut penyelidikan forensik, para perempuan tersebut meninggal antara pukul 3 dan 6 pagi pada Sabtu (20/9).

    EPA/ShutterstockPara demonstran berunjuk rasa di Buenos Aires terkait kasus pembunuhan tiga perempuan muda.

    Rumah yang menjadi tempat terakhir tiga perempuan tersebut mengembuskan napas merupakan bagian dari organisasi, “jaringan yang memasok narkoba ke berbagai wilayah di pinggiran kota selatan”.

    “Mereka memiliki operasi yang kuat di ibu kota federal dan memiliki tempat-tempat pemasok narkoba untuk dibagikan di sana,” jelas pejabat tersebut.

    Dalam konferensi pers, Alonso memberikan rincian lebih lanjut: “Semua ini menunjukkan adanya pembalasan dari sebuah organisasi narkoba yang membunuh mereka”.

    “Kami bekerja dengan hipotesis tersebut: mereka melihat sesuatu, mengatakan sesuatu, sesuatu terjadi. Ini tidak terjadi secara spontan, sejak awal sudah ada strategi yang direncanakan,” katanya.

    Menteri Keamanan menambahkan, pada Jumat (19/9) sore, sebelum kejahatan terjadi, sekelompok pria menggali lubang di halaman rumah tempat kejadian.

    Polisi telah menahan empat orang yang terdiri dari dua perempuan dan dua pria. Mereka ditangkap saat sedang membersihkan tempat kejadian pada Rabu (24/09) dini hari.

    Petugas menemukan noda darah di dinding rumah, dan bau klorin yang menyengat.

    Setelah itu, delapan orang lainnya juga ditahan.

    ‘Saya ingin semua yang terlibat dipenjara!’

    Setelah mendengar berita tersebut, Paula, ibu dari Brenda del Castillo, berbicara dengan media dan, sambil menangis, meminta agar keadilan ditegakkan.

    “Mereka membunuh putri saya,” katanya sambil menangis di depan mikrofon stasiun televisi.

    “Saya menuntut keadilan untuk putri saya, agar semua yang bersalah dihukum. Mereka merenggut putri saya; dia adalah anak yang baik. Tidak ada dari ketiga gadis ini yang pantas berakhir seperti ini,” tambahnya.

    “Saya ingin semua orang [yang terlibat] dipenjara!” serunya.

    Ketika ditanya apa yang salah sehingga kejahatan ini terjadi, perempuan itu menjawab: “Saya tidak akan menyalahkan siapa pun, anak saya sudah tidak ada. Sekarang yang saya minta adalah tolong bantu saya menemukan semua orang [yang terlibat], satu per satu.”

    Kasus hukum ini sedang diselidiki dengan pasal “pembunuhan berat”.

    Ketiga perempuan korban pembunuhan ini telah dimakamkan pada Kamis (25/09) sore.

    Peristiwa ini menimbulkan kegemparan di Argentina karena tingkat kekerasan yang jarang terjadi di negara Amerika Selatan tersebut.

    Argentina memiliki salah satu tingkat pembunuhan terendah di Amerika Latin (3,8 per 100.000 penduduk) dan provinsi Buenos Aires memiliki angka yang sedikit lebih tinggi (4,3 per 100.000 penduduk).

    Di Ekuador, salah satu negara paling tinggi tingkat kekerasan di benua ini, tercatat 39 pembunuhan per 100.000 penduduk pada 2024, dan di Meksiko mencapai 25,6 pada tahun yang sama.

    Lihat juga Video: Menlu Jamin Pendidikan Anak Zetro, Staf KBRI Peru yang Dibunuh

    (haf/haf)

  • Mahathir Desak PM Anwar Ibrahim Batalkan Undangan Donald Trump ke KTT ASEAN

    Mahathir Desak PM Anwar Ibrahim Batalkan Undangan Donald Trump ke KTT ASEAN

    JAKARTA – Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, meminta PM Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN untuk membatalkan undangan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna menghadiri KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur pada akhir Oktober 2025.

    Dalam pernyataan video di Kuala Lumpur pada Sabtu (27/9), Mahathir menyebut Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump adalah dalang utama di belakang aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

    “Saya memohon supaya Anwar Ibrahim membatalkan undangan kepada Donald Trump, karena dia [Trump] pendukung kejahatan kemanusiaan yang sedang dijalankan Israel kepada Palestina,” kata Mahathir, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 27 September.

    Dia menegaskan keputusan negara-negara Eropa untuk mengakui kemerdekaan Palestina telah memberikan pesan yang sangat jelas bahwa genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina tidak lagi bisa diterima.

    Menurut Mahathir, negara-negara Eropa termasuk Inggris, yang dulu adalah sekutu kuat AS, telah mengambil langkah yang tidak disenangi pemerintahan Trump.

    “Tentara laut Spanyol dan Italia mengirim kapal perang ke perairan Mediterania untuk menjaga kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang disertai rakyat Malaysia, yang mengantar bantuan kemanusiaan ke Palestina,” kata Mahathir.

    Dia menambahkan bahwa pembunuhan terhadap rakyat dan anak-anak di Palestina terus dilakukan AS dan Donald Trump. Hal itu terbukti dengan penggunaan hak veto oleh AS dalam upaya gencatan senjata di Gaza dan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan ke Palestina.

    “Maka sekarang selain dibunuh dengan bom dan senjata lain, mereka [rakyat Palestina] kini dibunuh dengan kelaparan yang sengaja diciptakan,” tegas Mahathir.

    Dia juga menyerukan agar Malaysia tidak berdiam diri. Pemerintahan PM Anwar, ​​menurut dia, harus tampil di depan untuk menyatakan sikap Malaysia atas kekejaman Israel dan AS.

    Mahathir menekankan bahwa sikap Malaysia terhadap AS dan Trump menjadi tanggung jawab moral negara.

    Malaysia perlu menunjukkan dengan jelas kepada Israel dan AS bahwa walaupun Malaysia merupakan negara kecil, tetapi tetap lantang menentang kekejaman, kata Mahathir.

    Dia mengingatkan bahwa beberapa warga Malaysia yang ikut serta menyalurkan bantuan kemanusiaan bersama Global Sumud Flotila sedang bertaruh nyawa di laut lepas.

    Menurut Mahathir, AS masih memberikan dana, senjata, dan bantuan tentara kepada Israel untuk terus membunuh rakyat Palestina.

    “Tangan Donald Trump dan AS, bukan saja berlumuran darah anak Palestina, tapi mereka juga bersama Israel menghancurkan Gaza,” katanya.

    Dengan membatalkan undangan untuk Trump, kata Mahathir, Malaysia akan memberikan pesan jelas bahwa Trump adalah seorang penjahat dan pembunuh anak-anak.

    “Manusia seperti Trump, walau sangat berkuasa, tidak diterima di Malaysia,” kata Mahathir, menegaskan.

  • Misteri ‘Wanita Busana Merah Jambu’ Tewas di Spanyol Terpecahkan, Siapa Dia?

    Misteri ‘Wanita Busana Merah Jambu’ Tewas di Spanyol Terpecahkan, Siapa Dia?

    Madrid –

    Mayat perempuan yang ditemukan di Spanyol lebih dari 20 tahun lalu berhasil diidentifikasi berkat kerja sama interpol lintas negara. Jenazah itu diidentifikasi sebagai Liudmila Zavada, warga negara Rusia yang tewas saat berusia 31 tahun.

    Liudmila adalah orang ketiga yang diidentifikasi melalui investigasi bertajuk Operasi Identifikasi Saya, yang diluncurkan Interpol pada 2023.

    Operasi kepolisian itu bertujuan menemukan nama-nama perempuan yang dibunuh atau meninggal dalam keadaan mencurigakan atau tidak dapat dijelaskan di Eropa.

    Kasus pertama adalah seorang perempuan Inggris yang dibunuh di Belgia. Ia diidentifikasi oleh keluarganya setelah melihat foto tato di tubuhnya dalam sebuah laporan BBC News.

    Sekretaris Jenderal Interpol, Valdecy Urquiza, mengatakan identifikasi terbaru terhadap Luidmila akan memberikan “harapan baru bagi keluarga dan teman-teman orang yang hilang”.

    Interpol mengklaim operasi pencarian ini dapat menjadi “petunjuk baru” bagi para penyelidik.

    “Setelah 20 tahun, seorang perempuan tak dikenal telah mendapatkan kembali identitasnya,” katanya.

    “Tugas kami juga bertujuan memulihkan martabat korban dan memberikan suara bagi mereka yang terdampak oleh tragedi tersebut,” begitu klaim Interpol (Getty Images)

    Jasad Luidmila ditemukan Juli 2005, di tepi jalan di Provinsi Barcelona, Spanyol.

    Saat itu kepolisian menamainya sebagai “perempuan berbusana merah jambu”. Alasannya, saat ditemukan mayat tersebut mengenakan blus pink bermotif bunga, celana pink, dan sepatu pink.

    Polisi setempat menyatakan penyebab kematiannya mencurigakan. Musababnya, bukti menunjukkan jenazah telah dipindahkan dalam 12 jam sebelum ditemukan.

    Meskipun telah dilakukan penyelidikan yang mendalam, identitas wanita tersebut tetap menjadi misteri selama dua dekade.

    Sebuah petunjuk

    Tahun lalu, kasus ini menjadi bagian Operasi Identifikasi Saya. Operasi ini memungkinkan interpol mempublikasikan data seperti sidik jari dari daftar “notifikasi hitam” (kasus-kasus mayat perempuan tak dikenal) kepada kepolisian di seluruh dunia.

    Sebagai bagian dari inisiatif ini, Interpol juga mengirimkan data biometrik tentang kasus-kasus tersebut ke 196 negara anggotanya. Interpol meminta aparat penegak hukum di negara anggota membandingkan informasi tersebut dengan yang tersimpan di basis data nasional mereka.

    Jenazah Luidmila Zavada ditemukan 20 tahun yang lalu di Viladecans, sebuah kota di Provinsi Barcelona, Spanyol (Interpol)

    Dengan cara ini, aparat keamanan juga dapat mencocokkan sampel DNA dari kerabat biologis secara internasional.

    Proses ini dapat dilakukan berkat sampel yang disumbang secara sukarela oleh keluarga orang yang hilang.

    Awal tahun ini, polisi Turki menganalisis sidik jari dalam basis data nasionalnya. Mereka kemudian mengungkap identitas Zavada.

    Verifikasi berlanjut. DNA Luidmila Zavada ditemukan kesesuaian DNA-nya dengan kerabat dekat di Rusia.

    “Kasus-kasus seperti ini menyoroti peran penting yang dimainkan oleh warga negara dan entitas terkait, dalam berkontribusi pada upaya ini,” kata Interpol.

    Meskipun identitas Luidmila telah terungkap, kepolisian masih menyelidiki penyebab kematiannya serta peristiwa yang menyertainya.

    Negara-negara anggota Interpol bekerja sama secara erat untuk memaksimalkan kemampuan analisis mereka (Interpol)

    Perempuan pertama yang diidentifikasi melalui kampanye ini adalah Rita Roberts, perempuan berumur 31 tahun asal Wales.

    Dia dibunuh di Belgia pada 1992. Keluarganya mengaku cemas selama puluhan tahun, tanpa mengetahui apa yang terjadi padanya.

    Mayat wanita Paraguay

    Awal tahun ini, perempuan yang ditemukan tewas di sebuah peternakan pedesaan di Spanyol berhasil diidentifikasi sebagai Ainoha Izaga Ibieta Lima, 33 tahun, asal Paraguay.

    Berdasarkan informasi kerabatnya, Lima pergi ke Spanyol pada 2013. Pada 2019, ia kemudian melaporkan Lima hilang kepada otoritas Paraguay, setelah tak ada kabar berita selama berbulan-bulan.

    Polisi menggambarkan kondisi kematiannya sebagai “tidak dapat dijelaskan”.

    Tujuh tahun telah berlalu sejak kematiannya di provinsi Girona, Spanyol.

    Dia tidak membawa dokumen identitas apa pun. Penduduk di kawasan peternakan serta tetangga lainnya mengaku tidak mengenal identitasnya.

    Polisi menyatakan, dia punya tato bertuliskan “kesuksesan” dalam bahasa Ibrani.

    Lalu, jasadnya dapat diidentifikasi saat pihak berwenang di Paraguay membandingkan sidik jari yang ada dalam database Spanyol dengan database nasional mereka.

    Interpol telah menerbitkan “notifikasi hitam” untuk setiap jasad wanita yang tidak dikenal (Getty Images)

    Interpol masih berusaha mengidentifikasi identitas dari 44 wanita lain yang ditemukan tewas. Kasusnya tersebar di Belanda, Jerman, Belgia, Prancis, Italia, dan Spanyol. Sebagian besar dari mereka adalah korban pembunuhan dan diperkirakan berusia antara 15 hingga 30 tahun.

    Interpol mengatakan, peningkatan migrasi global dan perdagangan manusia telah memicu banyak laporan orang hilang di luar negara asal mereka, yang dapat mempersulit identifikasi jenazah.

    Seorang pejabat agen tersebut mengatakan kepada BBC, perempuan “terkena dampak yang tidak proporsional dari kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia”.

    Rincian setiap kasus telah dipublikasikan di situs web Interpol, bersama dengan foto-foto elemen identifikasi potensial dan rekonstruksi wajah.

    BBC

    (nvc/nvc)