Kasus: pelecehan seksual

  • Chatbot ‘Mesum’ Berwajah Taylor Swift hingga Scarlett Johansson Muncul di Platform Meta Tanpa Izin! – Page 3

    Chatbot ‘Mesum’ Berwajah Taylor Swift hingga Scarlett Johansson Muncul di Platform Meta Tanpa Izin! – Page 3

    Munculnya skandal ini membuka sebuah babak baru dalam diskusi global mengenai keamanan privasi, hak atas citra diri, dan ancaman pelecehan seksual dalam ranah digital.

    Pada dasarnya, sebuah diskusi tidak akan memanas tanpa hadirnya implementasi nyata dari permasalahan. Oleh karena itu, peniruan dan pelecehan ini menjadi sebuah pelanggaran serius terhadap fundamental privasi.

    Figur publik sekali pun tetap memiliki hak prerogatif untuk mengontrol bagaimana wajah serta identitas mereka digunakan oleh pihak lain, terutama untuk tujuan komersial.

    Penciptaan citra palsu tanpa adanya izin tidak hanya merugikan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan reputasi permanen bagi para korbannya.

    Pada akhirnya, banyak ahli hukum menyoroti adanya kekosongan regulasi ketat untuk mengatasi model kejahatan digital baru dan canggih semacam ini.

    Akibatnya, korban seringkali dibiarkan tanpa mekanisme perlindungan hukum yang cepat dan tepat untuk merespons serangan terhadap citra diri mereka.

  • Ibu Kota Darurat Dikuasai Geng Bersenjata, DK PBB Turun Tangan

    Ibu Kota Darurat Dikuasai Geng Bersenjata, DK PBB Turun Tangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Jumat (29/8/2025) waktu setempat mulai membahas rancangan resolusi terkait Haiti yang bertujuan memperkuat serta memperluas pasukan internasional yang selama ini kesulitan menekan dominasi geng bersenjata. Namun, sejumlah pakar keamanan Haiti memperingatkan bahwa usulan tersebut masih kabur dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

    Konflik berkepanjangan telah membuat hampir seluruh wilayah Port-au-Prince, ibu kota Haiti, jatuh ke tangan geng bersenjata. Situasi ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang parah: sekitar 1,3 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, ribuan jiwa terbunuh, dan krisis pangan mencapai level kelaparan.

    Rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan Panama itu bertujuan mengubah misi Multinational Security Support (MSS) yang kini terbatas sumber daya menjadi pasukan baru bernama Gang Suppression Force. Sama seperti misi saat ini, pasukan tersebut akan dibiayai melalui kontribusi sukarela internasional, dengan mayoritas personel berasal dari Kenya.

    Namun, terdapat perbedaan penting dalam struktur kepemimpinan. Pasukan baru akan dipimpin oleh Standing Group yang terdiri dari negara-negara penyumbang personel, ditambah Amerika Serikat dan Kanada. Seorang komandan baru juga akan ditunjuk oleh kelompok tersebut, dan sebuah kantor lapangan PBB baru akan dibuka di Port-au-Prince untuk mendukung operasional.

    Resolusi juga meminta Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) menindaklanjuti janji dukungannya melalui bantuan khusus berupa logistik makanan, komunikasi, hingga perlengkapan pertahanan.

    Meski demikian, sejumlah analis Haiti menilai rencana tersebut belum menyentuh masalah mendasar. Ricardo Germain, pakar keamanan independen, menyebut ketidakjelasan soal pendanaan dan mekanisme pergantian kepemimpinan bisa menjadi persoalan serius.

    “Pengalaman sulit Kenya di lapangan mungkin justru membuat calon pengganti enggan mengambil alih,” ujarnya.

    Sementara itu, juru bicara MSS, Jack Ombaka, menyampaikan pihaknya masih mengkaji usulan model baru. “Yang terpenting adalah misi ini mampu menjawab ancaman dan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Haiti,” katanya kepada Reuters.

    Kritik keras datang dari James Boyard, pakar keamanan di Universitas Negeri Haiti. Ia menilai model baru terlalu kabur soal koordinasi dengan aparat lokal, dan menyingkirkan Haiti dari struktur Standing Group dapat mengancam kedaulatan negara.

    “Kita bisa saja berpindah dari rezim demokratis menuju tirani internasional,” ujarnya.

    Boyard juga menekankan perlunya badan pengawas untuk mengantisipasi potensi pelanggaran oleh personel keamanan asing.

    Isu intervensi asing memang sensitif di Haiti. Misi-misi PBB sebelumnya meninggalkan catatan kelam, termasuk pembunuhan warga sipil, skandal pelecehan seksual, hingga manajemen limbah buruk yang memicu epidemi kolera menewaskan lebih dari 9.000 orang.

    Pemerintah Haiti mengatakan akan memberikan tanggapan resmi setelah resolusi diumumkan secara terbuka. Sementara itu, misi AS untuk PBB belum merespons permintaan komentar.

    Saat ini, jumlah personel MSS yang dikerahkan di Haiti masih di bawah 1.000 orang – sebagian besar polisi asal Kenya – jauh lebih sedikit dari target 2.500 personel. Dalam rancangan resolusi, pasukan baru diizinkan menurunkan hingga 5.500 personel, meski belum jelas bagaimana target itu akan dicapai.

    Misi MSS pertama kali disahkan DK PBB pada Oktober 2023, dan polisi Kenya tiba di Haiti pada Juni 2024. Mandat selama 12 bulan misi tersebut sudah diperpanjang, tetapi akan berakhir pada 2 Oktober mendatang.

    Sementara krisis kian memburuk, pemerintah Haiti pada Maret lalu mulai bekerja sama dengan perusahaan militer swasta milik Erik Prince untuk menggunakan drone bermuatan bahan peledak menyerang markas geng. Perusahaan itu kini berencana memperluas operasinya.

    Awal pekan ini, pemimpin geng terkenal Jimmy “Barbecue” Cherizier mengumumkan penarikan pasukannya dari sejumlah wilayah di timur laut Port-au-Prince. Dalam pesan video di media sosial, ia bahkan meminta warga yang dulu mengungsi untuk kembali ke rumah mereka.

    Namun, Boyard menilai langkah itu bermotif ekonomi. “Ia ingin menghidupkan kembali aktivitas di wilayah yang sudah hancur supaya bisa kembali memeras warga, sekaligus menggunakan mereka sebagai tameng manusia untuk menghalangi serangan drone,” ujarnya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPRD sambangi SMPN 13 Kota Bekasi, kawal kasus pelecehan 

    DPRD sambangi SMPN 13 Kota Bekasi, kawal kasus pelecehan 

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    DPRD sambangi SMPN 13 Kota Bekasi, kawal kasus pelecehan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru olahraga terhadap siswi SMP Negeri 13 Kota Bekasi kini menjadi perhatian serius. 

    Anggota DPRD Kota Bekasi Komisi IV, Siti Mukhliso, mendatangi sekolah tersebut untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai aturan hukum dan perlindungan anak.

    Siti menegaskan, pihaknya sudah bertemu langsung dengan kepala sekolah.

    Ia membenarkan adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai terduga pelaku, serta siswi di sekolah tersebut sebagai korban.

    “Memang benar ada kasus dugaan pelecehan seksual guru terhadap muridnya. Saat ini masih dalam proses investigasi dan sudah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Karena melibatkan anak di bawah umur, maka seluruh prosesnya dikordinasikan bersama DP3A, Dinas Pendidikan, kepolisian, dan Babinsa,” jelas Siti.

    Ia menegaskan, ada tiga hal utama yang menjadi perhatian DPRD.

    Pertama, mitigasi terhadap korban dan keluarganya untuk menjaga kondisi psikologis dan rasa aman.

    Kedua, memastikan kondusifitas lingkungan belajar agar siswa tetap merasa nyaman.

    Ketiga, memastikan koordinasi antar instansi berjalan baik, termasuk dengan aparat penegak hukum.

    “Untuk alumni yang melakukan aksi protes, saya minta pihak sekolah menyikapi dengan bijak, memberikan ruang komunikasi, dan justru mengajak alumni berkontribusi memajukan sekolah, bukan hanya turun saat ada masalah,” paparnya.

    Lebih jauh, Siti menekankan bahwa jika terbukti bersalah, oknum guru harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, baik kode etik ASN, KUHP, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), maupun UU Perlindungan Anak.

    “Ini bukan hanya soal pelanggaran etik, tapi bisa masuk ranah pidana. Maka, proses hukum harus ditegakkan,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Selasa (26/8). 

    DPRD Kota Bekasi memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas demi memberikan rasa aman bagi siswa serta menjadikan sekolah sebagai tempat yang benar-benar ramah anak.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polisi Segera Panggil Dosen dan Rektor UNM soal Kasus Dugaan Pelecehan Seksual

    Polisi Segera Panggil Dosen dan Rektor UNM soal Kasus Dugaan Pelecehan Seksual

    Terkait ada tidaknya unsur pornografi dalam percakapan yang dilaporkan, Bayu mengatakan hal itu masih menunggu hasil pemeriksaan mendalam, termasuk melibatkan ahli dan Laboratorium Forensik.

    “Belum bisa kami simpulkan. Nanti kita lakukan pengambilan keterangan dulu dari pihak pelapor. (Saksi) Ahli pastilah kira libatkan, nanti juga dari ahli pidana, ahli ITE itu dan jika perlu Labfor juga,” jelasnya.

    Selain laporan dari dosen, polisi juga mengaku sudah menerima informasi adanya laporan balik yang dilayangkan Rektor UNM, Prof Karta Jayadi, terhadap QDB terkait dugaan pencemaran nama baik. Namun, laporan tersebut masih dalam tahap koordinasi.

     

  • Guru SMPN di Bekasi yang Lecehkan Murid Berstatus ASN, Kepala Sekolah Tak Bisa Pecat
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Agustus 2025

    Guru SMPN di Bekasi yang Lecehkan Murid Berstatus ASN, Kepala Sekolah Tak Bisa Pecat Megapolitan 25 Agustus 2025

    Guru SMPN di Bekasi yang Lecehkan Murid Berstatus ASN, Kepala Sekolah Tak Bisa Pecat
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    JP, guru SMPN di Bekasi yang menjadi terduga pelaku pelecehan seksual terhadap murid ternyata berstatus aparatur sipil negara (ASN).
    Kepala SMPN di Bekasi, Tetik Atikah, mengaku menyerahkan nasib JP ke pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
    “Sekarang beliau ASN, kepala sekolah enggak bisa mecat,” kata Tetik kepada wartawan, Senin (25/8/2025).
    Tetik menduga bahwa JP melakukan dugaan pelecehan seksual sebanyak dua kali terhadap salah satu siswi, yakni pada April dan Agustus 2025.
    Pada peristiwa pertama, Tetik bilang, pihaknya sudah menegur JP agar tidak mengulangi perbuatannya.
    Namun, teguran tersebut ternyata tak membuatnya kapok.
    Akhirnya pihak sekolah menonaktifkan JP setelah sang siswi kembali menjadi korban dugaan pelecehan seksual.
    “Saya hanya punya kewenangan untuk menonaktifkan beliau,” jelas dia.
    Dalam penanganan kasus ini, SMPN di Bekasi juga telah menerima aduan salah satu orangtua wali murid berinisial BY yang kini telah berstatus alumni.
    Tetik mempersilakan agar alumni yang merasa menjadi korban agar segera mengadu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi untuk ditindaklanjuti.
    “Yang alumni-alumni yang merasa jadi korban, silakan untuk datang ke DP3A,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, puluhan alumni menggelar demo di depan gerbang SMPN di Kota Bekasi pada Senin (25/8/2025) siang.
    Hal tersebut mereka lakukan karena dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru berinisial JP terhadap sejumlah siswi.
    Para peserta aksi membentangkan spanduk dan menuntut agar kasus tersebut diusut tuntas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dosen UNM Blak-blakan Mengaku Dapat Tekanan Usai Laporkan Rektor Terkait Dugaan Pelecehan

    Dosen UNM Blak-blakan Mengaku Dapat Tekanan Usai Laporkan Rektor Terkait Dugaan Pelecehan

    Liputan6.com, Jakarta Dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) berinisial QDB (51) mengaku mendapat tekanan setelah melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh rektor Karta Jayadi, ke Itjen Kemendikbudristek dan Polda Sulsel.

    QDB menuturkan, sejak kasus ini mencuat, dia merasakan adanya upaya intervensi dari pihak tertentu yang datang menemui maupun menghubunginya. Bahkan, menurutnya, ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah tanpa pernah berkomunikasi sebelumnya.

    “Jelas ada tekanan. Misalnya ada yang sudah lama tidak komunikasi, tiba-tiba datang ke rumah. Saya tidak tahu apakah itu inisiatif pribadi atau suruhan,” kata QDB saat diwawancarai Liputan6.com, Senin (25/8/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, orang yang dimaksud oleh QDB melontarkan kata-kata yang membuat dirinya tidak nyaman. Termasuk penilaian bahwa dirinya dan rektor terlihat sangat akrab.

    “Di rumah kan saya memang pajang foto di ruang tamu. Katanya kalau dilihat di foto, saya sama Pak Rektor baik-baik saja. Saya bilang jangan dilihat dari foto. Saya tarik kesimpulan sebenarnya tujuan dia datang apa?,” ucapnya.

    Dia juga menuturkan bahwa sejak kasus ini mencuat, kini dia berada dalam pengawasan keluarga. QDB pun mengaku hanya menerima telepon dari orang-orang yang ia kenal, namun sayangnya beberapa di antaranya justru berusaha membujuk agar kasus ini diselesaikan secara damai.

    “Yang saya sayangkan, ada orang yang saya kenal membujuk saya damai, bahkan iming-iming jabatan saya dikembalikan. Tapi saya bilang, ini bukan soal jabatan, ini soal harga diri. Terlalu murah kalau saya berhenti lalu jabatannya dikembalikan, seolah saya cari sensasi. Tidak begitu!” tegasnya.

    QDB menegaskan dirinya tidak akan mencabut laporan. Ia mengaku sudah cukup secara materi dan tidak mengejar jabatan, melainkan menuntut keadilan serta reformasi dalam pencegahan kekerasan seksual di kampus.

    “Saya pastikan akan tetap berharap rektor diproses sesuai aturan. Intinya saya berharap ada reformasi kampus di bidang kekerasan seksual. Jangan predator seksual berkeliaran. Bagaimana anak cucu kita nanti?” pungkasnya.

    QDB juga menilai tudingan bahwa dirinya ingin merusak nama baik lembaga tidak tepat. Ia meminta publik melihat substansi persoalan, bukan sekadar citra.

    “Jadi aneh kalau ada yang menganggap saya menjelekkan lembaga. Lihat dulu substansinya,” tambahnya.

    Saat ditanya terkait somasi yang dilayangkan oleh Prof Karta, ia menilai upaya tersebut dilakukan untuk menekan dirinya agar menarik laporannya terkait dugaan pelecehan seksual yang ia alami.

    “Dia (rektor) juga mengirim somasi menakut-nakuti saya untuk meminta maaf kepada rektor dan media selama 3 hari berturut-turut. Inikan menggunakan powernya dia sebagai rektor padahal belum ada keputusan dari pihak berwajib,” akunya.

  • Polisi Buka Suara Usai Dosen Perempuan Laporkan Rektor UNM Terkait Dugaan Pelecehan

    Polisi Buka Suara Usai Dosen Perempuan Laporkan Rektor UNM Terkait Dugaan Pelecehan

    Sebelumnya, Karta Jayadi membantah tudingan yang dilayangkan oleh dosen perempuan tersebut. Menurut dia hal-hal cabul seperi itu tidak mungkin akan ia lakukan.

    “Waduh waduh saya masih waras, itu tidak benar, sayangnya tidak jelas apa-apa yang dia laporkan sebagai bentuk pelecehan seksual,” kata Karta kepada wartawan.

    Karta pun menantang dosen tersebut untuk membuktikan dugaan pelecehan seksual tersebut. Ia bahkan membantah bahwa dirinya pernah mengajak dosen tersebut ke hotel.

    “Ajakan ke hotel perlu dibuktikan, jika ada WA saya seperti itu. Semua diplintir, karena bukan kebenaran yang dia usung tapi mau membuat saya terganggu dan dicitrakan buruk,” terangnya.

    Karta menduga dosen yang mengaku korban ini sakit hati kepada dirinya. Pasalnya beberapa hari lalu ia dipecat dari jabatannya sebagai kepala pusat teknologi tepat guna.

    “Dua hari lalu saya pecat, banyak pelanggarannya ini akademik, beberapa kali saya tegur,” imbuhnya.

    Karta mengaku, bahwa sebenarnya selama ini komunikasinya dengan dosen tersebut cukup baik, hanya karena persoalan dipecat makanya ia menuduhnya melakukan pelecehan.

    “Kalau saya punya affair sama dia tidak mungkin saya pecat. Hanya karena persoalan dipecat makanya dia jadi gila begini,” ucapnya.

    Pihaknya pun bakal melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian karena merasa nama baiknya dicemarkan.

    “Segera saya lapor balik, besok saya ketemu dulu dengan tim saya. Saya memang tidak nyaman dengan orang ini setiap dia WA saya, dia selalu menyebut Prof ganteng, justru ini perbuatan tidak menyenangkan buat saya,” pungkasnya.

  • KAI Daop 1 sosialisasi anti pelecehan seksual di Stasiun Pasar Senen

    KAI Daop 1 sosialisasi anti pelecehan seksual di Stasiun Pasar Senen

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta bersama komunitas pecinta kereta api Java Train menggelar sosialisasi anti pelecehan seksual di Stasiun Pasar Senen pada Minggu.

    “Ini (sosialisasi anti pelecehan seksual) merupakan bukti nyata keterlibatan semua pihak dalam menciptakan ruang transportasi publik yang aman dan inklusif,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya, Minggu.

    Dalam kegiatan tersebut, menurut dia, pihaknya melakukan edukasi kepada pengguna jasa kereta api melalui pembagian materi sosialisasi sekaligus mengajak mereka agar aktif melapor apabila mengalami atau mengetahui kejadian tersebut.

    “Kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan petisi sebagai bentuk dukungan dari masyarakat dan pelanggan kereta api untuk mengecam setiap tindakan pelecehan seksual, baik di stasiun maupun di atas kereta api,” ujar Ixfan.

    Dia juga mengapresiasi partisipasi pelanggan dan komunitas Java Train yang ikut menandatangani petisi dukungan anti pelecehan seksual tersebut.

    “Hal ini menunjukkan kepedulian bersama bahwa transportasi publik harus menjadi ruang yang aman bagi semua,” ucap Ixfan.

    Dia pun mengimbau pengguna kereta api agar tidak ragu melapor apabila menjadi korban atau menyaksikan tindakan pelecehan seksual. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada petugas di stasiun, kondektur, Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) atau melalui media sosial KAI 121.

    “KAI juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa blacklist kepada pelanggan yang terbukti melakukan tindak pelecehan seksual, baik di stasiun maupun di atas kereta api,” tegas Ixfan.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta bersama komunitas pecinta kereta api Java Train saat menggelar sosialisasi anti pelecehan seksual di Stasiun Pasar Senen, Minggu (24/8/2025). ANTARA/HO-Humas PT KAI DAOP 1.

    Dia menuturkan sanksi tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap seluruh pengguna jasa kereta api serta menciptakan efek jera bagi pelaku.

    Melalui sosialisasi itu, dia berharap pelanggan KAI semakin berani melawan dan melaporkan pelaku pelecehan seksual kepada petugas di atas kereta api, petugas stasiun, maupun melalui layanan KAI 121 atau dengan meminta bantuan penumpang lainnya.

    “Dengan adanya keberanian melapor, tindakan pelecehan lebih lanjut dapat dicegah sehingga tercipta lingkungan transportasi yang aman, nyaman, dan manusiawi bagi semua,” tutur Ixfan.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Stasiun Besar Pasar Senen Leno Yusandri, Asisten Manager Eksternal Humas Daop 1 Jakarta Tohari, Kepala Regu Polsuska Stasiun Pasar Senen Hendrik, jajaran Pengamanan Daop 1 Jakarta, serta perwakilan komunitas Java Train.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dosen Perempuan Mengaku Dilecehkan Rektor UNM, Bongkar Isi Chat WA

    Dosen Perempuan Mengaku Dilecehkan Rektor UNM, Bongkar Isi Chat WA

    Terpisah, Karta Jayadi membantah tudingan yang dilayangkan oleh dosen perempuan tersebut. Menurut dia hal-hal cabul seperi itu tidak mungkin akan ia lakukan.

    “Waduh waduh saya masih waras, itu tidak benar, sayangnya tidak jelas apa-apa yang dia laporkan sebagai bentuk pelecehan seksual,” kata Karta kepada wartawan.

    Karta pun menantang dosen tersebut untuk membuktikan dugaan pelecehan seksual tersebut. Ia bahkan membantah bahwa dirinya pernah mengajak dosen tersebut ke hotel.

    “Ajakan ke hotel perlu dibuktikan, jika ada WA saya seperti itu. Semua diplintir, karena bukan kebenaran yang dia usung tapi mau membuat saya terganggu dan dicitrakan buruk,” terangnya.

    Karta menduga dosen yang mengaku korban ini sakit hati kepada dirinya. Pasalnya beberapa hari lalu ia dipecat dari jabatannya sebagai kepala pusat teknologi tepat guna.

    “Dua hari lalu saya pecat, banyak pelanggarannya ini akademik, beberapa kali saya tegur,” imbuhnya.

    Karta mengaku, bahwa sebenarnya selama ini komunikasinya dengan dosen tersebut cukup baik, hanya karena persoalan dipecat makanya ia menuduhnya melakukan pelecehan.

    “Kalau saya punya affair sama dia tidak mungkin saya pecat. Hanya karena persoalan dipecat makanya dia jadi gila begini,” ucapnya.

    Pihaknya pun bakal melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian karena merasa nama baiknya dicemarkan.

    “Segera saya lapor balik, besok saya ketemu dulu dengan tim saya. Saya memang tidak nyaman dengan orang ini setiap dia WA saya, dia selalu menyebut Prof ganteng, justru ini perbuatan tidak menyenangkan buat saya,” pungkasnya.

  • 79 Penumpang Bus yang Diusir dari Iran Tewas di Afghanistan

    79 Penumpang Bus yang Diusir dari Iran Tewas di Afghanistan

    Jakarta

    Dunia Hari Ini, edisi Kamis, 21 Agustus 2025 sudah merangkum laporan utama di sejumlah negara selama 24 jam terakhir.

    Kita mulai dengan berita kecelakaan di Afghanistan.

    Puluhan penumpang bus tewas di Afghanistan

    Sebuah bus penuh sesak yang mengangkut warga Afghanistan yang diusir dari Iran mengalami kecelakaan dan menewaskan sedikitnya 79 orang, termasuk 17 anak-anak.

    Ahmdullah Muttaqi, kepala departemen informasi pemerintah provinsi Herat, mengatakan bus penumpang tersebut terlibat kecelakaan dengan sebuah truk dan sepeda motor di jalan raya Herat-Kabul, sebelah barat Afghanistan.

    Abdul Mateen Qaniee, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bus tersebut terbakar usai mengalami tabrakan.

    Rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan api yang besar membakar bus, sementara sebuah truk pemadam kebakaran berusaha memadamkan api.

    Gempa tujuh kali di Bekasi

    Gempa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjadi sebanyak tujuh kali kemarin menjelang pukul 8 malam, dengan kekuatan 4,9SR yang kemudian dimutakhirkan menjadi 4,7SR.

    Dilansir dari Detik, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa ini merupakan gempa bumi dangkal.

    “Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu oleh sumber gempa sesar naik busur belakang Jawa Barat,” ujarnya.

    Reaksi PM Australia dan Israel dikecam

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sama-sama dikecam karena “perang kata-kata” yang dilontarkan masing-masing oleh salah satu kelompok komunitas Yahudi di Australia.

    Dalam sebuah surat, Dewan Eksekutif Yahudi Australia menulis mereka sangat kecewa atas perdebatan sengit antara kedua negara tersebut.

    Dalam surat tersebut, Presiden ECAJ, Daniel Aghion, menulis PM Albanese berperilaku “berlebihan dan tanpa alasan menghina” ketika mengatakan PM Netanyahu “menyangkal” konsekuensi perang di Gaza.

    “Tidak pantas bagi seorang perdana menteri Australia untuk menyimpang dari norma-norma diplomatik terkait pemimpin negara yang telah menjalin hubungan persahabatan dengan Australia selama beberapa dekade,” tulis Aghion.

    Hakim tolak permintaan buka segel kasus Eipstein

    Seorang hakim federal Amerika Serikat yang memimpin kasus perdagangan seks terhadap Jeffrey Epstein, telah menolak permintaan Presiden Donald Trump untuk membuka segel transkrip dewan juri agung terkait pelecehan seksual yang telah berlangsung puluhan tahun.

    Putusan yang dikeluarkan kemarin oleh Hakim Richard Berman di Manhattan muncul setelah hakim dari kasus Ghislaine Maxwell, mantan pacar Epstein, juga menolak permintaan pemerintah.

    Putusan ini juga muncul setelah Departemen Kehakiman AS setuju untuk memberikan dokumen-dokumen dari investigasi perdagangan seks Epstein kepada Kongres.

    Dokumen-dokumen Kongres akan diserahkan kepada komite pada hari Jumat, tetapi belum jelas dokumen mana atau berapa banyak dokumen yang mungkin diserahkan.

    (nvc/nvc)