Xcloud.id

Kasus: nepotisme

  • UNJ Tak Boleh Hajar Akademisi yang Kritis pada Kekuasaan!

    UNJ Tak Boleh Hajar Akademisi yang Kritis pada Kekuasaan!

    GELORA.CO -DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatan Kepala Departemen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 

    Terlebih, pencopotan itu ditengarai karena Ubedillah bersikap kritis terhadap penguasa. 

    “Lembaga Pendidikan seperti UNJ yang harusnya tetap menjaga sikap kemerdekaan akademisinya tampaknya menjadi alat kekuasaan bak palu godam yang menjatuhkan sanksi dan menghajar akademisinya yang kritis pada kekuasaan,” sesal Jurubicara DPP PDIP Mohamad Guntur Romli kepada wartawan, Jumat, 31 Januari 2025. 

    Ubedilah diketahui merupakan salah satu pihak yang melaporkan dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Atas dasar itu, Guntur menilai, apabila pencopotan Ubedilah karena melaporkan dugaan KKN Jokowi dan keluarganya ke KPK maka Rektor UNJ telah bertindak sewenang-wenang. 

    “Sikap Rektor UNJ yang secara sewenang-wenang mencopot Ubedilah Badrun menjadi preseden buruk akan masa depan kampus yang independen dan kritis,” tegasnya. 

    Terlebih, kata Guntur, dalam draft revisi UU Minerba yang baru disahkan sabagai usul insiatif DPR terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia perguruan tinggi, dibolehkan mengelola tambang. 

    “Nantinya kampus akan diberi jatah pengelolaan tambang akan semakin mematikan daya kritis dan independensi dari lembaga pendidikan tinggi di negeri ini,” pungkasnya.

    Diberitakan Kantor Berita Politik RMOL sebelumnya, Ubedilah yang merupakan akademisi Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi (Kepala Departemen) Pendidikan Sosiologi UNJ oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban Ubeidilah hingga 2027.

    “Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rekor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025 . Tidak apa-apa Mas, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasanya,” kata Ubedilah kepada redaksi, Kamis, 30 Januari 2025.

  • Alina Kabaeva: Kiprah perempuan Rusia ‘pendamping’ Vladimir Putin – Halaman all

    Alina Kabaeva: Kiprah perempuan Rusia ‘pendamping’ Vladimir Putin – Halaman all

    Mantan atlet senam Olimpiade, Alina Kabaeva, yang terkadang disebut-sebut sebagai ‘pendamping’ Presiden Vladimir Putin, merupakan salah satu tokoh paling tertutup dari kalangan elite Rusia.

    Namun dalam beberapa bulan terakhir, Kabaeva muncul secara dramatis di hadapan publik demi mempromosikan akademi senam ‘Sky Grace’ miliknya. Mengapa ia memilih momen ini untuk kembali menjadi pusat perhatian? Dan apa makna keputusannya terkait Vladimir Putin?

    ‘Hubungan dekat’ Kabaeva dan Putin

    Pada Pesta Olahraga BRICS tahun lalu di Kazan, terdapat sejumlah peserta dari akademi senam ‘Sky Grace’ yang turut bersaing dengan pesenam dari Rusia, Belarus, Kazakhstan, Thailand, Serbia, dan negara lain. Mereka berkompetisi di bawah bendera klub tersebut, terpisah dari tim Rusia.

    Akademi tersebut baru berdiri dua tahun sebelumnya, namun penjelasan bagaimana akademi itu bisa mendapat bantuan luar biasa tidak sulit untuk dipahami. Pendiri dan pemimpinnya adalah Alina Kabaeva.

    Ia adalah salah satu atlet tersohor Rusia yang sukses dalam cabang olahraga senam di Olimpiade dan beberapa kejuaraan dunia. Namun, akhir-akhir ini ketenarannya tidak lagi berpusat pada prestasi olahraganya, melainkan pada dugaan hubungannya dengan Vladimir Putin. Bahkan ada dugaan Kabaeva sejatinya adalah ibu kandung dari setidaknya dua anak Putin. Sebuah liputan investigasi, yang diterbitkan tahun lalu mengeklaim bahwa Kabaeva dan Putin dikarunai dua putra.

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    ‘Hubungan dekat’ kedua sosok itu disebut sebagai penyebab AS, Inggris, dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Kabaeva pada 2022. Putin sendiri tidak pernah mengakui punya hubungan dengan pesenam itu.

    Menanggapi rumor tentang pernikahan dengan Kabaeva, Putin mengatakan pada 2008 bahwa dirinya “selalu berpikiran buruk tentang orang-orang yang ingusan karena flu dan berfantasi erotis dengan ingin tahu kehidupan orang lain.”

    Kehidupan pribadi Putin sangat tabu di Rusia. Kedua putrinya, Maria Vorontsova dan Katerina Tikhonova, adalah seorang manajer di sebuah perusahaan medis serta kepala proyek pengembangan senilai US$1,7 miliar di Universitas Negeri Moskow.

    Anna Tsivilyeva, yang diketahui sebagai putri sepupu presiden, Yevgeny Putin, telah naik jabatan menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Dia sejatinya berprofesi sebagai psikiater.

    Baik Putin maupun Anna Tsivilyeva tidak pernah mengonfirmasi punya hubungan keluarga. Mereka dikenai sanksi, dan mendapatkan perlakuan istimewa, alokasi anggaran, dan percepatan jalur karier yang tidak dinikmati oleh orang Rusia biasa.

    Oleh karena itu, tidak mengherankan pada tahun 2015 ketika laporan bahwa Kabaeva telah melahirkan anak Putin dibantah mentah-mentah.

    Setelah pensiun sebagai atlet pada 2007, Alina Kabaeva masuk ke jajaran elite Rusia. Karier politiknya cepat melesat. Ia menjabat selama tujuh tahun sebagai anggota parlemen Rusia, kemudian mengepalai dewan direksi National Media Group yang dimiliki oleh salah satu sekutu terdekat Putin, Yuri Kovalchuk.

    Meskipun menduduki posisi penting, ia menghindari tampil di depan publik. Dia tetap berada dalam bayang-bayang dan hampir tidak pernah terlibat dengan media. Majalah-majalah ternama Rusia menggambarkannya sebagai sosok yang ‘hampir tidak mungkin dicapai’ untuk sebuah artikel.

    Keadaan tiba-tiba berubah pada musim gugur tahun 2022, ketika Rusia melancarkan perang di Ukraina. Kabaeva mengumumkan pembentukan ‘Sky Grace’, sebuah asosiasi internasional klub-klub senam ritmik.

    Tak lama kemudian, sebuah akademi Sky Grace dibuka di di pusat pendidikan Sirius yang berlokasi di resor Laut Hitam Sochi. Pendiriannya disokong penuh oleh Putin.

    Pada Maret 2023, sekolah senam baru tersebut dilaporkan mendapat hibah berupa gedung senilai lebih dari dua miliar rubel (Rp330 miliar) dari perusahaan BUMN gas alam Gazprom.

    Klub Kabaeva yang baru berdiri juga menikmati status yang membuat organisasi olahraga lain di Rusia iri. Klub ini dapat memilih aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan turnamen—terpisah dari aturan senam ritmik yang telah lama ditetapkan di dalam dan luar negeri. Klub ini juga bisa memberikan penghargaan atas ketentuannya sendiri. Dalam hal ini, Sky Grace sangat berbeda di antara klub olahraga lainnya di Rusia.

    “Sky Grace beroperasi sebagai olahraga terpisah yang punya aturannya sendiri. Klub ini menyelenggarakan turnamen sesuai dengan aturan tersebut, dan penghargaan diberikan berdasarkan ‘olahraga’ ini,” papar seorang jurnalis yang telah meliput acara senam yang melibatkan Kabaeva, dan meminta agar namanya tidak disebutkan.

    “Dengan kata lain, Kabaeva telah menciptakan olahraga paralel yang memiliki dokumen pendiriannya sendiri,” kata jurnalis tersebut.

    Selain itu, murid-murid Kabaeva melakukan perjalanan untuk mengikuti acara yang diadakan di Eropa tahun lalu.

    Klub pimpinan Kabaeva berkompetisi dengan status netral tanpa membawa nama Rusia. Ini adalah perjalanan pertama atlet-atlet Rusia ke luar negeri sejak kontingen Rusia tidak boleh mengikuti kompetisi di luar negeri. Tidak ada pesenam dari klub Rusia lainnya yang diberi kesempatan dalam kompetisi itu.

    Kabaeva, yang sekarang telah mendapat sanksi di Barat, tiba-tiba tampil di hadapan publik, disorot oleh media Rusia, khususnya oleh media milik perusahaan Kovalchuk yang sebelumnya dipimpinnya.

    Kamera… action

    Sky Grace semakin aktif di media sosial. Saluran Telegram akademi tersebut menampilkan puluhan video siswa yang berlatih sesuai instruksi Kabaeva, direkam seolah-olah dia tidak menyadari keberadaan kamera. Namun, sangat tidak mungkin dia tidak tahu bahwa dirinya sedang direkam, menurut jurnalis olahraga yang menjadi narasumber kami. Si jurnalis mengatakan bahwa penampilan Kabaeva di depan kamera diatur dengan sangat cermat.

    “Tidak ada foto atau video Alina Kabaeva yang muncul daring tanpa sepengetahuan dan izinnya. Tidak mungkin seseorang membuat rekaman secara diam-diam lalu mengunggahnya,” kata jurnalis itu kepada saya.

    “Alina menyetujui semuanya, mulai dari sudut kamera yang digunakan, pencahayaan, hingga apakah perlu penyesuaian pada riasannya.”

    Jadi, mengapa tiba-tiba ada keputusan untuk tampil sekaligus banjir sorotan media?

    Tidak ada penyebab yang pasti. Yang jelas kemunculan Kabaeva bertepatan dengan perang di Ukraina dan pemberlakuan sanksi.

    Pada saat yang sama, kedua putri Putin, Maria Vorontsova dan Katerina Tikhonova, mulai menghilangkan rasa tidak suka mereka terhadap sorotan publik dengan tampil di Forum Investasi Ekonomi St. Petersburg tahun lalu.

    Acara tersebut telah kehilangan daya tariknya bagi tamu asing sejak perang dimulai, tetapi tetap menjadi ajang pamer bagi otoritas pimpinan Vladimir Putin dan daya tarik bagi calon penerima manfaat.

    Mengingat laporan media independen tentang siapa saja orang-orang ini telah banyak muncul dan fakta bahwa mereka telah dikenai sanksi, boleh jadi tidak ada lagi alasan kuat bagi mereka untuk menyembunyikan identitas.

    Salah satu dampak perang di Ukraina adalah terangkatnya tabir nepotisme dan terkikisnya mekanisme pengawasan dan keseimbangan bagi elite Rusia. Kerahasiaan tidak lagi relevan atau mungkin tidak lagi diinginkan.

    Kabaeva, bersama dengan kerabat Putin lainnya, kemungkinan memiliki ambisi pribadi masing-masing. Kedekatan dengan presiden Rusia berarti bahwa mereka pasti akan menarik perhatian orang lain dengan ambisi serupa.

  • Pecat Ubedilah Badrun, UNJ Berubah Tugas Menambang Batu Bara Bukan Lagi Menambang Pikiran Cerdas

    Pecat Ubedilah Badrun, UNJ Berubah Tugas Menambang Batu Bara Bukan Lagi Menambang Pikiran Cerdas

    GELORA.CO -Pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dikritik pengamat politik Rocky Gerung.

    Ubed dikenal sebagai akademisi yang kritis dan pernah melaporkan dugaan korupsi kolusi dan nepotisme serta pencucian uang keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut Rocky, pencopotan Ubeid menunjukkan bahwa negara semakin tidak nyaman dengan akademisi cerdas dan kritis.

    “Seolah pikiran cerdas membahayakan negara,” kata Rocky seperti dikutip dari video di kanal YouTube miliknya, Jumat 31 Januari 2025.

    Rocky lantas menyoroti peran universitas sebagai pusat produksi pemikiran intelektual. Baginya, tindakan UNJ terhadap Ubedilah mencerminkan ketakutan terhadap pemikiran kritis yang seharusnya menjadi bagian dari tradisi akademik.

    “Memang universitas harus memproduksi pikiran cerdas. Tugas universitas memang menambang pikiran cerdas, bukan menambang batubara,” sindir Rocky.

    Pernyataan Rocky ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), di mana pemerintah berencana memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. 

    Rocky juga menyoroti kekosongan ide di ranah politik. Menurutnya, partai politik seharusnya menjadi penghasil gagasan yang mendorong perubahan. 

    Namun, karena partai lebih sibuk dengan kepentingan kekuasaan, tugas tersebut kini diambil alih oleh akademisi seperti Ubedilah.

    “Ubed mengambil risiko mengambil alih tugas oposisi yang seharusnya dilakukan partai politik,” tandas Rocky Gerung.

    Ubedilah yang merupakan akademisi Sosiologi Politik di UNJ dicopot dari jabatan coordinator program studi atau kepala departemen Pendidikan Sosiologi oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban Ubed hingga 2027.

    “Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rekor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025 . Tidak apa-apa Mas, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasanya,” kata Ubedilah kepada RMOL, Kamis, 30 Januari 2025.

  • Rocky Gerung Berang Atas Pencopotan Ubedilah Badrun

    Rocky Gerung Berang Atas Pencopotan Ubedilah Badrun

    GELORA.CO -Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebelum masa jabatannya berakhir. 

    Pencopotan ini menuai kontroversi, terutama karena Ubedilah dikenal sebagai sosok yang vokal mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Ubedilah sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi UNJ hingga 2027. Namun, pihak kampus secara tiba-tiba memberhentikannya dari posisi tersebut. 

    Keputusan ini memicu dugaan bahwa pencopotan Ubedilah berkaitan dengan sikap kritisnya terhadap pemerintahan Jokowi dan laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ia ajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keluarga Presiden.

    Pengamat politik Rocky Gerung menilai pencopotan Ubedilah sebagai upaya membungkam akademisi yang berani mengkritik pemerintah. 

    “Ubed itu seorang kritisi yang basis kritiknya itu akademis. Dia seorang yang basis oposisinya  terhadap kebijakan. Dia adalah orang berani yang basis keberaniannya karena panggilan etik,”  kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 31 Januari 2025.

    Pencopotan Ubedilah memicu kekhawatiran di kalangan akademisi dan aktivis mengenai kebebasan akademik di Indonesia. Muncul dugaan keputusan ini memiliki muatan politis, terutama karena Ubedilah dikenal aktif mengkritik kebijakan pemerintah.

    “Jadi kalau dia disingkirkan artinya ada kalangan kampus atau pejabat kampus yang tidak menghendaki universitas diasuh dengan kekuatan akademik dan dengan keteguhan moral,” tandas Rocky.

  • Kiprah Alina Kabaeva, Perempuan Rusia ‘Pendamping’ Putin

    Kiprah Alina Kabaeva, Perempuan Rusia ‘Pendamping’ Putin

    Jakarta –

    Mantan atlet senam Olimpiade, Alina Kabaeva, yang terkadang disebut-sebut sebagai ‘pendamping’ Presiden Vladimir Putin, merupakan salah satu tokoh paling tertutup dari kalangan elite Rusia.

    Namun dalam beberapa bulan terakhir, Kabaeva muncul secara dramatis di hadapan publik demi mempromosikan akademi senam ‘Sky Grace’ miliknya. Mengapa ia memilih momen ini untuk kembali menjadi pusat perhatian? Dan apa makna keputusannya terkait Vladimir Putin?

    ‘Hubungan dekat’ Kabaeva dan Putin

    Pada Pesta Olahraga BRICS tahun lalu di Kazan, terdapat sejumlah peserta dari akademi senam ‘Sky Grace’ yang turut bersaing dengan pesenam dari Rusia, Belarus, Kazakhstan, Thailand, Serbia, dan negara lain. Mereka berkompetisi di bawah bendera klub tersebut, terpisah dari tim Rusia.

    Akademi tersebut baru berdiri dua tahun sebelumnya, namun penjelasan bagaimana akademi itu bisa mendapat bantuan luar biasa tidak sulit untuk dipahami. Pendiri dan pemimpinnya adalah Alina Kabaeva.

    Ia adalah salah satu atlet tersohor Rusia yang sukses dalam cabang olahraga senam di Olimpiade dan beberapa kejuaraan dunia. Namun, akhir-akhir ini ketenarannya tidak lagi berpusat pada prestasi olahraganya, melainkan pada dugaan hubungannya dengan Vladimir Putin. Bahkan ada dugaan Kabaeva sejatinya adalah ibu kandung dari setidaknya dua anak Putin. Sebuah liputan investigasi, yang diterbitkan tahun lalu mengeklaim bahwa Kabaeva dan Putin dikarunai dua putra.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    ‘Hubungan dekat’ kedua sosok itu disebut sebagai penyebab AS, Inggris, dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Kabaeva pada 2022. Putin sendiri tidak pernah mengakui punya hubungan dengan pesenam itu.

    Menanggapi rumor tentang pernikahan dengan Kabaeva, Putin mengatakan pada 2008 bahwa dirinya “selalu berpikiran buruk tentang orang-orang yang ingusan karena flu dan berfantasi erotis dengan ingin tahu kehidupan orang lain.”

    Getty ImagesKaterina Tikhonova diduga adalah salah satu anak kandung Vladimir Putin dengan mantan istrinya, Lyudmila.

    Kehidupan pribadi Putin sangat tabu di Rusia. Kedua putrinya, Maria Vorontsova dan Katerina Tikhonova, adalah seorang manajer di sebuah perusahaan medis serta kepala proyek pengembangan senilai US$1,7 miliar di Universitas Negeri Moskow.

    Anna Tsivilyeva, yang diketahui sebagai putri sepupu presiden, Yevgeny Putin, telah naik jabatan menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Dia sejatinya berprofesi sebagai psikiater.

    Baik Putin maupun Anna Tsivilyeva tidak pernah mengonfirmasi punya hubungan keluarga. Mereka dikenai sanksi, dan mendapatkan perlakuan istimewa, alokasi anggaran, dan percepatan jalur karier yang tidak dinikmati oleh orang Rusia biasa.

    Oleh karena itu, tidak mengherankan pada tahun 2015 ketika laporan bahwa Kabaeva telah melahirkan anak Putin dibantah mentah-mentah.

    Setelah pensiun sebagai atlet pada 2007, Alina Kabaeva masuk ke jajaran elite Rusia. Karier politiknya cepat melesat. Ia menjabat selama tujuh tahun sebagai anggota parlemen Rusia, kemudian mengepalai dewan direksi National Media Group yang dimiliki oleh salah satu sekutu terdekat Putin, Yuri Kovalchuk.

    Getty ImagesAlina Kabaeva memegang sejumlah jabatan di dunia politik dan media Rusia setelah pensiun sebagai atlet senam ritmik pada 2007.

    Meskipun menduduki posisi penting, ia menghindari tampil di depan publik. Dia tetap berada dalam bayang-bayang dan hampir tidak pernah terlibat dengan media. Majalah-majalah ternama Rusia menggambarkannya sebagai sosok yang ‘hampir tidak mungkin dicapai’ untuk sebuah artikel.

    Keadaan tiba-tiba berubah pada musim gugur tahun 2022, ketika Rusia melancarkan perang di Ukraina. Kabaeva mengumumkan pembentukan ‘Sky Grace’, sebuah asosiasi internasional klub-klub senam ritmik.

    Tak lama kemudian, sebuah akademi Sky Grace dibuka di di pusat pendidikan Sirius yang berlokasi di resor Laut Hitam Sochi. Pendiriannya disokong penuh oleh Putin.

    Pada Maret 2023, sekolah senam baru tersebut dilaporkan mendapat hibah berupa gedung senilai lebih dari dua miliar rubel (Rp330 miliar) dari perusahaan BUMN gas alam Gazprom.

    Klub Kabaeva yang baru berdiri juga menikmati status yang membuat organisasi olahraga lain di Rusia iri. Klub ini dapat memilih aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan turnamenterpisah dari aturan senam ritmik yang telah lama ditetapkan di dalam dan luar negeri. Klub ini juga bisa memberikan penghargaan atas ketentuannya sendiri. Dalam hal ini, Sky Grace sangat berbeda di antara klub olahraga lainnya di Rusia.

    “Sky Grace beroperasi sebagai olahraga terpisah yang punya aturannya sendiri. Klub ini menyelenggarakan turnamen sesuai dengan aturan tersebut, dan penghargaan diberikan berdasarkan ‘olahraga’ ini,” papar seorang jurnalis yang telah meliput acara senam yang melibatkan Kabaeva, dan meminta agar namanya tidak disebutkan.

    “Dengan kata lain, Kabaeva telah menciptakan olahraga paralel yang memiliki dokumen pendiriannya sendiri,” kata jurnalis tersebut.

    Selain itu, murid-murid Kabaeva melakukan perjalanan untuk mengikuti acara yang diadakan di Eropa tahun lalu.

    Klub pimpinan Kabaeva berkompetisi dengan status netral tanpa membawa nama Rusia. Ini adalah perjalanan pertama atlet-atlet Rusia ke luar negeri sejak kontingen Rusia tidak boleh mengikuti kompetisi di luar negeri. Tidak ada pesenam dari klub Rusia lainnya yang diberi kesempatan dalam kompetisi itu.

    Kabaeva, yang sekarang telah mendapat sanksi di Barat, tiba-tiba tampil di hadapan publik, disorot oleh media Rusia, khususnya oleh media milik perusahaan Kovalchuk yang sebelumnya dipimpinnya.

    Kamera… action

    Sky Grace semakin aktif di media sosial. Saluran Telegram akademi tersebut menampilkan puluhan video siswa yang berlatih sesuai instruksi Kabaeva, direkam seolah-olah dia tidak menyadari keberadaan kamera. Namun, sangat tidak mungkin dia tidak tahu bahwa dirinya sedang direkam, menurut jurnalis olahraga yang menjadi narasumber kami. Si jurnalis mengatakan bahwa penampilan Kabaeva di depan kamera diatur dengan sangat cermat.

    “Tidak ada foto atau video Alina Kabaeva yang muncul daring tanpa sepengetahuan dan izinnya. Tidak mungkin seseorang membuat rekaman secara diam-diam lalu mengunggahnya,” kata jurnalis itu kepada saya.

    “Alina menyetujui semuanya, mulai dari sudut kamera yang digunakan, pencahayaan, hingga apakah perlu penyesuaian pada riasannya.”

    Jadi, mengapa tiba-tiba ada keputusan untuk tampil sekaligus banjir sorotan media?

    Tidak ada penyebab yang pasti. Yang jelas kemunculan Kabaeva bertepatan dengan perang di Ukraina dan pemberlakuan sanksi.

    Getty ImagesMaria Vorontsova yang diduga anak kandung Putin, telah dikenai sanksi negara-negara Barat.

    Pada saat yang sama, kedua putri Putin, Maria Vorontsova dan Katerina Tikhonova, mulai menghilangkan rasa tidak suka mereka terhadap sorotan publik dengan tampil di Forum Investasi Ekonomi St. Petersburg tahun lalu.

    Acara tersebut telah kehilangan daya tariknya bagi tamu asing sejak perang dimulai, tetapi tetap menjadi ajang pamer bagi otoritas pimpinan Vladimir Putin dan daya tarik bagi calon penerima manfaat.

    Mengingat laporan media independen tentang siapa saja orang-orang ini telah banyak muncul dan fakta bahwa mereka telah dikenai sanksi, boleh jadi tidak ada lagi alasan kuat bagi mereka untuk menyembunyikan identitas.

    Getty ImagesAlina Kabaeva tampil dalam acara politik pada 2011, ketika Putin menerima pencalonan sebagai presiden.

    Salah satu dampak perang di Ukraina adalah terangkatnya tabir nepotisme dan terkikisnya mekanisme pengawasan dan keseimbangan bagi elite Rusia. Kerahasiaan tidak lagi relevan atau mungkin tidak lagi diinginkan.

    Kabaeva, bersama dengan kerabat Putin lainnya, kemungkinan memiliki ambisi pribadi masing-masing. Kedekatan dengan presiden Rusia berarti bahwa mereka pasti akan menarik perhatian orang lain dengan ambisi serupa.

    Kabaeva berkonsentrasi pada pengembangan akademinya. Sky Grace kini dipromosikan sebagai asosiasi internasional. Sebuah turnamen besar diadakan di Qatar pada akhir November yang memunculkan Alina Kabaeva sebagai tuan rumah. Acara ini diliput secara luas di media Rusia. Saluran olahraga utama bahkan mengirimkan komentator terbaik mereka.

    Lihat juga video: 2 Anak Perempuan Putin Dikenakan Sanksi AS

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan

    Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan

    Managua –

    Parlemen Nikaragua meratifikasi reformasi konstitusional yang memperkuat kekuasaan dan memperpanjang masa jabatan Presiden Daniel Ortega. Tidak hanya itu, istri Ortega juga mendapatkan jabatan khusus sebagai “co-president” berdasarkan reformasi konstitusional tersebut.

    Reformasi konstitusional yang disetujui dan disahkan Kongres Nikaragua itu, seperti dilansir AFP, Jumat (31/1/2025), juga memberikan kendali atas semua kekuasaan negara kepada Ortega dan istrinya, Rosario Murillo.

    Ortega yang berada di bawah sanksi Barat karena pelanggaran hak asasi manusia (HAM), merupakan pihak yang mengusulkan reformasi konstitusional tersebut.

    Berdasarkan reformasi konstitusional yang diratifikasi Kongres Nikaragua pada Kamis (30/1) waktu setempat itu, masa jabatan Ortega sebagai presiden diperpanjang dari lima tahun, menjadi enam tahun.

    Reformasi itu juga memberikan kekuasaan kepada sang “co-president”, dalam hal ini istri Ortega, untuk mengkoordinasikan semua badan legislatif, yudikatif, pemilu dan badan pengawas di negara tersebut, yang sebelumnya independen di bawah Konstitusi Nikaragua.

    Majelis Nasional Nikaragua mengumumkan via media sosial X bahwa reformasi konstitusional itu telah “disetujui secara keseluruhan”. Majelis Nasional di negara Amerika Tengah itu dikuasai oleh Partai Front Pembebasan Nasional Sandinista (FSLN) yang dipimpin oleh Ortega.

    Ortega yang kini berusia 79 tahun, diduga semakin terlibat dalam praktik otoriter, memperketat kendali atas semua sektor negara dengan bantuan istrinya yang berpengaruh di negara tersebut. Para pengkritik menggambarkan tindakan Ortega dan istrinya itu sebagai kediktatoran nepotisme.

    Ortega yang merupakan mantan gerilyawan ini pertama kali menjabat Presiden Nikaragua pada tahun 1985 hingga tahun 1990 lalu, dan kembali berkuasa pada tahun 2007 lalu. Sejak saat itu, Nikaragua telah memenjarakan ratusan musuh politik Ortega, baik yang terbukti maupun yang masih diduga.

    Pemerintahan Ortega juga menutup lebih dari 5.000 organisasi non-pemerintah (NGO atau LSM) sejak terjadi unjuk rasa besar-besaran tahun 2018, yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menewaskan lebih dari 300 orang.

    Ribuan warga Nikaragua melarikan diri ke pengasingan, dan rezim Ortega dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Kebanyakan media independen dan oposisi kini beroperasi dari luar negeri.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Nasib Ubedilah di UNJ Jadi Sorotan Mantan Jubir Gus Dur

    Nasib Ubedilah di UNJ Jadi Sorotan Mantan Jubir Gus Dur

    GELORA.CO -Ubedilah Badrun sebagai akademisi kritis yang pernah melaporkan dugaan KKN dan TPPU keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru-baru ini dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

    Hal itu menjadi perhatian mantan Jurubicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi terkait betapa besarnya pengaruh Jokowi dalam proses bernegara saat ini.                    

    “KPK SERANG balik UBED ??@KPK_RI yg masih dikendalikan bekas presiden Joko Widodo sukses intervensi UNJ utk nyopot Ubed yg laporkan anak2 Widodo. Caranya? Dng bilang se-olah2 yg dilaporkan sumir, dipetieskan agar terkesan tdak akademis, bikin malu kampus UNJ. ? WEDUS eh modus!” tulis Adhie dalam akun media X pribadinya, Jumat, 31 Januari 2025.

    Dalam postingannya itu, Adhie juga turut melampirkan beberapa link berita atau artikel terkait kiprahnya dalam melaporkan Jokowi dan pencopotan dirinya sebagai koordinator program di UNJ.

    Aktivis senior itu menilai bahwa Ubedilah merupakan akademisi yang lurus dan peduli terhadap nasib NKRI. Ia membandingkan dengan banyak akademisi saat ini yang lebih memprioritaskan proyek lewat proposal ketimbang masalah bangsa.

    “the REAL INTELECTUAL ?? ini @UbedilahB satu dr sedikit intelektual NKRI sisanya akademisi. INTELEKTUAL itu OTAK dekat HATI pikirannya dituntun nurani. AKADEMISI otak dekat perut pikiran dituntun proposal. ? Jk @KPK_RI respon laporan UBEDILAH BADRUN kelak dia layak jadi rektor!” tambahnya menegaskan.

    Kepada RMOL, Kamis, 30 Januari 2025, Ubedilah menyatakan rektor memiliki dominasi terhadap penentuan kepala departemen atau koordinator program di kampus.

    Memang benar sejak menjadi PTNBH, otoritas Rektor begitu power full. Melalui Peraturan Rektor No.1/2025 Rektor UNJ memiliki otoritas penuh, Dekan bisa mengajukan tetapi Rektorlah yang memutuskan. Menurut Pasal 6 Peraturan Rektor tersebut disebutkan bahwa pengangkatan kepala departemen atau koordinator program studi bersifat penugasan oleh Rektor. Proses semacam ini sesungguhnya rawan nepotisme, rawan like and dislike dan sekaligus rawan pembungkaman,” pungkas Ubedilah. 

  • Pemecatan Ubedillah adalah Upaya Pembungkaman KKN Jokowi

    Pemecatan Ubedillah adalah Upaya Pembungkaman KKN Jokowi

    GELORA.CO -DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatan Kepala Departemen Sosiologi UNJ adalah upaya pembungkaman. 

    Pasalnya, Ubedillah merupakan salah satu pihak yang melaporkan dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya ke KPK. 

    Demikian ditegaskan Jurubicara DPP PDIP Guntur Romli dalam keterangan resminya yang diterima redaksi, Jumat, 31 Januari 2025. 

    “Upaya pembungkaman karena melaporkan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Jokowi dan Keluarganya ke KPK,” tegas Guntur. 

    Guntur mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan informasi valid terkait Ubedilah Badrun yang dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi/Kepala Departemen Pendidikan Sosiologi UNJ. Menurutnya, pencopotan Ubedillah ditengarai kuat berhubungan dengan sikap kritisnya selama ini.  

    “Ubedilah Badrun yang melaporkan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya ke KPK,” ungkapnya. 

    Bahkan, kata Guntur, berdasarkan pengakuan Ubedilah Badrun sendiri, sudah 5 kali bolak-balik ke KPK melaporkan dugaan KKN Jokowi dan keluarganya tapi hingga saat ini tidak pernah ada tindak lanjut dari KPK. 

    Terakhir pada 7 Januari 2025, Ubedilah Badrun bersama Nurani ’98 kembali melaporkan Jokowi dan keluarganya ke KPK setelah nama Jokowi masuk dalam rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sebagai finalis pemimpin paling korup dan terlibat kejahatan terorganisir pada tahun 2024.

    Atas dasar itu, Guntur meyakini pencopotan Ubedilah Badrun yang dilakukan oleh Rektor UNJ sebelum berakhir masa jabatannya  merupakan bukti yang nyata pembungkaman terhadap Ubedilah Badrun.

    “Meskipun Jokowi sudah tidak menjabat presiden tapi ia terlihat masih berlagak presiden dengan terus membangun opini, menggerakkan media massa dan menggalang orang-orang ke rumahnya di Solo, untuk membentuk opini bahwa dia masih sangat berpengaruh di negeri ini,” katanya. 

    Tak hanya itu, Guntur juga menyebut bahwa ‘orang-orang’ Jokowi, atau orang-orang yang merasa berhutang budi pada Jokowi masih memegang posisi-posisi penting dalam kekuasaan. 

    Belum lagi, anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang juga ikut dilaporlan oleh Ubedilah Badrun ke KPK adalah wakil presiden. 

    Sementara Bobby Nasution, menantu Jokowi, adalah Gubernur Sumatera Utara terpilih, dan Kaesang Pangarep anak bungsu Jokowi, juga ketua umum PSI yang terus menggaungkan slogan “Jokowisme” dan memiliki kader-kader partainya di kabinet saat ini. 

    “Karena itulah, pengaruh Jokowi masih sangat kuat dalam kekuasaan saat ini, karena kenekatan Jokowi untuk terus melakukan cawe-cawe politik, maka upaya pembungkaman terhadap tokoh-tokoh yang kritis terhadap kerakusan Jokowi dan keluarganya,” pungkasnya. 

    Diberitakan RMOL sebelumnya, Ubedilah yang merupakan akademisi Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi (Kepala Departemen) Pendidikan Sosiologi UNJ oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban Ubeidilah hingga 2027.

    “Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rekor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025 . Tidak apa-apa Mas, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasanya,” kata Ubedilah kepada RMOL, Kamis, 30 Januari 2025. 

  • Ubedilah Badrun Kini Dicopot dari Jabatan Koordinator Program Studi UNJ

    Ubedilah Badrun Kini Dicopot dari Jabatan Koordinator Program Studi UNJ

    GELORA.CO -Dikenal sebagai akademisi yang kritis dan pernah melaporkan dugaan KKN dan TPPU keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ubedilah Badrun dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi.

    Ubedilah yang merupakan akademisi Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi (Kepala Departemen) Pendidikan Sosiologi UNJ oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban Ubeidilah hingga 2027.

    “Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rekor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025 . Tidak apa-apa Mas, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasanya,” kata Ubedilah kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 30 Januari 2025.

    Informasi yang dapat diperoleh dari media sosial UNJ, terlihat bahwa pemberhentian atau pengangkatan tersebut terjadi seiring perubahan UNJ menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang memberikan otoritas penuh Rektor dalam menentukan dan mengangkat siapapun pejabat di lingkungan UNJ dengan syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

    Situasi tersebut berbeda dengan ketika Universitas masih berstatus Satuan Kerja (Satker) atau saat masih berstatus Badan Layanan Umum (BLU), pengangkatan Kepala Departemen atau Koordinator Program Studi dimulai dari aspirasi musyawarah dosen di tingkat program studi, diajukan ke Dekan lalu diputuskan Rektor. 

    Sejak PTNBH, tidak ada lagi musyawarah program studi untuk menentukan siapa koorprodinya.

    “Memang benar sejak menjadi PTNBH, otoritas Rektor begitu power full. Melalui Peraturan Rektor No.1/2025 Rektor UNJ memiliki otoritas penuh, Dekan bisa mengajukan tetapi Rektorlah yang memutuskan. Menurut Pasal 6 Peraturan Rektor tersebut disebutkan bahwa pengangkatan kepala departemen atau koordinator program studi bersifat penugasan oleh Rektor. Proses semacam ini sesungguhnya rawan nepotisme, rawan like and dislike dan sekaligus rawan pembungkaman,” pungkas Ubedilah.

  • Sri Mulyani Pangkas Anggaran ATK, Seremoni, hingga Souvenir Kementerian/Lembaga Capai Rp256 Triliun

    Sri Mulyani Pangkas Anggaran ATK, Seremoni, hingga Souvenir Kementerian/Lembaga Capai Rp256 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia terus berupaya mengelola keuangan negara dengan lebih efisien. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar Rp256,1 triliun dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN 2025.

    Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Latar Belakang Pemangkasan Anggaran

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun berasal dari pemangkasan anggaran K/L.

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan belanja negara lebih produktif, efektif, dan tepat sasaran.

    Efisiensi anggaran ini nantinya akan dibahas bersama DPR, dan harus mendapatkan persetujuan paling lambat 14 Februari 2025. Jika tidak terpenuhi, Kementerian Keuangan akan melakukan penyesuaian secara mandiri dan mencatatkannya dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

    Pos Anggaran yang Dipangkas

    Berikut adalah 16 pos anggaran yang mengalami pemangkasan dengan persentase efisiensi yang bervariasi:

    Alat Tulis Kantor (ATK): 90% Kegiatan Seremonial: 56,9% Rapat, Seminar, dan Sejenisnya: 45% Kajian dan Analisis: 51,5% Diklat dan Bimbingan Teknis (Bimtek): 29% Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi: 40% Percetakan dan Souvenir: 75,9% Sewa Gedung, Kendaraan, dan Peralatan: 73,3% Lisensi Aplikasi: 21,6% Jasa Konsultan: 45,7% Bantuan Pemerintah: 16,7% Pemeliharaan dan Perawatan: 10,2% Perjalanan Dinas: 53,9% Peralatan dan Mesin: 28% Infrastruktur: 34,3% Belanja Lainnya: 59,1% Dampak dan Tujuan Efisiensi Anggaran

    Mengurangi Pemborosan

    Pemangkasan ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran yang kurang esensial, seperti alat tulis kantor (ATK) yang ternyata mencapai Rp44,4 triliun dalam belanja K/L. Pemangkasan sebesar 90% pada pos ini mencerminkan upaya serius dalam efisiensi.

    Optimalisasi Penggunaan Anggaran

    Dengan adanya penghematan di berbagai pos belanja, dana negara dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis.

    Transparansi dan Akuntabilitas

    Kementerian Keuangan menekankan bahwa seluruh proses efisiensi ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

    Mekanisme Implementasi Efisiensi

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos). Selain itu, efisiensi ini lebih difokuskan pada belanja operasional dan non-operasional.

    Kementerian/Lembaga diinstruksikan untuk menyampaikan hasil identifikasi efisiensi kepada mitra Komisi DPR RI sebelum batas waktu yang ditetapkan. Apabila tidak disetujui hingga 14 Februari 2025, maka Kementerian Keuangan berhak menyesuaikan anggaran secara mandiri.

    Langkah pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Sri Mulyani merupakan strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efisien dan bertanggung jawab.

    Dengan menekan pengeluaran yang kurang produktif, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan anggaran untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

    Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN digunakan seefektif mungkin. Transparansi dalam pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan efisiensi anggaran nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News