Kasus: nepotisme

  • Mentan peringati pegawai untuk tidak tergoda dengan komisi dari proyek

    Mentan peringati pegawai untuk tidak tergoda dengan komisi dari proyek

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai menghadiri penandatanganan pakta integritas Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Selasa (29/10/2024). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

    Mentan peringati pegawai untuk tidak tergoda dengan komisi dari proyek
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 17:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberi peringatan keras kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) agar tidak tergoda dengan komisi yang ditawarkan oleh pengusaha maupun vendor. Amran menyampaikan, komitmen ini merupakan upaya untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan kementerian. Ia menekankan, tidak segan-segan untuk memasukkan nama pengusaha ke daftar hitam.

    “Presiden kita sekarang, menginginkan pengendalian pemberantasan korupsi real. Bukan basa basi, bagi yang melakukan internal, aku beresin. Bagi bapak (pengusaha) yang di luar menggoda Kementerian Pertanian, fair saya, aku blacklist bapak, nggak boleh ikut di sini, sampai afiliasinya aku blacklist,” kata Amran di Jakarta, Selasa.

    Langkah tegas ini juga dibuktikan dengan penandatanganan komitmen pakta integritas Kementerian Pertanian bagi pejabat eselon. Dengan upaya ini, lanjut Amran, diharapkan Kementan dapat mencapai target swasembada pangan secara terhormat. Oleh karenanya, profesionalisme harus ditegakkan.

    “Kami mimpikan nanti ke depan Kementan mencapai swasembada pangan secara terhormat. Kami tidak ingin ada pengusaha yang kena musibah, begitu pula dengan pegawai kementerian kena musibah, jadi kami ingin betul-betul menerapkan profesionalisme di Kementan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Amran kembali mencopot satu pejabat eselon II atau sekelas direktur di lingkungan Kementan karena didapati menerima suap atau fee proyek sebesar Rp700 juta. Menteri Amran ditemui di Jakarta, Senin (28/10) mengatakan, tindak lanjut pencopotan tersebut dilakukan karena dirinya menerima laporan terkait adanya tindakan korupsi atau suap di institusi yang dipimpinnya.

    “Yang terkonfirmasi, yang disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya nilai suapnya Rp700an juta, yang diakui Rp500 juta,” ujarnya.

    Selanjutnya, disampaikan Mentan pelaku tersebut tengah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan guna mengetahui adanya indikasi peran dari pihak lain.

    Menurut Mentan, tindakan tegas tersebut dirinya lakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan tiga pesan khusus kepada dirinya, yakni pencegahan tindak pidana korupsi, efisiensi anggaran, serta mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 3–4 tahun.
     

    Sumber : Antara

  • Bawa Calo untuk Menang Tender Proyek di Kementan, Menteri Amran Ancam Blacklist Perusahaan

    Bawa Calo untuk Menang Tender Proyek di Kementan, Menteri Amran Ancam Blacklist Perusahaan

    GELORA.CO – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menyampaikan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi di institusinya. Ancaman sanksi tidak hanya kepada para pegawau Kementan. Tetapi juga bagi perusahaan yang menggunakan praktik kotor untuk menang tender. 

    Amran menegaskan dirinya berkomitmen penuh untuk memberantas praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi di lingkungan Kementan. Salah satu upayanya adalah penandatanganan pakta integritas oleh pejabat Eselon I di lingkup Kementan. Pemandangan itu menjadi wujud nyata komitmen seluruh jajaran Kementan dalam menjaga integritas dan transparansi sebagai dasar pelaksanaan tugas.

    Selain itu Kementan juga menyelenggarakan penandatanganan Komitmen Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa. Kegiatan ini dihadiri oleh mitra pertanian, termasuk pengusaha, sebagai wujud dukungan dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi dan menciptakan tata kelola yang bersih di sektor pertanian.

    Amran menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar jargon. Tetapi langkah konkret untuk memastikan akuntabilitas di Kementan. “Kita tidak boleh bermain-main. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus melakukan pencegahan dan menghentikan praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi. Itu semua tidak boleh terjadi,” ujarnya saat memberikan arahan di Kementan pada Selasa (29/10). 

    Menurutnya, pakta integritas bukan hanya simbol. Tetapi janji seluruh pejabat dan pegawai Kementan untuk bekerja dengan jujur, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Amran juga menekankan pentingnya mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan praktik percaloan dalam proyek atau pengadaan. 

    “Tidak boleh ada yang menggoda Kementan, dan Kementan juga tidak boleh tergoda untuk bermain-main,” katanya. Amran berharap Kementan dapat mencapai swasembada pangan secara terhormat. 

    Dalam kesempatan itu, Amran juga memberikan peringatan kepada para pengusaha atau mitra Kementan. “Bagi pengusaha yang membawa calo, akan saya blacklist,” tambahnya.

    Ia menegaskan bahwa integritas adalah kunci dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Aparatur yang berintegritas tinggi akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pencapaian visi Kementan. Dia menginginkan komitmen penuh dari seluruh jajaran Kementan untuk bekerja secara profesional dan menghindari praktik korupsi. 

    “Harta yang berlimpah tidak ada artinya jika kehormatan kita ternoda. Kita harus bekerja sama untuk membangun reputasi yang baik bagi anak cucu kita di masa depan,” ungkap Amran. Dengan pakta integritas itu, Kementan bertekad untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Serta membangun tata kelola yang lebih transparan di masa depan.

    Diberitakan sebelumnya, Amran telah mengambil langkah tegas dengan mencopot seorang pejabat Eselon II di Kementan yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi. Langkah ini diambil sebagai upaya menegakkan integritas dan transparansi di sektor pertanian, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di seluruh jajaran pemerintahan. 

  • BPIP: Astacita merupakan aktualisasi demokrasi ekonomi Pancasila

    BPIP: Astacita merupakan aktualisasi demokrasi ekonomi Pancasila

    Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menerapkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaJakarta (ANTARA) – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menilai Astacita yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto merupakan aktualisasi dari demokrasi ekonomi Pancasila.

    “Astacita Presiden Prabowo merupakan komitmen untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan,” kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, terkait penyelenggaraan diskusi di Universitas Muhammadiyah Kupang dengan tema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Kupang, Jumat (17/10).

    Dia mengungkapkan di tengah masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, masih marak juga terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara.

    Baca juga: KPK: Astacita bisa wujudkan penegakan hukum tanpa intervensi

    Praktik korupsi terbukti dengan terakumulasinya pendapatan negara pada sekelompok kecil masyarakat tertentu.

    Djumala kemudian menunjukkan data Credit Suisse 2017 bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75 persen kekayaan negara. Data kepemilikan asset produksi juga menunjukkan angka yang memprihatinkan.

    Data tersebut menunjukkan bahwa hanya satu persen populasi menguasai 58 persen lahan di Indonesia. Dari total daratan Indonesia, seluas 44 persen dikuasai pemilik konsesi pertambangan.

    Baca juga: Penguatan Pancasila dalam Astacita jadi landasan pemersatu bangsa

    “Dengan data ini saja sekilas terlihat bahwa ada kesenjangan dalam kepemilikan aset produksi di masyarakat,” ujar Djumala.

    Menurut Djumala di sinilah letak permasalahan kedaulatan ekonomi rakyat. Dikatakannya, kedaulatan ekonomi rakyat itu sejatinya adalah demokrasi ekonomi sesuai nilai Pancasila.

    Lebih jauh Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, menyoroti bahwa jika konsisten dengan jiwa pasal 33 UUD 1945, strategi kebijakan pengentasan kemiskinan mestinya juga memperhatikan kedaulatan ekonomi rakyat.

    Hal itu bisa dilakukan dengan reorientasi kebijakan pembangunan ekonomi yang memberi akses lebih besar kepada rakyat terhadap kepemilikan asset-asset produksi, seperti modal dan lahan.

    Baca juga: Pakta integritas jadi langkah awal Prabowo untuk wujudkan astacita

    Terbukanya akses rakyat terhadap kepemilikan sumber daya dan asset produksi diharapkan dapat membantu terciptanya kedaulatan ekonomi rakyat.

    Oleh karena itu Djumala menyampaikan apresiasi terhadap visi-misi Astacita Prabowo yang menempatkan prioritas pertamanya pada upaya memperkokoh ideologi Pancasila.

    “Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menerapkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

    Forum diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Forum Group Discussion yang diadakan BPIP di 7 kota untuk menyusun rekomendasi terkait bidang tertentu. Rekomendasi kebijakan tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintahan baru yang dilantik 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan Amran Copot Direktur yang Ketahuan Bermain Mata dengan Calo

    Mentan Amran Copot Direktur yang Ketahuan Bermain Mata dengan Calo

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali memperlihatkan taringnya dalam memberantas korupsi. Seorang Direktur di Kementan IM ketahuan bermain mata dengan calo dalam kasus pengadaan barang dan jasa.

    Pencopotan secara cepat dilakukan Mentan pada pagi hari setelah mendapatkan laporan pada waktu subuh. Pada Kamis (29/8) yang lalu Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Fausiah T Ladja, melaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.

    Menurut keterangan Fausiah sebagai korban, dirinya mendapat informasi ada pihak yang mencatut namanya dan meminta para pengusaha untuk ikut dalam proyek dan diminta menyetor dana awal 15-20 persen kepada pihak broker. Setelah dilaporkan pekan lalu, hari ini pihak kepolisian secara cepat telah melakukan pemanggilan.

    “Kami perintah dilaporkan minggu lalu, sekarang sudah ada panggilan,” ungkap Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

    Sejak menjabat kembali sebagai Mentan pada Oktober 2023 lalu, Amran Sulaiman terus bergerak cepat melakukan bersih-bersih jajaran Kementan yang terlibat dalam korupsi. Amran bahkan memerintahkan jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan untuk memeriksa semua pihak atas adanya laporan calo atau broker ada oknum di Kementan yang sengaja meminta fee 20 persen guna memperoleh kontrak. Dia bahkan tak segan untuk membuat laporan polisi jika hal itu terbukti benar adanya.

    “Saya memerintahkan kepada Irjen untuk melaporkan ke aparat penegak hukum terkait berita online, bahwa ada orang (calo/broker) yang menjanjikan kepada calon penyedia untuk memperoleh pengadaan di Kementan harus menyetor 15-20 persen dari nilai kontrak,” ujar Amran.

    Amran telah secara konsisten memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan sejak menjabat sebagai Mentan pada 2014 silam.

    Selama masa kepemimpinannya tersebut, Ia telah melakukan mutasi-demosi pegawai sebanyak 1.479 pegawai, diberikan sanksi 844 pegawai dan bahkan ada yang dipecat karena melakukan penyelewengan atau korupsi.

    Bahkan, pernah dalam satu hari, Amran mencopot beberapa pejabat lingkup Kementan, mulai dari dirjen hingga direktur, yang dilakukan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mereka sebagai tersangka kasus korupsi.

    Dirjen Hortikultura berinisial IH ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 silam atas kasus pengadaan sarana budidaya mendukung pengendalian OPT, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 12,947 Miliar.

    Amran juga membuktikan komitmennya dalam melawan tindakan nepotisme ketika salah satu adik iparnya mendaftar CPNS Kementan pada 2017. Berdasarkan hasil tim seleksi CPNS, adik iparnya dinyatakan tidak lulus.

    Respons Amran saat itu justru mendukung dan mengapresiasi tim seleksi CPNS. Ujian loyalitas bagi Mentan Amran terus berlanjut ketika salah satu sahabatnya berminat pada proyek pupuk di Kementan senilai Rp 100 miliar dan meminta bantuan Amran untuk memenangkan tender. Tapi Amran secara tegas menolak.

    Konsistensi Amran dalam penegakan hukum memberantas praktik KKN juga turut didukung dengan kebiasaannya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Kementan.

    Setiap ada petugas yang tertangkap basah melakukan pungli, Amran tidak segan untuk memecat petugas tersebut. Dalam salah satu sidak di kantor UPT Surabaya, Amran pernah mencopot pimpinan balai dan sejumlah bawahannya karena tertangkap tidak disiplin dalam bekerja.

    Untuk memastikan Kementan bersih dari praktik KKN, Amran mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apa pun di rumah maupun kantor. Setiap menerima bingkisan, langsung dilaporkan ke KPK.

    Sistem pengendalian gratifikasi ini berbuah manis bagi Kementan. Pada peringatan ‘hari antikorupsi sedunia’ pada Desember 2019, KPK menganugerahkan Kementan penghargaan atas sistem pengendalian gratifikasi terbaik.

    Atas komitmen tersebut, Kementan juga mampu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 3 tahun berturut-turut (2016-2018).

    Setelah kembali menjabat menjadi Menteri Pertanian pada Oktober 2023, Amran melakukan perombakan besar-besaran jajaran pejabat Kementan, puncaknya dengan memutasi sebanyak delapan orang pimpinan Eselon I. Perombakan ini dilakukan untuk mendapatkan kinerja terbaik di sektor pertanian.

    Konsistensi Amran dalam memberantas tindakan korupsi di lingkungan internal Kementan, berdampak signifikan terhadap kinerja sektor pertanian. Kementan mampu membawa Indonesia mencapai swasembada beras sebanyak empat kali pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021.

    Raihan swasembada beras tersebut tergolong sempurna karena Indonesia sama sekali tidak mengimpor beras medium.

    Indonesia pun mendapatkan pengakuan dunia atas kontribusi luar biasa dalam sektor pangan, saat FAO memberikan penghargaan tertinggi Agricola Medal kepada Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan tersebut pun dipersembahkan untuk seluruh petani dan masyarakat Indonesia yang sudah bekerja keras bagi kemajuan sektor pertanian.

    (anl/ega)

  • Eks Dirjen Keuangan Kemendagri Ardian Noervianto Dituntut 5 Tahun Penjara di Kasus PEN Muna

    Eks Dirjen Keuangan Kemendagri Ardian Noervianto Dituntut 5 Tahun Penjara di Kasus PEN Muna

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim menghukum mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto, pidana penjara selama lima tahun dan empat bulan dalam kasus dugaan penerimaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Muna tahun 2021–2022.

    Selain itu, jaksa KPK turut menuntut Ardian Noervianto dijatuhi denda sebesar Rp250 juta.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ardian Noervianto berupa pidana penjara selama lima tahun dan empat bulan dan pidana denda sebesar Rp250 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan,” kata jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (26/6/2024).

    Tak hanya itu, penuntut umum juga menuntut Ardian Noervianto membayar uang pengganti Rp2.876.999.000. 

    Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar satu bulan pasca-putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang atau dipidana penjara selama dua tahun.

    “Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara Rp2.976.999.000 dikurangi uang sejumlah Rp100 juta sebagai barang bukti, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp2.876.999.000,” ucap jaksa.

    Menurut jaksa, perbuatan Ardian tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

    Selain itu, perbuatannya juga dinilai merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

    Sebagai pertimbangan meringankan, Ardian mempunyai tanggungan keluarga, serta ia dinilai bersikap sopan dan menghargai persidangan.

    Jaksa menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

    Ardian Noervianto dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Diketahui, pada Rabu, 28 September 2022, Ardian juga telah divonis enam tahun penjara dan denda Rp250 subsider tiga bulan penjara dalam perkara penerimaan suap untuk persetujuan dana pinjaman program PEN Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

    Selain itu, Ardian juga dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar 131.000 dolar Singapura. 

    Jika uang pengganti itu tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh keputusan hukum tetap, harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dipidana penjara selama satu tahun.

  • PM Lee Hsien Loong Mundur, Berakhirnya Dinasti Lee di Singapura

    PM Lee Hsien Loong Mundur, Berakhirnya Dinasti Lee di Singapura

    Jakarta

    Setelah 20 tahun berkuasa, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, mengundurkan diri sekaligus menandai berakhirnya era politik keluarga Lee di negara pulau tersebut.

    Lee secara resmi menyerahkan kendali kepada Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, Lawrence Wong, pada Rabu (15/05) malam.

    Sejak menjadi negara merdeka pada 1965, Singapura hanya memiliki empat perdana menteri semuanya dari Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa.

    Yang pertama adalah ayah Lee Hsien Loong, Lee Kuan Yew. Dia dianggap sebagai pendiri Singapura modern dan memimpin negara tersebut selama 25 tahun.

    Para analis mengatakan transisi ini menandai sebuah evolusi dalam kepemimpinan politik Singapura ketika negara itu keluar dari bayang-bayang keluarga Lee, meskipun Lee akan tetap berada di kabinet sebagai menteri senior.

    Dalam wawancara terakhirnya sebagai perdana menteri dengan media lokal pada akhir pekan lalu, dia berterima kasih kepada masyarakat Singapura atas dukungan mereka.

    “Saya tidak mencoba berlari lebih cepat dari orang lain. Saya mencoba mengajak semua orang untuk berlari bersama saya,” katanya. “Dan menurut saya, kami berhasil.”

    Lee Hsien Loong masuk ke dunia politik pada 1984 sebagai anggota parlemen ketika ayahnya masih berkuasa.

    Ia naik pangkat di bawah Perdana Menteri kedua Singapura, Goh Chok Tong, sebelum mengambil alih kepemimpinan pada 2004.

    Tahun-tahun pertama karier politiknya ditandai dengan sorotan tajam. Sejumlah kritikus menuduh keluarga Lee melakukan nepotisme dan menciptakan dinasti politik, yang berulang kali dibantah oleh keluarga Lee.

    Itu tak membuat sejumlah warga Singapura berhenti bercanda tentang “politik fami-Lee” serta trinitas “ayah, anak, dan Goh yang suci”.

    Namun setelah dua dekade menjabat sebagai pemimpin Singapura, Lee berhasil mencapai kesuksesan.

    Di bawah kepemimpinannya, perekonomian Singapura tumbuh. Pulau tersebut juga menjadi pusat keuangan internasional dan salah satu tujuan wisata utama dunia. PDB per kapitanya meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Pemerintahan Lee juga dinilai kompeten dalam mengarahkan negaranya melalui beberapa resesi, krisis keuangan global, dan pandemi Covid.

    Getty ImagesDi bawah kepemimpinan Lee Hsien Loong, perekonomian Singapura tumbuh. Pulau tersebut juga menjadi pusat keuangan internasional dan salah satu tujuan wisata utama dunia.

    Dalam geopolitik internasional, Lee dengan hati-hati menyeimbangkan hubungan Singapura dengan AS dan China di tengah tarik-menarik persaingan yang semakin ketat antara dua negara adidaya itu untuk mendapatkan loyalitas di Asia.

    Pemerintahannya juga akhirnya mencabut undang-undang anti-seks gay yang kontroversial, setelah bertahun-tahun dilobi kelompok LGBTQ – meskipun kebebasan berbicara masih sangat dibatasi.

    Dengan garis keturunan politik dan citra akademisnya, Lee secara umum sangat disukai oleh warga Singapura. Dia menduduki peringkat teratas dalam survei politisi paling populer di Singapura dan daerah pemilihannya secara konsisten menerima perolehan suara tertinggi dalam pemilu.

    Namun dia tidak luput dari kritik atau kontroversi.

    Baca juga:

    Keputusan Singapura untuk menerima imigran dalam jumlah besar untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja pada akhir tahun 2000-an memicu ketidakbahagiaan yang mendalam. Ketika Singapura menjadi lebih kaya, kesenjangan sosial meningkat dan kesenjangan pendapatan semakin melebar. Di bawah kepemimpinan Lee, PAP memperoleh perolehan suara terendah pada tahun 2011 dan sekali lagi pada tahun 2020.

    “Warisan utama Lee Hsien Loong adalah caranya meningkatkan perekonomian,” kata pakar tata kelola Singapura, Donald Low, yang merupakan akademisi di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong.

    “Tetapi pada paruh pertama masa jabatannya, hal ini mengakibatkan peningkatan ketidakbahagiaan karena kenaikan kesenjangan, semakin tingginya kehadiran orang asing, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, kemacetan, dan potensi terkikisnya identitas kewarganegaraan,” tambahnya.

    Pengamat politik, Sudhir Vadaketh, mengatakan pemerintahan Lee “sama sekali tidak siap mengakomodasi tingginya imigrasi yang mereka anggap perlu untuk menjadi kota global”.

    Lantaran “gagal mendapatkan dukungan” dari warga Singapura, kebijakan pemerintah Singapura justru menyebarkan “bentuk rasisme dan kefanatikan yang sangat buruk” yang masih bertahan hingga hari ini, kata Vadaketh yang mengelola majalah berita independen Jom.

    Survei menunjukkan, secara eksternal, semakin banyak warga Singapura yang merasa rasisme adalah sebuah masalah dan hal ini semakin meningkat secara eksternal selama pandemi.

    Beberapa analis juga mengatakan bahwa pemerintahan Lee belum cukup menyelesaikan masalah rumit jangka panjang yang melibatkan perumahan umum, yang merupakan tempat tinggal sebagian besar warga Singapura.

    Banyak tabungan masyarakat yang diinvestasikan di rumah susun yang disewa dari pemerintah selama 99 tahun dan nilainya akan terdepresiasi seiring bertambahnya usia.

    Pemerintah telah mengakui permasalahan ini dan mencoba mengatasinya dengan peraturan yang lebih ketat mengenai imigrasi, skema perumahan baru, dan usulan pembaruan undang-undang anti-rasisme.

    Di sisi pribadi, perselisihan keluarga yang memanas atas rumah milik Lee Kuan Yew terungkap pada tahun 2016, setahun setelah dia meninggal. Lee Hsien Loong terlibat dalam perselisihan publik selama bertahun-tahun dengan saudara-saudaranya, dan masyarakat Singapura menyaksikan sengketa keluarga Lee.

    Baca juga:

    Saudara-saudara Lee pernah menyebutnya sebagai “anak yang tidak terhormat” dan menuduh dia memanfaatkan warisan ayah mereka untuk membangun dinasti politik. Mereka juga menuduh dia menyalahgunakan kekuasaan dan memakai “alat negara” untuk melawan mereka. Beberapa anggota keluarga Lee, termasuk saudara laki-lakinya, sekarang tinggal di luar negeri dalam pengasingan dan mengaku mengalami penganiayaan.

    Lee membantah semua tuduhan ini. Ia juga mengatakan anak-anaknya tidak tertarik terjun ke dunia politik.

    Wajah yang familiar

    Getty ImagesLawrence Wong adalah mantan ekonom dan pegawai negeri.

    Lee kini telah menyerahkan kekuasaan kepada Lawrence Wong, mantan ekonom dan pegawai negeri yang pernah menjabat sebagai sekretaris pribadinya.

    Ini adalah situasi yang belum terpetakan tidak hanya bagi Wong tetapi juga bagi Singapura, yang telah dipimpin oleh keluarga Lee selama 45 dari 59 tahun kemerdekaannya. “Dia adalah PM pertama tanpa menunggu seorang anggota keluarga Lee yang hendak berkuasa, dan ini memungkinkan Singapura menjadi negara demokrasi yang lebih normal,” kata Low.

    “Keluarga Lee selalu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap Singapura, dan fakta bahwa kita berhasil membalikkan keadaan adalah hal yang baik bagi transisi sosiopolitik kita yang lebih luas,” tambah Vadaketh.

    Bagi PAP, dipilihnya Wong sebagai pengganti Lee sudah diindikasikan dua tahun lalu ketika ia diangkat menjadi wakil PM.

    Namun pria berusia 51 tahun itu bukanlah pilihan yang tepat sejak awal. Ketika dia dan rekan-rekan seangkatannya memulai debut sebagai politisi lebih dari satu dekade yang lalu yang dikenal sebagai “4G” atau kepemimpinan PAP generasi keempat ia dipandang sebagai kuda hitam.

    Menteri lainnya, Heng Swee Keat, dijadwalkan untuk mengambil alih jabatan PM, namun dia mengundurkan diri karena usia dan kesehatannya.

    Baca juga:

    Ketika pandemi melanda Singapura, sudah jelas bahwa Wong akan menjadi pemimpin Singapura. Sebagai salah satu ketua gugus tugas pemerintah, ia menjadi sosok yang akrab di mata warga Singapura dan muncul dalam konferensi pers mingguan dengan tenang menjelaskan langkah-langkah anti-Covid yang berbelit-belit.

    Timnya dan media lokal memuji citranya sebagai orang biasa. Seperti kebanyakan warga Singapura, dia dibesarkan di perumahan umum, dan dia adalah PM pertama yang belajar di sekolah lokal non-elite.

    Seraya mengumandangkan pesan persatuan setelah melakukan konsultasi nasional, ia berjanji untuk membangun Singapura yang lebih inklusif.

    “Ini bukan tentang pengurangan, tapi selalu tentang penambahan. Ini bukan tentang pengurangan, tapi selalu tentang perluasan,” katanya dalam pidato pengukuhannya sebagai perdana menteri pada Rabu malam.

    Dalam wawancara sebelumnya dengan The Economist, ia berjanji bahwa warga negaranya “tidak akan” menjadi minoritas di Singapura dan bahwa imigrasi akan terus dikontrol.

    Dia juga mengisyaratkan tidak ada penyimpangan dalam pendekatannya terhadap salah satu masalah kebijakan luar negeri terbesar bagi Singapura, yaitu hubungan AS-Tiongkok. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak memihak kedua negara adidaya tersebut sebaliknya, katanya, pemerintah akan selalu “pro-Singapura”.

    Pada hari Rabu, ia menjanjikan gaya kepemimpinan “yang akan berbeda dari generasi sebelumnya, kami akan memimpin dengan cara kami sendiri”.

    Pakar tata kelola Singapura, Donald Low, menggambarkan Wong sebagai seorang “konservatif yang berpikiran terbuka” dan bersedia melakukan perubahan “secara bertahap, secara marginal, dan bukan dalam ‘ledakan besar’.”

    Inilah sebabnya mengapa para analis melihat Wong sebagai pilihan aman PAP yang dirancang untuk menekankan kesinambungan sebuah kualitas yang ingin ia tunjukkan juga.

    “Kesinambungan dan stabilitas adalah pertimbangan utama, terutama karena kita mendekati akhir masa pemerintahan ini,” kata Wong pada hari Senin ketika ia mengumumkan susunan kabinetnya.

    Dia mengacu pada fakta bahwa pemerintah harus mengadakan pemilu pada bulan November tahun depan. Ini akan menjadi ujian politik terbesar bagi Wong, yaitu melakukan pemilu untuk pertama kalinya sebagai PM, ketika masyarakat Singapura memutuskan masa depan mereka di era pasca-Lee.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 565 PPPK di Kabupaten Mojokerto Terima SK Pengangkatan

    565 PPPK di Kabupaten Mojokerto Terima SK Pengangkatan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 565 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Kabupaten Mojokerto menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Mereka terdiri atas guru 453 orang dan tenaga kesehatan (nakes) 112 orang yang lolos seleksi PPPK 2023.

    Penerimaan surat keputusan ini juga telah tertuang didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan.

    Pengangkaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengadaan ASN dari pemerintah pusat yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Yaitu pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

    SK pengangkatan itu, diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di halaman Pemkab Mojokerto, Senin (29/4/2024).

    Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati berpesan harus menjadi ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

    “PPPK yang baru diangkat, diharapkan mampu beradaptasi secara cepat dengan lingkungan kerja yang baru dan selalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi di era transformasi digital. sebagai ASN, PPPK dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi,” ungkapnya.

    Sehingga diharapkan mampu menjadi ASN yang profesional dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Masih kata Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto, PPPK juga harus menerapkan core value ASN berAKHLAK dan harus mampu mencapai kinerja terbaik sesuai target kinerja yang ditetapkan.

    “Menjalankan tugas dengan penuh disiplin dan tanggungjawab serta mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani. Kepada seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh semangat dan terus melakukan inovasi untuk bersama-sama membangun sesuai visi misi Kabupaten Mojokerto,” ujarnya.

    Sehingga, lanjut orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto, ASN dapat terwujud masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur. Bupati menyampaikan selamat kepada para guru dan nakes yang telah menerima SK dan berharap para guru dan nakes dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

    “Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Mojokerto, saya mengucapkan selamat atas pengangkatan saudara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dalam melaksanakan setiap amanat yang telah dipercayakan kepada kita,” harapnya.

    Diakhir arahannya, Bupati menegaskan, bahwa dalam proses penyerahan SK pengangkatan di lingkup Pemkab Mojokerto bersih dari unsur suap. Sehingga Bupati berpesan agar tidak menyerahkan uang kepada oknum yang meminta dalam moment pengangkatan PPPK di Kabupaten Mojokerto tersebut.

    “Saya pastikan dalam pelantikan hari ini tidak meminta uang sepeserpun. Jadi tolong kepada panjenengan kalau ada kabar meminta uang atau suap agar tidak dihiraukan dan langsung dilaporkan demi menjaga integritas bersama,” pungkasnya. [tin/but]

  • Tinjau Penerimaan Calon Anggota Polri, Kapolres Ngawi: Jangan Percaya Calo

    Tinjau Penerimaan Calon Anggota Polri, Kapolres Ngawi: Jangan Percaya Calo

    Ngawi (beritajatim.com) – Kapolres Ngawi, AKBP Argowiyono, meninjau Penerimaan Calon Anggota Polri tahap seleksi verifikasi berkas bagi peserta jalur Akademi Polri, Bintara, dan Tamtama di Ruang Guyup Rukun Polres Ngawi. Dalam kesempatan itu, Argowiyono mengimbau para peserta agar jangan percaya pada calo. 

    Pendaftar yang diverifikasi hingga Selasa (23/4/2024) total 73 orang. Rinciannya, untuk Bintara PTU sebanyak 62 peserta, Bakomsus Humas/TI ada 3 peserta, Tamtama sejumlah 8 peserta. 

    Argowiyono didampingi Kasubbagdalpers Bag SDM Polres Ngawi AKP Joko mengecek secara langsung beberapa rangkaian pelaksanaan pemeriksaan administrasi awal dan kelengkapan para calon anggota Polri 

    Argowiyono menegaskan bahwa dalam tes penerimaan anggota Polri ini, pihaknya memegang teguh prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis), juga clear and clean, bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sekaligus melakukan pengawasan langsung.

    “Dalam proses pendaftaran calon anggota Polri ini, kami melibatkan banyak pihak dari pengawas internal maupun eksternal untuk menghindari kecurangan dan calo. Kami mengharap masyarakat tidak percaya pada orang yang mengaku bisa meluluskan masuk Polri, apalagi dengan membayar sejumlah uang,” kata Argowiyono, ditulis Rabu (23/4/2024)

    Dalam kegiatan Rikmin (pemeriksaan administrasi) ini, dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi peserta, mulai dari Ijazah, KTP, dan juga akta kelahiran.

    “Selesai mengikuti kegiatan Rikmin, calon siswa Polri yang memenuhi syarat akan melanjutkan pemeriksaan administrasi lanjutan di Polda Jatim  dan menjalankan tahapan selanjutnya,” tutupnya.

    Kegiatan itu dilaksanakan bersama instansi terkait, diantaranya dari Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Ngawi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ngawi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Ngawi, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Ngawi. [fiq/beq]

  • Megawati Serahkan Surat Amicus Curiae ke Majelis Hakim MK

    Megawati Serahkan Surat Amicus Curiae ke Majelis Hakim MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mewakili Megawati Soekarnoputri menyerahkan surat Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Dia tampak didampingi oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat serta Tim Hukum Paslon 03 Ganjar-Mahfud yang dipimpin Todung Mulya Lubis.

    Dalam kesempatan itu, Hasto menjelaskan, Amicus Curiae dari Megawati ini merupakan curahan perasaan sebagai sahabat pengadilan terkait persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

    “Saya Hasto Kristiyanto bersama dengan Mas Djarot Saiful Hidayat ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dengan surat kuasa sebagaimana berikut, kedatangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan,” kata Hasto, Selasa (16/4/2024).

    Dia menambahkan, bahwa Amicus Curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati Soekarnoputri. Bahkan, kata Hasto, Presiden Kelima RI ini menambahkan pada lampirannya tulisan tangan beserta tanda tangan Megawati.

    Hasto pun membacakan isi tulisan tangan Megawati dalam Amicus Curiae tersebut.

    “Rakyat Indonesia yang tercinta marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas, seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911 habis gelap terbitlah terang sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus menerus oleh generasi bangsa INA. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri di tandatangani merdeka, merdeka, merdeka,” ucap Hasto membacakan tulisan tangan Megawati.

    Hasto menjelaskan, bahwa tulisan tangan Amicus Curiae dari Megawati ini menggunakan huruf merah yang mencerminkan keberanian dan juga tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

    “Karena itu lah Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia. Karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi sehingga ketika kita menghadapi kegelapa demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akibat kepentingan nepotisme untuk anak,” jelas Hasto.

    Sementara itu, perwakilan MK Immanuel Hutasoit menerima Amicus Curiae dari Megawati yang dihantarkan oleh Hasto Kristiyanto. Immanuel pun memastikan bahwa Amicus Curiae dari Megawati inj akan langsung diserahkan kepada Ketua MK Suhartoyo pada siang ini.

    “Kami mewakili biro Humas dan Protokol, kami terima surat dari Ibu Megawati Soekarnoputri yang diwakilkan langsung oleh Pak Hasto. Dan kami akan pastikan surat ini akan diterima langsung oleh Bapak Ketua MK siang hari ini juga,” kata Immanuel Hutasoit. [hen/suf]

  • Berangkat dari Hotel Mandarin, Ganjar-Mahfud Hadir Sidang Perdana PHPU Presiden di MK

    Berangkat dari Hotel Mandarin, Ganjar-Mahfud Hadir Sidang Perdana PHPU Presiden di MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Ganjar Pranowo dan Mahfud MD rencana akan menghadiri sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 (PHPU Presiden) Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka di dampingi puluhan advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang akan berangkat bersama-sama dari Hotel Mandarin.

    Sidang diawali pidato Ganjar dan Mahfud sekitar 10 menit, kemudian dilanjutkan pembacaan gugatan dan argumen.

    Diketahui, MK telah meregistrasi permohonan PHPU Presiden Tahun 2024 yang dimohonkan Tim Hukum Ganjar-Mahfud pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistem e-BRPK, pada Senin (25/3/2024).

    Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menjelaskan, nepotisme dan abuse of power yang terjadi di seluruh penjuru Indonesia selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Pilpres 2024) adalah pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) yang mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

    “Penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sudah ditentukan hasilnya melalui cara-cara yang melawan hukum dan melanggar etika merupakan lonceng kematian bagi tatanan sosial-politik di Indonesia,” katanya.

    Oleh karena itu, demi memastikan demokrasi bisa tetap ditegakkan di Indonesia, MK sebagai pelindung dari demokrasi dan pelindung dari konstitusi perlu mengambil sikap mendiskualifikasi paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menjadi sumber dari segala nepotisme, yang kemudian melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh wilayah Indonesia.

    Todung menyebut ada dua argumen yang menjadi dasar permintaan Pemohon yaitu: pertama, terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan paslon 02 dalam 1 putaran pemilihan.

    “Kedua, terdapat berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam setiap tahapan Pilpres 2024,” ujar Todung. [hen/beq]