Kasus: Narkoba

Komdigi Blokir Aplikasi Pesan Zangi, Sempat Digunakan Ammar Zoni Jualan Narkoba

Bisnis.com, JAKARTA —Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan pemutusan akses terhadap layanan aplikasi dan situs Zangi, yang diselenggarakan oleh Secret Phone, Inc., karena belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat).

Aplikasi dengan fitur keamanan tinggi ini sempat menjadi sorotan karena digunakan oleh artis Ammar Zoni untuk berjualan narkoba di Rumah Tahanan Salemba.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan keputusan tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap PSE Privat yang menyediakan layanan di Indonesia untuk terdaftar dan memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE).

“Kepatuhan ini penting untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat pengguna layanan digital di Indonesia,” kata Alexander, dikutip Selasa (21/10/2025).

Hingga pengumuman ini disampaikan, pihak Zangi belum melakukan pendaftaran sebagai PSE Privat meskipun layanannya dapat diakses oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, PSE Privat yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan.

Komdigi menegaskan, langkah pemutusan akses ini diambil untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keamanan ruang digital nasional. Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem digital yang tertib dan aman melalui kepatuhan terhadap regulasi PSE.

“Pemutusan akses ini bukan tindakan pembatasan, tetapi bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan guna melindungi tata kelola dan keberlangsungan ruang digital agar tetap aman dan terpercaya bagi seluruh pengguna,” ujar Alexander.

Komdigi juga mengimbau seluruh PSE Privat, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk segera melakukan pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan memastikan seluruh layanan yang disediakan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

“Pemerintah membuka ruang bagi seluruh penyelenggara untuk mematuhi ketentuan pendaftaran. Dengan kepatuhan tersebut, ekosistem digital Indonesia akan semakin sehat dan berdaya saing,” tutup Alexander.

21/10/2025 12:19
Arab Saudi Eksekusi Mati Demonstran Antipemerintah

Riyadh –

Otoritas Arab Saudi mengumumkan pihaknya telah mengeksekusi mati seorang pria, yang menurut kelompok hak asasi manusia (HAM) dan pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merupakan seorang demonstran yang ikut unjuk rasa antipemerintah.

Pria tersebut masih di bawah umur ketika berpartisipasi dalam aksi protes antipemerintah, yang tergolong langka di Saudi, pada tahun 2011 lalu.

“Hukuman mati telah dilaksanakan terhadap Abdullah al-Derazi, seorang warga negara Saudi, di Provinsi Timur,” demikian dilaporkan Saudi Press Agency (SPA), seperti dilansir New Arab, Selasa (21/10/2025).

Eksekusi mati itu diumumkan pada Senin (20/10) waktu setempat, dengan SPA menyebut Al-Derazi dihukum mati atas “terorisme”.

Pada April lalu, para pakar PBB menyerukan pembebasan Al-Derazi, dengan mengatakan bahwa penahanannya sewenang-wenang dan dia menggunakan haknya untuk memprotes perlakuan pemerintah Saudi terhadap minoritas Muslim Syiah.

Sejak awal tahun 2025, menurut pengumuman resmi, Saudi telah mengeksekusi mati sedikitnya 300 orang. Sepanjang tahun 2024 lalu, Riyadh telah melaksanakan 338 eksekusi mati — rekor yang mungkin akan dilampaui pada tahun ini.

Mengenai Al-Derazi, organisasi HAM Amnesty International melaporkan bahwa Al-Derazi dinyatakan bersalah atas dakwaan terorisme bersama delapan orang lainnya karena ikut unjuk rasa antipemerintah yang digelar di Provinsi Timur pada tahun 2011.

“Keluarganya mengetahui tentang eksekusi mati itu melalui media sosial,” kata peneliti pada Organisasi HAM Saudi Eropa (ESOHR), Duaa Dhainy.

“Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Abdullah, tidak diberi pemberitahuan resmi oleh otoritas Arab Saudi untuk memberitahu mereka tentang eksekusi mati tersebut, dan jenazahnya belum diserahkan kepada keluarga,” sebutnya.

Hukuman mati untuk Al-Derazi, menurut Amnesty International, telah dikonfirmasi secara rahasia oleh Mahkamah Agung Saudi, bersama dengan hukuman mati oleh Jalal al-Labbad, pemuda lainnya yang dieksekusi mati pada Agustus lalu.

Saudi merupakan negara yang paling produktif melaksanakan eksekusi mati di dunia, dengan mengeksekusi mati 33 orang terkait terorisme sepanjang tahun ini dan 202 orang lainnya terkait pelanggaran narkoba.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

21/10/2025 12:10
Trump Angkat Pengusaha Ganja Jadi Utusan Khusus AS untuk Irak

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengangkat seorang pengusaha ganja sebagai utusan khusus AS untuk Irak. Trump memujinya karena telah membantu menggalang suara dalam pemilihan presiden tahun lalu.

Mark Savaya adalah pendiri Leaf and Bud, sebuah perusahaan penanam ganja dalam ruangan di Detroit dengan iklan yang terpampang di seluruh kota, yang terbesar di negara bagian Michigan.

“Pemahaman mendalam Mark tentang hubungan Irak-AS, dan koneksinya di kawasan tersebut, akan membantu memajukan kepentingan rakyat Amerika,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (21/10/2025).

“Mark adalah pemain kunci dalam kampanye saya di Michigan, di mana dia, dan yang lainnya, membantu mengamankan rekor suara dengan Muslim Amerika,” ujar Trump.

Savaya bukan Muslim tetapi berasal dari komunitas Chaldean.

Diketahui bahwa ganja ilegal di Irak, yang masih menerapkan hukuman mati untuk kasus-kasus perdagangan narkoba besar.

Trump sangat bergantung pada utusan khusus, yang bertanggung jawab kepadanya dan tidak memerlukan konfirmasi Senat, dibandingkan duta besar.

Savaya menulis di X bahwa ia “berkomitmen untuk memperkuat kemitraan AS-Irak di bawah kepemimpinan dan arahan Presiden Trump.”

Tonton juga Video: Trump Juluki Kolombia ‘Mesin Narkoba’, Sebut Presidennya Bermasalah

(ita/ita)

21/10/2025 09:34
17 Oknum Pegawai Dipecat, 52 Sanksi Berat Buntut Temuan Barang Terlarang di Lapas-Rutan

Jakarta –

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas), melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas), menjatuhkan sanksi pecat terhadap 17 oknum pegawai dan sanksi berat terhadap 52 oknum pegawai dalam kurun waktu setahun dibentuknya kementerian baru ini oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dilihat dari video yang diunggah akun Instagram Menteri Imipas Agus Andrianto, Senin (20/10/2025), dirinya telah membentuk Direktorat Kepatuhan Internal berdasarkan Keputusan Menteri Nomor M.IP-27.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Imipas. Tujuannya untuk menegaskan komitmen pembenahan di lapas serta imigrasi, dan meningkatkan kepatuhan juga ketertiban pegawai.

Selain hukuman pecat dan sanksi berat, tercatat 151 pegawai sedang dalam proses investigasi. Lalu 11 oknum pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan, dan 68 oknum pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang.

Data ini dirangkum Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Imipas hingga 15 Oktober lalu. Penindakan internal dilakukan buntut masih adanya temuan barang-barang terlarang di blok hunian lapas dan rutan.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Imipas melalui Ditjen Permasyarakatan gencar melakukan razia blok hunian di lembaga pemasyarakatan (lapas) rumah tahanan (rutan), minimal dua kali dalam sepekan. Tercatat dalam setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau berdirinya Kementerian Imipas, sebanyak 11.962 kegiatan razia telah dilaksanakan.

“Kami berkomitmen, dalam hal ini kepala-kepala lapas di seluruh Indonesia untuk agar tidak ada satupun HP di dalam lapas. Termasuk petugas-petugas lapas ketika sedang bekerja, karena terkadang mereka memanfaatkan petugas. Petugas yang terbukti terlibat juga sudah kita beri hukuman tegas dari mulai mutasi hingga dipidanakan secara hukum,” ucap Menteri Imipas Agus Andrianto.

Selain razia, Ditjenpas juga menggencarkan tes urine. Dalam setahun ini, terdapat 177 warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang statusnya positif menggunakan narkoba.

“Mereka (napi) dengan hukuman berat dan masih terindikasi dengan jaringan peredaran narkoba, kami pindahkan ke lapas Nusakambangan, super maximum security. Dengan harapan dengan ditempatkannya mereka di sana dapat memutus jaringan mereka,” tegas Menteri Agus.

Dalam sejumlah kesempatan, Menteri Agus mengatakan pemberantasan ponsel dan narkoba dalam lapas adalah harga mati. “Zero ponsel dan narkoba harga mati,” tegas Menteri Agus di Jakarta, beberapa waktu lalu.

(aud/dek)

20/10/2025 23:30
Polres Sumenep Berikan Penghargaan kepada Warga dan Polri atas Peran Aktif dalam Menjaga Keamanan

Sumenep (beritajatim.com) – Polres Sumenep memberikan penghargaan kepada lima warga yang dinilai berperan aktif dalam membantu tugas-tugas kepolisian, guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Sumenep. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat dan aparat kepolisian dalam berkolaborasi menjaga ketertiban di daerah.

Kelima penerima penghargaan tersebut adalah Kepala Desa Sapeken Joni Junaidi, Kepala Dusun Karangkongo Moh. Sahrul, Kepala Dusun Bangkau Galih Rakasiwi, Banser GP Ansor Rendi Pratama, dan Ketua FKUB Kabupaten Sumenep K.H.R. Achmad Qusyairi Zaini. Mereka dianggap sebagai figur yang aktif mendukung tugas kepolisian dalam menjaga stabilitas daerah.

“Alhamdulillah, masih banyak masyarakat yang peduli dan mau membantu Polri. Bagi kami, ini luar biasa. Karena tanpa informasi dan dukungan masyarakat, kami tidak akan mampu mengetahui secara detail permasalahan yang terjadi di lapangan,” ujar Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda, usai menyerahkan penghargaan pada Senin (20/10/2025).

Kapolres menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian, yang merupakan bagian integral dari keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia juga menambahkan, penghargaan yang diberikan tidak hanya sekadar simbol, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi mereka yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap keamanan daerah.

Lebih lanjut, Kapolres juga memberikan apresiasi kepada berbagai satuan dan fungsi di jajaran Polres Sumenep atas pencapaian kinerja yang luar biasa. Beberapa pencapaian tersebut antara lain, Sihumas Polres Sumenep yang meraih Juara 2 Lomba Viralisasi Ketahanan Pangan tingkat Mabes Polri, Satuan Lalu Lintas yang berhasil mengungkap kasus tabrak lari dengan cepat, serta Satuan Reskrim yang berhasil mengungkap berbagai tindak pidana, termasuk kekerasan terhadap anak.

Satuan Resnarkoba juga mendapatkan apresiasi atas keberhasilannya mengungkap peredaran narkotika dengan total barang bukti mencapai 201,06 gram sabu-sabu. Penghargaan juga diberikan kepada Polsek Lenteng dan Polsek Ganding atas respon cepat dalam penanganan laporan masyarakat.

Kapolres Rivanda menegaskan pentingnya menjaga kehormatan seragam Polri. “Kepercayaan masyarakat kepada Polri adalah amanah yang harus dijaga. Jangan sampai ada yang mencoreng nama baik institusi. Jaga kepercayaan masyarakat. Jauhi segala bentuk pelanggaran, terutama terkait penyalahgunaan narkoba,” tandasnya.

Penghargaan ini menjadi contoh nyata tentang pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian dalam menjaga ketertiban. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk berperan aktif dalam mendukung tugas kepolisian. [tem/suf]

20/10/2025 19:51
Bisa-bisanya Trump Tuding Presiden Kolombia Gembong Narkoba

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai ‘gembong narkoba’. Hal itu membuat hubungan kedua negara semakin panas.

Dilansir Al Arabiya, Senin (20/10/2025), Trump menyalahkan kepemimpinan politik Kolombia atas kegagalan memenuhi kewajiban pengendalian narkoba. Trump mengatakan AS akan menghentikan ‘pembayaran dan subsidi skala besar’ untuk Kolombia.

“Petro adalah pemimpin narkoba ilegal yang sangat mendorong produksi narkoba secara besar-besaran,” kata Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social.

Dia mengatakan produksi narkoba itu ditujukan untuk dijual ke AS. Menurutnya, hal itu memicu kematian di AS.

“Tujuan produksi narkoba ini adalah penjualan produk dalam jumlah besar di Amerika Serikat, yang menyebabkan kematian, kehancuran, dan malapetaka,” ujarnya.

Trump juga mengatakan pembayaran dan subsidi AS kepada Kolombia merupakan penipuan. Dia tak menyebut jelas apa subsidi yang dimaksud.

“MULAI HARI INI, PEMBAYARAN INI, ATAU BENTUK PEMBAYARAN LAINNYA, ATAU SUBSIDI, TIDAK AKAN LAGI DILAKUKAN,” tegasnya, dalam postingan yang menggunakan huruf kapital.

Petro, dalam pernyataan pada Minggu (19/10), mengatakan Trump telah ‘dibodohi’ oleh para penasihatnya saat mengumumkan penghentian bantuan AS untuk Kolombia. Dalam pernyataan via media sosial X, Petro menyebut Trump ‘dibodohi oleh timnya dan para penasihatnya’.

Hubungan antara Washington dan Bogota telah merenggang sejak Trump kembali menjabat. Bulan lalu, otoritas AS mencabut visa Petro setelah dia bergabung dengan unjuk rasa pro-Palestina di New York dan mendesak tentara-tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Trump.

Tahun lalu, Petro berjanji untuk ‘menjinakkan’ wilayah-wilayah penghasil koka, yang biasa digunakan dalam produksi kokain, di Kolombia dengan intervensi sosial dan militer besar-besaran. Namun, strategi tersebut hanya membuahkan sedikit keberhasilan.

Pada September lalu, Trump memasukkan negara-negara seperti Afghanistan, Bolivia, Myanmar, Kolombia, dan Venezuela ke dalam daftar negara-negara yang diyakini oleh AS telah ‘terbukti gagal’ dalam menegakkan perjanjian antinarkotika selama setahun terakhir.

AS Serang Kapal Narkoba dari Kolombia

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan serangan terhadap kapal pemberontak Kolombia, yang diklaim menyelundupkan narkoba, di perairan internasional di kawasan Amerika Selatan. Serangan itu menandai perluasan operasi militer AS di kawasan tersebut.

Pengumuman mengenai serangan tersebut, seperti dilansir AFP, disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth pada Minggu (19/10). Serangan itu, kata Hegseth, telah dilancarkan pada Jumat (17/10) lalu.

Hegseth mengatakan pasukan AS menyerang sebuah kapal yang disebutnya berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Kolombia, sebuah kelompok gerilya sayap kiri yang dikenal sebagai ELN dalam bahasa Spanyol. Hegseth menyebut sedikitnya tiga awak kapal tersebut tewas akibat serangan AS.

Dalam pernyataannya, Hegseth menyebut kapal itu diserang saat berlayar di perairan internasional yang masuk dalam wewenang Komando Selatan AS, yang mengawasi operasi militer AS di kawasan Amerika Latin. Dia tidak merinci lokasi serangan itu secara spesifik. Kolombia memiliki pesisir Karibia dan pesisir Pasifik.

Sejauh ini, belum ada tanggapan langsung dari otoritas Kolombia atas pengumuman tersebut. AS telah mengerahkan sejumlah kapal perang ke kawasan Karibia, di dekat lepas pantai Venezuela, sejak Agustus lalu.

Sejauh ini, kapal-kapal perang Washington itu telah menyerang setidaknya enam kapal, yang diklaim menyelundupkan narkoba ke wilayah AS, hingga menewaskan sedikitnya 27 orang. Para pakar mempertanyakan legalitas serangan AS terhadap kapal-kapal tersebut di perairan internasional, tanpa mencoba mencegat atau menangkap awak kapal dan mengadili mereka.

Serangan itu memicu ketegangan antara AS dan Venezuela. Venezuela menuduh tujuan akhir dari operasi militer AS itu mungkin untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro yang dituduh oleh Washington memimpin kartel narkoba.

Terlepas dari itu, pengumuman Hegseth itu disampaikan setelah Presiden Donald Trump mengatakan AS menghentikan bantuan keuangan untuk Kolombia. Trump juga menyebut Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai “gembong narkoba” karena membiarkan produksi narkoba di negaranya.

Tonton juga video “Donald Trump: Saya Bukan Raja” di sini:

Halaman 2 dari 4

(haf/haf)

20/10/2025 19:39
Wartawan Ngaku Punya 32 Media Peras PNS di Lampung, Dijebak Pakai Narkoba Lalu Direkam

Kejari Lampung Tengah telah menerima laporan resmi beserta sejumlah barang bukti digital, termasuk video, rekaman suara, dokumen tagihan, serta satu hard disk berisi ratusan gigabyte materi yang diduga digunakan untuk mengintimidasi ASN.

Semua bukti itu kini sedang diverifikasi dan dianalisis untuk memastikan validitasnya sebelum diambil langkah hukum lanjutan.

“Fokus kami saat ini adalah verifikasi bukti dan perlindungan saksi. Bila bukti kuat, kami akan ambil langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme yang menyaru sebagai media,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Alfa Dera menyebut pihaknya telah menyarankan agar para pelapor segera berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta kepolisian.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan keselamatan mereka dari ancaman terlapor.

“Kami juga berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menelusuri aspek legalitas kepemilikan media. Kalau benar satu pihak mengelola puluhan media untuk kepentingan pribadi, hal itu menimbulkan persoalan hukum dan etika jurnalistik,” ujar Alfa.

Dia menyatakan, Kejari Lampung Tengah mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab, namun menolak segala bentuk penyalahgunaan profesi wartawan sebagai alat pemerasan.

“Kami tidak akan membiarkan aparat atau masyarakat diintimidasi untuk kepentingan pribadi. Kami mengajak rekan media profesional untuk bersama menjaga marwah jurnalistik dan menolak penyalahgunaan nama media untuk praktik kriminal,” tutup dia.

20/10/2025 17:32
Memanas, AS Juga Serang Kapal Narkoba Kolombia

Washington DC –

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan serangan terhadap kapal pemberontak Kolombia, yang diklaim menyelundupkan narkoba, di perairan internasional di kawasan Amerika Selatan. Serangan ini menandai perluasan operasi militer AS di kawasan tersebut.

Pengumuman mengenai serangan tersebut, seperti dilansir AFP, Senin (20/10/2025), disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth pada Minggu (19/10) waktu setempat. Serangan itu sendiri disebut oleh Hegseth telah dilancarkan pada Jumat (17/10) lalu.

Hegseth mengatakan bahwa pasukan AS menyerang sebuah kapal yang disebutnya berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Kolombia, sebuah kelompok gerilya sayap kiri yang dikenal sebagai ELN dalam bahasa Spanyol.

Disebutkan oleh Hegseth bahwa sedikitnya tiga awak kapal tersebut tewas akibat serangan AS.

Dalam pernyataannya, Hegseth menyebut kapal itu diserang saat berlayar di perairan internasional yang masuk dalam wewenang Komando Selatan AS, yang mengawasi operasi militer AS di kawasan Amerika Latin. Dia tidak merinci lokasi serangan itu secara spesifik. Kolombia memiliki pesisir Karibia dan pesisir Pasifik.

Sejauh ini, belum ada tanggapan langsung dari otoritas Kolombia atas pengumuman tersebut.

AS mengerahkan sejumlah kapal perang ke kawasan Karibia, di dekat lepas pantai Venezuela, sejak Agustus lalu. Sejauh ini, kapal-kapal perang Washington itu telah menyerang setidaknya enam kapal, yang diklaim menyelundupkan narkoba ke wilayah AS, hingga menewaskan sedikitnya 27 orang.

Para pakar mempertanyakan legalitas serangan AS terhadap kapal-kapal tersebut di perairan internasional, tanpa mencoba mencegat atau menangkap awak kapal dan mengadili mereka.

Serangan itu memicu ketegangan akut dengan Venezuela, di tengah kekhawatiran bahwa tujuan akhir dari operasi militer AS itu mungkin untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro, yang dituduh oleh Washington memimpin kartel narkoba.

Terlepas dari itu, pengumuman Hegseth itu disampaikan setelah Presiden Donald Trump mengatakan AS menghentikan bantuan keuangan untuk Kolombia. Trump juga menyebut Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai “gembong narkoba” karena membiarkan produksi narkoba di negaranya.

Hal tersebut memperburuk hubungan antara AS dan Kolombia, yang merupakan sekutu sejak lama, ke titik terendah. Beberapa waktu terakhir, Trump berulang kali berselisih dengan Petro, yang sangat kritis terhadap pengerahan Angkatan Laut AS ke dekat Venezuela.

Pada Sabtu (18/10), Petro menuduh Washington melakukan pembunuhan atas kematian seorang nelayan Kolombia yang tewas dalam serangan AS pada September lalu.

Lihat juga Video ‘Pabrik Narkoba di Apartemen Cisauk Raup Untung Rp 1 M dalam 6 Bulan’:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

20/10/2025 16:02
Panas! Trump Sebut Presiden Kolombia Gembong Narkoba

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai “gembong narkoba”. Trump juga mengatakan bahwa AS akan menghentikan “pembayaran dan subsidi skala besar” untuk Kolombia. Ada apa?

Trump, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (20/10/2025), menyalahkan kepemimpinan politik Kolombia atas kegagalan memenuhi kewajiban pengendalian narkoba.

“Petro … adalah pemimpin narkoba ilegal yang sangat mendorong produksi narkoba secara besar-besaran,” kata Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social.

“Tujuan produksi narkoba ini adalah penjualan produk dalam jumlah besar di Amerika Serikat, yang menyebabkan kematian, kehancuran, dan malapetaka,” sebutnya.

Trump juga mengatakan bahwa pembayaran dan subsidi AS kepada Kolombia merupakan penipuan.

“MULAI HARI INI, PEMBAYARAN INI, ATAU BENTUK PEMBAYARAN LAINNYA, ATAU SUBSIDI, TIDAK AKAN LAGI DILAKUKAN,” tegasnya, dalam postingan yang menggunakan huruf kapital. Tidak diketahui secara jelas apa yang dimaksud Trump.

Petro, dalam pernyataan pada Minggu (19/10), mengatakan bahwa Trump telah “dibodohi” oleh para penasihatnya dalam mengumumkan penghentian bantuan AS untuk Kolombia.

Dalam pernyataan via media sosial X, Petro menyebut Trump “dibodohi oleh timnya dan para penasihatnya”.

Hubungan antara Washington dan Bogota merenggang sejak Trump kembali menjabat. Bulan lalu, otoritas AS mencabut visa Petro setelah dia bergabung dengan unjuk rasa pro-Palestina di New York dan mendesak tentara-tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Trump.

Tahun lalu, Petro berjanji untuk “menjinakkan” wilayah-wilayah penghasil koka — yang biasa digunakan dalam produksi kokain — di Kolombia dengan intervensi sosial dan militer besar-besaran, namun strategi tersebut hanya membuahkan sedikit keberhasilan.

Pada September lalu, Trump memasukkan negara-negara seperti Afghanistan, Bolivia, Myanmar, Kolombia, dan Venezuela ke dalam daftar negara-negara yang diyakini oleh AS telah “terbukti gagal” dalam menegakkan perjanjian antinarkotika selama setahun terakhir.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

20/10/2025 13:19
Pemkot: HBKB ruang interaksi dan tempat menikmati udara segar di Jakut

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengatakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang digelar di Jalan Danau Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, merupakan ruang interaksi dan tempat menikmati udara segar bersama keluarga di Jakarta Utara (Jakut).

“HBKB bukan hanya soal menutup jalan dari kendaraan bermotor, tapi membuka ruang bagi warga untuk hidup sehat,” kata Fredy di Jakarta, Senin.

Menurut dia, HBKB penting untuk digelar demi menjaga kebersamaan warga di tengah kesibukan kota. Melalui HBKB, warga juga dapat mengetahui bahwa kota yang sehat dimulai dari warganya yang aktif dan peduli lingkungan.

“Mari terus jaga semangat ini, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil bersama,” ujar Fredy.

Dia menuturkan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara menjadikan HBKB sebagai agenda rutin yang menggerakkan warga untuk hidup sehat, ramah lingkungan, dan penuh kebersamaan.

Selain arena olahraga, sejumlah layanan masyarakat turut dihadirkan saat HBKB, di antaranya Samsat Keliling, bazar UMKM Jakarta Utara menerapkan teknologi pembayaran QRIS, serta pelayanan kesehatan gratis dan mini medical check-up dari RS Hermina Podomoro.

Selain itu, ada pula edukasi bagi masyarakat seputar bahaya narkoba dari BNN, perpustakaan keliling, senam aerobik bersama KORMI, serta berbagai olahraga tradisional dan permainan anak yang membuat suasana HBKB semakin meriah.

“HBKB menjadi ruang bagi warga untuk menyalurkan hobi dan berolahraga ringan, seperti bersepeda, jalan santai, hingga mencoba flying fox yang menjadi daya tarik utama bagi anak-anak,” tutur Fredy.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengajak warga setempat agar memanfaatkan kawasan HBKB di jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, untuk berolahraga sehingga tubuh sehat dan bugar.

“Dengan disediakannya kawasan HBKB, saya harap warga dapat memanfaatkannya untuk berolahraga,” kata Hendra di Jakarta, Minggu (19/10).

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

20/10/2025 12:54