Kasus: nepotisme

Resep Menjadi Negara Adikuasa Regional dan Macan Asia yang Disegani
Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.
KEINGINAN
Presiden
Prabowo Subianto
untuk menjadikan
Indonesia
sebagai negara kuat di banyak bidang agar disegani negara-negara lain cukup bisa dipahami.
Toh nyatanya Indonesia secara umum dan simbolik memang besar, setidaknya untuk ukuran regional.
Dari sisi demografis, sisi ekonomi, dan sisi karakteristik negara kepulauan yang melekat (archipelago), mengindikasikan bahwa Indonesia sebenarnya dan semestinya telah lama menjadi “regional great power”, setidaknya untuk level Asia Tenggara.
Sehingga cukup bisa dimaklumi mengapa Prabowo sangat berambisi untuk menyesuaikan potensi besar tersebut dengan kenyataan di lapangan di dalam waktu yang diasumsikan relatif singkat, maksimum dua periode pemerintahan beliau.
Memang selama ini, secara simbolik Indonesia ditahbiskan oleh publik global sebagai “negara senior” di kawasan Asia tenggara, khususnya di dalam Organisasi seperti
ASEAN
. 
Namun secara faktual, nyatanya “gelar simbolik” tersebut belum didukung oleh fakta yang ada, karena itulah ditahbiskan hanya secara simbolik.
Dari sisi militer, boleh jadi jumlah dan kekuatan pertahanan Indonesia terbilang besar. Namun dari sisi kecanggihan teknologi pertahanan, misalnya, dibanding Singapura, tentu Indonesia harus rela berada di bawahnya.
Dari sisi demografis pun demikian, jumlah penduduk Indonesia terbesar di Asia Tenggara. Namun lagi-lagi dari sisi kualitas SDM, Indonesia masih jauh di bawah Malaysia atau Vietnam, bahkan Filipina, alih-alih Singapura.
Pun secara geopolitis, di level Asia Tenggara saja, Indonesia bukanlah negara dan kekuatan yang benar-benar bisa dikategorikan “leader”.
Tidak ada negara anggota ASEAN yang benar-benar bergantung kepada Indonesia secara geopolitis di satu sisi dan tak ada negara di ASEAN yang benar-benar berada di bawah “sphere of influence” Indonesia di sisi lain.
Sebut saja, misalnya, ketika kudeta terjadi di Myanmar beberapa tahun lalu. Terbukti Indonesia sebagai “pemimpin simbolik” ASEAN tidak bisa berbuat apa-apa untuk memengaruhinya.
Bahkan, China yang dianggap berada di belakang kudeta tersebut tak berkomunikasi sedikitpun dengan Indonesia.
Mengapa bisa demikian? Karena memang Myanmar, sekalipun secara kategoris dari berbagai sisi terbilang berada di bawah Indonesia, tidak berada di dalam “ruang lingkup pengaruh” Indonesia di satu sisi dan karena Indonesia secara faktual memang dianggap bukan “Regional Great Power” di sisi lain.
Apalagi dari sisi
soft power
, secara ekonomi, budaya, pendidikan,
governance
, dan SDM, misalnya, Indonesia boleh jadi masih setara atau bahkan berada di bawah Filipina.
Di level ASEAN, secara agregate memang ekonomi Indonesia paling besar, sama dengan aspek demografi. Namun, secara ekonomi, finansial Singapura sangat jelas memiliki “soft power” ketimbang Indonesia.
Singapura memiliki layanan finansial berkelas dunia, sistem perdagangan yang juga tak kalah mendunianya, pun sistem pendidikan berkualitas global, tata kelola pemerintahan yang diakui semua pihak, budaya disiplin plus budaya antikorupsi kelas wahid, dan SDM-SDM yang memiliki
skill
yang setara dengan di negara-negara maju.
Semua itu membuat negeri Singa itu menjadi “role model” di banyak bidang, bukan saja untuk negara-negara Asia Tenggara, tapi juga dunia.
Ambil contoh lain, misalnya, tentang pengaruh
soft power
negara lain terhadap generasi muda Indonesia.
Secara faktual budaya K-Pop terbukti lebih berhasil menjadi kiblat gaya hidup anak muda di Indonesia hari ini, setelah generasi sebelumnya juga sangat dipengaruhi oleh budaya “Hollywood” dari Paman Sam dan “Bollywood” dari India, plus budaya “anime” dari Jepang.
Hanya sinteron yang sangat dramatis-artifisial yang mampu memengaruhi “emak-emak” Indonesia, itupun dalam konotasi negatif.
Bahkan dalam perkembangan mutakhirnya, dengan viralnya tagar “Kabur Saja Dulu”, semakin memperjelas fakta orientasi psikologis dan kultural generasi muda kita yang sudah jauh berada di luar sana, tidak lagi ada di sini di negerinya sendiri, Indonesia.
Jadi kembali kepada ambisi Prabowo Subianto untuk menempatkan Indonesia di tengah-tengah radar internasional sebagai “regional great power”, ambisi tersebut tentu sangat bisa dipahami dan semestinya juga didukung semua pihak di Indonesia.
Selama dilakukan dengan cara dan jalan yang bisa diterima oleh semua pihak, bukan dengan jalan melemahkan demokrasi atau dengan jalan menciptakan oligarki-oligarki baru yang berada di bawah lindungan pemimpin baru, sekaligus menikmati berbagai fasilitas serta kemudahan dari pemerintah, misalnya.
Karena dengan cara dan strategi yang tidak tepat, Indonesia berpotensi stagnan alias tak bergerak ke atas dalam konteks dan hierarki status geopolitik internasional.
Misalnya, semakin bersemi korupsi dan nepotisme di Indonesia, maka serta merta akan mendegradasi Indonesia secara geopolitik di tingkat global dan stempel sebagai kepala negara koruptor akan melekat di jidat para pimpinannya sekaligus.
Oleh karena itu, ambisi regional Prabowo tersebut cukup sejalan dengan semangat antikorupsi yang memang sudah sejak dulu beliau suarakan.
Namun, apakah sudah didukung oleh fakta yang ada setelah selama beberapa bulan beliau menjadi presiden?
Nampaknya masih jauh “panggang dari api”. Semoga beberapa kasus korupsi yang mulai diproses belakangan bukanlah bagian dari perang politik, tapi murni proses penegakan “law enforcement”. Sehingga masih tersisa harapan baik untuk waktu mendatang.
Selain masalah korupsi, masalah demokrasi juga semestinya bisa menjadi “nilai unggul” Indonesia di tataran regional.
Indonesia adalah negara yang paling demokratis di Asia Tenggara, dengan tatanan dinasti politik (
dynastic politics
) yang lebih rendah dibanding Filipina, yakni negara demokratis lainnya di Asia Tenggara.
Untuk menjadi kiblat budaya politik demokratis di kawasan Asia Tenggara, sangat jelas sekali Indonesia berpotensi besar.
Selama Prabowo mewujudkan ambisi antikorupsinya di satu sisi dan melestarikan demokrasi yang substansial di sisi lain, maka Indonesia akan menjadi negara yang memiliki
soft power
politik di tingkat Asia Tenggara.
Penduduk dari negara-negara yang setengah hati menjalankan demokrasi di Asia Tenggara tentu akan menjadikan Indonesia sebagai patokan demokrasi yang ingin mereka dapatkan.
Namun, jika Indonesia justru mengesampingkan “political comparative advantage” tersebut, risikonya Indonesia justru akan menjadi “follower” di Asia dan Asia Tenggara, karena menganggap bahwa
political comparative advantage
dari status negara paling demokratis di Asia Tenggara bukanlah sebagai “soft power” dan justru dikesampingkan.
Yang terjadi kemudian adalah bahwa Indonesia akan ditertawakan di pentas internasional karena mencatumkan demokrasi di dalam konstitusinya, tapi yang dijalankan justru bentuk politik yang sama sekali tidak demokratis.
Lalu secara geopolitik, langkah yang dituju oleh Prabowo untuk mencoba bersanding dengan para pemimpin dari negara “Regional Great Power” lainnya, seperti Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdo?an, Narendra Modi, dan memasukkan Indonesia ke dalam BRICS, pun segera akan memasuki OECD, sejatinya baru setengah jalan.
Karena setengah jalan lagi ada di kawasan di mana Indonesia berada, yakni Asia Tenggara.
Rusia berusaha terus mempertahankan pengaruhnya di negara-negara bekas bagian Uni Soviet dulu, sebagai infrastruktur geopolitik Rusia menjadi
Great Power
.
China pun sama, hampir semua negara saat ini sangat bergantung kepada China dalam satu dan lain hal, terutama Asia dan Afrika.
India pun tak berbeda, negara-negara yang dianggap satu rumpun budaya dan religius dengan India masih sangat bergantung kepada India secara geopolitis, seperti Bangladesh dan Sri Langka, misalnya.
Pun apa yang dilakukan Erdogan di Suriah baru-baru ini serta peran Turkiye di Libya juga adalah bagian dari upaya geopolitik Turkiye untuk menunjukkan ototnya (
sphere of influence
) sebagai negara regional
great power
di kawasan Asia Minor, persis seperti apa yang dilakukan Iran di Suriah dan Lebanon, misalnya, karena Iran juga mencandra dirinya sebagai regional
Great Power.
Tak terkecuali dengan Arab Saudi yang terus menunjukkan pengaruhnya di Afghanistan dan Yaman, misalnya, sebagai simbol dari upaya Arab Saudi dalam mempertahankan statusnya sebagai salah satu
the great power
di wilayah Timur Tengah dalam rangka menyaingi Iran.
Dengan kata lain, berusaha menyejajarkan diri dengan pemimpin-pemimpin negara regional
great power
lain adalah salah satu strategi penting, tapi menentukan kawasan yang menjadi domain di mana pengaruh sebuah “regional great power” direalisasikan adalah hal penting lainnya.
Karena itu, sangat penting bagi pemerintahan yang baru di sini untuk merangkul negara-negara Asia Tenggara lainnya secara halus (secara geopolitik), menebar dan memperlihatkan otot yang ada (
sphere of influence
), dan mendapatkan pengakuan dari mereka atas status Indonesia sebagai
great power
di Asia Tenggara, adalah langkah strategis lanjutan yang harus diambil oleh Presiden Prabowo Subianto.
Namun, masalahnya tentu tak semudah membalik telapak tangan. Secara ekonomi, misalnya, perekonomian Indonesia harus benar-benar bisa tumbuh tinggi sekaligus progresif alias membesar secara signifikan, di mana perekonomian negara-negara Asia Tenggara lainnya menjadi sangat terpengaruh dengan apapun perkembangan yang terjadi di Indonesia.
Celakanya, faktanya hari ini ekonomi Indonesia bergerak cukup positif, tapi negara-negara lain di Asia Tenggara tidak terlalu bergantung kepada Indonesia.
Mitra dagang utama Indonesia secara regional bukanlah ASEAN, tapi negara lain, seperti China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Bandingkan dengan Amerika Serikat, misalnya, meskipun defisitnya sangat besar dengan China, tapi mitra dagang utamanya tetap Kanada dan Meksiko, sebagai dua negara besar yang dianggap berada di bawah “sphere of influence” negeri Paman Sam.
Ketegasan Presiden Donald Trump kepada dua negara ini sejak terpilih kembali menjadi presiden adalah bagian dari pertunjukan taring Amerika Serikat sebagai negara
Great Power.
Lebih dari itu, secara geopolitik, Indonesia harus bisa bertindak bahwa Indonesia adalah protektor Asia Tenggara dalam segala urusan.
Sehingga apapun yang ingin dilakukan oleh negara besar dan
great power/super power
lain di Asia Tenggara, seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang akan diajak untuk berbicara.
Sayangnya hal itu pun masih jauh dari harapan. Bung Karno mengampanyekan “ganyang Malaysia” pada awalnya adalah karena ketersinggungan beliau terhadap rencana Inggris yang ingin memerdekakan Malaysia (termasuk Singapura kala itu), tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Indonesia yang di mata Bung Karno kala itu adalah “Regional Great Power” di Asia Tenggara.
Hari ini, Presiden Prabowo Subianto yang kerap mereferensikan dirinya kepada kepemimpinan nasionalistik Sukarno tentu harus belajar banyak dari kegagalan-kegagalan di masa lalu bahwa untuk menjadi negara besar dan “great power regional” tidak bisa sekadar didukung oleh narasi-narasi perlawanan terhadap negara adikuasa, tapi juga harus membangun Indonesia dari dalam di satu sisi dan membangun “ruang pengaruh/sphere of influence” tersendiri di kawasan Asia tenggara di sisi lain, agar Indonesia benar-benar secara defacto dianggap sebagai
great power
di tingkat regional.
Faktanya, karena Indonesia belum mampu bertindak sebagai “great power” di Asia Tenggara, maka hampir semua anggota ASEAN justru berada dalam pengaruh dua kekuatan besar dunia, yakni Amerika Serikat dan China.
Apalagi, ketika Prabowo bertemu dengan Xi Jinping tempo hari dan memberikan pernyataan bahwa penyelesaian masalah Laut China Selatan di Laut Natuna antara Indonesia dengan China bisa diselesaikan dengan jalur bilateral, serta merta membuat negara-negara anggota ASEAN justru mencurigai Indonesia dan semakin pesimistis bahwa Indonesia layak dianggap sebagai
Great Power
kawasan Asia Tenggara.
Pasalnya, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo melenceng dari “soliditas keserumpunan ASEAN” yang selama ini telah dibangun di satu sisi dan melenceng dari komitmen awal ASEAN untuk penyelesaian masalah Laut China Selatan dengan China harus melalui jalur multilateral dan jalur ASEAN.
Dengan kata lain, yang disampaikan Prabowo justru membuat Indonesia berpotensi dikucilkan di Asia Tenggara, alih-alih dianggap sebagai “senior” di Asia Tenggara.
Jadi secara geopolitik di Asia Tenggara, Indonesia harus mulai bersuara lantang dan menggandeng negara-negara yang bisa mengambil keuntungan ekonomi dan politik dari Indonesia, dalam makna positif tentunya, di mana Indonesia melebarkan sayap-sayap ekonominya ke negara-negara seperti Timor Leste, Brunei Darussalam, Myanmar, Filipina, dan bahkan Malaysia, sebelum Indonesia bisa menggandeng Singapura dan Vietnam, misalnya, yang dalam banyak hal tercandra lebih progresif dari Indonesia.
Bahkan catatan khusus harus diberikan untuk Timor Leste, misalnya. Sekalipun pernah lepas dari Indonesia, tapi karena langsung bersebelahan dengan Indonesia, Indonesia semestinya harus bisa merebut kembali Timor Leste dalam makna geopolitis.
Jangan biarkan pihak lain “cawe-cawe” di negara kecil yang berbatasan langsung dengan Indonesia itu.
Bahkan Indonesia harus mendorong BUMN dan para oligar-oligar dalam negeri untuk mencari peluang investasi dan berekspansi ke negara tetangga, termasuk Timor Leste, agar tidak hanya menjadi raja kandang yang terus-menerus disusui oleh ibu pertiwi.
Hal ini sangat strategis dan urgen dilakukan, mengingat dari berbagai sisi, Indonesia bisa menjadi mitra strategis bagi negara-negara tersebut di satu sisi dan bisa memberikan “sesuatu”, baik secara ekonomi maupun geopolitik dan pertahanan, di sisi lain.
Gunanya tentu untuk menapaki jalan dalam mendapatkan pengakuan dari negara-negara tetangga terdekat sebagai negara regional
great power.
Pun langkah tersebut bisa dijadikan bagian dari bidak catur geopolitik Indonesia untuk mengunci pengakuan dari negara-negara terdekat atas kedaulatan teritorial Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sedang berkonflik dengan pemerintahan pusat, seperti Papua.
Tujuan teknisnya tentu seperti yang dilakukan China di lembaga-lembaga internasional di mana mayoritas negara di dunia tak lagi mempersoalkan kebijakan-kebijakan China di Xinjiang dan Tibet, misalnya, karena mayoritas negara di dunia kini sudah semakin bergantung kepada China, terutama dari sisi ekonomi, teknologi, dan militer.
Dan tentu saja langkah-langkah strategis yang “outward looking” ini harus dijalankan bersamaan dengan pembenahan dan penguatan kapasitas internal Indonesia dari segala sisi secara “superserius” dan “superfokus”, terutama dari sisi ekonomi, pertahanan, SDM, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Semoga!
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.