Kasus: pelecehan seksual

  • Pegawai Honorer DPRD DKI Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Rekan, Pelaku Dinonaktifkan Sementara – Halaman all

    Pegawai Honorer DPRD DKI Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Rekan, Pelaku Dinonaktifkan Sementara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang tenaga honorer di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta diduga melakukan pelecehan seksual terhadap rekannya.

    Korban berinisial N, seorang pegawai honorer, melaporkan dugaan pelecehan itu dilakukan tenaga ahli Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang berstatus pegawai honorer berinisial NS dari salah satu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.

    Hal ini dibenarkan oleh Polda Metro Jaya.

    “Benar, ada laporan itu, untuk yang honorer DPRD itu,” ujar Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, saat dikonfirmasi, Rabu (23/4/2025), dikutip dari WartaKotalive.com.

    Reonald belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai detail kasus tersebut karena laporan masih dalam tahap penyelidikan.

    Eks Kapolres Gowa itu meminta publik untuk sabar menunggu hasil kerja penyidik.

    “Sedang didalami dan pengumpulan keterangan dan masih dalam tahap penyelidikan,” tutur dia.

    Reonald menyampaikan bahwa pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersabar hingga penyidik menyelesaikan proses investigasi.

    “Sedang didalami dan pengumpulan keterangan dan masih dalam tahap penyelidikan,” tutur dia.

    Sebelumnya, lingkungan DPRD DKI Jakarta menjadi sorotan publik, karena adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan pegawai honorer.

    Diketahui terduga pelaku adalah seorang tenaga ahli Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang berstatus pegawai honorer berinisial NS.

    Pelaku yang merupakan PJLP Setwan itu ditempatkan di Anggota Komisi A dari Fraksi PKS.

    Sedangkan korban juga sesama pegawai honorer di fraksi yang sama, berinisial N.

    Korban telah melaporkan kasus dugaan pelecehan tersebut ke pihak yang berwajib.

    “Seorang tenaga ahli (PJLP/honorer-red) dari salah satu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berinisial N melaporkan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh rekan kerjanya yang berinisial NS yang juga berstatus sebagai tenaga ahli (PJLP-Honorer) dari salah satu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya,” demikian keterangan yang diterima dari tim advokasi korban, Yudi.

    Korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian pada Rabu (16/4/2025), tercatat dalam laporan polisi nomor STTLP/B/2499/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, disertai dengan bukti hasil visum.

    Berdasarkan keterangan dari korban, tindakan dugaan pelecehan yang dilakukan NS itu terjadi antara Februari-Maret 2025.

    Tak cuma secara fisik, Yudi menyebut bahwa N juga dilecehkan secara verbal melalui pesan singkat yang dikirim oleh NS.

    “Menurut keterangan korban, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh NS terjadi dalam rentang waktu Februari hingga awal Maret 2025,” ujarnya.

    Yudi menegaskan, korban kini mengalami trauma serius, yang membuat pelaku untuk sementara dinonaktifkan dari pekerjaannya.

    Di sisi lain, ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD DKI Jakarta atas komitmennya untuk memberikan sanksi tegas kepada terduga pelaku apabila terbukti melakukan tindakan pelecehan seksual.

    “Tim kuasa hukum korban mengapresiasi Augustinus selaku Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta yang sudah menyampaikan bahwa jika kasus ini terbukti benar, maka pelaku akan diberikan sanksi yang berat,” tuturnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Polisi Benarkan Dugaan Pelecehan Seksual Dialami Pegawai Honorer DPRD DKI, ini Kronologinya 

    (Tribunnews.com/Falza) (WartaKotalive.com/Ramadhan L Q)

  • Kuasa Hukum Korban Pelecehan Seksual Eks Rektor UP Laporkan Dugaan Intimidasi Oknum Yayasan – Halaman all

    Kuasa Hukum Korban Pelecehan Seksual Eks Rektor UP Laporkan Dugaan Intimidasi Oknum Yayasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan pelecehan seksual eks Rektor Universitas Pancasila (UP) Edie Toet Hendratno (ETH) terhadap karyawannya RZ kini memasuki babak baru.

    Kuasa hukum korban Yansen Ohoirat mengatakan pihaknya saat ini melaporkan dugaan intimidasi yang dilakukan oknum yayasan ke LLDikti Wilayah III Kemendiktisaintek RI.

    Yansen membuat laporan terkait dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua orang dosen inisial DT dan YP terhadap korban.

    Namun korban pada 12 Februari 2025 diminta untuk mencabut laporannya.

    “Dan disampaikan di situ ini berdasarkan perintah dari rektor (saat itu) berarti kan relasi kuasa masih ada sampai dengan tahun 2024,” tambah Yansen didampingi rekannya Amanda Manthovani saat dijumpai di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).

    Intimidasi kedua dialami RZ pada 20 Januari 2024.

    Dosen YP menyampaikan bahwa atas perintah yayasan korban akan dipindahkan dari rektorat ke fakultas. 

    “Kalau kita lihat dari kedua kejadian intimidasi tersebut semua atas dasar perintah berarti ini tidak terlepas dari relasi kuasa yang memang selama ini sudah kita duga,” jelas Yansen. 

    Laporan kedua pengacara korban meminta agar Kemendiktisaintek menyelidiki beberapa dosen dan staf UP yang hadir dalam pertemuan mediasi di Pondok Indah Mall (PIM) 2 pada 1 Februari 2024.

    Mereka yang hadir saat itu adalah sekretaris yayasan sekaligus dosen berinisial YS, Wakil Rektor II berinisial NY, Kabiro SDM inisial JH, Kabiro Umum inisial G dan staf khusus rektor inisial G. 

    Pengacara korban mempertanyakan pertemuan yang dilakukan di jam kerja. 

    “Ketika mereka keluar dari tempat bekerja mereka, apakah ada agenda khusus atau adakah syarat-syarat administratif yang telah dilewati oleh mereka, kemudian ketika mereka keluar melakukan mediasi tersebut itu untuk operasional itu dibiayai oleh siapa?” tutur Yansen.

    Pihak korban meminta agar gelar profesor ETH dicabut.

    Dia berharap korban yang saat ini berstatus mendapat perlindungan LPSK tidak lagi diintimidasi. 

    “Korban RZ ini sedang dalam perlindungan lembaga saksi dan korban. Jadi segala macam bentuk intimidasi dan sebagainya itu, harap agar tidak dilakukan karena negara sedang melindungi seorang korban,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Mantan Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno dilaporkan RZ ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 12 Januari 2024.

    Selain itu, laporan juga datang dari korban lainnya berinisial DF yang diterima di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 29 Januari 2024. 

    Namun, kini laporan tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

     

  • Efek Jera, Kemenkes Bekukan 3 Prodi PPDS

    Efek Jera, Kemenkes Bekukan 3 Prodi PPDS

    Jakarta

    Maraknya aksi kekerasan serta pelecehan di lingkungan institusi kesehatan belakangan disebut-sebut menjadi penyebab utama pembekuan 3 program studi Program Pendidikan Dokter Spesialis. Hingga kini belum diketahui proses pembekuan ini akan berlangsung berapa lama, namun disebutkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pembekuan sementara ini akan dilakukan hingga ada perbaikan menyeluruh di tubuh institusi terkait.

    Terkait hal ini, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI drg Murti Utami menyebutkan jika nantinya aka nada evaluasi dan penilaian lebih lanjut untuk melihat jika pembekuan tersebut sudah bisa selesai. Ia menyebut jika fakta-fakta di lapangan akan sangat menentukan usainya pembekuan yang dimaksud.

    “Kita freeze dan nanti action plan-nya seperti apa kita evaluasi, yang menjadi bagian dari bahan pembukaan prodi,” kata Murti, dikutip dari detikhealth, Senin (21/4).

    “Apakah pantas dibuka atau tidak. Jadi tidak hanya sebatas komitmen yang disampaikan di sini tetapi fakta-fakta di lapangan akan seperti apa,” lanjut Murti.

    Sebelumnya diberitakan detikHealth jika ada 3 prodi PPDS yang dibekukan terkait sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini. Murti juga memaparkan data yang dimiliki Kemenkes hingga sebulan terakhir, praktik perundungan mencapai 2.621 kasus. Dari total tersebut, 620 di antaranya sudah terkonfirmasi sebagai bentuk bullying dan 363 kasus terjadi di lingkup RS vertikal.

    Dikutip dari detikHealth, rekomendasi terberat yang diberikan adalah penutupan sementara kegiatan PPDS program studi (Prodi) tertentu di RS vertikal, buntut temuan kasus bullying, seperti yang sebelumnya terjadi pada kasus almarhumah dr ‘ARL’ di prodi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip).

    Adapun ketiga prodi Fakultas Kedokteran yang dibekukan sementara antara lain:
    – Anestesi FK Universitas Diponegoro di RS Kariadi
    – Penyakit Dalam FK Sam Ratulangi di RS Kandou
    – Anestesi FK Universitas Padjadjaran di RSHS Bandung.

    Sementara itu terkait rentetan peristiwa pelecehan seksual yang melibatkan sejumlah dokter berefek pada kekhawatiran pasien kepada sejumlah dokter, khususnya dokter obgyn pria. Lalu bagaimana seorang pasien ditangani? Sejauh mana efek pembekuan ini terhadap perbaikan sistem PPDS di masa mendatang? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke topik lain, detikSore hari ini akan mengulas lebih dalam strategi yang bisa dilakukan masyarakat dalam menanggapi harga emas yang tengah bergejolak. Seperti diketahui sebelumnya, harga emas ANTAM sudah menyentuh angka 2 juta rupiah per gram. Sebagian masyarakat pun mencari peluang untung dengan membeli emas dalam jumlah besar dengan harapan dapat mengeruk margin jika nilainya terus meningkat.
    Tapi benarkah harga emas akan terus meningkat? Apa sebabnya emas dilihat sebagai investasi yang menjanjikan? Temukan jawabannya dalam Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Tanggapi Kasus Kekerasan Seksual oleh Tenaga Kesehatan Menkes : Yang baik Tertutupi Ulah Oknum – Halaman all

    Tanggapi Kasus Kekerasan Seksual oleh Tenaga Kesehatan Menkes : Yang baik Tertutupi Ulah Oknum – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tegaskan kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum dokter tidak boleh mengaburkan dedikasi dan integritas dokter lain yang selama ini bekerja dengan profesionalisme tinggi.

    “Kita memiliki hampir 300 ribu dokter di Indonesia. Jangan sampai tindakan segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter secara keseluruhan,” ujar Menkes Budi dalam keterangan persnya, Selasa (22/4/2025). 

    Ia menekankan pentingnya sikap adil dan proporsional dalam menyikapi kasus tersebut.

    “Dokter-dokter baik jumlahnya jauh lebih banyak. Jangan sampai yang baik-baik ini tertutup oleh ulah oknum yang ngaco,” tegasnya.

    Menkes juga mengakui bahwa sistem pengawasan dan penegakan etik dalam dunia medis selama ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek transparansi dan ketegasan sanksi.

    “Ketika sistem tidak transparan dan tidak tegas, oknum merasa bebas berbuat tanpa pengawasan. Akibatnya terungkap, dan kepercayaan masyarakat pun terganggu,” imbuhnya.

    Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan profesi medis melalui implementasi Undang-Undang Kesehatan yang baru. 

    UU ini memberikan kewenangan yang lebih kuat bagi pemerintah untuk mengidentifikasi dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran etik, tanpa pengecualian.

    Salah satu langkah konkret adalah pencatatan rekam jejak pelaku dan pendistribusian data tersebut ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah. 

    Dengan demikian, tindakan pencegahan dapat dilakukan secara sistematis dan lebih cepat.

    “Langkah ini penting agar kita bisa melindungi mayoritas dokter yang selama ini bekerja dengan benar, profesional, dan penuh tanggung jawab,” jelas Budi

     

  • Rektor UI Berhentikan Dokter Residen yang Rekam Mahasiswi Mandi

    Rektor UI Berhentikan Dokter Residen yang Rekam Mahasiswi Mandi

    Jakarta

    Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah menyebut pihaknya telah mengeluarkan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Muhammad Azwindar Eka (MAE), tersangka pelaku kekerasan seksual yang dilaporkan mengintip dan merekam seorang mahasiswi saat mandi.

    Kejadian tersebut terjadi di indekos, tempat MAE juga tinggal. Pemberhentian MAE sebagai PPDS berlaku sejak Senin (21/4/2025).

    “Universitas Indonesia melakukan tindakan cepat. Kita berikan sanksi yang tegas. Senin kemarin. Senin kemarin sudah kita lakukan tindakan, kita berhentikan,” beber dia kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).

    UI juga sudah memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), tindak lanjut dari implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024.

    “Jadi mereka sudah terbentuk dan bekerja seperti biasa. Dan kita support penuh,” lanjutnya.

    Pihak kampus disebut berkomitmen untuk menjaga lingkungan pendidikan bersih dari tindak kasus kekerasan maupun pelecehan seksual.

    Muhammad Azwindar Eka Satria (39), peserta PPDS di UI yang diduga merekam seorang mahasiswi mandi di Jakarta Pusat, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

    Tersangka Azwindar ditampilkan dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025). Saat ditampilkan, Azwindar sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol.

    Azwindar pun terlihat hanya bisa tertunduk lesu saat diminta berdiri di tengah-tengah saat konferensi pers berlangsung. Wajahnya ditutup dengan menggunakan masker berwarna hitam.

    “Selanjutnya melaksanakan gelar perkara dan terhadap terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan mulai tanggal 17 April 2025,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, dikutip dari detikNews.

    (naf/kna)

  • Polisi Terima Laporan Pegawai Honorer DPRD Jakarta Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual – Halaman all

    Polisi Terima Laporan Pegawai Honorer DPRD Jakarta Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual – Halaman all

    N diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh rekan kerjanya yang berstatus pegawai honorer sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)

    Tayang: Rabu, 23 April 2025 11:12 WIB

    Serambi Indonesia/Net

    LAPOR POLISI – Ilustrasi Polda Metro Jaya telah menerima laporan yang dibuat wanita berinisial N pegawai honorer di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta terkait dugaan pelecehan seksual 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya telah menerima laporan yang dibuat wanita berinisial N pegawai honorer di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta.

    N diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh rekan kerjanya yang berstatus pegawai honorer sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dari salah satu anggota Komisi A DPRD Jakarta.

    “Untuk yang honorer DPRD itu benar ada laporan itu,” kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Reonald Simanjuntak kepada wartawan Rabu (23/4/2025).

    Saat ini laporan polisi tersebut sedang didalami oleh penyidik. 

    Dia minta bersabar karena penyidik kini sedang menindaklanjuti laporan. 

    Reonald menambahkan, penyidik masih dalam tahap pengumpulan keterangan.

    “Mohon waktu sedang penyelidikan,” tukasnya.

    Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jakarta Augustinus membenarkan adanya insiden dugaan pelecehan seksual tersebut. 

    Pihaknya mendukung proses hukum yang saat ini tengah berjalan.

    “Prinsipnya kami mendukung proses hukum yang sedang berjalan,” kata Augustinus dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

    Laporan dibuat korban ke Polda Metro Jaya teregister dengan nomor STTLP/B/2499/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 16 April 2025 pukul 17.04 WIB.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • DPRD Jakarta Gelar Klarifikasi soal Dugaan Pelecehan Tenaga Honorer, Terduga Pelaku Mangkir – Halaman all

    DPRD Jakarta Gelar Klarifikasi soal Dugaan Pelecehan Tenaga Honorer, Terduga Pelaku Mangkir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – DPRD Jakarta menggelar klarifikasi secara tertutup terkait kasus dugaan pelecehan yang dialami oleh tenaga ahli Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang berstatus pegawai honorer dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berinisial N pada Selasa (22/4/2025).

    Adapun pihak DPRD Jakarta turut memanggil terduga pelaku yang merupakan sesama pegawai honorer berinisial NS.

    Namun, terduga pelaku tersebut mangkir tanpa adanya alasan yang jelas.

    “Upaya pencarian keadilan korban dugaan pelecehan seksual di lingkungan DPRD DKI Jakarta kembali mendapat batu sandungan. Dalam forum internal yang dijadwalkan oleh pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD DKI Jakarta hari ini, terlapor tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas, meskipun telah diinformasikan sejak jauh hari,” demikian keterangan tertulis yang diterima dari Koordinator Tim Pendampingan Korban kepada Tribunnews.com, Rabu (23/4/2025).

    Pendamping korban pun menyayangkan tidak hadirnya NS dan menganggap terduga pelaku tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah.

    Selain itu, NS dianggap oleh pihak korban menghindar dari tanggung jawab dengan tidak hadir saat klarifikasi digelar.

    “Ketidakhadiran terlapor dalam forum internal DPRD DKI Jakarta mencerminkan upaya penghindaran tanggung jawab dan minimnya itikad baik untuk menyelesaikan kasus secara terbuka.”

    “Situasi ini menjadi sangat mengecewakan, terutama karena korban telah menunjukkan keberanian untuk hadir dan kembali membuka luka lama demi mencari keadilan,” jelasnya.

    Pihak korban pun berharap jajaran DPRD Jakarta mengambil sikap tegar terhadap terduga pelaku karena mangkir saat forum klarifikasi.

    “Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD DKI Jakarta harus segera mengambil sikap tegas terhadap terlapor.”

    “Ketidakhadiran terlapor dalam forum internal ini dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan yang tidak bisa dibiarkan dan harus dicatat sebagai indikasi kurangnya komitmen terhadap penyelesaian kasus,” tuturnya.

    Di sisi lain, terkait klarifikasi selanjutnya, DPRD Jakarta belum mengagendakan tanggal pastinya.

    “Masih menunggu jadwal selanjutnya dari pihak Sekretariat DPRD DKI Jakarta,” kata anggota tim advokasi korban, Felani Galih Prabawa.

    Galih juga mengungkapkan laporan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelecehan seksual belum ada perkembangan. 

    Dia menduga kepolisian masih perlu persiapan untuk masuk tahap penyelidikan.

    “Laporan Polda belum ada pergerakan penting. Bisa dibilang mungkin istilahnya pihak Polda masih melakukan tahap preparation sebelum maju penyelidikan. Laporan sampai hari ini terhitung sudah satu minggu,” jelasnya.

    Kronologi 

    Sebelumnya, pelecehan diduga terjadi di lingkungan DPRD Jakarta di mana korban merupakan tenaga ahli dari Fraksi PKS yang masih berstatus honorer berinisial N

    Sedangkan terduga pelaku sesama pegawai honorer dari Fraksi PKS berinisial NS.

    “Seorang tenaga ahli (PJLP-honorer) dari salah satu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berinisial N melaporkan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh rekan kerjanya yang berinisial NS yang juga berstatus sebagai tenaga ahli (PJLP-Honorer) dari salah satu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya,” demikian keterangan yang diterima dari tim advokasi korban, Yudi, Senin (21/4/2025).

    Yudi menuturkan pelaporan dilakukan korban pada Rabu (16/4/2025) dengan nomor laporan STTLP/B/2499/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan menyertakan bukti visum.

    Adapun menurut keterangan korban, pelecehan yang dilakukan NS terjadi antara Februari-Maret 2025.

    N, kata Yudi, dilecehkan NS dengan cara hampir mencium bibirnya hingga menggesekkan alat vital ke bahunya.

    Tak cuma secara fisik, Yudi juga menyebut N turut dilecehkan secara verbal lewat pesan singkat yang dikirim oleh NS.

    “Menurut keterangan korban, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh NS terjadi dalam rentang waktu Februari hingga awal Maret 2025.”

    “Bentuk pelecehan yang dilaporkan meliputi tindakan fisik seperti hampir mencium bibir korban secara tiba-tiba, menggesekkan alat kelamin ke bahu korban, merayu payudara korban, hingga melakukan komunikasi yang mengandung unsur pelecehan seksual terhadap korban melalui pesan singkat,” ujar Yudi.

    Yudi mengatakan korban saat ini mengalami trauma hingga mengakibatkan yang bersangkutan dibekukan sementara dari pekerjaannya.

    Di sisi lain, Yudi menuturkan pihaknya mengapresiasi DPRD DKI Jakarta yang bakal menindak tegas terduga pelaku jika memang terbukti melakukan pelecehan seksual.

    “Tim kuasa hukum korban mengapresiasi Augustinus selaku Plt. Sekretaris DPRD DKI Jakarta yang sudah menyampaikan bahwa jika kasus ini terbukti benar, maka pelaku akan diberikan sanksi yang berat,” tuturnya.

    Selain itu, Yudi juga berharap agar polisi segera mengusut kasus ini secara tuntas demi penghormatan HAM dan penegakan hukum.

    “Selanjutnya, kami berharap Polda Metro Jaya dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut tuntas kasus ini sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan keberadaan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” ujarnya.

    Sementara, Plt Sekretaris Dewan DPRD Jakarta, Augustinus, menuturkan jika memang nantinya terbukti pelaku merupakan pegawai di jajaran DPRD DKI Jakarta maka dipastikan akan mendapatkan sanksi tegas.

    “Kalau ada ASN atau pejabat yang terbukti melakukan pelecehan tersebut, akan kami tindak tegas berupa teguran keras sampai ke pemecatan,” katanya.

    Pasalnya, kata Augustinus, NS tidak tercatat sebagai pegawai di lingkungan DPRD Jakarta.

    “Jadi kami tidak tahu korbannya siapa, pelakunya siapa. Tapi dari data kepegawaian, tidak ada inisial tersebut,” kata Augustinus.

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jakarta dengan judul “Honorer Ngaku Jadi Korban Pelecehan di Lingkungan DPRD Jakarta, Buat Laporan ke Polda Metro”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jakarta/Elga Hikari Putra)

  • Menanti Penerus Paus Fransiskus

    Menanti Penerus Paus Fransiskus

    Mekanisme Pemilihan Paus

    Foto: AFP/FILIPPO MONTEFORTE

    Dirangkum dari katolisitas.org, The Guardian, dan BBC, para kardinal di seluruh dunia di bawah 80 tahun akan berkumpul di Vatikan untuk mengadakan konklaf. Para kardinal pemilih akan berkumpul di salah satu kapel di Vatikan. Pada konklaf terakhir 2013, berkumpul 115 kardinal pemilih dari seluruh dunia.

    Para kardinal pemilih mengenakan jubah merah dengan perlengkapannya untuk sebuah peristiwa penting. Garda Swiss penjaga Vatikan mengawal dan memastikan tidak ada pihak luar yang berkontak dengan para kardinal pemilih atau sebaliknya pada saat proses konklaf.

    Salah satu kapel telah disiapkan untuk prosesi konklaf, termasuk cerobong asap, pembakar kertas suara pemilihan, pencabutan segala jaringan telepon, internet, pembersihan surat-surat kabar dan merusak sintal handphone untuk menghindari kontak dengan dunia luar.

    Tidak tertutup kemungkinan bagi para kardinal untuk bersalaman satu dengan yang lain. Namun, mereka harus menghindari pembicaraan yang berkaitan dengan calon kandidat pilihan mereka atau segala diskusi lainnya.

    Setelah kardinal pemilih berkumpul, pintu kapel ditutup sebagai tanda penarikan diri mereka dari dunia luar dan konklaf secara resmi dapat dimulai. Para kardinal pemilih mengurus segala sesuatu secara sendiri, akan dipilih 3 kardinal termuda sebagai tenaga pelancar prosesi konklaf.

    Sebelum pemilihan dimulai, masing-masing kardinal dibagikan sebuah kertas pemilih, di atas kertas tertera sebuah kalimat Latin: Eligo in Sumum Pontificem Meum, artinya: Saya memilih Pemimpin Tertinggiku, di bagian ada ruang untuk menulis nama orang yang ingin dipilih.

    Setelah seluruh kardinal memilih, sudah disediakan sebuah piala tempat mereka memasukkan kertas suara mereka. Singkat penjelasan, tahap selanjutnya menghitung kertas suara dan mengumpulkan suara, lalu mengumumkan hasil pemilihan.

    Seandainya seorang calon terpilih dengan suara mayoritas, artinya dua pertiga dari jumlah seluruh pemilih, maka dengan itu seorang Paus sudah terpilih. Jika belum ada minimal mayoritas dua pertiga, pemilihan dilanjutkan ke putaran berikutnya.

    Jika lebih dari putaran ke-30 dan belum juga terpilih seorang Paus, 2 kandidat dengan perolehan suara terbanyak akan dipilih oleh para kardinal, kedua yang terpilih ini otomatis kehilangan hak memilih.

    Pada bagian akhir, kertas-kertas suara dilubangkan dan disatukan pada seutas benang, kemudian dimasukkan ke pembakar untuk dibakar. Jika putaran tersebut belum menghasilkan Paus baru, kertas-kertas itu dibakar dengan campuran kimia yang menghasilkan asap warna hitam keluar dari cerobong. Asap warna hitam memberikan tanda kepada umat Katolik seluruh dunia bahwa Paus belum terpilih.

    Bila dalam sebuah putaran telah menghasilkan suara mayoritas, artinya seorang Paus sudah terpilih, kardinal dekan menanyakan apakah dia menerima pemilihan tersebut. Jika dia menjawab ‘Iya’ sebagai tanda kesediaanya, pertanyaan kedua: Apa nama yang digunakan sebagai Paus.

    Kertas-kertas suara kemudian dideretkan pada seutas tali dan dibakar dengan campuran kimia yang menghasilkan asap warna putih, sebagai tanda bahwa Gereja Katolik sudah memiliki seorang Paus. Asap putih dari cerobong di atas atap kapel akan diiringi dengan bunyi lonceng gereja.

    Kardinal diakon kemudian tampil di Balkon Santo Santo Paulus, lalu mengumumkan nama Paus baru dengan menyebut: Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam, artinya: Saya mengumumkan kepada Anda kalian sebuah kegembiraan besar. Kita mempunyai seorang Paus.

    Akhirnya, lalu Paus baru tampil di balkon menyapa umat yang hadir di lapangan Basilika Santo Petrus dan seluruh dunia. Setelah itu, Paus baru membawakan sebuah wejangan singkat untuk seluruh umat.

    Kandidat Pengganti Paus Fransiskus

    Foto: (AP Photo/Andrew Medichini)

    Kandidat potensial pengganti Paus Fransiskus berasal dari berbagai belahan dunia dari Asia, Afrika, Amerika Utara, dan Eropa.
    Paus dipilih melalui proses rahasia yang penuh ritual dikenal sebagai konklaf, yang digelar di Kapel Sistina, Vatikan.

    Dalam ritual itu hanya kardinal berusia di bawah 80 tahun yang berhak memilih, dan biasanya sekitar 120 kardinal berpartisipasi dalam konklaf. Berikut adalah beberapa kandidat potensial:

    Kardinal Luis Antonio Tagle (67, Filipina, Kepala Evangelisasi Vatikan)

    Dijuluki “Fransiskus dari Asia” karena dikenal fokus pada isu keadilan sosial. Tagle dianggap kandidat favorit dan bisa menjadi paus Asia pertama, seperti Fransiskus yang menjadi paus pertama dari benua Amerika. Di atas kertas, Tagle tampaknya memenuhi semua syarat untuk menjadi paus. Namun, prospeknya mungkin meredup akibat tuduhan perundungan institusional di Caritas Internationalis, sebuah asosiasi amal Katolik global yang ia pimpin selama beberapa tahun. Takhta Suci memberhentikan Tagle dari jabatan tersebut pada 2022.

    Kardinal Pietro Parolin (70, Italia, Sekretaris Negara Vatikan)

    Parolin berpotensi menjadi jembatan antar-faksi Gereja. Parolin telah menjabat sebagai Sekretaris Negara Vatikan sejak 2013 dan termasuk di antara kandidat terkuat untuk menjadi paus. Posisinya merupakan yang tertinggi kedua dalam hierarki, setelah paus. Sebagai diplomat karier, ia mendapat kritik dari kalangan konservatif atas perannya dalam perjanjian dengan Beijing terkait pengangkatan uskup di Cina yang dikuasai Partai Komunis. Jika terpilih, Parolin akan membawa kembali kepausan ke tangan bangsa Italia setelah tiga paus non-Italia.

    Kardinal Peter Turkson (76, Ghana, pejabat dan diplomat Vatikan)

    Sebagai calon paus pertama dari Afrika sub-Sahara, Turkson memadukan pengalaman pastoral di Ghana dengan keterampilan diplomatik dan pengalaman kepemimpinan di Vatikan. Paus Fransiskus pernah mengutus Turkson sebagai utusan khususnya untuk misi perdamaian di Sudan Selatan. Kemampuan komunikasinya yang kuat serta asal-usulnya dari salah satu wilayah Gereja yang paling dinamis di tengah tantangan sekularisme di Eropa menjadi nilai tambah yang memperkuat kredibilitasnya.

    Kardinal Marc Ouellet (79, Kanada, mantan Kepala Kantor Uskup Vatikan)

    Seorang veteran dalam lingkaran dalam Vatikan dengan pengalaman global, Ouellet telah lama disebut-sebut dalam diskusi suksesi kepausan. Secara teologis Ia merupakan seorang konservatif dan memiliki kemampuan dalam berbagai bahasa, hal ini membuat sosoknya menarik simpati kalangan tradisionalis. Ia pernah menghadapi tuduhan pelanggaran dalam beberapa tahun terakhir, namun hal tersebut telah dibantah.

    Kardinal Fridolin Ambongo Besungu (65, Kongo, Uskup Agung Kinshasa)

    Disebut sebagai bintang yang tengah naik daun dari Afrika, Ambongo menggabungkan pandangan tradisional yang tegas dengan advokasi keadilan sosial. Ia menjadi suara penting bagi Gereja di benua yang pertumbuhannya sangat pesat itu. Di saat yang sama, Ia juga dikenal vokal menolak terhadap pemberkatan pasangan sesama jenis. Hal itu telah mengangkat profilnya secara internasional, sekaligus memperkuat posisinya di mata kalangan konservatif.

    Kardinal Matteo Zuppi (69, Italia, Uskup Agung Bologna)

    Sering dijuluki “Bergoglio dari Italia” karena keselarasan pandangannya dengan Paus Fransiskus, Zuppi dikenal sebagai “pastor jalanan” karena fokus pada kaum miskin dan migran, serta menghindari hidup dalam kemewahan, bahkan Ia kadang memilih naik sepeda daripada menggunakan mobil dinas. Namun, faksi-faksi Gereja yang lebih konservatif mungkin bersikap waspada terhadap kecenderungan pandangan progresifnya.

    Kardinal Jean-Marc Aveline (66, Prancis, Uskup Agung Marseille)

    Aveline dikenal karena selera humornya dan hubungan baiknya dengan Paus Fransiskus, terutama dalam isu imigrasi dan hubungan dengan umat Muslim. Jika terpilih, Aveline akan menjadi paus pertama asal Prancis sejak abad ke-14 dan yang termuda sejak Paus Yohanes Paulus II. Ia memahami bahasa Italia, meski belum fasih berbicara dalam bahasa itu, hal ini disebut bisa menjadi kelemahan dalam peran sebagai seorang Paus yang sekaligus menjadi Uskup Roma.

    Kardinal Peter Erdo (72, Hungaria, Uskup Agung Esztergom-Budapest)

    Meski dikenal sebagai seorang pembela ajaran dan doktrin Katolik tradisional, Erdo tetap mampu membangun hubungan dengan dunia progresif dari Paus Fransiskus. Ia pernah menjadi kandidat paus pada tahun 2013. Fasih dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Italia, Erdo mungkin tidak dianggap karismatik, tetapi tetap menarik bagi mereka yang menginginkan kepausan yang lebih stabil.

    Kardinal Mario Grech (68, Malta, Sekretaris Jenderal Sinode Uskup)

    Awalnya dianggap konservatif, Grech kini menjadi sosok terdepan dalam mendorong reformasi yang diinisiasi Paus Fransiskus. Pada tahun 2014, ia menyerukan sikap yang lebih terbuka terhadap umat Katolik LGBTQ+, pidatonya itu juga dipuji oleh Fransiskus. Perannya yang menonjol di Vatikan dan hubungan baik dengan lintas faksi membuatnya berada dalam posisi yang kuat untuk menduduki takhta tertinggi.

    Kardinal Juan Jose Omella (79, Spanyol, Uskup Agung Barcelona)

    Dikenal dekat dengan Paus Fransiskus, Omella menjalani hidup sederhana meskipun menduduki posisi senior. Diangkat menjadi kardinal pada 2016, ia bergabung dalam dewan penasihat beranggotakan sembilan orang yang dipilih paus pada 2023. Kedekatannya dengan Fransiskus bisa menjadi kelemahan jika konklaf menginginkan perubahan nada atau arah kepemimpinan.

    Kardinal Joseph Tobin (72, AS, Uskup Agung Newark)

    Meskipun seorang paus asal AS dianggap mustahil, Tobin adalah kandidat yang paling mungkin menjadi kandidat Paus. Lahir di Detroit dan fasih berbahasa Italia, Spanyol, Prancis, dan Portugis, ia dipuji karena berhasil mengelola skandal pelecehan seksual besar di posisinya saat ini. Ia juga dikenal karena keterbukaannya terhadap komunitas LGBTQ+.

    Kardinal Angelo Scola (83, Italia, mantan Uskup Agung Milan)

    Pernah jadi kandidat kuat pada 2013. Pendukung Scola memuji kecerdasannya dalam teologi dan posisinya yang baik di antara mereka yang mendukung Gereja yang lebih terpusat dan hierarkis. Namun, ia telah melewati batas usia 80 tahun untuk memberikan suara dalam konklaf kepausan. Meskipun secara teknis seorang paus dapat dipilih dari luar pemilih, hal ini jarang terjadi di zaman modern.

    Namun, seperti yang dikatakan dalam pepatah lama, “Kardinal muda memilih paus tua.” Pepatah ini menjadi mencerminkan pola tradisional dalam ritual konklaf kepausan, yang menunjukkan bahwa kardinal muda lebih memilih paus yang lebih tua atau mungkin seseorang yang tidak akan menjabat terlalu lama.

  • LPSK Beri Perlindungan terhadap 3 Korban Pencabulan Eks Kapolres Ngada

    LPSK Beri Perlindungan terhadap 3 Korban Pencabulan Eks Kapolres Ngada

    Bisnis.com, Jakarta — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan bantuan berupa perlindungan kepada tiga korban pencabulan eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

    Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati menilai bahwa bantuan berupa perlindungan itu sudah sesuai dengan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada hari Rabu 9 April 2025 lalu.

    “Ketiga korban diputuskan mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitas penghitungan restitusi,” kata Sri Nurherwati  di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Sri menjelaskan layanan pemenuhan hak prosedural diberikan LPSK kepada korban berupa melakukan pendampingan kepada korban setiap memberikan keterangan saat memasuki peradilan.

    Kemudian, dalam pelaksanaannya LPSK bekerja sama dengan Sahabat Saksi dan Korban NTT, LBH APIK-NTT, Pendamping Rehsos Kemensos Prov. NTT dan UPTD PPA Provinsi NTT.

    “Kami sudah bekerja sama dengan banyak pihak,” katanya.

    Selain itu, menurutnya, bantuan rehabilitasi psikologis juga akan diberikan pada salah satu korban yang masih berusia 6 tahun.

    Dia menegaskan fokus utama yang perlu ditekankan terkait penanganan perkara ini adalah kaitannya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tujuan eksploitasi seksual yang terjadi di NTT.

    “Status korban adalah anak perempuan yang dieksploitasi secara seksual menggunakan aplikasi media sosial. Untuk itu, pelaku dapat dijerat dengan UU TPKS, Perlindungan Anak, TPPO dan ITE,” ujar Nurherwati.

    Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja mengajukan banding usai memperoleh sanksi pemberhentian tidak dengan hormat akibat kasus dugaan kekerasan seksual dan narkoba.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Fajar dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela dalam kasus asusila hingga narkoba.

    “Dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” ujarnya di TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Dia menambahkan, pelecehan seksual itu berupa persetubuhan anak di bawah umur, mengonsumsi narkoba hingga menyebarkan video pelecehan seksualnya.

    “Telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, persetubuhan anak di bawah umur, perzinaan, mengonsumsi narkoba. Serta menyimpan menyebar video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur,” imbuhnya.

    Adapun, Fajar juga telah menyatakan banding atas putusan terkait pemecatannya sebagai anggota korps Bhayangkara.

    “Atas putusan tersebut pelanggar banding yang menjadi bagian hak pelanggar,” pungkasnya.

  • Siapa Saja Calon Pengganti Paus Fransiskus? 2 dari Asia Tenggara, Ini Daftar Lengkap 15 Nama Potensialnya

    Siapa Saja Calon Pengganti Paus Fransiskus? 2 dari Asia Tenggara, Ini Daftar Lengkap 15 Nama Potensialnya

    PIKIRAN RAKYAT – Kematian Paus Fransiskus pada 21 April 2025 menandai berakhirnya era seorang pemimpin Gereja Katolik yang dikenal progresif dan dekat dengan kaum miskin. Di tengah masa berkabung, perhatian dunia beralih ke pertanyaan besar: siapa yang akan menggantikannya?

    Mekanisme pemilihan Paus baru akan segera dimulai melalui konklaf yang diikuti oleh para kardinal berusia di bawah 80 tahun. Dari puluhan kandidat potensial, berikut adalah 15 nama yang paling sering disebut sebagai pengganti potensial, terbagi berdasarkan wilayah.

    EROPA

    1. Pietro Parolin (Italia, 70 tahun)

    Sebagai Sekretaris Negara Vatikan, Parolin merupakan tokoh nomor dua selama hampir seluruh masa jabatan Paus Fransiskus. Ia memainkan peran utama dalam diplomasi, termasuk perjanjian kontroversial dengan Tiongkok mengenai penunjukan uskup. Ia dikenal memiliki jaringan global kuat dan dihormati di dalam Kuria Romawi.

    “Dia adalah wajah Vatikan di panggung dunia,” ujar seorang diplomat senior Vatikan.

    2. Matteo Maria Zuppi (Italia, 69 tahun)

    Uskup Agung Bologna ini dikenal karena keterlibatannya dalam diplomasi perdamaian, termasuk sebagai utusan khusus Vatikan untuk konflik Ukraina. Sebagai anggota komunitas Sant’Egidio, Zuppi punya rekam jejak advokasi untuk kaum miskin, migran, dan komunitas LGBTQ Katolik. Ia juga presiden Konferensi Waligereja Italia sejak 2022.

    3. Pierbattista Pizzaballa (Italia, 60 tahun)

    Patriark Latin Yerusalem, mewakili umat Katolik di Timur Tengah, terutama saat konflik Israel-Hamas meningkat. Pizzaballa telah berusaha menjaga keseimbangan diplomatik dan rohani di wilayah penuh gejolak.

    4. Jean-Claude Hollerich (Luksemburg, 67 tahun)

    Seorang Yesuit seperti Paus Fransiskus, ia memiliki pengalaman panjang di Asia (Jepang) dan dikenal sebagai penghubung budaya Timur dan Barat. Hollerich adalah arsitek pemikiran sinode yang inklusif dan menyerukan agar Gereja lebih responsif terhadap perubahan zaman.

    5. Claudio Gugerotti (Italia, 69 tahun)

    Diplomat kawakan dan ahli budaya Slavia, Gugerotti pernah menjabat sebagai nuncio (duta besar Vatikan) di berbagai negara Eropa Timur. Ia menjembatani dialog dengan Gereja-Gereja Timur dan kini memimpin Dikasteri untuk Gereja-Gereja Timur.

    6. Jean-Marc Aveline (Prancis, 66 tahun)

    Uskup Agung Marseille yang lahir di Aljazair ini memperjuangkan dialog antaragama dan perlindungan migran. Sosok yang ramah dan dekat dengan Paus Fransiskus, Aveline dikenal sebagai jembatan budaya dan religius antara Eropa dan Mediterania.

    7. Anders Arborelius (Swedia, 75 tahun)

    Kardinal pertama dari Swedia yang merupakan mualaf Katolik di negara mayoritas Protestan. Ia dikenal tegas dalam doktrin, namun juga mengadvokasi hak-hak migran dan perlindungan umat minoritas di Skandinavia.

    8. Mario Grech (Malta, 68 tahun)

    Sekretaris Jenderal Sinode Para Uskup, Grech mengelola proses refleksi global mengenai masa depan Gereja. Ia berusaha menyeimbangkan tuntutan reformasi dengan kekhawatiran kelompok konservatif.

    9. Péter Erdő (Hungaria, 72 tahun)

    Uskup Agung Esztergom-Budapest, ahli hukum kanonik, dikenal karena kedalaman intelektual dan keterbukaan antaragama. Namun kedekatannya dengan pemerintah nasionalis Viktor Orban kerap jadi bahan kontroversi.

    ASIA

    10. Luis Antonio Tagle (Filipina, 67 tahun)

    Mantan Uskup Agung Manila ini kini menjabat di Vatikan sebagai Pro-Prefek Evangelisasi. Tagle adalah sosok karismatik, vokal soal keadilan sosial, migran, dan korban kekerasan seksual dalam Gereja.

    “Saya tidak takut menyuarakan kebenaran walau menyakitkan bagi Gereja,” ujar Tagle dalam sebuah konferensi.

    11. Charles Maung Bo (Myanmar, 76 tahun)

    Uskup Agung Yangon dan presiden Federasi Konferensi Waligereja Asia. Ia memperjuangkan perdamaian pasca-kudeta militer Myanmar dan membela etnis Rohingya. Ia dikenal sebagai pembela hak asasi manusia dan simbol ketabahan Gereja di Asia Tenggara.

    AFRIKA

    12. Peter Turkson (Ghana, 76 tahun)

    Mantan Presiden Dikasteri untuk Promosi Pembangunan Manusia Integral, Turkson dianggap sebagai kandidat kuat Paus pertama dari Afrika. Ia dikenal sebagai pemikir sosial yang progresif dan aktif dalam isu ekonomi global.

    13. Fridolin Ambongo Besungu (RD Kongo, 65 tahun)

    Uskup Agung Kinshasa dan satu-satunya anggota Dewan Kardinal dari Afrika. Ia lantang menolak pemberkatan hubungan sesama jenis dan menekankan peran Afrika dalam masa depan Gereja.

    “Afrika adalah masa depan Gereja, itu jelas,” ucap Ambongo dalam wawancara tahun 2023.

    AMERIKA

    14. Robert Francis Prevost (AS, 69 tahun)

    Prefek Dikasteri untuk Uskup dan mantan misionaris di Peru. Ia menggabungkan pendekatan pastoral Amerika Latin dengan ketegasan administrasi ala Vatikan.

    15. Timothy Dolan (AS, 75 tahun)

    Uskup Agung New York, dikenal luas di media dan publik Amerika. Seorang konservatif teologis, Dolan punya pengalaman dalam menghadapi skandal pelecehan seksual di Milwaukee dan menjadi wajah Katolik AS dalam menghadapi perubahan demografi.

    Siapa yang Paling Berpeluang?

    Meski tidak ada jaminan siapa yang akan terpilih, nama-nama seperti Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle, dan Matteo Zuppi disebut-sebut sebagai tiga nama terkuat. Parolin mewakili stabilitas diplomatik, Tagle merepresentasikan Gereja Asia yang tumbuh cepat, dan Zuppi adalah jembatan bagi umat progresif dan tradisional.

    “Konklaf sering mengejutkan dunia. Nama baru bisa saja muncul, seperti saat Jorge Mario Bergoglio menjadi Paus Fransiskus,” tutur  seorang pengamat Vatikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News