Kasus: Narkoba

  • Presiden Prabowo angkat pimpinan dan anggota Kompolnas 2024-2028

    Presiden Prabowo angkat pimpinan dan anggota Kompolnas 2024-2028

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengangkat pimpinan dan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

    Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/M/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional.

    Baca juga: Presiden lantik pejabat baru KPU hingga Kompolnas siang ini

    Ia dalam kesempatan itu mengangkat Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, sebagai ketua merangkap anggota dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai wakil ketua merangkap anggota.

    Prabowo juga mengangkat tujuh anggota Kompolnas masa jabatan 2024-2028, masing-masing Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Ida Oetari Poernamasasih, Dr Supardi Hamid, Gufron, Muhammad Choirul Anam dan Dr Yusuf.

    Baca juga: Polresta Barelang jalankan rekomendasi Kompolnas cegah narkoba

    “Kami bersembilan, sesuai ketentuan tiga itu dari unsur pemerintah, tiga pakar kepolisian, tiga tokoh masyarakat,” kata Gunawan usai acara pengangkatan, dan memohon doa dan dukungan masyarakat atas kerja-kerja Kompolnas ke depan.

    Prabowo selain mengangkat pimpinan dan anggota Kompolnas juga mengesahkan pengangkatan antarwaktu Iffa Rosita sebagai anggota KPU berdasarkan Keppres Nomor 108/P/2024.

    Baca juga: Kompolnas minta Polresta Barelang lakukan waskat cegah narkoba

    Ia juga mengangkat wakil ketua dan para anggota Dewan Ekonomi Nasional berdasarkan Keppres RI Nomor 150/P/2024, serta mengangkat Basuki Hadimuljono sebagai kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Keppres Nomor 151/P/2024.

    Pewarta: Rangga Jingga
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kapolres Tuban Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

    Kapolres Tuban Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam upaya mendukung Asta Cita, program 100 hari pertama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin, memberikan arahan khusus kepada jajarannya dalam sebuah kegiatan bertajuk Commander Wish.

    Dalam arahannya, Kapolres Tuban menekankan pada lima jenis tindak pidana yang menjadi prioritas Polri, yaitu pemberantasan judi online, korupsi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan impor dan ekspor ilegal, serta narkoba.

    Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin, menyatakan bahwa keberhasilan program Asta Cita bukan hanya dilihat dari jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga dari kualitas pengungkapan kasus tersebut.

    “Saya berharap lima jenis tindak pidana ini dapat diungkap dengan baik oleh fungsi-fungsi yang terkait,” ujarnya, Selasa (5/11/2024).

    Lebih lanjut, ia menginstruksikan agar seluruh anggota berkoordinasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, mencatat perkembangan, dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

    “Pendalaman harus dilakukan agar pengungkapan kasus-kasus ini dapat lebih efektif,” tegas AKBP Oskar Syamsuddin.

    Dukungan Polri untuk Ketahanan Pangan melalui Program Beyond Presisi Triwulan IV 2024
    Sebagai bagian dari Asta Cita, Polri juga turut serta dalam mendukung ketahanan pangan melalui program Beyond Presisi triwulan IV tahun 2024.

    Program ini meliputi langkah-langkah strategis seperti pendataan lahan yang berpotensi untuk mendukung kemandirian pangan dan berkontribusi dalam sektor pertanian, selaras dengan program pemerintah.

    Dari sisi internal, Kepolisian juga telah membuka rekrutmen untuk calon anggota Polri dengan kompetensi khusus (Bakomsus) di bidang pertanian dan kesehatan, yang sudah dimulai sejak 1 November lalu.

    Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan serta kesehatan.

    Dengan rangkaian kegiatan ini, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya ketahanan pangan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. (ted)

  • Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah? – Page 3

    Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ditetapkannya 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai tersangka kasus judi online menjadi ironi. Bagaimana tidak, badan yang seharusnya berada di garda terdepan memerangi judi online, justru malah memiliki oknum yang ‘ikut bermain’.

    Total, sudah ada 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Sebanyak 11 di antaranya adalah pegawai Komdigi.

    Para tersangka sebenarnya bekerja memantau hingga memblokir situs-situs judi online. Namun, mereka menyalahi wewenang tugas, sehingga tidak memblokir. Mereka malah mendapatkan keuntungan Rp 8,5 juta per situs.

    Terdapat 1.000 situs judi online yang ‘dijaga’ oleh tersangka, agar tak kena blokir, dan 4.000 situs yang dilaporkan ke atasan untuk diblokir.

    “Para pegawai tersebut bekerja di ruko yang dijadikan semacam ‘kantor satelit’. Mereka bekerja dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wira Satya Triputra.

    Ruko yang berada di kawasan Kota Bekasi tersebut digeledah Polisi pada Jumat (1/11). Beberapa barang bukti disita, termasuk laptop para tersangka.

    Tersangka juga mempekerjakan sejumlah orang dalam ‘kantor satelit’ ini. Ada yang berperan sebagai operator dan ada sebagai admin.

    Pengawasan Lemah

    Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pengawasan internal di Komdigi lemah. Inilah yang membuat oknum di dalamnya bisa bermain. Perlu juga, kata dia, dicurigai para pejabatnya yang mungkin menerima setoran.

    “Ini kementerian yang seharusnya di depan memimpin pemberantasan judi online, tapi malah jadi pelindung. Karena itu jangan diberi ampun pejabat setingkat apapun harus disikat, bahkan jika cukup bukti menterinya pun harus diperiksa,” kata Fickar kepada Liputan6.com, Senin (4/11/2024).

    Fickar mengatakan, tidak mustahil para atasan tersangka juga ikut bermain dan terlibat di dalamnya. Seperti setingkat eselon 1 dan 2 Komdigi.

    “Bahkan jika cukup bukti, sampai mungkin menterinya pun bisa diproses,” tambahnya.

    Sementara Ahli Hukum Universitas Bina Nusantara (Binus), Ahmad Sofian, mengatakan, dalam konteks hukum pidana, judi termasuk judi online adalah kejahatan. Norma hukumnya juga jelas dalam KUHP dan dalam UU ITE.

    “Namun karena judi adalah kejahatan bisnis, maka para pelaku pasti memanfaatkan organ-organ pemerintah, yang kita sebut oknum, untuk berkolaborasi dengan mereka. Organ pemerintah yang ada di Komdigi adalah salah satu target mereka. Mereka punya uang yang besar, dan platform mereka tidak di Indonesia, sehingga Komdigi berperan penting agar situs mereka tidak ditutup atau diblok,” kata Ahmad Liputan6.com, Senin (4/11/2024).

    Ia melanjutkan, judi sama seperti kejahatan bisnis lainnya yakni narkoba, perdagangan senjata, dan pelacuran. Itu adalah bentuk kejahatan yang paling sulit diberantas, karena ada demand yang tinggi.

    “Sama halnya judi online, pemainnya cukup banyak di Indonesia, dan mustahil bisa diberantas.”

    Ia menilai, beberapa negara frustasi menangani masalah ini, sehingga akhirnya kebijakan judi beragam, ada yang melegalisasi, ada yang melokalisasi, dan ada yang mengkriminalisasi.

    “Indonesia salah satu negara membuat kebijakan kriminalisasi, sehingga langkah-langkah penegakan hukum harus konsisten, tegas, tidak memberikan celah kepada organ pemerintah termasuk penegak hukum untuk ‘bermain’ atau berafiliasi dengan sindikat atau pemodal atau pemain judi online,” pungkasnya.

     

  • Ramai Warga AS Beranjak Jadi Gembel, Bingung Beli Susu Anak atau Rumah

    Ramai Warga AS Beranjak Jadi Gembel, Bingung Beli Susu Anak atau Rumah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) merupakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Namun kegemilangan ekonomi Negeri Paman Sam ini tidak begitu nampak dari kesejahteraan warga.

    Mengulas laporan Channel News Asia (CNA), banyak warga AS yang harus hidup dengan ancaman kehilangan tempat tinggalnya. Hal ini disebabkan meroketnya harga sewa maupun membeli sebuah properti.

    Menurut angka dari National Association of Realtors, harga rumah rata-rata di AS telah meningkat sekitar 50% dalam lima tahun terakhir. Mereka juga menemukan bahwa properti kini sangat mahal, relatif terhadap gaji, sehingga seperempat warga menghabiskan lebih dari setengah pendapatan mereka hanya untuk rumah dan utilitas.

    Di sisi lain, warga sewa telah meningkat 19% secara nasional dalam lima tahun terakhir. Para peneliti mengatakan sebanyak tujuh juta orang per tahun menghadapi penggusuran, sering kali karena mereka tidak mampu membayar sewa.

    Fenomena serupa juga nampak dari penelitian Laboratorium Penggusuran di Universitas Princeton, yang menyebut beban perumahan ini telah berdampak pada 250.000 orang, yang akhirnya dalam posisi terancam menjadi gelandangan akibat tidak memiliki rumah..

    “Kami melacak dan mengumpulkan data tentang penggusuran di seluruh negeri. Kami melakukannya karena pemerintah federal tidak, secara sistematis, mengumpulkan atau mengetahui jumlah penggusuran yang terjadi di seluruh negeri setiap tahun,” kata spesialis penelitian senior lab tersebut, Jacob Haas, dikutip Senin (4/11/2024).

    “Ini sedikit titik buta dalam dunia data. Kami tidak tahu berapa banyak keluarga yang harus mengungsi karena tidak mampu membeli rumah setiap tahunnya dari pasar sewa,” tambahnya.

    Susu Anak atau Rumah?

    Saat ini, warga yang terancam dihadapkan pada situasi yang sulit untuk memilih makanan atau rumah. Salah satu warga AS yang merasakan hal ini adalah Zakiya Francis, yang berasal dari Baltimore.

    Francis yang memiliki seorang putri berusia lima tahun dan seorang putra berusia delapan tahun, telah diusir dua kali tahun lalu. Keluarganya tinggal di mobilnya hingga mereka pindah ke apartemen mereka saat ini.

    Ia kini dihadapkan dengan putusan lain karena gagal membayar sewa, dengan Pengadilan Distrik Maryland memberinya waktu hanya satu bulan untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan bantuan sewa. Bila tidak mendapatkan pekerjaan, ia terancam tak memperoleh bantuan sewa.

    “Meskipun saya mendapatkan pekerjaan bagus di masa lalu, saya kehilangan pekerjaan itu karena saya harus memprioritaskan pengasuhan anak daripada pekerjaan,” ungkapnya.

    Buang Air di Jalan-Terjerat Narkoba

    Per tahun 2023, angka tunawisma mencapai 650 ribu jiwa. Selain di Baltimore, mereka terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Los Angeles dan Philadelphia dan tinggal tanpa sanitasi yang memadai, yang memaksa mereka terkadang buang air kecil dan besar di jalan.

    Hal ini kemudian menimbulkan masalah baru seperti pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Mengutip Spring Rescue Mission, sejumlah alasan warga AS menjadi tunawisma adalah kemiskinan, masalah mental, keluar dari tahanan polisi, dan juga kabur dari keluarga dan kerabat.

    Untuk bertahan hidup, sejumlah tunawisma pun berupaya untuk melakukan sejumlah hal, salah satunya pencurian. Bulan lalu, kelompok tunawisma di Oakland, California, melakukan pencurian terhadap kabel listrik milik pemerintah, sementara kasus pencurian makanan di supermarket telah mengalami tren kenaikan di Negara Bagian Washington.

    “Tidak banyak orang yang masuk, mengambil TV, dan berlari keluar pintu depan. Ini adalah jenis kejahatan yang sangat berbeda, yaitu orang-orang yang mencuri barang-barang habis pakai dan barang-barang yang berhubungan dengan anak-anak dan bayi,” kata analis konsultan keamanan Aegis, Jeff Zisner, kepada Seattle Times.

    Selain pemenuhan kebutuhan, narkoba juga menjadi salah satu faktor tingginya pencurian. Sejumlah tunawisma yang mengalami persoalan mental terus mencuri untuk dapat membeli barang haram seperti heroin dan kokain.

    Mantan tunawisma pecandu narkoba, Jared Klickstein, menjelaskan bagaimana ia tinggal di wilayah hotspot tunawisma Los Angeles, Skid Row. Ia mengaku saat itu bekerja ilegal dengan upah hanya sebesar US$ 350, atau yang hari ini bernilai Rp 5,7 juta.

    Uang ini sendiri menurutnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan narkoba. Akibatnya, ia terdorong untuk melakukan pencurian dengan mencuri di toko-toko kecil.

    “Kebiasaan heroin dan kokain harian saya menghabiskan biaya ratusan dolar, yang terutama saya dukung melalui pengutilan profesional atau boosting,” ujarnya kepada New York Post.

    Janji Calon Presiden

    Kondisi ini sendiri selalu menjadi perhatian dalam pemilihan presiden AS yang akan diadakan Selasa, 5 November 2024, besok .Baik Wakil Presiden Kamala Harris maupun mantan presiden Donald Trump telah berjanji untuk mengatasi melonjaknya biaya perumahan.

    Harris, kandidat dari Partai Demokrat, telah berjanji untuk membangun 3 juta unit rumah terjangkau baru dan memberikan bantuan bagi pembeli baru untuk mendapatkan kredit uang muka jika ia memenangkan pemilihan.

    Ia juga telah menjanjikan dana inovasi perumahan senilai US$ 40 miliar (Rp 144 triliun) untuk membantu pemerintah daerah membangun lebih banyak rumah terjangkau, menyederhanakan regulasi, dan memperluas bantuan sewa, di antara inisiatif lainnya.

    Sementara itu, Trump dari Partai Republik telah berjanji untuk menurunkan inflasi dan melonggarkan suku bunga hipotek agar lebih banyak rumah dapat dibangun dengan biaya murah. Ia juga mengatakan kebijakan imigrasinya yang ketat akan meredakan permintaan perumahan.

    Namun, para ahli telah memperingatkan bahwa beberapa kebijakan Trump, termasuk tarif, akan memperburuk inflasi.

    (sef/sef)

  • Polres Pamekasan Komitmen Dukung Program Asia Cita Ala Presiden Prabowo Subianto

    Polres Pamekasan Komitmen Dukung Program Asia Cita Ala Presiden Prabowo Subianto

    Pamekasan (beritajatim.com) – Polres Pamekasan, komitmen mendukung penuh program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yakni program Asia Cita dalam rangka meningkatkan penegakan hukum dan swasembada pangan.

    “Program Asia Cita menjadi prioritas dalam upaya memperkuat sektor ketahanan pangan nasional, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum. Seperti judi online, peredaran narkoba, dan tindak pidana korupsi,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, Senin (4/11/2024).

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga meminta seluruh personil agar memiliki komitmen serupa untuk merealisasikan program Asia Cita. “Perhatian terhadap sektor pangan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ungkapnya.

    “Termasuk juga untuk penegakan hukum, sehingga kami meminta unit-unit, Satres Narkoba dan Satreskrim untuk lebih aktif lagi melakukan penyelidikan dan pengawasan di wilayah rawan (narkoba dan kriminal). Termasuk melacak akun-akun medsos atau aplikasi yang terindikasi terlibat dalam pinjaman ilegal maupun judi online,” tegasnya.

    Selain itu, pihaknya juga mengimbau seluruh personil hingga di tingkat Polsek Jajaran, agar mendukung program swasembada pangan. “Salah satu poin dari program ini dengan cara memberdayakan lahan kosong untuk ditanami pangan,” jelasnya.

    “Tidak kalah penting, Polri juga sudah mempersiapkan rencana kerja dalam 100 hari untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Sebab salah satu orientasi dari program Asia Cita ini dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

    Terlebih visi pemerintahan menuju Indonesia Emas pada 2045, juga disimpulkan dalam program Asia Cita Presiden Prabowo Subianto. “Jadi sekali lagi, Polri sudah mempersiapkan program 100 hari untuk mendukung Asia Cita yang diterapkan pemerintah,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Komandoi Desk Pilkada, Mendagri Target Tingkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

    Komandoi Desk Pilkada, Mendagri Target Tingkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditugaskan memimpin desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

    Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, desk pilkada merupakan satu dari tujuh prioritas dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tugasnya, yakni untuk menjamin pilkada berjalan aman dan lancar.

    Apalagi, pilkada tahun ini digelar serentak. Berdasarkan jadwal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemungutan suara Pilkada 2024 digelar serentak di 545 daerah pada 27 November 2024.

    “Desk Pilkada juga sudah berjalan yang dikomandoi oleh Bapak Mendagri untuk memastikan pilkada ke depan ini dapat berjalan dengan aman dengan lancar kemudian jurdil (jujur dan adil),” ucap Budi setelah rapat koordinasi kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Senin (4/11/2024).

    Selain untuk menjamin penyelenggaraan pilkada berjalan baik, Budi mengatakan pembentukan desk pilkada diharapkan dapat mendongkrak kualitas demokrasi Indonesia.

    “Pencapaian target indeks demokrasi Indonesia atau ID untuk 2025 pada angka 81,69% sampai dengan 85,23%,” ungkap Budi.

    Desk Pilkada merupakan satu dari tujuh desk yang dibentuk Menko Polkam. Selain desk pilkada, dibentuk pula desk pencegahan penyelundupan, pemberantasan narkoba, penanganan judi online, koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara, pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola, serta keamanan siber dan perlindungan data.

    Sebanyak tujuh desk yang telah dibentuk dikomandoi kementerian atau lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Pembentukan desk tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Ketujuh desk tersebut akan bekerja dengan tugasnya masing-masing selama tiga bulan untuk mendorong percepatan program prioritas pemerintah. Namun, waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan.

  • Amankan 500 gram sabu, polisi bongkar jaringan narkoba lintas provinsi

    Amankan 500 gram sabu, polisi bongkar jaringan narkoba lintas provinsi

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian membongkar jaringan gelap narkoba lintas provinsi dengan menyita 505 gram sabu. dan menangkap seorang kurir narkoba berinisial HB (45) pada Selasa (22/10) lalu di Kramat Jati, Jakarta Timur.

    “Pelaku HB (45) ini kami amankan saat hendak mengantarkan barang haram narkoba kepada seseorang pemesannya, seberat setengah kilogram sabu,” tutur Kapolsek Metro Tamansari Adhi Wananda di Jakarta pada Senin.

    Adhi mengatakan bahwa pengungkapan kasus itu merupakan hasil pengusutan narkoba jaringan lintas provinsi asal Aceh Barat.

    Wakapolsek Metro Tamansari Kompol Ujang Rahmat Sutardi menyebutkan bahwa awalnya tim narkoba Polsek Metro Tamansari mendapatkan informasi tentang adanya pengiriman narkoba di wilayah Tamansari.

    “Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, transaksi berubah ke wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur,” katanya.

    Petugas kemudian melakukan pengintaian di wilayah tersebut dan menangkap orang dengan ciri-ciri yang ada dalam informasi dari HB.

    “Saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu plastik bening berisi narkotika jenis sabu. Usai penangkapan pelaku, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi narkoba jenis sabu,” tutur Ujang.

    Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Metro Tamansari Kompol Suparmin mengatakan bahwa pelaku HB dijanjikan sejumlah uang oleh temannya dari Aceh Barat berinisial SI yang hingga kini masih buron (DPO).

    “Dijanjikan setiap pengantaran barang tersebut akan diberikan upah sebesar Rp5 juta,” kata Suparmin.

    Pelaku HB, kata Suparmin, mendapatkan sabu dari seseorang berinisial CP (DPO) yang CP mendapatkan sabu tersebut dari JAL (DPO) yang berasal dari Aceh Barat,” kata Suparmin.

    Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku disangkakan dengan Pasal 114 ayat 2 sub Pasal 112 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko BG Siapkan Strategi Komprehensif Ganyang Judi Online

    Menko BG Siapkan Strategi Komprehensif Ganyang Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengklaim pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif untuk memberantas judi online (judol).

    Strategi itu telah dibahas dalam rapat yang digelar di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (4/11/2024), bersama dengan lintas kementerian/lembaga. Beberapa kementerian/lembaga terkait dimaksud meliputi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) hingga Kapolri. 

    “Untuk judi online sendiri, ada beberapa strategi komprehensif yang telah tadi telah diputuskan di dalam rapat,” ujar pria yang akrab disapa BG itu pada konferensi pers, Senin (4/11/2024).

    BG menerangkan, strategi penanganan judi online yang telah diputuskan itu meliputi upaya pendidikan hingga penindakan. Upaya pendidikan bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online. 

    Kemudian, upaya pencegahan dengan melakukan peringatan dini terhadap simpul-simpul aktor judi online, seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. 

    “Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut,” papar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu. 

    Selanjutnya, upaya penindakan akan dilakukan apabila upaya pencegahan tidak diindahkan dan ditemukan unsur pidana. “Maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera,” ungkap BG. 

    Adapun BG telah membentuk tujuh desk lintas kementerian/lembaga di Kemenko Polkam yang dipimpin oleh menteri maupun pejabat setingkat menteri. Salah satunya yaitu Desk Judi Online yang akan dipimpin oleh Kapolri. 

    Permasalahan judi online menjadi salah satu isu yang disoroti oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ancaman yang berat. 

    “Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara, fokus ancaman yang berat bagi kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran, hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelejen yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua,” ujar Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna perdana, beberapa waktu lalu.

  • Arahan Prabowo ke Budi Gunawan, Bentuk 7 Desk Termasuk Judi Online

    Arahan Prabowo ke Budi Gunawan, Bentuk 7 Desk Termasuk Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan membentuk tujuh desk lintas kementerian/lembaga yang turut melibatkan Kepolisian Negeri Republik Indonesia (Polri) hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Pembentukan desk itu dilakukan setelah digelarnya rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan program prioritas pemerintahannya lima tahun ke depan. 

    Tujuh desk itu dipimpin oleh menteri maupun kepala badan/lembaga setingkat menteri. Pertama, Desk Pilkada dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

    Kedua, Desk Penyelundupan dan Pencegahan Penyelundupan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). 

    Desk ketiga dan keempat dipimpin oleh Kapolri yang meliputi pemberantasan narkoba serta judi online (judol). 

    “Kemudian yang ketiga desk pemberantasan narkoba, dan yang keempat desk penanganan judi online dengan leading sector Bapak Kapolri,” ujar BG pada konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (4/11/2024). 

    Selanjutnya, kelima, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dipimpin oleh Jaksa Agung. Pimpinan tertinggi Korps Adhyaksa itu juga menjadi leading sector pada Desk keenam, yaitu Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.

    Ketujuh, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dipimpin oleh Kementerian Komdigi serta Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

    BG menjelaskan beberapa desk sudah berjalan sebelumnya dipimpin oleh para leading sector. Salah satu contohnya, Desk Judi Online dan Desk Pencegahan Korupsi masing-asing telah ditangani oleh Kapolri dan Jaksa Agung. 

    Tidak hanya itu, Mendagri juga sudah memimpin proses Pilkada Serentak 2024 agar berjalan dengan aman, lancar serta jurdil (jujur dan adil). 

    “Sementara untuk desk-desk lainnya tidak lama lagi akan segera memberikan laporan-laporan pencapaian-pencapaiannya kepada teman-teman media sekalian,” ujar purnawirawan Polri bintang tiga itu. 

    Menurut BG, tujuh desk itu dibentuk guna memperkuat kapasitas institusi dan untuk memberikan stabilitas di bidang politik dan keamanan. Stabilitas di dua hal tersebut, terangnya, menjadi prasyarat untuk mendukung kelancaran program-program pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

    Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyebut, tujuh desk itu akan langsung bekerja mulai hari ini pada Senin (4/11/2024). 

    “Timeline kerja tujuh desk tersebut adalah tiga bulan. Masa kerja mereka bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan,” katanya. 

  • 63 sekolah di Kalideres deklarasi anti tawuran

    63 sekolah di Kalideres deklarasi anti tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) serta 63 kepala sekolah di Kalideres, Jakarta Barat, mengikuti deklarasi anti tawuran di SMPN 169, Jalam Peta Utara, Pegadungan, Kalideres, Senin.

    Kapolsek Kalideres Kompol Abdul Jana menjelaskan, deklarasi tersebut salah satunya dilakukan lantaran cukup maraknya tawuran antarpelajar di wilayah Kalideres.

    “Deklarasikan komitmen lawan tawuran dan kekerasan di kalangan pelajar lewat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) anti tawuran dan antikekerasan,” ungkap Abdul saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Menurut Abdul, penting bagi pelajar untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak masa depan, seperti tawuran, narkoba, geng motor dan kenakalan remaja lainnya.

    Abdul menyarankan energi serta semangat para pelajar sebaiknya dialihkan atau digunakan untuk belajar dan berprestasi.

    “Itu manfaatnya bukan cuma buat diri sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat luas,” kata Abdul.

    Dalam deklarasi itu, perwakilan 63 sekolah ikut menandatangani MoU sebagai simbol komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

    “Harapannya ini tidak hanya jadi formalitas, tapi jadi ikrar bersama wujudkan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024