Kasus: pembunuhan

TRIBUNNEWS.COM – Angkatan Udara Israel telah mulai memecat prajurit cadangan yang menandatangani petisi penolakan terhadap kelanjutan perang di Jalur Gaza.

Langkah ini menandai peningkatan ketegangan antara militer dan para anggotanya yang secara terbuka menentang operasi militer yang masih berlangsung.

Menurut laporan berita Israel, Haaretz pada Senin (21/4/2025), seorang brigadir jenderal cadangan telah secara resmi diberhentikan.

Sementara percakapan individual dengan para penandatangan petisi lainnya saat ini sedang dilakukan oleh pihak militer.

Militer Israel menyatakan bahwa sekitar 60 dari penandatangan petisi merupakan personel aktif dalam pasukan cadangan, termasuk tujuh pilot.

Namun, para penyelenggara petisi mengatakan jumlah tersebut bisa saja lebih.

Pada awal bulan ini, komandan senior Angkatan Udara diketahui mengadakan pertemuan tertutup dengan para prajurit cadangan yang terlibat, dikutip dari Middle East Monitor.

Ia memperingatkan terhadap para prajurit ini untuk segera menarik petisi jika tidak ingin diberhentikan secara paksa.

Akibat tekanan tersebut, sekitar 25 orang menarik petisi tersebut.

Akan tetapi, lainnya justru menyatakan ingin bergabung dalam petisi sebagai bentuk perlawanan atas ancaman itu.

Petisi yang dimaksud ditandatangani oleh sekitar 1.000 anggota Angkatan Udara, termasuk pilot dan perwira senior. 

Dalam dokumen tersebut, mereka menuntut diakhirinya perang.

Menurut mereka, pemboman Gaza hanya membahayakan tawanan Israel.

“Seperti yang telah terbukti di masa lalu, hanya kesepakatan (gencatan senjata) yang dapat membawa kembali para sandera dengan aman, sementara tekanan militer terutama mengarah pada pembunuhan para sandera dan membahayakan prajurit kita,” kata para prajurit.

Tidak hanya itu, mereka juga mengaggap peperangan ini hanya sebagai kepentingan pribadi.

“Saat ini, perang terutama melayani kepentingan politik dan pribadi, bukan kepentingan keamanan,” tambahnya.

Menurut media Israel, surat itu bukan merupakan penolakan bertugas.

Namun dokumen tersebut mendesak pejabat Israel untuk memprioritaskan pembebasan tawanan daripada melakukan perang yang mematikan.

Mereka juga menambahkan seruan kepada masyarakat Israel untuk ikut serta menekan pemerintah demi membebaskan para sandera.

“Kami tidak akan tinggal diam. Kami menyerukan kepada semua warga Israel untuk bertindak dan menuntut, di mana pun dan dengan segala cara diakhirinya perang dan segera dipulangkannya semua sandera,” katanya.

Petisi tersebut telah memicu gelombang solidaritas dari kelompok-kelompok cadangan lain. 

Dalam beberapa hari terakhir, petisi serupa turut dikeluarkan oleh beberapa kelompok lainnya.

Di antaranya, dokter cadangan, mantan kombatan dari berbagai unit militer seperti pasukan terjun payung, Golani, korps lapis baja, unit artileri, pasukan khusus, angkatan laut, Shayetet 13, unit siber ofensif, dan unit juru bicara militer.

Netanyahu Dukung Pemecatan Prajurit Cadangan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam aksi yang dilakukan oleh 1.000 pilot atau prajurit cadangan Angkatan Udara Israel yang menandatangani surat penolakan perang di Gaza.

Menurut Netanyahu, aksi tersebut justru membuat Israel semakin melemah.

“Ini adalah kelompok ekstremis dan marginal yang kembali mencoba menghancurkan masyarakat Israel dari dalam,” katanya dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X pada Kamis (10/4/2025), dikutip dari Al-Jazeera.

Oleh karena itu, ia mendukung rencana Panglima angkatan udara Mayor Jenderal Tomer Bar dan kepala staf angkatan darat Eyal Zamir untuk memecat 1.000 pilot tersebut.

“Perdana menteri mendukung keputusan menteri pertahanan dan kepala staf militer Israel untuk memecat mereka yang menandatangani surat tersebut,” katanya.

Langkah pemecatan oleh Angkatan Udara ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk pembungkaman suara-suara kritis di dalam militer Israel.

Ini juga menunjukkan meningkatnya perpecahan internal terhadap kebijakan perang yang saat ini dijalankan pemerintah Israel.

Sementara itu, militer Israel mengatakan total 147 tawanan telah dibebaskan.

Namun dilaporkan bahwa 58 tawanan masih berada di Gaza.

Adapun 34 di antaranya telah meninggal dunia.

Meski begitu, pemerintahan Netanyahu bersikeras untuk melanjutkan perang di Gaza.

Netanyahu mengklaim bahwa perang ini dapat mencapai tujuan akhir mereka yaitu mengalahkan Hamas dan membebaskan tawanan.

Akan tetapi, perang tersebut memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Sejak gencatan senjata terhenti pada bulan Maret 2025, lebih dari 1.000 warga Palestina telah terbunuh akibat serangan Israel.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Angkatan Udara Israel dan Konflik Palestina vs Israel