Kasus: Narkoba

  • Pasukan AS Kembali Serang Kapal Narkoba Venezuela Kartel Tren de Aragua, 6 Orang Tewas

    Pasukan AS Kembali Serang Kapal Narkoba Venezuela Kartel Tren de Aragua, 6 Orang Tewas

    JAKARTA – Pasukan Amerika Serikat (AS) kembali melakukan serangan AS terhadap kapal yang diduga mengangkut narkoba. Serangan menewaskan enam tersangka “teroris narkotika” di Karibia.

    Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Jumat, 24 Oktober. Serangan ini merupakan operasi terbaru dalam kampanye antinarkoba Presiden Donald Trump di kawasan tersebut.

    Dalam unggahan di X seperti dikutip Reuters, Hegseth mengatakan ini adalah serangan pertama yang dilakukan pada malam hari sebagai bagian dari operasi yang dimulai pada September.

    Serangan tersebut terjadi pada malam hari dan kapal tersebut dioperasikan oleh kartel Tren de Aragua.

    Sebelumnya pada pertengahan Oktober, pasukan AS menyerang

    apal di lepas pantai Venezuela dan menewaskan enam tersangka pengedar narkoba.

    Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengatakan serangan itu dilakukan terhadap organisasi teroris, tetapi dia tidak memberikan detail kelompok mana.

    “Intelijen mengonfirmasi bahwa kapal tersebut menyelundupkan narkotika dan terkait dengan jaringan teroris narkotika ilegal,” kata Trump, tanpa memberikan bukti dilansir Reuters, Rabu, 15 Oktober.

    Video berdurasi sekitar 30 detik yang diunggah Trump tampak memperlihatkan kapal yang sedang diam di perairan yang dihantam proyektil sebelum meledak.

    Serangan AS terhadap kapal yang diduga mengangkut narkoba di lepas pantai Venezuela

    Pentagon baru-baru ini mengungkapkan kepada Kongres, Trump menetapkan Amerika Serikat terlibat dalam “konflik bersenjata non-internasional” dengan kartel narkoba.

  • Trump Mendadak Berubah Gara-gara Nasihat Manusia Rp 2.600 Triliun

    Trump Mendadak Berubah Gara-gara Nasihat Manusia Rp 2.600 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump ternyata bisa berubah pikiran gara-gara omongan CEO Nvidia, Jensen Huang. Trump mengubah rencana awal untuk mengerahkan pasukan federal ke San Francisco.

    Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengatakan pembatalan rencana ‘mengamankan’ San Francisco dilakukan setelah mendapat ‘nasihat’ dari beberapa orang. Di antaranya Huang, CEO Salesforce Marc Benioff, dan pihak-pihak ‘berpengaruh’ lainnya.

    Lebih lanjut, Trump mengatakan telah berbicara dengan Wali Kota San Francisco, Daniel Lurie, yang berasal dari Partai Demokrat. Menurut Trump, Lurie telah membuat peningkatan yang substansial untuk menumpas kriminalitas di wilayah pimpinannya.

    “Orang-orang hebat seperti Jensen Huang, Marc Benioff, dan lainnya mengatakan kepada saya bahwa masa depan San Francisco sangat baik,” tulis Trump, dikutip dari CNBC International, Jumat (24/10/2025).

    Keputusan Trump ini merupakan kemenangan politis bagi Lurie yang terpilih sebagai Wali Kota San Francisco untuk masa jabatan pertamanya.

    “Presiden [Trump] sudah memberi tahu saya soal pembatalan rencana untuk mengerahkan pasukan federal di San Francisco. Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem juga mengonfirmasinya dalam diskusi kami pagi ini,” kata Lurie, dikutip dari CNBC International.

    Nvidia menolak berkomentar soal diskusi via panggilan telepon yang terjadi antara Huang dan Trump.

    Huang merupakan salah satu bos raksasa teknologi yang dikenal makin dekat dengan Trump. Perusahaannya tumbuh pesat karena mampu menangkap peluang bisnis di tengah perkembangan teknologi AI. Forbes memprediksi kekayaannya saat ini mencapai US$158,2 miliar atau sekitar Rp2.600 triliun.

    Lurie merupakan kader Demokrat moderat. Ia telah mengambil pendekatan yang berbeda terhadap Trump dibandingkan pejabat California lainnya, seperti Anggota DPR Nancy Pelosi dan Gubernur Gavin Newsom, yang secara terbuka menyerang balik pemerintahan Trump. Sebaliknya, Lurie secara konsisten tidak menyebut nama Trump secara publik maupun pribadi ketika melontarkan kritik.

    Dalam pidatonya baru-baru ini tentang potensi penempatan pasukan federal, Lurie telah memuji kemajuan kota dalam pengembangan bisnis dan kejahatan, sering mengutip data yang menunjukkan warga San Francisco merasa kota ini berada di jalur yang benar.

    “Kami memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, dan kami akan menyambut baik kemitraan berkelanjutan dengan FBI, DEA, ATF, dan Jaksa Agung AS untuk menyingkirkan narkoba dan pengedar narkoba dari jalanan kami, tetapi keberadaan militer dan penegakan hukum imigrasi yang dimiliterisasi di kota kami akan menghambat pemulihan kami,” kata Lurie.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cara Warga Ambeng-Ambeng Watangrejo Gresik Tangkal Narkoba dan Judol yang Kian Marak

    Cara Warga Ambeng-Ambeng Watangrejo Gresik Tangkal Narkoba dan Judol yang Kian Marak

    Gresik (beritajatim.com) – Maraknya penyalahgunaan narkoba dan judi online (judol) di tengah masyarakat membuat warga Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Gresik, bergerak cepat. Mereka menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Gresik, serta aparat TNI dan Polri untuk melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan judol.

    Langkah ini dilakukan untuk menekan penyebaran dua aktivitas ilegal tersebut yang dinilai semakin meresahkan, tak hanya di perkotaan, tetapi juga sudah merambah ke desa-desa.

    Sosialisasi diikuti oleh puluhan pemuda, tokoh masyarakat, ulama, dan perangkat desa. Mereka mendapat pembekalan mengenai jenis-jenis narkoba dan bentuk judi online yang sering menyasar generasi muda.

    Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Fahrudin, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah desa untuk melindungi warganya dari ancaman narkoba dan judol.

    “Selama ini penyalahgunaan narkoba sudah menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak muda. Kami tidak ingin generasi penerus rusak akibat terjerumus narkoba dan judol,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).

    Sementara itu, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Gresik, Basuki Risdiyanto, mengungkapkan kelompok usia 15–35 tahun dan keluarga menjadi target utama para pengedar.

    “Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi adalah ganja dan sabu. Termasuk yang sedang tren, pil double L jenis Y, yang sangat berbahaya dan patut diwaspadai,” jelasnya.

    Dari sisi penegakan hukum, Kapolsek Duduksampeyan AKP Hendrawan menyoroti maraknya aplikasi judi online yang mudah diakses lewat ponsel.

    “Jangan sekali-sekali mendownload aplikasi tersebut. Jika sudah dibuka, dipastikan akan terpantau oleh tim cyber Polda Jatim,” tegasnya.

    Salah satu warga, Umar Tajuddin, mengapresiasi langkah pemerintah desa dan aparat terkait yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam sosialisasi ini.

    “Kalau bisa kegiatan seperti ini dilakukan secara berkelanjutan, supaya kami bisa terus update mengenai bahaya narkoba jenis baru dan aplikasi judol yang sering berkedok permainan,” pungkasnya. [dny/kun]

  • Lapas Banyuwangi, Polresta, dan BNNK Perkuat Sinergi Berantas Narkoba di Dalam Lapas

    Lapas Banyuwangi, Polresta, dan BNNK Perkuat Sinergi Berantas Narkoba di Dalam Lapas

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyuwangi untuk memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkoba di lingkungan lapas.

    Penandatanganan berlangsung di Aula Sahardjo Lapas Banyuwangi dan dihadiri langsung oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra serta Kepala BNNK Banyuwangi Kombes Pol Faisol Wahyudi. Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi benteng kokoh agar Lapas Banyuwangi benar-benar steril dari narkoba sehingga proses pembinaan warga binaan berjalan optimal.

    Kepala Lapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, menegaskan bahwa mewujudkan lapas yang aman dan bebas narkoba tidak bisa dilakukan sendirian. Sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi kunci utama keberhasilan.

    “Melalui kerja sama dengan Polresta dan BNNK ini, kami yakin akan tercipta efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kami, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba,” ujar Wayan.

    Ia menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan razia gabungan secara rutin, pertukaran data dan informasi intelijen, serta pelaksanaan tes urine mendadak bagi warga binaan dan pegawai. “Tujuannya jelas, yaitu mencegah masuknya barang terlarang, khususnya narkoba, dan memberantas peredaran gelap narkoba di dalam lapas,” tegasnya.

    Wayan juga menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada siapa pun yang terbukti terlibat narkoba. “Apabila terbukti, baik warga binaan maupun petugas, akan dikenakan sanksi dan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

    Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan apresiasinya atas langkah proaktif Lapas Banyuwangi. Menurutnya, kerja sama ini merupakan bentuk peningkatan sinergitas yang sudah terjalin baik antara aparat pemasyarakatan dan kepolisian.

    “Jajaran Polresta Banyuwangi memiliki komitmen yang sama terhadap pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Kerja sama ini menjadi penguat dalam pelaksanaan fungsi preventif untuk melakukan pencegahan,” jelas Rama.

    Ia juga mengimbau agar petugas pemasyarakatan menjalin hubungan emosional yang baik dengan warga binaan sebagai bagian dari pendekatan keamanan yang humanis untuk menciptakan suasana kondusif di dalam lapas.

    Sementara itu, Kepala BNNK Banyuwangi Kombes Pol Faisol Wahyudi menuturkan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat memunculkan perubahan perilaku positif bagi warga binaan penyalahguna narkotika.

    “Kami berharap melalui pendampingan dan asesmen yang menjadi bagian dari kerja sama ini, dapat lahir para penyintas narkoba yang menjadi role model di masyarakat. Mereka diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungannya setelah kembali ke masyarakat,” pungkas Faisol. [alr/beq]

  • Kejari Pasuruan: Kasus Pencucian Uang dari Jual Beli Narkoba Masih Proses

    Kejari Pasuruan: Kasus Pencucian Uang dari Jual Beli Narkoba Masih Proses

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kasus pencucian uang yang melibatkan hasil transaksi narkoba di Kabupaten Pasuruan hingga kini belum memasuki tahap persidangan. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan masih menunggu kelengkapan berkas dari penyidik Polres Pasuruan.

    Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Kabupaten Pasuruan, Oktaviandi, menjelaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka masih berjalan. Ia menyebutkan berkas perkara akan dipisah menjadi dua, yakni tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    “Dari tiga tersangka yang terlibat dalam kasus narkoba, hanya satu orang yang juga terjerat tindak pidana pencucian uang,” ujar Okta saat dikonfirmasi. Ia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

    Saat ini, Kejari masih menunggu berkas dari pihak penyidik untuk kemudian dilakukan penelitian. Setelah dinyatakan lengkap atau P21, kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangil untuk disidangkan.

    “Untuk perkara narkoba pasti disidangkan di PN Bangil. Sedangkan kasus TPPU kemungkinan besar juga di Bangil karena seluruh saksi dan barang bukti ada di wilayah Pasuruan,” tambahnya.

    Sebelumnya, jajaran Satreskrim Polres Pasuruan berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba yang disinyalir beroperasi lintas daerah. Kasus ini menjadi perhatian publik karena disertai dengan dugaan praktik pencucian uang dalam jumlah besar.

    Tersangka utama berinisial K alias Duplek, warga Kecamatan Gempol, diketahui sudah menjalankan bisnis haram itu sejak tahun 2021. Dari hasil penjualan narkoba, pelaku memutar uangnya dengan membeli tiga unit truk dan membuka usaha persewaan sound system.

    Pihak kepolisian berhasil menyita aset bernilai fantastis dari tangan pelaku. Total kekayaan yang disita mencapai sekitar Rp 3 miliar, termasuk kendaraan dan perlengkapan usaha yang diduga berasal dari hasil transaksi narkoba.

    Kasus ini juga menjadi catatan penting bagi penegak hukum di wilayah Pasuruan karena merupakan pengungkapan pertama dan terbesar terkait TPPU hasil penjualan narkoba. Polisi berkomitmen menuntaskan penyidikan hingga ke akar jaringan keuangan pelaku. (ada/but)

  • KPAI Dukung Polri Bongkar 38 Ribu Kasus Narkoba: Langkah Lindungi Anak-anak

    KPAI Dukung Polri Bongkar 38 Ribu Kasus Narkoba: Langkah Lindungi Anak-anak

    Jakarta

    Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kawiyan, mendukung pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polri belakangan ini. Kawiyan menilai pengungkapan kasus ini menjadi indikasi bahwa Indonesia sangat rawan terhadap penyalahgunaan narkotika.

    Untuk diketahui, sepanjang Januari-Oktober 2025, Polri telah menyita sebanyak 197,71 ton narkoba. Dalam kurun waktu 10 bulan tersebut, ada 38.934 kasus dan 51 ribu lebih pelaku yang diamankan. Mirisnya, ada 150 anak yang menjadi pelaku diamankan.

    “Kejahatan narkotika di Indonesia sama halnya dengan kejahatan pornografi. Konten pornografi di Indonesia menempati urutan ke-4 dunia dan urutan ke-2 di ASEAN. Dalam kedua kejahatan tersebut, masyarakat termasuk anak-anak sangat rawan terpapar. Sangat dapat dipahami jika dalam kasus yang diungkap oleh Bareskrim ada 150 anak yang terlibat apakah sebagai pengguna maupun sebagai pengedar,” kata Kawiyan kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

    Kawiyan mengatakan anak yang jadi pengguna maupun sebagai pengedar adalah korban penyalahgunaan narkotika. Menurut dia, anak-anak harus dijauhkan dari praktik penyalahgunaan narkotika agar tidak menjadi korban dan menanggung dampak negatif narkotika.

    Dia mendukung apa yang dilakukan Polri dalam mengungkap ribuan kasus narkoba terutama yang menjerat anak baik sebagai pelaku maupun korban.

    “Melindungi anak dari penyalahgunaan narkotika berarti menyelamatkan bangsa. Karena anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa,” ujarnya.

    Terkait dengan kasus yang diungkap Bareskrim Polri, Kawiyan meminta aparat penegak hukum harus berani menjatuhkan hukuman maksimal terhadap para pelaku dewasa. Sementara anak-anak yang terlibat, baik itu sebagai pengguna maupun pengedar harus direhabilitasi.

    “Anak-anak tersebut harus dipulihkan dan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak,” ucapnya.

    “Saat ini sepertinya sosialisasi atau kampanye pencegahan narkotika sedang kendor. Perlu digencarkan lagi,” katanya.

    Kepada masyarakat, dia meminta apa yang dilakukan Polri harus didukung karena merupakan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo.

    “Penegakan hukum dan pemberantasan narkoba masuk Asta Cita Presiden Prabowo yang harus didukung semua pihak,” ujarnya.

    (knv/knv)

  • Polemik Ujaran Rasis Sudutkan Kanselir Jerman

    Polemik Ujaran Rasis Sudutkan Kanselir Jerman

    Jakarta

    Saat mengunjungi Potsdam pekan lalu, Kanserlir Friedrich Merz melontarkan kalimat yang menggegerkan, bahwa “wajah kota kita masih bermasalah,” ujarnya merujuk pada jumlah warga asing di Jerman. “Itulah mengapa menteri dalam negeri sedang berupaya keras untuk melakukan pemulangan paksa.”

    Sontak, dia dihujani tuduhan rasisme dan diskriminasi terhadap warga Jerman keturunan asing. Para kritikus dari partai oposisi Hijau dan Partai Kiri, bahkan dari partai koalisi pemerintah SPD, menuduh Merz telah menyebarkan permusuhan dan menimbulkan perpecahan di masyarakat.

    Awal minggu ini, di kantor pusat CDU Berlin, Merz diperhadapkan banyak pertanyaan seputar “wajah kota”. Apakah sang kanselir akan menarik kembali pernyataannya? Bagaimana tanggapannya terhadap hujan kritik?

    Merz: “Masalah muncul saat malam tiba”

    “Apakah Anda akan meminta maaf kepada para migran di Jerman?”

    Friedrich Merz lantas menatap sang penanya dengan ekspresi sedikit terhibur dengan senyum tipis di bibirnya, lalu menjawab, “Saya tidak tahu apakah Anda punya anak. Dan jika Anda punya anak perempuan, tanyakan pada mereka apa yang saya maksud. Saya yakin Anda akan mendapatkan jawaban yang cukup jelas dan tegas. Saya tidak perlu menarik kembali pernyataan apa pun.”

    Merz yang tidak bisa lagi menghindari pertanyaan-pertanyaan lanjutan akhirnya menambahkan: “Banyak orang yang mengatakan, menilai, dan berpendapat serupa. Sekali lagi: tanyakanlah pada putri Anda, tanyakan pada teman dan keluarga Anda. Semua akan mengakui bahwa (migran) memang jadi masalah. Terlebih ketika malam tiba,” kata Merz.

    Aktivis: Melindungi perempuan bukan alasan untuk pernyataan rasis

    Pernyataan terbaru kanselir kembali dianggap diskriminatif oleh banyak pihak. Aktivis iklim berusia 29 tahun, Luisa Neubauer, pada kanal Instagramnya mengatakan “Kami adalah bagian dari sekitar 40 juta anak perempuan di negeri ini. Kami peduli terhadap keselamatan perempuan. Tapi yang benar-benar tidak kami inginkan adalah menjadikan halt tersebut sebagai pembenaran untuk pernyataan yang diskriminatif, rasis, dan sangat menyakitkan.”

    Merz dan para migran

    Pernyataan Merz tampaknya merujuk pada masalah kriminalitas, sampah, ketidakteraturan, pelecehan, hingga serangan seksual di kota-kota Jerman, terutama di malam hari. Jika Merz, seperti yang ia katakan, tidak menarik kembali ucapannya, berarti ia bersikukuh pada pandangannya bahwa masalah tersebut pada dasarnya disebabkan oleh para migran, para pengungsi. Mengurangi jumlah pengungsi adalah kebijakan yang kini dijalankan oleh Menteri Dalam Negeri, Alexander Dobrindt dari CSU, atas perintah sang kanselir.

    Survei publik: xenofobia atau salah pemilihan kata?

    Selama beberapa hari terakhir, pemberitaan di Jerman didominasi oleh perdebatan soal “tampilan sosial kota”. Bagaimana masyarakat di Berlin menilai pernyataan kanselir?

    Di Friedrichstraße, di jantung ibu kota, minggu ini seorang pria mengatakan, “Saya rasa pernyataan itu kurang bijak. Kalau saya atau Anda yang mengatakannya, mungkin tidak masalah. Tapi kanselir harus lebih berhati-hati dalam memilih kata-katanya, bukan?”

    Seorang perempuan lanjut usia lantas menunjuk ke jalan yang sebagian ditutup dan berkata: “Para migran tidak menciptakan tampilan sosial kota ini dan tidak menaruh semua tanda-tanda proyek pembangunan itu. Pernyataan yang sungguh mengada-ada.”

    Seorang pria muda lain menambahkan,”Tentu ada beberapa masalah dengan migrasi, tapi hal itu bisa dibahas secara objektif.” Seorang pria tua lainnya berkata: “Terlalu di generalisir. Ada orang miskin dan jujur di antara mereka, dan ada juga yang pandai memanfaatkan kesempatan. Harus dibedakan.”

    Hasilnya kurang lebih serupa dengan survei nasional yang dipublikasikan oleh portal berita “t-online” pekan lalu. Survei dilakukan oleh lembaga riset opini “Civey” terhadap 2500 responden. Hasilnya: 33 persen menganggap pernyataan Merz bersifat xenofobia (kebencian pada yang serba asing), sementara 59 persen mengatakan Merz tidak xenofobia namun lebih mengkritik pilihan katanya, mereka memahami bahwa Merz menyoroti masalah yang nyata.

    Kriminolog Karstedt: “Jerman semakin aman dari tahun ke tahun”

    Lantas apakah kriminalitas meningkat di Jerman? DW sudah menelusuri hal ini sejak September lalu melalui kriminolog Susanne Karstedt. Karstedt mengatakan bahwa kawasan sekitar stasiun di Frankfurt am Main telah lama dikenal sebagai daerah prostitusi: “Hal itu membawa serta kekerasan dan kriminalitas narkoba.”

    Memang ada beberapa wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi. Seperti di banyak negara lain, tingkat kejahatan di kota memang lebih tinggi dibanding di pedesaan. Namun secara keseluruhan menurut Kartstedt, Jerman dapat dianggap sebagai “negara yang sangat aman”. “Seperti di negara-negara Eropa Barat lainnya, tingkat kriminalitas di sini menurun sejak tahun 1980-an dan 1990-an,” jelasnya.

    Statistik resmi Kantor Kriminal Federal menunjukkan pada tahun 2024, dari 10.000 penduduk Jerman, terdapat 1.878 orang berusia delapan tahun ke atas yang melakukan pelanggaran hukum, sedangkan di antara penduduk non-Jerman jumlahnya 5.091. Namun kantor tersebut menambahkan bahwa tingginya angka ini terutama disebabkan oleh kelompok pengungsi muda laki-laki yang sering berasal dari daerah konflik, mengalami trauma, dan hidup dalam isolasi di Jerman.

    Kritik dari mitra koalisi

    Perdebatan tentang “tampilan sosial kota” Friedrich Merz kini juga merambah ke dalam partai koalisi pemerintahan, sosial-demokrat (SPD). Sekretaris Jenderal SPD, Tim Klüssendorf, menyebut pernyataan terbaru Merz “sulit diterima.” Kanselir seharusnya tidak mencampuradukkan berbagai hal, katanya pada Senin(20/10) malam di saluran berita “ntv”. Menurut Klüssendorf, tidak ada larangan untuk membicarakan masalah, namun menyelesaikannya dengan pemulangan atau deportasi adalah langkah yang keliru. Ia pun membayangkan dampaknya terhadap para imigran, “Itu akan menyakiti perasaan mereka dan pernyataan seperti itu harus dihindari.”

    Sampai saat ini Merz masih belum menunjukkan isyarat akan menarik ucapannya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline
    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Jaga Integritas dan Lingkungan, Lapas I Madiun Musnahkan Barang Terlarang

    Jaga Integritas dan Lingkungan, Lapas I Madiun Musnahkan Barang Terlarang

    Madiun (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun di Jl. Yos Sudarso Madiun Lor, Kecamatan Mangunharjo menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti hasil razia rutin sebagai wujud komitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari barang terlarang.

    Kegiatan yang berlangsung di lapangan dalam Lapas ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kadiyono, didampingi Kepala Lapas Kelas I Madiun, Andi Wijaya Rivai, serta dihadiri jajaran Kepala UPT Pemasyarakatan Korwil Madiun.

    Dalam kegiatan tersebut, berbagai barang hasil razia seperti telepon genggam, charger, kabel listrik, alat tajam rakitan, serta benda-benda terlarang lainnya dimusnahkan secara terbuka di hadapan para pejabat dan petugas Lapas.

    Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dihancurkan, sebagai simbol ketegasan Lapas I Madiun dalam menegakkan aturan serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

    Kakanwil Ditjenpas Jatim, Kadiyono, menegaskan bahwa pemusnahan ini merupakan bukti nyata komitmen jajaran pemasyarakatan dalam mendukung program Zero Halinar (Handphone, Pungli, dan Narkoba). Ia mengapresiasi langkah proaktif Lapas I Madiun yang secara konsisten melaksanakan razia rutin dan menindaklanjutinya dengan pemusnahan secara transparan.

    “Pemusnahan barang bukti hasil razia ini adalah bukti nyata komitmen kita dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari handphone, pungli, dan narkoba. Kegiatan ini bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk transparansi dan integritas dalam menjaga kepercayaan publik. Saya apresiasi kerja keras seluruh jajaran yang secara rutin melakukan razia dan memastikan setiap barang terlarang dimusnahkan sesuai prosedur,” ujar Kadiyono, Rabu (22/10/2025).

    Sementara itu, Kalapas Kelas I Madiun, Andi Wijaya Rivai, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk akuntabilitas publik sekaligus wujud komitmen integritas petugas dalam menciptakan lingkungan Lapas yang aman dan kondusif.

    “Kami di Lapas I Madiun berkomitmen penuh menjaga keamanan dan ketertiban melalui razia rutin serta tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran. Pemusnahan barang bukti ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat sekaligus pengingat bagi seluruh petugas dan warga binaan untuk menjunjung tinggi nilai integritas. Kami akan terus memperkuat pengawasan agar Lapas I Madiun tetap aman, tertib, dan bebas dari barang terlarang,” tegasnya.

    Pemusnahan barang bukti ini menjadi pengingat penting bagi seluruh warga binaan dan petugas bahwa disiplin, integritas, dan keterbukaan merupakan kunci menjaga marwah institusi pemasyarakatan. (rbr/ted)

  • Tuding-menuding Trump Vs Presiden Kolombia

    Tuding-menuding Trump Vs Presiden Kolombia

    Washington

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuding Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai ‘gembong narkoba’. Petro membalas tudingan Trump tersebut sebagai fitnah.

    Dilansir Al Arabiya, Senin (20/10/2025), Trump menyalahkan kepemimpinan politik Kolombia atas kegagalan memenuhi kewajiban pengendalian narkoba. Trump mengatakan AS akan menghentikan ‘pembayaran dan subsidi skala besar’ untuk Kolombia.

    “Petro adalah pemimpin narkoba ilegal yang sangat mendorong produksi narkoba secara besar-besaran,” kata Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social.

    Dia mengatakan produksi narkoba itu ditujukan untuk dijual ke AS. Menurutnya, hal itu memicu kematian di AS.

    Trump juga berjanji akan mencabut semua bantuan untuk Kolombia, yang secara historis merupakan mitra dekat AS, namun juga produsen kokain terkemuka di dunia.

    Tidak hanya itu, Trump mengancam akan mengenakan tarif lebih berat terhadap Kolombia, atau bahkan langkah-langkah lainnya yang tidak disebutkan secara spesifik untuk “menutup” budidaya narkoba di negara itu jika Petro tidak juga bertindak.

    “MULAI HARI INI, PEMBAYARAN INI, ATAU BENTUK PEMBAYARAN LAINNYA, ATAU SUBSIDI, TIDAK AKAN LAGI DILAKUKAN,” tegasnya, dalam postingan yang menggunakan huruf kapital.

    Presiden Kolombia Gustavo Petro (File photo: AFP) Foto: dok. AFP

    Petro Bereaksi

    Petro membantah ucapan Trump itu. Ia mengatakan dia akan melakukan pembelaan diri secara hukum.

    “Saya akan membela diri secara hukum dengan pengacara Amerika di Pengadilan AS,” ujar Petro dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/10/2025).

    Petro menyebut Trump telah memfitnahnya. Petro membantah segala tuduhan Trump.

    “Fitnah telah dilontarkan kepada saya di wilayah Amerika Serikat oleh pejabat tinggi,” kata Petro.

    “Ketika bantuan kami dibutuhkan untuk memerangi perdagangan narkoba, masyarakat AS akan menerimanya,” imbuhnya.

    Tarik Dubes dari AS

    karena tudingan Trump ini, otoritas Kolombia merespons dengan menarik pulang Duta Besarnya di Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Kolombia, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025), mengumumkan pada Senin (20/10) bahwa Duta Besar Daniel Garcia Pena telah ditarik pulang dari Washington DC ke Bogota untuk melakukan konsultasi.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kolombia, Armando Benedetti, menyebut pernyataan Trump tentang penghentian paksa budidaya narkoba sebagai “ancaman invasi atau aksi militer terhadap Kolombia”.

    Diketahui, Petro dan Trump berselisih sejak sang Presiden AS itu kembali berkuasa pada Januari lalu, namun konflik publik keduanya semakin memanas dalam beberapa pekan terakhir, saat AS melancarkan operasi antinarkoba mematikan di kawasan Karibia.

    Presiden Kolombia Gustavo Petro (Photo by JUAN BARRETO / AFP) Foto: AFP/JUAN BARRETO

    Washington mengerahkan sejumlah kapal perang ke kawasan Karibia, tepatnya di dekat lepas pantai Venezuela, sejak Agustus lalu. Sejauh ini, kapal-kapal perang AS telah menyerang setidaknya tujuh kapal, yang diklaim menyelundupkan narkoba ke negara tersebut.

    Menurut pemerintahan Trump, total sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan pasukan AS sejauh ini.

    Para pakar mempertanyakan legalitas serangan AS terhadap kapal-kapal tersebut di perairan internasional, tanpa mencoba mencegat atau menangkap awak kapal dan mengadili mereka.

    Operasi antinarkoba AS utamanya menargetkan perdagangan narkoba dari Venezuela, meskipun perhatian beralih ke Kolombia dalam beberapa hari terakhir.

    Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth, pada Minggu (19/10), mengumumkan bahwa tiga orang tewas akibat serangan terhadap sebuah kapal yang diduga menyelundupkan narkoba.

    Kapal itu, menurut Hegseth, berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Kolombia — kelompok gerilya sayap kiri yang dikenal sebagai ELN dalam bahasa Spanyol. Serangan itu sendiri disebut oleh Hegseth dilancarkan pada Jumat (17/10) lalu.

    Serangan itu terjadi setelah serangan lainnya — terhadap kapal semi-submersible — yang menewaskan dua orang, yang salah satunya warga Kolombia.

    Petro menuduh Trump telah melakukan pembunuhan dan melanggar kedaulatan Kolombia. Dia juga menyebut Trump “tidak menyukai orang bebas karena dia ingin menjadi raja”.

    Halaman 2 dari 4

    (isa/fas)

  • 2.500 Starlink Diblokir SpaceX, Dipakai Sindikat Penipuan Online

    2.500 Starlink Diblokir SpaceX, Dipakai Sindikat Penipuan Online

    Jakarta

    SpaceX menonaktifkan lebih dari 2.500 terminal Starlink yang diduga digunakan oleh sindikat penipuan online di Myanmar. Langkah ini diambil setelah laporan bahwa militer Myanmar membongkar jaringan kejahatan siber besar di kawasan perbatasan dengan Thailand.

    Lauren Dreyer, Wakil Presiden Operasi Bisnis Starlink, mengumumkan langkah ini melalui unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) pada Selasa malam (22/10/2025). Ia menegaskan bahwa SpaceX selalu mematuhi hukum di lebih dari 150 pasar tempat Starlink beroperasi.

    “SpaceX terus mengidentifikasi pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan yang diterima dan hukum yang berlaku. Dalam kasus langka, kami mengambil tindakan tegas, termasuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia,” tulis Dreyer.

    Menurutnya, di Myanmar, SpaceX secara proaktif menemukan dan menonaktifkan ribuan terminal Starlink yang digunakan untuk mendukung operasi kejahatan siber lintas negara.

    Operasi Militer Bongkar Pusat Penipuan

    Berdasarkan laporan Associated Press, militer Myanmar sebelumnya menggerebek kompleks kejahatan siber ‘KK Park’ di dekat perbatasan Thailand. Operasi ini menyasar 260 bangunan ilegal, menyita 30 perangkat Starlink, dan menahan lebih dari 2.000 orang yang terlibat.

    Pihak militer menuding kelompok etnis bersenjata Karen National Union (KNU) berada di balik proyek penipuan tersebut. Namun, KNU membantah tuduhan itu dan menilai pemerintah militer hanya mencari kambing hitam.

    Wilayah perbatasan Myanmar-Thailand dikenal sebagai pusat operasi penipuan online yang menargetkan korban global. Modusnya melibatkan bujuk rayu romansa digital, investasi palsu, dan kerja paksa. Ribuan pekerja dari Asia dan Afrika direkrut dengan janji pekerjaan sah, tetapi kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi seperti perbudakan.

    Laporan AFP mengungkap bahwa kompleks penipuan di kawasan Myawaddy menggunakan Starlink secara ilegal untuk mengakses internet berkecepatan tinggi di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau sinyal.

    Secara resmi, Starlink tidak memiliki izin operasi di Myanmar maupun Thailand, namun perangkatnya diselundupkan dan digunakan oleh sindikat kriminal. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kejahatan Narkoba dan Kejahatan Terorganisir (Oktober 2024), sekitar 80 antena Starlink yang digunakan dalam operasi penipuan disita dalam periode April-Juni 2024.

    SpaceX diketahui memiliki kemampuan geofencing untuk menonaktifkan terminal di wilayah tertentu, serta dapat memblokir perangkat berdasarkan ID unik. Namun, sindikat kriminal tampaknya menemukan cara untuk menghindari pembatasan ini.

    Kasus ini menarik perhatian politisi Amerika Serikat. Pada Juli 2025, Senator Maggie Hassan mendesak Elon Musk untuk memastikan Starlink tidak disalahgunakan oleh pelaku penipuan internasional. Ia meminta transparansi terkait langkah SpaceX mencegah penyalahgunaan jaringan internet satelit tersebut.

    Menanggapi hal ini, Dreyer menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan teknologinya. “Tindakan di Myanmar menjadi contoh nyata komitmen kami terhadap keamanan global,” ujarnya.

    (afr/afr)